...

RISIKO BENCANA

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

RISIKO BENCANA
cover_Rev.indd, Spread 1 of 2 - Pages (4, 1) 1/17/07 5:24 PM
REPUBLIK INDONESIA
RENCANA AKSI NASIONAL
PENGURANGAN
RISIKO BENCANA
2006-2009
Dicetak oleh :
Perum Percetakan Negara RI
cover_Rev.indd, Spread 2 of 2 - Pages (2, 3) 1/17/07 5:24 PM
Indonesia
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme UNDP) adalah jaringan pembangunan global PBB yang menghubungkan keahlian dan pengetahuan
untuk membantu Indonesia memenuhi kebutuhan pembangunannya membangun masa depan
yang lebih baik. Di Indonesia, kami bekerja sebagai mitra yang dipercaya membantu pemerintah
mencari jalan keluar dari tantangan pembangunan nasional dan global. UNDP mendukung proses
pembangunan di Indonesia melalui berbagai program pengentasan kemiskinan
REPUBLIK INDONESIA
RENCANA AKSI NASIONAL
PENGURANGAN RISIKO BENCANA
2006-2009
Kerjasama antara
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
dengan
BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA
2006
KATA PENGANTAR
Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) disusun sebagai
bentuk komitmen dari Pemerintah Indonesia terhadap Resolusi PBB No.63/1999
yang ditindaklanjuti dengan Hyogo Framework for Action dan Beijing Action. Buku
ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS) dengan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB)
dan didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP).
Penyusunan buku ini bertujuan untuk mengubah paradigma dalam menangani bencana
alam, dari yang selama ini masih lebih bersifat responsif dalam menangani bencana,
menjadi suatu kegiatan yang bersifat preventif, sehingga bencana alam itu selain
mungkin dapat dicegah atau diminimalkan (mitigasi), juga risikonya dapat dikurangi
atau malah ditiadakan.
Proses penyusunan buku ini telah berjalan sejak bulan Maret 2006 dengan melibatkan
berbagai pihak baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang meliputi
departemen/lembaga terkait, perguruan tinggi, LSM, para donor dan pemerintah
daerah. Kegiatan ini dimulai dengan pengumpulan berbagai rencana kegiatan dari
semua pemangku kepentingan yang disesuaikan dengan program yang terdapat dalam
Hyogo Framework for Action 2005-2015.
Sebagai Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang pertama,
kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan, karena baru bersifat
mengumpulkan dan mengelompokkan berbagai rencana kegiatan dari semua pemangku
kepentingan dengan harapan dalam pelaksanaannya mudah untuk dikoordinasikan.
Selanjutnya ke depan akan terus disempurnakan sehingga setiap prioritas aksi
diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program
pengurangan risiko bencana (PRB) dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Terkait dengan penyusunan buku ini, pemerintah daerah diharapkan dapat
menindaklanjuti penyusunan Rencana Aksi Nasional ini dalam bentuk penyusunan
Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) baik di tingkat provinsi
maupun di tingkat kabupaten/kota.
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
i
Akhirnya Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pemangku kepentingan yang
telah mendukung tersusunnya Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana
ini, semoga buku ini dapat menjadi dokumen bersama dan dijadikan referensi dalam
pelaksanaan pengurangan risiko bencana. Untuk tetap mendukung pelaksanaan dari
RAN-PRB ini, komitmen dari semua pemangku kepentingan yang selama ini sudah
terjalin dengan baik perlu terus dipertahankan dan bila mungkin ditingkatkan.
Jakarta, Desember 2006
Staf Ahli Menteri Negara PPN Bidang Regional dan SDA
Sebagai Ketua Tim Pelaksana Pokja Pengurangan
Risiko Bencana dan Penanggulangan Konflik
Ikhwanuddin Mawardi
ii
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SAMBUTAN
Penyusunan Buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dilaksanakan
sebagai kelanjutan dari Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) Tahun 1999 yang menyerukan kepada pemerintah di setiap negara untuk menjaga
dan memperkuat realisasi Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana untuk
mendukung dan menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan.
Lebih lanjut dalam Hyogo Framework for Action 2005-2015 juga ditekankan bagi semua
negara di dunia untuk menyusun mekanisme terpadu pengurangan risiko bencana yang
didukung kelembagaan dan kapasitas sumber daya yang memadai.
Bencana alam yang terjadi dua tahun terakhir ini, seperti gempa bumi di Kabupaten
Nabire dan Kabupaten Alor, tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias
Sumatra Utara, letusan Gunung Merapi dan gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa
Tengah, tsunami di Pantai Selatan Jawa dan bencana banjir yang terjadi akhir-akhir ini
di Kabupaten Langkat Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, juga turut mendorong penyusunan rencana aksi ini.
Proses penyusunan buku ini melibatkan berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun
daerah yang meliputi semua pemangku kepentingan. Proses ini harus dilakukan
mengingat Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana merupakan rencana
terpadu yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, meliputi aspek sosial, ekonomi,
dan lingkungan sekaligus supaya setiap yang terlibat merasa memilikinya sehingga akan
menjadi acuan dalam pelaksanaannya.
Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007 yang
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
iii
i
diundangkan melalui Perpres No. 19 Tahun 2006, Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
telah menjadi salah satu dari 9 prioritas Pembangunan Nasional. Hal ini selain untuk
mendukung Hyogo Framework for Action 2005-2015 yang ditindaklanjuti dengan Beijing
Action Plan untuk Kawasan Asia, juga sejalan dengan adanya perubahan paradigma
dalam mengatasi bencana alam yang lebih menekankan kepada kegiatan preventif
melalui mitigasi dan pencegahan bencana dibandingkan dengan tindakan responsif
berupa upaya tanggap darurat.
Rencana Aksi Nasional ini diharapkan menjadi langkah awal dan sekaligus mengakselerasi
proses penyusunan dan penetapan Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang saat
ini sedang dibahas bersama antara pemerintah dan lembaga legislatif.
Buku yang penyusunannya dikoordinasikan bersama Badan Koordinasi Nasional
Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) ini juga diharapkan menjadi referensi bagi semua
pemangku kepentingan dalam melaksanakan upaya mitigasi atau pengurangan risiko
bencana.
Jakarta,
Desember 2006
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
H. Paskah Suzetta
iv
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
SAMBUTAN
iii
DAFTAR ISI
v
DAFTAR SINGKATAN
vii
BAB I PENDAHULUAN
I-1
1.1. Latar Belakang
I-1
1.2. Maksud dan Tujuan
I-3
1.3. Lingkup
I-3
BAB II KONDISI KEBENCANAAN DI INDONESIA
II-1
2.1. Faktor-Faktor Penyebab Bencana
II-1
2.2. Ancaman Bencana di Indonesia
II-3
2.2.1.
Gempa Bumi dan Tsunami
II-4
2.2.2.
Letusan Gunung Berapi
II-5
2.2.3.
Banjir
II-6
2.2.4.
Tanah Longsor
II-7
2.2.5.
Kekeringan
II-7
2.2.6.
Kebakaran Hutan dan Lahan
II-8
2.2.7.
Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa
II-9
2.2.8.
Kegagalan Teknologi
II-9
2.2.9.
Kerusuhan Sosial
II-10
BAB III LANDASAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA
3.1. Landasan Global
III-1
III-1
3.1.1.
Resolusi PBB
III-1
3.1.2.
Strategi Yokohama
III-3
3.1.3.
Kerangka Aksi Hyogo
3.2. Landasan Regional
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
III-4
III-5
v
3.2.1.
Rencana Aksi Beijing
3.3. Landasan Nasional
III-6
III-6
3.3.1.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
III-7
3.3.2.
Rencana Kerja Pemerintah
III-7
BAB IV RENCANA AKSI PENGURANGAN RISIKO BENCANA
IV-1
4.1. Prioritas
IV-1
4.2. Upaya dan Rencana Aksi
IV-2
BAB V PELAKSANAAN
V-1
5.1. Mekanisme
V-1
5.2. Kelembagaan
V-1
5.3. Pendanaan
V-2
5.4. Indikator
V-2
BAB VI PENUTUP
VI-1
LAMPIRAN (MATRIKS STATUS DAN RENCANA KEGIATAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA
DI INDONESIA)
vi
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
DAFTAR SINGKATAN
ADPC
: Asian Disaster Preparedness Centre
AIDS
: Acquired Immuno-Deficiency Syndrome
AMDAL
: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APELL
: Awareness and Preparedness for Emergencies at Local Level
ASEAN
: Association of South East Asian Nations
AUSAID
: Australian Agency for International Development
AWS
: Automatic Weather Station
BAKORNAS PB
: Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana
BAKOSURTANAL
: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
BANSOS
: Bantuan Sosial
BAPPENAS
: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BGR
: Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffes
BKKBN
: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BKRK
: Bahaya, Kerentanan, Risiko dan Kapasitas
BLS
: Basic Life Support
BMG
: Badan Meteorologi dan Geofisika
BPPT
: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPS
: Badan Pusat Statistik
BRR NAD
: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam
BSB
: Brigade Siaga Bencana
CBDRM
: Community-Based Disaster Risk Management
CBFA
: Community-Based First Aid
CBRR
: Community-Based Risk Reduction
CLCC
: Creating Learning Communities for Children
CWSI
: Church World Service Indonesia
DAS
: Daerah Aliran Sungai
DCSP
: Decentralized Conflict-Sensitive Planning
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
vii
DESDM
: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
DEPDAG
: Departemen Perdagangan
DEPDAGRI
: Departemen Dalam Negeri
DEPDIKNAS
: Departemen Pendidikan Nasional
DEPHUB
: Departemen Perhubungan
DEPHUT
: Departemen Kehutanan
DEPKES
: Departemen Kesehatan
DEPKOMINFO
: Departemen Komunikasi dan Informatika
DEPKUMHAM
: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
DEPPERIN
: Departemen Perindustrian
DEP. PU
: Departemen Pekerjaan Umum
DEPSOS
: Departemen Sosial
DEPTAN
: Departemen Pertanian
DIPECHO
: Disaster Preparedness European Commission of Humanitarian
Aid Office
viii
DISTAMBEN
: Dinas Pertambangan dan Energi
DITJEN
: Direktorat Jenderal
DIY
: Daerah Istimewa Yogyakarta
DKP
: Departemen Kelautan dan Perikanan
DMIS
: Disaster Management Information System
DMP
: Disaster Management Plan
DPR
: Dewan Perwakilan Rakyat
DRM
: Disaster Risk Management
DRR
: Disaster Risk Reduction
DUMPLAP
: Dapur Umum Lapangan
DVI
: Disaster Victim Identification
DVMBG
: Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
ERTR
: Emergency Response and Transitional Recovery
FDRS
: Fire Danger Rating System
FKM
: Fakultas Kesehatan Masyarakat
GELS
: General Emergency Life Support
GIS
: Geographical Information System
GI-TEWS
: German-Indonesian Tsunami Early Warning System
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
GNRHL
: Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan
GPS
: Global Positioning System
GS
: Grand Strategy
GTZ
: Deutche Gesselschaft fur Technische Zusammeinarbeit
HFA
: Hyogo Framework for Action
HIV
: Human Immuno-deficiency Virus
HIVOS
: Humanistic Institute for Development Cooperation
HOPE
: Hospital Preparedness of Emergency and Disaster
IDEP
: Indonesian Development of Education and Permaculture
IFRC
: International Federation of Red Cross
IFSAR
: Interferometric Synthetic Aperture Radar
IIDP
: Indonesian Institute for Disaster Preparedness
INGV
: Institute Nationale Geologie en Vulcalonogie
IOTWS
: Indian Ocean Tsunami Warning System
IPTEK
: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
ISDR
: International Strategy for Disaster Reduction
ITB
: Institut Teknologi Bandung
ITS
: Institut Teknologi 10 November Surabaya
IUDMP
: Indonesian Urban Disaster Mitigation Program
JATENG
: Jawa Tengah
JATIM
: Jawa Timur
JICA
: Japan International Cooperation Agency
JSPS
: Japan Society Program for Science
KALTIM
: Kalimantan Timur
KBBM
: Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat
KEMENEG LH
: Kementerian Negara Lingkungan Hidup
KEMENEG PP
: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
KEMENKOKESRA
: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
KEPPRES
: Keputusan Presiden
KFW
: Kerjasama Keuangan Jerman
KKN
: Kuliah Kerja Nyata
KLB
: Kejadian Luar Biasa
KOMPAK
: Kerjasama Organisasi Mitigasi Bencana di Daerah Perkotaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
ix
x
KRB
: Kawasan Rawan Bencana
KSR
: Korps Sukarelawan Remaja
LAPAN
: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
LIMBAH B3
: Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
LIPI
: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPND
: Lembaga Pemerintah Non-Departemen
LSM
: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDHF
: Mitigation of Disaster on Health Facility
MPBBM
: Manajemen Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
MPBI
: Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia
NAD
: Nanggroe Aceh Darussalam
NGO
: Non-Government Organizations
NKRI
: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NSPM
: Norma, Standar, Pedoman dan Manual
NTB
: Nusa Tenggara Barat
NTT
: Nusa Tenggara Timur
NU
: Nahdlatul Ulama
OXFAM
: Oxford Committee for Famine Relief
PANSUS
: Panitia Khusus
PBB
: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDA
: Peace Trough Development Analysis
PEMDA
: Pemerintah Daerah
PEMKOT
: Pemerintah Kota
PEMPROV
: Pemerintah Provinsi
PERDA
: Peraturan Daerah
PERPRES
: Peraturan Presiden
PERTAMA
: Pengurangan Risiko Terpadu Berbasis Masyarakat
PHAST
: Participatory Hygiene and Sanitation Approach
PIKUL
: Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal
PIRBA
: Pusat Informasi Riset Bencana Alam
PK-MKL
: Penanggulangan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain
PLTA
: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PMB
: Pusat Mitigasi Bencana
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
PMI
: Palang Merah Indonesia
PMR
: Palang Merah Remaja
POLRI
: Kepolisian Republik Indonesia
PP
: Peraturan Pemerintah
PPGD
: Penanganan Penderita Gawat Darurat
PPK
: Pusat Penanggulangan Krisis
PRAMUKA
: Praja Muda Karana
PRB
: Pengurangan Risiko Bencana
PROTAP PB
: Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana
PRTMB
: Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana
PSC
: Public Safety Centre
PTT
: Pegawai Tidak Tetap
PVMBG
: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
RAN-PRB
: Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana
RAPBD
: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RISTEK
: Riset dan Teknologi
RKP
: Rencana Kerja Pemerintah
RPJM
: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMN
: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RRA
: Rapid Risk Assessment
RS
: Rumah Sakit
RUPUSDALOPS
: Ruang Pusat Pengendalian Operasi
RUU PB
: Rancangan Undang-Undang Penanganan Bencana
SAR
: Search And Rescue
SATGANA
: Satuan Siaga Bencana
SATGAS
: Satuan Tugas
SATKORLAK
: Satuan Koordinasi Pelaksana
SATLAK
: Satuan Pelaksana
SD
: Sekolah Dasar
SDA
: Sumber Daya Alam
SIBAT
: Siaga Bantuan Berbasis Masyarakat
SIPBI
: Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Indonesia
SKDPM
: Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit Menular
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
xi
SKPG
: Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
SLTA
: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP
: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SNI
: Standar Nasional Indonesia
SOP
: Standard Operating Procedure
SUMBAR
: Sumatera Barat
SPGDT
: Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
TAGANA
: Taruna Siaga Bencana
TEWS
: Tsunami Early Warning System
TNI
: Tentara Nasional Indonesia
TRC
: Tim Reaksi Cepat
TOT
: Training of Trainers
UGM
: Universitas Gadjah Mada
UNDP
: United Nations Development Programme
UNESCO
: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
UNICEF
: United Nations Children’s Fund
UN ISDR
: United Nations International Strategy for Disaster Reduction
UNOCHA
: United Nation Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs
xii
UNSYIAH
: Universitas Syiah Kuala
UNTWG
: United Nations Technical Working Group
UPN
: Universitas Pendidikan Nasional
USA
: United States of America
USAID
: United States Agency for International Development
USGS
: United States Geological Survey
UU
: Undang-Undang
VCA
: Vulnerability and Capacity Assessments
VDAP
: Volcano Disaster Assistance Program
WFP
: World Food Programme
WHO
: World Health Organization
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
PENDAHULUAN
I
1.1. Latar Belakang
Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana telah mulai muncul
pada dekade 1990-1999 yang dicanangkan sebagai Dekade Pengurangan Risiko Bencana
Internasional. Upaya untuk mengurangi risiko bencana secara sistematik membutuhkan
pemahaman dan komitmen bersama dari semua pihak terkait terutama para pembuat
keputusan (decision makers).
Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi Nomor
63 tahun 1999 menyerukan kepada Pemerintah di setiap negara untuk menyusun dan
melaksanakan Rencana Aksi Pengurangan risiko Bencana Nasional untuk mendukung dan
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara
yang memiliki banyak wilayah yang rawan bencana, Indonesia sangat berkepentingan
untuk menyusun Dokumen Rencana Aksi seperti diserukan oleh Resolusi PBB tersebut.
Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for Action) 2005-2015 juga menganjurkan
seluruh negara di dunia agar menyusun mekanisme terpadu pengurangan risiko bencana
yang didukung kelembagaan dan kapasitas sumber daya yang memadai. Ketiga hal ini
belum menjadi prioritas di Indonesia. Kelembagaan penanganan bencana yang ada
belum memiliki kewenangan yang memadai dan mekanisme yang ada saat ini hanya
terbatas pada mekanisme penanganan tanggap darurat.
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disebut RAN-PRB
ini disusun secara nasional melalui proses yang melibatkan berbagai pihak terkait di
tingkat pusat dan daerah baik dari pemerintah, masyarakat maupun swasta. Proses
ini dilaksanakan karena RAN-PRB merupakan rencana terpadu yang bersifat lintas
sektor dan lintas wilayah serta meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam
implementasinya rencana ini akan disesuaikan dengan rencana pengurangan risiko
bencana pada tingkat regional dan internasional.
Masyarakat menduduki tempat penting dalam RAN-PRB karena masyarakat merupakan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
I-1
subyek, obyek sekaligus sasaran utama upaya pengurangan risiko bencana. Rencana
aksi ini berupaya mengadopsi dan memperhatikan kearifan lokal (local wisdom) dan
pengetahuan tradisional (traditional knowledge) yang ada dan berkembang dalam
masyarakat. Kedua aspek ini merupakan faktor penentu dalam keberhasilan upaya
pengurangan risiko bencana, mengingat banyaknya tradisi penanganan bencana yang
telah ada dan berkembang di masyarakat. Sebagai subyek masyarakat diharapkan dapat
aktif mengakses saluran informasi formal dan non-formal, sehingga upaya pengurangan
risiko bencana secara langsung dapat melibatkan masyarakat. Pemerintah bertugas
mempersiapkan sarana, prasarana dan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan
rencana aksi ini.
Dalam rangka menunjang dan memperkuat daya dukung setempat, sejauh memungkinkan
upaya-upaya pengurangan risiko bencana akan menggunakan dan memberdayakan
sumber daya setempat. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada sumber dana, sumber
daya alam, ketrampilan, proses-proses ekonomi dan sosial masyarakat.
Walaupun disusun dalam kerangka nasional, implementasi RAN-PRB ini juga melibatkan
para pelaku regional dan internasional. Kerjasama dalam pengurangan risiko bencana
harus dilakukan secara lintas wilayah karena pada hakekatnya bencana tidak terbatasi
oleh lingkup administratif atau kewilayahan tertentu. Kerjasama regional dan
internasional merupakan salah satu wujud pengurangan risiko bencana yang bersifat
lintas wilayah dan wujud solidaritas serta kebersamaan umat manusia.
Kesetiakawanan dan semangat kemanusiaan adalah modal dasar dalam upaya
pengurangan resiko bencana. Terkait dengan itu, upaya-upaya pengurangan resiko
bencana harus sesuai dengan kaidah-kaidah kemanusiaan internasional yang berlaku.
RAN-PRB merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Nasional dan merupakan
salah satu faktor penentu tercapainya tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan
pembangunan nasional akan sangat ditentukan oleh keberhasilan upaya pengurangan
risiko bencana. Dengan demikian sudah semestinya apabila rencana pembangunan
nasional jangka pendek, menengah maupun jangka panjang juga memperhatikan dan
memuat pertimbangan akan risiko bencana yang ada di Indonesia.
I-2
RAN-PRB juga disusun sejalan dengan perubahan paradigma penanganan bencana di
Indonesia. Ada tiga hal penting terkait dengan perubahan paradigma ini, yaitu:
1. Penanganan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi lebih
pada keseluruhan manajemen risiko
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
2. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan
wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban
pemerintah
3. Penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi
menjadi urusan bersama masyarakat
Mengingat kondisi wilayah yang rawan bencana dan perlunya melindungi warga
dari ancaman bencana, Indonesia perlu menyusun RAN-PRB yang partisipatif. Oleh
karena itulah, Rencana Aksi ini disusun dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah,
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, swasta, lembaga-lembaga internasional
dan pihak terkait lain yang bergerak dalam penanganan kebencanaan.
RAN-PRB berisi gambaran kebencanaan di Indonesia termasuk faktor-faktor penyebab
bencana dan kondisi bencana di Indonesia; landasan penyusunan rencana aksi baik
landasan di tingkat internasional, regional maupun nasional; pengurangan risiko
bencana nasional berupa prioritas, upaya dan rencana aksi; dan sebagai pelengkap
dicantumkan pula mekanisme dan sumber pendanaan bagi pelaksanaan RAN-PRB.
1.2. Maksud dan Tujuan
Rencana Aksi ini disusun dengan landasan kuat dan sistematik sebagai pedoman dan
informasi bagi para pengambil keputusan dalam membuat komitmen pada program
prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah.
Tujuan penyusunan rencana aksi ini adalah untuk mendukung perumusan kebijakan
dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana, sehingga
sasaran dokumen ini lebih pada pengendalian kegiatan yang berkelanjutan, terarah
dan terpadu.
1.3. Lingkup
RAN-PRB merupakan dokumen nasional yang memuat landasan, prioritas, rencana aksi
serta mekanisme pelaksanaan dan kelembagaan penanganan bencana. Dokumen ini
mengakomodasikan kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan
terkait dan disusun melalui proses koordinasi dan partisipasi sebagaimana telah
dibakukan dalam kesepakatan Kerangka Aksi Hyogo.
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
I-3
KONDISI KEBENCANAAN
DI INDONESIA
II
Indonesia memiliki banyak wilayah yang rawan bencana, baik bencana alam maupun
bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Bencana dapat disebabkan oleh beberapa
faktor seperti kondisi geografis, geologis, iklim maupun faktor-faktor lain seperti
keragaman sosial, budaya dan politik.
2.1. Faktor-faktor Penyebab Bencana
Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alam (natural disaster) maupun oleh ulah
manusia (man-made disaster). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan bencana antara
lain:
(a)
Bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-made
hazards) yang menurut United Nations International Strategy for Disaster
Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (geological
hazards), bahaya hidrometeorologi (hydrometeorological hazards), bahaya biologi
(biological hazards), bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan
kualitas lingkungan (environmental degradation)
(b)
Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta
elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana
(c)
Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat
Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan
empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng
Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia
terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa
– Nusa Tenggara – Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran
rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi
sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir
dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
II-1
yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat
kegempaan di Amerika Serikat (Arnold, 1986).
Gempa bumi yang disebabkan karena interaksi lempeng tektonik dapat menimbulkan
gelombang pasang apabila terjadi di samudera. Dengan wilayah yang sangat dipengaruhi
oleh pergerakan lempeng tektonik ini, Indonesia sering mengalami tsunami. Tsunami
yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di
sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif lainnya (Puspito, 1994). Selama
kurun waktu 1600–2000 terdapat 105 kejadian tsunami yang 90 persen di antaranya
disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen oleh letusan gunung berapi dan 1 persen
oleh tanah longsor (Latief dkk., 2000). Wilayah pantai di Indonesia merupakan wilayah
yang rawan terjadi bencana tsunami terutama pantai barat Sumatera, pantai selatan
Pulau Jawa, pantai utara dan selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di
Maluku, pantai utara Irian Jaya dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Laut Maluku
adalah daerah yang paling rawan tsunami. Dalam kurun waktu tahun 1600–2000, di
daerah ini telah terjadi 32 tsunami yang 28 di antaranya diakibatkan oleh gempa bumi
dan 4 oleh meletusnya gunung berapi di bawah laut.
Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim yaitu panas dan
hujan dengan ciri-ciri adanya perubahan cuaca, suhu dan arah angin yang cukup
ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan
dan batuan yang relatif beragam, baik secara fisik maupun kimiawi, menghasilkan
kondisi tanah yang subur. Sebaliknya, kondisi itu dapat menimbulkan beberapa akibat
buruk bagi manusia seperti terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah
longsor, kebakaran hutan dan kekeringan. Seiring dengan berkembangnya waktu dan
meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup cenderung semakin parah
dan memicu meningkatnya jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi
(banjir, tanah longsor dan kekeringan) yang terjadi secara silih berganti di banyak
daerah di Indonesia. Pada tahun 2006 saja terjadi bencana tanah longsor dan banjir
bandang di Jember, Banjarnegara, Manado, Trenggalek dan beberapa daerah lainnya.
Meskipun pembangunan di Indonesia telah dirancang dan didesain sedemikian rupa
dengan dampak lingkungan yang minimal, proses pembangunan tetap menimbulkan
II-2
dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Pembangunan yang selama ini bertumpu
pada eksploitasi sumber daya alam (terutama dalam skala besar) menyebabkan
hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan mayarakat. Dari tahun ke
tahun sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang, sementara itu pengusahaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering
menyebabkan peningkatan risiko bencana.
Pada sisi lain laju pembangunan mengakibatkan peningkatan akses masyarakat
terhadap ilmu dan teknologi. Namun, karena kurang tepatnya kebijakan penerapan
teknologi, sering terjadi kegagalan teknologi yang berakibat fatal seperti kecelakaan
transportasi, industri dan terjadinya wabah penyakit akibat mobilisasi manusia yang
semakin tinggi.
Potensi bencana lain yang tidak kalah seriusnya adalah faktor keragaman demografi di
Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2004 mencapai 220 juta jiwa yang
terdiri dari beragam etnis, kelompok, agama dan adat-istiadat. Keragaman tersebut
merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Namun karena
pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan kebijakan dan pembangunan
ekonomi, sosial dan infrastruktur yang merata dan memadai, terjadi kesenjangan
pada beberapa aspek dan terkadang muncul kecemburuan sosial. Kondisi ini potensial
menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat yang dapat berkembang menjadi
bencana nasional.
2.2. Ancaman Bencana di Indonesia
Kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Data bencana
dari BAKORNAS PB menyebutkan bahwa antara tahun 2003-2005 telah terjadi 1.429
kejadian bencana, di mana bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang paling
sering terjadi yaitu 53,3 persen dari total kejadian bencana di Indonesia. Dari total
bencana hidrometeorologi, yang paling sering terjadi adalah banjir (34,1 persen dari
total kejadian bencana di Indonesia) diikuti oleh tanah longsor (16 persen). Meskipun
frekuensi kejadian bencana geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi)
hanya 6,4 persen, bencana ini telah menimbulkan kerusakan dan korban jiwa yang
besar, terutama akibat gempa bumi yang diikuti tsunami di Provinsi NAD dan Sumut
tanggal 26 Desember 2004 dan gempa bumi besar yang melanda Pulau Nias, Sumut
pada tanggal 28 Maret 2005.
