...

Kemenko PMK – Gerakan Desa - Video Kegiatan Kemenko PMK

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Kemenko PMK – Gerakan Desa - Video Kegiatan Kemenko PMK
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia
GERAKAN PEMBANGUNAN DESA SEMESTA
(GERAKAN DESA)
BERBASIS KAWASAN
UNTUK PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Jakarta, 28 April 2015
1
9 Agenda Prioritas Pembangunan
Nasional Tahun 2015-2019
Menghadirkan Kembali Negara
Untuk Melindungi Segenap
Bangsa dan Memberikan Rasa
Aman pada Seluruh Warga
Negara
1
3
2
Memperkuat Kehadiran Negara
Dalam Melakukan Reformasi
Sistem Dan Penegakan Hukum
Yang Bebas Korupsi,
Bermartabat Dan Terpercaya
4
Meningkatkan
Produktivitas Rakyat dan
Daya Saing di pasar
Internasional
Meningkatkan
Kualitas Hidup Manusia
Indonesia
5
Mewujudkan Kemandirian
Ekonomi Dengan Menggerakan
Sektor-Sektor Strategis Ekonomi
Domestik
7
Membangun Indonesia dari
Pinggiran dengan Memperkuat
Daerah-Daerah dan Desa Dalam
Kerangka Negara Kesatuan
Membangun Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih,
Efektif, Demokratis dan
Terpercaya
6
Memperteguh Kebhinekaan
dan Memperkuat
Restorasi Sosial Indonesia
Melakukan Revolusi
Karakter Bangsa
8
9
AGENDA PEMBANGUNAN DAN STAKEHOLDER BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Kemeneg PPPA; Kemenkumham;
Kemendagri;
Pemda
Meningkatkan
Peranan Perempuan
Kemendikbud;
dalam Politik &
Kemsos; Kemenag;
Pembangunan
Kemenkumham;
Kemendagri;
Kemenpora;
Memperteguh
Pemda
Kebhinekaan dan
Kemedikbud,
Kemenag,
Kemristek&Dikti,
Kemenpora;
Pemda;
Kemensos;
Kemen Desa,
Trans, PDT;
Kemenaker;
Pemda
Kemenkumham; Kemendagri;
Pemda
Peletakan DasarDasar Dimulainya
Desentralisasi
Asimetris
Peningkatan
Kapasitas Inovasi dan
Teknologi
Restorasi Sosial
PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN
Revolusi Karakter
Bangsa
Pengurangan
Ketimpangan Antar
Kelompok Ekonomi
Masyarakat
Kemenkes,
BPOM,
BKKBN, BPJS
Kesehatan;
Pemda
Pelaksanaan Program
Indonesia Sehat
Kemdikbud,
KemRistek&Dikti,
Pemda,
Kemendikbud,
Kemenaker,
Kemensos,
Melindungi Anak,
Kemenkes,
Perempuan, dan
Kemeneg
Kelompok Marjinal
PPPA,
Kemensos,
BKKBN
Kemenkes,
Pembangunan
BKKBN;
Kependudukan dan
Pemda;
Keluarga Berencana
BNPB
Pelaksanaan Program
Indonesia Pintar
Kemdikbud,
KemRistek&Dikti,
Kemenag;
Pemda, K/L lain yg
Melaksanakan fungsi
pendidikan
3
TUGAS KEMENKO PMK
(Sesuai Perpres Nomor 9 Tahun 2015)
• Menyelenggarakan Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pengendalian Urusan Kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.
• Mengkoordinasikan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kementerian Agama;
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
Kementerian Kesehatan;
Kementerian Sosial;
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
Instansi lain yang dianggap perlu.
