...

Pasal 1570 Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Pasal 1570 Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu
Pasal 1570
Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum bila waktu yang
ditentukan telah lampau, tanpa diperlukan suatu pemberhentian untuk itu.
Pasal 1571
Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang
ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa
ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan
menurut kebiasaan setempat.
Pasal 1572
Jika pihak yang satu telah memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia berhak
menghentikan sewanya, maka penyewa meskipun ia tetap menikmati barang yang
bersangkutan, tidak dapat mengemukakan adanya suatu penyewa ulang secara diam-diam.
Pasal 1573
Jika setelah berakhir suatu penyewaan yang dibuat secara tertulis, penyewa tetap menguasai
barang yang disewa dan dibiarkan menguasainya, maka terjadilah suatu sewa baru, yang akibatakibatnya diatur dalam Pasal-pasal mengenai penyewaan secara lisan.
Pasal 1574
Dalam hal kedua pasal tersebut di atas, penanggungan utang yang dibuat untuk penyewaan
tidak meliputi kewajiban yang terjadi akibat perpanjangan sewa.
Pasal 1575
Persetujuan sewa sekali-kali tidak hapus dengan meninggalnya pihak yang menyewakan
ataupun pihak yang menyewa.
Pasal 1576
Dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan kecuali
bila telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang. Jika ada suatu perjanjian demikian,
penyewa tidak berhak menuntut ganti rugi bila tidak ada suatu perjanjian yang tegas, tetapi jika
ada perjanjian demikian, maka ia tidak wajib mengosongkan barang yang disewa selama ganti
rugi yang terutang belum dilunasi.
Pasal 1577
Pembeli dengan perjanjian membeli kembali tidak dapat menggunakan wewenangnya untuk
memaksa penyewa mengosongkan barang yang disewa, sebelum ia menjadi pemilik mutlak
dengan lewatnya tenggang waktu yang ditentukan untuk pembelian kembali.
Pasal 1578
Seorang pembeli yang hendak menggunakan wewenangnya yang diperjanjikan dalam
persetujuan sewa, untuk memaksa penyewa mengosongkan barang sewa jika barangnya dijual,
wajib memperingatkan penyewa sekian lama sebelumnya, sebagaimana diharuskan oleh adat
setempat mengenai penghentian sewa. Dalam hal sewa tanah, peringatan tersebut harus
disampaikan sedikitnya satu tahun sebelum pengosongan.
Pasal 1579
Pihak yang menyewakan tidak dapat menghentikan sewa dengan menyatakan hendak memakai
sendiri barangnya yang disewakan, kecuali jika telah diperjanjikan sebaliknya.
Pasal 1580
Jika dalam persetujuan sewa telah disetujui bahwa pihak yang menyewakan akan berhak
memakai sendiri rumah atau tanah yang disewakan maka ia wajib memberitahukan
kehendaknya untuk menghentikan sewa sekian lama sebelumnya. sebagaimana ditetapkan
dalam Pasal 1578.
BAGIAN 3
Aturan-aturan yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Rumah dan Perabot Rumah
Pasal 1581
Penyewa yang tidak melengkapi sebuah sewa rumah dengan perabot rumah secukupnya. dapat
dipaksa untuk mengosongkan rumah itu kecuali bila ia memberikan cukup jaminan untuk
pembayaran uang sewa.
Pasal 1582
Seorang penyewa kedua tidak wajib membayar kepada pemilik lebih dari jumlah harga sewa
kedua yang masih terutang kepada penyewa pertama pada waktu dilakukan suatu penyitaan.
dan ia tak boleh mengajukan pembayaran yang dilakukan sebelumnya. kecuali jika pembayaran
itu dilakukan menurut suatu perjanjian yang dinyatakan dalam persetujuan sewa itu atau
menurut kebiasaan setempat.
Pasal 1583
Pembetulan-pembetulan kecil sehari-hari, dipikul oleh penyewa. Jika tidak ada persetujuan
mengenai hal itu maka dianggap demikianlah pembetulan pada lemari toko, daun jendela,
kunci dalam, kaca jendela, baik di dalam maupun di luar rumah dan segala sesuatu yang
dianggap termasuk itu, menurut kebiasaan setempat. Meskipun demikian, pembetulanpembetulan itu harus dipikul oleh pihak yang menyewakan bila pembetulan itu terpaksa
dilakukan karena kerusakan barang yang disewa atau karena keadaan yang memaksa.
Pasal 1584
Menjaga kebersihan sumur, kolam air hujan, dan tempat buang air besar dibebankan kepada
pihak yang menyewakan, jika tidak diperjanjikan sebaliknya. Menjaga kebersihan asap, jika
tidak ada perjanjian dibebankan kepada pihak yang menyewa.
Pasal 1585
Sewa mebel untuk melengkapi sebuah rumah, tempat kediaman, toko atau ruangan lainnya,
harus dianggap telah dibuat untuk jangka waktu penyewaan rumah, tempat kediaman, toko
atau ruangan menurut kebiasaan setempat.
Pasal 1586
Penyewaan kamar yang dilengkapi dengan mebel harus dianggap telah dilakukan untuk
tahunan, bila dibuat atas pembayaran sejumlah uang tiap tahun; untuk bulanan, bila dibuat atas
pembayaran sejumlah uang tiap bulan; untuk harian, bila dibuat atas pembayaran sejumlah
uang tiap hari. Jika tidak ternyata bahwa penyewaan dibuat atas pembayaran sejumlah uang
tiap tahun, tiap bulan atau tiap hari, maka penyewaan dianggap telah dibuat menurut kebiasaan
setempat.
Pasal 1587
Jika penyewa sebuah rumah atau ruangan, setelah berakhirnya waktu yang ditentukan dalam
suatu persetujuan tertulis, tetap menguasai barang sewa, sedangkan pihak yang menyewakan
tidak melawannya maka dianggaplah bahwa penyewa tetap menguasai barang yang disewanya
atas dasar syarat-syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan oleh kebiasaan setempat, dan
ia tidak dapat meninggalkan barang sewa atau dikeluarkan dari situ, kecuali sesudah ada
pemberitahuan tentang penghentian sewa, yang dilakukan menurut kebiasaan.
BAGIAN 4
Aturan-aturan yang Khusus Berlaku Bagi Sewa Tanah
Pasal 1588
Jika dalam suatu persetujuan sewa menyewa tanah disebut suatu ukuran luas yang kurang atau
lebih dan luas yang sesungguhnya, maka hal itu tidak menjadi alasan untuk menambah atau
mengurangi harga sewa, kecuali dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam Bab 5 buku ini.
Pasal 1589
Jika penyewa tanah tidak melengkapi tanah itu dengan ternak atau peralatan pertanian yang
diperlukan untuk pengembalian atau penanaman; jika ía berhenti melakukan pengembalian
atau penanaman. atau dalam hal itu tidak berlaku sebagai kepala rumah tangga yang baik, jika
ia memakai barang yang disewa untuk suatu tujuan yang lain dengan tujuan yang dimaksudkan
atau, pada umumnya, jika ia tidak memenuhi janji-janji yang dibuat dalam persetujuan sewa
dan karena itu timbul suatu kerugian bagi pihak yang menyewakan. Maka pihak itu berhak
untuk menuntut pembatalan sewa menurut keadaan, serta penggantian biaya, kerugian dan
bunga.
Pasal 1590
Semua penyewa tanah diwajibkan menyimpan hasil-hasil tanah di tempat penyimpanan yang
telah disediakan untuk itu.
Pasal 1591
Penyewa tanah diwajibkan, atas ancaman penggantian biaya, kerugian dan bunga, untuk
melaporkan kepada pemilik tanah itu segala peristiwa yang dilakukan dalam mengerjakan tanah
yang disewa. Pemberitahuan itu harus dilakukan dalam jangka waktu yang sama seperti yang
ditentukan antara waktu gugatan dari hari menghadap di muka sidang pengadilan menurut
jarak tempat-tempat.
Pasal 1592
Jika dalam suatu sewa untuk beberapa tahun selama waktu sewa, seluruh atau separuh
penghasilan setahun hilang karena kejadian-kejadian yang tak dapat dihindarkan, maka
penyewa dapat menuntut suatu pengurangan uang sewa, kecuali jika ía telah memperoleh
penggantian kerugian karena penghasilan tahun-tahun sebelumnya. Jika ia tidak mendapat
ganti rugi, maka perkiraan tentang pengurangan uang sewa tidak dapat dibuat selain pada
waktu berakhirnya sewa, bila kenikmatan dan semua tahun telah diperumpamakan satu sama
lain. Walaupun demikian, Hakim dapat mengizinkan penyewa menahan sebagian dan uang
sewa untuk sementara waktu, menurut kerugian yang telah diderita.
Pasal 1593
Jika sewa hanya dilakukan untuk satu tahun, sedangkan penghasilan telah hilang seluruhnya
atau separuhnya, maka penyewa dibebaskan dari pembayaran seluruh harga sewa atau sebagian
harga sewa menurut imbangan. Bila kerugian kurang dari separuh, maka Ia tidak berhak atas
suatu pengurangan.
Pasal 1594
Penyewa tidak dapat menuntut pengurangan bila kerugian itu diderita setelah penghasilan
dipisahkan dari tanah, kecuali jika dalam persetujuan sewa ditentukan bahwa pemilik harus
memikul bagiannya dalam kerugian, asal penyewa tidak lalai menyerahkan kepada pemilik itu
bagiannya dari penghasilan. Begitu pula penyewa tidak dapat menuntut suatu pengurangan,
jika hal yang menyebabkan kerugian sudah ada dan sudah diketahui sewaktu persetujuan sewa
dibuat.
Pasal 1595
Dengan suatu perjanjian yang dinyatakan dengan tegas, penyewa dapat dipertanggungjawabkan
atas kejadian-kejadian yang tak dapat diduga.
Pasal 1596
Perjanjian demikian hanya dianggap dibuat untuk kejadian-kejadian biasa yang tak terduga,
seperti letusan gunung, gempa bumi, kemarau yang panjang, serangan hama-hama yang
merusak penghasilan, petir, atau rontoknya bunga pohon sebelum waktunya. Perjanjian
tersebut di atas tidak meliputi kejadian luar biasa, seperti kerusakan-kerusakan yang disebabkan
oleh peperangan atau banjir yang tidak biasa menimpa daerah yang bersangkutan, kecuali jika
penyewa telah menyanggupi untuk memikul akibat dari semua kejadian, baik yang dapat
diduga maupun yang tak dapat diduga.
Pasal 1597
Sewa tanah yang dibuat secara tak tertulis, dianggap telah dibuat untuk sekian lama,
sebagaimana dibutuhkan oleh si penyewa untuk mengumpulkan semua hasil dari tanah yang
disewa. Demikianlah maka sewa sebidang padang rumput, sebidang kebun buah-buahan, dan
semua tanah lain yang hasilnya dikumpulkan seluruhnya dalam waktu satu tahun, dianggap
telah dibuat untuk satu tahun. Sewa tanah pertanian yang ditanami dengan bermacam-macam
tanaman secara berganti-ganti dianggap telah dibuat untuk sekian tahun, menurut macam
tanaman.
Pasal 1598
Jika setelah berakhirnya suatu sewa yang dibuat tertulis, penyewa tetap menguasai barang sewa
dan dibiarkan menguasainya, maka akibat-akibat sewa yang baru diatur menurut ketentuan
pasal yang lalu.
Pasal 1599
Penyewa yang sewanya berakhir dan penggantinya, wajib saling membantu sedemikian rupa
sehingga memudahkan keluarnya yang satu dan masuknya yang lain, baik mengenai
penanaman untuk tahun yang akan datang maupun mengenai pemungutan hasil-hasil yang
masih berada di ladang, ataupun mengenai hal-hal lain; segala sesuatunya menurut kebiasaan
setempat.
Pasal 1600
Begitu pula penyewa, pada waktu berangkat, harus meninggalkan jerami dan pupuk dari tahun
sebelumnya, jika ia menerimanya pada waktu penyewaan dimulai, bahkan meskipun ia tidak
menerimanya, pemilik dapat meminta supaya jerami dan pupuk ditinggalkan, menurut suatu
perkiraan yang akan dibuat.
BAB VIIA
PERJANJIAN KERJA
BAGIAN 1
Ketentuan Umum
Pasal 1601
Selain persetujuan untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuanketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila ketentuanketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua
macam persetujuan, dengan mana pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu
pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian
pemborongan kerja.
Pasal 1601a
Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri
untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu
yang tertentu.
Pasal 1601b
Perjanjian pemborongan kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong,
mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas,
dengan harga yang telah ditentukan.
Pasal 1601c
Jika suatu persetujuan mengandung sifat-sifat suatu perjanjian kerja dan persetujuan lain, maka
baik ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian kerja maupun ketentuan-ketentuan mengenai
persetujuan lain yang sifat-sifatnya terkandung di dalamnya, keduanya berlaku; jika ada
pertentangan antara kedua jenis ketentuan tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuanketentuan mengenai perjanjian kerja.
Jika pemborongan kerja diikuti dengan beberapa persetujuan sejenis itu, meskipun tiap kali
dengan suatu selang waktu, atau jika pada waktu persetujuan dibuat, ternyata maksud kedua
belah pihak membuat beberapa persetujuan secara demikian ialah supaya pemboronganpemborongan itu dapat dipandang sebagai suatu perjanjian kerja, maka peraturan-peraturan
mengenai perjanjian kerja harus berlaku bagi semua persetujuan ini, baik bagi semua
persetujuan itu secara serempak maupun bagi masing-masing persetujuan secara sendirisendiri, kecuali ketentuan-ketentuan dalam Bagian 6 pada bab ini.
Akan tetapi bila dalam hal demikian persetujuan yang pertama hanya diadakan untuk
percobaan saja, maka persetujuan demikian harus dianggap mengandung sifat pemborongan
kerja dan segala ketentuan dalam Bab 6 itu berlaku baginya.
BAGIAN 2
Perjanjian Kerja pada Umumnya
Pasal 1601d
Bila perjanjian kerja diadakan secara tertulis, maka biaya aktanya dan perongkosan lainnya
harus ditanggung majikan.
Pasal 1601e
Jika pada waktu membuat perjanjian diberikan dan diterima uang panjar, maka kedua belah
pihak tidak boleh membatalkan perjanjian itu dengan membiarkan uang panjar itu di tangan
buruh (penerima panjar) atau dengan mengembalikan uang panjar itu kepada majikan (pemberi
panjar). Uang panjar hanya dapat dikurangkan dari upah, jika perjanjian kerja diadakan untuk
waktu lebih dari tiga bulan atau untuk waktu yang tak ditentukan dan ternyata berjalan selama
lebih dari tiga bulan.
Pasal 1601f
Mengenai perjanjian kerja yang diadakan oleh seorang perempuan yang bersuami sebagai
buruh, undang-undang menganggap perempuan itu telah memperoleh izin dari suaminya.
Tanpa bantuan suaminya ia boleh melakukan segala perbuatan perjanjian itu, termasuk
membayar segala penagihan dan menghadap Hakim. Ia berhak menerima atau menuntut apa
saja yang disebut dalam perjanjian kerja untuk kepentingan keluarganya.
Pasal 1601g
Anak yang belum dewasa mampu membuat perjanjian kerja sebagai buruh, jika ia dikuasakan
untuk itu oleh walinya menurut undang-undang, baik dengan lisan maupun dengan tulisan.
Surat kuasa lisan hanya berlaku untuk membuat suatu perjanjian kerja tertentu. Jika anak yang
belum dewasa belum berusia 18 tahun, maka kuasa itu harus diberikan dihadapan majikan atau
orang yang mewakilinya.
Kuasa tersebut tidak dapat diberikan dengan bersyarat. Jika kuasa diberikan secara tertulis,
maka anak yang belum dewasa itu wajib menyerahkan surat kuasanya kepada majikan, yang
harus segera menyampaikan suatu salinan yang ditandatangani kepada anak yang belum
dewasa itu dan pada waktu berakhirnya hubungan kerja,. mengembalikan surat kuasa tersebut
kepada anak yang belum dewasa tersebut atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya.
Sekedar tidak secara tegas dikecualikan dengan syarat-syarat tertentu dalam kuasa yang telah
diberikan itu, anak yang belum dewasa, tanpa mengurangi ketentuan alinea ketiga Pasal 1603 f.
Namun demikian, ia tidak dapat menghadap Pengadilan tanpa dibantu oleh walinya menurut
undang-undang, kecuali bagi Pengadilan ternyata bahwa wali tersebut tidak mampu
menyatakan kehendaknya.
Pasal 1601h
Jika anak yang belum dewasa, yang belum mampu membuat suatu perjanjian kerja, telah
membuat perjanjian kerja dan karena itu selama enam minggu telah melakukan pekerjaan pada
majikan tanpa rintangan dari walinya menurut undang-undang, maka ia dianggap telah diberi
kuasa dengan lisan oleh walinya untuk membuat perjanjian kerja itu.
Pasal 1601i
Suatu perjanjian kerja antara suami istri adalah batal.
Pasal 1601j
Suatu reglemen (peraturan perusahaan) yang ditetapkan oleh majikan hanya mengikat buruh,
jika buruh telah menyatakan setuju dengan reglemen itu dan juga telah memenuhi syarat-syarat
berikut:
1.
bahwa satu eksemplar lengkap reglemen itu telah diberikan kepada buruh dengan cumacuma oleh atau atas nama majikan;
2.
bahwa oleh atau atas nama majikan telah diserahkan ke Departemen Tenaga Kerja satu
eksemplar lengkap reglemen tersebut yang ditandatangani oleh majikan, supaya dapat
dibaca oleh umum;
3.
bahwa satu eksemplar lengkap reglemen itu ditempelkan dan tetap ada di suatu tempat
yang dapat didatangi buruh dengan mudah, sedapat-dapatnya dalam ruang kerja
sehingga dapat dibaca dengan baik.
Penyerahan dan pembacaan reglemen itu di Departemen Tenaga Kerja diselenggarakan
dengan cuma-cuma. Setiap orang yang berkepentingan dapat memperoleh salinan reglemen itu
dengan cuma-cuma. Tiap perjanjian yang bertentangan dengan suatu ketentuan pasal ini,
adalah batal.
Pasal 1601k
Jika selama hubungan kerja ditetapkan suatu reglemen baru atau diubah reglemen yang telah
ada, maka reglemen baru atau reglemen yang telah diubah itu hanya mengikat buruh bila satu
eksemplar Iengkap rancangannya, sebelum ditetapkan, disediakan selama suatu waktu dengan
cuma-cuma untuk dibaca oleh buruh sehingga ia dapat mempertimbangkan isinya dengan
seksama. Jika buruh, setelah reglemen baru atau reglemen yang diubah itu ditetapkan tidak
dapat menyetujui, maka dalam waktu empat minggu sesudah mengetahui penetapan itu, ia
dapat menuntut di muka Pengadilan, supaya perjanjian kerja dibatalkan.
Setelah mendengar pihak lawan atau memanggilnya secara sah, Pengadilan memutus pada
tingkatan terakhir dan mengabulkan tuntutan buruh, kecuali jika ia berpendapat bahwa buruh
tidak begitu dirugikan oleh reglemen baru atau reglemen yang diubah itu. Dalam menunggu
putusan Pengadilan dan bila tuntutan ditolak, hubungan kerja berlangsung terus sedangkan
reglemen baru atau reglemen yang diubah itu sah sejak berlaku.
Dalam hal tuntutan dikabulkan, Pengadilan akan menetapkan pada saat mana hubungan kerja
akan berakhir, dan buruh berhak atas suatu ganti rugi sebagaimana di tentukan pada Pasal
1693q dalam pemutusan hubungan kerja oleh majikan.
Pasal 1601l
Suatu pernyataan dari pihak buruh bahwa ia mengikatkan diri untuk menyetujui tiap reglemen
yang akan ditetapkan oleh majikan di kemudian hari atau tiap perubahan dalam suatu reglemen
yang telah ada, adalah batal.
Pasal 1601m
Dan ketentuan-ketentuan dalam reglemen itu, orang hanya boleh menyimpang jika ada
perjanjian khusus yang tertulis mengenai hal itu.
Pasal 1601n
Setiap perjanjian antara majikan dan buruh yang bertentangan dengan suatu perjanjian
perubahan kolektif yang mengikat kedua belah pihak satu sama lain, dapat dibatalkan atas
tuntutan masing-masing dan mereka yang bersama-sama menjadi pihak dalam perjanjian
perburuhan kolektif itu, kecuali pihak majikan.
Yang dimaksud dengan perjanjian perburuhan kolektif adalah suatu peraturan yang dibuat oleh
seorang majikan atau lebih, atau suatu perkumpulan majikan atau lebih yang merupakan badan
hukum di satu pihak, dari suatu serikat buruh atau lebih yang merupakan suatu badan hukum
di lain pihak, tentang syarat-syarat kerja yang harus diindahkan sewaktu membuat suatu
perjanjian kerja.
Pasal 1601o
Untuk menghitung upah sehari yang ditetapkan dalam bentuk uang maka dalam bab ini satu
hari ditetapkan 10 jam, satu minggu 6 hari, satu bulan 25 hari, dan satu tahun 300 hari. Jika
upah seluruhnya atau sebagian ditetapkan dengan cara lain dan cara menurut jangka waktu,
maka sebagai upah harian yang ditetapkan dalam jumlah uang harus diambil upah rata-rata dari
buruh, dihitung selama 30 hari kerja yang telah lalu. Jika tidak dapat digunakan ukuran seperti
itu, maka sebagai upah harus diambil upah yang biasa untuk pekerjaan yang paling mirip dalam
hal sifat, tempat dan waktu.
Pasal 1601p
Upah buruh yang tidak tinggal di rumah majikan, tidak boleh ditetapkan selain dalam bentuk:
1.
uang;
2.
makanan, bahan makanan, penerangan dan bahan bakar yang harus dipakai di tempat
penyerahannya;
3.
pakaian yang harus dipakai dalam melakukan pekerjaan;
4.
sejumlah tertentu hasil perusahaan, atau bahan dasar atau bahan pembantu yang dipakai
dalam perusahaan itu, bila hasil atau bahan dasar atau bahan pembantu itu, mengingat
sifat dan banyaknya, termasuk dalam kebutuhan hidup utama bagi buruh dan
keluarganya, atau dipakai dalam perusahaan buruh, sebagai bahan dasar, bahan
pembantu, alat-alat atau perkakas, dengan pengecualian minuman keras dan candu;
5.
hak pakai sebidang tanah atau padang rumput atau kandang untuk hewan, yang
ditentukan banyaknya serta jenisnya, kepunyaan buruh atau salah seorang anggota
keluarganya; hak pakai alat-alat kerja atau perkakas-perkakas serta perawatannya;
6.
pekerjaan atau jasa tertentu yang dilakukan oleh majikan atau atas tanggungan majikan
untuk buruh itu;
7.
hak pakai rumah atau sebagian rumah tertentu, perawatan kesehatan bagi buruh serta
keluarganya dengan cuma-cuma, pemakaian seorang pelayan atau lebih dengan cumacuma, pemakaian sebuah mobil atau kendaraan lain dalam pembiayaan rumah tangga
semacam itu, sekedar belum termasuk dalam nomor-nomor tersebut di atas;
8.
gaji selama cuti, setelah bekerja selama beberapa tahun tertentu, atau hak atas
pengangkutan dengan cuma-cuma ke tempat asal atau cuti pulang pergi.
