...

LAKIP DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV.KAL SEL

by user

on
Category: Documents
11

views

Report

Comments

Transcript

LAKIP DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV.KAL SEL
LAKIP
TAHUN 2015
DAFTAR ISI
Daftar Isi
..........................................................................................
i
.................................................................................
ii
...............................................................................
iii
..........................................................................
iv
Daftar Tabel
Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
BAB I.
PENDAHULUAN
.........................................................
1
A. Latar Belakang
..........................................................
1
........................................
2
.....................................................
3
........................................
4
B. Maksud dan Tujuan
C. Dasar Hukum
D. Struktur Organisasi
E. Sistematika Penyusunan LAKIP
BAB II.
.............................
7
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ......... .
10
A. Visi dan Misi
......................................................
10
B. Tujuan
...........................................................
11
C. Sasaran
.................................................................
12
D. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan ..................
17
E. Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015
.................
21
.......................................
22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja Utama
................................
22
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program/Kegiatan
24
C. Akuntabilitas Anggaran
41
..............................................
D. Keberhasilan-keberhasilan yang dicapai
...................
43
..........................
44
....................................................................
45
E. Kendala/Hambatan Pelaksanaan
BAB IV. PENUTUP
Lampiran 1. Dokumentasi
....................................................
Lampiran 2. Capaian Kinerja
........................................................
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja
........................................................
DAFTAR TABEL
1.
Sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ..........
17
2.
Program yang dilaksanakan untuk mencapai visi misi
.................
20
3.
Indikator Kinerja Utama
............................................................
20
4.
Skala nilai peringkat kinerja (Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010)…
23
5.
Penetapan Kinerja Indikator Kinerja Utama
..................................
24
6.
Capaian Indikator sasaran meningkatkan pelayanan pelatihan kerja ...
24
7.
Perbandingan realisasi sasaran meningkatkan pelayanan pelatihan
Kerja tahun 2014 dan tahun 2015 .........................................................
25
Capaian Indikator sasaran meningkatkan pelayanan penempatan tenaga
kerja dan perluasan kerja ...........................................................
26
Perbandingan realisasi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja
dan perluasan kerja tahun 2014 dan tahun 2015
..........................
27
8.
9.
10. Realisasi sasaran meningkatkan sarana hubungan industrial
.........
28
11. Perbandingan realisasi meningkatkan sarana hubungan industrial tahun
2014 dan tahun 2015...............................................................................
29
12. Capaian indikator sasaran Mediasi penyelesaian kasus perselisihan
hubungan industrial...............................................................................
30
13. Perbandingan Realiasasi Kinerja Sasaran Mediasi penyelesaian kasus
perselisihan hubungan industrial Tahun 2014 dan Tahun 2015 .......
31
14. Capaian indikator sasaran meningkatkan kesejahteraan pekerja
.....
32
15. Perbandingan Realiasasi Kinerja Sasaran Meningkatkan kesejahteraan
Pekerja
.........................................................................................
33
16. Capaian indikator sasaran meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
.............................................................................
33
17. Perbandingan
Realiasasi
Ketenagakerjaan
Tahun
meningkatkan
kepesertaan
BPJS
2014
danTahun
2015
.....................................................
33
18. Capaian indikator sasaran meningkatkan sistem manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) ..................................................................
34
19. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan sistem manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Perbandingan Realiasasi Kinerja
Sasaran Meningkatkan kepesertaan Tahun 2014 dan Tahun 2015 .....
36
20. Terpenuhinya aspek legalitas dalam penyediaan tanah untuk program
pembangunan ketransmigrasian
.........................................
36
21. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terpenuhinya aspek legalitas
dalam penyediaan tanah untuk program pembangunan ketransmigrasian
Tahun 2014 dan Tahun 2015....................................................................... 38
22. Capaian indikator sasaran Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
transmigran
............................................................................
38
23. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat transmigran Tahun 2014 dan Tahun 2015 .....................
39
24. Capaian indikator sasaran Peningkatan Citra Pembangunan
Ketransmigrasian
......................................................................
39
25. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Peningkatan Citra Pembangunan
Ketransmigrasian Tahun 2014 dan Tahun 2015 ..............................
40
26. Capaian indikator sasaran Peningkatan Pendapatan Transmigrans melalui
pengembangan kewirausahaan
...............................................
40
27. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Peningkatan Pendapatan
Transmigrans melalui pengembangan kewirausahaan Tahun 2014 dan
tahun 2015 .......................................................................................
41
28. Rincian realisasi anggaran APBD tahun 2015 ……………………..
42
29. Rincian realisasi Anggaran APBN Tahun 2015
42
......................
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr, Wb.
Bersama ini kami sajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015,
sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas dan mandat yang diberikan, serta laporan kinerja
pencapaian visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam periode
Tahun Anggaran 2015. LAKIP ini merupakan tahun kelima
dari pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah merupakan
media pertanggung jawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Selatan dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang dimiliki baik itu urusan wajib
(Bidang Ketenagakerjaan) maupun urusan pilihan (Bidang Ketransmigrasian)
yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggung jawaban
mengenai keberhasilan ataupun kekurangan Dinas tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran
strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Disamping itu laporan ini
juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan
hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang dibelanjakan
dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.
LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Selatan disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan
capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja SKPD.
Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana telah diketahui adalah merupakan
bagian yang integral dari kegiatan pemerintah secara keseluruhan yang secara
hierarki berpedoman dan terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJM Nasional ) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Provinsi
Kalimantan Selatan. Oleh karena itu keberhasilan maupun kekurangan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Selatan sangat ditentukan pula konsistennya pelaksanaan
program serta keharmonisan koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan
dukungan anggaran.
Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan SKPD tahun 2015
telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa
indikator kinerja yang belum tercapai. Berkenaan dengan hal ini, laporan ini
dapat menjadi bahan evaluasi agar kinerja kedepan bisa menjadi lebih
produktif, efektif dan effesien, baik dari segi aspek perencanaan,
pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
Terima kasih
Wassalam Wr. Wb
Banjarmasin, 31 Desember 2015
KEPALA DINAS,
Pembina Utama Muda
NIP. 19571202 198503 1 006
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai
perwujudan good governance dan kebijakan yang transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan. Selain itu LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan merupakan wujud dari kinerja dalam
pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran
strategis, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2011-2015 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015.
Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
adalah “Terwujudnya Tenaga kerja dan Masyarakat Transmigrasi Yang
Produktif, Berdaya saing, Mandiri dan Sejahtera”. Dalam mencapai visi
tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
melaksanakan tugas secara transparan dan akuntabel, yang berlandaskan asas
profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan.
Dalam rangka menjaga dan meningkatkan efektifitas pengelolaan
kinerja, selain melaksanakan pengukuran kinerja, juga telah dilaksanakan
review terhadap kontrak kinerja terhadap beberapa unit kerja di lingkungan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Review
meliputi dokumen dan informasi pendukung penyusunan kontrak kinerja
seperti Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi dan misi organisasi,
uraian jabatan, tugas dan fungsi, kontrak kinerja tahun sebelumnya.
Implementasi manajemen kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Selatan telah berjalan baik walaupun masih butuh banyak
penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan
kinerja organisasi lebih melejit lagi. Perbaikan peraturan atau pedoman
pelaksanaan pengelolaan kinerja juga dilakukan sehingga dapat
mengakomodasi perkembangan yang terjadi atau yang belum diatur secara
jelas. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Selatan akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga
diharapkan di masa yang akan datang menjadi organisasi sehat yang berkinerja
tinggi (healthy and high performance organization).
Hasil pengukuran secara mandiri (self assessment) menginformasikan
secara ringkas tingkat capaian kinerja atas 11 (sebelas) sasaran strategis, yang
diukur dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja. Dari 29 (dua puluh
sembilan) indikator kinerja tersebut, terdapat 21 (dua puluh satu) indikator
dengan kategori sangat tinggi, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dengan
kategori tinggi, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dengan kategori sedang,
terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori rendah.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah
satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).
LAKIP disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2015 dalam rangka melaksanakan
misi dan mencapai visi Kementerian Keuangan dan sekaligus sebagai alat
kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, serta
sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi
perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Selatan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan LAKIP
tersebut juga merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Dalam instansi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna
untuk menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan, memotivasi para
birokrat pelaksana, melakukan penyesuaian anggaran, mendorong pemerintah
agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan menuntun
perbaikan dalam pelayanan publik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2015, disusun sebagai pertanggung jawaban atas pelaksanaan
pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja
Tahun
2015.