FOKUS KOORDINASI KEMENKO PMK DI BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
JAMINAN KEBUTUHAN DAN
PELAYANAN DASAR
PEMBANGUNAN MANUSIA
BERKARAKTER
SELARAS BASIS
DATA
PEMBANGUNAN DESA
SEMESTA
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
5
TARGET FOKUS KOORDINASI
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Target 1:
Target 2:
Manusia Sehat
dan Cerdas
Manusia
Berkarakter dan
Berbudaya
Target 3:
Desa
Semesta
Target 4:
Keluarga,
Perempuan
dan Pemuda
Berdaya
TUJUAN:
Manusia Sehat,
Cerdas,
Berkarakter dan
Berbudaya
FOKUS KOORDINASI Ke-4:
Pembangunan Desa Semesta
• Mengarahkan program pada keselarasan
antara pemberdayaan masyarakat,
pembangunan kawasan, aksesibilitas
infrastruktur sosial-ekonomi, dan kearifan
budaya lokal
• Memberikan prioritas pada pada kawasan
desa 3T (Terdepan, Tertinggal, Terpencil)
Sumber: Paparan Menko PMK di Musrenbangnas
UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
•
RUANG LINGKUP PENDEKATAN PEMBANGUNAN
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan dua pendekatan,
yaitu “desa membangun” yang merupakan kewenangan desa dan
“membangun desa” yang merupakan kewenangan pemerintah.
Bab IX
Pembangunan Desa dan
Pembangunan Kawasan Perdesaan
Bab IX bagian ke-1
Pembangunan Lokal
Skala Desa
Bab IX bagian ke-2
Pembangunan
Kawasan Perdesaan
“Desa Membangun”
“Membangun Desa”
Pemerintah Desa, Musyawarah
Desa, Partisipasi masyarakat
Pemerintah Pusat, Prov, Kab/Kota,
danKerjasama Antar Desa
Menjadi landasan/arahan kegiatan pembangunan oleh pemerintah, baik Pemerintah
Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa.
8
PENGERTIAN
GERAKAN PEMBANGUNAN DESA SEMESTA
Gerakan Pembangunan Desa Semesta (GERAKAN DESA)
adalah :
”Suatu pola mengkoordinasikan, mensinkronisasikan
mensinergikan dan mengintegrasikan berbagai program dan
kegiatan Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah,
Swasta dan Masyarakat berbasis desa dan kawasan
perdesaan untuk Meningkatkan Kualitas Manusia dan
Kebudayaan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan dan
terpencil (3T)”.
GERAKAN PEMBANGUNAN DESA SEMESTA
(GERAKAN DESA)
• GERAKAN DESA tidak hanya melibatkan
Kementerian/Lembaga, tetapi juga unsur
BUMN, Swasta dan Masyarakat.
• GERAKAN DESA dilaksanakan dengan
pendekatan pembangunan kawasan
perdesaan.
• Fokus GERAKAN DESA adalah desa-desa
miskin di Kawasan Tertinggal, Terluar dan
Terpencil (3T).
DASAR PELAKSANAAN ‘GERAKAN DESA’
1. Undang Undang Dasar 1945, pasal 33 tentang Demokrasi Ekonomi;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi
Kabinet Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015 – 2019;
8. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
9. Peraturan Presiden No.11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Presiden No.12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
11. Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015 – 2019.
KENAPA PERLU ‘GERAKAN DESA’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tingkat Kesejahteraan Rakyat masih rendah.
Indeks Pembangunan Manusia di Desa masih rendah.
Kemiskinan di Desa masih tinggi.
Kesenjangan/Ketimpangan Pembangunan di Desa dan Kota.
Potensi Ekonomi di kawasan/Pedesaan yang belum dioptimalkan
dalam pembangunan desa.
Rendahnya Daya Tarik Masyarakat untuk Tinggal di Desa sehingga
Urbanisasi Meningkat Terus.
Desa masih menjadi obyek pembangunan.
Rendahnya kerjasama antar-desa/kawasan dalam pembangunan
desa.
Kawasan tertinggal, terluar dan terpencil (3T) belum
mendapatkan perhatian khusus.
PILAR KOORDINASI ‘GERAKAN DESA’
• Harmonisasi Regulasi (Kebijakan Umum sampai
dengan Kebijakan Pelaksanaan).