Pasal 1601q
Jika dalam perjanjian atau reglemen tidak ditetapkan jumlah upah oleh kedua belah pihak,
maka buruh berhak untuk memperoleh upah sebanyak upah yang biasa di tempat itu bagi
pekerjaan yang serupa dengan pekerjaannya. Jikalau kebiasaan seperti ini tidak ada di tempat
itu, maka upah itu harus ditentukan dengan mengingat keadaan, menurut keadilan.
Pasal 1601r
Jika jumlah upah telah ditetapkan tetapi berlainan dari yang diperkenankan menurut Pasal
1601p, maka upah itu harus dianggap telah ditetapkan dalam bentuk uang dengan jumlah lima
kali jumlah tersebut. Seluruh upah yang ditetapkan berupa uang itu hendaklah sesuai dengan
ketentuan-ketentuan di atas tentang hal memperhitungkan uang upah itu, sehingga tidak boleh
melebihi sepertiga kali jumlah upah yang biasanya atau menurut kepatutan harus diberikan
pada pekerjaan yang semacam. Setiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan pasal ini
adalah batal.
Pasal 1601s
Tiap perjanjian antara majikan atau seorang pegawainya atau kuasanya dan seorang buruh yang
bekerja di bawah salah seorang dari mereka itu, yang mengikat diri buruh itu untuk
menggunakan upah atau pendapatannya yang lain seluruhnya atau sebagian menurut cara
tertentu atau untuk membeli barang-barang keperluannya di tempat tertentu atau dan orang
tertentu, tidak diperbolehkan dan adalah batal. Dan ketentuan-ketentuan tersebut, dikecualikan
perjanjian yang mengikutsertakan buruh dalam suatu dana, asal dana tersebut memenuhi
syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang.
Pasal 1601t
Jika buruh telah membuat suatu janji dalam suatu penjanjian dengan majikan, sedang
perjanjian itu menurut pasal di atas tidak diperbolehkan dan batal, maka perbuatan itu tidak
menimbulkan suatu perikatan. Buruh itu berhak menuntut kembali dari majikan tersebut
pembayaran yang dipotong dari upahnya atau yang telah ia keluarkan sendiri dari sakunya
seluruhnya dengan perjanjian tersebut, sedangkan uang yang telah ia terima dan majikan tidak
wajib dikembalikan.
Meskipun demikian, dalam hal mengabulkan tuntutan buruh, Pengadilan berkuasa untuk
membatasi hukuman sampai pada suatu jumlah yang dianggapnya adil menurut keadaan, tetapi
paling sedikit sebesar kerugian yang diderita oleh buruh itu menurut taksiran Pengadilan.
Jika buruh telah mengadakan suatu perjanjian dengan orang lain daripada majikan, sedang
perjanjian tersebut tidak diperbolehkan, maka buruh berhak meminta kembali dari majikan apa
yang telah dibayar atau yang masih terutang kepada orang lain itu. Ketentuan alinea kedua juga
berlaku dalam hal ini. Tiap hak buruh untuk mengajukan tuntutan yang berdasarkan pasal ini,
gugur setelah lewat enam bulan.
Pasal 1601u
Majikan hanya dapat mengenakan denda atas pelanggaran terhadap ketentuan dan perjanjian
tertulis atau reglemen, jika ketentuan itu ditunjuk secara tegas dan dendanya disebut pula
dalam perjanjian atau reglemen itu. Perjanjian atau reglemen yang memperjanjikan denda itu
harus menyebutkan dengan seksama kegunaan denda itu. Uang denda, baik secara Iangsung
maupun secara tidak langsung, sekali-kali tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi
majikan atau orang lain, yang dikuasakan olehnya untuk mengenakan denda kepada buruhnya.
Tiap denda yang diperjanjikan dalam suatu reglemen atau dalam suatu perjanjian, harus
ditetapkan pada jumlah tertentu yang dinyatakan dalam mata uang untuk upah yang ditetapkan
itu. Dalam satu minggu, kepada seorang buruh tidak boleh dikenakan denda-denda yang
jumlahnya melebihi upahnya dalam sehari.
Tidak satu denda pun boleh dijatuhkan lebih dari jumlah ini. Tiap perjanjian yang
bertentangan dengan ketentuan pasal ini adalah batal, Dengan perjanjian tertulis atau dengan
reglemen boleh diadakan penyimpangan dari ketentuan alinea kedua, ketiga dan keempat,
tetapi hanya mengenai buruh yang upahnya ditetapkan berupa uang yang jumlahnya lebih dari
delapan gulden sehari. Jika terjadi demikian, Pengadilan senantiasa berkuasa mengurangi
jumlah denda yang telah ditetapkan, sekedar jumlah itu menurut pendapatnya lebih dari
sepantasnya. Memperjanjikan hukuman, sebagaimana ditentukan dalam Bagian 10 dan Bab 1
dalam buku ini, adalah termasuk menetapkan dan menjanjikan denda menurut pengertian
pasal ini.
Pasal 1601v
Untuk satu perbuatan majikan tidak boleh mengenakan denda sambil menuntut ganti rugi.
Tiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.
Pasal 1601w
Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena kesalahannya berbuat bertentangan dengan
salah satu kewajibannya, dan kerugian yang diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilai
dengan uang, maka Pengadilan akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan sebagai
ganti rugi.
Pasal 1601x
Suatu perjanjian yang mengurangi hak buruh, bahwa setelah mengakhiri hubungan kerja, ia
tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, hanya sah jika dibuat dalam
suatu perjanjian tertulis atau suatu reglemen dengan buruh yang telah dewasa.
Baik atas tuntutan buruh maupun atas permintaannya yang diajukan pada pembelaannya dalam
suatu perkara, Pengadilan boleh membatalkan perjanjian seperti itu, seluruhnya atau sebagian,
dengan alasan bahwa dibandingkan dengan kepentingan majikan yang dilindungi itu, buruh
dirugikan secara tidak adil oleh perjanjian tersebut.
Dan suatu perjanjian termaksud dalam alinea pertama, majikan tidak dapat mengambil hak-hak
jika ia memutuskan hubungan kerja secara melanggar hukum atau jika buruh memutuskannya
karena desakan sesuatu yang ditimbulkan majikan itu secara tegas atau dengan kesalahannya.
Juga tidak boleh majikan berbuat demikian, jika Pengadilan, atas permintaan atau tuntutan
buruh, telah menyatakan bubarnya perjanjian itu berdasarkan suatu alasan mendesak, yang
diberikan kepada buruh karena kesengajaan atau kesalahan majikan.
Jika buruh berjanji akan memberikan kepada majikan suatu ganti rugi bila ia melakukan
perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan suatu perjanjian sebagaimana dimaksudkan
pada alinea pertama, maka Pengadilan senantiasa berwenang mengurangi ,jumlah ganti rugi
yang telah ditetapkan, sekedar jumlah itu menurut pendapatnya lebih dari yang sepantasnya.
Pasal 1601y
Dihapus dengan S. 1928-533 jo. S. 1929-261.
BAGIAN 3
Kewajiban-kewajiban Majikan
Pasal 1602
Majikan wajib membayar upah buruh pada waktu yang ditentukan.
Pasal 1602a
Upah yang ditetapkan menurut jangka waktu, harus dibayar sejak saat buruh mulai bekerja
sampai saat berakhirnya hubungan kerja.
Pasal 1602b
Tidak ada upah yang harus dibayar untuk waktu buruh tidak melakukan pekerjaan yang
diperjanjikan.
Pasal 1602c
Akan tetapi buruh berhak untuk meminta dan menerima upah, yang ditetapkan menurut
lamanya buruh, bekerja untuk waktu yang tidak begitu lama, bila ía berhalangan melakukan
pekerjaan karena sakit atau mengalami kecelakaan, kecuali bila sakitnya atau kecelakaan itu
disebabkan oleh kesengajaan atau kebejatannya atau oleh cacat badan yang dengan sengaja
diberi keterangan palsu pada waktu membuat perjanjian kepada majikan.
Bila dalam hal demikian buruh berhak memperoleh suatu ganti rugi berdasarkan suatu
peraturan undang-undang tentang hal sakit atau kecelakaan, atau menurut aturan
pertanggungan, atau dari suatu dana yang telah dijanjikan atau lahir dari perjanjian kerja, maka
jumlah uang upah itu harus dikurangi dengan jumlah uang ganti rugi termaksud.
Buruh berhak menuntut jangka waktu pendek, yang ditetapkan menurut keadilan, bila ia, baik
karena memenuhi kewajiban yang diletakkan padanya oleh undang-undang atau pemerintah
tanpa penggantian berupa uang, dan tidak dapat dilakukan di luar waktu kerja, maupun karena
mengalami kejadian-kejadian luar biasa di luar kesalahannya, terhalang melakukan
pekerjaannya. Dalam pengertian kejadian luar biasa, untuk pasal ini, juga termasuk istri buruh
melahirkan anak; pula meninggalnya dan penguburan salah seorang teman serumah atau salah
seorang anggota keluarga dalam garis tak terbatas dalam garis ke samping derajat kedua.
Sedangkan dalam pengertian memenuhi kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang atau
Pemerintah, termasuk hal melakukan hak pilih. Jika upah berupa uang ditetapkan secara lain
menurut jangka waktu, maka ketentuan-ketentuan pasal ini berlaku juga dengan pengertian,
bahwa sebagai upah harus diambil upah rata-rata yang seharusnya dapat diperoleh buruh
seandainya ia tidak berhalangan melakukan pekerjaan.
Tetapi upah itu harus dikurangi dengan jumlah biaya yang telah dapat dihemat selama buruh
tidak mengerjakan pekerjaan. Dari ketentuan pasal ini, orang hanya boleh menyimpang dengan
perjanjian tertulis atau suatu peraturan.
Pasal 1602d
Jika buruh tidak kehilangan haknya atas upah yang ditentukan menurut jangka waktu, jika ia
telah bersedia melakukan pekerjaan yang dijanjikan. tetapi majikan tidak menggunakannya,
baik karena salahnya sendiri, maupun karena halangan yang kebetulan terjadi mengenai dirinya
pribadi. Ketentuan-ketentuan alinea kedua, kelima, keenam dan ketujuh dalam Pasal 160c
berlaku juga dalam hal ini.
Pasal 1602e
Bila banyak uang untuk membayar semua atau sebagian upah itu tergantung pada suatu
pertelaan dan pembukuan majikan, maka buruh berhak meminta majikan memberitahukan
surat-surat bukti, yang dianggap perlu untuk mengetahui jumlah upah buruhnya.
Dalam surat perjanjian atau dalam reglemen boleh ditetapkan, bahwa pemberitahuan tentang
surat-surat bukti yang seharusnya diberikan kepada setiap buruh, akan diberikan kepada
sejumlah tertentu buruh yang bekerja pada majikan itu atau kepada seorang atau beberapa ahli
pembukuan, yang ditunjuk oleh para buruh secara tertulis. Pemberitahuan surat-surat bukti
oleh atau atas kuasa majikan, jika dikehendaki dapat dilakukan dengan meletakkan kewajiban
yang dinyatakan secara tegas, bahwa buruh atau orang yang menurut alinea yang lalu
mewakilinya, harus merahasiakannya; orang tersebut belakangan ini tidak dapat mewajibkan
merahasiakan terhadap buruh.
Kewajiban merahasiakan dihapuskan sekedar perlu, jika hal itu dibantah di muka Pengadilan.
Sekedar pertelaan termaksud dalam alinea pertama di atas adalah mengenai keuntungan yang
diperoleh perusahaan atau sebagai perusahaan majikan itu, maka dengan surat perjanjian atau
dengan reglemen, begitu pula dengan cara lain daripada apa yang disebut dalam alinea kedua,
dapat dikatakan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam alinea pertama, tetapi dengan
pengertian bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan alinea kedua, senantiasa harus
diberikan kepada buruh suatu surat pemberitahuan terang dan jelas yang menggambarkan
pertelaan termasuk alinea pertama.
Tanpa mengurangi berlakunya alinea keempat, pemberitahuan tentang pertelaan dalam alinea
yang lalu, bila dikehendaki, harus dilakukan dengan mewajibkan buruh merahasiakannya.
sebagaimana telah disebut dalam alinea ketiga.
Pasal 1602f
Untuk pembayaran upah yang menjadi hak buruh, kuasa termaksud dalam alinea pertama
Pasal 1385 haruslah suatu kuasa tertulis. Jika dalam kuasa tertulis termaksud pada Pasal 1602g
dimuat syarat bahwa upah yang ditetapkan berupa uang seluruhnya atau bagian, tidak akan
dibayar kepada buruh di bawah umur, tetapi harus dibayar kepada wakilnya yang sah, maka
orang mi dalam hal pembayaran upah atau bagian yang harus dibayar kepadanya. dianggap
sebagai buruh.
Juga apabila tidak dimuat syarat-syarat seperti itu dalam surat kuasa dan bahkan dalam hal
adanya kuasa lisan, upah yang ditetapkan berupa uang, yang harus dibayar kepada buruh yang
belum dewasa, harus dibayar kepada wakilnya yang sah bila wakil ini mengajukan surat
perlawanan atas pembayaran yang dilakukan kepada butuh di bawah umur.
Dalam hal-hal lain dan yang dimaksudkan pada alinea kedua dan alinea ketiga pasal ini,
majikan membayar kepada buruh di bawah umur dianggap telah melunasinya dengan sah.
Pembayaran kepada pihak ketiga, yang berlawanan dengan ketentuan-ketentuan pasal ini atau
pasal berikut adalah batal.
Pasal 1602g
Penyitaan upah yang menjadi hak buruh dan majikan, hanya boleh dilakukan atas jumlah yang
tidak lebih dari seperlima dari upah yang ditetapkan berupa uang bila upah berupa uang itu
sehari delapan gulden lebih, maka juga penyitaan hanya sah atas yang tidak melebihi seperlima
bagian, sedang beberapa penyitaan tidak dibatasi. Tidak ada pembatasan jika penyitaan itu
dijalankan untuk pembayaran nafkah, yang menurut undang-undang menjadi hak orang yang
melakukan pekerjaan.
Penyegelan, penggadaian atau perbuatan lain dengan mana buruh memberikan suatu hak atas
upahnya kepada pihak ketiga, hanya berlaku sepanjang penyitaan atas upahnya diperkenankan.
Kuasa untuk menagih upah, dalam bentuk dan dengan nama apa pun, yang oleh buruh telah
diberikan, senantiasa bisa ditarik kembali. Tiap perjanjian yang berlawanan dengan ketentuan
pasal ini adalah batal.
Pasal 1602h
Pembayaran upah yang ditetapkan berupa uang, harus dilakukan dengan uang yang berlaku di
Indonesia, dengan pengertian bahwa upah yang ditetapkan berupa uang asing harus dihitung
menurut kurs pada hari dan tempat pembayaran terjadi, atau kalau di tempat itu tidak ada kurs,
menurut kurs di kota dagang terdekat yang ada kurs. Akan tetapi untuk daerah atau bagian
daerah tertentu, dengan undang-undang dapat diadakan penyimpangan dari ketentuan alinea
pertama.
Pasal 1602i
Pembayaran upah yang ditetapkan dalam bentuk lain dari uang, dilakukan menurut apa yang
dijanjikan atau reglemen, atau dalam hal termaksud dalam Pasal 1601r menurut ketentuanketentuan yang ditetapkan di situ.
Pasal 1602j
Pembayaran upah yang dilakukan secara lain daripada dalam kedua pasal di atas adalah batal.
Buruh tetap berhak menuntut upah yang belum dibayar dari majikan, tanpa wajib
mengembalikan apa yang sudah diterimanya dari pembayaran yang batal itu. Walaupun
demikian, Pengadilan dalam mengabulkan tuntutan buruh, berwenang untuk membatasi
hukuman sampai pada suatu jumlah uang yang menurut perhitungannya seimbang dengan
kerugian yang diderita buruh.
Tiap hak buruh untuk menuntut sesuatu berdasarkan pasal ini, gugur dengan lewatnya waktu
enam bulan.
Pasal 1602k
Jika tempat pembayaran upah tidak ditentukan dalam surat perjanjian atau reglemen atau oleh
kebiasaan maka pembayaran itu harus dilakukan di tempat pilihan majikan saja, yaitu di tempat
kerja biasa, atau di kantor majikan kalau kantor itu terletak di tempat tinggal kebanyakan
buruh, atau di rumah buruh.
Pasal 1602l
Pembayaran upah yang ditetapkan dengan uang menurut lamanya kerja, harus dilakukan
sebagai berikut: jika ditetapkan untuk tiap minggu atau waktu yang lebih pendek dari
seminggu, dibayar setiap kali lewat seminggu; jika ditetapkan untuk waktu lebih dari seminggu
tetapi kurang dari sebulan, dibayar setiap kali lewat waktu itu; jika di tetapkan untuk tiap bulan,
dibayar setiap kali lewat sebulan; jika ditetapkan untuk waktu yang lebih lama dari satu bulan,
dibayar tiap-tiap kali lewat satu triwulan.
Dan aturan ini hanya boleh diadakan penyimpangan dengan perjanjian tertulis atau reglemen,
bahwa pembayaran upah untuk waktu yang kurang dari setengah bulan dan pembayaran upah
bulanan dilakukan tiap-tiap triwulan sekali. Pembayaran upah bagi buruh yang tinggal serumah
dengan majikan, dilakukan dengan menyimpang dari ketentuan di atas, yaitu tiap-tiap kali lewat
waktu yang ditetapkan menurut kebiasaan setempat, kecuali kalau dalam surat perjanjian atau
reglemen telah dijanjikan, bahwa pembayaran akan dilakukan menurut ketentuan-ketentuan
dalam alinea pertama. Tenggang waktu pembayaran yang ditetapkan pada atau berdasarkan
pasal ini, senantiasa boleh diperpendek oleh kedua belah pihak dengan kata sepakat.
Pasal 1602m
Pembayaran upah yang berupa uang, tetapi tidak menurut jangka waktu, harus dilakukan
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal yang lalu, dengan pengertian bahwa upah
ini dianggap telah ditetapkan menurut waktu yang lazim dipakai dalam menentukan upah
untuk pekerjaan, yang menurut sifat, tempat dan waktu paling mirip dengan pekerjaan yang
upahnya akan dibayar itu.
Pasal 1602n
Jika upah berupa uang terdiri atas suatu jumlah, yang untuk penetapannya diperlukan surat
keterangan yang terdapat dalam pembukuan majikan, maka pembayaran harus dilakukan tiap
kali jumlah itu dapat ditetapkan dengan pengertian bahwa pembayaran harus dilakukan paling
sedikit sekali setahun. Jika keterangan termaksud pada alinea pertama mengenai keuntungan
yang diperoleh dalam perusahaan majikan atau dalam sebagian dari perusahaan itu, sedangkan
menurut sifat perusahaan atau kebiasaan keuntungan tersebut baru ditetapkan setelah lewatnya
waktu lebih dari satu tahun, maka dengan perjanjian tertulis atau dengan reglemen dapat
dijanjikan bahwa pembayaran akan dilakukan tiap kali setelah diadakan penetapan itu.
Pasal 1602o
Jika upah berupa uang sebagian ditetapkan menurut lamanya waktu sedangkan sebagian lagi
ditetapkan secara lain, atau jika upah ditetapkan sebagian demi sebagian menurut Iama waktu
yang berbeda-beda maka untuk masing-masing bagian itu berlaku ketentuan-ketentuan pada
pasal 16011 sampai 1602n.
Pasal 1602p
Pada tiap pembayaran seluruh jumlah upah yang terutang harus dilunasi. Mengenai upah yang
ditetapkan berupa uang yang tetapi tergantung pada hasil pekerjaan yang dilakukan, dengan
perjanjian tertulis atau dengan reglemen dapat diperjanjikan, bahwa tiap kali tanpa mengurangi
perhitungan yang tetap, pada hari pembayaran pertama akan dibayar suatu bagian tertentu dari
upahnya, yang berjumlah paling sedikit tiga perempat dari upah yang biasanya dibayar untuk
pekerjaan yang menurut sifat, tempat dan waktu paling mirip dengan pekerjaan yang
bersangkutan.
Pasal 1602q
Jika upah yang ditetapkan berupa uang atau sebagian yang tersisa setelah upah itu dipotong
dengan jumlah yang tidak perlu dibayar oleh majikan dan jumlah yang dituntut oleh pihakpihak ketiga menurut ketentuan bab ini, tidak dibayar paling lambat pada hari kerja ketiga
setelah hari pembayaran menurut Pasal-pasal 1602 1, 1602m dan 1602o, maka buruh, bila
pembayaran tidak dilakukan karena kesalahan majikan, berhak atas tambahan upah untuk hari
kerja keempat sampai hari kedelapan sebanyak lima persen sehari dan untuk hari-hari
seterusnya satu persen sehari, dengan pengertian bahwa tambahan karena kelambatan itu tidak
boleh melebihi separuh dan jumlah yang harus dibayarkan.
Dalam pada itu, Pengadilan berwenang membatasi tambahan upah itu sampai suatu jumlah
yang dianggap adil, mengingat keadaan-keadaan. Suatu janji yang menyimpang dari ketentuan
pasal ini, hanya sah terhadap buruh-buruh yang upahnya berjumlah lebih dari delapan gulden
sehari.
Pasal 1602r
Kecuali pada waktu berakhirnya hubungan kerja, terhadap tuntutan pembayaran upah, hanya
boleh diadakan perjumpaan utang dengan utang buruh berikut:
1.
ganti rugi yang belum ia bayar kepada majikan;
2.
denda-denda yang belum ia bayar kepada majikan menurut Pasal 1601u,. asal majikan ini
memberikan sepucuk surat bukti yang menerangkan jumlah tiap denda serta waktu dan
alasan denda itu dikenakan, dengan menyebutkan ketentuan reglemen atau surat
perjanjian yang telah dilanggar;
iuran untuk suatu dana yang menurut alinea kedua Pasal 1601s telah dibayar oleh
majikan untuk kepentingan buruh;
4.
harga sewa rumah, ruangan, sebidang tanah, atau alat atau perkakas yang dipakai buruh
dalam perusahaannya sendiri, yang dengan suatu surat perjanjian disewakan oleh majikan
kepada buruh;
5.
harga pembelian barang-barang keperluan rumah tangga biasa dan sehari-hari di luar
minuman keras dan candu, serta bahan-bahan pokok dan bahan-bahan pembantu yang
dipakai buruh dalam perusahaannya sendiri semuanya yang telah diserahkan majikan
kepada buruh, asal penyerahan itu dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari buruh,
yang menyebutkan alasan dan jumlah utang, dan majikan tidak meminta harga untuk
barang-barang itu lebih dari harga pembelian, sedang harga ini tidak melebihi harga
barang-barang keperluan rumah tangga, bahan-bahan pokok dan bahan-bahan
pembantu tersebut di lain tempat.