Penetapan
kinerja
dimaksud
telah
mempertimbangkan
ketersediaan sumber daya dan dana baik dari APBD maupun sumber dana
lainnya.serta mengacu pada Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015.
B. Maksud dan Tujuan
LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Selatan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun dalam mencapai
tujuan/sasaran strategi instansi. Penyusunan LAKIP juga menjadi alat kendali
untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.
Selain itu, LAKIP menjadi salah satu alat untuk mengidentifikasi
keberhasilan, permasalahan dan solusi serta menjadi sumber untuk perbaikan
perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan
pendekatan ini, LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan
di pemerintah untuk
meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.
C. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok
a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 053 Tahun 2009 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Unit-unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Selatan;
g. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
h. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undangundang 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
i. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan RPJMD Provinsi
Kalimantan Selatan telah disempurnakan dengan Keputusan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0647/KUM/2012 tanggal 28
Desember 2012
j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
k. Peraturan Presiden RI nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinrja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri
urusan wajib dan urusan pilihan, Urusan wajib adalah urusan yang wajib
diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar
(basic service) bagi masyarakat berupa urusan bidang ketenagakerjaan,
sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan yang
diperioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait
dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (Core Competence) yang
menjadi kekhasan daerah berupa urusan bidang ketransmigrasian.
D. Struktur organisasi
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dibantu oleh kekuatan
personil berikut :
1. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) subag, yaitu :
a. Subag Program
b. Subag Keuangan
c. Subag Umum dan Kepegawaian
2. Bidang PKP, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :
a. Seksi Pelatihan Produktivitas Kerja dan Sertifikasi
b. Seksi Penyaluran dan Penempatan TK dan PK
c. Seksi Pengembangan dan Perluasan Kerja
3. Bidang HIPK dan Was, terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :
a. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial
b. Seksi Pengaturan Syarat-syarat Kerja
c. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
4. Bidang P4 Trans terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :
a. Seksi Pemberdayaan SD Kawasan Transmigrasi
b. Seksi Fasilitasi Pemb. Permukiman & Kemitraan
c. Seksi Fasilitasi Perpind. & Penempatan Trans
5. Bidang P2MKT terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu :
a. Seksi Pengembangan Masyarakat dan SDM
b. Seksi Pemberdayaan Usaha Transmigrasi
c. Seksi Bina Sarana dan Prasarana Lingkungan
Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, maka
satuan organisasi terdiri dari :
1.
Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program
dan rencana kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengelola
urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan
perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian.
2.
Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan
Bidang Peningkatan Kualitas dan Penempatan mempunyai tugas
melaksanakan
pembinaan
dan
koordinasi
peningkatan
dan
pengembangan kualitas tenaga kerja, kualitas lembaga pelatihan
pemerintah maupun swasta, penyaluran dan perluasan kesempatan
kerja serta penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri
3.
Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan
mempunyai
tugas
melaksanakan
perencanaan,
koordinasi
dan
pembinaan kelembagaan hubungan industrial, pengaturan syarat-syarat
kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja, penyelesaian
perselisihan hubungan industrial pengawasan ketenagakerjaan.
4.
Bidang Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan
Transmigrasi
Bidang
Pembinaan
Transmigrasi
koordinasi
Penyiapan
mempunyai
pelaksanaan
tugas
Pemukiman
dan
melaksanakan
pemberdayaan
Penempatan
pembinaan
sumberdaya
dan
kawasan
transmigrasi, fasilitasi pembangunan permukiman dan kemitraan serta
fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi.
5.
Bidang
Pembinaan,
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Kawasan
Transmigrasi Bidang Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
koordinasi pengembangan masyarakat dan sumberdaya manusia,
pemberdayaan usaha transmigrasi dan pembinaan sarana dan prasarana
serta penyelerasian lingkungan.
6.
Unit Pelaksana Teknis
a. Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja
Balai
Hiperkes
dan
Keselamatan
Kerja
mempunyai
tugas
melaksanakan pengembangan hygiene perusahaan, ergonomic,
kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.
b. Balai Latihan Kerja
Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pendidikan
dan pelatihan keterampilan calon tenaga kerja dan pencari kerja
c. Balai Produktivitas Ketenagakerjaan
Balai
Produktivitas
melaksanakan
Ketenagakerjaan
pengembangan,
mempunyai
pengukuran
dan
tugas
pelatihan
produktivitas
7.
Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab secara
langsung kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun kelompok jabatan fungsional
tersebut adalah sebagai berikut :
- Instruktur
- Pengantar Kerja
- Pengawas Ketenagakerjaan
- Mediator Hubungan Industrial
- Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)
E. Sistematika Penyusunan LAKIP
Bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini selain
berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor
239/IX/6/8/2003
tentang
Pedoman
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga memperhatikan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja yang pelaporan
kinerja ini ditekankan pada aspek capaian manfaat dari program capaian
hasil dari kegiatan. Disamping itu juga penyusunannya menyelaraskan
dengan substansi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sistematika Penyusunan sebagai berikut :
BAB I
: PENDAHULUAN
Menjelaskan singkat tentang latar belakang, maksud dan tujuan
penyusunan, dasar hukum, tugas pokok dan fungsi, urusan yang
ditangani dan organisasi dan menjabarkan tugas pokok fungsi
atas urusan yang ditangani serta kinerja pelayanan SKPD.
BAB II : PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Memuat Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi tahun 2014, menyajikan sasaran program
dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014.
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
Pengungkapan
akuntabilitas
kinerja,
diutamakan
menitik
beratkan pada pencapaian sasaran-sasaran Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan. Pada bagian ini
disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara
sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan
permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target
kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif
yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja
organisasi
di
tahun
berikutnya
secara
berkelanjutan.
Pengungkapan akuntabilitas keuangan, disajikan pada akhir bab
ini dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran
dikaitkan dengan pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
BAB IV : PENUTUP
Berisi ringkasan dan kesimpulan yang terkait pencapaian kinerja,
dan pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan
pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, sebagaimana ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 adalah merupakan tahapan ketiga dari
pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 dan
penyusunannya telah diselaraskan dengan RPJM Nasional seperti yang
ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan RPJMD
Provinsi Kalimantan Selatan telah disempurnakan dengan Keputusan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0647/KUM/2012 tanggal 28 Desember
2012.
RPJM Provinsi Kalimantan Selatan ini telah menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis
SKPD.
Adapun visi dan misi diuraikan sebagai berikut :
A. VISI DAN MISI
Visi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum
pada Renstra 2011-2015 adalah:
“Terwujudnya Tenaga kerja dan Masyarakat Transmigrasi Yang
Produktif, Berdaya saing, Mandiri dan Sejahtera”
Penjabaran makna dari visi Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:
- Produktif mengandung makna:
Bahwa tenaga kerja dan transmigran mempunyai produktivitas yang
tinggi sehingga mampu meningkatkan produksi
- Berdaya Saing mengandung makna:
Bahwa tenaga kerja dan transmigran mampu bersaing di pasar kerja
maupun menjadi wirausaha
- Mandiri mengandung makna:
Bahwa tenaga kerja dan transmigran mampu hidup mandiri tidak
tergantung dari bantuan pemerintah
- Sejahtera mengandung makna:
Bahwa tenaga kerja dan transmigran tingkat kehidupan menjadi sejahtera
yang mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri beserta keluarga baik
kebutuhan material maupun spiritual.
Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas telah ditetapkan 4
(empat) misi yang harus dilaksanakan yaitu:
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tenaga kerja.
2. Pembinaan Hubungan Industrial, perlindungan
dan pengawasan
ketenaga kerjaan serta kesejahteraan pekerja.
3. Pembangunan kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan
daerah secara berkelanjutan.
4. Memberdayakan
transmigran
dan
penduduk
sekitarnya
menuju
masyarakat mandiri dalam rangka menunjang pembangunan daerah.