• Sinergi Stakeholder Pembangunan Desa
(Kelembagaan dan Aktor Pelaku Pembangunan
Desa)
• Integrasi Perencanaan Program dan Anggaran
• Pengendalian Kebijakan dan Program
Pembangunan Desa dan Kawasan berbasis data
terpadu dan instrumen pengukuran
kesejahteraan rakyat (Indeks Kesejahteraan
Rakyat/IKraR)
POLA KOORDINASI DALAM ‘GERAKAN DESA’
• Koordinasi Fungsional untuk mengurangi
tumpang tindih kebijakan dan program, dan
respon cepat masalah darurat.
• Koordinasi Instruktif untuk mengawal target
dalam RPJMN 2015-2019.
• Koordinasi Dialogis untuk mengajak seluruh
unsur diluar Pemerintah mendukung
Pembangunan Desa.
SASARAN ‘GERAKAN DESA’
2000 Desa
Mandiri sd 2019
Prioritas Sasaran
GERAKAN DESA
5000 desa sd 2019
Kawasan
Berkembang
Kawasan
Tertinggal,
Terluar,
Terpencil.
Kawasan
Mandiri
Target Pencapaian Sasaran ‘GERAKAN DESA’
• Target GERAKAN DESA ditujukan untuk
menangani desa-desa miskin kawasan 3T
sebanyak 5000 desa sampai dengan 2019.
1500 desa
2015
500 desa
2017
2019
Persiapan
Exit/Evaluasi
2016
500 desa
2018
2000 desa
16
Kelembagaan GERAKAN DESA
TKPK Provinsi:
Pemerintah Daerah Provinsi menjalankan
fungsi sinkronisasi program dan sinergi antar
pelaku
Kementerian/Lembaga
Pokja Pengendali Gerakan Desa
Satker (APBN)
TKPK Kabupaten:
• Berperan untuk mendukung pelaksanaan
Gerakan Desa melalui penetapan
kebijakan/regulasi/ ketetapan di tingkat lokal.
• Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
• Menyelenggarakan peningkatan kapasitas
para pelaku
• Membantu memastikan seluruh tahapan
program berjalan sesuai pedoman
TKPK Kecamatan :
• Melaksanakan diseminasi mengenai program
dan kegiatan ke desa.
• Bersama-sama dengan berbagai pihak
membangun kemitraan dengan pihak-pihak
yang terkait dengan pengembangan usaha
dan karir
• Memfasilitasi pelaksanakan pemantauan dan
evaluasi program
Kemenko PMK
Pusat
TKPK Provinsi
(Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi)
Provinsi
TKPK Kabupaten/Kota
SKPD Pelaksana
Satker (APBD)
Kabupaten /Kota
Badan Kerjasama Antar Desa
(BKAD)
SKPD Kecamatan
Kecamatan
Desa
17
KERANGKA KOORDINASI GERAKAN PEMBANGUNAN DESA SEMESTA
Fokus
Koordinasi dan
Pengendalian
Propinsi
Fungsi
Sinkronisasi
Program dan
Sinergi antar
pelaku
Prop
SKPD Kab/Kota
Kab/Kota
Rencana Pembangunan
Antar Desa/Kawasan
(Sinkronisasi dan Integrasi
Prioritas Nasional, RPJMD dan
Perencanaan Desa)
RPJM Des
Partisipatif
Desa dan Masyarakat
Kab/Kota
Fungsi
integrasi
Perencanaan
“one village
one plan”
Kec
RPJM Des
Partisipatif
Desa
Desa Membangun
RPJM Des
Partisipatif
Fungsi
Integrasi
Program dan
Sinergi antar
pelaku
Sumber Dana: DD, ADD, dll
Kecamatan
Informasi &
Pendampingan Teknis
Fasilitasi & Pendampingan Teknis
SKPD Propinsi
Pusat
Membangun Desa