II-3
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
2.2.1. Gempa Bumi dan Tsunami
Gempa bumi merupakan bencana alam yang relatif sering terjadi di Indonesia akibat
interaksi lempeng tektonik dan letusan gunung berapi. Interaksi lempeng tektonik
banyak terjadi di sepanjang pantai barat Sumatera yang merupakan pertemuan
lempeng Benua Asia dan Samudera Hindia; wilayah selatan Pulau Jawa dan pulau pulau
di Nusa Tenggara yang merupakan pertemuan lempeng Benua Australia dan Asia; serta
di kawasan Sulawesi dan Maluku yang merupakan efek dari pertemuan lempeng Benua
Asia dengan Samudera Pasifik. Kondisi ini membentuk jalur gempa dengan ribuan titik
pusat gempa dan ratusan gunung berapi yang rawan bencana di Indonesia.
Gempa bumi yang terjadi di laut dapat mengakibatkan terjadinya tsunami (gelombang
laut), terutama pada gempa yang terjadi di laut dalam yang diikuti deformasi bawah
laut seperti yang pernah terjadi di pantai barat Sumatera dan di pantai utara Papua.
Sementara itu letusan gunung berapi juga dapat menimbulkan gelombang pasang
seperti yang terjadi pada letusan Gunung Krakatau.
Bencana gempa bumi dan tsunami umumnya menimbulkan kerugian harta benda dan
jiwa dalam skala besar dan butuh waktu yang lama untuk melakukan rehabilitasi dan
rekonstruksi. Hal ini cukup memprihatinkan karena peristiwa yang terjadi dalam waktu
yang relatif cukup singkat dapat menghancurkan bangunan dan infrastruktur yang
merupakan hasil pembangunan selama puluhan tahun.
Tsunami yang menimbulkan kerusakan terbesar dan terluas dalam sejarah dunia terjadi
di kawasan Samudera Hindia akibat gempa bumi 8,9 Skala Richter di sekitar Pulau
Simeuleu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada tanggal 26 Desember 2004.
Tsunami ini meluluhlantakkan Kota Banda Aceh, pantai Barat Provinsi NAD serta Pulau
Nias. Pengaruh dan kerusakan juga dialami negara-negara di Kawasan Samudera Hindia
seperti Thailand, Malaysia, Andaman dan Nicobar, Srilanka bahkan sampai pantai
Afrika Timur. Untuk Provinsi NAD dan Pulau Nias (Sumatera Utara) korban meninggal
mencapai 165.862 (termasuk 37.066 orang yang dinyatakan hilang). Total kerugian
ditaksir mencapai 41 Trilyun Rupiah, belum termasuk kerugian tidak langsung seperti
gangguan pada proses produksi dan perekonomian masyarakat.
II-4
Gempa Bumi besar melanda Pulau Nias hanya berselang sekitar 3 bulan setelah dilanda
tsunami yaitu pada tanggal 28 Maret 2005. Gempa berkekuatan 8,2 Skala Richter yang
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
terjadi di laut sekitar Pulau Nias ini tidak menimbulkan tsunami tetapi menyebabkan
kerusakan yang luas di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan di Provinsi Sumatera
Utara dan Kabupaten Simeulue (Provinsi NAD). Korban jiwa di kedua provinsi tersebut
tercatat 915 orang dan sebagian besar dari Pulau Nias. Dampak lain gempa ini adalah
terjadinya penurunan tanah di Kota Singkil.
Gempa bumi berkekuatan 5,9 Skala Richter di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan
pusat gempa di Selatan Kota Yogyakarta/Kabupaten Bantul pada tangal 27 Mei 2006
telah mengakibatkan korban meninggal lebih dari 5.749 jiwa dan korban luka-luka
38.568 orang dan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal (Data BAKORNAS PB per
tanggal 15 Juni 2006). Kerugian total akibat bencana ini diperkirakan sekitar Rp. 29,2
Triliun (BAPPENAS, 2006).
2.2.2. Letusan Gunung Berapi
Sampai saat ini terdapat 129 gunung berapi yang masih aktif dan 500 tidak aktif di
Indonesia. Gunung berapi aktif yang ada di Indonesia merupakan 13 persen dari seluruh
gunung berapi aktif di dunia, 70 gunung di antaranya merupakan gunung berapi aktif
yang rawan meletus dan 15 gunung berapi kritis.
Gunung berapi ini membentuk sabuk memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali,
Nusa Tenggara pada satu rangkaian dan menerus ke arah utara sampai Laut Banda
dan bagian utara Pulau Sulawesi. Panjang rangkaian ini mencapai kurang lebih 7.000
kilometer dan di dalamnya terdapat gunung berapi dengan karakter beragam. Saat ini
lebih dari 10 persen penduduk Indonesia bermukim di kawasan rawan bencana gunung
berapi. Selama 100 tahun terakhir lebih dari 175 ribu jiwa manusia menjadi korban
letusan gunung berapi.
Indonesia berada di daerah beriklim tropis dan memiliki musim hujan dan musim
kemarau. Di samping bahaya letusan langsung berupa muntahan dan jatuhan materialmaterial atau gas beracun, dalam musim penghujan gunung berapi dapat menimbulkan
bahaya tidak langsung berupa aliran lahar atau perpindahan material vulkanik yang
membahayakan.
Salah satu gunung berapi yang paling aktif di dunia adalah Gunung Merapi. Gunung
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
II-5
berapi ini memiliki karakteristik erupsi berupa runtuhan kubah lava yang menyebabkan
bahaya aliran awan panas yang sering disebut “wedhus gembel”. Kejadian runtuhan
kubah lava ini dapat berlangsung berulang kali dalam periode yang cukup panjang
sampai beberapa bulan, sehingga perlu diamati dengan teliti dan terus-menerus,
baik melalui pengamatan visual maupun telemetri dengan pengukuran kegempaan.
Sebagai ilustrasi, sejak tangal 13 Mei sampai dengan 21 Juni 2006, Gunung Merapi
masih dalam kondisi AWAS dan belum menunjukkan penurunan aktivitas yang berarti.
Kejadian guguran awan panas terjadi ratusan kali dengan jarak luncuran mencapai
6 kilometer dan mengancam permukiman penduduk terutama di Kabupaten Sleman
(D.I. Yogyakarta) dan Kabupaten Klaten dan Magelang (Jawa Tengah). Penduduk yang
diungsikan lebih dari 17.212 jiwa dengan korban meninggal 2 orang akibat terperangkap
dalam bunker penyelamatan di Kaliadem, Cangkringan Kabupaten Sleman (Data Posko
BAKORNAS PB per tanggal 15 Juni 2006).
2.2.3. Banjir
Banjir merupakan bencana yang selalu terjadi setiap tahun di Indonesia terutama pada
musim hujan. Berdasarkan kondisi morfologinya, bencana banjir disebabkan oleh relief
bentang alam Indonesia yang sangat bervariasi dan banyaknya sungai yang mengalir
di antaranya. Banjir pada umumnya terjadi di wilayah Indonesia bagian Barat yang
menerima curah hujan lebih banyak dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian
Timur. Populasi penduduk Indonesia yang semakin padat yang dengan sendirinya
membutuhkan ruang yang memadai untuk kegiatan penunjang hidup yang semakin
meningkat secara tidak langsung merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya
banjir. Penebangan hutan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan peningkatan aliran
air permukaan yang tinggi dan tidak terkendali sehingga terjadi kerusakan lingkungan
di daerah satuan wilayah sungai. Penebangan hutan juga menyebabkan peningkatan
aliran air (run off) yang dapat menimbulkan banjir bandang seperti yang terjadi di
Kecamatan Bahorok dan Langkat (Sumatera Utara) pada tahun 2003, Kecamatan Ayah
di Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah) dan Aceh Tamiang pada akhir tahun 2006 yang
juga memakan banyak korban jiwa dan kerugian harta.
II-6
Selama tahun 2006 telah terjadi beberapa bencana besar seperti tanah longsor dan
banjir bandang di Jawa Timur di daerah Jember yang menyebabkan 92 orang meninggal
dan 8.861 orang mengungsi serta daerah Trenggalek yang menyebabkan 18 orang
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
meninggal. Di Manado (Provinsi Sulawesi Utara) juga terjadi banjir disertai tanah longsor
yang menyebabkan 27 orang meningal dengan jumlah orang yang terpaksa mengungsi
mencapai 30.000 orang. Banjir disertai tanah longsor juga melanda Sulawesi Selatan
pada bulan Juni 2006 dengan korban lebih dari 200 orang meninggal dan puluhan orang
dinyatakan hilang (data BAKORNAS PB, 23 Juni 2006).
2.2.4. Tanah Longsor
Bencana tanah longsor di Indonesia banyak terjadi di daerah yang memiliki derajat
kemiringan lereng tinggi. Bencana ini umumnya terjadi pada saat curah hujan tinggi.
Berdasarkan catatan kejadian bencana, daerah yang sangat rawan terjadi bencana
longsor adalah sepanjang pegunungan Bukit Barisan di Sumatera dan pegunungan di
Jawa dan Sulawesi dan di Nusa Tenggara. Longsor yang menimbulkan korban juga
terkadang terjadi di terowongan atau sumur pengeboran di areal pertambangan. Tanah
longsor juga terjadi setiap tahun terutama di daerah-daerah yang tanahnya tidak stabil
seperti di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Hampir sebagian besar tanah di daerah tropis bersifat mudah longsor karena tingkat
pelapukan batuan di daerah ini sangat tinggi dan komposisi tanah secara fisik didominasi
oleh material lepas dan berlapis serta potensial longsor. Kestabilan tanah ini sangat
dipengaruhi oleh kerusakan hutan penyangga yang ada di Indonesia. Karena banyaknya
penebangan di hutan penyangga, wilayah rawan bencana longsor di Indonesia semakin
bertambah. Sebagai contoh, Jawa Barat pada tahun 1990 masih memiliki hutan seluas
791.519 hektar (sekitar 22 persen dari seluruh luas provinsi ini), tetapi pada tahun
2002 tercatat tinggal 323.802 hektar (sekitar 9 persen dari luas seluruh Jawa Barat).
Tidak mengherankan bila di provinsi ini banyak terjadi bencana longsor.
Tanah longsor di Banjarnegara (Jawa Tengah) pada awal tahun 2006 telah menyebabkan
76 orang meninggal dan 44 hilang tertimbun tanah. Bencana ini juga membuat 104
rumah rusak berat dan menghancurkan areal persawahan.
2.2.5. Kekeringan
Berbeda dengan banjir dan tanah longsor yang terjadi pada musim hujan, pada musim
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
II-7
kemarau wilayah-wilayah di Indonesia terancam bencana kekeringan. Bencana ini
menjadi permasalahan serius jika menimpa daerah-daerah produsen tanaman pangan
seperti pernah terjadi di Bojonegoro di mana akibat kekeringan sawah seluas kurang
lebih 1.000 hektar tidak memperoleh pasokan air sehingga gagal panen. Hal serupa juga
terjadi di daerah Pantai Utara Jawa, di mana kekeringan menimpa daerah produksi
pangan seluas kurang lebih 12.985 hektar.
Dewasa ini kekeringan juga menyebabkan permasalahan pada penyediaan energi di
Indonesia karena menurunnya energi yang bisa dihasilkan oleh pembangkit listrik,
terutama Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang menyangga penyediaan energi
listrik terutama di wilayah Jawa-Bali. Bencana kekeringan biasanya terjadi pada musim
kemarau panjang di daerah-daerah tertentu terutama di Kawasan Timur Indonesia
seperti NTB, NTT serta beberapa wilayah di Sulawesi, Kalimantan dan Papua.
Selain menyebabkan bencana-bencana seperti disebutkan di atas, kekeringan juga
potensial menyebabkan peningkatan jumlah penderita penyakit tropis seperti malaria
dan demam berdarah.
2.2.6. Kebakaran Hutan dan Lahan
Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk bencana yang semakin sering terjadi.
Kebakaran hutan menimbulkan dampak negatif cukup besar dalam hal kerusakan
ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan
produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, menurunnya kesehatan
masyarakat dan terganggunya transportasi darat, sungai, danau, laut dan udara.
Kebakaran hutan yang cukup besar terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 dan
tahun 2006 di Pulau Kalimantan dan sebagian Sumatera. Asap yang ditimbulkan bahkan
meluas sampai ke negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.
Kondisi litologi daratan Kalimantan dan Sumatera yang terbakar pada umumnya
mengandung gambut. Gambut menjadi mudah terbakar akibat pembukaan lahan yang
tidak terkendali.
II-8
Data dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menunjukkan
bahwa kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun sejak 1998 hingga 2002 tercatat
berkisar antara 3 ribu hektar sampai 515 ribu hektar.
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Kebakaran hutan dan lahan dapat disebabkan oleh faktor alam maupun kegiatan
manusia seperti pembukaan lahan. Tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat
di sekitar hutan yang masih rendah merupakan faktor yang dapat turut menyebabkan
kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan lebih diperparah lagi oleh banyaknya
pengusaha/pemegang hak penguasaan hutan yang melakukan penebangan kayu tanpa
mengindahkan peraturan dan lingkungan.
2.2.7. Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa
Epidemi, Wabah dan Kejadian Luar Biasa merupakan ancaman yang diakibatkan oleh
menyebarnya penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah tertentu. Pada skala
besar, epidemi/wabah/KLB dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah penderita
penyakit dan korban jiwa. Beberapa wabah penyakit yang pernah terjadi di Indonesia
dan sampai sekarang masih harus terus diwaspadai antara lain demam berdarah,
malaria, flu burung, anthraks, busung lapar dan HIV/AIDS. Wabah penyakit pada
umumnya sangat sulit dibatasi penyebarannya, sehingga kejadian yang pada awalnya
merupakan kejadian lokal dalam waktu singkat bisa menjadi bencana nasional yang
banyak menimbulkan korban jiwa. Kondisi lingkungan yang buruk, perubahan iklim,
makanan dan pola hidup masyarakat yang salah merupakan beberapa faktor yang dapat
memicu terjadinya bencana ini.
2.2.8. Kegagalan Teknologi
Gagalnya sebuah sistem teknologi yang mengakibatkan terjadinya malapetaka teknologi
(technological disaster) selalu bersumber pada kesalahan sistem (system error) yang
bersumber pada desain sistem yang tidak sesuai dengan kondisi di mana sistem itu
bekerja. Hal ini terjadi karena perancangan sistem yang gagal mempertemukan sistem
teknis dan sistem sosial. Hal yang demikian sering terjadi di Indonesia dan menjadi
bencana yang mengakibatkan kerugian jiwa seperti kecelakaan transportasi (kapal laut,
pesawat udara dan kereta api), kecelakaan industri (kebocoran gas, keracunan dan
pencemaran lingkungan) dan kecelakaan rumah tangga (hubungan arus pendek listrik
dan kebakaran). Kegagalan teknologi transgenik juga merupakan salah satu ancaman
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
II-9
potensial terkait dengan posisi Indonesia sebagai pasar yang terbuka terhadap produkproduk transgenik.
Kecelakaan transportasi merupakan bencana kegagalan teknologi yang paling sering
terjadi di Indonesia dan setiap tahun tercatat rata-rata 30.000 nyawa melayang karena
bencana ini. Dengan angka ini Indonesia menempati peringkat ketiga di ASEAN.
Salah satu bencana kegagalan teknologi yang saat ini sedang berlangsung adalah
terjadinya semburan liar (blow out) sumur eksplorasi minyak di Sidoarjo, Provinsi
Jawa Timur. Semburan lumpur panas dari perut bumi ini akibat tidak terprediksinya
karakteristik lapisan batuan yang mengandung tekanan tinggi sehingga lumpur bercampur
air terus-menerus keluar ke permukaan bumi sehingga menenggelamkan perumahan,
lahan usaha, sawah dan ladang milik penduduk. Lumpur ini juga mengakibatkan
timbulnya gangguan pada distribusi barang industri akibat tutupnya pabrik yang berada
di sekitar lokasi kejadian dan terganggunya lalu lintas jalan tol Surabaya-Gempol. Jika
kecelakaan industri ini tidak dapat segera diatasi, dikhawatirkan akan terjadi kerugian
serta kerusakan lingkungan yang lebih besar.
2.2.9. Kerusuhan Sosial
Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, ras,
golongan, bahasa, agama dan etnis merupakan salah satu aset nasional yang bernilai
tinggi sekaligus merupakan kondisi yang sangat rawan. Kondisi ini sering dimanfaatkan
oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu untuk memulai terjadinya
konflik. Kerawanan terhadap konflik dalam masyarakat Indonesia diperburuk dengan
tingginya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat serta rendahnya kualitas pendidikan
masyarakat. Hal ini juga terkait dengan menurunnya rasa nasionalisme dalam
masyarakat seperti yang terjadi di beberapa daerah yang ingin melepaskan diri dari
NKRI.
Sejak awal tahun 1999 sampai beberapa tahun terakhir telah terjadi konflik vertikal dan
horizontal di beberapa daerah di Indonesia yang ditandai dengan timbulnya kerusuhan
II-10
sosial, misalnya di Kabupaten Sambas (Provinsi Kalimantan Barat), Provinsi Maluku
dan Maluku Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, Kabupaten Poso (Provinsi Sulawesi
Tengah) dan berbagai daerah lainnya. Kerusuhan sosial ini telah mengakibatkan lebih
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
dari 1 juta jiwa orang di 20 provinsi terpaksa meninggalkan kediamannya. Meskipun
saat ini masalah pengungsi sebagian besar telah teratasi, potensi berulangnya bencana
ini akibat konflik sosial baru bisa sewaktu-waktu terjadi. Kesiapan dan kewaspadaan
perlu untuk dapat mengurangi terjadinya risiko tersebut.
II-11
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
LANDASAN
PENGURANGAN RISIKO BENCANA
III
Pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Indonesia merupakan bagian dari upaya
pengurangan risiko bencana di tingkat global dan regional. Beberapa forum internasional
telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang melandasi upaya pengurangan risiko
bencana di tingkat nasional. Agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, upaya
pengurangan risiko bencana di Indonesia perlu didukung dengan landasan yang kuat
dengan mengacu pada kesepakatan-kesepakatan internasional tersebut dan peraturan
perundang-undangan di Indonesia.
3.1. Landasan Global
Kesadaran untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana pada lingkup
internasional merupakan tonggak awal sekaligus landasan bagi pelaksanaan upaya
sejenis pada lingkup yang lebih kecil. Di tingkat internasional upaya pengurangan
risiko bencana dipelopori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui beberapa Resolusi
yang menyerukan kepada dunia untuk lebih memprioritaskan upaya pengurangan risiko
bencana sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan berkelanjutan.
3.1.1. Resolusi PBB
Perhatian PBB terhadap masalah pengurangan risiko bencana dimulai dengan
dikeluarkannya resolusi dalam sidang Majelis Umum ke-2018 mengenai Bantuan dalam
Situasi Bencana Alam dan Bencana Lainnya pada tanggal 14 Desember 1971. Resolusi
ini kemudian ditindaklanjuti dengan Resolusi Nomor 46/182 tahun 1991 mengenai
Penguatan Koordinasi Bantuan Kemanusiaan PBB dalam Hal Bencana.
Pada tanggal 30 Juli 1999, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengeluarkan Resolusi nomor
63 tahun 1999 tentang Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional. Dalam resolusi
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
III-1
ini Dewan Ekonomi dan Sosial mengharapkan agar PBB memfokuskan tindakan kepada
pelaksanaan Strategi Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (International
Strategy for Disaster Reduction/ISDR). Strategi ini merupakan landasan dari kegiatankegiatan PBB dalam pengurangan risiko bencana yang sekaligus memberikan arahan
kelembagaan melalui pembentukan kelompok kerja lintas instansi-lembaga-organisasi.
Strategi pengurangan risiko bencana mencakup kegiatan-kegiatan jangka menengah
sampai jangka panjang yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sasaran utama ISDR adalah untuk: (1) mewujudkan ketahanan masyarakat terhadap
dampak bencana alam, teknologi dan lingkungan; (2) mengubah pola perlindungan
terhadap bencana menjadi manajemen risiko bencana dengan melakukan penggabungan
strategi pencegahan risiko ke dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan.
Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana dilakukan dengan tujuan:
1. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bencana alam, teknologi,
lingkungan dan bencana sosial
2. Mewujudkan komitmen pemerintah dalam mengurangi risiko bencana terhadap
manusia, kehidupan manusia, infrastruktur sosial dan ekonomi serta sumber daya
lingkungan
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan
risiko bencana melalui peningkatan kemitraan dan perluasan jaringan upaya
pengurangan risiko bencana
4. Mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat bencana
Tujuan-tujuan di atas diharapkan dapat menjadi kerangka upaya pengurangan risiko
bencana pada semua tingkatan baik untuk kepentingan lokal, nasional, regional dan
internasional.
Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB No. 63 tahun 1999 ditindaklanjuti oleh Majelis
Umum dengan mengeluarkan Resolusi Nomor 56/195 tanggal 21 Desember 2001 yang
menetapkan peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional dalam usaha
mendorong agar upaya-upaya berkelanjutan pengurangan risiko bencana menjadi
agenda tahunan negara-negara peratifikasi resolusi.
III-2
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
3.1.2. Strategi Yokohama
Strategi Yokohama ditetapkan pada tahun 1994. Dokumen ini merupakan panduan
internasional bagi upaya pengurangan risiko dan dampak bencana. Strategi Yokohama
menitikberatkan pada upaya untuk melakukan kegiatan yang sistematik untuk
menerapkan upaya pengurangan risiko bencana dalam pembangunan berkelanjutan.
Di samping itu, Strategi Yokohama juga menganjurkan dilaksanakannya upaya
untuk meningkatkan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kemampuan untuk
mengelola dan mengurangi risiko bencana. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan
yang lebih proaktif dalam memberikan informasi, motivasi dan melibatkan masyarakat
dalam segala aspek pengurangan risiko bencana. Upaya-upaya tersebut harus didukung
dengan pengalokasian dana khusus dalam anggaran pembangunan untuk mewujudkan
tujuan dari upaya pengurangan risiko bencana. Mekanisme anggaran dilakukan pada
tingkat nasional, regional maupun dalam konteks kerjasama internasional.
Beberapa isu dan tantangan yang teridentifikasi dalam Strategi Yokohama antara lain:
1. Tata pemerintahan, organisasi, hukum dan kerangka kebijakan
2. Identifikasi risiko, pengkajian, monitoring dan peringatan dini
3. Pengetahuan dan pendidikan
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana
5. Persiapan tanggap darurat dan pemulihan yang efektif
Kelima aspek di atas merupakan kunci dasar pengembangan kerangka rencana aksi
pengurangan risiko bencana. Aspek-aspek tersebut dijabarkan melalui prinsip-prinsip
dasar dalam upaya pengurangan risiko bencana, antara lain:
1. Pengkajian risiko bencana adalah langkah yang diperlukan untuk penerapan
kebijakan dan upaya pengurangan risiko bencana yang efektif
2. Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sangat penting dalam mengurangi
kebutuhan tanggap bencana
3. Pencegahan bencana dan kesiapsiagaan merupakan aspek terpadu dari kebijakan
pembangunan dan perencanaan pada tingkat nasional, regional dan internasional
4. Pengembangan dan penguatan kemampuan untuk mencegah, mengurangi dan
mitigasi bencana adalah prioritas utama dalam Dekade Pengurangan Bencana Alam
Internasional
5. Peringatan dini terhadap bencana dan penyebarluasan informasi bencana yang
dilakukan secara efektif dengan menggunakan sarana telekomunikasi adalah faktor
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
III-3
kunci bagi kesuksesan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
6. Upaya-upaya pencegahan akan sangat efektif bila melibatkan partisipasi masyarakat
lokal (lembaga adat dan budaya setempat), nasional, regional dan internasional
7. Kerentanan terhadap bencana dapat dikurangi dengan menerapkan desain dan
pola pembangunan yang difokuskan pada kelompok-kelompok masyarakat melalui
pendidikan dan pelatihan yang tepat
8. Masyarakat internasional perlu berbagi teknologi untuk mencegah, mengurangi
dan mitigasi bencana, dan hal ini sebaiknya dilaksanakan secara bebas dan tepat
waktu sebagai bagian dari kerjasama teknik
9. Perlindungan
lingkungan
merupakan
salah
satu
komponen
pembangunan
berkelanjutan yang sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan merupakan upaya
yang sangat penting dalam pencegahan dan mitigasi bencana alam
10. Setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat, infrastruktur dan
aset nasional lainnya dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Masyarakat
internasional harus menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk mengerahkan
sumber daya yang ada secara optimal dan efisien termasuk dalam hal pendanaan,
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya pengurangan risiko bencana yang
sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang
3.1.3. Kerangka Aksi Hyogo
Dengan memperhatikan beberapa aspek upaya pengurangan risiko bencana,
Konferensi Pengurangan Bencana Dunia (World Conference on Disaster Reduction)
yang diselenggarakan pada bulan Januari tahun 2005 di Kobe, menghasilkan beberapa
substansi dasar dalam mengurangi kerugian akibat bencana, baik kerugian jiwa,
sosial, ekonomi dan lingkungan. Substansi dasar tersebut perlu menjadi komitmen
pemerintah, organisasi-organisasi regional dan internasional, masyarakat, swasta,
akademisi dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Strategi yang digunakan
untuk melaksanakan substansi dasar tersebut antara lain:
1. Memasukkan risiko bencana dalam kebijakan, perencanaan dan program-program
pembangunan berkelanjutan secara terpadu dan efektif, dengan penekanan khusus
pada pencegahan, mitigasi, persiapan dan pengurangan kerentanan bencana
III-4
2. Pengembangan dan penguatan institusi, mekanisme dan kapasitas kelembagaan
pada semua tingkatan, khususnya pada masyarakat sehingga masyarakat dapat
meningkatkan ketahanan terhadap bencana secara sistematik
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
3. Kerjasama yang sistematik dalam pengurangan risiko bencana, pelaksanaan
kesiapsiagaan darurat dan program pemulihan dalam rangka rekonstruksi bagi
masyarakat terkena dampak bencana
Substansi dasar yang selanjutnya merupakan prioritas kegiatan untuk tahun 2005-2015
antara lain:
1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah
yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem
peringatan dini
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran
keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan
masyarakat
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana
5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat
agar respons yang dilakukan lebih efektif
Tindak lanjut dari Kerangka Aksi Hyogo ini telah dilakukan di beberapa negara dan
kawasan di antaranya di kawasan negara-negara Kepulauan Pasifik yang telah
menetapkan Framework for Action 2005-2015: An Investment for Sustainable
Development in Pacific Island Countries; kawasan Afrika membentuk Africa Advisory
Group on Disaster Risk Reduction dan menetapkan African Regional Platform of
National Platform for Disaster Risk Reduction; dan di kawasan Asia telah disepakati
dokumen Beijing Declaration on the 2005 World Conference on Disaster Reduction.