B. TUJUAN
Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak
dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :
1. Misi meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tenaga kerja, dengan
tujuan :
a. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tenaga kerja
b. Meningkatkan akses pencari kerja
2. Misi Pembinaan Hubungan Industrial, perlindungan
dan pengawasan
ketenaga kerjaan serta kesejahteraan pekerja, dengan tujuan :
a. Pengembangan Hubungan Industrial yang harmonis dan peningkatan
jaminan sosial tenaga kerja
b. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem
pengawasan ketenagakerjaan
3. Misi Pembangunan kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan
daerah secara berkelanjutan, dengan tujuan :
a. Meningkatkan kualitas kawasan transmigrasi
4. Misi Memberdayakan transmigran dan penduduk sekitarnya menuju
masyarakat mandiri dalam rangka menunjang pembangunan daerah, dengan
tujuan :
a. Meningkatkan Kapasitas SDM Masyarakat Transmigrans di Kimtrans
b. Meningkatkan kualitas, kapabilitas SDM transmigran
C. SASARAN
Mengacu Visi yang hendak dicapai dan 4 (empat) Misi yang akan
dilaksanakan tersebut diatas, maka sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai
berikut :
1. Misi Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tenaga kerja, dengan
sasaran :
a. Meningkatkan pelayanan pelatihan kerja
b. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja
2. Misi Pembinaan Hubungan Industrial, perlindungan
dan pengawasan
ketenaga kerjaan serta kesejahteraan pekerja, dengan sasaran :
a. Meningkatnya sarana hubungan industrial
b. Mediasi penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial
c. Meningkatkan kesejahteraan pekerja
d. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS
e. Meningkatkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(SMK3)
3. Misi Pembangunan kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan
daerah secara berkelanjutan, dengan sasaran :
a. Terpenuhinya aspek legalitas dalam penyediaan tanah untuk program
pembangunan ketansmigrasian
4. Misi Memberdayakan transmigran dan penduduk sekitarnya menuju
masyarakat mandiri dalam rangka menunjang pembangunan daerah, dengan
sasaran :
a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat transmigrasi
b. Peningkatan citra pembangunan ketransmigrasian
c. Peningkatan
pendapatan
transmigrans
melalui
pengembangan
kewirausahaan
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
No.
1.
Indikator
Satuan
Kinerja
Meningkatnya
Persentasi
%
pelayanan pelatihan Tenaga
Kerja
kerja
yang telah lulus
uji Kompetensi
Persentase
%
Tenaga
Kerja
yang mendapat
pelatihan
produktivitas
Persentase
%
tenaga
kerja
yang
mendapatkan
Sasaran Strategis
Kondisi
Target
Awal
Akhir 2015
0
50
100
100
50
77
2.
3.
pelatihan
kewirausahaan
Persentase
capaian
BLK
menuju bertaraf
Internasional
Meningkatnya
Persentase
pelayanan
Penduduk yang
penempatan tenaga bekerja
kerja dan perluasan
kerja
Jumlah
Angkatan Kerja
Persentase
Kelulusan BLK
yang bekerja
Persentase
Pengurangan
Pengangguran
terbuka
Persentase
Partisipasi
Angkatan Kerja
Persentase
peserta
pelatihan
kewirausahaan
yang
telah
membuka usaha
Meningkatnya
Jumlah
sarana
hubungan perusahaan yang
industrial
membentuk
LKS bipartit
Jumlah serikat
pekerja
yang
terbentuk
Jumlah
perusahaan yang
membuat
peraturan
%
10
100
%
93,18
93,38
orang
1754853
1900738
%
25
35
%
0
6.62
%
0
73.03
%
38
85
prsh
54
101
SP
260
319
Prsh
256
300
4.
Mediasi
Penyelesaian Kasus
Perselisihan
Hubungan Industrial
5.
Meningkatnya
kesejahteraan
pekerja
6.
Besaran
pekerja/buruh yang
menjadi
peserta
program BPJS
7.
Meningkatnya
Sistem Managemen
Keselamatan
dan
Kesehatan
Kerja
(SMK3)
perusahaan
Jumlah
perusahaan yang
membentuk
perjanjian kerja
bersama
Persentase kasus
yang
diselesaikan
dengan
perjanjian
bersama
Persentase
peningkatan
upah
Jumlah
perusahaan yang
membentuk
koperasi pekerja
Persentase
pekerja/buruh
yang
menjadi
peserta program
BPJS Ketenaga
Kerja
Persentase
perusahaan yang
telah
membentuk
Norma
Ketenagakerjaan
Persentase
perusahaan yang
telah
membentuk
SMK3
dan
P2K3
Persentase
perusahaan yang
memenuhi
Prsh
126
160
%
57
80
%
10,16
9
Prsh
66
90
%
56
75
%
82
90
%
10,8
16,2
%
72
83
8.
9.
10.
Terpenuhinya aspek
legalitas
dalam
penyediaan
tanah
untuk
program
pembangunan
ketransmigrasian
standar
lingkungan
Kerja
yang
Sehat
(sesuai
standar)
Persentase
tenaga
kerja
yang mengalami
gangguan
kesehatan akibat
kerja
Jumlah masalah
pertanahan yang
dapat
diselesaikan
%
12
1,99
%
3
4
0
3992
5
2
0
1793
6
6
Jumlah bidang Bidang
tanah
transmigrans
yang difasilitasi
pengurusan
sertifikatnya
Jumlah lembaga lembaga
non pemerintah
yang
berpartisipasi
dalam
pembangunan
transmigrasi
Peningkatan derajat Tumbuh
jiwa
kesehatan
kembangnya
masyarakat
peran aktif dan
transmigrasi
perilaku hidup
sehat
masyarakat
transmigrans
Meningkatnya citra Terpilihnya
org
pembangunan
Pembina
ketransmigrasian
Kimtrans
dan
Transmigrans
Teladan
yang
memenuhi
kriteria
11. Peningkatan
Persentase
%
60
pendapatan
transmigrans
transmigrans melalui yang mendapat
pengembangan
bantuan
kewirausahaan
pelatihan atau
bimbingan
teknis
Jumlah
Klp
6
kelompok tani
dan kelompok
usaha
yang
dikembangkan
oleh
transmigrans
Tabel 1. Sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
60
6
D. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Selaras dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan dan
strategi pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian merupakan bagian
dari arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, pembangunan bidang
ekonomi dan pembangunan wilayah.
- Bidang Ketenagakerjaan
Untuk menjawab tantangan dan pencapaian sasaran penciptaan
lapangan
kerja,
penurunan
pengangguran,
khususnya
dalam
mempersiapkan sumberdaya manusia dan iklim ketenagakerjaan yang
berfungsi sebagai landasan didalam upaya pengembangan potensi
keunggulan
komparatif
dan
kompetitif
daerah
dan
peningkatan
kesejahteraan pekerja, maka dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi
yang tercipta dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan
tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata dalam sektor-sektor
pembangunan.
Sumber pertumbuhan ekonomi melalui investasi diharapkan dapat
menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
Selain investsi,
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah diharapkan juga dapat
tumbuh dan berkembang dengan sehat yang didukung oleh sumber daya
manusia agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing lebih baik.
Arah kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan yaitu :
1. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dilaksanakan
melalui program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
dengan sasaran meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing.
2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga
kerja dilaksanakan melalui program penempatan dan pemberdayaan
tenaga kerja dengan sasaran meningkatnya jumlah tenaga kerja yang
memperoleh fasilitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja.
3. Penciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim
ketenagakerjaan dilaksanakan melalui program pengembangan hubungan
idustrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja dengan sasaran
diterapkannya prinsip-prinsip hubungan industrial di tempat kerja.
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja menciptakan rasa keadilan dalam
dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
dilaksanakan
melalui
program
perlindungan
tenaga
kerja
dan
pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan sasaran
meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan di tempat kerja.
- Bidang Ketransmigrasian
Arah kebijakan dan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan,
termasuk di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan transmigrasi
dan kepulauan dan pulau kecil adalah :
1. Pemenuhan standar pelayanan minimal desa termasuk permukiman
transmigrasi sesuai dengan kondisi geografis desa;
2. Penanggulanagan
kemiskinan dan
pengembangan
usaha ekonomi
masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi
3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan dan
pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di
permukiman transmigrasi;
4. Pengembangan
ekonomi
kawasan
perdesaan
termasuk
kawasan
transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
Program yang dilaksanakan untuk mendukung visi misi merupakan
kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Program yang telah ditetapkan oleh Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai
berikut :
No
NAMA PROGRAM
1
Peningkatan Kompetensi Tenaga
Kerja dan Produktivitas
Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja
Perluasan dan Pengembangan
Kesempatan Kerja
Pengembang Hubungan Industrial
dan Peningkatan Jaminan Sosial
2
3
4
5
DANA
PENANGGUNG
JAWAB
APBN
APBD
Bid. PKP
APBN
APBD
APBN
Bid. HIPK
Tenaga Kerja
Perlindungan dan Pengembangan
6
APBD
Lembaga Ketenagakerjaan
Perlindungan Tenaga Kerja dan
7
Pengembangan Sistem Pengawasan APBN
Ketenagakerjaan)
Pembangunan Kawasan
8
APBN
Transmigrasi
Bid. P4T
Pengembangan Wilayah
9
APBD
Transmigrasi
Pengembangan Masyarakat dan
10
APBN
Kawasan Transmigrasi
Bid. P2MKT
Pengembangan Wilayah
11
APBD
Transmigrasi
Tabel 2. Program yang dilaksanakan untuk mencapai visi misi
Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Selatan adalah :
NO.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN
1
Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan
%
2
Persentase Penduduk yang bekerja
%
3
Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
%
4
Persentase Pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
%
5
Persentase Perusahaan yang melaksanakan norma ketenagakerjaan
%
6
Terpilihnya pembina kimtrans dan transmigrans teladan
org
Tabel 3. Indikator Kinerja Utama
E. Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diwujudkan secara
bertahap melalui pembangunan tahunan dengan target Kinerja utama yang
akan diukur melalui 4 indikator bersifat makro mempresentasikan tingkat
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang akan dicapai.
