...

Gerakan Sosial di Indonesia

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Gerakan Sosial di Indonesia
Gerakan Sosial di Indonesia *
Hilmar Farid
Perkumpulan Praxis
Pengantar
•
•
Dua hal penting yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan gerakan
sosial di Indonesia: (1) ekspansi kapital sebagai solusi terhadap krisis global,
(2) perubahan politik setelah pemilihan presiden 2014. Hal penting pertama
bersifat jangka panjang dan membawa pengaruh yang mendalam, sementara
hal penting kedua masih bersifat potensial dan pengaruh sesungguhnya masih
harus dibuktikan. Keduanya pada titik tertentu akan berkait-kelindan saling
mempengaruhi dan membentuk konteks bagi gerakan sosial.
Imajinasi gerakan sosial selama ini dibentuk oleh berbagai prinsip ideal
sementara dalam praktek perkembangannya dibatasi oleh pergulatan kuasa
yang sangat konkret. Jarak di antara keduanya membuat narasi gerakan sosial
melulu soal kekalahan/kegagalan dan kekurangan. Diperlukan perangkat
konseptual berbeda untuk memahami tempat gerakan sosial dalam pergulatan
kuasa yang sangat konkret. Pembedaan civil society dan political society
adalah langkah awal yang berguna.
Spatial Fix dan Politik Kelas
•
•
•
*
Krisis ekonomi global mendorong kapital melakukan spatial fix yakni
menyelesaikan krisis dengan ekspansi secara geografis merambah daerah baru
untuk menjaga tingkat keuntungan. Proses ini berlangsung secara brutal di
seluruh dunia – gejala global land grabbing – termasuk di Asia. Di Tiongkok
sekitar 40 juta petani kehilangan tanah akibat perampasan yang berkelanjutan
sejak pertengahan 1990an. Di Indonesia dalam duapuluh tahun terakhir terjadi
perluasan areal perkebunan, pertambangan dan produksi pangan, yang
berakibat lebih dari lima juta keluarga petani keluar dari sektor pertanian.
Kecenderungan ini akan semakin meningkat karena (1) tanah adalah investasi
yang aman/stabil di tengah krisis, (2) produksi pangan memberi keuntungan
berlipat dan (3) belum ada alternatif terhadap spatial fix setelah menyusutnya
e-commerce. UU No. 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan
membuka jalan bagi ekspansi kapital tidak terbatas di sektor produksi pangan,
tapi juga untuk proyek infrastruktur.
Ekspansi kapital secara geografis ini berpengaruh langsung pada ruang hidup
masyarakat luas dan bermuara pada krisis sosial. Pemiskinan, kerusakan
lingkungan hidup, konflik sosial akibat perampasan tanah, pelanggaran hak
asasi manusia, tidak terelakkan dalam global land grabbing. Dalam sepuluh
tahun terakhir ada 987 kasus konflik agraria di atas lahan seluas 3,68 juta
hektar. Bentuk lain dari frustrasi sosial akibat ekspansi kapital: bunuh diri dan
gangguan jiwa. Indonesia tengah menyusul India dan Tiongkok untuk yang
pertama.
Catatan Konperensi INFID 2014
1
•
•
Politik berbasis kelas semakin menonjol dalam situasi seperti ini dan turut
mewarnai proses demokratisasi. Aksi protes sudah menjadi metode penting
untuk menghalangi langkah kapital dan negara yang dianggap merugikan dan
juga untuk mendorong perubahan kebijakan. Desentralisasi menyerap energi
politik arus bawah ini dan melahirkan sederet pemimpin daerah yang populis
atau setidaknya mencoba terlihat demikian. Cukup banyak unsur gerakan
sosial yang terlibat dalam electoral alliance yang populis dan selanjutnya
bekerjasama dengan unsur lain dalam gerakan sosial untuk mendorong
kebijakan pro-rakyat.
Politisasi akar rumput dan arus bawah terjadi secara masif di masa reformasi
dan melahirkan beragam organisasi dan sosok baru dalam kehidupan politik.
Penetrasi kapital dan negara sampai ke tingkat desa mengubah imbangan
kekuatan di tingkat akar rumput. Di masa mendatang pelaksanaan UU Desa
dibayangkan akan berdampak besar terhadap hubungan sosial dan hubungan
kuasa yang pada gilirannya akan berpengaruh pada politik kelas. Populisme
bisa mengaburkan batas-batas kelas yang sekarang semakin nampak. Contoh
menarik dari dinamika ini adalah kemunculan masyarakat adat sebagai sebuah
kategori politik.
Pilpres 2014 dan Ledakan Partisipasi
•
•
•
•
Pilpres 2014 adalah peristiwa politik dan kultural yang luar biasa dan belum
pernah terlihat sebelumnya. Orang ramai mengikuti dengan saksama seluruh
proses politik, mulai dari penetapan calon presiden, masa kampanye, hari
pemungutan suara, pengawalan suara dari TPS ke KPU, sampai pada sengketa
di Mahkamah Konstitusi dengan antusias. Relawan muncul sebagai kategori
politik baru yang malah lebih signifikan dari partai politik pengusung calon
presiden. Saluran partisipasi politik yang semula terbatas pada partai dan
organisasi politik kini jauh lebih terbuka tapi belum menemukan bentuk yang
lebih solid.