Pada lingkup negara-negara ASEAN telah disepakati ASEAN Agreement on Disaster
Management and Emergency Response.
3.2. Landasan Regional
Landasan pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana pada tingkat internasional
telah memberi dasar bagi upaya sejenis di tingkat regional. Di kawasan Asia-Pasifik,
beberapa forum telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang menjadi landasan
bagi pelaksanaan rencana pengurangan risiko bencana pada lingkup nasional dan
lokal.
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
III-5
3.2.1. Rencana Aksi Beijing
Rencana Aksi Beijing (Beijing Action Plan) merumuskan strategi dan pola kemitraan
dalam penanganan dan pengurangan bencana di kawasan Asia dengan melibatkan semua
pihak terkait. Selain menegaskan kembali komitmen terhadap pelaksanaan Kerangka
Aksi Hyogo, Rencana Aksi Beijing juga menghasilkan kesepakatan bahwa semua negara
di Asia diharapkan segera memprioritaskan penyusunan RAN-PRB.
Kawasan Asia merupakan kawasan yang rawan bencana, baik bencana alam, wabah
penyakit maupun bencana sosial. Untuk itu kerjasama regional dalam pengurangan
risiko bencana di Asia mutlak dilakukan dan didukung oleh lembaga dan institusi
kerjasama regional dan sub-regional yang ada.
3.3. Landasan Nasional
Undang-undang Dasar tahun 1945 memuat pasal-pasal yang berhubungan dengan
kewajiban Negara Republik Indonesia untuk melindungi rakyatnya dari bencana. Alinea
keempat Pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa
“Negara Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia”, yakni memberikan perlindungan terhadap
kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan dari ancaman bencana dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang kemudian diterjemahkan ke dalam pasal
12 dan 33 ayat 3. Berbagai undang-undang atau pun peraturan telah ditetapkan dalam
upaya memberikan perlindungan kepada rakyat dari bencana seperti Undang-undang
Nomor 6 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Nomor
20 tahun 1982 tentang Ketentuan Umum Pertahanan Dan Keamanan Negara, Undangundang Nomor 4 tahun 1984 tentang Penyakit Menular, Undang-undang Nomor 32 tahun
1992 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Perencanaan
Tata Ruang, Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang
Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002
tentang Kepolisian, Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,
III-6
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang
Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Sesuai amanat kesepakatan-kesepakatan di tingkat internasional dan regional,
pengurangan risiko bencana wajib dijadikan salah satu prioritas pembangunan
nasional. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk segera melaksanakan kesepakatan
tersebut dengan memasukkan upaya pengurangan risiko bencana ke dalam kerangka
pembangunan nasional, yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah.
3.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), upaya pengurangan
risiko bencana tidak dibahas secara khusus namun lebih banyak dibahas dalam bidang
Kesejahteraan Sosial, Sumber daya Alam dan Lingkungan. Pada umumnya upaya-upaya
pengurangan risiko bencana merupakan bagian dari kegiatan/program yang tersebar di
sektor-sektor terkait.
3.3.2. Rencana Kerja Pemerintah
Setiap tahun pemerintah menyusun RKP yang memuat semua program kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh setiap sektor pada tahun berjalan.
Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tahun 2006, kegiatan pengurangan risiko bencana dialokasikan pada
arah kebijakan Penanggulangan Bencana Alam yang dampaknya mengimbas terhadap
keselamatan bangsa melalui:
1. Peningkatan mitigasi bencana alam dan prakiraan iklim
2. Penyusunan tata ruang dan zonasi perlindungan sumber daya alam termasuk
kawasan rawan bencana di pesisir dan laut
3. Pengembangan sistem penanggulangan bencana alam dan sistem deteksi dini
Dalam RKP tahun 2007 yang telah diundangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 19
tahun 2006, Mitigasi dan Penanggulangan Bencana merupakan salah satu prioritas dari
sembilan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan. Sasaran yang akan dicapai
dalam prioritas Mitigasi dan Penanggulangan Bencana pada tahun 2007 dibagi dalam
dua sasaran utama, yaitu (1) tetap terlaksananya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
III-7
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias di Provinsi Sumatera Utara,
terselesaikannya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana alam di
Kabupaten Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Nabire di Provinsi
Papua, serta (2) dapat diselesaikannya kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan
rekonstruksi pada beberapa daerah lainnya yang mengalami bencana alam pada tahun
2005 dan 2006. Sasaran utama berikutnya adalah meningkatnya kesiapan kelembagaan
dan masyarakat dalam mencegah, menghadapi dan menanggulangi bencana alam yang
akan terjadi.
Upaya pengurangan risiko bencana saat ini dilaksanakan oleh departemen/lembaga
terkait secara sektoral dalam program departemen/lembaga yang bersangkutan.
Rencana aksi ini antara lain disusun untuk mempermudah identifikasi semua kegiatan
yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana di setiap departemen/lembaga
terkait.
III-8
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
RENCANA AKSI
PENGURANGAN RISIKO BENCANA
IV
Upaya pengurangan risiko bencana di Indonesia diletakkan dalam suatu kerangka
pelaksanaan yang memprioritaskan aspek-aspek penting yang perlu segera ditangani.
RAN-PRB menetapkan beberapa prioritas pelaksanaan yang lebih lanjut akan dijabarkan
dalam rencana yang lebih operasional.
4.1. Prioritas
Pengurangan risiko bencana di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan
aspek berkelanjutan dan partisipasi dari semua pihak terkait. Upaya ini dilakukan
dengan komitmen yang kuat dengan mengedepankan tindakan-tindakan yang harus
diprioritaskan. Penyusunan prioritas ini perlu dilakukan untuk membangun dasar yang
kuat dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan serta
mengakomodasikan kesepakatan internasional dan regional dalam rangka mewujudkan
upaya bersama yang terpadu.
Lima prioritas pengurangan risiko bencana yang harus dilakukan adalah:
1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah
yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem
peringatan dini
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran
keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan
masyarakat
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana
5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat
agar respons yang dilakukan lebih efektif
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
IV-1
4.2. Upaya dan Rencana Aksi
Sebagai penerjemahan dari pergeseran paradigma ke arah perlindungan sebagai bagian
dari pemenuhan hak dasar rakyat, pengurangan risiko bencana harus mempunyai
karakteristik sebagai berikut:
a. Menghargai hak untuk hidup dan kehidupan yang bermartabat dan pemerintah
bertanggung jawab memastikan perlindungan dari risiko bencana yang sejatinya
terhindarkan
b. Bertujuan mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana dari proses-proses
pembangunan yang tidak berkelanjutan dan yang diperburuk oleh perubahan
iklim
c.
Akuntabel kepada masyarakat berisiko dan atau terkena bencana serta didorong
untuk meningkatkan partisipasi, ekuiti dan keadilan serta dilaksanakan dengan
perspektif jender
Dengan berdasarkan kepada prioritas pelaksanaan pengurangan risiko bencana maka
upaya dan rencana aksi yang dilakukan meliputi:
1. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah
yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat, dengan
kegiatan-kegiatan utama antara lain:
1)
Kelembagaan nasional dan kerangka hukum
i.
Menyusun atau memperkuat mekanisme pengurangan risiko bencana yang
terpadu
ii. Integrasi pengurangan risiko ke dalam kebijakan dan perencanaan
pembangunan, termasuk strategi pengurangan kemiskinan serta kebijakan
dan perencanaan sektoral dan multi sektoral
iii. Mengadopsi atau memodifikasi hukum yang mendukung pengurangan risiko
bencana, termasuk peraturan dan mekanisme untuk memberikan insentif
bagi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko dan mitigasi bencana
iv. Mengenali karakteristik dan kecenderungan pola risiko bencana lokal,
melaksanakan desentralisasi kewenangan dan sumber daya untuk
pengurangan risiko kepada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah
IV-2
2) Sumber daya
i.
Mengkaji kapasitas sumber daya manusia yang ada dan menyusun
rencana serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
memenuhi kebutuhan di masa mendatang
ii. Mengalokasikan sumber daya untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
program-program, hukum dan peraturan dalam upaya pengurangan risiko
bencana
iii. Pemerintah harus menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk
menerapkan upaya pengurangan risiko bencana yang terpadu ke dalam
program pembangunan
3) Partisipasi Masyarakat
Secara sistematis melibatkan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko
bencana termasuk dalam pengambilan keputusan di dalam proses pemetaan
masalah, perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi, melalui
pembentukan jejaring termasuk jejaring relawan, pengelolaan sumber daya
yang strategis, penyusunan peraturan hukum dan pendelegasian otoritas
2. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem
peringatan dini, dengan kegiatan-kegiatan:
1) Pengkajian risiko pada skala nasional dan lokal
i.
Mengembangkan, memperbarui dan menyebarluaskan peta risiko beserta
informasi terkait terutama kepada para pengambil kebijakan dan
masyarakat umum
ii. Mengembangkan sistem indikator risiko bencana dan ketahanan di pusat
dan di daerah, yang akan membantu para pengambil keputusan dalam
mengkaji dampak bencana
iii. Merekam, menganalisis, merangkum dan menyebarluaskan informasi
statistik mengenai kejadian bencana, dampak dan kerugian
2) Peringatan Dini
i.
Mengembangkan sistem peringatan dini termasuk petunjuk tindakan yang
harus dilakukan pada saat ada peringatan
ii. Melakukan peninjauan berkala dan memelihara sistem informasi sebagai
bagian dari sistem peringatan dini
iii. Melakukan penguatan kapasitas yang menunjukkan bahwa sistem
peringatan dini terintegrasi dengan baik dengan kebijakan pemerintah
dan proses pengambilan keputusan
iv. Memperkuat koordinasi dan kerjasama multi sektor dan multi pemangku
kepentingan dalam rantai sistem peringatan dini
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
IV-3
v.
Menciptakan dan memperkuat sistem peringatan dini yang efektif untuk
pulau-pulau kecil
3) Kapasitas
i.
Mendukung
pengembangan
dan
pelestarian
infrastruktur,
ilmu
pengetahuan, teknologi, kapasitas teknis dan institusi yang diperlukan
dalam penelitian, pengamatan, analisis, pemetaan, dan apabila
memungkinkan perkiraan bencana, kerentanan dan dampak bencana di
masa mendatang
ii. Mendukung pengembangan dan peningkatan basis data serta pertukaran
dan penyebarluasan data untuk keperluan pengkajian, pemantauan dan
peringatan dini
iii. Mendukung peningkatan metode ilmiah dan teknis serta kapasitas
pengkajian risiko, pemantauan dan peringatan dini melalui penelitian,
kerjasama, pelatihan dan peningkatan kapasitas teknis
iv. Menciptakan
dan
memperkuat
kapasitas
merekam,
menganalisis,
merangkum, menyebarluaskan dan saling bertukar data dan informasi
4) Penanganan risiko bencana di tingkat regional
i.
Mengumpulkan dan melakukan standarisasi data dan informasi statistik
mengenai risiko, dampak dan kerugian bencana
ii. Melakukan kerjasama dalam lingkup regional dan internasional untuk
mengkaji dan memantau bencana lintas batas
iii. Meneliti, menganalisis dan melaporkan perubahan jangka panjang dalam
hal peningkatan kerentanan dan risiko serta kapasitas masyarakat dalam
merespons bencana
3. Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran
keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan
masyarakat, dengan kegiatan-kegiatan antara lain:
1) Manajemen Informasi dan Pertukaran Informasi
i.
Menyediakan informasi risiko dan pilihan perlindungan bencana yang
mudah dipahami terutama untuk masyarakat di daerah berisiko tinggi
ii. Memperkuat jaringan ahli bencana, pejabat berwenang dan perencana
antar sektor dan wilayah, dan menyusun atau memperkuat prosedur
IV-4
untuk memanfaatkan keahlian dalam menyusun rencana pengurangan
risiko bencana
iii. Meningkatkan dialog dan kerjasama antar para ilmuwan dan praktisi di
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
bidang pengurangan risiko bencana
iv. Meningkatkan pemanfaatan dan penerapan informasi terkini, komunikasi
dan teknologi untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana
v.
Dalam jangka menengah, mengembangkan direktori, inventarisasi
sistem pertukaran informasi di tingkat lokal, nasional, regional dan
internasional
vi. Institusi
yang
berhubungan
dengan
pengembangan
infrastruktur
perkotaan harus menyediakan informasi mengenai pemilihan konstruksi,
pemanfaatan lahan atau jual beli tanah
vii. Memperbarui dan menyebarluaskan terminologi internasional yang
standar tentang pengurangan risiko bencana
2) Pendidikan dan Pelatihan
i.
Memasukkan unsur pengetahuan pengurangan risiko bencana yang relevan
pada kurikulum sekolah
ii. Mempelopori implementasi pengkajian risiko dan program-program
kesiapsiagaan bencana di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan tinggi
iii. Mempelopori penerapan program dan kegiatan minimalisasi dampak
bencana di sekolah-sekolah
iv. Mengembangkan
program-program
pengurangan
bencana
risiko
pelatihan
dan
sektor
tertentu
pada
pembelajaran
(perencana
pembangunan, penanggung jawab keadaan darurat dan pemerintah
daerah)
v.
Mempelopori pelatihan-pelatihan berbasis masyarakat dengan penekanan
pada aturan-aturan bagi sukarelawan
vi. Menyediakan akses pelatihan dan pendidikan yang sama bagi perempuan
dan konstituen rentan lainnya
3) Penelitian
i.
Membangun metode lanjutan untuk pengkajian prediksi bencana multi
risiko dan analisis sosio-ekonomi serta cost-benefit dalam kegiatan
pengurangan risiko bencana
ii. Memperkuat kapasitas teknis dan ilmiah untuk mengembangkan dan
menerapkan metodologi, kajian dan model pengkajian kerentanan, serta
dampak bencana geologis, cuaca, iklim dan air.
4) Kepedulian Publik
Memperkuat peran media dalam membangun budaya kesiapsiagaan bencana
dan meningkatkan keterlibatan masyarakat
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
IV-5
4. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana, meliputi kegiatan-kegiatan :
1) Manajemen sumber daya alam dan lingkungan
i.
Memperkuat pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem secara lestari,
termasuk melalui rencana pemanfaatan ruang yang baik dan kegiatan
pembangunan yang mengurangi risiko dan kerentanan
ii. Menerapkan pendekatan manajemen sumber daya alam dan lingkungan
terpadu yang berhubungan dengan upaya pengurangan risiko bencana
iii. Melakukan penyesuaian antara pengurangan risiko bencana dengan
perubahan iklim saat ini dan masa mendatang
2) Pengembangan Sosial dan Ekonomi
i.
Meningkatkan ketahanan pangan
ii. Menggabungkan perencanaan pengurangan risiko bencana dalam sektor
kesehatan untuk menciptakan rumah sakit yang bebas dari dampak
bencana
iii. Melindungi dan memperkuat fasilitas-fasilitas publik (sekolah, rumah
sakit, pembangkit listrik) agar tidak rentan terhadap bencana
iv. Memperkuat pelaksanaan mekanisme jaring pengaman sosial
v.
Menyatukan pengurangan risiko bencana dalam pemulihan paska bencana
dan proses rehabilitasi
vi. Meminimalkan risiko bencana dan kerentanan yang diakibatkan oleh
perpindahan manusia
vii. Mengupayakan diversifikasi pendapatan untuk masyarakat di wilayah
berisiko bencana tinggi untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana
viii. Membangun mekanisme pendanaan risiko bencana seperti asuransi
bencana
ix. Memfasilitasi kerjasama dengan pihak swasta dan meningkatkan partisipasi
swasta dalam kegiatan pengurangan risiko bencana
x.
Membangun instrumen keuangan alternatif dan inovatif (seperti
meningkatkan peran asuransi bencana dan mensosialiasikannya pada
setiap lapisan masyarakat) dalam rangka mengurangi risiko bencana.
3) Perencanaan tata guna lahan dan pengaturan teknis lainnya
i.
Memasukkan aspek pengkajian risiko bencana ke dalam perencanaan
perkotaan dan pengelolaan pemukiman tahan bencana
IV-6
ii. Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam prosedur perencanaan
proyek-proyek infrastruktur utama, termasuk kriteria desain, persetujuan
dan pelaksanaan proyek itu sendiri
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
iii. Menyusun pedoman dan perangkat pengawasan pengurangan risiko
bencana dalam konteks kebijakan dan perencanaan pemanfaatan lahan
dan meningkatkan pemanfaatan perangkat-perangkat ini
iv. Mengintegrasikan pengkajian risiko bencana ke dalam perencanaan
pengembangan perkotaan
v.
Menyempurnakan NSPM dan aturan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan
yang ada
5. Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat
agar respons yang dilakukan lebih efektif, meliputi kegiatan-kegiatan:
1) Memperkuat
kebijakan,
kemampuan
teknis
dan
kelembagaan
dalam
penanggulangan bencana regional, nasional dan lokal, termasuk yang
berhubungan dengan teknologi, pelatihan, sumber daya manusia dan lainlain.
2) Mendukung dialog dan pertukaran informasi dan koordinasi antara lembagalembaga yang menangani peringatan dini, pengurangan risiko bencana,
tanggap darurat, pembangunan, dan sebagainya pada semua tingkatan
3) Memperkuat dan bila perlu membangun koordinasi kewilayahan dan membuat
atau meningkatkan kebijakan regional, mekanisme operasional dan sistem
komunikasi perencanaan untuk menyiapkan respons yang efektif dalam kasus
bencana antar negara
4) Menyiapkan atau mengkaji ulang dan secara periodik memperbarui rencana
kesiapan bencana serta kebijakan dan rencana tanggap darurat pada semua
tingkatan
5) Mengupayakan diadakannya dana darurat, logistik dan peralatan untuk
mendukung tanggap darurat bencana, pemulihan dan langkah-langkah
kesiapsiagaan bencana
6) Membangun mekanisme khusus untuk menggalang partisipasi aktif dan rasa
memiliki dari para pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat
IV-7
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
PELAKSANAAN
V
RAN-PRB ini merupakan pedoman bagi upaya pencegahan dini terhadap dampak
bencana. Pelaksanaan rencana aksi ini akan dilakukan secara sinergis dengan rencana
pembangunan jangka menengah dan jangka panjang baik di tingkat pusat maupun
daerah. Untuk itu, diperlukan komitmen yang serius, terpadu dan konsisten dari para
pemangku kepentingan terkait.
5.1. Mekanisme
Setiap program prioritas yang telah dijabarkan dalam bentuk rencana tindak memuat
kegiatan, instansi terkait dan sumber pendanaannya. Selanjutnya rencana aksi ini akan
diturunkan menjadi rencana tahunan yang akan dilakukan oleh:
a. Departemen/lembaga pemerintah non-departemen (LPND) terkait sesuai dengan
mekanisme perencanaan pembangunan
b. Pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), dengan terlebih dahulu menetapkan
tipologi/karakteristik bencana di masing-masing daerah
Pelaksanaan rencana aksi ini dilaksanakan oleh instansi terkait dengan berkoordinasi
dengan instansi terkait di pusat dan daerah. Koordinasi pelaksanaan rencana aksi yang
disusun oleh departemen/LPND dan pemerintah daerah akan dilakukan oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, sementara pengawasan, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaannya akan dilakukan oleh Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.
5.2. Kelembagaan
Untuk melaksanakan Rencana Aksi ini perlu diatur suatu bentuk kelembagaan sebagai
berikut:
1. Dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam upaya pengurangan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
V-1
risiko bencana, RAN-PRB akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan atau Instruksi
Presiden yang mengikat semua departemen/LPND dan pemerintah daerah terkait
untuk melaksanakannya
2. Untuk memperkuat pelaksanaan rencana aksi ini perlu dibentuk jejaring antar
instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan lembaga
lainnya
3. Masyarakat sipil akan dilibatkan dalam tatanan kelembagaan dan mekanisme
pengurangan risiko bencana di semua tataran pemerintahan
5.3. Pendanaan
Sumber pendanaan pelaksanaan RAN-PRB diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dukungan
swasta dan lembaga donor regional maupun internasional. Anggaran yang berasal
dari dana APBN dan APBD dialokasikan secara rutin setiap tahun anggaran untuk
menjamin agar upaya pengurangan risiko bencana dapat berjalan secara konsisten dan
berkesinambungan.
Dengan mempertimbangkan kondisi pendanaan pemerintah yang terbatas, masyarakat
dan pihak swasta diharapkan berperan lebih besar dalam mendukung pendanaan upaya
pengurangan risiko bencana. Di samping itu, dukungan pendanaan dari donor regional
maupun internasional juga merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan, terutama
dalam upaya pengurangan risiko bencana pada lingkup yang lebih luas.
Daerah yang menyandarkan diri pada industri ekstraksi dan eksploitasi sumber daya
alam dan lingkungan diharapkan melakukan investasi yang seimbang untuk upayaupaya mitigasi, kesiapan, respon dan pemulihan dari dampak bencana yang sudah atau
mungkin ditimbulkan dari kegiatan tersebut.
5.4. Indikator
V-2
Untuk
menjaga
akuntabilitas
pengurangan
risiko
bencana
dalam
kebijakan
pembangunan, akan dikembangkan indikator capaian yang terukur dan masyarakat
sipil akan dilibatkan dalam melakukan pengawasan melalui mekanisme pemantauan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
pembangunan di semua tataran, mulai dari pusat sampai ke desa.
Tingkat efisiensi dan keberhasilan pelaksanaan pengurangan risiko bencana di Indonesia
dapat diukur dari indikator-indikator berikut:
1. Aspek Umum
Secara umum efisiensi dan keberhasilan pelaksanaan pengurangan risiko bencana
dapat diukur dari:
(1) Peningkatan jumlah jiwa yang selamat pada kejadian bencana
(2) Penurunan jumlah korban yang terluka/cedera akibat bencana
(3) Penurunan signifikan persentase masyarakat yang terkena dampak kejadian
bencana
(4) Persentase jumlah penduduk korban bencana yang dapat dihitung pada waktu
tertentu setelah bencana
(5) Tersedianya standar ketahanan bangunan dan lahan
(6) Kapasitas penanganan tanggap darurat
2. Aspek Ketahanan Terhadap Bencana
Ditinjau dari aspek ketahanan dalam menghadapi bencana, keberhasilan
Pengurangan Risiko Bencana dapat diukur dari:
(1) Distribusi tingkat pendapatan masyarakat
(2) Tingkat pencapaian pendidikan
(3) Tingkat penggunaan pelayanan medis
(4) Tingkat pengangguran
(5) Ketersediaan dan ketahanan bangunan perumahan
(6) Angka kelahiran dan kematian pada berbagai kelompok sosial
(7) Kualitas hidup
(8) Ketahanan hidup
(9) Ketahanan lingkungan
(10) Ketahanan ekonomi lokal
3. Aspek Cakupan Wilayah
Secara nasional keberhasilan pengurangan risiko bencana dapat dilihat dari Indeks
Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Bencana Nasional.
(1) Indeks Risiko Bencana Nasional digunakan untuk mengukur risiko bencana di
suatu negara yang meliputi penilaian terhadap indikator bencana, indikator
fisik dan ketahanan sosio-ekonomi masyarakat
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
V-3
(2) Indeks Ketahanan Bencana Nasional, digunakan untuk mengukur kapasitas
manajemen risiko bencana, kelembagaan, kepedulian terhadap risiko bencana,
kesiapan pendanaan dan kesiapan tanggap darurat
Strategi komprehensif pengurangan risiko bencana akan disusun untuk kawasankawasan yang mempunyai indeks risiko tinggi dan indeks ketahanan yang rendah.
4. Aspek Kebijakan dan Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana
Keberhasilan upaya pengurangan risiko bencana dalam suatu wilayah tidak bisa
lepas dari implementasi kebijakan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana
yang dapat dilihat dari:
(1) Tingkat kesiapan dan waktu yang diperlukan untuk tanggap darurat
(2) Periode pemulihan dan tingkat efisiensi pemulihan
(3) Kerugian dibandingkan dengan biaya pemulihan
(4) Besaran biaya sistem pengurangan risiko bencana
(5) Lingkup perencanaan dan pengelolaan kebencanaan
(6) Penyediaan pendukung sosial/program jaring pengaman sosial untuk
mendukung ketahanan terhadap bencana
(7) Kesinambungan sumber dan alokasi pendanaan untuk manajemen bencana
(8) Lingkup, relevansi dan kemampuan riset dalam mengidentifikasi bencana,
risiko dan ketahanan terhadap bencana
(9) Proses untuk mengkaji ulang, memperbarui dan memelihara Rencana Aksi
Pengurangan Risiko Bencana secara rutin
(10) Kapasitas jaringan kerjasama yang memadukan kepentingan pemerintah,
swasta, LSM, perkumpulan profesi dan individu
V-4
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
PENUTUP
VI
Banyaknya daerah yang rawan bencana di Indonesia dan kesadaran akan pentingnya
peningkatan upaya pengurangan risiko bencana merupakan landasan yang kuat bagi
bangsa Indonesia untuk bersama-sama melakukan upaya pengurangan risiko bencana
yang terpadu dan terarah. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang
disusun dengan mengacu pada landasan penanganan bencana global dengan sekaligus
memberi penekanan pada kondisi kebencanaan lokal ini merupakan dokumen yang
akan menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terkait dengan kebencanaan di Indonesia.
Komitmen seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait merupakan suatu hal yang
mutlak dibangun dan dibina dalam pelaksanaan upaya pengurangan risiko bencana.
Rencana Aksi ini lebih lanjut akan dijabarkan dalam rencana tahunan yang akan
disusun berdasarkan prioritas kebutuhan penanganan bencana dan sesuai kebijakan
pemerintah. Diharapkan rencana ini akan selalu bisa diperbarui sesuai dengan
perkembangan kebencanaan di Indonesia dan perkembangan di tingkat regional
maupun internasional.
VI-1
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
LAMPIRAN
L
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
dan pencetakan Resources Pack
Book
pengurangan risiko
bencana yang terpadu
untuk PRB di Indonesia
Membentuk SOP penanganan
bencana dan menyediakan
Belum tersedia SOP penanganan
bencana dan data kebencanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Mendukung diseminasi kepada
pemerintah di tingkat nasional,
daerah dan masyarakat.
Telah tersusun Kerangka Aksi
Hyogo dalam versi Bahasa
Indonesia
penanggulangan bencana geologi
bimbingan melalui penerbitan SNI
bencana geologi sesuai dengan
di daerah dalam penanganan
mengaktifkan sumber daya
data kebencanaan dengan
Membentuk platforrn nasional
Hyogo tingkat nasional
Penyusunan DCSP (lanjutan)
penanganan konflik (lanjutan)
Tindak lanjut Kerangka Aksi
Planning (DCSP)
Decentralized Conflict Sensitive
Telah disusun konsep
trough Development Analysis
Instansi
MPBI
DESDM
dan BAPPENAS
BAKORNAS PB
UNDP
BAPPENAS,
BAPPENAS
Telah dilakukan kegiatan Peace
penguatan mekanisme
Review Grand Strategy
Pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah serta penguatan kelembagaan
Rencana Kegiatan
Penyusunan atau
Status Saat Ini
a.