Rencana pembangunan tahun 2015 dituangkan dalam RKPD tahun
2015 sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). RKPD tahun 2013 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan 188.44 / 0549 / KUM / 2012 tanggal 28 Desember
2012. memuat sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2014 disertai
program-program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja Utama
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir periode
instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen
penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut
dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi
kinerja.
Hasil capaian kinerja, baik kekurangan maupun kelebihannya merupakan
hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan seluruh
komponen yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Selatan, tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi
yang melingkupinya. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah,
karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari
satu input (program, kegiatan, sumber dana), akan tetapi merupakan akumulasi,
korelasi dan sinergi antara berbagai input dan pihak-pihak yang terkait dalam
pelaksanaan kegiatan itu. Dengan demikian keberhasilan realisasi suatu
sasaran/kegiatan, tidak dapat diklaim sebagai hasil dari satu sumber dana atau
oleh satu pihak saja.
Skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang juga dipakai dalam penyusunan LAKIP
adalah :
NO
Interval Nilai Realisasi
Kriteria penilaian Realisasi
Kode
Kinerja
Kinerja
1.
91 ≤
Sangat Baik
2.
76 - 90
Tinggi
3.
66 - 75
Sedang
4.
51 - 65
Rendah
5.
≤ 50
Sangat rendah
Tabel 4. Skala nilai peringkat kinerja (Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010)
Pengukuran kinerja merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan
pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :
2015
%
Capaian Target Realisasi
%
s/d 2014
Capaian
No
Indikator
1.
Persentase tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
81,20
88,50
100
112,99
Persentase penduduk yang
bekerja
98,84
93,38
95,17
101,91
Persentase
kasus
yang
diselesaikan
dengan
perjanjian bersama (PB)
100
80,00
93,60
117,00
Persentase
pekerja/buruh
yang
menjadi
peserta
program jaminan
sosial
tenaga kerja (%)
90,73
75,00
78,14
104,19
2.
3.
4.
5.
6.
Persentase Perusahaan yang
melaksanakan
norma
ketenagakerjaan
6,55
90,00
97,31
108,12
Terpilihnya
pembina
kimtrans dan transmigrans
teladan
0
6
4
66,66
Tabel 5. Penetapan Kinerja Indikator Kinerja Utama
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program/Kegiatan
Bagian ini akan menguraikan secara ringkas evaluasi dan analisis
capaian seluruh kinerja secara umum. Penyajiannya akan diuraikan per sasaran
sebagai berikut :
Tujuan 1. Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia tenaga kerja
- Sasaran: Meningkatkan pelayanan pelatihan kerja
Diukur melalui 4 indikator sebagai berikut:
No
Indikator
2015
%
Capaian Target Realisasi
%
2014
Capaian
Persentase tenaga kerja yang
85,00
170,00
0
50,00
telah lulus uji kompetensi
2. Persentase tenaga kerja yang
100,00
mendapatkan
pelatihan 100,00 100,00 100,00
produktivitas (%)
3. Persentase tenaga kerja yang
100,00
129,87
mendapatkan
pelatihan 133,33
77,00
kewirausahaan (%)
4. Persentase capaian BLK
97,5
97,5
94,67
100
menuju bertaraf Internasional
Tabel 6. Capaian Indikator sasaran meningkatkan pelayanan pelatihan kerja
1.
% Tenaga Kerja yang telah lulus uji
kompetensi
=
=
=
% Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan
produktivitas
=
=
=
% Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan
kewirausahaan
=
=
=
∑ tenaga kerja yang ikut pelatihan
kompetensi
∑ tenaga kerja yang lulus pada
pelatihan kompetensi
558
656
X 100 %
X 100 %
85,06 %
∑ tenaga kerja yang ikut pelatihan
produktivitas
∑ tenaga kerja yang lulus pada
pelatihan produktivitas
20
20
X 100 %
X 100 %
100 %
∑ tenaga kerja yang ikut pelatihan
kewirausahaan
∑ tenaga kerja yang lulus pada
pelatihan kewirausahaan
30
30
X 100 %
X 100 %
100 %
Dari 4 (empat) indikator sasaran meningkatkan pelayanan pelatihan
kerja, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 3 (tiga) indikator dengan
kriteria sangat baik karena melampaui dari target yang dicanangkan,
sedangkan 1 (satu) indikator tinggi karena belum mampu melampaui nilai
target yang dicanangkan, hal ini karena keterbatasan jumlah instruktur yang
mempunyai kompetensi, adapun instruktur BLK yang ada sekarang rata rata
sudah memasuki usia pensiun dan kompetensinyapun masih untuk dunia kerja
terdahulu dalam arti kata kompetensinya belum terlalu memadai untuk melatih
lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Perbandingan Realisasi Meningkatkan pelayanan pelatihan kerja tahun
2014 dan tahun 2015 :
Indikator
Realisasi
2014
Realisasi
2015
1
Persentase tenaga kerja yang telah lulus
0
85,00
uji kompetensi
2
Persentase
tenaga
kerja
yang
100,00
100,00
mendapatkan pelatihan produktivitas (%)
3. Persentase
tenaga
kerja
yang
100,00
mendapatkan pelatihan kewirausahaan
100,00
(%)
4. Persentase capaian BLK menuju bertaraf
97,5
85,20
Internasional
Tabel 7.
Perbandingan realisasi sasaran meningkatkan pelayanan pelatihan
kerja tahun 2014 dan tahun 2015
Tujuan 2. Meningkatkan akses pencari kerja
- Sasaran: Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan
kerja
Diukur melalui 6 indikator sebagai berikut:
No
Indikator
1. Persentase Penduduk
yang bekerja (%)
Angkatan
2. Jumlah
kerja
3. Persentase Kelulusan
BLK yang Bekerja (%)
2015
%
Capaian
2014
Target
Realisasi
%
Capaian
102,82
93,38
95,17
101,92
107,85
1.900.738
1.968.496
103,56
175,78
35,00
47,10
134,29
Persentase
4. Pengangguran
4,83
128,85
137,06
6,62
Terbuka(%)
Persentase
5. Peningkatan Partisipasi 100,72
73,21
100,25
73,03
angkatan kerja (%)
Persentase
peserta
pelatihan
6. kewirausahaan yang 100,00
86,67
101,96
85,00
telah membuka usaha
(%)
Tabel 8. Capaian Indikator sasaran meningkatkan pelayanan penempatan
tenaga kerja dan perluasan kerja
Persentase Jumlah Penduduk yang bekerja terealisasi 95,97 % dari target
senilai 93,34 % dengan nilai absolute sebagai berikut :
% Penduduk bekerja
=
=
=
∑ Penduduk bekerja
∑ Angkatan Kerja
1.968.496
2.068.449
X 100 %
X 100 %
95,17 %
Persentase kelulusan BLK yang bekerja terealisasi 47,10 % dari target
senilai 35,00 % yang diperoleh dari nilai absolute berikut :
% Kelulusan BLK yang bekerja
∑ yang bekerja
=
=
=
∑ kelulusan BLK
309
656
47,10 %
X 100 %
X 100 %
- Persentase Pengangguran Terbuka terealisasi 4,83 % dari target 6,62 %
dengan nilai absolute sebagai berikut :
a. Persentase pengangguran terbuka tahun 2014 adalah 4,03 %
b. Persentase pengangguran terbuka tahun 2015 adalah 4,83 %
Target RPJM terhadap Persentase pengurangan pengangguran adalah
6,62 % – 6,65 % = - 0,03 %
Sehingga Persentase pengurangan pengangguran adalah
4,03 % – 4,83 % = - 0,80 %
Dari target RPJM yang menghendaki pengurangan pengangguran
sebesar 0,03 %, Kinerja SKPD sudah mampu melampaui hingga 0,80
%.