Antusiasme publik ini sebagian karena sosok Jokowi dan kemunculannya
yang spektakuler di panggung politik. Pada 2012 Jokowi menjadi Gubernur
DKI melalui proses yang sama menegangkannya. Baik dalam pilgub maupun
pilpres Jokowi berhadapan dengan representasi dari oligarki politik warisan
Orde Baru. Proses politik, termasuk kampanye media, membuat pembelahan
antara kekuatan perubahan di satu pihak dan oligarki politik di pihak lain
semakin menguat walau ada unsur oligarki politik dan juga kekuatan
perubahan di kedua belah pihak.
Sebagian lain yang tidak kalah pentingnya dalam menjelaskan antusiasme
publik yang besar adalah adanya harapan akan perubahan yang sangat besar.
Harapan ini menguat di tengah frustrasi sosial akibat ekspansi kapital dan
krisis. Dari segi jumlah pelaksanaan pilpres tidak banyak bedanya dari yang
sebelumnya, tapi dari segi partisipasi aktif warga ada lompatan kualitatif yang
sangat besar. Ada pergeseran kesadaran penduduk menjadi warga yang
berkeentingan mengikuti proses politik yang semula tidak banyak artinya bagi
mereka.
Peran organisasi gerakan sosial ‘tradisional’ tidak signifikan dalam ledakan
partisipasi ini. Pengorganisasian relawan misalnya terjadi lintas-kelompok
yang melibatkan banyak aktor baru. Organisasi gerakan sosial pada umumnya
memilih tidak berpihak atau menunggu perkembangan sehingga gagal
2
mempengaruhi proses politik secara bermakna. Tantangan ke depan adalah
kemampuan dari gerakan sosial untuk menempa harapan akan perubahan
menjadi energi perubahan yang genuine dan bukan menunggu apakah Jokowi
sanggup atau tidak mewujudkan apa yang dijanjikan semasa kampanye.
Civil Society dan Political Society
•
•
•
•
Sejak 1990an konsep civil society berperan besar dalam produksi pengetahuan
dan imajinasi politik gerakan sosial. Civil society dipahami sebagai ranah di
mana hak dan kebebasan dapat diwujudkan dan karena itu menjadi bagian
penting dan integral dari demokrasi. Di jantung civil society adalah subyek
politik yang bernama citizen. Di masa kediktatoran Orde Baru civil society
adalah konsep yang menegasi seluruh kerangka dan praktek politik Orde Baru
yang otoriter dan karena itu berperan dalam memobilisasi kekuatan setidaknya
di kalangan menengah terpelajar.
Masalahnya tidak semua elemen masyarakat memenuhi syarat sebagai citizen
yang merupakan bagian dari civil society. Penghuni jermal, buruh perkebunan,
bahkan TKI di luar negeri, dan banyak elemen lain hidup dengan hak yang
minim, bahkan tanpa hak. Sebaliknya mereka yang memenuhi kualifikasi
sebagai civil society hanya fraksi tertentu dari kelas menengah terpelajar di
perkotaan. Konsep yang sangat spesifik dan terbatas ini tentu menghasilkan
gambar yang sangat kabur ketika diproyeksikan ke masyarakat yang luas, dan
tidak punya kekuatan berarti secara politik, apalagi di masa hak dan kebebasan
relatif sudah diraih.
Agenda perubahan civil society adalah masyarakat yang berdasarkan aturan
dan kontrak yang jelas antara penguasa dan yang dikuasai. Pemerintah dipilih
secara berkala oleh orang dengan preferensi sosial, kepentingan ekonomi, dan
ideologi politik tertentu. Dalam kenyataan empat kali pemilihan umum yang
bebas dari 1999 sampai 2014 semua ini masih jauh dari kenyataan dan tidak
ada tanda bahwa akan mengarah ke sana. Money politics, clientelism dan
praktek politik yang brutal sangat menonjol dalam pemilu terakhir. Konsep
civil society tidak memadai untuk menangkap gejala ini tanpa terperangkap
dalam moralisme dan sikap anti-politik.
Perlu perangkat konseptual berbeda untuk keluar dari kebuntuan ini. Partha
Chatterjee mengingatkan pentingnya perbedaan antara citizen (warga) dan
population (penduduk) dalam konteks negeri bekas jajahan. Penduduk ini
terbentuk karena adanya governmentality dan tolak-tarik kepentingan berada
di ranah yang kadang mengabaikan hukum atau menciptakan aturan lain.
Chatterjee menyebut ranah ini political society. Dinamika politik yang
berlangsung sekarang ini jauh lebih bisa dimengerti dalam kerangka ini.
Gerakan sosial tidak berpijak pada ide abstrak tentang apa yang baik tapi pada
keadaan politik yang konkret.
3
Fly UP