6.
persekot-persekot atas upah, yang diberikan oleh majikan berupa uang kepada buruh,
asal hal ini ternyata dari suatu keterangan seperti yang disebutkan pada nomor 5 di atas;
7.
kelebihan upah yang telah dibayar;
8.
biaya perawatan dan pengobatan yang menurut Pasal 1601x menjadi tanggungan buruh.
Mengenai utang-utang yang sedianya dapat ditagih oleh majikan berdasarkan ketentuan nomor
2, 3, dan 5, pada tiap pembayaran upah ia tidak boleh memperhitungkan lebih dari seperlima
dari upah berupa uang, yang sedianya harus dibayar, mengenai utang-utang yang seluruhnya
dapat ditagih berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ini, majikan tidak boleh
memperjumpakan lebih dari dua perlima jumlah upah tersebut. Tiap perjanjian yang
memberikan suatu wewenang yang lebih luas kepada majikan untuk memperjumpakan utang
adalah batal.
3.
Pasal 1602s
Bila upah buruh seluruhnya atau sebagian ditetapkan berupa pemondokan, pangan atau
keperluan hidup lain, maka majikan wajib memenuhinya menurut kebiasaan setempat, asal
sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan kesusilaan. Tiap perjanjian yang dapat menghapus
atau membatasi kewajiban majikan ini, adalah batal.
Pasal 1602t
Majikan yang untuk sementara waktu berhalangan memenuhi upah berupa pemondokan,
pangan dan keperluan hidup lain, sedangkan halangan ini tidak disebabkan oleh perbuatan
buruh sendiri, wajib memberikan suatu ganti rugi yang jumlahnya ditetapkan dengan
persetujuan, atau jika tidak ada suatu perjanjian. menurut kebiasaan setempat.
Pasal 1602u
Majikan wajib memberi kesempatan kepada buruh-buruh yang tinggal padanya tanpa
memotong upahnya, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban agamanya. begitu pula untuk
menikmati istirahat dan pekerjaannya dengan cara yang ditetapkan dalam perjanjian atau jika
perjanjian tidak ada, menurut kebiasaan setempat.
Pasal 1602v
Majikan wajib mengatur pekerjaan sedemikian rupa sehingga buruh tidak bekerja pada hari
Minggu dan pada hari-hari yang menurut kebiasaan setempat, sekedar mengenai pekerjaan
yang diperjanjikan disamakan dengan hari Minggu.
Pasal 1602w
Majikan wajib mengatur dan memelihara ruangan-ruangan, alat-alat dan perkakas yang dipakai
untuk melakukan pekerjaan, dan pula wajib mengenal cara melakukan pekerjaan, mengadakan
aturan-aturan serta memberi petunjuk-petunjuk sedemikian rupa sehingga buruh terlindung
dari bahaya yang mengancam badan, kehormatan dan harta bendanya sebagaimana dapat
dituntut mengenai sifat pekerjaan.
Jika kewajiban-kewajiban itu tidak dipenuhi, maka majikan wajib mengganti kerugian yang
karenanya menimpa buruh dalam menjalankan pekerjaannya, kecuali jika ia dapat
membuktikannya bahwa tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban itu disebabkan oleh keadaan
memaksa, atau bahwa kerugian tersebut sebagian besar disebabkan oleh kesalahan buruh
sendiri.
Jika kewajiban-kewajiban itu tidak dipenuhi oleh majikan dan karenanya buruh mendapat luka
dalam melakukan pekerjaannya sehingga meninggal dunia, maka majikan wajib memberi ganti
rugi kepada suami atau istri buruh, anak-anaknya atau orang tuanya yang biasanya memperoleh
nafkahnya dan pekerjaan buruh itu, kecuali jika majikan itu dapat membuktikan, bahwa tidak
dipenuhinya kewajiban-kewajiban itu disebabkan oleh keadaan memaksa atau bahwa
meninggalnya buruh itu sebagian besar disebabkan oleh kesalahan dan buruh itu sendiri.
Tiap perjanjian yang dapat menghapuskan atau membatasi kewajiban-kewajiban majikan ini,
adalah batal Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan yang menetapkan bahwa
kewajiban mengganti kerugian termaksud pada alinea kedua dan ketiga, dapat dilimpahkan
oleh majikan kepada orang-orang lain.
Pasal 1602x
Jika seorang buruh yang tinggal padanya sakit atau mendapat kecelakaan semasa
berlangsungnya hubungan kerja, tetapi paling lama dalam waktu enam minggu, maka majikan
wajib mengurus perawatan dan pengobatan buruh dengan sepantasnya. bila hal ini belum
diberikan berdasarkan peraturan lain. Ia berhak menuntut kembali biaya untuk itu dari buruh,
tetapi biaya selama empat minggu pertama hanya dapat dituntut kembali bila sakit atau
kecelakaan itu disebabkan oleh perbuatan sengaja atau perbuatan cabul buruh atau sebagai
akibat dari suatu cacat badan yang pada waktu membuat perjanjian dengan sengaja telah diberi
keterangan palsu oleh buruh itu. Tiap perjanjian yang mungkin akan mengakibatkan
kewajiban-kewajiban itu dikecualikan atau dibatasi adalah batal.
Pasal 1602y
Pada umumnya seorang majikan wajib untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang
dalam keadaan yang sama wajib dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang majikan yang
baik. Surat keterangan itu harus memuat suatu keterangan sesungguhnya tentang sifat
pekerjaan yang telah dilakukan dan lamanya hubungan kerja dan atas permintaan khusus dari
buruh yang bersangkutan, harus memuat pula keterangan tentang cara buruh menunaikan
kewajiban-kewajibannya dan alasan-alasan hubungan kerja itu berakhir.
Jika majikan memutuskan hubungan kerja tanpa menunjukkan suatu alasan maka ia hanya
wajib menyebutkan hal itu, tanpa wajib menyebutkan alasan-alasannya. Jika buruh
memutuskan hubungan kerja secara bertentangan dengan hukum, majikan berhak
menyebutkan hal itu dalam surat keterangan.
Majikan yang menolak memberikan surat keterangan yang diminta, atau sengaja menuliskan
keterangan yang tidak benar, atau memberikan suatu tanda pada surat keterangan yang
dimaksud untuk memberikan suatu keterangan tentang buruh yang tidak termuat dalam katakata surat keterangan itu, atau memberikan kepada pihak ketiga keterangan-keterangan yang
bertentangan dengan surat keterangan, bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, baik
terhadap buruh maupun terhadap pihak ketiga. Tiap perjanjian yang dapat menghapuskan atau
membatasi kewajiban-kewajiban majikan ini, adalah batal.
BAGIAN 4
Kewajiban Buruh
Pasal 1603
Buruh wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan menurut kemampuannya dengan sebaikbaiknya. Jika sifat dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dirumuskan dalam
perjanjian atau reglemen, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan.
Pasal 1603a
Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan izin majikan ia dapat menyuruh
orang lain menggantikannya.
Pasal 1603b
Buruh wajib menaati aturan-aturan pelaksana pekerjaan dan aturan-aturan yang dimaksudkan
untuk perbaikan tata tertib perusahaan majikan yang diberikan oleh atau atas nama majikan
dalam batas-batas aturan perundang-undangan, perjanjian atau reglemen, atau jika ini tidak
ada, dalam batas-batas kebiasaan.
Pasal 1603c
Buruh yang tinggal menumpang di rumah majikan wajib berkelakuan menurut tata tertib
rumah tangga majikan.
Pasal 1603d
Pada umumnya buruh wajib melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu yang dalam
keadaan yang sama seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang buruh yang baik.
BAGIAN 5
Berbagai Cara Berakhirnya Hubungan Kerja yang Terjadi Karena Perjanjian Kerja
Pasal 1603e
Hubungan kerja berakhir demi hukum, jika habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian
atau dalam peraturan undang-undang atau jika semuanya itu tidak ada, menurut kebiasaan.
Pemberitahuan tentang pemutusan hubungan kerja dalam hal ini hanya diperlukan:
1.
2.
jika hal itu dijanjikan dalam surat perjanjian atau dalam reglemen,
jika menurut peraturan undang-undang atau menurut kebiasaan, juga dalam hal lamanya
hubungan kerja ditetapkan sebelumnya, diharuskan adanya pemberitahuan tentang
pemutusan itu dari kedua belah pihak, dalam hal yang diperbolehkan, tidak mengadakan
penyimpangan dengan perjanjian tertulis atau dengan reglemen.
Pasal 1603f
Jika hubungan kerja, setelah waktunya habis sebagaimana diuraikan pada alinea pertama Pasal
1603e diteruskan oleh kedua belah pihak tanpa bantahan, maka hubungan kerja itu dianggap
diadakan lagi untuk waktu yang sama. Dalam hal hubungan kerja yang diperpanjang itu akan
berlangsung untuk waktu kurang dari enam bulan maka hubungan kerja tersebut dianggap
diadakan untuk waktu tidak tentu, hanya dengan syarat-syarat yang sama.
Ketentuan di atas berlaku pula jika dalam hal-hal tersebut pada alinea kedua Pasal 1603e,
pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan pada waktu yang tepat. Dalam
surat perjanjian atau dalam reglemen, akibat-akibat dari pemberitahuan pemutusan hubungan
kerja yang tidak dilakukan tepat pada waktunya dapat diatur dengan cara lain, asal hubungan
kerja diperpanjang untuk waktu sedikit-dikitnya enam bulan.
Pasal 1603g
Jika lamanya hubungan kerja tidak ditentukan, baik dalam perjanjian atau reglemen, maupun
dalam peraturan undang-undang atau menurut kebiasaan, maka hubungan kerja itu dipandang
diadakan untuk waktu tidak tentu. Jika hubungan kerja diadakan untuk waktu yang tidak tentu
atau sampai dinyatakan putus, tiap pihak berhak memutuskannya dengan pemberitahuan
pemutusan hubungan kerja, asal diindahkan ketentuan kedua pasal berikut.
Pasal 1603h
Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja hanya boleh dilakukan menjelang hari lain dari hari
terakhir suatu bulan takwim, adalah batal.
Pasal 1603i
Kecuali dalam hal termaksud pada kedua alinea berikut pasal ini, dalam memutuskan
hubungan kerja harus diindahkan suatu tenggang waktu selama satu bulan. Dalam suatu
perjanjian atau dalam reglemen dapat ditetapkannya,. bahwa tenggang waktu termaksud pada
alinea yang lalu, bagi buruh dapat diperpanjang untuk waktu paling lama satu bulan, jika
hubungan kerja pada waktu pemberitahuan pemutusan hubungan kerja itu telah sedikitdikitnya dua tahun terus-menerus.
Tenggang waktu termaksud pada alinea pertama, bagi majikan diperpanjang berturut-turut
dengan satu bulan, dua bulan atau tiga bulan, jika pada waktu pemberitahuan pemutusan,
hubungan kerja telah berlangsung sedikit-dikitnya satu tahun tetapi kurang dari dua tahun,
sedikit-dikitnya dua tahun tetapi kurang dari tiga tahun, atau sedikit-dikitnya tiga tahun terusmenerus. Tiap perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan pasal ini, adalah batal.
Pasal 1603i bis
Suatu perjanjian kerja baru yang diadakan seorang buruh dalam waktu empat minggu setelah
berakhirnya hubungan kerja sebelumnya, tidak peduli apakah hubungan kerja yang lalu itu
diadakan untuk waktu tertentu atau waktu tidak tentu, dengan majikan yang sama dan untuk
waktu tertentu yang kurang dari enam bulan, dipandang diadakan untuk waktu tidak tentu.
Pasal 1603i ten
Hubungan kerja dengan majikan yang sama, yang terputus dalam waktu kurang dari empat
minggu, atau yang segera bersambung dengan cara termaksud pada Pasal 603 f, sepanjang
mengenai tenggang waktu pernyataan pemutusan termaksud Pasal 16031, dipandang sebagai
hubungan kerja yang terus-menerus.
Pasal 1603j
Hubungan kerja berakhir dengan meninggalnya buruh.
Pasal 1603k
Hubungan kerja berakhir dengan meninggalnya majikan, kecuali jika dari perjanjian dapat
disimpulkan sebaliknya. Akan tetapi baik ahli waris majikan maupun buruh, berwenang
memutuskan hubungan kerja yang diadakan dalam waktu tertentu dengan memberitahukan
pemutusan sesuai dengan Pasal 1603 h dan 1603 i, seolah-olah hubungan kerja tersebut
diadakan untuk waktu tidak tentu.
Pasal 1603l
Jika diperjanjikan suatu masa percobaan, maka selama waktu itu tiap pihak berwenang
memutuskan hubungan kerja dengan pernyataan pemutusan. Tiap perjanjian yang menetapkan
masa percobaan yang tidak sama Iamanya bagi kedua belah pihak atau lebih lama dari tiga
bulan dan juga tiap janji yang mengadakan suatu masa percobaan baru bagi pihak-pihak yang
sama, adalah batal.
Pasal 1603m
Jika wali dan anak yang masih di bawah umur berpendapat bahwa perjanjian kerja yang
diadakan oleh anak di bawah umur itu akan atau telah mempunyai akibat yang merugikan
baginya, atau bahwa syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1601 g tidak terpenuhi, maka ia
boleh mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan di tempat kediaman sebenarnya akan
yang masih di bawah umur itu, agar perjanjian itu dinyatakan putus Pengadilan tidak boleh
meluluskan permohonan itu sebelum mendengar atau memanggil dengan sah anak yang masih
di bawah umur itu, majikan, dan juga Balai Harta Peninggalan dalam hal anak yang masih di
bawah umur itu berada di bawah perwalian dan Balai Harta Peninggalan itu ditugaskan sebagai
wali pengawas.
Jika Pengadilan meluluskan permohonan, ia harus menetapkan saat hubungan kerja itu akan
berakhir. Tidak ada jalan untuk melawan penetapan tersebut tanpa mengurangi wewenang
Jaksa Agung untuk mengajukan permintaan kasasi terhadap penetapan tersebut demi
kepentingan undang-undang.
Pasal 1603n
Masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja tanpa pemberitahuan pemutusan
hubungan kerja atau tanpa mengindahkan aturan-aturan yang berlaku bagi pemberitahuan
pemutusan hubungan kerja; tetapi pihak yang berbuat demikian tanpa persetujuan pihak lain,
bertindak secara bertentangan dengan hukum, kecuali bila ia sekaligus membayar ganti rugi
kepada pihak lain atas dasar ketentuan Pasal 1063q, atau ia memutuskan hubungan kerja secara
demikian dengan alas dan mendesak yang seketika itu diberitahukan kepada pihak lain.
Pasal 1603o
Bagi majikan, yang dipandang sebagai alasan-alasan mendesak dalam arti pasal yang lalu adalah
perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau sikap buruh yang sedemikian rupa, sehingga
mengakibatkan, bahwa tidak pantaslah majikan diharapkan untuk meneruskan hubungan kerja.
Alasan-alasan mendesak dapat dianggap ada, antara lain;
1.
jika buruh, waktu mengadakan perjanjian, mengelabui majikan dengan memperlihatkan
surat-surat yang palsu atau dipalsukan, atau sengaja memberikan penjelasan-penjelasan
palsu kepada majikan mengenai cara berakhirnya hubungan kerja yang lama;
2.
jika ia ternyata tidak mempunyai kemampuan atau kesanggupan sedikit pun untuk
pekerjaan yang telah dijanjikannya;
3.
jika ia, meskipun telah diperingatkan, masih mengikuti kesukaannya minum sampai
mabuk, mengisap madat di luar atau suka melakukan perbuatan buruk lain;
4.
jika ia melakukan pencurian, penggelapan, penipuan atau kejahatan lainnya yang
mengakibatkan ia tidak lagi mendapat kepercayaan dari majikan;
5.
jika ia menganiaya, menghina secara kasar atau melakukan ancaman yang
membahayakan majikan, anggota keluarga atau anggota rumah tangga majikan atau
teman sekerjanya;
6.
jika ia membujuk atau mencoba membujuk majikan, anggota keluarga atau anggota
rumah tangga majikan, atau teman sekerjanya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan
yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan;
7.
jika ia dengan sengaja atau meskipun telah diperingatkan, dengan sembrono merusak
milik majikan atau menimbulkan bahaya yang sungguh-sungguh mengancam milik
majikan itu;
8.
jika ia dengan sengaja atau meskipun telah diperingatkan dengan sembrono
menempatkan dirinya sendiri atau orang lain dalam keadaan terancam bahaya besar;
9.
jika mengumumkan seluk beluk rumah tangga atau perusahaan majikan, yang seharusnya
Ia rahasiakan;
10. jika ia bersikeras menolak memenuhi perintah-perintah wajar yang diberikan oleh atau
atas nama majikan;
11. jika ia dengan cara lain terlalu melalaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan
kepadanya oleh perjanjian;
12. jika ia karena sengaja atau sembrono menjadi tidak mampu melakukan pekerjaan yang
dijanjikan. Janji-janji yang menyerahkan keputusan ke tangan majikan mengenai adanya
alasan memaksa dalam arti Pasal 1603 n, adalah batal.
Pasal 1603p
Bagi buruh, yang dipandang sebagai alasan-alasan mendesak dalam arti Pasal 1603 n adalah
keadaan yang sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan bahwa tidak pantaslah buruh
diharapkan untuk meneruskan hubungan kerja. Alasan-alasan mendesak dapat dianggap ada.
Antara lain:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
jika majikan menganiaya, menghina secara kasar atau melakukan ancaman yang
membahayakan buruh, anggota keluarga atau anggota rumah tangga buruh, atau
membiarkan perbuatan semacam itu dilakukan oleh anggota rumah tangga atau buruh
lain bawahannya;
jika ia membujuk atau mencoba membujuk buruh, anggota keluarga atau anggota rumah
tangga buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang
atau kesusilaan atau membiarkan pembujukan atau percobaan pembujukan semacam itu
dilakukan oleh anggota rumah tangga atau buruh lain bawahannya;
jika ia tidak membayar upah pada waktunya;
jika, dalam hal makan dan pemondokan dijanjikan, ia tidak memenuhinya secara layak;
jika ia tidak memberikan cukup pekerjaan kepada buruh yang upahnya ditetapkan
berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan;
jika ia tidak memberikan atau tidak cukup memberikan bantuan, yang dijanjikan kepada
buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan hasil pekerjaan yang dilakukan;
jika ia dengan jalan lain terlalu melalaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan
kepadanya oleh perjanjian;
jika ia, dalam hal yang tidak diwajibkan oleh sifat hubungan kerja, menyuruh buruh,
meskipun buruh menolak, untuk melakukan pekerjaan di perusahaan seorang majikan
lain;
jika hubungan kerja dapat menimbulkan bahaya besar yang mengancam jiwa, kesehatan,
kesusilaan atau nama baik buruh, yang tidak melihat pada waktu pembuatan perjanjian;
jika buruh, karena sakit atau karena alasan-alasan lain di luar salahnya menjadi tidak
mampu melakukan pekerjaan yang dijanjikan itu. Perjanjian yang menyerahkan
keputusan ke tangan buruh mengenai adanya alasan mendesak dalam arti Pasal 1603 n,
adalah batal.
Pasal 1603q
Ganti rugi termaksud pada pasal 1601k dan 1601n dalam hal suatu hubungan kerja diadakan
atau dianggap diadakan untuk waktu tidak tentu, adalah sama dengan jumlah upah yang harus
dibayar sampai pada hari berikut sesudah hari putusnya hubungan kerja dengan pernyataan
pemutusan tersebut. Dalam hal hubungan kerja diadakan untuk waktu tertentu, ganti rugi itu
adalah sama dengan jumlah upah untuk jangka waktu hubungan kerja yang menurut Pasalpasal 1603 e dan 1603 f seharusnya berlangsung terus.
Yang dimaksud dengan upah di sini adalah bagian-bagian upah tersebut pada Pasal 1601p
nomor 1 dan 7 Jika upah buruh, baik seluruhnya maupun sebagian tidak ditetapkan menurut
jangka waktu, maka berlaku ukuran termaksud pada Pasal 1601o. Tiap perjanjian yang
menetapkan suatu ganti rugi yang lebih rendah bagi buruh, adalah batal. Dalam surat
perjanjian atau reglemen dapat ditetapkan suatu ganti rugi yang lebih besar jumlahnya.
Pengadilan berwenang untuk menetapkan ganti rugi termaksud pada alinea pertama dan
keempat pasal ini dalam jumlah yang lebih rendah, jika menurut pendapatnya ganti rugi itu
terlalu tinggi. Atas ganti rugi yang harus dibayar itu, dikenakan bunga sebesar enam persen
setahun, terhitung sejak hari hubungan kerja diakhiri.
Pasal 1603r
Jika salah satu pihak memutuskan hubungan kerja tanpa pernyataan pemutusan hubungan
kerja atau tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pernyataan pemutusan
hubungan kerja, sambil membayar ganti rugi kepada pihak lainnya menurut ketentuanketentuan alinea pertama pasal yang lalu, maka pihak lain tersebut, jika hal itu terjadi dalam
keadaan yang sedemikian rupa sehingga kerugian yang diderita tidak dapat dianggap cukup
diganti dengan ganti rugi yang diterima itu, berhak menuntut ganti rugi lagi di muka
Pengadilan.
Pasal 1603s
Dalam hal salah satu pihak dengan sengaja atau karena melawan hukum, pihak lainnya berhak
menuntut jumlah termaksud pada Pasal 1603 q atau ganti rugi sepenuhnya. Ketentuan ini
berlaku juga jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya memberi alasan
mendesak kepada pihak lainnya untuk memutuskan hubungan kerja tanpa pernyataan
pemutusan hubungan kerja atau tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi
pernyataan pemutusan hubungan kerja dan pihak lain itu menggunakan haknya itu.
Pasal 1603s bis
Jika majikan memutuskan hubungan kerja dengan maksud menghindari kewajibannya untuk
memberi cuti setelah suatu masa kerja tertentu yang telah diperjanjikan dalam atau
berhubungan dengan perjanjian, maka buruh berhak di samping menuntut apa yang dapat ia
terima berhubung dengan pemberhentiannya berdasarkan aturan-aturan lain, juga menuntut
suatu ganti rugi sebesar gaji yang menurut perjanjian seharusnya diterimanya selama waktu
cuti, dan jika dalam perjanjian diperjanjikan suatu perjalanan dengan cuma-cuma, sejumlah
uang yang diperlukan untuk perjalanan cuma-cuma menurut perjanjian ke tempat asal atau ke
tempat cuti, pada saat pemutusan hubungan kerja.