- Persentase peningikatan partisipasi angkatan kerja terealisasi 73,21 %
dari target sebesar 73,03 % dengan bilai absolut sebagai berikut :
% peningkatan partisipasi angkatan kerja
=
=
=
∑ Angkatan Kerja
∑ Penduduk yang bekerja
1.968.496
26888
X 100 %
X 100 %
73,21 %
- Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang telah membuka usaha
terealisasi 86,68 dari target senilai 85,00 % yang diperoleh dari nilai
absolute berikut :
% peserta pelatihan bekerja
=
=
=
∑ yang dapat membuka usaha
∑ yang dilatih
26
30
86,68 %
X 100 %
X 100 %
Dari 6 (enam) Indikator sasaran meningkatkan pelayanan penempatan
tenaga kerja dan perluasan kerja, seluruhnya mendapatkan kriteria sangat baik
karena melampaui dari target yang dicanangkan.
Capaian Indikator sasaran meningkatkan pelayanan penempatan tenaga
kerja dan perluasan kerja didukung oleh program Peningkatan kualitas dan
produktivitas tenaga kerja serta program perluasan dan kesempatan kerja
dengan kegiatan sebagai berikut :
- Bimtek instruktur lembaga latihan kerja
- Monitoring lembaga latihan swasta
- Pemagangan dalam negeri berbasis pengguna
- Penyelenggaraan Kegiatan Padat Karya Produktif
- Pembinaan Terapan Teknologi Padat Karya Sistem Kader
- Pengembangan Informasi Pasar Kerja
- Pengembangan Bursa Kerja
- Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi Ketenagakerjaan
- Bimbingan teknis bursa kerja online
- Pemasaran lulusan BLK
- Pembinaan dan pengembangan desa produktiv
Perbandingan realisasi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga
kerja dan perluasan kerja tahun 2014 dan tahun 2015
Indikator
1.
Persentase jumlah Penduduk yang
bekerja (%)
2.
Jumlah Angkatan kerja
3.
Persentase Kelulusan BLK Bekerja
(%)
Realisasi201
4
Realisasi
2015
92,26
95,17
2.017.754
1.968.496
56,26
47,00
Persentase
Pengurangan
4.03
4,83
Pengangguran Terbuka(%)
5. Persentase Partisipasi angkatan kerja
72,95
73,21
(%)
Persentase
peserta
pelatihan
6. kewirausahaan yang telah membuka
80,00
86,67
usaha (%)
Tabel 9. Perbandingan realisasi meningkatkan pelayanan penempatan
tenaga kerja dan perluasan kerja tahun 2014 dan tahun 2015
4.
Tujuan 3. Pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan
jaminan sosial tenaga kerja
- Sasaran: Meningkatkan sarana hubungan industrial
Diukur melalui 4 indikator sebagai berikut:
No
Indikator
%
Capaian
2014
2015
Target
Realisasi
%
Capaian
Jumlah perusahaan yang
1. membentuk LKS bipartit 166,67
164,00
162,38
101,00
(Prsh)
2. Jumlah serikat pekerja yang 112,50
281,00
88,09
319,00
terbentuk (SP)
Jumlah perusahaan yang
3. membuat
448,00
67,86
149,33
peraturan
300,00
perusahaan (Prsh)
Jumlah perusahaan yang
4. membentuk perjanjian kerja
117,00
73,79
73,13
160,00
bersama (Prsh)
Tabel 10. Realisasi sasaran meningkatkan sarana hubungan industrial
Dari 4 (empat) Indikator sasaran meningkatkan sarana hubungan
industrial, terdapat 2 (dua) indikator dengan kriteria sangat baik dan
melampaui dari target yang dicanangkan, 1 (satu) indikator dengan kriteria
tinggi dan 1 (satu) indikator dengan kriteria sedang karena belum dapat
melampaui dari target yang dicanangkan.
Adapun Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tersebut
karena kurangnya sosialisasi kepada perusahaan terhadap pembentukan serikat
pekerja dan pentingnya peraturan perusahaan yang harus di miliki oleh setiap
perusahaan. Sosialisasi kepada perusahaan kurang ini disebabkan tidak adanya
dukungan anggaran untuk melaksanakan hal tersebut. Usaha selama ini
hanyalah himbuan disetiap pertemuan dan kunjungan monitoring melalui
dinas-dinas Kabupaten/Kota, sedangkan upaya langsung melakukan himbauan
ke perusahaan tidak ada.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan terus
berupaya memberdayakan tenaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan,
yang didukung oleh berbagai kegiatan yaitu berupa kegiatan :
- Peningkatan Wawasan Dewan Pengupahan Provinsi
- Perundingan Upah Minimum Sektoral Provinsi
- Pengawasan Pelaksanaan Upah Minimum
- Pengelolaan kelembagaan dan permasyarakatan Hubungan Industrial
- Peningkatan penerapan pengupahan dan jamsostek
- kegiatan Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK
dan Penyelesaian Perselisihan HI
- Pembinaan Forum Komunikasi Tripartit Provinsi Kal Sel
- Dialog social Hubungan Industrial antar SP/SB, Pengusaha dan Pemerintah
Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Selatan dalam mendorong terbentuknya LKS Bipartit antara lain melalui TOT
Tata Cara Pembentukan LKS Bipartit di Perusahaan dan Sosialisasi
Pembentukan LKS Bipartit. Keberhasilan pembentukan LKS Bipartit tersebut
selain disebabkan oleh efektivitas kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan
oleh Ditjen PHI dan Jamsos, tentunya juga atas dukungan Dinas yang
membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota serta pihak pekerja/SP/SB
dan pengusaha/organisasi pengusaha yang semakin meningkat kesadarannya
untuk mendirikan LKS Bipartit.
Selanjutnya, terdapat hal yang lebih penting lagi untuk dilakukan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu bagaimana
agar LKS Bipartit dapat bekerja secara optimal dan dapat dirasakan manfaatnya
untuk mendukung kondisi hubungan industrial yang harmonis di perusahaan.
Selain Lembaga Kerja Sama Bipartit (LKS Bipartit), terdapat Lembaga Kerja
Sama Tripartit (LKS Tripartit) yang merupakan forum komunikasi, konsultasi
dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari
unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh dan Pemerintah.
Perbandingan Realisasi indikator sasaran meningkatkan sarana hubungan
industrial Tahun 2014 dan Tahun 2015
Indikator
Jumlah
perusahaan
yang
membentuk LKS bipartit (Prsh)
2. Jumlah serikat pekerja yang
terbentuk (SP)
Jumlah
perusahaan
yang
3. membuat peraturan perusahaan
(Prsh)
Jumlah
perusahaan
yang
4. membentuk perjanjian kerja
bersama (Prsh)
Tabel 11. Perbandingan realisasi meningkatkan
tahun 2014 dan tahun 2015
1.
Realisasi
2014
Realisasi
2015
150,00
164,00
342,00
281,00
190,00
448,00
107,00
117,00
sarana hubungan industrial
- Sasaran: Mediasi penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial
Diukur melalui 1 indikator sebagai berikut:
No
Indikator
%
Capaian
s/d 2014
2015
Target
Realisasi
%
Capaian
Persentase kasus yang
1. diselesaikan
93,60
117,00
dengan 100,00
80,00
perjanjian bersama (%)
Tabel 12. Capaian indikator sasaran Mediasi penyelesaian kasus
perselisihan hubungan industrial
- Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian kerja bersama
terealisasi 93,60 dari target senilai 80,00 % yang diperoleh dari nilai
absolute berikut :
% kasus yang diselesaikan dengan perjanjian
kerja bersama
=
=
=
∑ kasus seluruhnya – jumlah
kasus yang diserahkan ke
pengadilan
∑ kasus seluruhnya
172 - 11
172
X 100 %
X 100 %
93,60 %
Indikator sasaran mediasi penyelesaian kasus perselisihan hubungan
industrial memperoleh kriteria sangat baik dan dapat mencapai target yang
telah dicanangkan.
Dari 172 yang telah dicatatkan, hanya 11 kasus yang
berlanjut ke tingkat pengadilan, sehingga terdapat 161 kasus dapat terselesaikan
dengan baik.