Fasilitasi & Pendampingan Teknis
K/L Terkait
Sumber Dana: Dana K/L, Dekon, DAK, CSR, Dll
Kemenko PMK
(TIM KOORDINASI)
Fungsi Koordinasi,
Sinkronisasi,
Pengendalian dan
pengawasan
Kebijakan dan
Program
KOORDINASI ‘GERAKAN DESA’
KEMENKO PMK
• Koordinasi dan
sinkronisasi
perumusan,
penetapan dan
pelaksanaan
kebijakan
• Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan
KEMENDAGRI
• Penguatan Tata Kelola
Pemerintahan Desa melalui:
1. Penataan Desa
2. Administrasi Pemerintahan
Desa
3. Keuangan dan Aset Desa
4. Pemilihan Kepala Desa
5. Perangkat Desa
6. Penugasan Urusan
Pemerintahan
7. Kelembagaan Desa
8. Kerjasama Pemerintahan
9. Evaluasi Perkembangan
Desa
KEMENDES, PDTT
• Penguatan pembangunan
desa melalui:
1. Pelayanan Sosial Dasar
2. Pengembangan Usaha
Ekonomi Desa
3. Pendayagunaan Sumber
daya alam dan TTG
4. Pembangunan sarana
prasarana desa
5. Pemberdayaan
masyarakat desa
6. Perencanaan
pembangunan kawasan
perdesaan
7. Pembangunan sarana
prasarana kawasan
perdesaan
8. Pembangunan ekonomi
kawasan perdesaan
PEMBAGIAN PERAN
KEMENKO PMK, KEMENTERIAN DESA DAN KEMENDAGRI dalam ‘GERAKAN DESA’
• Koordinasi, Sinkronisasi,
Sinergi, Pengendalian,
Pengawasan dan Evaluasi
Program K/L, Pemda, Swasta
dan Masy
KEMENDAGRI:
Penguatan
Pemerintahan Desa,
a.l:
- Administrasi desa
- Penyusunan
Peraturan Desa
- Penyelenggaraan
Pilkades
- Pembentukan,
pembubaran,
penggabungan
Desa
KEMENDES, PDT &
TRANSMIGRASI:
Penguatan
Pembangunan Desa,
a.l:
- Perencanaan Desa
- Musyawarah Desa
- Pengelolaan
keuangan desa
- Kerjasama desa
- Pengelolaan
BUMDES
20
PERAN K/L DAN STAKEHOLDERS TERKAIT
dalam ‘GERAKAN DESA’
1. Menyiapkan Mapping dan Identifikasi Kawasan
Tertinggal, Terluar dan Terpencil (3T) yang menjadi
sasaran program dan kegiatan masing-masing.
2. Inventarisasi Program dan Kegiatan yang dilakukan
oleh K/L, Pemda, PKBL-BUMN, CSR, Donor pada
kawasan 3T.
3. Berkoordinasi dengan K/L terkait lainnya, Pemda dan
Stakeholders di luar pemerintahan dalam
pelaksanaan program.
4. Memonitor dan Melaporkan hasil pelaksanaan
program dan kegiatan di kawasan 3T.
Alur Proses Pelaksanaan GERAKAN DESA
•Mapping dan
Identifikasi Kawasan
Tertinggal, Terluar dan
Terpencil (3T)
Identifikasi Target
dan Sasaran
Identifikasi Program
•Inventarisasi Program
dan Kegiatan yang
dilakukan oleh K/L,
Pemda, PKBL-BUMN,
CSR, Donor
•Hasil identifikasi
Sasaran dan Program
disinrkonkan dan
disinergikan
Koordinasi,
Sinkronisasi dan
Sinergi Pelaksanaan
Pengendalian,
Pengawasan
•Pelaksanaan Program
dan Kegiatan
dimonitor dan diawasi
agar sesuai target
•Hasil Pelaksanaan
Program dan Kegiatan
dievaluasi untuk
penyempurnaan
Evaluasi
22
Terima Kasih
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110
www.kemenkopmk.go.id
23
Fly UP