Jika di luar hal termaksud pada alinea lalu, sesudah lewat separuh dan masa kerja yang
ditetapkan dalam perjanjian untuk memberikan cuti, majikan secara sepihak memutuskan
hubungan kerja tanpa alasan mendesak, maka ía wajib, di samping membayar apa yang harus ia
bayar kepada buruh berdasarkan aturan-aturan lain, juga membayar sejumlah uang yang
perbandingannya dengan jumlah ganti rugi termaksud pada alinea pertama adalah sama dengan
perbandingan antara masa kerja yang diperlukan untuk memperoleh cuti yang telah lampau
pada waktu pemutusan hubungan kerja dan masa kerja yang diperlukan untuk mendapatkan
cuti penuh.
Dalam menghitung masa kerja, bulan pemutusan hubungan kerja dihitung sebagai satu bulan
penuh. Ketentuan di atas berlaku juga jika buruh setelah lewat bagian dari masa kerja tersebut
pada alinea yang lalu, memutuskan hubungan kerja dengan alasan mendesak yang disebabkan
oleh majikan, atau jika Pengadilan menyatakan putusnya perjanjian berdasarkan alasan penting
yang tak mendesak sebagaimana termaksud dalam Pasal 1603 v, atau berdasarkan alasan
mendesak yang disebabkan oleh majikan. atau berdasarkan Pasal 1267, karena majikan tidak
memenuhi kewajiban-kewajibannya.
Jika Pengadilan menyatakan putusnya perjanjian berdasarkan alasan lain dan alasan mendesak,
maka ia berwenang mengurangi jumlah uang termaksud dalam alinea kedua, sampai pada suatu
jumlah yang menurut hal ihwal kejadian dipandangnya adil.
Pasal 1603t
Tiap hak untuk menuntut berdasarkan kedua pasal yang. lalu, batal setelah lewat waktunya satu
tahun.
Pasal 1603u
Bila hubungan kerja dibuat untuk waktu lebih lama dari lima tahun atau untuk selama hidup
seseorang, maka buruh yang bersangkutan, setelah lampau waktu lima tahun terhitung dari saat
hubungan kerja mulai berlaku,berhak memutuskan hubungan kerja itu dengan
memberitahukan pemutusan hubungan kerja, dengan mengindahkan tenggang waktu enam
bulan.
Tiap perjanjian yang menghilangkan atau memperkecil kemungkinan pemutusan hubungan
kerja itu, adalah batal demi hukum.
Pasal 1603v
Masing-masing pihak, setiap waktu, juga sebelum pekerjaan dimulai, berhak berdasarkan
alasan-alasan penting untuk mengajukan surat permintaan kepada Pengadilan di tempat
kediamannya yang sebenarnya, supaya perjanjian kerja dinyatakan putus. Tiap janji yang dapat
menghapuskan atau membatasi hak ini adalah batal. Selain alasan-alasan mendesak termaksud
pada Pasal 1603n, perubahan-perubahan keadaan dalam mana pekerjaan dilakukan, yang
sedemikian rupa sifatnya sehingga adalah layak segera diputuskannya hubungan kerja itu, juga
dianggap sebagai alasan-alasan penting. Pengadilan tak boleh meluluskan permohonan
sebelum mendengar atau memanggil secara sah pihak lainnya.
Pasal 1603w
Wewenang para pihak untuk menuntut pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 1267
serta penggantian biaya, kerugian dan bunga, tidak hapus karena ketentuan-ketentuan dalam
bagian ini.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1603x
Perjanjian kerja yang diadakan antara seorang majikan yang tunduk dan seorang buruh yang
tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan yang lalu dalam bab ini, dikuasai oleh ketentuanketentuan ini, apa pun maksud kedua pihak jika perjanjian itu mengenai pekerjaan yang sama
atau hampir sama dengan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh buruh-buruh yang tunduk
pada ketentuan-ketentuan bab ini. Perjanjian kerja yang diadakan antara seorang majikan yang
tidak tunduk dan seorang buruh yang tunduk pada ketentuan-ketentuan yang lalu dalam bab
ini, apa pun maksud kedua pihak,dikuasai oleh ketentuan-ketentuan ini.
Pasal 1603y
Ketentuan-ketentuan dalam bab ini tidak berlaku bagi orang-orang yang bekerja untuk negara,
daerah atau bagian daerah, kotapraja, subak atau badan resmi Iainnya. kecuali jika dinyatakan
berlaku sebelum atau pada waktu hubungan kerja dimulai oleh atau atas nama kedua pihak,
atau oleh ketentuan perundang-undangan.
Pasal 1603z
Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan khusus bagi perjanjian-perjanjian untuk
melakukan pekerjaan di perusahaan-perusahaan perkebunan atau kerajinan, perusahaan kereta
api dan trem, perusahaan pengangkutan, dan perusahaan lainnya.
BAGIAN 6
Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
Pasal 1604
Dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dapat diperjanjikan bahwa pemborong hanya akan
melakukan pekerjaan atau bahwa ia juga akan menyediakan bahan-bahannya.
Pasal 1605
Dalam hal pemborongan harus menyediakan bahan-bahannya, dan hasil pekerjaannya, karena
apa pun juga, musnah sebelum diserahkan, maka kegiatan itu dipikul oleh pemborong kecuali
jika pemberi tugas itu lalai untuk menerima hasil pekerjaan tersebut.
Pasal 1606
Dalam hal pemborong hanya harus melakukan pekerjaan dan hasil pekerjaannya itu musnah,
maka ia hanya bertanggung jawab atas kemusnahan itu sepanjang hal itu terjadi karena
kesalahannya.
Pasal 1607
Jika musnahnya hasil pekerjaan tersebut dalam pasal yang lalu terjadi di luar
kesalahan/kelalaian pemborong sebelum penyerahan dilakukan, sedangkan pemberi tugas pun
tidak lalai untuk memeriksa dan menyetujui hasil pekerjaan itu, maka pemborong tidak berhak
atas harga yang dijanjikan, kecuali jika barang itu musnah karena bahan-bahannya cacat.
Pasal 1608
Jika pekerjaan yang diborongkan itu dilakukan sebagian demi sebagian atau menurut ukuran,
maka hasil pekerjaan dapat diperiksa sebagian demi sebagian; pemeriksaan itu dianggap telah
dilakukan terhadap semua bagian yang telah dibayar, jika pemberi tugas itu membayar
pemborongan tiap kali menurut ukuran dan apa yang telah diselesaikan.
Pasal 1609
Jika sebuah bangunan yang diborongkan dan dibuat dengan suatu harga tertentu, seluruhnya
atau sebagian, musnah karena suatu cacat dalam penyusunannya atau karena tanahnya tidak
layak, maka para arsitek dan para pemborongnya bertanggung jawab untuk itu selama sepuluh
tahun.
Pasal 1610
Jika seseorang arsitek atau pemborong telah menyanggupi untuk membuat suatu bangunan
secara borongan, menurut suatu rencana yang telah dirundingkan dan ditetapkan bersama
dengan pemilik lahan, maka ía tidak dapat menuntut tambahan harga, baik dengan dalih
bertambahnya upah buruh atau bahan-bahan bangunan maupun dengan dalih telah dibuatnya
perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan yang tidak termaksud dalam rencana tersebut
jika perubahan-perubahan atau tambahan-tambahan itu tidak disetujui secara tertulis dan
mengenai harganya tidak diadakan persetujuan dengan pemiliknya.
Pasal 1611
Pemberi tugas, bila menghendakinya dapat memutuskan perjanjian pemborongan itu,
walaupun pekerjaan itu telah dimuai, asal ia memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada
pemborong atas semua biaya yang telah dikeluarkannya untuk pekerjaan itu dan atas hilangnya
keuntungan.
Pasal 1612
Perjanjian pemborongan berakhir dengan meninggalnya pemborong. Tetapi pemberi tugas itu
wajib membayar kepada ahli waris pemborong itu harga hasil pekerjaan yang telah selesai dan
harga bahan-bahan bangunan yang telah disiapkan, menurut perbandingan dengan harga yang
diperjanjikan dalam perjanjian, asal hasil pekerjaan atau bahan-bahan bangunan tersebut ada
manfaatnya bagi pemberi tugas.
Pasal 1613
Pemborong bertanggung jawab atas tindakan orang-orang yang ia pekerjakan.
Pasal 1614
Para tukang batu, tukang kayu, tukang besi dan tukang-tukang lainnya yang dipekerjakan untuk
mendirikan sebuah bangunan atau membuat suatu barang lain yang diborongkan, dapat
mengajukan tuntutan terhadap orang yang mempekerjakan mereka membuat barang itu, tetapi
hanya atas sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemborong pada saat mereka
mengajukan tuntutan.
Pasal 1615
Para tukang batu, tukang kayu, tukang besi dan tukang-tukang lainnya yang dengan suatu
harga tertentu menyanggupi pembuatan sesuatu atas tanggung jawab sendiri secara langsung,
terikat pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam bagian ini. Mereka adalah pemborong dalam
bidang yang mereka kerjakan.
Pasal 1616
Para buruh yang memegang suatu barang milik orang lain untuk mengerjakan sesuatu pada
barang itu, berhak menahan barang itu sampai upah dan biaya untuk itu dilunasi, kecuali bila
untuk upah dan biaya buruh tersebut pemberi tugas itu telah menyediakan tanggungan
secukupnya.
Pasal 1617
Hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pelaut dan nakhoda diatur dalam kitab Undangundang Hukum Dagang.
BAB VIII
PERSEROAN PERDATA (PERSEKUTUAN PERDATA)
BAGIAN 1
Ketentuan-ketentuan Umum
Pasal 1618
Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk
memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang
diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.
Pasal 1619
Semua perseroan perdata harus ditunjukkan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk
kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang,
barang atau usaha ke dalam perseroan itu.
Pasal 1620
Ada perseroan perdata yang tak terbatas dan ada yang terbatas.
Pasal 1621
Undang-undang hanya mengenai perseroan mengenai seluruh keuntungan. Dilarang adanya
perseroan yang meliputi semua barang kekayaan dari peserta atau sebagian dari barang-barang
itu dengan suatu alas hak umum, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Bab VI dan Bab VII
Buku Pertama dalam Kitab Undang-undang ini.
Pasal 1622
Perseroan perdata tak terbatas itu meliputi apa saja yang akan diperoleh para peserta sebagai
hasil usaha mereka selama perseroan itu berdiri.
Pasal 1623
Perseroan perdata yang terbatas hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau
hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau
penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.
BAGIAN 2
Persetujuan-persetujuan Antara Para Peserta Satu Sama Lain
Pasal 1624
Perseroan perdata mulai berjalan pada saat persetujuan diadakan, kecuali jika ditentukan waktu
lain dalam persetujuan itu.
Pasal 1625
Tiap peserta wajib memasukkan ke dalam perseroan itu segala sesuatu yang sudah ia janjikan
untuk dimasukkan, dan jika pemasukan itu terdiri dari suatu barang tertentu, maka peserta
wajib memberikan pertanggungan menurut cara yang sama dengan cara jual beli.
Pasal 1626
Peserta yang harus memasukkan uang ke dalam perseroan itu dan kemudian tidak memberikan
uang itu, dengan sendirinya karena hukum dan tanpa perlu ditegur lagi, menjadi debitur atas
bunga uang itu terhitung dari hari ketika ia seharusnya memasukkan uang itu. Demikian pula
pembayaran bunga wajib dilakukan oleh peserta yang mengambil uang dari kas bersama untuk
keperluan pribadi, terhitung dari hari ketika ia mengambilnya untuk kepentingan dirinya. Bila
ada alasan, ia wajib pula mengganti biaya tambahan serta kerugian dan bunga.
Pasal 1627
Para peserta yang sudah berjanji akan menyumbangkan tenaga dan usahanya kepada perseroan
mereka, wajib memberi perhitungan tanggung jawab kepada perseroan itu atas hasil dari
kegiatan mereka masing-masing.
Pasal 1628
Jika salah seorang dari para peserta menagih piutang dari seseorang yang juga berutang pada
perseroan, kemudian peserta itu menerima pembayaran piutangnya dari orang tersebut, maka
pembayaran yang ía terima harus dibagi antara perseroan dan peserta itu sendiri menurut
perbandingan antara kedua piutang itu walaupun dalam kuitansi ia mengaku menerima
pembayaran itu ía menetapkan bahwa semua uang termaksud adalah pelunasan piutang
perseroan, maka ketetapan itu yang harus diikuti.
Pasal 1629
Jika salah seorang peserta sudah menerima bagiannya dari piutang perseroan, dan kemudian
debitur jatuh miskin maka peserta tersebut harus memasukkan uang yang sudah ia terima itu
ke dalam kas bersama, meskipun ia sudah memberi kuitansi untuk bagiannya sendiri.
Pasal 1630
Tiap peserta wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh perseroan karena
kesalahannya,sedang kerugian itu tidak boleh ia perhitungkan dengan keuntungan yang sudah
ia masukkan ke dalam perseroan tersebut berkat usaha dan kegiatannya.
Pasal 1631
Jika yang dimasukkan ke dalam perseroan hanya suatu kenikmatan barang tertentu yang
pemakaiannya tidak mengakibatkan habisnya barang itu, maka barang tersebut tetap menjadi
tanggungan peserta yang menjadi pemilik mutlak. Jika barang itu susut karena dipakai, turun
harganya karena ditahan, dimaksudkan untuk dijual atau dimasukkan ke dalam perseroan
menurut suatu anggaran yang ditentukan dalam pertelaan atau dalam inventaris, maka barang
tersebut menjadi tanggungan perseroan. Jika barang itu telah ditaksir maka peserta yang
memasukkan barang itu tidak boleh meminta pembayaran yang melebihi harga taksiran.
Pasal 1632
Peserta berhak terhadap perseroan bukan hanya atas uang yang telah ia keluarkan untuk
perseroan, melainkan juga atas semua persetujuan yang ia adakan sendiri dengan itikad baik
untuk perseroan itu, dan atas kerugian-kerugian yang terjadi pada waktu pengurusannya tanpa
dapat dielakkan.
Pasal 1633
Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-masing peserta dari
keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta itu dihitung menurut
perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing. Bagi peserta
yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan, bagiannya dalam laba dan rugi
harus dihitung sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan uang atau barang paling
sedikit.
Pasal 1634
Para peserta tidak boleh berjanji, bahwa jumlah bagian mereka masing-masing dalam
perseroan dapat ditetapkan oleh salah seorang dari mereka atau orang lain. Perjanjian demikian
harus dianggap dari semula sebagai tidak tertulis dan dalam hal ini harus diperhatikan
ketentuan-ketentuan Pasal 1633.
Pasal 1635
Perjanjian yang memberikan keuntungan saja kepada salah seorang daripada peserta adalah
batal. Akan tetapi diperbolehkan diperjanjikan bahwa semua kerugian hanya akan ditanggung
oleh salah seorang peserta atau lebih.
Pasal 1636
Bila diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian bahwa hanya kepada seorang peserta saja
diserahkan urusan perseroan maka peserta itu walaupun ada perlawanan dari para peserta
lainnya, dapat melakukan segala tindakan yang berkenaan dengan urusan perseroan asal saja Ia
melakukan segala urusan dengan jujur. Selama perseroan berdiri, kekuasaan tersebut tidak
dapat dicabut tanpa alasan yang sah, tetapi bila kekuasaan demikian tidak diberikan dalam
surat perjanjian perseroan, melainkan dalam suatu akta kemudian maka kekuasaan itu dapat
dicabut menurut cara yang sama dengan cara mencabut pemberian kuasa biasa.
Pasal 1637
Jika beberapa peserta ditugaskan melakukan urusan perseroan tanpa adanya pekerjaan tertentu
bagi masing-masing atau tanpa adanya perjanjian, bahwa salah seorang tidak boleh melakukan
suatu tindakan apa pun jika tidak bersama-sama dengan para pengurus lain maka masingmasing berwenang untuk bertindak sendiri dalam urusan perseroan itu.
Pasal 1638
Jika diperjanjikan bahwa salah seorang dari pada anggota pengurus tidak boleh bertindak kalau
tidak bersama-sama dengan para pengurus lain, maka tanpa perjanjian baru seorang pengurus
tidak boleh berbuat apa pun tanpa bantuan dari rekan-rekannya walaupun mereka ini pada
waktu itu tidak mampu untuk ikut mengurus perseroan itu.
Pasal 1639
Bila pada waktu perseroan dibentuk tidak dibuat perjanjian-perjanjian tertentu mengenai cara
mengurus perseroan itu, maka wajib diindahkan aturan-aturan berikut:
1.
para peserta dianggap telah memberi kuasa satu sama lain untuk mengurus perseroan
itu; Apa yang dibuat oleh masing-masing peserta sekalipun tanpa izin dari peserta lain,
mengikat mereka, tanpa mengurangi hak mereka atau salah seorang dari mereka untuk
melawan perbuatan tersebut selama perbuatan itu belum ditutup;
2.
setiap peserta boleh menggunakan barang-barang kepunyaan perseroan asal untuk
keperluan biasa dan tidak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan perseroan
atau dengan cara sedemikian rupa, sehingga para peserta lain mendapat halangan untuk
menggunakannya berdasarkan haknya;
3.
setiap peserta berhak mewajibkan para rekannya untuk ikut memikul biaya-biaya yang
perlu untuk pemeliharaan. barang-barang kekayaan perseroan;
4.
tanpa izin peserta lain, tidak seorang peserta pun boleh mengadakan pembaruanpembaruan pada barang tak bergerak kepunyaan perseorangan dengan alasan bahwa
pembaruan-pembaruan itu bermanfaat bagi perseroan.
Pasal 1640
Semua peserta bukan pengurus perseroan tidak boleh memindahtangankan barang kekayaan
perseroan, sekali pun barang bergerak, dan tidak bóleh menggadaikannya atau meletakkan
beban di atasnya.
Pasal 1641
Setiap peserta walaupun tanpa izin para peserta lain, boleh menerima orang lain sebagai teman
penerima bagian kepunyaan peserta dan perseroan itu, tetapi tanpa izin para peserta lain ia
tidak boleh memasukkan temannya itu ke dalam perseroan sebagai peserta meskipun ia
ditugaskan mengurus barang-barang kekayaan perseroan.
BAGIAN 3
Ikatan Para Peserta Terhadap Orang Lain
Pasal 1642
Masing-masing peserta tidak terikat untuk seluruh utang perseroan dan tidak boleh
mengikatkan para peserta lain jika mereka ini tidak memberi kuasa untuk itu kepadanya.
Pasal 1643
Para peserta boleh ditagih oleh kreditur, yang berhubungan dagang dengan mereka, masingmasing untuk jumlah dan bagian yang sama, walaupun andil seorang peserta dalam perseroan
itu lebih kecil daripada andil peserta lain, kecuali jika pada waktu membuat utang itu
ditentukan dengan tegas bahwa para peserta wajib memikul utang itu bersama-sama menurut
perbandingan saham masing-masing dalam perseroan itu.
Pasal 1644
Perjanjian yang mengikatkan suatu perbuatan atas tanggungan perseroan hanya mengikat
peserta yang mengadakan perjanjian demikian, dan tidak mengikat peserta lain kecuali jika
mereka ini telah memberi kuasa untuk itu kepada peserta yang membuat perjanjian tersebut
atau bila dengan tindakan termaksud ternyata perseroan memperoleh untung.
Pasal 1645
Jika salah seorang peserta mengadakan suatu perjanjian atas nama perseroan, maka perseroan
itu dapat menuntut supaya perjanjian itu dilaksanakan.
BAGIAN 4
Pelbagai Cara Bubarnya Perseroan Perdata
Pasal 1646
Perseroan bubar:
1.
karena waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis;
2.
karena musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena
tercapainya tujuan itu;
3.
karena kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta
4.
karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, di tempat di bawah pengampuan atau
bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu.
Pasal 1647
Pembubaran perseroan yang didirikan untuk suatu waktu tertentu tidak boleh dituntut oleh
seorang peserta sebelum lewatnya waktu itu, kecuali jika ada alasan yang sah seperti jika
seorang peserta tidak memenuhi kewajibannya atau sakit-sakitan sehingga tidak dapat
mengurus perseroan itu, atau alasan lain semacam itu yang pertimbangan tentang sah dan
beratnya diserahkan kepada Pengadilan.
Pasal 1648
Jika salah seorang peserta sudah berjanji akan memasukkan hak milik atas barangnya ke dalam
perseroan tetapi kemudian barang ini musnah sebelum dimasukkan, maka perseroan menjadi
bubar terhadap para peserta. Demikian pula dalam semua hal, perseroan bubar karena
musnahnya barang, bisa hanya pemanfaatan barang itu saja yang diperoleh perseroan
sedangkan barangnya tetap menjadi milik peserta itu.
Pasal 1649
Perseroan boleh dibubarkan atas kehendak beberapa peserta atau hanya atas kehendak satu
orang peserta, jika perseroan itu didirikan untuk waktu yang tak tentu. Pembubaran demikian
baru terjadi jika pemberitahuan pembubaran disampaikan kepada semua peserta dengan itikad
baik dan tepat pada waktunya.
Pasal 1650
Pemberitahuan pembubaran itu dianggap telah dilakukan dengan itikad buruk bila seorang
peserta membubarkan perseroan itu dengan maksud untuk menikmati sendiri suatu
keuntungan yang oleh semua peserta diharapkan akan dinikmati bersama. Pemberitahuan
pembubaran itu dianggap telah dilakukan pada waktu yang tidak tepat, bila barang-barang
kekayaan perseroan berkurang sedang kepentingan perseroan menuntut pembubaran itu
ditangguhkan.
Pasal 1651
Jika telah diperjanjikan bahwa bila salah seorang peserta meninggal dunia, perseroan akan
diteruskan dengan ahli warisnya atau perseroan akan diteruskan di antara para peserta yang
masih hidup saja, maka perjanjian demikian wajib ditaati. Dalam hal perjanjian kedua ini, ahli
waris peserta yang telah meninggal dunia ini tidak mempunyai hak selain untuk menuntut
pembagian perseroan menurut keadaan pada waktu meninggalnya peserta tersebut, ia harus
mendapat bagian dari keuntungan tetapi harus pula memikul kerugian perseroan yang sudah
terjadi sebelum meninggalnya peserta yang meninggalkan ahli waris itu.
Pasal 1652
Semua aturan tentang pembagian warisan, tentang cara pembagian itu, begitu pula tentang
kewajiban- kewajiban yang timbul dari aturan-aturan itu berlaku juga untuk pembagian harta
benda perseroan di antara para peserta.