Sebelas kasus yang berlanjut ke tingkat pengadilan tersebut adalah dari
berbagai kabupaten, yaitu 2 (dua) Kasus dari Kabupaten Banjar, 1 (satu) kasus
dari Kabupaten Banjarbaru, 4 (empat) kasis dari Kotamadya Banjarmasin, 1
(satu) kasus dari Kabupaten HST=1 dan 3 (tiga) kasus dari Kabupaten Tanah
Bumbu.
Upaya untuk mencapai kinerja tersebut didukung dengan program
Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga
kerja dengan kegiatan :
- Pengelolaan kelembagaan dan permasyarakatan Hubungan Industrial
- kegiatan Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan PHK
dan Penyelesaian Perselisihan HI
Perbandingan
realisasi
mediasi
penyelesaian
kasus
perselisihan
hubungan industrial Tahun 2014 dan Tahun 2015
Indikator
Realisasi
2014
Realisasi
2015
Persentase kasus yang diselesaikan
75,00
93,60
dengan perjanjian bersama (%)
Tabel 13. Perbandingan Realiasasi Kinerja Sasaran Mediasi penyelesaian
kasus perselisihan hubungan industrial Tahun 2014 dan Tahun
2015
1.
Melalui pelaku hubungan industrial yang profesional dan sarana
hubungan industrial yang berkualitas serta melalui kebijakan pemerintah yang
memberikan iklim yang kondusif bagi peningkatan perlindungan tenaga kerja
dan usaha serta perbaikan syarat-syarat kerja diharapkan dapat mewujudkan
hubungan industrial yang mendukung kelangsungan usaha dan peningkatan
kesejahteraan pekerja. Untuk itu diperlukan beberapa strategi untuk terus
meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Selatan khususnya terhadap sasaran yang belum tercapai secara
sempurna, sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas perencanaan, profesionalisme pengelolaan kegiatan
dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan kegiatan dengan
memperhatikan sumberdaya yang ada;
b. Memberikan perhatian terhadap peningkatan/pembinaan SDM di bidang
hubungan industrial guna mendukung program yang telah ditargetkan;
c. Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan pengelolaan sumber daya
(resources) yang tersedia;
d. Membangun komitmen bersama antara pihak-pihak terkait untuk
menjadikan hubungan industrial sebagai hal yang strategis dan signifikan
dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kemajuan usaha, memperluas
kesempatan
kerja
dan
mengurangi
pengangguran
serta
mengatasi
kemiskinan;
- Sasaran: Meningkatkan kesejahteraan pekerja
Diukur melalui 2 indikator sebagai berikut:
No
Indikator
%
Capaian
2014
2015
Target
Realisasi
%
Capaian
Persentase peningkatan upah
171,11
11,50
127,78
9,00
(%)
Jumlah perusahaan yang
2. membentuk koperasi pekerja
94,12
181,00
201,11
90,00
(Prsh)
Tabel 14. Capaian indikator sasaran meningkatkan kesejahteraan pekerja
1.
Dari 2 (dua) indikator sasaran meningkatkan kesejahteraan pekerja,
semuanya mendapat kriteria sangat baik, karena mampu melampaui target
yang dicanangkan.
Pencapaian kinerja dari indikator sasaran meningkatkan kesejahteraan
pekerja didukung oleh program Perlindungan dan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Pengembangan pengupahan
- Sosialisasi Upah Minimum Provinsi
Perbandingan realisasi Meningkatkan kesejahteraan pekerja Tahun 2014
dan Tahun 2015 :
Indikator
1.
Persentase peningkatan upah (%)
Realisasi
2014
Realisasi
2015
15,40
11,50
Jumlah perusahaan yang membentuk
80,00
181,00
koperasi pekerja (Prsh)
Tabel 15. Perbandingan Realiasasi Kinerja Sasaran Meningkatkan
kesejahteraan pekerja
2.
- Sasaran: Meningkatkan kepesertaan Jamsostek
Diukur melalui 1 indikator sebagai berikut:
No
Indikator
%
Capaian
2014
2015
Target Realisasi
%
Capaian
Persentase pekerja/buruh
1. yang menjadi peserta
90,73
78,14
104,19
75,00
program
BPJS
Ketenagakerjaan (%)
Tabel 16. Capaian indikator sasaran meningkatkan kepesertaan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja
Indikator sasaran meningkatkan kepesertaan Jaminan sosial tenaga kerja
memperoleh kriteria sangat baik, karena mampu melampaui target yang telah
dicanangkan.
Persentase
pekerja/buruh
yang
menjadi
peserta program
BPJS
Ketenagakerjaan terealisasi 78,14 % dari target 75,00 % diperoleh dari nilai
absolute berikut :
% pekerja/buruh yang menjadi peserta program
BPJS ketenagakerjaan
=
∑ tenaga kerja terdaftar BPJS
∑seluruh tenaga kerja
=
228203
X 100 %
X 100 %
292035
=
78,14 %
Perbandingan realisasi meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Tahun 2014 danTahun 2015
Indikator
Realisasi
2014
Realisasi
2015
Persentase pekerja/buruh yang menjadi
68,05
peserta program jaminan sosial tenaga
kerja (%)
Tabel 17. Perbandingan Realiasasi meningkatkan kepesertaan
Ketenagakerjaan Tahun 2014 danTahun 2015
1.
78,14
BPJS
Tujuan 4. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem
pengawasan ketenagakerjaan
- Sasaran: Meningkatkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3)
Diukur melalui 4 indikator sebagai berikut:
No
Indikator
Persentase
perusahaan
1. yang melaksanakan norma
ketenagakerjaan (%)
Persentase
perusahaan
2. yang telah membentuk
SMK3 dan P2K3 (%)
Persentase
perusahaan
3. yang memenuhi standar
lingkungan kerja yang
sehat (sesuai standar) (%)
4. Persentase tenaga kerja
yang mengalami gangguan
2015
%
Capaian
2014
Target
Realisasi
%
Capaian
107,89
90,00
97,31
108,12
83,44
16,20
9,56
64,51
100,21
83,00
86,50
104,22
289,00
1,99
0,01
0,50
kesehatan akibat kerja (%)
Tabel 18. Capaian indikator sasaran meningkatkan sistem manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- Persentase
perusahaan
yang
melaksanakan
norma
ketenagakerjaan
terealisasi 97,31 % dari target 90,00 % diperoleh dari nilai absolute berikut:
% perusahaan yang melaksanakan norma
ketenagakerjaan
∑ perusahaan yang melanggar
norma ketenagakerjaan
∑seluruh perusahaan
=
105
=
3899
X 100 %
X 100 %
=
2,69
%
100
=
%2,69
%
=
=
2,69 %
97,31
%
- Persentase perusahaan yang telah membentuk SMK3 dan P2K3 terealisasi
9,56 % dari target 16,20 % diperoleh dari nilai absolute berikut :
% perusahaan yang membentuk SMK3 dan
P2K3
=
=
=
∑ perusahaan yang membentuk
SMK3 dan P2K3
∑seluruh perusahaan besar
60
627
9,56 %
X 100 %
X 100 %
- Persentase Persentase perusahaan yang telah memenuhi standar lingkungan
kerja yang sehat (sesuai standar) terealisasi 86,50 % dari target 83,00 %
diperoleh dari nilai absolute berikut :
% perusahaan yang memenuhi lingkungan
kerja yang sehat (sesuai standar)
=
=
=
∑ perusahaan yang memenuhi
standar lingkungan kerja yang
sehat
∑lokasi pengujian
415
480
X 100 %
X 100 %
86,50 %
Dari 4 (empat) indikator sasaran meningkatkan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), ada 3 (tiga) indikator dengan
kriteria sangat baik dan melampaui dari target yang dicanangkan, 1 (satu)
indikator dengan kriteria tinggi dan 1 (satu) indikator dengan kriteria rendah.
Indikator kinerja yang kriterianya rendah tersebut karena perusahaan
yang membentuk SMK3 dan P2K3 adalah perusahaan dengan kategori
perusahaan besar dan tidak semua perusahaan besar menerapkan system ini,
karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi terhadap perusahaan besar
tersebut.
Sosialisasi kepada perusahaan memerlukan anggaran yang tidak
sedikit, selama ini sosialisasi belum pernah dilakukan karena keterbatasan
anggaran untuk sosialisasi.
Keberhasilan dari pencapaian indikator kinerja yang tinggi dan
melampaui target diperoleh dari program Perlindungan Tenaga Kerja dan
Pengembangan
Sistem
Pengawasan
Ketenagakerjaan
dengan
kegiatan
Pelaksanaan Bulan K3.