Prioritas
Program/Kegiatan
1
No
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
MATRIKS STATUS DAN RENCANA KEGIATAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI INDONESIA
L-1
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-2
melalui simposium nasional dan
disosialisasikan ke pemda
NTB dan NTT. Hasilnya akan
multi-hazard di Jateng,
untuk penanggulangan bencana
Sedang disusun konsep panduan
Quality (2003-2005)
better Urban Services/Urban
nasional
mitigasi ke satu strategi mitigasi
Membantu integrasi kegiatan
Project)
melalui Georisk
BGR/GTZ
pembuatan kebijakan nasional
Inter-Municipal Cooperation for
DEPDAGRI,
BAKORNAS PB,
PU (didukung
RUU PB
Project Management of Georisk,
Governance
RUU PB ke dalam tingkatan
Membantu memformulasikan
Sedang disiapkan kegiatan
GTZ/Good
Membantu memperkenalkan
Good Governance
tingkat nasional
DEPDAGRI-
dari proyek Civil Society and
risiko bencana ke dalam aktivitas
manajemen risiko bencana di
Government (2006-2009), bagian
Mengintegrasikan manajemen
Belum ada koordinasi
DEPKES
DEPKES, Dep.
kota dan Provinsi
Provinsi
MPBI, IFRC/PMI
bagian dari proyek Good Local
Membentuk PSC di kabupaten/
Telah terbentuk PSC di 6
penerbitan
Membuat kerangka CBRR
Based Risk Reduction
DPR
dialog kelembagaan
Belum ada kerangka Community-
BAKORNAS PB,
pemerintah dengan DPR dalam
perdebatan di Pansus DPR
MPBI,
Instansi
Mendekatkan proses antara
Rencana Kegiatan
Kelembagaan PB menjadi
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-3
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
simulasi kebakaran dan kerusuhan
perumahan
penajaman KAK
bencana
paska bencana alam bidang
pembangunan rumah tahan
tim lelang dan tim teknis
Menyusun strategi penanganan
Menyusun pedoman umum
Sedang disiapkan pembentukan
tim lelang dan tim teknis dan
Rakyat
kelompok rentan
pada kelompok rentan
Sedang disiapkan pembentukan
Permukiman
program yang ditujukan kepada
organisasi LSM atau Pokmas
Rakyat
Perumahan
Kementerian
Kementerian
internasional
nasional dan
LSM lokal,
dengan
bekerjasama
Pengembangan organisasi dan
CDS-UII
Dep. PU, UNHAS
Instansi
Masih lemah atau sedikitnya
bangunan tinggi
gedung-gedung vital dan
bencana kebakaran pada
Peraturan keharusan pelaksanaan
penyusunan buku tentang
Rencana Kegiatan
Sosialisasi dan proses
bencana berbasis masyarakat
konsep manajemen risiko
Sedang proses penyusunan
hidup di daerah rawan bencana
penduduk/masyarakat yang
setempat dan wakil-wakil
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
b.
No
RPJM
risiko bencana ke
Pengurangan Risiko Bencana
pembangunan
mendukung BRR NAD-Nias
NAD-Nias serta mendukung BRR
nasional
Belum tersedia atlas tsunami
Menyusun atlas tsunami nasional
rekonstruksi NAD-Nias serta
rehabilitas dan rekonstruksi
NAD-Nias
mendukung rehabilitasI dan
geospasial untuk mendukung
SATKORLAK PB,
terkait
atau Instansi
BAKOSURTANAL
BRR, Dep. PU
BAKOSURTANAL,
SATLAK PB
BAPPENAS,
nasional dan daerah
Mengelola data geospasial untuk
BAKORNAS PB,
program dan kegiatan di tingkat
Telah tersedia dan dikelola data
MPBI – Care,
Hyogo sampai pada indikator,
lembaga terkait
Mengembangkan Kerangka Aksi
instansi/
dan instansi-
BAKORNAS PB
BAKORNAS PB tahun 1994
penanganan bencana yang baru
dan BAPPENAS
BAKORNAS PB
Instansi
petunjuk penanganan bencana
Menyusun pedoman nasional
saat ini masih menggunakan
Memasukan PRB dalam RKP
Rencana Kegiatan
Pedoman Penanganan Bencana
dalam RKP
Sedang proses dimasukannya
dan perencanaan
dalam kebijakan
Belum dimasukannya PRB dalam
Status Saat Ini
Integrasi pengurangan
Prioritas
Program/Kegiatan
L-4
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-5
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
(Georisk
Project) – Badan
Geologi/ DESDM
Wilayah Pesisir Sumatera Barat,
Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan
NTB
Mengkaji bahaya geologi,
kerentanan infrastruktur dan
georisks pada tingkat daerah
serta mendiseminasikan informasi
ke pemda sbg acuan dalam
penyusunan Perda
survei data dasar dan tematik
kelautan termasuk bencana di
wilayah pesisir (coastal hazard)
Belum tersedia peta rawan
bencana; peta kawasan bencana
geologi untuk perencanaan tata
ruang, peta bencana gunung
berapi, peta rawan bencana
tanah longsor, peta erosi dan
peraturan serta UU mengenai
pengelolaan sumber daya alam
dan bencana
teknis penanggulangan bencana
dengan prioritas pada daerah
pemukiman padat dan aktifitas
Perda
vital dan strategis ke dalam
tinggi yang memiliki bangunan
Mengkompilasikan peraturan-
Memasukkan rekomendasi
gerakan tanah.
BGR/GTZ
Bencana dan Pencemaran di
BAKOSURTANAL
Menyusun Renstra Mitigasi
DKP dan
Instansi
kab/kota telah melakukan
dari berbagai instansi)
(integrasi peta rawan bencana
Menyusun peta multi-bencana
Rencana Kegiatan
DKP dan 15 provinsi serta 43
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-6
eksekutif dan legislatif provinsi,
kabupaten/kota bagi wilayah lain
eksekutif dan legislatif provinsi,
kabupaten/kota (Yogyakarta,
mitigasi ke satu strategi mitigasi
nasional
berbasis masyarakat yang dapat
management plan untuk tingkat
provinsi dan kabupaten
rencana penanganan bencana
(disaster management plan) di
wilayahnya
Mendorong penyusunan disaster
Banyak daerah belum memiliki
Indonesia
diadopsi di seluruh wilayah
Melakukan kegiatan-kegiatan
manajemen risiko bencana
rawan bencana bagi wilayah lain
Sedang disusun konsep
Yayasan PIKUL
longsor) kerjasama dengan
rawan bencana (gunung berapi,
Belum ada informasi kawasan
UNDP
Bekerjasama dengan INDES dan
DKP
DKP
perencanaan pembangunan bagi
perencanaan pembangunan bagi
Penyediaan informasi kawasan
Yogyakarta
manajemen bencana untuk
manajemen bencana untuk
Riau, Maluku Utara, Manado)
UPN Veteran
Instansi
Melaksanakan pelatihan
Rencana Kegiatan
Belum dilaksanakan pelatihan
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
c.
No
SATKORLAK PB
SATLAK PB
(PP) sebagai pelaksana UU dalam
PRB
Bencana
Geologi/
untuk penentuan building codes
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
asuransi risiko bencana yang akan
mengundang pihak-pihak terkait
(Munich RE-Insurance).
program kebencanaan,
metode yang digunakan dalam
menganalis dan menghitung
bencana suatu daerah.
Menyelenggarakan seminar
tentang asuransi yang memiliki
Sedang dikumpulkan informasi
Project) – Badan
untuk PU dalam Diskusi Nasional
yang tahan gempa
DESDM/Dep. PU
(Georisk
investigasi sebagai masukan
investigasi gedung/infrastruktur
BGR/GTZ
Menyelenggarakan seminar hasil
Sedang dikumpulkan data
BAKORNAS PB
DEPKUMHAM
DEPDAGRI,
Menyiapkan Peraturan Pemerintah
DEPHAN,
Sedang disusun RUU Penanganan
Swadaya Masyarakat
bencana
instansi terkait
konflik di Indonesia
terkait, DPR-RI, dan Lembaga
pengurangan risiko
Kebencanaan bersama DPR
Menyiapkan RUU penanganan
yang melibatkan seluruh instansi
yang mendukung
DPR dan
Instansi
penanganan konflik di Indonesia
Undang-Undang Kebencanaan
modifikasi hukum
Melanjutkan pembahasan RUU
Rencana Kegiatan
Belum ada payung hukum bagi
Sedang disusun Rancangan
Status Saat Ini
Adopsi atau
Prioritas
Program/Kegiatan
L-7
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-8
memantau penggunaan lahan
sesuai dengan kaidah kawasan
Lindung Geologi, termasuk
Kawasan Rawan Bencana
Geologi
Indonesia,
UNDP, OXFAM,
IFRC, PMI
hukum internasional, PB yang
komprehensif dan perspektif
hukum perdata, administrasi, dan
tata negara
Internasional
DPR dengan input perspektif
akan dilaksanakan
penanganan bencana
Pembahasan RUU PB oleh
Sudah dilaksanakan dan masih
MPBI, Care
RUU PB
perencanaan dan pendanaan
MPBI dan Pansus
pedoman teknis, dll
dan program PB Bansos dalam
PB yang mengandung unsur
seperti RUU PB, pedoman umum,
pedoman tentang kebijakan
DEPSOS
DESDM
Instansi
Mendukung terbentuknya RUU
pedoman tentang PB Bansos,
mengeksplorasi isi ketentuan,
bentuk buku
Menyiapkan ketentuan dan
Terbatasnya kemampuan
rawan bencana
yang spesifik dan terancam
rusak serta mendorong pemda
Presiden tentang Kawasan
Melestarikan kawasan geologi
Rencana Kegiatan
Telah disusun konsep Peraturan
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
d.
No
Mendorong penyusunan Disaster
Management Plan untuk tingkat
Provinsi dan Kabupaten
Daerah belum memiliki
Pedoman Penanganan Bencana
(Disaster Management Plan) di
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
bencana geologi, kerentanan
infrastruktur, georisk assessment
bisa dilakukan. Kompilasi
geohazards assessment, data
geologi, hidrogeologi, gempa
bumi, lahar dan debris flow,
longsor dan banjir yang akan
digabung dengan data sosiografik.
Metode yang diperoleh dapat
bencana geologi di Jateng,
NTB dan NTT (peta-peta
daerah rawan bencana, dan
rekomendasi teknis sebagai
masukan bagi Pemda dalam
melaksanakan kewenangannya
sebagai pemegang otoritas
daerah (UU 32/2004 Tentang
Pemerintahan Daerah)
lainnya sebagai standar
diadopsi di daerah Indonesia
Menyusun metode bagaimana
Sedang disiapkan kajian risiko
wilayahnya
strategis
terjadi bencana
lebih rendah
lokasi pada jalur jalan vital dan\
pengamatan gerakan tanah dan
dalam mengantisipasi jika
dini letusan gunung berapi.
menunjang sistem peringatan
pemerintahan yang
pada jalur jalan rawan longsor.
sumber daya untuk
efisiensi dan keakuratan untuk
Menambah jumlah titik
titik pengamatan gerakan tanah
kewenangan dan
guna meningkatkan efektifitas,
Sedang disiapkan masyarakat
pengamatan, membangun titik-
dan desentralisasi
bencana ke tingkat
gunung api aktif melalui pos
risiko bencana lokal
Membangun regional center
Rencana Kegiatan
pengurangan risiko
Pemantauan kegiatan
Status Saat Ini
Identifikasi pola
Prioritas
Program/Kegiatan
L-9
DESDM
Geologi /
Project) – Badan
(Georisk
BGR/GTZ
SATLAK PB
SATKORLAK PB
BAKORNAS PB
DESDM
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
e.
No
dalam menjalankan rekomendasi
teknis tentang kebencanaan
geologi
kebencanaan dan rekomendasi
teknis penanganan/
penanggulangan mitigasi
capacity-building
perencanaan dan
mengevaluasi rangkaian kegiatan
yang telah dilakukan (evaluasi
dari sisi penyelenggaraan
lokakarya, materi pelatihan, dan
koordinasi dengan pemerintah
daerah)
Kedaruratan dan Perencanaan
Kontinjensi untuk aparat
Pemerintah di Kepulauan
Mentawai (7–10 Maret 2006)
– OCHA Unearmarked Funds
Project
Bersama-sama UNTWG
Lokakarya Manajemen
bencana
dalam pengurangan risiko
kemampuan nasional dan daerah
BAKORNAS telah melaksanakan
bencana
meningkatkan
gerakan tanah)
Desa)
Menyusun pedoman peningkatan
(dengan prioritas bencana
Kabupaten, Kecamatan hingga
dalam pengurangan risiko
bencana dengan skala rinci.
Rawan Bencana rinci (tingkat
Terbatasnya pengetahuan aparat
dapat menyusun peta rawan
dalam penyusunan Peta
SDM dalam PRB,
Dengan SNI diharapkan Pemda
Kerjasama dengan Pemda
dan Pemda
disampaikan ke BAKORNAS PB
bencana geologi yang
Mendorong pemda agar arif
Rencana Kegiatan
Telah dilaporkan kajian
Status Saat Ini
Pengkajian kapasitas
Prioritas
Program/Kegiatan
L-10
UNESCO
UNTWG
BAKORNAS PB
SATLAK PB
SATKORLAK PB
BAKORNAS PB
DESDM
DESDM
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-11
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Menyelenggarakan pelatihan pada
tingkat provinsi di Sumbar, Jabar,
Jatim, Bali dan NTB bekerjasama
dengan IOTWS-USAID
Menerapkan hasil kegiatan
pelatihan CBDM melalui jaringan
organisasi Pramuka
DKP telah melakukan pelatihan
untuk pelatih (ToT) mitigasi
bencana di wilayah pesisir pada
tahun 2005 dan 2006
Mendukung Yayasan IDEP dalam
pelatihan untuk fasilitator
kegiatan “Community-based
pemerintah dan
non-pemerintah
SATLAK PB
Masyarakat (MPBBM)
provinsi dan kabupaten
pemerintah di beberapa provinsi
SATKORLAK PB,
dengan lembaga
bencana bagi pelaku di tingkat
lembaga pemerintah dan non-
Oxfam,
Penanggulangan Bencana Berbasis
siagaan penanganan dampak
kapasitas sumber daya staf
bekerjasama
Peningkatan kapasitas kesiap-
Persiapan untuk penjajakan
untuk menjalankan Manajemen
di Aceh
bumi (Proyek UN-ISDR)
Oxfam
Padang, Bengkulu, dan dua desa
bencana tsunami dan gempa
LIPI
rawan bencana di 5-10 provinsi
masyarakat di tiga pilot sites:
masyarakat dalam menghadapi
UNESCO
MPBI
Yayasan IDEP
UNESCO
DKP
Instansi
Penentuan kelompok masyarakat
mengukur tingkat kesiapan
mengukur tingkat kesiapan
yang dipilih
Pengujian kerangka untuk
Penyusunan kerangka untuk
Disaster Management”
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-12
Status Saat Ini
bekerjasama
dengan lembaga
Pelatihan MPBBM bagi kelompok
masyarakat rawan bencana
bekerjasama
dgn lembaga
MPBBM kepada Pemerintah
Daerah, LSM dan aktor lain
bekerjasama
dgn lembaga
pemerintah
Pelatihan MPBBM untuk
penyebarluasan gagasan dan
pembelajaran dari pengalaman.
bekerjasama
dengan lembaga
pemerintah
Pelatihan MPBBM dari Tingkat
Dasar, Tingkat Fasilitator dan
Pelatihan Bagi Pelatih.
pemerintah.
dan non-
Oxfam akan
Menyelenggarakan serial
pemerintah.
dan non-
Oxfam
Menyusun Materi dan alat
non-pemerintah
pemerintah dan
Oxfam
Menyelenggarakan Pengenalan
pemerintah
dan non-
pemerintah
Oxfam
Instansi
Menyusun Materi dan alat
Rencana Kegiatan
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
f.
No
dengan lembaga
MPBBM
(Project Mitigation for
Geohazards, 2003-2005,
Yogyakarta, Kulon Progo, Ende,
dan Maumere) dalam
implementasi
kebijakan, program,
hukum dan
perundangan terkait
lokakarya, materi dan koordinasi
aparat Pemerintah – OCHA
masyarakat, aparat Pemda
dari sisi penyelenggaraan
Perencanaan Kontinjensi untuk
daya dalam rangka
yang telah dilakukan (evaluasi
Manajemen Kedaruratan dan
Assessment pemberdayaan
mengevaluasi rangkaian kegiatan
areas
hampir sama di beberapa pilot
dengan metode implementasi
akan diteruskan Georisk Project,
Proyek Mitigation for Geohazards
rentan bencana lain
berikutnya di provinsi-provinsi
menetapkan rencana lokakarya
dengan pemerintah daerah) untuk
Bersama-sama UNTWG-DRR
melaksanakan Lokakarya
pengelolaan jalan
Peningkatan kapasitas untuk
bekerjasama
menyebarluaskan pelaksanaan
Geologi/ DESDM
Project) – Badan
(Georisk
BGR/GTZ
UNTWG-DRR
BAKORNAS PB
JICA, PU
pemerintah.
dan non-
pemerintah
Oxfam akan
Instansi
Mendokumentasikan dan
Rencana Kegiatan
Mendukung BAKORNAS
Status Saat Ini
Alokasi sumber
Prioritas
Program/Kegiatan
L-13
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
sebagai bagian dari service
advisory yang akan diberikan
kepada provinsi, kota, daerah
dan desa rawan bencana yang
daerahnya (CBDRM), dengan
cara menyebarkan kuesioner
yang merupakan masukan dalam
penyusunan peta kerentanan
pertemuan-pertemuan dengan
berbagai unsur PB Bansos melalui
lokakarya dan pelatihan
Pembuatan rumah nelayan ramah
gempa, tsunami dan banjir/rob
untuk Kabupaten Tangerang,
Pacitan, Tegal, Pekalongan, dan
beranggotakan 30 orang yang
berlatar belakang disiplin ilmu
dan keahlian yang beragam
Tahun 2004-2006 telah
dialokasikan kegiatan
pembuatan green belt mangrove
untuk pesisir Demak
struktural lain
pesisir dan pembuatan mitigasi
Penanaman green belt/ vegetasi
Selatan
Lokasi-lokasi pesisir Sulawesi
Meningkatkan intensitas
Membentuk Dewan Pakar
terpilih
capacity dari Badan Geologi,
geologi yang mengancam
risiko bencana
Penguatan tugas task force
Rencana Kegiatan
mengantisipasi bencana
Status Saat Ini
dengan penanganan
Prioritas
Program/Kegiatan
L-14
DKP, UNHAS
DEPSOS, KLH
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
g.
No
bencana saat ini kurang sesuai
dengan situasi
menunjukkan
kemauan politik utk
pembangunan
ke dalam program
pengurangan risiko
menerapkan upaya
Kelembagaan penanganan
Status Saat Ini
Pemerintah harus
Prioritas
Program/Kegiatan
L-15
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
BAKORNAS PB,
DEPDAGRI,
DEPKES, DKP,
DEPSOS,
BKKBN, Dep.
PU, KEMENKO
KESRA,
lingkup daerah, nasional dan
internasional melalui kerangka
institusi pemerintah,
perundang-undangan,
pengembangan organisasi dan
peran serta masyarakat
Pemkot
dan Pemkab/
PP, Pemprov
BPS, KEMENEG
DEPKOMINFO,
DEPDAG,
DEPPERIN,
POLRI,
Kejaksaan,
DEPKUMHAM,
UNICEF,
Komitmen politik dalam PRB di
BAKORNAS PB
Instansi
Mendorong peningkatan
SATLAK
BAKORNAS PB, SATKORLAK dan
Merevitalisasi struktur organisasi
Rencana Kegiatan
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
h.
No
Berbasis Masyarakat) dan
PERTAMA (Pengurangan Risiko
Terpadu Berbasis Masyarakat)
yang telah dilaksanakan
di Sulsel, Sulbar, Sumbar,
dalam PRB melalui
kebijakan dan
pengembangan
jaringan
Pemerintahan
PRB Berbasis Masyarakat
(CBDRM)
Lurah, Bupati)
masyarakat atas antisipasi serta
penanggulangan bencana
(Kades, Camat,
Membangun kesadaran kolektif
tingkat bawah
LSM Lokal,
Pembuatan Pedoman Panduan
BAKORNAS PB
PMI
PRB masih sangat rendah
setempat.
dan perencanaan pembangunan
dan PERTAMA dalam kebijakan
Menjaga integritas program KBBM
Akuntabilitas dan transparansi
sukarelawan
Pemanfaatan TNI sebagai
efisiensi anggaran
Meningkatkan efektifitas dan
DEPSOS, TNI
BAPPENAS, KLH,
Instansi
Partisipasi masyarakat dalam
induk pembangunan lokal
secara terpadu dalam rencana
dan DKI Jakarta diintegrasikan
Lampung, Kalsel, Sumut, NAD
KBBM (Kesiapsiagaan Bencana
partisipasi masyarakat
kegiatan PRB dan Penanganan
tidak memadai
Bencana
Meningkatkan sumber dana untuk
Rencana Kegiatan
Alokasi dana untuk PB masih
Status Saat Ini
Peningkatan
Prioritas
Program/Kegiatan
L-16
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-17
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
BGR/ GTZ
Rencana Aksi ke-4 SEA DIPECHO
Reduction (CBRR) dilaksanakan
pengambil kebijakan setempat
dan wakil masyarakat,
pembentukan tim CDRM untuk
meningkatkan partisipasi
penanggulangan bencana
geologi kepada masyarakat
dengan melibatkan pemerintah
daerah setempat
masyarakat dalam PRB
CBDRM untuk sensitisasi
Pengkajian ulang sosialisasi
tanggal 6 Agustus 2006
Batu) dan Kalsel (Banjar)
di Sumut (Langkat dan Labuhan
Melanjutkan proyek didanai oleh
Community Based Risk
masyarakat
yang dibagikan ke pelajar dan
mitigasi bencana tsunami
kota di masing-masing provinsi
PU (didukung
proses pengambilan keputusan
komik kampanye kesadaran
DEPKES, Dep.
melalui partisipasi awal dalam
Pelatihan di tingkat kabupaten/
dan DEPDAGRI,
ruang serta contigency planning
Geologi/DESDM
Project) – Badan
(Georisk
BGR/GTZ
PMI
DIPECHO
DKP
Project)
melalui Georisk
BAKORNAS PB
publik ke dalam rencana tata
Instansi
Mengintegrasikan pendapat
diskusi, silaturahmi, dll
masyarakat melalui diskusi-
Mendekatkan aparatur ke
Rencana Kegiatan
Tahun 2005 DKP telah menyusun
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-18
Pramuka
penguatan kapasitas menghadapi
Veteran
Yogyakarta,
Masyarakat di kawasan rawan
bencana (Perluasan kegiatan)
Masyarakat di kawasan rawan
bencana kerjasama UNDP
Mendorong tersusunnya peraturan
pemerintah dan terbentuknya
community-based awareness dan
preparedness karena bencana
industri
Mendorong tersusunnya
peraturan pemerintah dan
terbentuknya community-based
awareness dan preparedness
karena bencana industri
HIVOS (2006)
lingkungan bekerjasama dengan
manajemen bencana dan
Penerbitan jurnal ilmiah
(2000) MPBI (2005)
bekerjasama dengan Oxfam
Bencana Berbasis Komunitas
Partisipatoris untuk Manajemen
MPBI – ITS
Oxfam, MPBI
UNDP, UPN
Berbasis Komunitas bagi
Menyusun Panduan Riset
BAPPENAS,
Pelatihan Manajemen Bencana
Berbasis Komunitas bagi
toolkit)
bencana (implementasi CBDM
UNESCO
Instansi
Fasilitasi masyarakat dalam
Rencana Kegiatan
Pelatihan Manajemen Bencana
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
dan pendanaan melalui promosi
dan kolaborasi dengan Lembaga
Nasional dan Internasional
riset CEEDEDS pada bidang
kegempaan dan konstruksi
bangunan tahan gempa dan
dan rekomendasi teknis
penanganan/penanggulangan
mitigasi bencana geologi
risiko bencana dan
informasi PRB
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
buku saku, leaflet dan poster
tentang bencana letusan gunung
api, gempa bumi, tsunami, dan
gerakan tanah di daerah rawan
buku saku, leaflet dan poster
tentang bencana letusan gunung
api, gempa bumi, tsunami dan
gerakan tanah
bencana dan kajian kebencanaan
yang diprioritaskan pada daerah
padat pemukiman dan aktifitas
serta terdapat bangunan vital dan
dan rekomendasi teknis
penanggulangan bencana sesuai
PP Nomor 25 tahun 2000 dan
Keppres No 165 tahun 2000
strategis
Review, pemutakhiran peta rawan
Penyediaan peta rawan bencana
bencana geologi
Memaksimalkan penyebaran
Penerbitan dan penyebaran
rekomendasi teknis di daerah
DESDM
DESDM
Pemda
BAKORNAS PB
DESDM
Pelaksanaan kajian bencana
penyebarluasan peta
Internasional
Nsional dan
Lembaga
dengan
bekerjasama
Identifikasi, pengkajian dan pemantauan risiko bencana serta penerapan sistem peringatan dini
Memantau pelaksanaan
Instansi
CDS-UII
Pengembangan dan
bahaya gunung Merapi
Peningkatan kapasitas institusi
Rencana Kegiatan
Riset dan Implementasi hasil
Status Saat Ini
a.
Prioritas
Program/Kegiatan
2.
No
L-19
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-20
metode pembuatan Peta KRB
Gunung api
Meningkatkan pengiriman peta
rawan bencana, data bencana,
poster, leaflet, buku saku
bencana geologi ke daerah
Pembinaan kepada Pemda agar
dapat melakukan pemetaan
daerah rawan bencana sesuai SNI.
(dengan prioritas bencana
gerakan tanah)
Peta Kawasan Rawan Bencana
Gunung berapi
Mengirimkan peta-peta rawan
bencana, data kebencanaan,
poster, leaflet, buku saku
bencana geologi ke daerah
Bekerjasama dengan Pemda,
secara langsung dan tidak
langsung dalam penyusunan Peta
Rawan Bencana secara rinci
(tingkat Kabupaten, Kecamatan
di beberapa daerah: peta rawan
gempa bumi, tsunami, peta zona
kerentanan gerakan tanah, peta
kawasan rawan bencana letusan
gunung berapi
Mengirimkan informasi wilayahwilayah yang berpotensi longsor
kepada Pemda
bencana: rawan gempa bumi,
tsunami, peta zona kerentanan
gerakan tanah, peta kawasan
rawan bencana letusan gunung
berapi
Membentuk alur informasi
peringatan dini gunung api dari
pos pengamat gunung api-
keselamatan penerbangan
bandara terdekat juga asosiasi
DVMBG-Pemda-masyarakat,
Penyusunan peta rawan bencana
Menyajikan peta-peta rawan
hingga Desa)
Menciptakan keseragaman
Rencana Kegiatan
Menyusun Pedoman Pembuatan
Status Saat Ini
DESDM
DESDM
DESDM
DESDM
DESDM
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-21
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
bersama di Kaldera Tondano,
intalasi peralatan seismik dan
deformasi bantuan USGS di
Lokon, Mahawu, Soputan, dan
G. Tangkoko dalam rangka
Program (VDAP) United States
Geological Survey di bidang
gunungapi di daerah Minahasa,
Sulawesi Utara
bencana tsunami untuk kota
pantai
tsunami untuk Kota Padang,
Pangandaran, Pacitan, Denpasar,
Pengembangan informasi dalam
bentuk brosur dan poster untuk
masyarakat dalam menurunkan
risiko bencana
Kajian Risiko Bencana di Banda
Aceh, Meulaboh dan Padang
(2005-2006)
Kajian Risiko Bencana di Nias dan
Gunung Sitoli
menyebarluaskan brosur-brosur
dan poster cara menghadapi
gempa bumi (IUDMP 1999)
Kajian risiko bencana di
Bandung (1998), Bengkulu
(2001), Palu, Denpasar, Menado
(2002), Padang, Pesisir Selatan/
Painan (2003) (IUDMP)
G.