BAB IX
BADAN HUKUM
Pasal 1653
Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui
undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya
sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah
didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau
kesusilaan.
Pasal 1654
Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk
melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang
mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.
Pasal 1655
Para pengurus badan hukum, bila tidak ditentukan lain dalam akta pendiriannya, dalam surat
perjanjian atau dalam reglemen berkuasa untuk bertindak demi dan atas nama badan hukum
itu, untuk mengikatkan badan hukum itu kepada pihak ketiga atau sebaliknya, dan untuk
bertindak dalam sidang Pengadilan baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.
Pasal 1656
Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang tidak berkuasa melakukan perbuatan itu hanya
mengikat badan hukum bila ada manfaatnya bagi badan hukum itu atau bila perbuatan itu
kemudian diterima dengan sah.
Pasal 1657
Jika dalam akta pendirian, surat perjanjian atau reglemen tidak ditentukan sesuatu mengenai
pengurus badan hukum, maka tidak seorang anggota pun berkuasa untuk bertindak atas nama
badan hukum itu atau untuk mengikatkan badan hukum itu dengan cara lain dan yang telah
ditentukan pada akhir Pasal yang lalu.
Pasal 1658
Selama tidak diatur secara lain dalam akta pendirian, surat perjanjian dan reglemen, para
pengurus wajib menyerahkan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada semua anggota
badan hukum, dan untuk itu tiap anggota berkuasa menggugat mereka di hadapan Pengadilan.
Pasal 1659
Jika dalam akta pendirian, surat perjanjian dan reglemen tidak diatur hak suara, maka tiap
anggota badan hukum itu mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan suara dan
keputusan diambil menurut suara terbanyak.
Pasal 1660
Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tiap anggota badan hukum demikian, ditetapkan dalam
peraturan-peraturan yang menjadikan badan hukum atau perkumpulan itu didirikan atau
diakui, atau menurut akta pendirian sendiri, surat perjanjian sendiri atau reglemen sendiri, dan
bila peraturan-peraturan tidak dibuat, maka wajiblah dituruti ketentuan-ketentuan bab ini.
Pasal 1661
Para anggota badan hukum sebagai perseorangan tidak bertanggung jawab atas perjanjianperjanjian perkumpulannya. Semua utang perkumpulan itu hanya dapat dilunasi dengan harta
benda perkumpulan.
Pasal 1662
Badan hukum yang didirikan atas kuasa umum tidak dihapuskan bila semua anggotanya
meninggal dunia atau mengundurkan diri dari keanggotaan, melainkan tetap berdiri sampai
dibubarkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jika semua anggota tersebut di
atas tidak ada lagi maka Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya badan hukum itu
berkedudukan, atas permintaan orang yang berkepentingan dan setelah mendengar pendapat
jawatan Kejaksaan, bahkan atas tuntutan Kejaksaan itu, berhak menetapkan tindakan-tindakan
yang dianggap perlu dilakukan demi kepentingan badan hukum itu.
Pasal 1663
Badan hukum lain tetap berdiri sampai pada saat dibubarkannya secara tegas menurut akta
pendirian, reglemen atau perjanjiannya, atau sampai pada saat berhentinya pengejaran tujuan
badan hukum itu.
Pasal 1664
Jika akta pendirian, reglemen atau perjanjian itu tidak menentukan cara lain maka hak para
anggota bersifat perorangan dan tidak beralih kepada para ahli waris.
Pasal 1665
Bila terjadi pembubaran badan hukum demikian maka para anggota yang masih ada atau
anggota yang tinggal satu-satunya wajib membayar utang-utang badan hukum dengan
kekayaan badan hukum itu, dan hanya sisa kekayaan itu yang boleh mereka bagi antara mereka
dan mereka serahkan kepada ahli waris mereka.
Dalam hal memanggil para kreditur, menyelesaikan perhitungan dan pertanggungjawaban dan
membayar semua utang badan hukum, mereka harus tunduk pada semua kewajiban seperti
yang dipikul oleh para ahli waris yang menerima warisan dengan hak istimewa untuk
mengadakan pendaftaran harta benda.
Bila tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban maka masing-masing anggota sebagai perseorangan
wajib menanggung seluruh utang badan hukum yang bubar itu, dan tanggungan itu dapat jatuh
kepada ahli waris mereka.
BAB X
PENGHIBAHAN
BAGIAN I
Ketentuan-ketentuan Umum
Pasal 1666
Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu
barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang
yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahanpenghibahan antara orang-orang yang masih hidup.
Pasal 1667
Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat
penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka
penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.
Pasal 1668
Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya
atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu
dipandang sebagai tidak sah.
Pasal 1669
Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil
barang bergerak atau barang tak bergerak, yang dihibahkan atau menggunakan hak itu untuk
keperluan orang lain, dalam hal demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan Bab X Buku
Kedua Kitab Undang-undang ini.
Pasal 1670
Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah
akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah
itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan.
Pasal 1671
Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan tetap menguasai penggunaan sejumlah uang
yang ada di antara barang yang dihibahkan. Jika ia meninggal dunia sebelum menggunakan
uang itu, maka barang dan uang itu tetap menjadi milik penerima hibah.
Pasal 1672
Penghibah boleh memberi syarat, bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali
kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari
penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri.
Pasal 1673
Akibat dari hak mendapatkan kembali barang-barang yang dihibahkan ialah bahwa
pemindahan barang-barang itu ke tangan orang lain, sekiranya telah terjadi, harus dibatalkan,
dan pengembalian barang-barang itu kepada penghibah harus bebas dari semua beban dan
hipotek yang mungkin diletakkan pada barang itu sewaktu ada di tangan orang yang diberi
hibah.
Pasal 1674
Penghibah tidak wajib menjamin orang bebas dari gugatan pengadilan bila kemudian barang
yang dihibahkan itu menjadi milik orang lain berdasarkan keputusan Pengadilan.
Pasal 1675
Ketentuan-ketentuan Pasal 879, 880, 881 884, 894, dan akhirnya juga Bagian 7 dan 8 dan Bab
XIII Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini, berlaku pula terhadap hibah.
BAGIAN 2
Kemampuan Untuk Memberikan dan Menerima Hibah
Pasal 1676
Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undangundang dinyatakan tidak mampu untuk itu.
Pasal 1677
Anak-anak di bawah umur tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang
ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini.
Pasal 1678
Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi
ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang
berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan
penghibah.
Pasal 1679
Supaya dapat dikatakan sah untuk menikmati barang yang dihibahkan, orang yang diberi hibah
harus ada di dunia atau dengan memperhatikan aturan dalam Pasal 2 yaitu sudah ada dalam
kandungan ibunya pada saat penghibahan dilakukan.
Pasal 1680
Hibah-hibah kepada lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak berakibat hukum, kecuali
jika Presiden atau pembesar yang ditunjuknya telah memberikan kuasa kepada para pengurus
lembaga-lembaga tersebut untuk menerimanya.
Pasal 1681
Ketentuan-ketentuan ayat (2) dan terakhir pada Pasal 904, begitu pula Pasal 906, 907, 908, 909
dan 911, berlaku terhadap penghibahan.
BAGIAN 3
Cara Menghibahkan Sesuatu
Pasal 1682
Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta
notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan
demikian maka penghibahan itu tidak sah.
Pasal 1683
Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum
penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya
yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya itu.
Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat
dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh
Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi
penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi
kepadanya.
Pasal 1684
Hibah yang diberikan kepada seorang wanita yang masih bersuami tidak dapat diterima selain
menurut ketentuan-ketentuan Bab V Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata
ini.
Pasal 1685
Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih berada di bawah kekuasaan orangtua,
harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orangtua itu. Hibah kepada anak-anak
di bawah umur yang masih di bawah perwalian atau kepada orang yang ada di bawah
pengampuan, harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh
Pengadilan Negeri. Jika pengadilan itu memberi kuasa termaksud maka hibah itu tetap sah.
meskipun penghibah telah meninggal dunia sebelum terjadi pemberian kuasa itu.
Pasal 1686
Hak milik atas barang-barang yang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih
pada orang yang diberi hibah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahan menurut Pasal 612,
613, 616 dan seterusnya.
Pasal 1687
Hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang
akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila hadiah demikian
diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang
menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah.
BAGIAN 4
Pencabutan dan Pembatalan Hibah
Pasal 1688
Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali
dalam hal-hal berikut:
1.
jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2.
jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu
usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3.
jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah
kepadanya.
Pasal 1689
Dalam hal yang pertama. barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh
meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan
atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima
hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian
penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak
bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.
Pasal 1690
Dalam kedua hal terakhir yang disebut dalam Pasal 1688, barang yang telah dihibahkan tidak
boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau
dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk
membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan
dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616. Semua pemindahtanganan,
penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah
pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.
Pasal 1691
Dalam hal tersebut pada Pasal 1690, penerima hibah wajib mengembalikan apa yang
dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada
Pengadilan, sekiranya barang itu telah dipindahtangankan maka wajiblah dikembalikan
harganya pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu.
Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah atas hipotek dan beban lain yang
telah diletakkan olehnya di atas barang tak bergerak yang dihibahkan itu termasuk yang
diletakkan sebelum gugatan diajukan.
Pasal 1692
Gugatan yang disebut dalam Pasal 1691 gugur setelah lewat satu tahun, terhitung dari hari
peristiwa yang menjadi alasan gugatan itu terjadi dan dapat diketahui oleh penghibah.
Gugatan itu tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris orang yang diberi hibah
itu; demikian juga ahli waris penghibah tidak dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang
mendapat hibah kecuali jika gugatan itu telah mulai diajukan oleh penghibah atau penghibah
ini meninggal dunia dalam tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang
dituduhkan itu.
Pasal 1693
Ketentuan-ketentuan bab ini tidak mengurangi apa yang sudah ditetapkan pada Bab VII dan
Buku Pertama dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
BAB XI
PENITIPAN BARANG
BAGIAN I
Penitipan Barang pada Umumnya dan Berbagai Jenisnya
Pasal 1694
Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk
menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama.
Pasal 1695
Ada dua jenis penitipan barang yaitu; penitipan murni (sejati) dan Sekestrasi (penitipan dalam
perselisihan).
BAGIAN 2
Penitipan Murni
Pasal 1696
Penitipan murni dianggap dilakukan dengan cuma-cuma bila tidak diperjanjikan sebaliknya.
Penitipan demikian hanya mengenai barang-barang bergerak.
Pasal 1697
Perjanjian penitipan belum terlaksana sebelum barang yang bersangkutan diserahkan betulbetul atau dianggap sudah diserahkan.
Pasal 1698
Penitipan barang terjadi secara sukarela atau secara terpaksa.
Pasal 1699
Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena ada perjanjian timbal balik antara pemberi
titipan dan penerima titipan.
Pasal 1700
Dihapus dengan S. 1925-525.
Pasal 1701
Penitipan barang dengan sukarela hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang cakap untuk
mengadakan perjanjian. Akan tetapi jika orang yang cakap untuk mengadakan perjanjian
menerima titipan barang dan seseorang yang tidak cakap untuk itu, maka ia harus memenuhi
semua kewajiban seorang penerima titip murni.
Pasal 1702
Jika penitipan barang dilakukan oleh seorang yang berhak kepada seorang yang belum cakap
untuk membuat perjanjian, maka pemberi titipan, selama barang itu masih di tangan penerima
titipan, dapat menuntut pengembalian barang itu; tetapi jika barang itu tidak ada lagi di tangan
penerima titipan maka pemberi titipan dapat menuntut ganti rugi sejauh penerima titipan
mendapat manfaat dan barang titipan tersebut.
Pasal 1703
Penitipan karena terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh karena terjadinya suatu
malapetaka, seperti kebakaran, runtuhnya bangunan, perampokan, karamnya kapal, banjir atau
peristiwa lain yang tak terduga datangnya.
Pasal 1704
Dihapus dengan S. 1925-525.
Pasal 1705
Penitipan karena terpaksa, diatur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi penitipan
dengan sukarela.
Pasal 1706
Penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti
memelihara barang-barang kepunyaan sendiri.
Pasal 1707
Ketentuan dalam pasal di atas ini wajib diterapkan secara lebih teliti:
1.
jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu;
2.
jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu;
3.
jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan;
4.
jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atau semua
kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.
Pasal 1708
Penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak
terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu.
Dalam hal terakhir mi ia tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang itu, jika
barang itu akan musnah juga sekiranya berada di tangan pemberi titipan
Pasal 1709
Pengelola rumah penginapan dan losmen, sebagai orang yang menerima titipan barang,
bertanggung jawab atas barang-barang yang dibawa tamu yang menginap di situ. Penitipan
demikian dianggap sebagai penitipan karena terpaksa.
Pasal 1710
Mereka bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya barang-barang tamu, yang dicuri atau
dirusak, baik oleh pelayan dalam rumah penginapan itu atau buruh lain maupun oleh orang
luar.
Pasal 1711
Mereka tidak bertanggung jawab atas perampokan atau pencurian yang diperbuat oleh orang
yang oleh pelancong diizinkan datang kepadanya.
Pasal 1712
Penerima titipan tidak boleh memakai barang titipan tanpa izin yang diberikan secara tegas
oleh pemberi titipan atau dapat disimpulkan adanya, dengan ancaman mengganti biaya,
kerugian dan bunga, bila ada alasan untuk itu.
Pasal 1713
Bila barang yang dititipkan itu tersimpan dalam sebuah peti terkunci atau terbungkus dengan
segel, penerima titipan tidak boleh menyelidiki isinya.
Pasal 1714
Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya. Dengan
demikian, kalau titipan itu berupa uang tunai maka wajib dikembalikan uang tunai dalam
jumlah dan jenis mata uang seperti semula biarpun mata uang itu sudah naik atau turun
nilainya.
Pasal 1715
Penerima titipan hanya wajib mengembalikan barang titipan itu dalam keadaan sebagaimana
adanya pada saat pengembalian. Kekurangan yang timbul pada barang itu di luar kesalahan
penerima titipan. harus menjadi tanggungan pemberi titipan.
Pasal 1716
Jika barang titipan dirampas dan kekuasaan penerima titipan tetapi kemudian ia menerima
penggantian berupa uang harganya atau barang lain, maka ia wajib mengembalikan apa yang
diterimanya itu.
Pasal 1717
Bila seorang ahli waris penerima titipan menjual barang titipan itu dengan itikad baik, tanpa
mengetahui bahwa barang yang dijualnya itu adalah barang titipan maka ia hanya wajib
mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya atau jika ia belum menerima
uang itu menyerahkan hak untuk menuntut pembeli barang.
Pasal 1718
Jika barang titipan itu mendatangkan hasil dan hasil itu telah dipungut atau diterima oleh
penerima titipan, maka wajiblah ia mengembalikan hasil itu. Ia tidak harus membayar bunga
atas uang yang dititipkan kepadanya tetapi jika ia lalai mengembalikan uang itu maka terhitung
dari hari penagihan ia wajib membayar bunga.
Pasal 1719
Penerima titipan tidak boleh mengembalikan barang titipan itu selain kepada orang yang
menitipkan sendiri barang itu atau kepada orang yang atas namanya menitipkan barang itu,
atau kepada wakil yang ditunjuknya untuk menerima kembali barang termaksud.
Pasal 1720
Ia tidak dapat menuntut orang yang menitipkan barang untuk membuktikan dirinya sebagai
pemilik yang sesungguhnya. Bila ia mengetahui bahwa barang itu adalah barang curian, dan
mengetahui pula siapa pemilik yang sebenarnya maka ia wajib memberitahukan kepada pemilik
itu bahwa barang itu telah dititipkan kepadanya, serta mengingatkan agar ia memintanya
kembali dalam waktu tertentu yang pantas. Bila orang itu lalai untuk meminta barang titipan
itu maka penyimpan itu menurut undang-undang tidak dapat dituntut, jika ia menyerahkan
barang itu kembali kepada orang yang menitipkan barang itu.
Pasal 1721
Bila pemberi titipan meninggal dunia maka barang titipannya itu hanya dapat dikembalikan
kepada ahli warisnya. Jika ada lebih dan seorang ahli waris maka barang itu harus dikembalikan
kepada semua ahli waris, atau kepada masing-masing menurut ukuran bagian masing-masing.
Jika barang titipan tidak dapat dibagi-bagi, maka para ahli waris harus bermufakat tentang
siapa yang menerima kembali barang itu.
Pasal 1722
Jika pemberi titipan berganti kedudukan hukum, misalnya bila seorang perempuan yang belum
menikah kemudian menikah sehingga ia menjadi berada di bawah kekuasaan suaminya atau
bila seorang dewasa ditempatkan di bawah pengampuan, barang titipan itu tidak boleh
dikembalikan selain kepada orang yang ditugaskan mengurus hak-hak dan harta benda
pemberi titipan itu kecuali kalau penyimpanan barang mempunyai alasan yang sah untuk
membuktikan bahwa ia tidak mengetahui perubahan kedudukan hukum pemberi titipan itu.
Pasal 1723
Jika penitipan barang dilakukan oleh seorang wali pengampu, suami atau pengurus, dan
kemudian kekuasaan mereka berakhir maka barang itu hanya boleh dikembalikan kepada
pemilik sah barang itu yaitu orang yang diwakili oleh wali, pengampu, suami atau pengurus itu.
Pasal 1724
Pengembalian barang yang dititipkan harus dilakukan di tempat yang ditentukan dalam
perjanjian. Jika tempat itu tidak ditentukan dalam perjanjian, maka pengembalian harus
diakukan di tempat penitipan barang itu. Semua biaya yang perlu dikeluarkan untuk
penyerahan kembali itu, harus ditanggung oleh pemberi titipan.
Pasal 1725
Bila pemberi titipan menuntut barang titipan itu, maka barañg itu harus dikembalikan seketika
itu biarpun dalam perjanjian ditetapkan waktu tertentu untuk pengembalian itu, kecuali kalau
barang itu telah disita dari tangan penerima titipan.
Pasal 1726
Bila penerima titipan mempunyai alasan yang sah untuk dibebaskan dari barang yang dititipkan
kepadanya, maka ia dapat juga mengembalikan barang titipan itu sebelum tiba waktu
pengembalian yang ditentukan dalam perjanjian jika pemberi titipan menolaknya maka
penerima titipan boleh meminta izin kepada Pengadilan untuk menitipkan barang itu pada
orang lain.
Pasal 1727
Semua kewajiban penerima titipan berhenti bila ia mengetahui dan dapat membuktikan bahwa
ia sendirilah pemilik sah barang yang dititipkan kepadanya itu.
Pasal 1728
Pemberi titipan wajib mengganti semua biaya yang dikeluarkan penyimpan guna
menyelamatkan barang titipan itu serta segala kerugian yang dideritanya karena penitipan itu.
Pasal 1729
Penerima titipan berhak menahan barang titipan selama belum diganti semua ongkos kerugian
yang wajib dibayar kepadanya karena penitipan itu.
BAGIAN 3
Sekestrasi dan Pelbagai Jenisnya
Pasal 1730
Sekestrasi ialah penitipan barang yang berada dalam persengketaan kepada orang lain yang
mengikatkan diri untuk mengembalikan barang itu dengan semua hasilnya kepada yang berhak
atasnya setelah perselisihan diputus oleh Pengadilan. Penitipan demikian terjadi karena
perjanjian atau karena perintah Hakim.
Pasal 1731
Sekestrasi terjadi karena suatu perjanjian, bila barang yang dipersengketakan itu diserahkan
kepada orang lain oleh seseorang atau lebih dengan sukarela.
Pasal 1732
Tidak diharuskan bahwa sekestrasi berlaku dengan cuma-cuma.
Pasal 1733
Sekestrasi tunduk pada semua aturan yang berlaku bagi penitipan murni kecuali mengenai halhal di bawah ini.
Pasal 1734
Sekestrasi dapat mengenai barang-barang tak bergerak dan barang-barang bergerak.
Pasal 1735
Penerima titipan yang ditugaskan melakukan sekestrasi tidak dapat dibebaskan dan kewajiban
menyimpan barang titipan itu sebelum sengketa diselesaikan kecuali bila orang-orang yang
berkepentingan telah memberi izin untuk itu atau bila ada alasan yang sah.
Pasal 1736
Sekestrasi atas perintah Pengadilan terjadi bila Pengadilan memerintahkan supaya suatu barang
dititipkan kepada orang lain selama sengketa tentang barang itu belum dapat diselesaikan.
Pasal 1737
Sekestrasi dan Pengadilan ditugaskan kepada seorang yang ditunjuk atau mufakat kedua belah
pihak yang berperkara, atau kepada orang-orang lain yang diangkat oleh Pengadilan karena
jabatan.
Dalam kedua hal tersebut orang yang telah diserahi urusan itu harus memenuhi semua
kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian tentang sekestrasi itu, dan atas tuntutan Kejaksaan,
ia wajib menyerahkan suatu perhitungan ringkas setiap tahun kepada Hakim tentang urusan
penitipan barang itu, dengan menunjukkan barang-barang yang dipersyaratkan kepadanya;
tetapi jika perhitungan itu kemudian tidak disetujui oleh orang-orang yang berkepentingan,
penyimpan tidak dapat menyanggah dengan mengatakan bahwa perhitungan itu sudah
disetujui oleh Pengadilan.
Pasal 1738
Pengadilan dapat memerintahkan supaya dilakukan sekestrasi:
1.
atas barang-barang bergerak yang telah disita dan tangan seorang debitur;
2.
atas suatu barang bergerak atau barang tak bergerak, yang hak milik mutlak atau besit
atas barang itu menjadi sengketa antara dua orang atau lebih;
3.
atas barang-barang yang ditawarkan oleh seorang debitur untuk membayar utangnya.
Pasal 1739
Pengangkatan seorang penyimpan oleh Pengadilan, menimbulkan kewajiban-kewajiban timbal
balik antara penyita dan penyimpan. Penyimpan wajib memelihara barang yang disita itu
sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik. Ia wajib menyerahkan barang itu baik untuk
dijual guna melunasi piutang penyita, maupun untuk dikembalikan kepada orang yang
barangnya kena sita, jika penyitaan atas barangnya itu telah dicabut. Kewajiban penyita ialah
membayar upah penyimpan yang ditentukan dalam undang-undang.
BAB XII
PINJAM PAKAI
BAGIAN 1
Ketentuan-ketentuan Umum
Pasal 1740
Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang
untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang
menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan, akan
mengembalikan barang itu.
Pasal 1741
Orang yang meminjamkan itu tetap menjadi pemilik mutlak barang yang dipinjamkan itu.
Pasal 1742
Segala sesuatu yang dipergunakan orang dan tidak dapat musnah karena pemakaiannya, dapat
menjadi pokok perjanjian ini.