Untuk memperoleh data perusahaan yang memenuhi standar lingkungan
kerja yang sehat, dilakukan pemeriksaan lingkungan kerja berupa :
- Pengujian iklim kerja
- Pengujian intensitas penerangan
- Pengujian konsentrasi debu
- Pengujian pencemaran kimia
- Pengujian intensitas kebisingan
- Pengujian keselamatan kerja
Sedangkan untuk memperoleh data tenaga kerja yang mengalami
gangguan kesehatan akibat kerja dilakukan pemeriksaan kesehatan kerja
berupa:
- Pemeriksaan nilai ambang dengar (audiometri)
- Pemeriksaan fungsi paru (spirometri)
- Pemeriksaan gizi kerja (HB darah)
- Pemeriksaan kelelahan kerja
- Pemeriksaan cholinesterase darah
- Pemeriksaan kesehatan kerja umum
Perbandingan realisasi meningkatkan sistem manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2014 dan Tahun 2015
Indikator
Realisasi
2014
Realisasi
2015
Persentase
perusahaan
norma
97,31
88,00
ketenagakerjaan (%)
2. Persentase perusahaan yang telah
10,45
27,45
membentuk SMK3 dan P2K3 (%)
Persentase perusahaan yang memenuhi
3. standar lingkungan kerja yang sehat
86,50
81,50
(sesuai standar) (%)
4. Persentase tenaga kerja yang mengalami
2,00
0,01
gangguan kesehatan akibat kerja (%)
Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatkan sistem
manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Perbandingan
1.
Realiasasi Kinerja Sasaran Meningkatkan kepesertaan Tahun
2014 dan Tahun 2015
Tujuan 5. Meningkatkan kualitas kawasan transmigrasi
- Sasaran:
Terpenuhinya aspek legalitas dalam penyediaan tanah untuk
program pembangunan ketransmigrasian
Diukur melalui 3 indikator sebagai berikut :
No
Indikator
%
Capaian
2014
2015
Target
Realisasi
%
Capaian
Jumlah masalah pertanahan
1. yang dapat diselesaikan
3,00
75,00
0
4,00
(masalah)
Jumlah
bidang
tanah
yang
2. transmigran
60,47
0
3.992,00 2.414,00
difasilitasi
pengurusan
sertifikasinya (bidang)
Jumlah
lembaga
non
pemerintah
yang
3. berpartisipasi
2,00
100,00
dalam
0
2,00
pembangunan transmigrasi
(lembaga)
Tabel 20. Terpenuhinya aspek legalitas dalam penyediaan tanah untuk
program pembangunan ketransmigrasian
Dari 3 (tiga) indikator sasaran Terpenuhinya aspek legalitas dalam
penyediaan tanah untuk program pembangunan ketransmigrasian terdapat 1
(satu) indikator dengan kriteria rendah dan tidak melampaui dari target yang
dicanangkan, 1 (satu) indikator dengan kriteria sedang juga tidak dapat
melampuai dari target yang dicanangkan dan 1 (satu) indikator dengan kriteria
sangat tinggi karena mampu melampaui dari target yang dicanangkan
Indikator kinerja dengan kriteria sangat rendah yaitu indikator jumlah
bidang tanah transmigran yang difasilitasi pengurusan sertifikasinya hal ini
dikarenakan sulitnya melakukan verifikasi data obyek dan subyek tanah
transmigrasi akibat dari peralihan hak yang berganti-ganti secara ilegal serta
adanya aturan di BPN setempat yang ketat terkait dengan proses sertifikasi itu
sendiri. Selain itu adanya tumpang tindih kepemilikan lahan di lokasi
transmigrasi.
Pencapaian indikator tersebut didukung oleh program pengembangan
wilayah transmigrasi dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Monitoring dan Evaluasi Ketransmigrasian
- Pembentukan dan Pembinaan Poktan/Gapoktan
- Bimtek kewirausahaan masyarakat transmigrasi
- Promosi investasi dan kemitraan di kawasan transmigrasi
- Sosialisasi Pengembangan Transmigrasi
Jumlah masalah pertanahan yang dapat diselesaikan yaitu :
- Masalah tumpang tindih lahan usaha dan lahan cadangan yang masuk HGU
PT Sayang Heleung seluas 98 Ha dengan masayarakat (desa Marga Utama
Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu.
- Permasalahan batas desa Sei Kupang dengan desa Sangking Baru
Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru.
- Usulan rencana lokasi transmigrasi HTR yang masuk dalam hutan produksi
di desa Asam-asam Kabupaten Tanah Bumbu.
Jumlah bidang tanah transmigrasi yang dapat difasiltasi pengurusan
sertifikatnya dari target 3.992 bidang tanah realisasinya 1.488 bidang tanah.
Jumlah lembaga non pemerintah yang berpartisipasi dalam pembangunan
transmigrasi, yaitu :
- Perusahaan PT. Palma (di UPT. Siayuh Kabupaten Kotabaru)
- Perusahaan PT. PBB di UPT. Jejangkit Timur Kabupaten Barito Kuala)
Perbandingan realisasi Terpenuhinya aspek legalitas dalam penyediaan
tanah untuk program pembangunan ketransmigrasian Tahun 2014 dan Tahun
2015 :
Indikator
Realisasi
2014
Realisasi
2015
Jumlah masalah pertanahan yang dapat
3,00
0
diselesaikan (masalah)
Jumlah bidang tanah transmigran yang
2. difasilitasi pengurusan sertifikasinya
1.488,00
0
(bidang)
Jumlah lembaga non pemerintah yang
3. berpartisipasi
2,00
dalam
pembangunan
0
transmigrasi (lembaga)
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Terpenuhinya aspek
legalitas dalam penyediaan tanah untuk program pembangunan
ketransmigrasian Tahun 2014 dan Tahun 2015
1.
Tujuan 6. Meningkatkan Kapasitas SDM masyarakat transmigran di Kimtrans
- Sasaran: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat transmigran
Diukur melalui 1 indikator sebagai berikut:
No
Indikator
%
Capaian
2014
2015
Target
Realisasi
%
Capaian
Tumbuh kembangnya peran
1. aktif dan perilaku hidup
375
20,91
0
1.793,00
sehat
masyarakat
transmigrasi (jiwa)
Tabel 22. Capaian indikator sasaran Peningkatan derajat kesehatan
masyarakat transmigran
Dari 1 (satu) indikator sasaran Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
transmigran mendapat kriteria sangat tinggi karena dapat melampaui target
yang telah dicanangkan, dan capaian berbanding terbalik atau berkonotasi
positif walaupun dibawah 100 persen.
Perbandingan realisasi Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
transmigran Tahun 2014 dan Tahun 2015 :
Indikator
Realisasi
2014
Realisasi
2015
Tumbuh kembangnya peran aktif dan
4,00
perilaku hidup sehat masyarakat
0
transmigrasi (jiwa)
Tabel 23. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Peningkatan derajat
kesehatan masyarakat transmigran Tahun 2014 dan Tahun 2015
1.
Tujuan 7. Meningkatkan Kualitas Kapabilitasn SDM Transmigran
- Sasaran: Peningkatan Citra Pembangunan Ketransmigrasian
Diukur melalui 1 indikator sebagai berikut:
No
%
Capaian
2014
Indikator
2015
Target
Realisasi
%
Capaian
Terpilihnya
Pembina
1. Kimtrans dan transmigrans
4
66,67
0
6
teladan yang memenuhi
kriteria
Tabel 24. Capaian indikator sasaran Peningkatan Citra Pembangunan
Ketransmigrasian
Dari 1 (satu) indikator sasaran Peningkatan Citra Pembangunan
Ketransmigrasian mendapat kriteria sedang karena tidak dapat melampaui
target yang telah dicanangkan.
Perbandingan
realisasi
Peningkatan
Citra
Pembangunan
Ketransmigrasian Tahun 2014 dan Tahun 2015 :
Indikator
Realisasi
Realisasi
2014
2015
Terpilihnya Pembina Kimtrans dan
4,00
transmigrans teladan yang memenuhi
0
kriteria
Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Peningkatan Citra
Pembangunan Ketransmigrasian Tahun 2014 dan Tahun 2015
1.
- Sasaran: Peningkatan Pendapatan Transmigrans melalui pengembangan
kewirausahaan
Diukur melalui 2 indikator sebagai berikut:
No
2015
%
Capaian Target Realisasi
%
2014
Capaian
Indikator
Persentase transmigrans yang
1. mendapat bantuan pelatihan
80,00
133,33
0
60,00
atau bimbingan teknis (%)
Jumlah kelompok tani dan
usaha
yang
2. kelompok
4,00
66,67
0
6,00
dikembangkan
oleh
transmigrans (kelompok)
Tabel 26. Capaian indikator sasaran Peningkatan Pendapatan Transmigrans
melalui pengembangan kewirausahaan
Dari 2 (dua) indikator sasaran Peningkatan Pendapatan Transmigrans
terdapat 1 (satu) indikator dengan
melampaui target, sedangkan
kriteria sangat tinggi karena dapat
indikator yang lain dengan kriteria sedang
karena belum mampu melampaui target yang telah dicanangkan.