Menyusun, mencetak dan
Mataram dan Buru
Survei dan pemetaan risiko
Pembuatan peta risiko bencana
Vulkanologi di Sulut
pembentukan Kantor Regional
Melakukan pemetaan geologi
Vulcano Disaster Assistance
Rencana Kegiatan
Kerjasama penelitian dengan
potensi longsor kepada Pemda
Mengirimkan informasi wilayah
sipil, dituangkan dalam SOP.
Status Saat Ini
PMB-ITB
PMB-ITB
kerjasama
dengan
DEPDIKNAS,
lembaga donor
DKP
DESDM
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-22
dilakukan dengan Analisis Sumber
Gempa 3D
probabilistik model sumber
gempa 3 dimensi untuk masukan
wilayah yang berpotensi untuk
terkena tsunami kepada Pemda
Tsunami.
rawan bencana, sosialisasi SNI,
informasi titik-titik rawan longsor
jalur jalan utama dan alternatif,
intensifikasi sistem peringatan
dini
rawan bencana diberikan dan
disosialisasikan di daerah,
sosialisasi SNI, menyebarluaskan
informasi titik-titik rawan
longsor jalur jalan utama dan
alternatif
Sosialisasi hasil pemetaan daerah
Hasil pemetaan daerah
bencana
Diseminasi peringatan dini
Mengirimkan informasi wilayah-
gempa dan peringatan dini
tsunami
Menyusun peta seismik dan
Indonesia
Membentuk alur informasi
Menyusun Peta Seismik risk
Tahan Gempa Indonesia
Pembuatan Peta Zonasi Tsunami
Zonasi Gempa Indonesia yang
gempa pulau Sumatera metode
dalam Peraturan Bangunan
Penyempurnaan/perbaikan Peta
Rencana Kegiatan
Analisis hazard dan zonasi
Status Saat Ini
DESDM
BMG
BMG
BMG
ITB
PMB-ITB,
Ristek, PU
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-23
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Pembuatan peta iklim, banjir, dan
kekeringan/kebakaran hutan/
lahan (lanjutan)
Pemetaan Geomedik di
Kabupaten/Kota dan Provinsi
Pembuatan peta iklim, banjir,
dan kekeringan/kebakaran
hutan/lahan
Beberapa daerah/provinsi telah
menyusun Peta Geomedik
lannya
Instansi terkait
UGM, ITB,
KMNLH,
Pemda,
kekeringan, dan kebakaran hutan
pembuatan peta rawan banjir,
DEPHUT,
Kabupaten
rawan banjir, longsor,
PU, DESDM
longsor, dan rawan kebakaran di
Perluasan wilayah pemetaan
dan BAKOSURTANAL dalam
Pembuatan peta rawan tsunami
BAKOSURTANAL
Kerjasama dengan DESDM
tanah
Pembuatan peta percepatan
BMG
jangkauan
DEPKES
DEPKES
Dep.PU
LAPAN, BMG,
PU, BMG, LAPAN
BAKOSURTANAL,
Instansi
Peningkatan skala peta/
rawan)
bencana (kejadian dan peta
(kejadian dan peta rawan)
Pembuatan peta seismisitas
Melanjutkan pembuatan profil
Pembuatan Profil Bencana
setiap Provinsi
Lokakarya Geomedik Mapping di
Pemetaan rawan banjir (lanjutan)
Rencana Kegiatan
Pemetaan rawan banjir
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-24
instansi sesuai tugas dan fungsi)
kekeringan dan kebakaran hutan
Update/memperbarui Peta Rawan
Pangan untuk seluruh kabupaten
di Indonesia
Karakterisasi bencana alam
gerakan massa (di Kulonprogo)
Tersedianya Peta Rawan Pangan
Indonesia (tingkat kabupaten)
Pembentukan Tim Terpadu
Meningkatkan koordinasi dengan
Badan Meteorologi dan Geofisika
(BMG) dalam menentukan titiktitik rawan bencana di Indonesia
Advokasi hasil dari peta-peta
tersebut akan disosialisasikan
kepada para pemangku
kepentingan terkait (aparat
pemerintah, tokoh masyarakat)
BPPT
kekeringan)
kekeringan)
Pembuatan peta-peta daerah
rawan bencana geologi untuk
perencanaan tata ruang, rawan
longsor untuk disosialisasikan
kpd masyrakat dan Penda di
daerah rawan bencana
DEPHUB
peringkat bahaya kebakaran dan
WFP, DEPTAN
BGR/GTZ
(Georisk
Project) – Badan
Geologi/ DESDM
DEPHUT
Terus dilaksanakan (sistem
LAPAN, BMG,
DEPKES
peringkat bahaya kebakaran dan
profil bencana
Instansi
Sedang dilaksanakan (sistem
Penyebaran profil bencana
Memperluas wilayah penyebaran
peta-peta bencana hasil berbagai
menyusun peta rawan
(Fire Danger Rating System)
Peta multi bencana (integrasi
Rencana Kegiatan
Kerjasama dengan DEPHUT
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-25
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Pemetaan partisipatif manajemen
bencana alam (longsor: Kebumen
di Jawa Tengah, Kulonprogo
di Yogyakarta, Bawakaraeng
di Sulsel, letusan gunungapi:
Merapi di Jawa (melanjutkan dan
memperluas wilayah)
UPN Veteran
Yogyakarta
OCHA dan
instansi terkait
Pengumpulan informasi daerahdaerah rawan bencana, sumber
daya lokal yang tersedia,
kemampuan lokal, kemampuan
logistik, informasi sosial-ekonomi
Pemetaan partisipatif
manajemen bencana alam
(longsor: Kebumen di Jawa
Tengah, Kulonprogo di
Yogyakarta, Bawakaraeng di
Sulsel, letusan gunungapi:
Merapi di Jawa Tengah, Egon di
Flores)
WFP,
SATKORLAK PB,
instansi terkait
Pembuatan peta dasar dan peta
rawan bencana Indonesia.
Pembuatan peta dasar
dan peta rawan bencana
Indonesia (khususnya di daerah
operasional WFP: Aceh, NTT,
NTB, Sulsel dan Jabodetabek)
WFP, BPS,
DEPKES,
MENKOKESRA
dan instansi
terkait lainnya
Instansi
Sosialisasi hasil pemetaan nutrisi
ke tingkat provinsi
Pemanfaatan peta nutrisi untuk
keperluan intervensi kesehatan
dan gizi
Pemanfaatan peta Nutrisi
dengan mengkombinasikannya
dengan sumber informasi lain,
seperti Peta Rawan Pangan, Peta
Kemiskinan, dan lain-lain
Rencana Kegiatan
Tersedianya Peta dan Analisis
Nutrisi di Indonesia (tingkat
kecamatan), terdiri dari 3
indikator: Gizi kurang pada
balita, Angka kematian bayi,
dan penduduk dengan asupan
energi < 1700 kkal.
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-26
PMB-ITB,
Ristek, PU
Memasukkan hasil analisis untuk
penyempurnaan Peraturan
Bangunan Tahan Gempa Indonesia
Analisis Hazard dan Zonasi
Gempa Pulau Sumatera Metode
Probabilistik Model Sumber
Gempa 3 Dimensi untuk
masukan dalam Peraturan
Bangunan Tahan Gempa
Indonesia (Proposal Riset
Unggulan Terpadu 2005 - 2007)
Studi karakteristik gempa
Aceh dan Nias untuk metode
penyempurnaan Perencanaan
Bangunan Tahan Gempa
Indonesia
Evaluasi perbaikan Peraturan
Bangunan Tahan Gempa
Indonesia (SNI-1726-2002) Paska
Gempa Aceh-Nias-Padang
Penyempurnaan/perbaikan
zonasi seismic
UPN Veteran
Yogyakarta
Penyusunan sistem informasi
risiko bencana
Pendataan peristiwa bencana di
indonesia
UPN Veteran
Yogyakarta
Instansi
Menyusun Indeks Risiko Bencana
Kabupaten/Kota
Rencana Kegiatan
Menyusun sistem informasi
kejadian bencana
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-27
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
GeoteknologiLIPI; ITB
GeoteknologiLIPI
Melakukan pemetaan batimetri di
pesisir kota Padang dan Bengkulu
dan pemodelan run-up tsunami
Rencana pemetaan batimetri
di pesisir kota Banyuwangi,
Maumere dan Pacitan dan
pemodelan run-up tsunami
Modeling tsunami sebagai usaha
mitigasi bencana
LIPI
Rencana kegiatan kajian terhadap
kesiapsiagaan masyarakat dalam
menganitispasi bencana alam di
kota Bengkulu, Banten, Lampung,
Maumere, Pacitan, Banyuwangi
UNHAS
Pemetaan titik api kebakaran
hutan
Kajian kesiapsiagaan masyarakat
dalam mengantisipasi bencana
Alam
PMB-ITB
kerjasama
dengan RISTEK
Pengelolaan sistem informasi dan
update data
MPBI dan ITS
Mendorong pembuatan Disaster
Plan di Jawa Timur
Pengembangan Sistem Informasi
IPTEK dan Kebencanaan
ITB
Pengumpulan data gempa dan
kajian hazard gempa probabilistik
sumber gempa 3D untuk
perbaikan zonasi gempa Indonesia
Pengumpulan dan kajian data
kegempaan Indonesia untuk
penyusunan zonasi kegempaan
Indonesia (1994-2006)
Instansi
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
b.
No
lokal
skala nasional dan
kerentanan dalam
risiko bencana dan
sistem indikator
Pengembangan
Prioritas
Program/Kegiatan
L-28
BAKOSURTANAL
Instansi terkait
Pemetaan Daerah Rawan Pangan
Disaster Rapid Response Mapping
Penelitian Pemanfaatan Data
IFSAR dan Aster Untuk Studi
Deformasi
Pemetaan Multi Rawan Bencana
Alam Terpadu
Pemetaan Potensi Wilayah
Berbasis Lingkungan
BAKORNAS PB
SATKORLAK PB
SATLAK PB
Membuat jaringan komunikasi
pusat dan daerah dalam rangka
peringatan dini (kerjasama
dengan Perancis)
Belum ada sistem yang handal
dalam informasi peringatan dini
BAKORNAS PB
BAKOSURTANAL
LAPAN
Instansi
Membuat Pedoman Standar Peta
Risiko Bencana
Pengembangan sistem indikator
risiko bencana nasional (lanjutan)
Rencana Kegiatan
Belum ada Pedoman Pembuatan
Peta Risiko Yang Standard/
Indikator
Pembangunan sistem indikator
risiko bencana nasional
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-29
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
a. Advocay
Hasil dari tolak ukur tersebut
akan disosialisasikan kepada para
pemangku kepentingan yang
terkait
Menyediakan peta-peta rawan
bencana, kuesioner yang
disebarluaskan,yang nantinya
akan menjadi tolak ukur
dalam pengambilan keputusan
oleh decision makers, untuk
mengkaji dampak bencana dari
kondisi lingkungan, sosial dan
ekonomi.
BGR/GTZ
(Georisk
Project) – Badan
Geologi/ DESDM
LAPAN
DKP
Penyusunan indeks kerentanan
pesisir/kota pantai Indonesia
terhadap bencana
Pembangunan sistem peringkat
bahaya banjir/longsor
serta berpartisipasi dalam
pembangunan sistem peringatan
dini tsunami (lanjutan)
DEPHUB
BAKORNAS PB,
BAKOSURTANAL,
DESDM, BMG,
PU, UGM , ITB
Instansi
Pengembangan sistem
database transportasi udara
terpadu dalam rangka analisis
bencana Pembangunan sistem
peringkat bahaya banjir/longsor
serta berpartisipasi dalam
pembangunan sistem peringatan
dini tsunami
Penyusunan Peta Risiko Bencana
Alam Nasional
Pedoman Pemetaan Risiko
Bencana
Rencana Kegiatan
Pembangunan sistem peringkat
bahaya banjir/longsor
serta berpartisipasi dalam
pembangunan sistem peringatan
dini tsunami
Terus dilakukan monitoring
pelayanan transportasi udara
pada daerah bencana
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-30
Kajian singkat risiko (Rapid Risk
Assessment) bencana di 14 kota
Indonesia
Penyusunan peta potensi risiko
bencana di beberapa lokasi
tertentu untuk informasi kegiatan
program
Melakukan review, pembahasan,
sosialisasi dan pelatihanpelatihan untuk focal point di
instansi pemerintah terkait di 30
provinsi.
Pengembangan Metode Kajian
risiko Kegempaan Sebagai Salah
Satu Upaya Mitigasi Bencana
Gempa Bumi di Daerah Perkotaan
Indonesia
Menyusun Indeks Risiko Potensi
Bencana mencakup semua
Kabupaten di Indonesia
Penguatan kapasitas
pemerintah, khususnya DEPKES,
DEPTAN, BKKBN dalam sistem
monitoring kewaspadaan
pangan, gizi, dan mata
pencaharian (dalam proses
perencanaan)
Rencana
Pembuatan Peta Microzonasi
Gempa, Peta Potensi Liku Kajian
kesiapsiagaan Menghadapi
Bencana ifaksi, Peta MMI, Peta
Hazard Tsunami dan Hazard lain
untuk kota rawan bencana
b. National Natural Disaster
Assessment (kuesioner akan
disebarluaskan)
Rencana Kegiatan
Kajian kesiapsiagaan
Menghadapi Bencana
Status Saat Ini
PMB-ITB
WFP, DEPKES,
DEPTAN, BKKBN
Oxfam, UPN,
Instansi terkait
PMB-ITB
kerjasama
dengan Ristek
PMB-ITB,
Pemda-Pemda,
Ristek
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
c.
No
kerugiannya
akibat serta
kejadian bencana,
informasi statistik
analisis dan sosialisasi
Pengumpulan,
Prioritas
Program/Kegiatan
L-31
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Pengumpulan, analisis, dan
sosialisasi informasi statistik
kejadian bencana dari data
penginderaan jauh maupun data
lapangan yang diperoleh dari
instansi/sumber lain
Membantu dalam perolehan
pengetahuan yang luas dari
kejadian-kejadian bencana
selama dekade t terakhir
Pengumpulan, analisis, dan
sosialisasi informasi statistik
kejadian bencana dari data
penginderaan jauh maupun data
lapangan yang diperoleh dari
instansi/sumber lain
Membantu Menyusun Konsep
Manajemen Risiko Bencana
Berbasis Masyarakat yang dapat
diadopsi di seluruh wilayah
Indonesia
Penyusunan database desa pesisir
dan kerentanannya terhadap
bencana berdasarkan data
potensi desa BPS
Pengumpulan dan kajian data
kegempaan Indonesia untuk
penyusunan zonasi kegempaan
dalam skala lebih detil
Kajian kerentanan wilayah dan
masyarakat , perencanaan jalur
dan tempat evakuasi di kota
Padang, Kuta, Cilacap, Aceh dan
Maumere
Kajian Kerentanan dan risiko
Bencana termasuk perencanaan
jalur evakuasi maupun lokasi
penampungan pengungsi
Pengumpulan dan kajian data
kegempaan Indonesia untuk
penyusunan zonasi kegempaan
Indonesia (1994-2005)
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
BAKORNAS PB
dan DEPDAGRI,
DEPKES, PU
(didukung BGR/
GTZ melalui
Georisk Project)
LAPAN
DKP
ITB, BMG
LIPI-URL
Jerman-LAPAN
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-32
CDS-UII
bekerjasama
dengan Prodi
statistik dan
overseas
practisioner
Kementerian
Negara Ristek
dan LPND
terkait
Pengujian kerangka kerja untuk
mengukur tingkat kesiapsiagaan
masyarakat di tiga pilot sites:
Padang, Bengkulu, dan dua desa
di Aceh
Analisis data statistik dengan
pendekatan jangka panjang
untuk perubahan peningkatan
kerentanan dan risiko bencana
Pengembangan simulasi tsunami
data base, run up dan integrasi
data
Penyusunan kerangka kerja
untuk mengukur tingkat kesiap
siagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana tsunami
dan gempa bumi (Proyek UN
ISDR)
Kajian dan analisis statistik
internal quality assurance yang
telah dilaksanakan untuk tujuan
Total Quality Management
LIPI -UNESCO
(ITB-KOGAMIUniv. Bengkulu)
Kemementerian
Negara Ristek
dan LPND
terkait
Penyusunan peta dan jalur
evakuasi
Penyusunan mikrozonasi daerah
rawan bencana
BGR/GTZ
(Georisk
Project) – Badan
Geologi /
DESDM
Akan terus diupdate. Dibutuhkan
lebih dari 10 000 data untuk
disaster events untuk keputusan
investasi yang berdasarkan pada
data/ informasi yang akurat dan
menyeluruh
Me-set up struktur data, status
sekarang, kurang lebih 7000
events bencana yang berbeda
selama satu dekade terakhir ini
di negeri ini telah didata
Instansi
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
d.
No
peringatan dini
Pembangunan sistem
Prioritas
Program/Kegiatan
L-33
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Penjajakan lokasi untuk
penempatan alat dalam rangka
TEWS
German-Indonesia Tsunami Early
Warning System (GI-TEWS) untuk
Aceh dsk. 2 buah
Fire Danger Rating System
(FDRS)
Pemasangan Ocean Bottom
Seismometer dan Tsunami Early
Warning System Buoy di perairan
barat Sumatera
Fire Danger Rating System
(FDRS) sudah diadopsi oleh
Dephut (terbentuknya Brigade
Kebakaran Hutan) dan
pemasangan AWS (Automatic
Weather Station)
Status Saat Ini
BMG
BAKORNAS PB
dan DEPDAGRI,
DEPKES, PU
(didukung BGR/
GTZ Georisk
Project)
institusionalisasi dan diseminasi
informasi peringatan ke setiap
penduduk
Dep. PU
Pembangunan Early Warning
System
Penentuan lokasi peralatan TEWS
BPPT
BPPT
Instansi
Pemasangan 15 buah Buoy TEWS
bantuan Pemerintah Jerman
Pemasangan 29 AWS di 13 provinsi
(21 AWS tahun 2005 dan 8 AWS
mulai 2006)
Rencana Kegiatan
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-34
Membentuk alur informasi
peringatan dini gunung api
dari pos pengamat gunung
api-PVMBG-Pemda-Masyarakat,
bandara terdekat juga asosiasi
keselamatan penerbangan
sipil, dituangkan dalam SOP.
Mengrimkan informasi wilayahwilayah yang berpotensi longsor
kepada Pemda
Penentuan lokasi peralatan TEWS
Membentuk alur informasi
peringatan dini gunung api
dari pos pengamat gunung
api-PVMBG-Pemda-Masyarakat,
bandara terdekat juga asosiasi
keselamatan penerbangan
sipil, dituangkan dalam SOP.
Mengrimkan informasi wilayahwilayah yang berpotensi longsor
kepada Pemda
Mendukung BMG dalam
penjajakan lokasi utk
penempatan alat dalam rangka
TEWS (UNESCO – ERTR UNDP
Project)
LIPI
DESDM
Sistem Peringatan Dini Tsunami
BMG
DESDM
BGR/GTZ
(Georisk
Project) – Badan
Geologi /
DESDM
BMG
BAKOSURTANAL
BPPT
Pembangunan dan Pengoperasian
ITWS Asia Tenggara
Project akan membiayai dan meset up 8 seismographs yang akan
di deploy di NTB, dan NTT
PMI, BAKORNAS
PB
Instansi
Bekerjasama dengan IFRC dan
PNSs mengembangkan sistem
peringatan dini secara nasional
Rencana Kegiatan
Proses penjajakan dalam meset up 8 seismographs untuk
memonitor bencana letusan
gunungapi
Pengadaan perangkat soft ware
dan hardware sistem peringatan
dini
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-35
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Rencana Kegiatan
Pembangunan sistem peringatan
dini tsunami (lanjutan)
Monitoring kondisi pangan,
nutrisi dan mata pencaharian di
Indonesia (tahap pertama akan
dilaksanakan di NTT dan NTB)
Melanjutkan pembuatan buletin
sistem peringatan dini
Melanjutkan pembuatan buletin
sistem peringatan dini terhadap
ancaman bencana alam
Penguatan radio komunitas untuk
sistem peringatan dini di wilayah
rawan letusan gunungapi (NTT)
dan rawan
Status Saat Ini
Mendukung BMG dalam
pembangunan sistem peringat
an dini gempa dan tsunami
(UNESCO – ERTR UNDP Project)
Rencana
Pembuatan buletin sistem
peringatan dini (Prediksi
curah hujan, prediksi banjir,
monitoring kebakaran hutan,
perimbangan pangan dll)
(bulanan/periodik)
Pembuatan buletin sistem
peringatan dini terhadap
ancaman bencana alam (Prediksi
curah hujan, prediksi banjir,
monitoring kebakaran hutan,
perimbangan pangan dll)
(bulanan/periodik)
Penguatan radio komunitas
untuk sistem peringatan dini
di wilayah rawan letusan
gunungapi (Merapi)
UPN Veteran
Yogyakarta
WFP, LAPAN
WFP, LAPAN,
BMG
WFP, DEPKES,
DEPTAN, BKKBN
UNESCO
BMG
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-36
Identifikasi dan pemetaan
pemangku kepentingan
Radio siaran swasta niaga UNISI
program layanan masyarakat
Status Saat Ini
Kemementerian
Negara Ristek
dan LPND
terkait
CDS-UII
bekerjasama
dengan UNISI,
Depkominfo,
Lembaga
Nsional dan
Internasional
Kementerian
Negara Ristek
dan LPND
terkait
Pengembangan decision support
systems
Pengembangan support system
komunikasi peringatan dini risiko
bencana berbasis komunitas
Pengembangan jaringan
accelerograph
Melakukan simulasi evakuasi
gempa dan tsunami
Kementerian
Negara Ristek
dan LPND
terkait
Kementerian
Negara Ristek
dan LPND
terkait
Deployment buoy
Instalasi tide-gauge
CDS-UII
bekerjasama
dengan UNISI,
Depkominfo,
Lembaga
Nasional dan
Internasional
Instansi
Pengembangan program khusus
peringatan dini risiko bencana
Rencana Kegiatan
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-37
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Sistem Evakuasi Bencana
Tsunami
Penyusunan TEWS
Status Saat Ini
Simulasi lapangan
Penyusunan model evakuasi
bencana meliputi lokasi evakuasi
dan jalur evakuasi
Melakukan studi karakteristik
kegempaan
Melakukan studi karakteristik
tsunamigenik
Lembaga
Pengabdian
Masyarakat
UNHAS
KEMENEG
RISTEK dan
LPND terkait
Melakukan integrasi sistem ICT
KEMENEG
RISTEK dan
LPND terkait
Pengembangan jaringan
monitoring deformasi (GPS)
PEMDA NAD,
KEMENEG
RISTEK, PRTMB
KEMENEG
RISTEK dan
LPND terkait
Pengembangan jaringan DART
buoy
Emergency Command and Control
Aceh (ECCA)
KEMENEG
RISTEK dan
LPND terkait
Instansi
Pengembangan jaringan tide
gauge
Rencana Kegiatan
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
e.
No
peringatan dini.
bagian dari sistem
informasi sebagai
dan menjaga sistem
Melakukan review
Prioritas
Program/Kegiatan
L-38
Penguatan dan pengembangan
sistem informasi dan komunikasi
PB Bansos yang telah dilakukan
saat ini baru membangun
”sistem”nya dan bukan isinya
karena keterbatasan sarana
pendukung terutama teknologi
dan modelnya
Rehabilitasi software/hardware
Penyusunan kerangka
komunikasi
Sistem Kewaspadaan Dini
Penyakit Menular (SKD Penyakit
Menular)
Sistem Kewaspadaan Pangan dan
Gizi (SKPG)
Sosialisasi PRB untuk Kawasan
Pesisir dan Sungai
Status Saat Ini
Menyiapkan sarana teknologi
informasi
Memperkuat dan memperluas
kerjasama tentang jaringan
informasi dengan berbagai unsur
terutama terhadap sistem dan
metodenya
Perbaikan sistem komunikasi dan
informasi
Tetap menjaga agar Sistem
Kewaspadaan Dini Penyakit
Menular dan Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi tetap berjalan
Pelaksanaan simulasi dan
kegiatan lapangan
Pelatihan Mitigasi Bencana
Pembentukan kelompok mediator
pada masyarakat
Rencana Kegiatan
DEPSOS
BMG
DEPKES
Lembaga
Pengabdian
Masyarakat
UNHAS
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
f.
No
sistem peringatan dini
institusi pengelola
Penguatan kapasitas
Prioritas
Program/Kegiatan
L-39
Mengintegrasikan dan
menerapkan sistem peringatan
dini berbasis masyarakat di
semua desa/kelurahan yang telah
menjalankan program KBBM dan
PERTAMA
PMI
BAKOSURTANAL
Pemanfaatan Tekonologi Inderaja,
SIG dan GPS Untuk Sensus Sosial
Ekonomi Daerah Rawan Bencana
Tersusunnya draft Juklak Sistem
Peringatan Dini yang berbasis
masyarakat.
BAKOSURTANAL
dan instansi
terkait
Pemasangan dan pemantauan
GPS, Pasut, evaluasi geodinamika
Pemasangan dan pemantauan
GPS, Pasut, evaluasi
geodinamika
PMI
DEPSOS
Instansi
Melakukan revisi dan Update
database dan statistik bencana
di PMI di semua tingkatan (Pusat,
Daerah dan Cabang).
Meningkatkan mutu materi
publikasi
Mengintegrasikan akses-akses
melalui pertemuan-pertemuan
berkala dan pelatihan-pelatihan
bersama.
Rencana Kegiatan
Update data base dan statistik
bencana di PMI di semua
tingkatan (Pusat, Daerah dan
Cabang)
Adanya keterbatasan sarana/
peralatan dan kemampuan
mengekplorasi materi/informasi
komunikasi masyarakat
Adanya keterbatasan
kemampuan untuk
mengeksplorasi isi dari
ketentuan, pedoman tentang
kebijakan dan program PB
Bansos dalam bentuk buku
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-40
KEMENEG
RISTEK dan
LPND terkait
KEMENEG
RISTEK dan
LPND terkait
Mendukung pelaksanaan Training
of Trainers untuk staf BMG di
Indonesia mengenai Sistem
Operasi Peringatan Tsunami
Pemutakhiran grand-scenario
tsunami early warning syatem
(TEWS)
Pengembangan sistem diseminasi
dan informasi tsunami
Tersedianya skenario besar
sistem peringatan dini tsunami
UNESCO
BMG
BGR/GTZ
(Georisk
Project) – Badan
Geologi /
DESDM
Dalam pengukuran pendeteksian
stabilitas gerakan tanah, alat
ukur akan digunakan.