Pasal 1743
Semua perjanjian yang lahir dan perjanjian pinjami pakai, beralih kepada ahli waris orang yang
meminjamkan dan ahli waris peminjam.
Akan tetapi jika pemberian pinjaman dilakukan hanya kepada orang yang menerimanya dan
khusus kepada orang itu sendiri, maka semua ahli waris peminjam tidak dapat tetap menikmati
barang pinjaman itu.
BAGIAN 2
Kewajiban-kewajiban Orang yang Menerima Barang Pinjam Pakai
Pasal 1744
Barangsiapa menerima suatu barang yang dipinjam wajib memelihara barang itu sebagai
seorang kepala keluarga yang baik, Ia tidak boleh menggunakan barang itu selain untuk
maksud pemakaian yang sesuai dengan sifatnya, atau untuk kepentingan yang telah ditentukan
dalam perjanjian. Bila menyimpang dan larangan ini, peminjam dapat dihukum mengganti
biaya, kerugian dan bunga, kalau ada alasan untuk itu.
Jika peminjam memakai barang itu untuk suatu tujuan lain atau lebih lama dan yang
semestinya, maka wajiblah ia bertanggung jawab atas musnahnya barang itu sekalipun
musnahnya barang itu disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak disengaja.
Pasal 1745
Jika barang pinjaman itu musnah karena suatu peristiwa yang tidak disengaja, sedang hal itu
dapat dihindarkan oleh peminjam dengan jalan memakai barang kepunyaan sendiri atau jika
peminjam tidak mempedulikan barang pinjaman sewaktu terjadinya peristiwa termaksud,
sedangkan barang kepunyaannya sendiri diselamatkannya, maka peminjam wajib bertanggung
jawab atas musnahnya barang itu.
Pasal 1746
Jika barang itu telah ditaksir harganya pada waktu dipinjamkan maka musnahnya barang itu
meskipun ha! mi terjadi karena peristiwa yang tak disengaja adalah tanggungan peminjam,
kecuali kalau telah dijanjikan sebaliknya.
Pasal 1747
Jika barang itu menjadi berkurang harganya semata-mata karena pemakaian yang sesuai dengan
maksud peminjaman barang itu, dan bukan karena kesalahan peminjam maka ia tidak
bertanggung jawab atas berkurangnya harga itu.
Pasal 1748
Jika pemakai telah mengeluarkan biaya untuk dapat memakai barang yang dipinjamnya itu,
maka ia tidak dapat menuntut biaya tersebut diganti.
Pasal 1749
Jika beberapa orang bersama-sama meminjam satu barang, maka mereka masing-masing wajib
bertanggung jawab atas keseluruhannya kepada pemberi pinjaman.
BAGIAN 3
Kewajiban-kewajiban Pemberi Pinjaman
Pasal 1750
Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkannya kecuali bila
sudah lewat waktu yang ditentukan, atau dalam ha! tidak ada ketentuan tentang waktu
peminjaman itu, bila barang yang dipinjamkan itu telah atau dianggap telah selesai digunakan
untuk tujuan yang dimaksudkan.
Pasal 1751
Akan tetapi bila dalam jangka waktu itu atau sebelum berakhirnya keperluan untuk memakai
barang itu, pemberi pinjaman sangat membutuhkan barangnya dengan alasan yang mendesak
dan tidak terduga, maka dengan memperhatikan keadaan, Pengadilan dapat memaksa
penunjang untuk mengembalikan barang pinjaman itu kepada pemberi pinjaman.
Pasal 1752
Jika dalam jangka waktu pemakaian barang pinjaman itu pemakai terpaksa mengeluarkan biaya
yang sangat perlu guna menyelamatkan barang pinjaman itu; dan begitu mendesak sehingga
oleh pemakai tidak sempat diberitahukan terlebih dahulu kepada pemberi pinjaman, maka
pemberi pinjaman ini wajib mengganti biaya itu.
Pasal 1753
Jika barang yang dipinjamkan itu mempunyai cacat-cacat sedemikian rupa sehingga pemakai
orang itu bisa mendapat rugi, sedang pemberi pinjaman harus bertanggung jawab atas semua
akibat pemakaian barang.
BAB XIII
PINJAM PAKAI HABIS
BAGIAN 1
Ketentuan-ketentuan Umum
Pasal 1754
Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan
sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak
kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan
keadaan yang sama.
Pasal 1755
Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak
barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun maka kerugian
itu menjadi tanggungan peminjam.
Pasal 1756
Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dan sejumlah uang yang digariskan
dalam perjanjian. Jika sebelum utang dilunasi nilai mata uang naik atau turun, atau terjadi
perubahan dalam peredaran uang yang lalu, maka pengembalian uang yang dipinjam itu harus
dilakukan dengan uang yang laku pada waktu pelunasannya sebanyak uang yang telah
dipinjam, dihitung menurut nilai resmi pada waktu pelunasan itu.
Pasal 1757
Ketentuan pasal di atas tidak berlaku jika kedua belah pihak menyepakati dengan tegas bahwa
uang pinjaman harus dikembalikan dengan uang logam dan jenis dalam jumlah yang sama
seperti semula. Dalam hal demikian pihak yang menerima pinjaman harus mengembalikan
uang logam dan jenis dan dalam jumlah yang sama,tidak lebih dan tidak kurang. Jika uang
logam sejenis sudah tidak cukup lagi dalam peredaran, maka kekurangannya harus diganti
dengan uang dan logam yang sama dan sedapat mungkin mendekati kadar logam uang
pinjaman itu, sehingga semuanya mengandung Iogam ash yang beratnya sama dengan yang
terdapat dalam uang logam pinjaman semula.
Pasal 1758
Jika yang dipinjamkan itu berupa barang-barang emas atau perak, atau barang-barang lain,
maka peminjam harus mengembalikan logam yang sama beratnya dan mutunya dengan yang ía
terima dahulu itu, tanpa kewajiban memberikan lebih walaupun harga logam itu sudah naik
atau turun.
BAGIAN 2
Kewajiban-kewajiban Orang yang Meminjamkan
Pasal 1759
Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat
waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian.
Pasal 1760
Jika jangka waktu peminjaman tidak ditentukan maka bila pemberi pinjaman menuntut
pengembalian barang pinjaman itu, Pengadilan boleh memberikan sekadar kelonggaran kepada
peminjam sesudah mempertimbangkan keadaan.
Pasal 1761
Jika telah dijanjikan bahwa peminjam barang atau uang akan mengembalikannya bila ía mampu
untuk itu, maka kalau pemberi pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman atau barang
pinjaman itu, Pengadilan boleh menentukan waktu pengembalian sesudah mempertimbangkan
keadaan.
Pasal 1762
Ketentuan Pasal 1753 berlaku juga dalam perjanjian pinjam pakai habis.
BAGIAN 3
Kewajiban-kewajiban Penitipan
Pasal 1763
Barangsiapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan
yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan.
Pasal 1764
Jika ia tidak mungkin memenuhi kewajiban itu maka ia wajib membayar harga barang yang
dipinjamnya dengan memperhatikan waktu dan tempat pengembalian barang itu menurut
perjanjian. Jika waktu dan tempat tidak diperjanjikan maka pengembalian harus dilakukan
menurut nilai barang pinjaman tersebut pada waktu dan tempat peminjaman.
BAGIAN 4
Peminjaman dengan Bunga
Pasal 1765
Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat
syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga.
Pasal 1766
Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak
diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat
mengurangkannya dan pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui
jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat
diminta kembali atau dikurangkan dan pinjaman pokok. Pembayaran bunga yang tidak
diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayar bunga terus, tetapi bunga yang
diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan (konsinyasi) uang
pinjaman pokok semuanya walaupun pengembalian atau penitipan uang pinjaman itu
dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian.
Pasal 1767
Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian.
Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang
ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal
yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus
dinyatakan secara tertulis.
Pasal 1768
Jika pemberi pinjaman memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya, maka penerima
pinjaman wajib membayar bunga menurut undang-undang.
Pasal 1769
Bukti yang menyatakan pembayaran uang pinjaman pokok tanpa menyebutkan sesuatu tentang
pembayaran bunga, memberi dugaan bahwa bunganya telah dilunasi dan peminjam dibebaskan
dan kewajiban untuk membayarnya.
BAB XIV
BUNGA TETAP ATAU BUNGA ABADI
Pasal 1770
Perjanjian bunga abadi ialah suatu persetujuan bahwa pihak yang memberikan pinjaman uang
akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok yang tidak akan dimintanya
kembali.
Pasal 1771
Bunga ini pada hakikatnya dapat diangsur.
Hanya kedua belah pihak dapat mengadakan persetujuan bahwa pengangsuran itu boleh
dilakukan sebelum lewat waktu tertentu, yang tidak boleh ditetapkan lebih lama dan sepuluh
tahun, atau tidak boleh dilakukan sebelum diberitahukan kepada kreditur dengan suatu
tenggang waktu yang sebelumnya telah ditetapkan oleh mereka, tetapi tidak boleh lebih lama
dan satu tahun.
Pasal 1772
Seseorang yang berutang bunga abadi dapat dipaksa mengembalikan uang pokok:
1.
jika ía tidak membayar apa pun dan bunga yang harus dibayarnya selama dua tahun
berturut-turut;
2.
jika ia Ialai memberikan jaminan yang dijanjikan kepada kreditur;
3.
jika ia dinyatakan pailit atau dalam keadaan benar-benar tidak mampu untuk membayar.
Pasal 1773
Dalam kedua ha! pertama yang disebut dalam pasal yang lalu, debitur dapat membebaskan diri
dan kewajiban mengembalikan uang pokok, jika dalam waktu dua puluh hari terhitung mulai ia
diperingatkan dengan perantaraan Hakim, ía membayar angsuran-angsuran yang sudah harus
dibayarnya atau memberikan jaminan yang dijanjikan.
BAB XV
PERSETUJUAN UNTUNG-UNTUNGAN
Bagian 1
Ketentuan Umum
Pasal 1774
Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai
untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu
kejadian yang belum pasti.
Demikian adalah:
persetujuan pertanggungan;
bunga cagak hidup;
perjudian dan pertaruhan.
Persetujuan yang pertama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
BAGIAN 2
Persetujuan Bunga Cagak Hidup dan Akibat-akibatnya
Pasal 1775
Bunga cagak hidup dapat diadakan dengan suatu persetujuan atas beban atau dengan suatu
akta hibah.
Bunga cagak hidup dapat diadakan dengan suatu wasiat.
Pasal 1776
Bunga cagak hidup dapat diadakan atas diri orang yang memberikan pinjaman atau atas diri
orang yang diberi manfaat dan bunga tersebut atau pula atas diri seorang pihak ketiga,
meskipun orang ini tidak mendapat manfaat daripadanya.
Pasal 1777
Bunga cagak hidup dapat diadakan atas diri satu orang atau lebih.
Pasal 1778
Bunga cagak hidup dapat diadakan untuk seorang pihak ketiga, meskipun uangnya diberikan
oleh orang lain.
Akan tetapi dalam hal tersebut bunga cagak hidup tidak tunduk pada tata cara penghibahan.
Pasal 1779
Bunga cagak hidup yang diadakan atas diri seseorang yang meninggal pada hari persetujuan
tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pasal 1780
Bunga cagak hidup dapat diadakan dengan perjanjian sampai sedemikian tinggi menurut
kehendak kedua belah pihak.
Pasal 1781
Orang yang atas dirinya diadakan bunga cagak hidup dengan beban, dapat menuntut
pembatalan persetujuan itu jika debitur tidak memberikan jaminan yang telah dijanjikan.
Jika persetujuan dibatalkan maka debitur wajib membayar tunggakan bunga yang telah
diperjanjikan, sampai pada hari dikembalikannya yang pokok.
Pasal 1782
Penunggakan pembayaran bunga cagak hidup tidak memberikan hak kepada penerima bunga
untuk meminta kembali uang pokok atau barang yang boleh diberikannya untuk dapat
menerima bunga itu; ia hanya berhak menuntut debitur membayar bunga yang wajib
dibayarnya, menyita kekayaannya untuk melunasi utangnya dan meminta jaminan untuk bunga
yang sudah dapat ditagih.
Pasal 1783
Dihapus dengan S. 1906 - 348.
Pasal 1784
Debitur tidak dapat membebaskan diri dari pembayaran bunga cagak hidup dengan
menawarkan pengembalian uang pokok dan dengan berjanji tidak akan menuntut
pengembalian bunga yang telah dibayarnya Ia wajib terus-menerus membayar cagak hidup
selama hidup orang atau orang-orang yang atas diri mereka telah dijanjikan bunga cagak hidup
itu, betapapun beratnya pembayaran bunga itu bagi dirinya.
Pasal 1785
Pemilik bunga cagak hidup hanya berhak atas bunga itu menurut jumlah hari seumur hidup
orang yang atas dirinya telah diadakan bunga cagak hidup itu.
Akan tetapi jika menurut persetujuan harus dibayar terlebih dahulu bunganya, maka hak atas
angsuran yang sedianya sudah harus terbayar, baru diperoleh mulai hari pembayaran itu
seharusnya dilakukan.
Pasal 1786
Mengadakan penjanjian bahwa suatu bunga cagak hidup takkan tunduk pada suatu penyitaan,
tidak diperbolehkan kecuali bila bunga cagak hidup itu diadakan dengan cuma-cuma.
Pasal 1787
Penerima bunga tidak dapat menagih bunga yang sudah harus dibayar selain dengan
menyatakan bahwa orang yang atas dirinya telah diperjanjikan bunga cagak hidup itu masih
hidup.
BAGIAN 3
Perjudian dan Pertaruhan
Pasal 1788
Undang-undang tidak memberikan hak untuk menuntut secara hukum dalam hal suatu utang
yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan.
Pasal 1789
Akan tetapi dalam ketentuan tersebut di atas itu tidak termasuk permainan-permainan yang
dapat dipergunakan untuk olah raga, seperti, anggar, lari cepat, dan sebagainya.
Meskipun demikian, Hakim dapat menolak atau mengurangi tuntutan bila menurut
pendapatnya uang taruhan lebih dari yang sepantasnya.
Pasal 1790
Ketentuan-ketentuan dalam dua pasal yang lalu tidak boleh digunakan untuk menghindari
utang dengan cara pembaruan utang.
Pasal 1791
Seorang yang secara sukarela membayar kekalahannya dengan uang, sekali-kali tak boleh
menuntut kembali uangnya kecuali bila pihak yang menang itu telah melakukan kecurangan
atau penipuan.
BAB XVI
PEMBERIAN KUASA
BAGIAN 1
Sifat Pemberian Kuasa
Pasal 1792
Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang
lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
Pasal 1793
Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat di bawah
tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula
terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa.
Pasal 1794
Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam
hal yang terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka penerima kuasa tidak boleh
meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali.
Pasal 1795
Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan
tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.
Pasal 1796
Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang
menyangkut pengurusan. Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di
atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat
dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang
tegas.
Pasal 1797
Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang
diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk
menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit.
Pasal 1798
Orang-orang perempuan dan anak yang belum dewasa dapat ditunjuk kuasa tetapi pemberi
kuasa tidaklah berwenang untuk mengajukan suatu tuntutan hukum terhadap anak yang belum
dewasa, selain menurut ketentuan-ketentuan umum mengenai perikatan-perikatan yang dibuat
oleh anak yang belum dewasa, dan terhadap orang-orang perempuan bersuami yang menerima
kuasa tanpa bantuan suami pun ia tak berwenang untuk mengadakan tuntutan hukum selain
menurut ketentuan-ketentuan Bab V dan VII Buku Kesatu dari Kitab Undang-undang
Hukum Perdata ini.
Pasal 1799
Pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang yang dengannya penerima kuasa telah
melakukan perbuatan hukum dalam kedudukannya dan pula dapat mengajukan tuntutan
kepadanya untuk memenuhi persetujuan yang telah dibuat.
BAGIAN 2
Kewajiban Penerima Kuasa
Pasal 1800
Penerima kuasa, selama kuasanya belum dicabut, wajib melaksanakan kuasanya dan
bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak
dilaksanakannya kuasa itu.
Begitu pula ia wajib menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi
kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikannya.
Pasal 1801
Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan
dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan
kuasanya. Akan tetapi tanggung jawab atas kelalaian-kelalaian orang yang dengan cuma-cuma
menerima kuasa, tidaklah seberat tanggung jawab yang diminta dari orang yang menerima
kuasa dengan mendapatkan upah.
Pasal 1802
Penerima kuasa wajib memberi laporan kepada kuasa tentang apa yang telah dilakukan serta
memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasanya,
sekalipun apa yang diterima itu tidak harus dibayar kepada pemberi kuasa.
Pasal 1803
Penerima kuasa bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya
dalam melaksanakan kuasanya:
1.
bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya.
2.
bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu sedangkan orang yang
dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu. Pemberi kuasa senantiasa
dianggap telah memberi kuasa kepada penerima kuasanya untuk menunjuk seorang lain
sebagai penggantinya untuk mengurus barang-barang yang berada di luar wilayah
Indonesia atau di luar pulau tempat tinggal pemberi kuasa. Pemberi kuasa dalam segala
hal, dapat secara langsung mengajukan tuntutan kepada orang yang telah ditunjuk oleh
penerima kuasa sebagai penggantinya.
Pasal 1804
Bila dalam satu akta diangkat beberapa penerima kuasa untuk suatu urusan, maka terhadap
mereka tidak terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung kecuali jika hal itu ditentukan
dengan tegas dalam akta.
Pasal 1805
Penerima kuasa harus membayar bunga atau uang pokok yang dipakainya untuk keperluannya
sendiri terhitung dari saat ia mulai memakai uang itu, begitu pula bunga atas uang yang harus
diserahkannya pada penutupan perhitungan terhitung dari saat ia dinyatakan lalai melakukan
kuasa.
Pasal 1806
Penerima kuasa yang telah memberitahukan secara sah hal kuasanya kepada orang yang
dengannya ia mengadakan suatu persetujuan dalam kedudukan sebagai penerima kuasa, tidak
bertanggung jawab atas apa yang terjadi di luar batas kuasa itu, kecuali jika ía secara pribadi
mengikatkan diri untuk itu.
BAGIAN 3
Kewajiban-kewajiban Pemberi Kuasa
Pasal 1807
Pemberi kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut
kekuasaan yang telah ía berikan kepadanya.
Ia tidak terikat pada apa yang telah dilakukan di luar kekuasaan itu kecuali jika ía telah
menyetujui hal itu secara tegas atau diam-diam.
Pasal 1808
Pemberi kuasa wajib mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima
kuasa untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula membayar upahnya bila tentang hal ini telah
diadakan perjanjian. Jika penerima kuasa tidak melakukan suatu kelalaian, maka pemberi kuasa
tidak dapat menghindarkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot dan biaya serta
membayar upah tersebut di atas, sekalipun penerima kuasa tidak berhasil dalam urusannya itu.
Pasal 1809
Begitu pula pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugiankerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya asal dalam hal itu penerima kuasa
tidak bertindak kurang hati-hati.
Pasal 1810
Pemberi kuasa harus membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan oleh penerima
kuasa, terhitung mulai hari dikeluarkannya persekot itu.
Pasal 1811
Jika seorang penerima kuasa diangkat oleh berbagai orang untuk menyelenggarakan suatu
urusan yang harus mereka selesaikan secara bersama, maka masing-masing dari mereka
bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap penerima kuasa mengenai segala akibat dari
pemberian kuasa itu.
Pasal 1812
Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya
hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa.
BAGIAN 4
Bermacam-macam Cara Berakhirnya Pemberian Kuasa
Pasal 1813
Pemberian kuasa berakhir:
dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa;
dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa;
dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima
kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.
Pasal 1814
Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya bila hal itu dikehendakinya dan dapat
memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.
Pasal 1815
Penarikan kuasa yang hanya diberitahukan kepada penerima kuasa tidak dapat diajukan kepada
pihak ketiga yang telah mengadakan persetujuan dengan pihak penerima kuasa karena tidak
mengetahui penarikan kuasa itu1 hal ini tidak mengurangi tuntutan hukum dan pemberi kuasa
terhadap penerima kuasa.
Pasal 1816
Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama,
menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama, terhitung mulai hari
diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan.
Pasal 1817
Pemegang kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan memberitahukan penghentian
kepada pemberi kuasa.
Akan tetapi bila pemberitahuan penghentian ini, baik karena Ia tidak mengindahkan waktu
maupun karena sesuatu hal lain akibat kesalahan pemegang kuasa sendiri, membawa kerugian
bagi pemberi kuasa, maka pemberi kuasa ini harus diberikan ganti rugi oleh pemegang kuasa
itu kecuali bila pemegang kuasa itu tak mampu untuk meneruskan kuasanya tanpa
mendatangkan kerugian yang berarti bagi dirinya sendiri.
Pasal 1818
Jika pemegang kuasa tidak tahu tentang meninggalnya pemberi kuasa atau tentang suatu sebab
lain yang menyebabkan berakhirnya kuasa itu, maka perbuatan yang dilakukan dalam keadaan
tidak tahu itu adalah sah.
Dalam hal demikian, segala perikatan yang dilakukan oleh penerima kuasa dengan pihak ketiga
yang beritikad baik, harus dipenuhi terhadapnya.
Pasal 1819
Bila pemegang kuasa meninggal dunia, maka para ahli warisnya harus memberitahukan hal itu
kepada pemberi kuasa jika mereka tahu pemberian kuasa itu, dan sementara itu mengambil
tindakan-tindakan yang perlu menurut keadaan bagi kepentingan pemberi kuasa, dengan
ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu.
BAB XVII
PENANGGUNG UTANG
BAGIAN 1
Sifat Penanggungan
Pasal 1820
Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur,
mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi
perikatannya.
Pasal 1821
Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi
orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat
dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur misalnya dalam hal belum cukup
umur.
Pasal 1822
Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri dalam perjanjian atau dengan syarat-syarat
yang lebih berat dari perikatan yang dibuat oleh debitur.
Penanggungan dapat diadakan hanya untuk sebagian utang atau dengan mengurangi syaratsyarat yang semestinya. Bila penanggungan diadakan atas jumlah yang melebihi utang atau
dengan syarat-syarat yang lebih berat maka perikatan itu tidak sama sekali batal, melainkan sah,
tetapi hanya untuk apa yang telah ditentukan dalam perikatan pokok.
Pasal 1823
Orang dapat mengangkat diri sebagai penanggung tanpa diminta oleh orang yang mengikatkan
diri untuk suatu utang, bahkan juga dapat tanpa tahu orang itu.
Orang dapat pula menjadi penanggung, bukan hanya untuk debitur utama melainkan juga
untuk seorang penanggung debitur utama itu.