Perbandingan realisasi Peningkatan Pendapatan Transmigrans melalui
pengembangan kewirausahaan Tahun 2014 dan tahun 2015
Indikator
1.
Persentase
transmigrans
yang
mendapat bantuan pelatihan atau
Realisasi
2014
Realisasi
2015
0
80,00
bimbingan teknis (%)
Jumlah kelompok tani dan kelompok
4,00
usaha yang dikembangkan oleh
0
transmigrans (kelompok)
Tabel 27. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Peningkatan Pendapatan
Transmigrans melalui pengembangan kewirausahaan Tahun 2014
dan tahun 2015
2.
C. Akuntabilitas Anggaran
Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 92,34
% dari total anggaran yang dialokasikan.
Anggaran dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
di Kalimantan Selatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 mendapat
anggaran APBD dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp.
22.758.136.000,- (Dua puluh dua milliar tujuh ratus lima puluh delapan juta
seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
yang terdiri Dinas Provinsi, Balai
Produktivitas, Balai Hiperkes dan KK, Balai Latihan Kerja dengan rincian dan
realisasi anggaran, disajikan pada tabel berikut :
NO
URAIAN
1
Disnakertrans Prov. Kal Sel
2
Balai Latihan Kerja (BLK)
3
Balai Hiperkes dan KK
Balai Produktivitas
Ketenagakerjaan
4
JUMLAH
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
6,622,500,000
6,013,702,598
%
KEUANGAN
90.81
12,092,246,000
11,162,795,121
92.31
2,441,350,000
2,350,091,084
96.26
1,602,040,000
1,489,200,000
92.96
22,758,136,000
21,015,788,803
92.34
Tabel 28. Rincian realisasi anggaran APBD tahun 2015
Sedangkan alokasi dana yang bersumber dari APBN sebesar Rp.
21.860.566.000,- (Dua puluh satu milliar delapan ratus enam puluh juta lima
ratus enam puluh enam ribu rupiah) dapat terserap senilai Rp. 18.562.135.842,-
(Delapan belas milliar lima ratus enam puluh dua juta seratus tiga puluh lima
ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
NO
1
URAIAN
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
% KEU
PROGRAM PENEMPATAN DAN
PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA
6,344,766,000
2
PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI
TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS
9,152,971,000
8,847,918,700
96.67
3
PROGRAM PENGEMBANGAN H.I. DAN
PENINGKATAN JAMSOSTEK
3,887,222,000
3,343,001,625
86.00
PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN
1,345,276,000
1,257,489,850
93.47
435,781,000
358,955,941
82.37
694,550,000
492,921,500
70.97
4
5
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN
TRANSMIGRASI
4,261,848,226
67.17
6
PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT
DAN KAWASAN TRANSMIGRASI
21,860,566,000
Tabel 29.
18,562,135,842
Rincian realisasi Anggaran APBN Tahun 2015
D. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai
Beberapa keberhasilan yang telah terangkum selama tahun 2015 ini
diantaranya :
1. Telah ditetapkannya Upah Minimum Provinsi tahun 2016, dari sebelumnya
sebesar Rp. 1.870.000,- menjadi 2.085.050,- dengan kenaikan sebesar 1,5
persen, dengan setidaknya ada 8 (delapan) faktor yang menjadi
pertimbangan, yaitu : Kebutuhan Hidup Layak (KHL), inflasi, kebutuhan
ekonomi, kondisi pasar kerja, PDRB, produktivitas, upah provinsi tetangga
dan kemampuan perusahaan.
2. Telah ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten (UMK) di daerah Provinsi
Kalimantan Selatan untuk tahun 2016, yaitu :
- Kota Banjarmasin sebesar Rp. 2.105.000,-
84.91
- Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 2.100.000,- Kabupaten Kotabaru sebesar Rp. 2.200.000,3. Telah ditetapkannya Upah Minimum Sektoral (UMS) Provinsi Kalimantan
Selatan untuk tahun 2016, yaitu :
- Sektor Pertambangan Batubara Rp. 2.100.000,- Sektor Industri makanan dan minuman Rp. 2.100.000,- Sektor Perbankan Rp. 3.074.500,- Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Rp. 2.090.000,4. Dapat membebaskan 6 (enam) Warga Negara Indonesia Kalimantan Selatan
dari hukuman pancung pada tanggal 3 Juni 2015 dan dikembalikan ke
keluarganya di Kalimantan Selatan.
5. Peningkatan
kesejahteraan
transmigran
dan
pendapatan
rata-rata
transmigran melalui pemilihan transmigran teladan setiap tahun
dan
Kalimantan Selatan berhasil mendapatkan Transmigrasi Award 2015.
E. Kendala/Hambatan Pelaksanaan
1. Kendala/Hambatan Pelaksanaan
Dalam rangka merealisasikan seluruh program dan kegiatan yang telah
direncanakan SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Selatan selama tahun 2015, terdapat beberapa kendala yang
cukup berpengaruh yakni :
a. Minimnya tenaga fungsional ketenagakerjaan seperti Pengantar Kerja,
Mediator , Pengawas dan Instruktur, baik ditingkat Provinsi dan atau
Kabupaten/Kota.
b. Fasilitasi pengurusan sertifikat tanah transmigrans tidak sesuai target
dikarenakan sulitnya melakukan verifikasi data objek dan subjek
tanah transmigrans akibat dari peralihan hak yang berganti-ganti
secara illegal serta adanya aturan di BPN setempat yang ketat terkait
dengan proses sertifikasi itu sendiri.
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam
tahun 2015, telah sesuai dengan apa yang ditargetkan, bahkan terdapat
beberapa indikator-indikator kinerja yang melampaui target yang ditetapkan.
Pada penyusunan LAKIP tahun 2015 ini telah mengacu pada Penetapan
Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2015, dimana telah diselaraskan dengan Review Renstra.
Dalam penyusunan LAKIP ini merupakan hasil kerja sama yang baik
diantara seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Selatan.
Disamping itu Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun
kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 terhadap 11 (sebelas)
sasaran strategis yang diukur dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja.
Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja tersebut, terdapat 21 (dua puluh
satu)
indikator dengan kategori sangat tinggi, terdapat 3 (tiga) indikator
kinerja dengan kategori tinggi, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja dengan
kategori sedang, terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan kategori rendah.
Begitu juga dalam hal pencapaian target RPJM yaitu: Persentase
Kelulusan BLK yang Bekerja, Persentase Penduduk yang bekerja, Persentase
Pengurangan Pengangguran Terbuka dan Persentase Partisipasi Angkatan Kerja
seluruhnya menunjukkan tingkat keberhasilan kinerja yang sangat tinggi,
karena semuanya telah dapat melapaui target yang telah ditetapkan, hal ini
dapat dilihat pada capaian kinerja selama 5 (lima) tahun capaian RPJM tahun
2011-2015 yaitu :
Kinerja RPJM
Bidang
Ketenagakerjaan
Persentase
Kelulusan BLK
yang Bekerja
2011
2012
2013
2014
2015
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
93.22
26,8
93.26
29,80
93.30
10,00
93.34
56,25
93.38
1.783.8
1.812.3
1.841.3
1.870.8
1.900.7
Jumlah/Persentase
08 org 49,39 49 org 49,00 44 org / 96,10 05 org 95,97
38 org/
Penduduk yang
/70.18
/70.83
71.50
/72.17
Bekerja
Persentase
Pengurangan
6.7
5,62
6.69
4,32
6.67
3,90
6.65
6,67
6.62
Pengangguran
Terbuka
Persentase
Partisipasi
70.42 70,68 71.09 71,24 71.76 71,90 72.43 72,95 73.03
Angkatan Kerja
47,00
95,17
4,83
73,21
Dari Evaluasi dan Analisis Kinerja, terlihat bahwa kerja keras telah
dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Selatan untuk untuk memastikan peningkatan pencapaian kinerja dan
peningkatan pelayanan publik yang semakin baik. Hal ini dapat dibuktikan
dari hasil penilaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan se-Indonesia,
Kalimantan Selatan memperoleh peringkat ke 12 dari 34 Provinsi.
Fly UP