Comprehensive training akan
diberikan ke instansi terkait
(Badan Geologi: Pusat Lingkungan
Geologi)
GTZ, KEMENEG
RISTEK dan
instansi terkait
lainnya
LAPAN, Dep. PU
Penguatan kapasitas institusi
pengelola sistem peringatan dini
Koordinasi dari Kelompok kerja VI
dari TEWS project
Instansi
Rencana Kegiatan
Mendukung BMG dalam
Pelatihan Sistem Operasi
Peringatan Tsunami di Paciific
Tsunami Warning Centre,
Hawaii, USA
Dalam penyiapan Sistem
peringatan dini pada Tsunami
(komponen kapasitas building)
GTZ- Pusat Sedang dalam proses
penjajakan dan pengumpulan
informasi terkait
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
g
No
Memperkuat koordinasi
dan kerjasama
multisektor dan
multistakeholder
dalam rantai sistem
peringatan dini
Prioritas
Program/Kegiatan
L-41
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
BAKORNAS PB
BAKORNAS PB
dan DEPDAGRI,
DEPKES, Dep.
PU (didukung
BGR/GTZ
melalui Georisk
Project)
Memperkuat koordinasi antar
sektor dalam peringatan dini
multi sektor
Men-set-up jejaring untuk
peringatan dini
Belum ada sistem yang handal
dalam informasi peringatan dini
DESDM, Pemda
terkait
Instansi
Membentuk alur informasi
peringatan dini gunung api
dari pos pengamat gunung
api-DVMBG-Pemda-Masyarakat,
bandara terdekat juga asosiasi
keselamatan penerbangan sipil,
dituangkan dalam SOP.
Rencana Kegiatan
Membentuk alur informasi
peringatan dini gunung api
dari pos pengamat gunung
api-DVMBG-Pemda-Masyarakat,
bandara terdekat juga asosiasi
keselamatan penerbangan
sipil, dituangkan dalam SOP.
Mengrimkan informasi wilayahwilayah yang berpotensi longsor
kpd Pemda
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-42
Rencana Kegiatan
Membantu dalam proses
penguatan instansi yang terkait
(Badan Geologi), contoh;
seismograp dpt diintegrasikan
ke dalam jaringan nasional
monitoring gunungapi dan
mendefine bagaimana nantinya
kontribusi mereka dalam usahausaha peringatan dini di Indonesia
Penguatan kerjasama dengan
institusi-institusi yang
bertanggungjawab dalam
memonitor, mengkaji, dan
membangun sistem kesiapan dini
bencana.
Penguatan kerjasama dengan
institusi-institusi yang
bertanggung jawab dalam
memonitor, mengkaji, dan
membangun sistem kesiapan dini
bencana.
Status Saat Ini
Penjajakan proses dalam
menguatkan kapasitas
pengelolaan dan penyebarluasan
informasi data dan statistik
bencana
Penguatan kerjasama dengan
institusi-institusi yang
bertanggungjawab dalam
memonitor, mengkaji, dan
membangun sistem kesiapan
dini bencana.
Penguatan kerjasama dengan
institusi-institusi yang
bertanggung jawab dalam
memonitor, mengkaji, dan
membangun sistem kesiapan
dini bencana.
OCHA
OCHA, DESDM,
BMG
BGR/GTZ
(Georisk
Project) –
Badan Geologi/
DESDM
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Menciptakan dan
memperkuat sistem
peringatan dini yang
efektif pada pulaupulau kecil
Mendukung
pembangunan
insfrastruktur dan
kapasitas ilmiah untuk
melakukan penelitian
Mendukung
pengembangan dan
perbaikan database
i
j
Prioritas
Program/Kegiatan
h
No
L-43
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Pemasangan dan pemantauan
GPS, Pasut, evaluasi
geodinamika
Inventarisasi Sumber Daya
Manusia Kesehatan dalam
Penanggulangan Krisis dan
Masalah Kesehatan Lain
Status Saat Ini
OCHA bersama
Badan PBB lain,
instansi terkait
OCHA,
BAKORNAS PB,
SATKORLAK PB,
SATLAK PB
Pengembangan direktori umum
untuk bencana yang dibutuhkan
dalam situasi darurat
Pengembangan dan pembaharuan
database untuk :
Daftar kontak SATLAK dan
SATKORLAK di Indonesia
BAKOSURTANAL
dan instansi
terkait
UGM
Peningkatan kapasitas institusi/
kelembagaan dan pendanaan
dengan meningkatkan promosi/
kerjasama dalam dan luar negeri
Pemasangan dan pemantauan
GPS, Pasut, evaluasi geodinamika
DEPKES
Instansi
Melanjutkan inventarisasi Sumber
Daya Manusia Kesehatan dalam
PK-MKL
Rencana Kegiatan
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
k
No
Mendukung perbaikan
metode ilmiah
Prioritas
Program/Kegiatan
L-44
Pemutakhiran database kejadian
dan jumlah korban dan kerugian
bencana banjir
Pengembangan data base, analisis
statistik kejadian bencana, akibat
dan kerugiannya
Pengelolaan data geospasial
mendukung rehabilitasi dan
rekonstruksi NAD
Penyusunan database kejadian
dan jumlah korban serta
kerugian bencana banjir
Rencana
Penyediaan dan pengelolaan
data geospasial, mendukung
rehabilitasi dan rekonstruksi
NAD
Pemodelan struktur pengurangan
risiko bencana teknologi/industri
lingkungan di Kota Surabaya
Pemutakhiran database kejadian
dan jumlah bencana geologi
Daftar kontak mereka yang
bekerja dalam penanganan
bencana dari komunitas
internasional di Indonesia
Rencana Kegiatan
Penyusunan database kejadian
dan jumlah korban bencana
geologi
Status Saat Ini
ITS
DKP
CDS-UII
bekerjasama
dengan
Lembaga
Nasional dan
Internasional
Dep. PU
DESDM
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
l
No
Membangun dan
memperkuat kapasitas
dan pertukaran
informasi statistik
Prioritas
Program/Kegiatan
L-45
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Pertukaran data dan pengetahuan
kebencanaan
Peningkatan kapasitas
pengumpulan data dampak
bencana untuk standardisasi di
beberapa provinsi tertentu
Membantu Menyusun Konsep
Manajemen Risiko Bencana
Berbasis Masyarakat yang dapat
diadopsi di seluruh wilayah
Indonesia
Persiapan pembuatan modul
pelatihan untuk pengumpulan,
pengelolaan dan penyebaran
data
BPPT
Pemodelan potensi bahaya
tsunami (zonasi)
Oxfam,
SATKORLAK PB
BAKORNAS PB
dan DEPDAGRI,
DEPKES, Dep.
PU (didukung
BGR/GTZ
melalui Georisk
Project)
LAPAN
KEMENEG
RISTEK dan
LPND terkait
Penyusunan pedoman rapid
damage assessment
Penguatan kapasitas pengelolaan
dan penyebarluasan informasi
data dan statistik bencana
melalui laporan bulanan ke
instansi terkait dan website
Instansi
Rencana Kegiatan
Penguatan kapasitas
pengelolaan dan penyebarluasan
informasi data dan statistik
bencana melalui laporan
bulanan yang dikirimkan ke
instansi terkait serta website
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
m
No
Mengumpulkan dan
standarisasi informasi
statistik risiko dan
dampak kerugian
bencana
Prioritas
Program/Kegiatan
L-46
Standardisasi informasi data
dan statistik risiko, akibat dan
kerugian bencana pada skala
regional melalui kerjasama
dengan instansi terkait
Standardisasi istilah kebencanaan
Work out sebuah metode guna
standarisasi dan harmonisasi
informasi data dan statistik risiko,
akibat dan kerugian bencana pada
skala regional, bekerja sama,
berbagi informasi dengan pihak
asuransi yang telah melakukan
perhitungan
Pengenalan alat, melengkapi data
yang ada dan penerapan alat
Standardisasi pelaporan
kejadian tanah longsor dari
daerah ke pusat, standardisasi
pemetaan rawan bencana
gerakan tanah, standardisasi
pemetaan kawasan rawan
bencana gunungapi
Standarisasi dalam reporting,
mapping kejadian-kejadian
bencana
Persiapan pembuatan alat untuk
standardisasi data dan informasi
Rencana Kegiatan
Standardisasi informasi data
dan statistik risiko, akibat dan
kerugian bencana pada skala
regional melalui kerjasama
dengan instansi terkait
Status Saat Ini
Oxfam,
BAKORNAS PB,
SATKORLAK PB,
SATLAK
BGR/GTZ
(Georisk
Project)
– Badan Geologi
/ DESDM
DESDM
LAPAN
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
n
No
Melakukan kerjasama
tingkat regional dan
internasional
Prioritas
Program/Kegiatan
L-47
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Rapid Assessment Bencana di
Indonesia
Pengembangan Mobile Crisis
Center
Penggalangan potensi kerjasama
internasional
Koordinasi, monitoring dan
evaluasi pendampingan kerjasama
Peningkatan kerjasama melalui
edukasi (training, lokakarya)
antar instansi, perguruan tinggi
dan LSM
Penggalangan kegiatan
kerjasama internasional
Telah ditandatangani MoU
kerjasama dengan Jerman,
Jepang, Amerika, dan Perancis
Semiloka/FGD tentang
penyelenggaraan perumahan
swadaya berkaitan dengan
permukiman di wilayah pesisir
Mengembangkan operation centre
dengan Jepang
Mengembangkan operation centre
dengan Perancis
Penyusunan standardisasi
penyelamatan dan pengamanan
gedung-gedung utama
Rencana Kegiatan
Sosialisasi dan penyusunan buku
tentang bencana kebakaran
pada gedung-gedung vital dan
bangunan tinggi
Status Saat Ini
UNHAS, FTARSI/PWK
KEMENEG
RISTEK dan
LPND terkait
KEMENEG
RISTEK dan
LPND terkait
BAKORNAS PB
BPPT
Dep PU, UNHAS
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
o
No
Penelitian analisis dan
laporan perubahan
jangka panjang dan
isu peningkatan
kerentanan dan risiko
bencana
Prioritas
Program/Kegiatan
L-48
Pengembangan peringatan dini
kekeringan dan kebakaran hutan
Studi/penelitian pemicu
terjadinya bahaya kebakaran
hutan
Kajian karakteristik hujan
Implementasi model intensitas
curah hujan lokal
Korelasi intensitas hujan dan
pemicu tanah longsor
Studi karakteristik banjir bandang
UNHAS
KEMENEG
RISTEK dan
LPND terkait
KEMENEG
RISTEK dan
LPND terkait
KEMENEG
RISTEK dan
LPND terkait
Identifikasi kearifan lokal
Pengembangan peringatan dini
banjir dan longsor
BMG
Studi analisis risiko akibat
gempa/tsunami
Penyusunan stastistik gempa
dan tsunami
KEMENEG
RISTEK dan
LPND terkait
Instansi
Identifikasi Kapasitas Daerah
Dalam Manajemen Bencana
Rencana Kegiatan
Pengembangan Sistem
Peringatan Dini Tsunami
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-49
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Penelitian likifaksi akibat gempa
bumi di kota Padang, Aceh dan
Jogyakarta
GeoteknologiLIPI
Rencana kegiatan penelitian
tsunami purba daerah Banda
Aceh-Meulaboh; Bengkulu,
Banyuwangi, Maumeren
Pemahaman bencana ikutan
akibat gempabumi sebagai
masukan dalam penataan
kawasan dan perencanaan tata
kota
GeoteknologiLIPI
Pengamatan tsunami purba
di daerah Padang, Bengkulu,
Pangandaran
Identifikasi jejak tsunami masa
lalu sebagai alat untuk mitigasi
bencana tsunami
GeoteknologiLIPI
LIPI-Caltech
(ITB)
Pengamatan deformasi kerakbumi
melalui pengukuran GPS
permanen (total 30 unit)
Pemahaman dan karakterisasi
deformasi kerak bumi sepanjang
kepulauan Mentawai dan Pesisir
barat Sumatera
CDS-UII
bekerjasama
dengan
praktisi lokal
dan overseas
practitioners
Instansi
Pemodelan pendekatan kombinasi
metode ilmiah dan kearifan lokal
Rencana Kegiatan
Metode ilmiah yang sudah
diimplementasikan
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-50
Penelitian dan pemetaan kawasan
perairan utara Banda Aceh, barat
Lho Kruet dan utara Simeulue
Rencana studi GPS dalam
memahami deformasi kerakbumi
di Jabar dan NAD
Pemahaman deformasi kerak
bumu dalam upaya mitigasi
bencana
GeoteknologiLIPI
Rencana penelitian kondisi
sosio ekonomi masyarakat
rewan bencana di Banda Aceh,
Meulaboh, Padang, Banyuwangi
dan Maumere
Pemetaan kawasan perairan
paska tsunami
Geoteknologi
- LIPI
Kajian kondisi kualitas air tanah
dan air permukaan di Banda Aceh
Kondisi kualitas air tanah dan
air permukaan paska tsunami
JSPS-LIPI-ITB
OseanografiLIPI
Norwegia
GeoteknologiLIPI
Rencana penelitian kondisi
infrastruktur di Banda Aceh,
Meulaboh, Padang, Banyuwangi
dan Maumere
Kajian kondisi infrastruktur
daqlam kaitannya dengan
gempabumi
GeoteknologiLIPI
GeoteknologiLIPI
Rencana penelitian potensi
likifaksi di Banda Aceh, Meulaboh,
Padang, Banyuwangi dan
Maumere
identifikasi relik tsunami purba
di perairan dan pesisir barat dan
selatan Sumatra.
Instansi
Rencana Kegiatan
Model dan mitigasi Bencana
Tsunami letusan gunungapi di
Selat Sunda
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-51
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
PRTMB
UNHAS, FTARSI/PWK
Rencana kajian strong motion
dan implikasisnya terhadap aspek
geologi teknik
Rencana kajian Kondisi dan
kesiapsiagaan masyarakat
terhadap bencana di NAD
Riset komunikasi pada target
audience design Komunikasi
berdasarkan hasil riset
peluncuran communication tools
kepada target audience
Melakukan penelitian bersama
simulasi escape road/building/
hill pada daerah rawan bencana
Tsunami
Riset untuk perencanaan
manajemen kawasan historis
pesisir, rawan banjir dan abrasi
Pemahaman aspek strok motion
dan geologi teknik dalam upaya
mitigasi bencana
Kondisi dan kesiapsiagaan
masyarakat terhadap bencana
Kebutuhan desain komunikasi
radio bencana dan cara
penyelamatan yang mudah
dipahami oleh penduduk pada
daerah berisiko tinggi
Rencana penelitian bersama
dengan RCUSS – Kobe University
– Nippon Koe
CDS-UII
bekerjasama
dengan Prodi
komunikasi
dan overseas
practitioners
JSPS-LIPI-ITB
JSPS-LIPI-ITB
JSPS-LIPI-ITB
Rencana studi paleotsunami dan
pemodelan tsunami
Pemahaman rekaman tsunami
masa lalu dan pemodelan
tsunami
JSPS-LIPI
Instansi
Rencana studi paleosesimologi
di kawasan pesisir dan daratan
Sumatera
Rencana Kegiatan
Pemahaman kegiatan seismologi masa lalu dalam upaya
mitigasi bencana gempa bumi
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
PKP (Pusat
Kegiatan
Penelitian)
UNHAS
Instansi
Penambahan jumlah daerah
yang disosialisasikan dan
dilatih tentang penanganan/
penanggulangan dan mitigasi
bencana geologi
Brosur-brosur dan poster cara
Pengembangan informasi dalam
menghadapi gempa bumi (IUDMP bentuk brosur dan poster untuk
1999)
masyarakat dalam menurunkan
risiko bencana
Melakukan sosialisasi tentang
penanganan/penanggulangan
mitigasi bencana geologi
kepada masyarakat dan aparat
Pemda serta menyelenggarakan
peringatan dini (dalam letusan
gunung api dan bencana gerakan
tanah), penyebarluasan poster,
leaflet dan buku saku bencana
geologi
ITB
DESDM
Pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan
Perintisan model rumah sebagai
prototipe bangunan tahan gempa
dan tsunami
Penelitian peredaman tsunami
dengan penataan bangunan
permanen
Rencana Kegiatan
Pengembangan
informasi risiko
bencana dan cara
penyelamatan yang
mudah dipahami oleh
penduduk pada daerah
ber-risiko tinggi
Penelitian Teknis untuk
Mendukung Penyusunan
RTRP, Regulasi untuk IMB dan
Prototipe Bangunan Masyarakat
yang Tahan Gempa dan Tsunami
Status Saat Ini
a
Prioritas
Program/Kegiatan
3
No
L-52
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-53
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Menyusun buku tentang bencana
letusan gunung api, gempa bumi/
tsunami dan gerakan tanah
Pertukaran Informasi tentang
DCSP
Menyusun konsep Decentralized
Conflict sensitive Planning
(DCSP) kerjasama dengan UNDP
Dep.PU
Pembuatan sketsa dan gambar
penyelamatan bencana alam
Menyusun buku tentang
bencana letusan gunung api,
gempabumi/tsunami dan
gerakan tanah
DESDM, BMG
Memaksimalkan dan menambah
jumlah penyebaran buku saku,
leaflet dan poster tentang
bencana letusan gunung api,
gempa bumi, tsunami, dan
gerakan tanah di daerah rawan
bencana geologi
Penerbitan dan penyebaran
buku saku, leaflet, dan poster
tentang bencana letusan gunung
api, gempa bumi, tsunami, dan
gerakan tanah
BAPPENAS
DESDM
DEPDIKNAS
Bekerjasama dengan pemerintah
daerah untuk menyiapkan sarana
informasi risiko bencana terutama
di daerah rawan konflik
Di sekolah belum tersedia
sarana informasi risiko bencana
Instansi
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-54
Penggunaan peta BKRK untuk
kebutuhan penyadaran
masyarakat terhadap upaya
pengurangan risiko, termasuk
untuk penentuan jalar-jalur
evakuasi.
Mencetak, sosialisasi, dan
diseminasi Penyadaran
kesiapsiagaan bencana dan
upaya pengurangan risiko
melalui pendekatan pendidikan
ketrampilan hidup untuk PMR
Mula (SD), PMR Madia (SLTP) dan
PMR Wira (SLTA) serta KSR Unit
Perguruan Tinggi.
Mereview dan mengoptimalkan
metode yang sudah ada
Menyusun draft silabus, modul
dan buku panduan - Penyadaran
kesiapsiagaan bencana dan
upaya pengurangan risiko
melalui pendekatan pendidikan
ketrampilan hidup untuk PMR
Mula (SD), PMR Madia (SLTP) dan
PMR Wira (SLTA) serta KSR Unit
Perguruan Tinggi (2005)
Penyebaran melalui media
cetak (poster, leaflet) dan
juga melalui media komunikasi
oral, di mana pendekatanpendekatan telah dilakukan
terlebih dahulu sehingga
penerimaan masyarakat baik,
tanpa mengabaikan tradisi yang
ada di daerah tersebut
Rencana Kegiatan
Pembuatan peta BKRK
(Bahaya,Kerentanan, Risiko dan
Kapasitas) dengan pendekatan
partisipatif di semua desa dan
kelurahan area pilot program
KBBM dan PERTAMA.
Status Saat Ini
BGR/GTZ
(Georisk
Project)
– Badan Geologi
/ DESDM
PMI
PMI
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-55
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
UNESCO
Geoteknologi
LIPI
ITS
UNICEF,
BAKORNAS PB,
DEPDAGRI,
DEPKES,
DEPSOS,
BKKBN, Dep.
PU, KEMENKO
KESRA,
DEPKUMHAM,
Kejaksaan,
POLRI,
Perbanyakan materi pengetahuan
mengenai bencana gempa dan
tsunami di kalangan masyarakat
umum
1.Pembuatan sistem informasi
proteksi kebakaran
2.Pembuatan sistem informasi
bencana teknologi
Peningkatan kesadaran untuk
mengubah Tingkahlaku:
Pengembangan Pengetahuan,
informasi, pendidikan dan
pelatihan serta penelitian
Rencana
UNESCO
Co-Management
Siberut
Instansi
Dokumentasi lembar informasi
dalam bentuk formal sehingga
dapat disebarkan ke komunitas
lain
Rencana Kegiatan
Penyusunan langkah-langkah
penyelamatan dalam bencana
gempa di Kabupaten Siberut
Selatan (terdapat dlm bahasa
Indonesia dan Mentawai)
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
b
No
Penguatan jaringan
ahli bencana dan
institusi terkait baik
antar sektor maupun
antar-region
Prioritas
Program/Kegiatan
L-56
Belum tersedianya jaringan
bagi tenaga ahli bencana di
perguruan tinggi dengan instansi
terkait
Koordinasi dan kerjasama
penelitian dengan perguruan
tinggi
Kajian linguistik dan geologi
kebijakan budaya lokal dalam
pemahaman gempa bumi dan
tsunami
Status Saat Ini
Mengupayakan agar di setiap
perguruan tinggi di daerah rawan
bencana terbentuk jaringan
komunikasi ahli bencana
DEPDIKNAS
UNHAS
KEMENEG
RISTEK dan
LPND terkait
Pengembangan waduk resapan
Pengembangan wawasan bencana
kebaharian di wilayah KTI
LIPI-UNESCO
DEPPERIN,
DEPDAG,
DEPKOMINFO,
BPS, KEMENEG
PP, Pemprov
dan Pemkab/
Pemkot
Instansi
Pemahaman budaya smong dalam
pengurangan dampak gempa dan
tsunami di Simeuleu
Rencana Kegiatan
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-57
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Mengadakan pertemuan rutin
dengan mitra kerja nasional
dan internasional dalam rangka
peningkatan kerjasama dalam
program KBBM dan PERTAMA
Memperkuat dan memelihara
kemitraan dan jejaring dalam
penanganan bencana
UGM
Memperkuat jaringan kerjasama
antar institusi dalam dan
luar negeri tentang aspek
kebencanaan
Meningkatkan kemitraan dan
jejaring dengan mitra nasional
maupun internasional.
DESDM
Membuat jaringan seluasluasnya dengan institusi terkait,
lembaga-lembaga penelitian, dan
perguruan tinggi di dalam dan
luar negeri
Membuat jaringan seluasluasnya dengan institusi terkait,
lembaga-lembaga penelitian,
dan perguruan tinggi di dalam
dan luar negeri
PMI
DESDM
Koordinasi dan kerjasama dengan
perguruan tinggi dan institusi
lainnya di dalam dan luar negeri
Koordinasi dan kerjasama
dengan perguruan tinggi
(bimbingan mahasiswa dan
penelitian bersama) dan intitusi
lainnya di dalam dan luar negeri
Instansi
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-58
Rencana Kegiatan
Membuat jaringan seluasluasnya dengan institusi terkait,
lembaga lembaga penelitian, dan
perguruan tinggi di dalam dan
luar negeri
Mengadakan Lokakarya, para
pemangku kepentingan (Badan
Geologi, DESDM, BAKORNAS PB,
RISTEK, LIPI, BPPT, LAPAN, BMG,
DEPDAGRI, DESDM, DEPSOS, PU,
DEPKES, Perguruan Tinggi dan
LSM, BGR-GTZ) untuk koordinasi
dan kerjasama
Pembentukan jejaring tenaga ahli
bencana di tingkat provinsi
Meningkatkan intensitas
pertemuan-pertemuan dengan
berbagai unsur PB Bansos melalui
lokakarya dan pelatihan
Status Saat Ini
Membuat jaringan seluasluasnya dengan institusi terkait,
lembaga- lembaga penelitian,
dan perguruan tinggi di dalam
dan luar negeri
Sedang dalam proses
perencanaan
Kebutuhan jejaring tenaga ahli
bencana di tingkat provinsi
Telah dibentuk dewan pakar
beranggotakan 30 orang yang
berlatarbelakang disiplin ilmu
dan keahlian yang beragam
KLH, DEPSOS
CDS-UII
bekerjasama
dengan
Lembaga
Nasional dan
Internasional
BGR/GTZ
(Georisk
Project)
– Badan Geologi
/ DESDM
DESDM
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
c
No
Peningkatan kerjasama
dan komunikasi di
antara para ilmuwan
dan praktisi bencana
Prioritas
Program/Kegiatan
L-59
Revisi pedoman / Standar Gawat
Darurat Rumah Sakit dalam
menghadapi bencana(Alam,
Kimia, Biologi, Nuklir, man made
disaster)
DKP
Memperkuat jaringan kerjasama
antar institusi dalam dan
luar negeri tentang aspek
kebencanaan
Standar pelayanan Unit Gawat
Darurat Rumah Sakit saat
ini masih di bawah standar,
sehingga perlu evaluasi dan
peningkatan
DKP
Membuat jaringan seluas-luasnya
dengan institusi terkait, lembagalembaga penelitian dan perguruan
tinggi di dalam dan luar negeri
Membuat jaringan seluasluasnya dengan institusi terkait,
lembaga-lembaga penelitian
dan perguruan tinggi di dalam
dan luar negeri
DEPKES
(Yanmedik)
CDS-UII
bekerjasama
dengan
ilmuwan
bencana dan
praktisi
Pembentukan board committee
risiko bencana dan kerentanan,
penyusunan dan pelaksanaan
program komite
Kebutuhan untuk dibentuknya
Board Committee Risiko
Bencana dan Kerentanan untuk
DIY dan Jateng
Instansi
KEMENEG
RISTEK dan
PRTMB
Capacity building S2-S3
Rencana Kegiatan
Koordinasi program riset untuk
provinsi NAD
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-60
Menyelenggarakan pertemuan
profesi secara rutin (mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi)
Mendorong dan memfasilitasi
kerjasama ilmuwan di perguruan
tinggi dan praktisi
Menyelenggarakan seminar,
lokakarya, pameran yang
berkaitan dengan bencana geologi
Tukar informasi hasil
penelitian dan membicarakan
rencana kerjasama di bidang
kegunungapian di masa
mendatang
Belum tersedianya wadah
kerjasama dan komunikasi
penanggulangan bencana
Partisipasi dalam seminar,
lokakarya, pameran yang
berkaitan dengan bencana
geologi di dalam dan luar negeri
Wokshop Internasional bidang
gunungapi pada September 2006
di Yogyakarta, joint program
dengan Volcano International
Gathering UPN
Sosialisasi pedoman / Standar
Gawat Darurat Rumah Sakit dalam
menghadapi bencana (Alam,
Kimia, Biologi, Nuklir, man made
disaster)
Rencana Kegiatan
Pembentukan Steering Comitee
Emergency and Health Problem
Status Saat Ini
DESDM
DESDM
DEPDIKNAS
DEPKES
(Yanmedik)
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-61
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Membuat jaringan seluasluasnya dengan institusi terkait,
lembaga-lembaga penelitian, dan
perguruan tinggi di dalam dan
luar negeri
Tetap melanjutkan kegiatan
pertemuan evaluasi PK-MKL setiap
tahun
Penguatan jejaring rujukan medik
emergency dan bencana baik pra
hospital dan hospital
Peningkatan kerjasama melalui
promosi dan edukasi training
Membuat jaringan seluasluasnya dengan institusi terkait,
lembaga-lembaga penelitian,
dan perguruan tinggi di dalam
dan luar negeri
Pertemuan evaluasi PK-MKL
setiap tahun
Jejaring rujukan medik saat ini
belum optimal (order in chaos)
Riset/Penyusunan Management
Plan Daerah Kritis Ekosistem
(Dieng, Rawa Pening, Rawa
Biru, Papua, Danau Toba, Waduk
Wonogiri, dll)
Penyusunan Peta Rencana Detail
Pengelolaan LH dan Bencana
Alam DAS Solo Hulu.