Pasal 1824
Penanggung tidak hanya dapat diduga-duga, melainkan harus dinyatakan secara tegas,
penanggungan itu tidak dapat diperluas hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi
syarat-syarat sewaktu mengadakannya.
Pasal 1825
Penanggungan yang tak terbatas untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala akibat utangnya,
bahkan juga biaya-biaya gugatan yang diajukan terhadap debitur utama dan segala biaya yang
dikeluarkan setelah penanggung utang diperingatkan tentang itu.
Pasal 1826
Perikatan-perikatan penanggung beralih kepada para ahli warisnya.
Pasal 1827
Debitur yang diwajibkan menyediakan seorang penanggung, harus mengajukan seseorang yang
cakap untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, maupun untuk memenuhi perjanjiannya dan
bertempat tinggal di Indonesia.
Pasal 1828
Dihapus dengan S. 1938- 276.
Pasal 1829
Bila penanggung yang telah diterima kreditur secara sukarela atau berdasarkan keputusan
Hakim kemudian ternyata menjadi tidak mampu, maka haruslah diangkat penanggung baru.
Ketentuan ini dapat dikecualikan bila penanggung itu diadakan menurut persetujuan, dengan
mana kreditur meminta diadakan penanggung.
Pasal 1830
Barangsiapa diwajibkan oleh undang-undang atau keputusan Hakim yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang pasti untuk memberikan seorang penanggung, boleh memberikan
jaminan gadai atau hipotek bila ia tidak berhasil mendapatkan penanggung itu.
BAGIAN 2
Akibat-akibat Penanggungan Antara Kreditur Dan Penanggung
Pasal 1831
Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya,
dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk
melunasi utangnya.
Pasal 1832
Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual
untuk melunasi utangnya:
1.
bila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut barang-barang debitur lebih
dahulu disita dan dijual;
2.
bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung
menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang
ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;
3.
jika debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri
secara pribadi;
4.
jika debitur berada keadaan pailit;
5.
dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh Hakim.
Pasal 1833
Kreditur tidak wajib menyita dan menjual lebih dahulu barang kepunyaan debitur, kecuali bila
pada waktu pertama kalinya dituntut di muka Hakim, penanggung mengajukan permohonan
untuk itu.
Pasal 1834
Penanggung yang menuntut agar barang kepunyaan debitur disita dan dijual lebih dahulu wajib
menunjukkan barang kepunyaan debitur itu kepada kreditur dan membayar lebih dahulu biayabiaya untuk penyitaan dan penjualan tersebut.
Penanggung tidak boleh menunjuk barang yang sedang dalam sengketa di hadapan Pengadilan,
atau barang yang sudah dijadikan tanggungan hipotek untuk utang yang bersangkutan dan
sudah tidak lagi berada di tangan debitur itu, ataupun barang yang berada di luar wilayah
Indonesia.
Pasal 1835
Bila penanggung sesuai dengan pasal yang lalu telah menunjuk barang-barang debitur dan telah
membayar biaya yang diperlukan untuk penyitaan dan penjualan, maka kreditur bertanggung
jawab terhadap penanggung atas ketidakmampuan debitur yang terjadi kemudian dengan
tiadanya tuntutan-tuntutan, sampai sejumlah harga barang-barang yang ditunjuk itu.
Pasal 1836
Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur yang
sama dan untuk utang yang sama, maka masing-masing penanggung terikat untuk seluruh
utang itu.
Pasal 1837
Akan tetapi masing-masing dari mereka, bila tidak melepaskan hak istimewanya untuk
meminta pemisahan utangnya, pada waktu pertama kali digugat di muka Hakim, dapat
menuntut supaya kreditur lebih dulu membagi piutangnya, dan menguranginya sebatas bagian
masing-masing penanggung utang yang terikat secara sah.
Jika pada waktu salah satu penanggung menuntut pemisahan utangnya, seorang atau beberapa
teman penanggung tak mampu, maka penanggung tersebut wajib membayar utang mereka
yang tak mampu itu menurut imbangan bagiannya; tetapi ia tidak wajib bertanggung jawab jika
ketidakmampuan mereka terjadi setelah pemisahan utangnya.
Pasal 1838
Jika kreditur sendiri secara sukarela telah membagi-bagi tuntutannya, maka ia tidak boleh
menarik kembali pemisahan utang itu, biarpun beberapa di antara para penanggung berada
dalam keadaan tidak mampu sebelum ia membagi-bagi utang itu.
BAGIAN 3
Akibat-akibat Penanggungan Antara Debitur dan Penanggung dan antara Para
Penanggung Sendiri
Pasal 1839
Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur
utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu diadakan dengan atau tanpa setahu
debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun
mengenai bunga serta biaya-biaya.
Mengenai biaya-biaya tersebut, penanggung hanya dapat menuntutnya kembali sekedar dalam
waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberitahuan kepada debitur utama
tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya.
Penanggung juga berhak menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga bila alasan untuk
itu memang ada.
Pasal 1840
Penanggung yang telah membayar lunas utangnya, demi hukum, menggantikan kreditur
dengan segala haknya terhadap debitur semula.
Pasal 1841
Bila beberapa orang bersama-sama memikul satu utang utama dan masing-masing terikat
untuk seluruh utang utama tersebut, maka orang yang mengajukan diri sebagai penanggung
untuk mereka semuanya, dapat menuntut kembali semua yang telah dibayarnya dari masingmasing debitur tersebut.
Pasal 1842
Penanggung yang telah membayar utangnya sekali, tidak dapat menuntutnya kembali dari
debitur utama yang telah membayar untuk kedua kalinya bila ia tidak memberitahukan
pembayaran yang telah dilakukan itu kepadanya, hal ini tidak mengurangi haknya untuk
menuntutnya kembali dari kreditur.
Jika penanggung telah membayar tanpa digugat untuk itu sedangkan ia tidak
memberitahukannya kepada debitur utama, maka ia tidak dapat menuntutnya kembali dari
debitur utama ini bila pada waktu dilakukannya pembayaran itu debitur mempunyai alasanalasan untuk menuntut pembatalan utangnya; hal ini tidak mengurangi tuntutan penanggung
terhadap kreditur.
Pasal 1843
Penanggung dapat menuntut debitur untuk diberi ganti rugi atau untuk dibebaskan dari
perikatannya, bahkan sebelum ia membayar utangnya:
1.
bila ia digugat di muka Hakim untuk membayar;
2.
dihapus dengan S. 1906 - 348;
3.
bila debitur telah berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada waktu
tertentu;
4.
bila utangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan
untuk pembayarannya;
5.
setelah lewat waktu sepuluh tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka
waktu tertentu untuk pengakhirannya kecuali bila perikatan pokok sedemikian sifatnya,
hingga tidak dapat diakhiri sebelum lewat suatu waktu tertentu, seperti suatu perwalian.
Pasal 1844
Jika berbagai orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur dan
untuk utang yang sama, maka penanggung yang telah melunasi utangnya dalam hal yang
ditentukan dalam nomor 10 pasal yang lalu, begitu pula bila debitur telah dinyatakan pailit,
berhak menuntutnya kembali dari penanggung-penanggung lainnya, masing-masing untuk
bagiannya.
Ketentuan alinea kedua dari Pasal 1293 berlaku dalam hal ini.
BAGIAN 4
Hapusnya Penanggungan Utang
Pasal 1845
Perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan
yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan Iainnya.
Pasal 1846
Percampuran utang yang terjadi di antara debitur utama dan penanggung utang, bila yang satu
menjadi ahli waris dari yang lain, sekali-kali tidak menggugurkan tuntutan hukum kreditur
terhadap orang yang telah mengajukan diri sebagai penanggung dari penanggung itu.
Pasal 1847
Terhadap kreditur itu, penanggung utang dapat menggunakan segala tangkisan yang dapat
dipakai oleh debitur utama dan mengenai utang yang ditanggungnya sendiri.
Akan tetapi, ia tidak boleh mengajukan tangkisan yang semata-mata mengenai pribadi debitur
itu.
Pasal 1848
Penanggung dibebaskan dari kewajibannya bila atas kesalahan kreditur ía tidak dapat lagi
memperoleh hak hipotek dan hak istimewa kreditur itu sebagai penggantinya.
Pasal 1849
Bila kreditur secara sukarela menerima suatu barang tak bergerak atau barang lain sebagai
pembayaran utang pokok, maka penanggung dibebaskan dari tanggungannya, sekalipun barang
itu kemudian harus diserahkan oleh kreditur kepada orang lain berdasarkan putusan Hakim
untuk kepentingan pembayaran utang tersebut.
Pasal 1850
Suatu penundaan pembayaran sederhana yang diizinkan kreditur kepada debitur tidak
membebaskan penanggung dari tanggungannya ; tetapi dalam hal demikian, penanggung dapat
memaksa debitur untuk membayar utangnya atau membebaskan penanggung dari
tanggungannya itu.
Pasal 1851
Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan
atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa
pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.
Pasal 1852
Untuk dapat mengadakan suatu perdamaian, seseorang harus berwenang untuk melepaskan
haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu.
Para wali dan pengampu tidak dapat mengadakan suatu perdamaian. kecuali jika mereka
bertindak menurut ketentuan-ketentuan dari Bab XV dan XVII Buku Kesatu Kitab Undangundang Hukum Perdata ini.
Kepala-kepala daerah yang bertindak demikian, begitu pula lembaga-lembaga umum, tidak
dapat mengadakan suatu perdamaian selain dengan mengindahkan tata cara yang ditetapkan
dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaannya.
Pasal 1853
Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari satu
kejahatan atau pelanggaran.
Dalam hal ini perdamaian sekali-kali tidak menghalangi pihak Kejaksaan untuk menuntut
kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.
Pasal 1854
Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktub di dalamnya; pelepasan segala hak
dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan
itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.
Pasal 1855
Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya,
entah para pihak merumuskan maksud mereka secara khusus atau umum, entah maksud itu
dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak dari apa yang tertulis itu.
Pasal 1856
Bila seseorang mengadakan suatu perdamaian mengenai suatu hak yang diperolehnya atas
usahanya sendiri dan kemudian memperoleh hak yang sama dari orang lain maka hak yang
baru ini tidak mempunyai ikatan dengan perdamaian itu.
Pasal 1857
Suatu perdamaian yang diadakan oleh salah seorang yang berkepentingan, tidak mengikat
orang-orang lain yang berkepentingan, dan tidak pula dapat diajukan oleh mereka untuk
memperoleh hak-hak daripadanya.
Pasal 1858
Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti
suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan
bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak
dirugikan.
Pasal 1859
Namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang
bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah
dilakukan penipuan atau paksaan.
Pasal 1860
Begitu pula pembatalan suatu perdamaian dapat diminta, jika perdamaian itu diadakan karena
kekeliruan mengenai duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para
pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.
Pasal 1861
Suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, batal
sama sekali.
Pasal 1862
Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan Hakim telah
memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau
salah satu, adalah batal.
Jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dapat dimintakan banding, maka perdamaian
mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah.
Pasal 1863
Jika kedua pihak telah membuat perdamaian tentang segala sesuatu yang berlaku di antara
mereka, maka adanya surat-surat yang pada waktu itu tidak diketahui tetapi kemudian
ditemukan, tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan perdamaian itu, kecuali bila suratsurat itu telah sengaja disembunyikan oleh salah satu pihak.
Akan tetapi perdamaian adalah batal bila perdamaian itu hanya mengenai satu urusan
sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata bahwa salah satu pihak sama
sekali tidak berhak atas hal itu.
Pasal 1864
Dalam suatu perdamaian, suatu kekeliruan dalam hal menghitung harus diperbaiki.
BUKU KEEMPAT
PEMBUKTIAN DAN KEDALUWARSA
BAB I
PEMBUKTIAN PADA UMUMNYA
Pasal 1865
Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk
meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan
adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.
Pasal 1866
Alat pembuktian meliputi:
bukti tertulis;
bukti saksi;
persangkaan;
pengakuan;
sumpah.
Semuanya tunduk pada aturan-aturan yang tercantum dalam bab-bab berikut.
BAB II
PEMBUKTIAN DENGAN TULISAN
Pasal 1867
Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah
tangan.
Pasal 1868
Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang
oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.
Pasal 1869
Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenang
atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya,
mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.
Pasal 1870
Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang
mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna
tentang apa yang termuat di dalamnya.
Pasal 1871
Akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang
termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai
hubungan langsung dengan pokok isi akta.
Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak
mempunyai hubungan Iangsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan
sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.
Pasal 1872
Jika suatu akta otentik, dalam bentuk apa pun, diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat
ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Acara Perdata.
Pasal 1873
Persetujuan lebih lanjut dalam suatu akta tersendiri, yang bertentangan dengan akta asli hanya
memberikan bukti di antara pihak yang turut serta dan para ahli warisnya atau orang-orang
yang mendapatkan hak dari mereka, dan tidak dapat berlaku terhadap pihak ketiga.
Pasal 1874
Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah
tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa
perantaraan seorang pejabat umum.
Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap
jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain
yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal
olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu,
dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan
pejabat yang bersangkutan.
Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut.
Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan
pembukuan termaksud.
Pasal 1874a
Jika pihak yang berkepentingan menghendaki, di luar hal termaksud dalam alinea kedua pasal
yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani, dapat juga diberi suatu
pernyataan dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang, yang
menyatakan bahwa si penanda tangan tersebut dikenalnya atau telah diperkenalkan kepadanya,
bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu
penandatanganan dilakukan di hadapan pejabat tersebut.
Dalam hal ini berlaku ketentuan alinea ketiga dan keempat dan pasal yang lalu.
Pasal 1875
Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan
kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap
seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatanganinya, ahli warisnya serta
orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan
itu.
Pasal 1876
Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan
tuntutan terhadapnya, wajib mengakui atau memungkiri tanda tangannya secara tegas, tetapi
bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan
bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan
orang yang mereka wakili.
Pasal 1877
Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau
orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan
supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.
Pasal 1878
Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau
memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya
dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis
dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau
banyaknya barang yang terutang.
Jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya
dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.
Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap surat-surat andil dalam suatu utang
obligasi, terhadap perikatan-perikatan utang yang dibuat oleh debitur dalam menjalankan
perusahaannya, dan terhadap akta-akta di bawah tangan yang dibubuhi keterangan
sebagaimana termaksud dalam Pasal 1874 alinea kedua dan Pasal 1874 a.
Pasal 1879
Jika jumlah yang disebutkan dalam akta berbeda dari jumlah yang dinyatakan dalam tanda
setuju, maka perikatan itu dianggap telah dibuat untuk jumlah yang paling kecil, walaupun akta
beserta tanda setuju itu ditulis sendiri dengan tangan orang yang mengingatkan diri, kecuali
bila dapat dibuktikan, dalam bagian mana dari keduanya telah terjadi kekeliruan.
Pasal 1880
Akta di bawah tangan, sejauh tidak dibubuhi pernyataan sebagaimana termaksud dalam pasal
1874 alinea kedua dan dalam Pasal 1874 a, tidak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga
kecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang
ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut aturan undang-undang atau sejak hari
meninggalnya si penanda tangan atau salah seorang penanda tangan; atau sejak hari
dibuktikannya adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pejabat umum;
atau sejak hari diakuinya akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang
dihadapi akta itu.
Pasal 1881
Daftar dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan bukti untuk keuntungan
pembuatnya; daftar dan surat itu merupakan bukti terhadap pembuatnya:
1.
dalam hal surat itu menyebutkan dengan tegas suatu pembayaran yang telah diterima;
2.
bila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa catatan yang telah dibuat adalah
untuk memperbaiki suatu kekurangan dalam suatu alas hak untuk kepentingan orang
yang disebutkan dalam perikatan.
Dalam segala hal lainnya, Hakim akan memperhatikannya sepanjang hal itu dianggap perlu.
Pasal 1882
Dihapus dengan S. 1827-146.
Pasal 1883
Selama di tangan seorang kreditur, catatan-catatan yang dibubuhkan pada suatu tanda alas hak
harus dipercayai, walaupun catatan-catatan itu tidak ditandatangani dan tidak diberi tanggal,
bila apa yang tertulis itu merupakan suatu pembebasan terhadap debitur.
Demikian pula catatan-catatan yang oleh seorang kreditur dibubuhkan pada salinan suatu
tanda alas hak atau suatu tanda pembayaran, asalkan salinan atau tanda pembayaran ini masih
di tangan kreditur.
Pasal 1884
Atas biaya sendiri, pemilik suatu tanda alas hak dapat mengajukan permintaan agar tanda alas
hak itu diperbarui bila karena lamanya atau suatu alasan lain tulisannya tidak dapat dibaca lagi.
Pasal 1885
Jika suatu tanda alas hak menjadi kepunyaan bersama beberapa orang, maka masing-masing
berhak menuntut supaya tanda atas hak itu disimpan di tempat netral, dan berhak menyuluh
membuat suatu salinan atau ikhtisar atas biayanya.
Pasal 1886
Pada setiap tingkat perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada Hakim, supaya pihak
lawannya diperintahkan menyerahkan surat-surat kepunyaan kedua belah pihak yang
menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan.
Pasal 1887
Tongkat-tongkat berkelar yang sesuai dengan pasangannya, jika digunakan di antara orangorang yang biasa menggunakannya untuk membuktikan penyerahan atau penerimaan barang
dalam jual beli secara kecil-kecilan.
Pasal 1888
Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada,
maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai
dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.
Pasal 1889
Bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti,
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1.
salinan pertama (gross) memberikan bukti yang sama dengan akta asli; demikian pula
halnya salinan yang dibuat atas perintah Hakim di hadapan kedua belah pihak atau
setelah kedua pihak ini dipanggil secara sah sebagaimana juga yang salinan dibuat di
hadapan kedua belah pihak dengan persetujuan mereka;
2.
salinan yang dibuat sesudah pengeluaran salinan pertama tanpa perantaraan Hakim atau
tanpa persetujuan kedua belah pihak entah oleh Notaris yang di hadapannya akta itu
dibuat, atau oleh seorang penggantinya ataupun oleh pegawai yang karena jabatannya
menyimpan akta asli (minut) dan berwenang untuk memberikan salinan-salinan, dapat
diterima Hakim sebagai bukti sempurna bila akta asli telah hilang;
3.
bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang
dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai
umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak
dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis;
4.
salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan, menurut keadaan,
dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis.
Pasal 1890
Penyalinan suatu akta dalam daftar umum hanya dapat memberikan bukti permulaan tertulis.
Pasal 1891
Akta pengakuan membebaskan seseorang dari kewajiban untuk menunjukkan tanda alas hak
yang asli, asal dari akta itu cukup jelas isi alas hak tersebut.
Pasal 1892
Suatu akta yang menetapkan atau menguatkan suatu perikatan yang terhadapnya dapat
diajukan tuntutan untuk pembatalan atau penghapusan berdasarkan undang-undang, hanya
mempunyai kekuatan hukum bila akta itu memuat isi pokok perikatan tersebut, alasan-alasan
yang menyebabkan dapat dituntut pembatalannya, dan maksud untuk memperbaiki cacat-cacat
yang sedianya dapat menjadi dasar tuntutan itu.
Jika tidak ada akta penetapan atau penguatan, maka cukuplah perikatan itu dilaksanakan secara
sukarela, setelah saat perikatan itu sedianya dapat ditetapkan atau dikuatkan secara sah.
Pembenaran, penguatan atau pelaksanaan suatu perikatan secara sukarela dalam bentuk
daripada saat yang diharuskan oleh undang-undang, dianggap sebagai suatu pelepasan upaya
pembuktian serta tangkisan-tangkisan (eksepsi) yang sedianya dapat diajukan terhadap akta itu;
namun hal itu tidak mengurangi hak-hak pihak ketiga.
Pasal 1893
Seorang pemberi hibah tidak dapat menghapuskan suatu cacat-cacat bentuk penghibah itu
dengan membuat suatu akta pembenaran; penghibahan itu, agar sah, harus diulangi dalam
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
Pasal 1894
Pembenaran, penguatan atau pelaksanaan secara sukarela suatu penghibahan oleh ahli waris
atau oleh mereka yang mendapatkan hak dan pemberi hibah setelah pemberi hibah ini
meninggal, menghapuskan hak mereka untuk mengajukan tuntutan berdasarkan cacat dari
bentuk penghibahan itu.
BAB III
PEMBUKTIAN DENGAN SAKSI-SAKSI
Pasal 1895
Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh
undang-undang.
Pasal 1896
Dihapus dengan S. 1938-276.
Pasal 1900
Dihapus dengan S. 1938-276.
Pasal 1901
Dihapus dengan S. 1938-276.
Pasal 1902
Dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian dengan tulisan, diperkenankan
pembuktian dengan saksi, bila ada suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian
tidak diperkenankan selain dengan tulisan.
Yang dinamakan bukti permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang
terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya
membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan
itu.
Pasal 1903
Dihapus dengan S. 1938- 276.
Pasal 1904
Dalam pembuktian dengan saksi-saksi, harus diindahkan ketentuan-ketentuan berikut.
Pasal 1905
Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh
dipercaya.
Pasal 1906
Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain,
dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena
mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas
untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu.
Pasal 1907
Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.
Pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu
kesaksian.
Pasal 1908
Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada
kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan
apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya
telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara
begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja
yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.
Pasal 1909
Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim.
Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian;
1.
siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedarah dalam garis ke samping derajat
kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak:
2.
siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis
ke samping dalam derajat kedua dengan suami atau isteri salah satu pihak;
3.
siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undangundang untuk merahasiakan sesuatu, namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan
kepadanya karena kedudukan, pekerjaan dan jabatannya itu.
Pasal 1910
Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis Iurus, dianggap tidak
cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian.
Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:
1.
dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2.
dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk
biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3.
dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan
atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
4.
dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja. Dalam perkara-perkara ini, mereka yang
disebutkan dalam Pasal 1909 nomor 1° dan 2°, tidak berhak untuk minta dibebaskan
dan kewajiban memberikan kesaksian.
Pasal 1911
Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang
sebenarnya.
Pasal 1912
Orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang berada di bawah pengampuan karena
dungu, gila atau mata gelap, atau orang yang atas perintah Hakim telah dimasukkan dalam
tahanan selama perkara diperiksa Pengadilan tidak dapat diterima sebagai saksi.
Hakim boleh mendengar anak yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah
pengampuan yang kadang-kadang dapat berpikir saat itu tanpa suatu penyumpahan, tetapi
keterangan mereka hanya dapat dianggap sebagai penjelasan.
Juga Hakim tidak boleh mempercayai apa yang menurut orang tak cakap itu telah didengarnya,
dilihatnya, dihadirinya dan dialaminya, biarpun itu semua disertai keterangan tentang
bagaimana ia mengetahuinya; Hakim hanya boleh menggunakannya untuk mengetahui dan
mendapatkan petunjuk-petunjuk ke arah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih lanjut
dengan upaya pembuktian biasa.
Pasal 1913
Dihapus dengan S. 1925 - 625.
Pasal 1914
Dihapus dengan S. 1926 - 570.
Pasal 1915
Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu
peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.
Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan
yang tidak berdasarkan undang-undang.
Pasal 1916
Persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan
perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang.
Persangkaan semacam itu antara lain adalah;
1.
perbuatan yang dinyatakan batal oleh undang-undang, karena perbuatan itu semata-mata
berdasarkan dari sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu
ketentuan undang-undang;
2.
pernyataan undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan
utang dari keadaan tertentu;
3.
kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan Hakim yang
memperoleh kekuatan hukum yang pasti;
4.
kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau kepada sumpah
salah satu pihak.
Pasal 1917
Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya
mengenai pokok perkara yang bersangkutan.
Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus
didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap
pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.
Pasal 1918
Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan
hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara
perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika
dapat dibuktikan sebaliknya.
Pasal 1919
Jika seseorang telah dibebaskan dari tuduhan melakukan kejahatan atau pelanggaran
terhadapnya, maka pembebasan tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara perdata ke
Pengadilan untuk menangkis tuntutan ganti rugi.
Pasal 1920
Putusan Hakim mengenai kedudukan hukum seseorang, yang dijatuhkan terhadap orang yang
menurut undang-undang berwenang untuk membantah tuntutan itu, berlaku terhadap siapa
pun.
Pasal 1921
Suatu persangkaan menurut undang-undang, membebaskan orang yang diuntungkan
persangkaan itu dan segala pembuktian lebih lanjut.
Terhadap suatu persangkaan menurut undang-undang, tidak boleh diadakan pembuktian, bila
berdasarkan persangkaan itu undang-undang menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan
tertentu atau menolak diajukannya suatu gugatan ke muka Pengadilan, kecuali bila undangundang memperbolehkan pembuktian sebaliknya, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan
mengenai sumpah di hadapan Hakim.
Pasal 1922
Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri diserahkan kepada pertimbangan
dan kewaspadaan Hakim, yang dalam hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaanpersangkaan yang lain. Persangkaan-persangkaan yang demikian hanya boleh diperhatikan, bila
undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula bila terhadap suatu
perbuatan atau suatu akta diajukan suatu bantahan dengan alasan-alasan adanya itikad buruk
atau penipuan.
Pasal 1923
Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang
Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan.
Pasal 1924
Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang
memberikannya.
Akan tetapi Hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu
diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk
membebaskan dirinya.
Pasal 1925
Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap
orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang
diberi kuasa khusus untuk itu.
Pasal 1926
Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan
bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang
terjadi.
Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan
hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.
Pasal 1927
Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk
pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan.
Pasal 1928
Dalam hal yang disebut pada penutup pasal yang lalu, Hakimlah yang menentukan kekuatan
mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dikemukakan di luar sidang
pengadilan.
Pasal 1929
Ada dua macam sumpah dihadapan Hakim:
1.
sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk
pemutusan suatu perkara; sumpah itu disebut sumpah pemutus;
2.
sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatan kepada salah satu pihak.
Pasal 1930
Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam persengketaan apa pun juga, kecuali dalam hal
kedua belah pihak tidak mengadakan suatu perdamaian atau dalam hal pengakuan mereka
tidak boleh diperhatikan.
Sumpah pemutus dapat diperintahkan pada setiap tingkatan perkara, bahkan dalam hal tidak
ada upaya pembuktian apa pun untuk membuktikan tuntutan atau tangkisan yang memerlukan
pengambilan sumpah itu.
Pasal 1931
Sumpah itu hanya dapat diperintahkan untuk suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri
oleh orang yang menggantungkan perkara pada sumpah itu.
Pasal 1932
Barang siapa diperintahkan mengangkat sumpah tetapi enggan mengangkatnya dan enggan
mengembalikannya, dan barang siapa memerintahkan pengangkatan sumpah dan enggan
mengangkatnya setelah sumpah itu dikembalikan kepadanya, harus dikalahkan dalam tuntutan
atau tangkisannya.
Pasal 1933
bila perbuatan yang harus dikuatkan dengan sumpah itu bukan perbuatan kedua belah pihak,
melainkan hanya perbuatan pihak yang menggantungkan pemutusan perkara pada sumpah itu,
maka sumpah tidak dapat dikembalikan.
Pasal 1934
Tiada sumpah yang dapat diperintahkan, dikembalikan atau diterima, selain oleh pihak yang
berperkara sendiri atau oleh orang yang diberi kuasa khusus untuk itu.
Pasal 1935
Barang siapa telah memerintahkan atau mengembalikan sumpah, tidak dapat mengembalikan
perbuatannya itu, jika pihak lawan sudah mengatakannya bersedia mengangkatnya.
Pasal 1936
Bila sumpah pemutus telah diangkatnya, entah oleh pihak yang diperintahkan mengangkat
sumpah itu, atau oleh pihak yang kepadanya dikembalikan sumpah itu, maka pihak lawan tidak
boleh membuktikan kepalsuan sumpah itu.
Pasal 1937
Sumpah tidak memberikan bukti selain untuk keuntungan atau untuk kerugian orang yang
telah memerintahkan atau mengembalikannya, serta para ahli warisnya atau orang-orang yang
mendapat hak dari mereka.
Pasal 1938
Namun demikian, dalam suatu perikatan tanggung-menanggung, seorang debitur yang
diperintahkan bersumpah oleh salah seorang kreditur dan mengangkat sumpahnya, hanya
dibebaskan untuk jumlah yang tidak lebih daripada bagian kreditur tersebut. Sumpah yang
diangkat oleh debitur utama, membebaskan para penanggung utang.
Pasal 1939
Sumpah yang diangkat oleh salah seorang debitur utama menguntungkan orang-orang yang
turut berutang, sedangkan sumpah yang diangkat oleh penanggung utang menguntungkan
debitur utama, jika dalam kedua hal tersebut sumpah itu telah diperintahkan atau
dikembalikan, tetapi hanya mengenai utang itu sendiri, dan bukan mengenai pokok perikatan
tanggung-menanggung atau penanggungnya.
Pasal 1940
Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk
mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat
ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.
Pasal 1941
Ia dapat berbuat demikian, hanya dalam dua hal:
1.
jika tuntutan maupun tangkisan itu tidak terbukti dengan sempurna;
2.
jika tuntutan maupun tangkisan itu tidak sama sekali tak dapat dibuktikan.
Pasal 1942
Sumpah untuk menetapkan harga barang yang dituntut tidak dapat diperintahkan oleh Hakim
kepada penggugat, kecuali bila harga itu tidak dapat ditentukan dengan cara apapun juga selain
dengan sumpah.
Bahkan dalam hal yang demikian Hakim harus menetapkan sampai sejauh mana penggugat
dapat dipercaya berdasarkan sumpahnya.
Pasal 1943
Sumpah yang diperintahkan Hakim kepada salah satu pihak yang berperkara, tak dapat
dikembalikan oleh pihak ini kepada pihak lawannya.
Pasal 1944
Sumpah harus diangkat dihadapan Hakim yang memeriksa perkaranya. Jika ada suatu halangan
yang sah yang menyebabkan hal ini tidak dapat dilaksanakan, maka majelis Pengadilan dapat
mengusahakan salah seorang Hakim anggotanya agar pergi ke rumah atau tempat kediaman
orang yang harus mengangkat sumpah untuk mengambil sumpahnya.
Jika dalam hal demikian itu rumah atau tempat kediaman itu terlalu jauh atau terletak diluar
daerah hukum majelis Pengadilan itu, maka majelis ini dapat memerintahkan pengambilan
sumpah kepada Hakim atau kepada pemerintah daerah yang di daerah hukumnya terletak
rumah atau tempat orang yang diwajibkan mengangkat sumpah.
Pasal 1945
Jika sumpah harus diangkat sendiri.
Jika ada alasan-alasan penting, Hakim boleh mengizinkan pihak yang berperkara untuk
mengangkat sumpahnya dengan perantara seseorang yang diberikan kuasa khusus untuk itu
dengan suatu akta otentik.
dalam hal demikian, surat kuasa itu harus memuat sumpah yang harus diucapkan itu secara
lengkap dan tepat.
Tidak sumpah yang boleh diangkat tanpa kehadiran pihak lawan atau sebelum pihak lawan ini
dipanggil secara sah.
BAGIAN 1
Lewat Waktu pada Umumnya
Pasal 1946
Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk
dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya
syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.
Pasal 1947
Seseorang tidak boleh melepaskan lewat waktu sebelum tiba waktunya tetapi boleh
melepaskan suatu lewat waktu yang telah diperolehnya.
Pasal 1948
Pelepasan lewat waktu dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Pelepasan secara
diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang
tidak hendak menggunakan suatu hak yang telah diperolehnya.
Pasal 1949
Barangsiapa tidak diperbolehkan memindahtangankan sesuatu, juga tidak boleh melepaskan
lewat waktu diperolehnya.
Pasal 1950
Hakim, karena jabatannya, tidak boleh mempergunakan lewat waktu.
Pasal 1951
Pada setiap tingkat pemeriksaan perkara, dapat diajukan adanya lewat waktu, bahkan pada
tingkat banding pun.
Pasal 1952
Kreditur atau orang lain yang berkepentingan dapat melawan pelepasan lewat waktu yang
dilakukan oleh debitur yang secara curang bermaksud mengurangi hak kreditur atau orang
yang lain tersebut.
Pasal 1953
Seseorang tidak dapat menggunakan lewat waktu untuk memperoleh hak milik atas barangbarang yang tidak beredar dalam perdagangan.
Pasal 1954
Pemerintah yang mewakili negara, Kepala Pemerintahan Daerah yang bertindak dalam
jabatannya, dan lembaga-lembaga umum, tunduk pada lewat waktu sama seperti orang
perseorangan, dan dapat menggunakannya dengan cara yang sama.
Pasal 1955
Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewat waktu, seseorang harus
bertindak sebagai pemilik sesuai itu dengan menguasainya secara terus-menerus dan tidak
terputus-putus, secara terbuka di hadapan umum dan secara tegas.
Pasal 1956
Perbuatan memaksa, perbuatan sewenang-wenang atau perbuatan membiarkan begitu saja,
tidaklah menimbulkan suatu besit yang dapat membuahkan lewat waktu.
Pasal 1957
Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yang membuktikan bahwa ia menguasai
sejak dulu, dianggap juga telah menguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang,
tanpa mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya.
Pasal 1958
Untuk memenuhi waktu yang diperlukan untuk lewat waktu, dapatlah seseorang menambah
waktu selama ia berkuasa dengan waktu selama berkuasanya orang yang lebih dahulu berkuasa
dari siapa ia telah memperoleh barangnya, tak peduli bagaimana ia menggantikan orang itu,
baik dengan alas hak umum maupun dengan alas hak khusus, baik dengan cuma-cuma
maupun atas beban.
Pasal 1959
Orang yang menguasai suatu barang untuk orang lain, begitu pula ahli warisnya, sekali-kali
tidak dapat memperoleh sesuatu dengan jalan lewat waktu, berapa lama pun waktu yang telah
lewat.
Demikian pula seorang penyewa, seorang penyimpan, seorang penikmat hasil, dan semua
orang lain yang memegang suatu barang berdasarkan suatu persetujuan dengan pemiliknya, tak
dapat memperoleh barang itu.
Pasal 1960
Mereka yang disebutkan dalam pasal yang lalu dapat memperoleh hak milik dengan jalan lewat
waktu, jika alas hak besit mereka telah berganti, baik karena suatu sebab yang berasal dari
pihak ketiga, maupun karena pembantahan yang mereka lakukan terhadap hak milik.
Pasal 1961
Mereka yang telah menerima suatu barang, yang diserahkan dengan atas hak yang dapat
memindahkan hak milik oleh penyewa, penyimpan dan orang-orang lain yang menguasai
barang itu berdasarkan suatu persetujuan dengan pemiliknya, dapat memperoleh barang
tersebut dengan jalan lewat waktu.
Pasal 1962
Lewat waktu dihitung menurut hari, bukan menurut jam. Lewat waktu itu diperoleh bila hari
terakhir dari jangka waktu yang diperlukan telah lewat.
BAGIAN 2
Lewat Waktu Sebagai Suatu Sarana Hukum untuk Memperoleh Sesuatu
Pasal 1963
Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau
suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh
tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.
Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh
hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.
Pasal 1964
Suatu tanda alas hak yang batal karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat digunakan
sebagai dasar suatu lewat waktu selama dua puluh tahun.
Pasal 1965
Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad
buruk, wajib membuktikannya.
Pasal 1966
Cukuplah bila pada waktu memperoleh sesuatu itu
BAGIAN 3
Lewat Waktu Sebagai Suatu Alasan untuk Dibebaskan dari Suatu Kewajiban
Pasal 1967
Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan,
hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang
menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya
tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.
Pasal 1968
Tuntutan para ahli dan pengajar dalam bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, untuk
pelajaran yang mereka berikan dalam tiap-tiap bulan atau waktu yang lebih pendek;
tuntutan para penguasa rumah penginapan dan rumah makan, untuk pemberian penginapan
serta makanan;
tuntutan para buruh yang upahnya harus dibayar dalam bentuk uang tiap-tiap kali setelah lewat
waktu yang kurang dari satu triwulan, untuk mendapat pembayaran upah mereka serta jumlah
kenaikan upah itu menurut Pasal 1602q;
semua tuntutan ini lewat waktu dengan lewatnya waktu satu tahun.
Pasal 1969
Tuntutan para dokter dan ahli obat-obatan, untuk kunjungan dalam memberikan pelayanan
kesehatan, perawatan dan pemberian obat-obatan;
tuntutan para juru sita, untuk upah mereka dalam memberitahukan akta-akta dan
melaksanakan tugas yang diperintahkan kepada mereka;
tuntutan para pengelola sekolah berasrama, untuk uang makan dan pengajaran bagi muridnya,
begitu pula tuntutan pengajar-pengajar lainnya untuk pengajaran yang mereka berikan;
tuntutan pada buruh, kecuali mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 1968, untuk pembayaran
upah mereka serta jumlah kenaikan upah itu menurut Pasal 1602 q;
semuanya lewat waktu dengan lewatnya waktu dua tahun.
Pasal 1970
Tuntutan para advokat untuk pembayaran jasa mereka dan tuntutan para pengacara untuk
pembayaran persekot dan upah mereka, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu
dengan lewatnya waktu dua tahun, terhitung sejak hari diputusnya perkara, hari tercapainya
perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, atau hari dicabutnya kuasa pengacara itu.
Dalam hal perkara yang tidak selesai, tak dapatlah mereka menuntut pembayaran persekot dan
jasa yang telah ditunggak lebih dari sepuluh tahun.
Tuntutan para Notaris untuk pembayaran persekot dan upah mereka, lewat waktu juga dengan
lewatnya waktu dua tahun, terhitung sejak hari dibuatnya akta yang bersangkutan.
Pasal 1971
Tuntutan para tukang kayu, tukang batu dan tukang lain untuk pembayaran bahan-bahan yang
mereka berikan dan upah-upah mereka;
tuntutan para pengusaha toko untuk pembayaran barang-barang yang telah mereka serahkan,
sekedar tuntutan ini mengenai pekerjaan dan penyerahan yang tidak mengenai pekerjaan tetap
debitur;
semua itu lewat waktu dengan lewatnya waktu lima tahun.
Pasal 1972
Lewat waktu yang disebutkan dalam keempat pasal yang lalu terjadi, meskipun seseorang terus
melakukan penyerahan, memberikan jasa dan menjalankan pekerjaannya. Lewat waktu itu
hanya berhenti berjalan, bila dibuat suatu pengakuan utang tertulis, atau bila lewat waktu
dicegah menurut Pasal 1979 dan 1980.
Pasal 1973
Namun demikian, orang yang kepadanya diajukan lewat waktu yang disebut dalam Pasal 1968,
1969, 1970 dan 1971, dapat menuntut supaya mereka yang menggunakan lewat waktu itu
bersumpah bahwa utang mereka benar-benar telah dibayar.
Kepada para janda dan para ahli waris, atau jika mereka yang disebut terakhir ini belum
dewasa, kepada para wali mereka, dapat diperintahkan sumpah untuk menerangkan bahwa
mereka tidak tahu tentang adanya utang yang demikian.
Pasal 1974
Para Hakim dan Pengacara tidak bertanggung jawab atas penyerahan surat-surat setelah lewat
waktu lima tahun sesudah pemutusan perkara.
Para juru sita dibebaskan dari pertanggungjawaban tentang hak itu setelah lewat waktu dua
tahun, terhitung sejak pelaksanaan kuasa atau pemberitahuan akta-akta ditugaskan kepada
mereka.
Pasal 1975
Bunga atas bunga abadi atau bunga cagak hidup; bunga atas tunjangan tahunan untuk
pemeliharaan;
harga sewa rumah dan tanah;
bunga atas utang pinjaman, dan pada umumnya segala sesuatu yang harus dibayar tiap tahun
atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek;
semua itu lewat waktu setelah lewatnya waktu lima tahun.
Pasal 1976
Lewat waktu yang diatur dalam Pasal 1968 dan seterusnya dalam bab ini, berlaku bagi anakanak yang belum dewasa dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan; hal ini tidak
mengurangi tuntutan mereka akan ganti rugi terhadap para ahli waris atau para pengampu
mereka.
Pasal 1977
Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus
di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya.
Walaupun demikian, barangsiapa kehilangan atau kecurian suatu barang, dalam jangka waktu
tiga tahun, terhitung sejak hari barang itu hilang atau dicuri itu dikembalikan pemegangnya,
tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang
yang menyerahkan barang itu kepadanya, pula tanpa mengurangi ketentuan Pasal 582.
BAGIAN 4
Sebab-sebab yang Mencegah Lewat Waktu
Pasal 1978
Lewat waktu dicegah bila pemanfaatan barang itu dirampas selama lebih dari satu tahun dari
tangan orang yang menguasainya, baik oleh pemiliknya semula maupun oleh pihak ketiga.
Pasal 1979
Lewat waktu itu dicegah pula oleh suatu peringatan, suatu gugatan, dan tiap perbuatanperbuatan berupa tuntutan hukum, masing-masing dengan pemberitahuan dalam bentuk yang
telah ditentukan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal itu atas nama pihak
yang berhak, dan disampaikan kepada orang yang berhak dicegah memperoleh lewat waktu itu.
Pasal 1980
Gugatan di muka Hakim yang tidak berkuasa, juga mencegah lewat waktu.
Pasal 1981
Namun lewat waktu tidak dicegah, bila peringatan atau gugatan dicabut atau dinyatakan batal,
entah karena penggugat menggugurkan tuntutannya, entah karena tuntutan itu dinyatakan
gugur akibat lewat waktunya.
Pasal 1982
Pengakuan akan hak seseorang yang terhadapnya lewat waktu berjalan, yang diberikan dengan
kata-kata atau dengan perbuatan oleh orang yang menguasainya atau debitur, juga mencegah
lewat waktu.
Pasal 1983
Pemberitahuan menurut Pasal 1979 kepada salah seorang debitur dalam perikatan tanggungmenanggung, atau pengakuan orang tersebut, mencegah lewat waktu terhadap para debitur
lain, bahkan pula terhadap para ahli waris mereka.
Pemberitahuan kepada ahli waris salah seorang debitur dalam perikatan tanggung
menanggung, atau pengakuan ahli waris tersebut, tidaklah mencegah lewat waktu terhadap
para ahli waris debitur lainnya, bahkan juga dalam hal suatu utang hipotek, kecuali untuk
bagian ahli waris tersebut.
Dengan pemberitahuan atau pengakuan itu maka lewat waktu terhadap para debitur lain tidak
dicegah lebih lanjut, kecuali untuk bagian ahli waris tersebut.
Untuk mencegah lewat waktu seluruh utang terhadap para debitur lainnya, perlu ada sesuatu
pemberitahuan kepada semua ahli waris atau suatu pengakuan dan semua ahli waris itu.
Pasal 1984
Pemberitahuan yang dilakukan kepada debitur utama atau pengakuan yang diberikan oleh
debitur utama mencegah lewat waktu terhadap penanggung utang.
Pasal 1985
Pencegahan lewat waktu yang dilakukan oleh salah seorang kreditur dalam suatu perikatan
tanggung menanggung berlaku bagi semua kreditur lainnya.
BAGIAN 5
Sebab-sebab yang Menangguhkan Lewat Waktu
Pasal 1986
Lewat waktu berlaku terhadap siapa saja, kecuali terhadap mereka yang dikecualikan oleh
undang-undang.
Pasal 1987
Lewat waktu tidak dapat mulai berlaku atau berlangsung terhadap anak-anak yang belum
dewasa dan orang-orang yang ada di bawah pengampuan, kecuali dalam hal-hal yang
ditentukan undang-undang.
Pasal 1988
Lewat waktu tidak dapat terjadi di antara suami istri.
Pasal 1989
Lewat waktu tidak berlaku terhadap seorang istri selama ia berada dalam status perkawinan:
1.
bila tuntutan istri tidak dapat diteruskan, kecuali setelah ia memilih akan menerima
persatuan atau akan melepaskannya;
2.
bila suami, karena menjual barang milik pribadi istri tanpa persetujuannya, harus
menanggung penjualan itu, dan tuntutan istri harus ditujukan kepada suami.
Pasal 1990
Lewat waktu tidak berjalan: terhadap piutang yang bersyarat, selama syarat ini tidak dipenuhi;
dalam hal suatu perkara untuk menanggung suatu penjualan, selama belum ada putusan untuk
menyerahkan barang yang bersangkutan kepada orang lain; terhadap suatu piutang yang baru
dapat ditagih pada hari yang telah ditentukan, selama hari itu belum tiba.
Pasal 1991
Terhadap seorang ahli waris yang telah menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk
membuat pendaftaran harta peninggalan, tidak dapat dikenakan lewat waktu mengenai
piutang-piutangnya terhadap harta peninggalan. Lewat waktu berlaku terhadap suatu warisan
yang tak terurus, meskipun tidak ada pengampu warisan itu.
Pasal 1992
Lewat waktu itu berlaku selama ahli waris masih mengadakan perundingan mengenai
warisannya.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1993
Lewat waktu yang sudah mulai berjalan sebelum Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini
diundangkan, harus diatur menurut undang-undang yang pada saat itu berlaku di Indonesia.
Namun lewat waktu demikian yang menurut perundang-undangan lama masih membutuhkan
waktu selama lebih dari tiga puluh tahun, terhitung sejak Kitab Undang-undang Hukum
Perdata ini diundangkan, akan terpenuhi dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun.
Diumumkan Dengan Maklumat,
Tanggal 30 April 1847
STAATSBLAD TAHUN 1847 NOMOR 23
Fly UP