Penyusunan Grand Design
Pengelolaan SDA dan LH DAS
Bengawan Solo, Pemali-Comal,
Jratun Seluna, Bogowonto,
Progo, dll)
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
UGM
DEPKES
(Yanmedik)
DEPKES
DESDM
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-62
Rencana Kegiatan
Menguatkan suatu jalinan
kerjasama dgn melibatkan para
ilmuwan dan praktisi bencana
dalam konferensi internasional
(EWC III di Bonn) dan turut
berpartisipasi dlm seminarseminar ilmiah di dlm negeri di
bidang geologi dan kebencanaan
Pengumpulan sumber daya
dari masing-masing badan PBB
untuk diserahkan kepada pihak
yang terkena bencana melalui
koordinasi dengan UN – OCHA
Ikut berpartisipasi dalam seminar,
lokakarya, pameran yang
berkaitan dengan pengurangan
risiko bencana
Status Saat Ini
Meeting reguler dilakukan untuk
me-update dan saling tukar
informasi mutakhir paper-paper
ilmiah, dimana pengelolaan
bencana mempunyai keterkaitan
dengan isu-isu yang mendukung
keterkaitannya, seperti isu
pengembangan di bidang
rencana tata ruang di urban dan
regional, kemiskinan dan isu
gender
Terlibatnya UNESCO dalam
United Nations Technical
Working Group on Disaster Risk
Reduction (UNTWG DRR)
Ikut berpartisipasi dalam
seminar, lokakarya, pameran
yang berkaitan dengan
pengurangan risiko bencana
Badan PBB,
Institusi
Pemerintah,
LSM lokal dan
internasional
Badan-badan
PBB , Institusi
Pemerintah,
LSM lokal dan
internasional
BGR/GTZ
(Georisk
Project)
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-63
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Melaksanakan kegiatan rutin
tahunan setiap 6-7 Desember
KEMENEG
RISTEK
–PRTMB – Kobe
University
ITS
Seminar internasional tentang
manajemen bencana
Lokakarya internasional 6-7
Desember 2006
BRR, Institusi
Pemerintah,
Badan PBB,
LSM Lokal dan
Internasional
Penyelenggaraan lokakarya secara
berkala tentang pengurangan
risiko bencana
Penyelenggaraan Lokakarya
Pengurangan Risiko Bencana
PMB-ITB
bekerjasama
dengan MPBI
WFP dan
instansi terkait
Instansi
Membangkitkan kembali jaringan
kerjasama dan komunikasi
Sosialisasi dan pelatihan
pemeliharaan dan pemanfaatan
database bencana ke tingkat
provinsi
Pembuatan database kesiapan
menghadapi bencana
Rencana Kegiatan
Pembentukan dan
pengembangan jaringan
kerjasama dan komunikasi
(KOMPAK – Kerjasama Organisasi
Mitigasi Bencana di Daerah
Perkotaan)
Penguatan kapasitas
pemerintah terkait misalnya
BAKOSURTANAL, BPS, BAKORNAS
dan pemerintah daerah
dalam hal database kesiapan
menghadapi bencana dan
pemetaannya
Status Saat Ini
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
2006
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-64
Membentuk Media Board
Committee untuk kampanye
kebencanaan dan usaha
pengurangan risiko bencana
Penyelenggaraan Konferenasi,
Seminar, Lokakarya dan kegiatan
sejenis di tingkat lokal, nasional
dan internasional
Misi kelembagaan masih paska
disaster oriented, membatasi
cakupan pada bencana geologi
dan tsunami
Membangun kolaborasi dengan
pihak berkompeten di tingkat
nasional dan internasional untuk
peningkatan kapasitas ilmiah dan
teknis
Rencana Kegiatan
Inisiasi media cetak,
elektronik dan interaktive
untuk mendorong kepedulian
masyarakat terhadap bencana
Status Saat Ini
CDS-UII
bekerjasama
dengan
CEEDEDS,
Lembaga
Nasional dan
Internasional
CDS-UII
bekerjasama
dengan
Media Group
Enterprise,
Prodi
Komunikasi
dan overseas
practisioner
CDS-UII
bekerjasama
dengan
LSM lokal,
nasional dan
internasional
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
d
No
Peningkatan
pemanfaatan
informasi, komunikasi
dan teknologi
dirgantara dalam PRB
Prioritas
Program/Kegiatan
L-65
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Penyusunan atlas nasional
Atlas Tsunami Aceh
Udara
Akan dilakukan pembuatan
sistem informasi melalui
website Ditjen Perhubungan
Pengelolaan data geospasial
mendukung rehabilitasI dan
rekonstruksi NAD dan Nias
mendukung BRR NAD dan Nias
Penyediaan dan pengelolaan
data geospasial mendukung
rehabilitas dan rekonstruksi NAD
dan Nias mendukung BRR NAD
dan Nias
Pengimplementasian sistem
informasi (dilakukan secara
bertahap)
Pengembangan SIPBI (Sistem
Informasi Penanggulangan
Bencana Indonesia)
Pemanfaatan teknologi dirgantara
dalam penanganan bencana
Need Asessment, Lokakarya
persiapan, perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan
berkoordinasi dengan bale daya
perumahan dan stakeholder
Rencana Kegiatan
Sedang dilaksanakan (Kerjasama
dengan instansi terkait seperti
BAKORNAS PB, KLH, DEPTAN,
Dephut, LIPI, dll)
Status Saat Ini
DEPHUB
LAPAN
MENPERA
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-66
PMI
BGR/GTZ
(Georisk
Project)
– Badan Geologi
/ DESDM
Pemanfaatan Sistem Informasi
dan Komunikasi
Inventarisasi basis data
penginderaan jauh multi resolusi
untuk bencana
Sharing informasi bencana dengan
BAKORNAS, Pemerintah, ICRC,
IFRC, Perhimpunan Nasional,
LSM Nasional dan Internasional,
Badan-badan PBB lainnya.
Membuat jaringan data base
untuk longsor dengan format
standar dalam bentuk CD-Rom,
penelitian longsor dengan laser
scanning di Garut,Tasikmalaya,
Sukabumi dan Cianjur guna
menentukan kemiringan lereng
Pemanfaatan Sistem Informasi
dan Komunikasi
Sedang dilaksanakan (inventaris
basis data penginderaan jauh
multi resolusi untuk bencana)
Tersedianya DMIS (Sistem
Informasi Manajemen Bencana)
di PMI dan telah berfungsi
dengan baik.
LAPAN
DEPKES
Pemanfaatan website PPK
Pengembangan website
Instansi
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
e
No
Pengembangan
direktori, inventarisasi
dan sistem pertukaran
informasi yang mudah
digunakan
Prioritas
Program/Kegiatan
L-67
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Penerbitan Jurnal Ilmiah: Jurnal
Sains dan Teknologi Mitigasi
Bencana
Penerbitan Jurnal Ilmiah: Jurnal
Sains dan Teknologi Mitigasi
Bencana
Pengembangan Pusat Informasi
Riset Nasional Mitigasi Bencana
Alam (PIRBA)
Pemanfaatan sistem komunikasi
radio
Pengembangan sistem informasi
dan komunikasi
Penginstitusionalisasian sebagai
salah satu pusat informasi
bencana di Indonesia
Penyempurnaan sistem
Pengembangan Sistem Informasi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bencana di Aceh
Peningkatan utilitas Pusinfo UII
utk kebutuhan mitigasi bencana
dan kompatibilitas dg teknologi
kedirgantaraan untuk PRB
Rencana Kegiatan
Utilitas Pusinfo-UII untuk
kebutuhan internal
Status Saat Ini
PMB-ITB,
KEMENEG
RISTEK,
KOMINFO
JICA,
BAPPENAS, BRR
BPPT
DEPHUB,
DEPKOMINFO,
ORARI, RAPI,
ARRL - ITU
CDS-UII
bekerjasama
dengan PusinfoUII, Prodi
informatika,
ilmuwan
dan praktisi
kedirgantaraan
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-68
Implementasi kegiatan pelatihan
CBDM melalui jaringan organisasi
Pramuka di seluruh Indonesia
Membuat dan menyebarluaskan
Direktori PB Bansos
Meningkatkan Intensitas mutu
dan jumlah pelatihan PB Berbasis
Masyarakat melalui Tagana, TRC,
Satgassos, Satgas Logistik, Posko
di setiap Kab/Kota paling rawan
bencana secara bertahap
Menyiapkan payung hukum
TAGANA
Pelaksanaan kegiatan pelatihan
untuk fasilitator kegiatan
“Community-based Disaster
Management”
Penyempurnaan/pemutakhiran
data untuk Direktori PB Bansos
Adanya desakan yang sangat
kuat dari Kab/kota untuk
pengembangan TAGANA beserta
jaringannya sampai ke desadesa di seluruh Indonesia serta
perlunya ’Payung Hukum’
TAGANA
Saat ini jumlah personel PB
Bansos yang terlatih di setiap
provinsi adalah TAGANA 2.871
org; TRC 3.720; Logistik 75 org;
Dumlap 1.790 org; Instruktur PB
1.860 org; Satgassos PB 3.900
org; dengan jumlah keseluruhan
15.291 org
Melakukan sosialisasi ke berbagai
pihak tentang eksistensi TAGANA
melalui sarasehan, dll
Menyiapkan sarana dan peralatan
pendukung operasional TAGANA
berupa: Alat Dokumentasi
dan Alat Audio Visual untuk
penyuluhan
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
DEPSOS
DEPSOS
DEPSOS
Yayasan IDEP
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
f
No
Memberikan informasi
kepada masyarakat
tentang pengurangan
risiko bencana
Prioritas
Program/Kegiatan
L-69
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Memberikan informasi dan
pengetahuan tentang gerakan
tanah, dan kegunungapian,
khususnya bagi penduduk yang
tinggal di dalam kawasan rawan
bencana
Memberikan informasi dan
pengetahuan tentang tsunami di
kalangan aparat pemerintah dan
masyarakat di Provinsi Bengkulu
Penambahan jumlah daerah
yang disosialisasikan dan
dilatih tentang penanganan/
penanggulangan dan mitigasi
bencana geologi
Sosialisasi Bencana Tsunami di
provinsi Bengkulu
Melakukan sosialisasi
penanggulangan bencana
geologi dan peringatan dini
(dalam letusan gunung api dan
bencana gerakan tanah) kepada
masyarakat dan aparat Pemda
Mengembangkan materi-materi
tersebut
Mereproduksi materi-materi
tersebut dan disebarluaskan
kepada komunitas yang lebih luas
untuk jenis bencana yang lain
seperti tsunami, longsor, banjir
dsb
Rencana Kegiatan
Sosialisasi Bencana Gunungapi,
dan Tanah longsor di Jawa
Barat, Sumatera Barat, Bali,
Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, dan Maluku
Utara
Adanya leaflet, poster dan
brosur mengenai kesiapan
menghadapi bencana gempa
Status Saat Ini
DESDM
DESDM
DESDM
PMB-ITB
kerjasama
dengan
lembaga donor
nasional dan
intternasional
DKP
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-70
CDS-UII
bekerjasama
dengan Prodi
Komunikasi
dan overseas
practisioner
MPBI
Akan terus membuat brosur,
poster stiker dan film untuk
memberikan informasi kepada
masyarakat
Produksi materi-materi
komunikasi baik printing,
electronic dan interaktive
BAKORNAS PB
dan DEPDAGRI,
(didukung
BGR/GTZ
melalui Georisk
Project)
Membantu masyarakat dalam
meningkatkan kesadaran melalui
informasi dari sebab dan akibat
dari bencana alam
Segmentasi dan Peluncuran alatalat komunikasi
DESDM
Menyusun buku tentang bencana
letusan gunung api, gempa bumi/
tsunami dan gerakan tanah
Menyusun buku tentang bencana
letusan gunung api, gempa
bumi, tsunami dan gerakan
tanah
Instansi
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-71
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Rencana Pameran Nasional Sigap
Bencana ke-3 di kota Padang
Diseminasi Riset dan
Pengembangan BARRATAGA dan
RULINDA di tingkat Pusat, Daerah
dan Masyarakat Rawan Bencana
LIPI-Pemkot
Padang-KOGAMI
Rencana pameran di daerah
di 4 lokasi: Bengkulu, Banten,
Banyuwangi dan Maumere
Memberikan akses kepada
seluruh lapisan masyarakat
dalam memahami proses alam,
mitigasi bencana
Fakta di lapangan membuktikan
kekuatan konstruksi BARRATAGA
dan RULINDA
LIPI
Pameran Nasional Siaga bencana
2 di Kuta, Bali
Memberikan akses kepada
masyarakat dalam memahami
proses alam, mitigasi bencana
CDS-UII
bekerjasama
dengan
CEEDEDS
LIPI-KEMENEG
RISTEK
BMG
Memberikan informasi
dan pengetahuan tentang
kegempabumian, tsunami dan
cuaca bagi penduduk yang tinggal
di dalam daerah rawan bencana
Sosialisasi bencana gempa bumi,
tsunami dan cuaca
DKP
Instansi
Mereproduksi dan
mengembangkan materi-materi
tersebut dan disebarluaskan
kepada komunitas yang lebih luas
untuk jenis bencana yang lain
seperti tsunami, longsor, banjir
dsb.
Rencana Kegiatan
Adanya leaflet, poster dan
brosur mengenai kesiapan
menghadapi bencana gempa
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-72
Pembuatan sketsa-sketsa berupa
gambar kartun yang menarik,
komunikatif dan mudah dipahami
masyarakat
Pembuatan sketsa dan gambar
penyelamatan bencana alam
UNHAS
DKP, Pers,
Ormas,
DEPDIKNAS,
Pemda
UNHAS
Pemberian informasi penyebab
terjadinya kebakaran hutan,
informasi daerah permukiman
yang diperkirakan rawan terkena
dampak kebakaran hutan
Kampanye melalui stiker, poster
CDS-UII
bekerjasama
dengan
Lembaga
Nasional dan
Internasional
Instansi
Penerbitan Edisi Revisi sebagai
Buku Referensi Bidang Studi
Manajemen Bencana
Rencana Kegiatan
DKP pada tahun 2005 telah
menyusun majalah kampanye
kesadaran mitigasi bencana
berupa komik yang dibagikan
ke pelajar dan masyarakat. DKP
merencanakan pelatihan untuk
masyarakat
Buku Petunjuk Pelaksanaan
Bangunan BARRATAGA
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
g
No
Membuat dan
menyebarluaskan
terminologi
internasional yang
terkait dengan PRB
Prioritas
Program/Kegiatan
L-73
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Di setiap perpustakaan sekolah
akan diupayakan tersedia
referensi istilah-istilah standar
internasional dalam penanganan
bencana
Bekerjasama dengan institusi
lain dan perguruan tinggi dalam
membuat standardisasi istilahistilah bencana geologi
Sosialisasi akan dilakukan
ke instansi-instansi terkait
yang berkecimpung didalam
penanganan bencana
Pengembangan materi yang
mudah dipahami dan digunakan
Bekerjasama dengan institusi
lain dan perguruan tinggi dalam
membuat standardisasi istilahistilah bencana geologi
Istilah-istilah standar
internasional dalam
pengurangan risiko bencana
telah dibuat
Persiapan penyusunan bahan
untuk sosialisasi istilah
standar internasional dalam
pengurangan risiko bencana
Sosialisasi tentang pemahaman
gempa bumi dan tsunami,
mitigasi bencana kepada
aparat pemda serta masyarakat
kabupaten Kebumen pesisir, Jawa
Tengah
Rencana Kegiatan
Di perpustakaan sekolah belum
tersedia informasi istilah-istilah
standar internasional dalam
pengurangan risiko bencana
Melakukan sosialisasi tentang
pemahaman gempa bumi dan
tsunami, mitigasi bencana
geologi
Status Saat Ini
Oxfam, instansi
terkait
BGR/GTZ
(Georisk
Project)
– Badan
Geologi/DESDM
DESDM
DEPDIKNAS
UPT Balai
informasi dan
Konservasi
Kebumian
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
h
No
Memasukkan PRB
dalam kurikulum
sekolah, terutama
untuk kaum muda dan
anak-anak
Prioritas
Program/Kegiatan
L-74
MPBI
Mengembangkan Web tentang
penanganan bencana
Kurikulum pendidikan di sekolah
belum mengakomodasikan
pengetahuan risiko bencana
MPBI
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
melalui pelatihan CBDRM
Masih sedikit pelaku penanganan
bencana yang memiliki
pemahaman CBDRM
DEPDIKNAS
ITB
UNESCO
Penyesuaian kurikulum akan
mengakomodasikan pengetahuan
tentang penanganan risiko
bencana
Pengembangan materi
pengetahuan PRB untuk kurikulum
sekolah
MPBI
Penerbitan buku Living with Risk,
Buku Putih Penanganan Bencana
Penyediaan informasi tentang
ancaman dalam buku saku
gempa banjir dan tanah longsor,
Hak-hak Perlindungan Pengungsi
MPBI
Instansi
Pelatihan, kampanye
Rencana Kegiatan
Penyebarluasan Sphere
Humanitarian Standar
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-75
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
PMB-ITB
kerjasama
dengan
DEPDIKNAS
UNESCO
Yayasan IDEP
dan MPBI
Implementasi kurikulum program
kesiapan sekolah terhadap bahaya
gempa ke dalam kurikulum lokal
Bekerja sama dengan Yayasan
IDEP dan MPBI untuk memasukkan
pengetahuan pengurangan
bencana dalam kurikulum sekolah
MPBI, ITS,
UNESCO
Memasukkan pengetahuan
pengurangan bencana dalam
kurikulum sekolah baik dalam
pendidikan formal, non formal
dan informal
Adanya materi-materi/
kurikulum Program Kesiapan
Sekolah terhadap Bahaya Gempa
PMB-ITB dan
UNCRD
Earthquake School Safety Program
di Provinsi NAD, kerjasama
dengan UNCRD dan DEPDIKNAS,
2005-2006
Pelatihan guru SD seluruh
Indonesia (ToT) untuk kesiapan
Sekolah Menghadapi Gempa
bekerjasama dengan DEPDIKNAS
PMI
Instansi
Implementasi pendidikan dan
penyadaran risiko dampak
bencana melalui pendidikan
ketrampilan hidup bagi anggota
masyarakat di daerah rawan
bencana serta komunitas anak
dan remaja di luar sekolah.
Rencana Kegiatan
Pelatihan, penyuluhan dan
pendampingan masyarakat
dalam hal penyadaran
risiko dampak bencana bagi
masyarakat di semua desa dan
kelurahan area pilot program
KBBM dan PERTAMA
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-76
Mengembangkan KKN Tematis di
bnyak wilayah lain
Penerapan Kuliah Kerja Nyata
Tematis (manajemen bencana)
bagi kawasan rawan bencana
Aceh (2005), Jember dan
Banjarnegara (2006)
Kajian dan pengembangan silaby
bidang studi kebencanaan dan
kerentanan untuk pendidikan
tinggi, menengah/kejuruan dan
pendidikan dasar
Pengenalan/pemberian materi/
mata kuliah tentang pelestarian/
kepedulian terhadap lingkungan
pada semua bidang ilmu
Kurikulum pendidikan tinggi,
menengah/kejuruan dan
pendidikan dasar belum
mengandung pengetahuan risiko
bencana dan kerentanan
Belum ada mata kuliah umum
tentang ilmu lingkungan
Kursus bencana untuk guru-guru
TK, SD, SMP, SMA dan untuk umum
Mengembangkan kurikulum
manajemen bencana untuk
diterapkan di bidang ilmu lain
Rencana Kegiatan
Penerapan mata kuliah
manajemen bencana pada
pendidikan geologi
Status Saat Ini
UNHAS, FTARSI/PWK
CDS-UII
bekerjasama
dengan Prodi
Pendidikan,
DEPDIKNAS,
Konsultan
pendidikan
kebencanaan
dan kerentanan
ITS
UPN Veteran
Yogyakarta
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
i
No
Implementasi
pengkajian risiko dan
kesiapan bencana di
sekolah dan pendidikan
yang lebih tinggi
Prioritas
Program/Kegiatan
L-77
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Melanjutkan program Master
(M.Sc Geo Information for
Disaster Management kerjasama
UGM-ITC Belanda)
Bekerja sama dengan jaringan
CLCC untuk mengimplementasi
pengkajian risiko dan kesiapan
bencana di sekolah
Rencana
Tetap melanjutkan upaya agar
substansi atau materi PK-MKL
masuk dalam kurikulum FK
maupun FKM
Membuka program Master (M.Sc
Geo Information for Disaster
Management kerjasama UGMITC Belanda)
Memasukkan materi
Epidemiologi bencana pada
kurikulum FKM
Memasukkan substansi PKMKL pada materi kesehatan
komunitas di Fak Kedokteran
Pemberian materi ajar (wajib)
tentang lingkungan (potensi dan
masalah/ancaman) di tingkat
lokal
Belum ada materi ajar tentang
pelestarian lingkungan dan
pelatihan pada guru dan dosen
Pelatihan secara rutin kepada
guru dan dosen tentang mitigasi
bencana yang melibatkan peran
aktif masyarakat dan pemda
setempat
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
UNESCOED, UNICEF,
DEPDIKNAS
UGM
DEPKES
UNHAS, FTARSI/PWK
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-78
PMB-ITB
kerjasama
dengan
DEPDIKNAS
ITB, UNU,
PEMDA-PEMDA
Paska Sarjana
UII, DEPDIKNAS
dan Institusi
Pendidikan
Manajemen
Kegempaan
International
Sosialisasi materi program kepada
guru-guru di seluruh Indonesia
melalui kegiatan ToT
Membuka short course dalam
bidang mitigasi bencana
Membuka Program Magister
Disaster Management
Penyusunan materi program
kesiapan sekolah terhadap
bahaya gempa untuk tingkat SD
yang dapat dijadikan sebagai
kurikulum ekstrakurikuler
UPN Veteran
Yogyakarta
Instansi
Pelatihan guru SD di kawasan
rawan letusan gunungapi dan
longsor di wilayah lain
Rencana Kegiatan
Pelatihan guru SD di kawasan
rawan letusan gunungapi
(Merapi dan Egon) dan longsor
(Kebumen dan Kulonprogo)
bekerjasama dengan MPBI,
UNDP
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
j
No
Implementasi program
dan kegiatan di
sekolah untuk belajar
meminimalisasi efek
bencana
Prioritas
Program/Kegiatan
L-79
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Memfasilitasi dan mendorong
Dinas Pendidikan menyusun
kebijakan teknis untuk
melaksanakan program dan
kegiatan baik kurikuler maupun
ekstra kurikuler
Memfasilitasi Dinas Pendidikan
untuk menyusun program
pendidikan dan pelatihan
penanganan risiko bencana
Implementasi kurikulum program
kesiapan sekolah terhadap bahaya
gempa ke dalam kurikulum lokal
Jadwal pelajaran sudah padat
dan tidak memungkinkan
implementasi program dan
kegiatan di sekolah
Belum tersedia program
pendidikan dan pelatihan di
sekolah
Adanya materi-materi/
kurikulum Program Kesiapan
Sekolah terhadap Bahaya Gempa
ITB kerjasama
dengan DIKNAS
DEPDIKNAS
DEPDIKNAS
DEPDIKNAS
CDS-UII
bekerjasama
dengan UNISI,
DEPKOMINFO,
Lembaga
Nasional dan
Internasional
Pengembangan Radio Stream
dengan internet teknologi untuk
membangun komunikasi interaktif
dengan stakeholder
Memfasilitasi pengkajian risiko
bersama-sama dengan kepala
sekolah, guru, komite sekolah dan
Dewan Pendidikan
Instansi
Rencana Kegiatan
Di setiap sekolah dan perguruan
tinggi belum dilaksanakan
pengkajian risiko dan
kesiapsiagaan bencana
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
k
No
Program pendidikan
dan pelatihan
PRB utk sektor
tertentu (perencana
dan pengelola
kebencanaan)
Prioritas
Program/Kegiatan
L-80
Pengembangan sarana
perpustakaan untuk kegiatan riset
dan studi kebencanaan dalam
bentuk buku teks, materi multi
media dan data base
Misi kelembagaan masih paska
disaster oriented, membatasi
cakupan pada bencana geologi
dan tsunami
Meningkatkan sumber daya
manusia dan jumlah daerah yang
dilatih
Pengembangan Laboratorium
risiko bencana di Pendidikan
Tinggi dan Menengah
Belum tersedianya Laboratorium
risiko bencana
Memberikan pelatihan untuk
pelatihan (ToT) di tingkat
provinsi dan kabupaten tentang
bencana geologi
Pengembangan laboratorium
risiko bencana di pendidikan
tinggi dan menengah
Rencana Kegiatan
Belum tersedianya Laboratorium
risiko bencana
Status Saat Ini
DESDM
CDS-UII
bekerjasama
dengan
CEEDEDS,
Lembaga
Nasional dan
Internasional
CDS-UII
bekerjasama
dengan
Lembaga
Nasional dan
Internasional
CDS-UII
bekerjasama
dengan
Lembaga
Nasional dan
Internasional
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-81
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Melakukan penelitian bersama di
G. Anak Krakatau
Melakukan penelitian bersama
dan instalasi peralatan seismik
dan deformasi di G. Semeru,
Bromo, dan G. Lamongan dalam
rangka persiapan pembentyukan
kantor Regional Vulkanologi di
Jawa Timur
Pelatihan secara rutin pengamat
dan ahli gunung api dalam
melakukan peringatan dini
kepada Pemda dan masyarakat.
Serta melibatkan peran aktif
masyarakat dan Pemda
Seminar nasional dan pelatihan
pengurangan risiko bencana bagi
para Kepala Daerah/Staf Pemda
se-Indonesia
Menyusun materi dan agenda
sosialisasi Grand Strategy dan
Decentralized Conflict Sensitive
Planning termasuk persiapan
pelatihan kepada aparat daerah
Kerjasama penelitian dengan
Disaster Prevention Reduction
Institute, Kyoto University,
Japan di bidang gunungapi
Pelatihan secara rutin pengamat
dan ahli gunungapi dalam
melakukan peringatan dini
kepada Pemda dan masyarakat
Sedang dalam penjajakan
dengan DEPDAGRI
Menyiapkan sosialisasi dan
diskusi dengan daerah tentang
GS dan DCSP
Rencana Kegiatan
Kerjasama penelitian dengan
Dinas Gelogi Jerman (BGR) di
bidang gunungapi
Status Saat Ini
BAPPENAS
BPPT
DESDM
DESDM
DESDM
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-82
Mengembangkan petunjuk teknis
rencana tanggap darurat kota
untuk bencana gempa
Pernah membantu pendirian dan
pengembangan RUPUSDALOPS
PB kota Bandung
Pernah melakukan mengkaji
Ulang, mengembangkan dan
mensosialisasikan PROTAP PB di
Kota Bandung
Pembentukan SOP
Status Saat Ini
JICA, Building
Research
Institute, Dep.
PU
JICA, Kobe
University
Pelatihan seismologi, teknik
kegempaan, dan mitigasi bencana
Pelatihan strategi mitigasi
bencana gempa di mega-urban
PMB-ITB,
PEMKOT
JICA, Dep. PU
Pelatihan Building Codes dan
Control System
Melanjutkan program/kegiatan
sejenis untuk membantu staf
pemerintah kota-kota lain dalam
mengembangkan Prosedur
tetap Penanggulangan Bencana
Dep. PU
Instansi
Pelatihan menghadapi bencana
alam
Rencana Kegiatan
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-83
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
PMB-ITB,
DEPDIKNAS,
Pemda Tk.1
PMB-ITB
PMB-ITB
PMB-ITB
Membantu pemerintah kota
memitigasi bencana dalam
memberi masukan teknis: EWS,
Pelatihan-pelatihan masyarakat,
Pelatihan-pelatihan peraturan
bangunan tahan gempa,Pelatihan
Guru utk Program Kesiapan
Sekolah terhadap Bahaya Gempa,
Perencanaan dan pembangunan
Disaster management unit,
Pelatihan pejabat/pemerintah
daerah, Kerjasama dgn jaringan
universitas setempat
Seminar Managemen Bencana
untuk Pemerintah-Pemerintah
Kota di Indonesia
Lokakarya Pengembangan Kajian
Risiko Kegempaan untuk Wilayah
Perkotaan Indonesia
Lokakarya Pengembangan
Prosedur Tetap (PROTAP)
Penanggulangan Bencana di
Daerah Perkotaan
Mempunyai pengalaman dalam
penyelenggaraan pelatianpelatihan seperti pelatihan
program kesiapan sekolah
terhadap bahaya gempa,
pelatihan bangunan tahan
gempa untuk konsultan dan
kontraktor
Instansi
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-84
Pengembangan dari metode yang
akan diimplementasikan
Akan dilakukan sosialisasi
terhadap unit-unit kerja terkait
atas peta rawan bencana
Pelatihan secara rutin pengamat
dan ahli gunung api dalam
melakukan peringatan dini
kepada DVMBG, Pemda dan
masyarakat. Serta melibatkan
peran aktif masyarakat dan
Pemda
Melakukan penelitian bersama
di G. Marapi, Talang, dan G.
Tandikat (Sumbar) dalam rangka
rencana pembentukan Kantor
Regional Vulkanologi di Sumatera
Barat. Pelatihan singkat di Italia
dan di Indonesia
Telah dilakukan pembuatan peta
pusat gempa akibat patahan
dan tumbukan lempeng, pusat
gempa oleh gunung berapi,
dan daerah teritorial wilayah
RI, dimana daerah tersebut
diatas merupakan daerah rawan
bencana
Pelatihan secara rutin pengamat
dan ahli gunung api dalam
melakukan peringatan dini
kepada DVMBG, Pemda dan
masyarakat
Kerjasama penelitian dengan
Institute Nationale Geologie en
Vulcalonolie (INGV), Italia di
bidang gunungapi
Rencana Kegiatan
Peningkatan Kesiapan
dan kesiapsiagaan dalam
menghadapi Bencana
Status Saat Ini
DESDM
DESDM
DEPHUB, BMG
PMB-ITB
bekerjasama
dengan Ristek
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-85
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Status Saat Ini
JICA, Badan
Geologi
JICA, DKP
JICA, Nagoya
University,
BMG, Badan
Geologi,
KEMENEG
RISTEK
JICA, Building
Research
Institute, BMG,
Badan Geologi,
PU, KEMENEG
RISTEK
JICA, Hokkaido
University, Dep.
PU
JICA, Japan
Coast Guard,
BASARNAS
Pelatihan manajemen informasi
untuk kegiatan kelautan dan
pencegahan bencana
Pelatihan Manajemen Operasi
dan sistem operasi gempabumitsunami dan letusan gunung api
Pelatihan observasi seismologi
global
Pelatihan pengelolaan lingkungan
daerah aliran sungai
Pelatihan SAR Kelautan dan
pencegahan bencana untuk
perencana kebijakan
Instansi
Pelatihan manajemen risiko
bencana letusan gunung api,
debris flow, dan mitigasi tanah
longsor
Rencana Kegiatan
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-86
Pelatihan pengurangan risiko
bencana di BGR, Hannover,
Jerman
Pelatihan Pelatih Inti dan
fasilitator Penyadaran Risiko
Bencana dari kalangan PMR Wira,
KSR Markas / KSR Unit Perguruan
Tinggi, SIBAT dan Satgana PMI
sedikitnya di PMI Cabang rawan
bencana.
Tetap melanjutkan Pelatihan
manajemen teknis medis, teknis
kesehatan lain dan penunjang
dalam PK-MKL pada petugas
kesehatan
Tetap melakukan Pelatihan
manajemen PK-MKL kepada
petugas kesehatan di Dinkes
Provinsi, Kabupaten/Kota, RS dan
Puskesmas
Melakukan Pelatihan HOPE ke RS
Integrasi materi kesiapsiagaan
bencana dan upaya pengurangan
risiko dalam kurikulum
pelatihan PMR dan KSR Unit
Perguruan Tinggi.
Pelatihan manajemen teknis
medis, teknis kesehatan lain
dan penunjang dalam PK-MKL
pada petugas kesehatan
Pelatihan manajemen PK-MKL
kepada petugas kesehatan di
Dinkes Provinsi, Kabupaten/
Kota, RS dan Puskesmas
Kemampuan Direktur Rumah
Sakit dalam manajemen
emergency dan disaster tidak
seragam
Rencana Kegiatan
Kerjasama dengan BGR Jerman
Status Saat Ini
DEPKES
(Yammedik)
DEPKES
DEPKES
PMI
BPPT
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-87
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Tetap melakukan Pelatihan teknis
medis kepada doketr dan perawat
Tetap melakukan Pelatihan teknis
sanitas, gizi, surveilans, logistik,
dll bagi petugas kesehatan dan
Pelatihan penunjang
Tetap melanjutkan kegiatan
pelatihan manajemen, teknis
medis, teknis kesehatan lain dan
penunjang dalam PK-MKL
Pelatihan teknis medis kepada
dokter dan perawat
Pelatihan teknis sanitas,
gizi, surveilans, logistik, dll
bagi petugas kesehatan dan
Pelatihan penunjang
Kebijakan dan Strategi Nasional
PK-MKL
Pelatihan aparat tentang DCSP
Sosialisasi peta BKRK dan sharing
informasi yang terkait dengan
pemetaan tersebut di jajaran
Pemda, dan para pemangku
kepentingan lainnya.
Menyusun konsep Decentralized
Conflict sensitive Planning
(DCSP) kerjasama dengan UNDP
Pembuatan peta BKRK
(Bahaya,Kerentanan, Risiko dan
Kapasitas) dengan pendekatan
partisipatif di semua desa dan
kelurahan area pilot program
KBBM dan PERTAMA
Penunjang dalam PK-MKL
kepada petugas kesehatan di
semua tingkat administrasi
Pelatihan Manajemen Teknis
Medis, Teknis Kesehatan lain
Tetap melakukan Pelatihan MDHF
Rencana Kegiatan
Pelatihan MDHF (Mitigation of
Disaster on Health Facility)
Status Saat Ini
PMI
BAPPENAS
DEPKES
DEPKES
DEPKES
DEPKES
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-88
Menyusun draft silabus, modul
dan buku panduan - Penyadaran
kesiapsiagaan bencana dan
upaya PRB melalui pendekatan
pendidikan ketrampilan hidup
untuk PMR Mula (SD), PMR Madia
(SLTP) dan PMR Wira (SLTA)
serta KSR Unit Perguruan Tinggi
Pelatihan GIS untuk “Decission
Support System” Manajemen
Bencana Indonesia-(Tingkat
Manajer) – 5 hari
Orientasi dan penyadaran upaya
pengurangan risiko bencana bagi
para pembina PMR dan pembina
teknis KSR PMI Unit Perguruan
Tinggi.
Pelatihan untuk menggalang
dukungan dari departemen terkait
dan BAPPENAS untuk perencanaan
alokasi dana pusat/daerah
Pelatihan Pemetaan Daerah
Rawan Bencana (Tingkat Dasar)
– 3 minggu
Pelatihan Aplikasi RS/GIS
untuk Sistem Informasi
Penanggulangan Bencana
Indonesia (SIPBI)-(Tingkat
Supervisor) – 3 minggu
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
PMI
UGM
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-89
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Pembentukan dan evaluasi
tenaga BSB
Pembentukan Public Safety
Centre (PSC)
Sistem Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)
Advokasi ke pimpinan daerah
Pelatihan DVI untuk Dokter,
Dokter Gigi dan Forensik
Kurikulum ATLS/ACLS/GELS
untuk Dokter Umum
Pertemuan di regional atau
provinsi
Pelatihan – pelatihan bagi tenaga
kesehatan
Kurikulum BLS/PPGD untuk
Awam
Kurikulum BTLS/BCLS/PPGD
untuk Perawat
Pelatihan guru SD seluruh
Indonesia (ToT) untuk kesiapan
Sekolah Menghadapi Gempa
kerjasama dengan DEPDIKNAS,
2005-2010
Rencana Kegiatan
Pelatihan guru SD seluruh
Indonesia (ToT) untuk
kesiapan Sekolah Menghadapi
Gempa bekerjasama dengan
DEPDIKNAS, 7 batch
Status Saat Ini
DEPKES
(Yanmedik)
DEPKES
ITB
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-90
Pengembangan program pelatihan
PRB dan kerentanan yang untuk
LSM atau kelompok masyarakat
dalam rangka pelembagaan dan
penguatan kapasitas lokal
Pendidikan publik mulai dari
pemahaman proses alam,
bencana, keterampilan
menyelamatkan diri di kota
Bengkulu, Banten, Lampung,
Pacitan, Banyuwangi, Maumere
Melakukan identifikasi kesiapan
daerah untuk selanjutnya
dilakanakan sosialisasi dan
pelatihan
Memberikan pelatihan
keterampilan menyelamatkan
diri dari bencana gempabumi
dan tsunami
Melakukan identifikasi
daerah, integrasi sistem ICT,
karakteristik tsunamigenik dan
kegempaan
Kementerian
Negara Ristek
dan LPND
terkait
LIPI
CDS-UII
bekerjasama
dengan
LSM lokal,
nasional dan
internasional
ITS
Kursus dan pelatihan
kesiapsiagaan bencana teknologi/
industri/lingkungan
Kesadaran akan pentingnya
partisipasi masyarakat dalam
peningkatan kapasitas lokal
untuk pengelolaan risiko
bencana dan kerentanan
DESDM
Melanjutkan pendidikan sampai
selesai S2 dan S3 bagi staf yang
sedang belajar di Jepang dan ITB
Pendidikan S2 dan S3 serta
pelatihan dalam dan luar negeri
untuk bidang vulkanologi dan
seismologi.
Instansi
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
l
No
Meningkatkan
inisiatif pelatihan
berbasis masyarakat
untuk meningkatkan
kapasitas lokal
Prioritas
Program/Kegiatan
L-91
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Adanya Kebijakan- kebijakan
PMI yang memprioritaskan
penguatan kapasitas PMI dalam
implementasi Program Upaya
Kesiapsiagaan dan Pengurangan
Risiko melalui program KBBM
(Kesiapsiagaan Bencana Berbasis
Masyarakat) dan PERTAMA
(Pengurangan Risiko Terpadu
Berbasis Masyarakat).
Memberikan pelatihan-pelatihan
dalam konteks kesiapsiagaan
bencana
Masih berlangsung dari 1 lokasi
ke lokasi bencana/ rawan
bencana lainnya
Advokasi, sosialisasi dan
diseminasi Kebijakan- kebijakan
PMI dan IFRC tentang KBBM dan
PERTAMA, baik internal maupun
eksternal serta mendorong
inisiatif seluruh PMI Daerah dan
PMI Cabang untuk melaksanakan
program KBBM dan PERTAMA,
utamanya di desa-desa yang
sangat rawan bencana di
wilayahnya.
Menindaklanjuti hasil pelatihan
dengan membangun sistem
kesiapsiagaan bencana di dalam
masyarakat di daerah rawan
bencana.
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
PMI
YTBI dan
Partner-Partner
lokal
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-92
Rekruitmen dan pelatihan
Satgana PMI di 30 PMI Daerah dan
sedikitnya di 100 PMI Cabang
Adanya pemetaan kapasitas SDM
PMI Pusat, PMI Daerah dan PMI
Cabang di bidang Penanganan
Bencana dan upaya pengurangan
risiko (2005)
Adanya rencana kegiatan
pengembangan kapasitas dalam
bentuk pelatihan refresing
maupun pelatihan-pelatihan
baru bagi Pelatih Utama, serta
anggota Satgana (Satuan Siaga
Penanganan Bencana)
Cetak buku hasil revisi serta
menggunakannya secara konsisten
dalam kegiatan pelatihanpelatihan, penyadaran maupun
implementasi program KBBM dan
PERTAMA.
Revisi buku dan standarisasi
pelatihan KBBM, PERTAMA,
Tanggap Darurat Bencana,
Logistik, Penanganan Bencana,
ATCPA, VCA/PRA dll sesuai
dengan standart PMI dan Palang
Merah Internasional.
Pelatihan Pelatih Utama KBBM
dan PERTAMA di daerah-daerah
pengembangan baru
Pembentukan dan Pelatihan SIBAT
di masyarakat desa / kelurahan
sedikitnya di 100 PMI Cabang yang
rawan bencana
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
PMI
PMI
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-93
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Pelatihan Penyadaran Risiko
Bencana bagi anggota SIBAT di
semua desa / kelurahan yang
memiliki program KBBM dan
PERTAMA
Pelatihan Pelatih Kesiapsiagaan
Tanggap Darurat di 30 provinsi
Pelatihan Upaya Mitigasi dan
Upaya Pengurangan Risiko bagi
Staff, Satgana dan Pengurus PMI,
sedikitnya 2 kali dalam setahun
di tingkat nasional, dan masingmasing 1 kali di tingkat Daerah
dan Cabang
PMI Pusat, Satgana PMI Daerah,
Satgana PMI Cabang maupun
anggota SIBAT (Siaga Bantuan
Berbasis Masyarakat) 2005
Pelatihan Pelatih Utama
KBBM dan PERTAMA di Pusat,
Daerah, Cabang dan di tingkat
masyarakat (2002, 2003, 2004,
2005)
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
PMI
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-94
Tidak lanjut dan evaluasi
Seminar dan pelatihan kepada
masyarakat pelaku pariwisata di
Bali
Dalam proses penjajakan
dengan masyarakat pelaku
pariwisata di Bali
Melanjutkan sosialisasi Konsep
”Safe Community” sehingga
daerah melaksanakan ”Safe
Community” dengan membuat
PSC
Rencana Kegiatan
7 (tujuh) dearah percontohan
Safe Community (masyarakat
sehat dan aman)
Pelaksanaan PSC (di beberapa
daerah)
Uji coba pelaksanaan ”Safe
Community dengan membuat
”Public Safety Center” (PSC)
Sosialisasi Konsep ”Safe
Community”
Pengembangan dan sosialisasi
Konsep ”Safe Community”
Status Saat Ini
BPPT
DEPKES
(Yanmed)
DEPKES
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-95
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Sosialisasi dan diseminasi hasilhasil VCA, PRA dan Baseline
Survey yang telah terhimpun dari
semua desa / kelurahan area
pilot program KBBM dan PERTAMA
untuk keperluan perencanaan
upaya kesiapsiagaan, mitigasi
dan pengurangan risiko di tingkat
masyarakat, PMI Ranting, PMI
(Cabang, PMI Daerah dan PMI
Pusat Pendekatan bottom up)I
Tetap melanjutkan Pelatihan dan
sosialisasi tentang SKD Penyakit
Menular dan SKPG
Tetap melanjutkan kegiatan
Pelatihan (BLS) pada awam dan
awam khusus
Melaksanakan program Integrated
CBRR (Pengurangan Risiko
Terpadu Berbasis Masyarakat)
dengan mengembangkannya
dalam penyadaran risiko dari
aspek climate change serta
peningkatan kapasitas di bidang
kesehatan, livelihood dan
penyadaran sosial.
Pelatihan dan sosialisasi tentang
SKD Penyakit Menular dan SKPG
Pelatihan ”Basic Life Support”
(BLS) pada awam dan awam
khusus
Mengintegrasikan komponen
upaya kesiapsiagaan dan
pengurangan risiko bencana
dalam program CBFA
(Community Based First Aid) dan
Program PHAST (Participatory
Hygiene and Sanitation
Approach) – Tahun 2002 s.d
sekarang.
Rencana Kegiatan
VCA, PRA dan Baseline Survey
telah dilaksanakan di semua
desa/kelurahan area pilot
program KBBM dan PERTAMA.
Status Saat Ini
PMI
DEPKES
DEPKES
PMI
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-96
Pelatihan DMIS di tingkat
Regional dan internasional
yang diselenggarakan oleh IFRC
(2004).
Pelatihan GIS untuk “Decission
Support System” Manajemen
Bencana Indonesia-(Tingkat
Manajer) – 5 hari
Melatih masyarakat, Komite Desa
/ Kelurahan, dan SIBAT di desa
/ kelurahan area pilot prtogram
KBBM dan PERTAMA dalam
menggunakan alat dan tools
sistem peringatan dini dengan
pendekatan kearifan budaya lokal
Pelatihan akan diselenggarakan
lebih intensif dan kerjasama
dengan ADPC (Asian Disaster
Prepredness Center) Thailand,
Bangkok.
Pelatihan (Pelatihan) Pemetaan
Daerah Rawan Bencana (Tingkat
Dasar) – 3 minggu
Pelatihan Aplikasi RS/GIS
untuk Sistem Informasi
Penanggulangan Bencana
Indonesia (SIPBI)-(Tingkat
Supervisor) – 3 minggu
Pengembangan kemampuan
CBDRM pada komunitas NU dan
Muhammadiyah (2006-2007)
Rencana Kegiatan
Pengembangan metode mitigasi
banjir berbasis masyarakat di
Bandung dan Jakarta (CBFM)
(2002-2004)
Status Saat Ini
PMI
UGM
ITB
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-97
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Pelatihan DVI untuk Dokter,
Dokter Gigi dan Forensik
Kurikulum GELS untuk Dokter
Umum
Kurikulum PPGD untuk Perawat
Pelatihan untuk Awam, Perawat,
Dokter Umum di bidang kegawat
daruratan medik
DEPKES
PMB-ITB
kerjasama
dengan
AusAid, NU dan
Muhamadiyah
Program sejenis dengan NU dan
Muhammadiyah, 2006-2007
Kurikulum PPGD untuk Awam
PMB-ITB
kerjasama
dengan DIKNAS
Melanjutkan pelatihan program
kesiapan sekolah terhadap bahaya
gempa yang dilaksanakan setiap
tahun
Pelatihan guru SD seluruh
Indonesia (ToT) untuk kesiapan
Sekolah Menghadapi Gempa
bekerjasama dengan DEPDIKNAS
(IUDMP 2001-2003), DEPDIKNAS
(2003-sekarang) 7 batch
Instansi
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-98
PMB-ITB,
PU, PEMKOTPEMKOT
ITS
Melanjutkan kegiatan pelatihan
yang sama untuk staf Dinas
Bangunan di kota-kota rawan
gempa
Peningkatan kapasitas komunitas
pengurangan risiko bencana
teknologi/industri lingkungan di
Kota Surabaya
Pernah mengadakan pelatihan
sistem pengawasan dan
pengendalian bangunan untuk
staf Dinas Bangunan Kota
Bandung
PMB-ITB, PU,
PEMDA
BAKORNAS PBP
dan DEPDAGRI
DEPKES, Dep.
PU (didukung
oleh BGR /GTZ
melalui Georisk
Project)
Membantu dalam menguatkan
social self help capacity melalui
bantuan-bantuan saran dan
bantuan teknis
Melanjutkan kegiatan pelatihan
teknis Tukang Mengenai Bangunan
Tahan Gempa di beberapa kota di
Indonesia terutama di kota-kota
rawan gempa serta mengadakan
pelatihan sejenis untuk konsultan
dan kontraktor
Instansi
Rencana Kegiatan
Pernah mengadakan pelatihan
teknis tukang mengenai
bangunan tahan gempa di Kota
Bengkulu
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
m
No
Memastikan akses
yang sama untuk
mendapatkan
pelatihan bagi
kelompok rentan
Prioritas
Program/Kegiatan
L-99
Status Saat Ini
Pemodelan bioengineering untuk
mengurangi risiko
Pemodelan struktur untuk
mengurangi risiko bencana
Pemodelan skenario terburuk
Analisis biaya dan manfaat
Pemetaan kawasan rawan
bencana
Identifikasi industri berisiko tinggi
Perencanaan manajemen bencana
teknologi industri/lingkungan di
Jawa Timur
Rencana Kegiatan
ITS
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Mengembangkan
metode kajian prediksi
risiko bencana dan
analisis biaya manfaat
aksi PRB
Penguatan kapasitas
teknis dan scientific
dalam penerapan
metode, kajian
dan model dari
kemungkinan bencana
geologi, klimat, dan air
o
Prioritas
Program/Kegiatan
n
No
L-100
Pengembangan Sistem
Peringatan Dini Tsunami
Status Saat Ini
KEMENEG
RISTEK dan
LPND terkait
PMB-ITB
Pengembangan sistem
pemantauan bencana banjir,
gunung api, dll secara on line
serta penggunaan data-datanya
dalam pemodelan mekanisme
bencana terkait serta strategi
antisipasinya di masa yang akan
datang
ITS
Instansi
Survey hidrografi Sebagai data
dasar pemodelan topografi dasar
laut untuk mendukung TEWS
Analisis biaya dan manfaat
bencana teknologi
Analisis biaya dan manfaat
bencana teknologi yang telah
terjadi
Rencana Kegiatan
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-101
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Mengintegrasikan dan
mengembangkan kemampuan
nasional dibidang Earthquake dan
Oceanographic Monitoring serta
Pemodelan dengan kemampuan
nasional dibidang ICT untuk dapat
memberikan peringatan kepada
masyarakat tentang tsunami, 5
menit setelah gempa terjadi
Penguatan kapasitas teknis dan
scientific melalui kerjasama
dengan instansi yang terkait baik
dalam maupun luar negeri
Pengembangan Spatial Decision
Support System
Implementasi akan terus
dilanjutkan
Penguatan kapasitas teknis
dan ilmiah melalui kerjasama
dengan instansi yang terkait
baik dalam maupun luar negeri
Pengembangan Spatial Decision
Support System
Penguatan kapasitas teknis dan
scientific dalam penerapan
metode, kajian dan model
bencana geologi untuk
diseminasi pada masyarakat
Kajian dan simulasi tsunami
untuk masukan teknis penyusunan
dan pemasangan ”early warning
system” di kawasan-kawasan
rawan tsunami di NAD
Rencana Kegiatan
Mengembangkan Sistem
Peringatan Dini Tsunami
(Tsunami Early Warning System
/TEWS) di Indonesia
Status Saat Ini
BGR/GTZ
(Georisk
Project)
– Badan Geologi
/ DESDM
LAPAN
KEMENEG
RISTEK dan
LPND terkait
PMB-ITB
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Usulan konservasi sumber daya
air
Peningkatan
manajemen ekosistem,
pemanfaatan lahan dan
aktivitas pembangunan
yang baik
a
Melakukan survei di lokasi rawan
banjir dlm rangka pengelolaan
sumber daya air
Memaksimalkan dan menambah
jumlah penyebaran buku saku,
leaflet dan poster tentang
bencana letusan gunung api,
gempa bumi
Penerbitan dan penyebaran
buku saku, leaflet dan poster
tentang bencana letusan gunung
api, gempa bumi, tsunami dan
gerakan tanah
Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana
Memperluat jaringan dan
kerjasama dg media di tingkat
daerah dan nasional untuk
meningkatkan pemahaman
melalui pelatihan
Sudah dilaksanakan bersama
DKP pelatihan Penanganan
Bencana untuk jurnalis,
konferensi pers, roadshow dan
talkhsow
4
Melanjutkan kegiatan pelatihan
untuk sasaran yang lebih luas
yang melibatkan media massa
(TV, Radio, Cetak) dari berbagai
wilayah Indonesia
Rencana Kegiatan
Pada tahun 1999 pernah
mengadakan pelatihan
jurnalistik mengenai mitigasi
bencana untuk media massa
Status Saat Ini
Meningkatkan
peran media untuk
meningkatkan
kepedulian masyarakat
terhadap bencana
Prioritas
Program/Kegiatan
p
No
L-102
Dep. PU
DKP
MPBI, Dep.
Kominfo,
BAKORNAS PB
PMB-ITB,
KOMINFO,
Media
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-103
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Perencanaan lingkungan secara
partisipatif pada kawasan rawan
bencana dan kawasan rawan
pembangunan
Teridentifikasi dan tersusunnya
rencana kegiatan pengelolaan
lingkungan dan pemanfaatan
sumber daya alam yang
disepakati masyarakat setempat
dan pihak terkait
Kajian dan penyelidikan tentang
kebumian (bagaimana lapisan
atas tanah bereaksi pada
gempabumi)
Gerakan Nasional Rehabilitasi
Hutan dan Lahan (GNRHL/
GERHAN) akan dilaksanakan
dengan sasaran 3 juta ha selama
5 th (2003-2007), tahun 2006
dengan target seluas 700.000 ha
dan tahun 2007 dgn target seluas
900.000 ha
Melakukan penyelidikan
terhadap kualitas air tanah
di kawasan Industri di kota
Semarang, yang menunjukkan
tingkat pencemaran yang sangat
tinggi
Hingga saat ini telah
dilaksanakan Gerakan Nasional
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(GNRHL/GERHAN) tahun 2003
dengan target seluas 300.000
ha, tahun 2004 dengan target
500.000 ha dan tahun 2005 dgn
target 600.000 ha
Tersusunnya masukan bagi
penyusunan Perda tentang
perencanaan lingkungan
kawasan
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
DEPHUT
BGR/GTZ
(Georisk
Project)
– Badan Geologi
/ DESDM
KLH
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-104
Status Saat Ini
Pengembangan manajemen
lingkungan untuk konservasi
sumber daya alam dan energi
Jaringan kerjasama
Langkah-langkah fisik dan teknis
Manajemen lingkungan
Langkah pengurangan risiko
bencana
Rencana Kegiatan
CDS-UII
bekerjasama
dengan
Prodi Teknik
Lingkungan
dan overseas
acadimician/
practisioner
UNICEF,
BAKORNAS PB,
DEPDAGRI,
DEPKES,
DEPSOS,
BKKBN, Dep.
PU, KEMENKO
KESRA,
DEPKUMHAM,
Kejaksaan,
POLRI,
DEPPERIN,
DEPDAG,
DEPKOMINFO,
BPS, KEMENEG
PP, Pemprov
dan Pemkab/
Pemkot
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
b
No
Penerapan pola
pengelolaan SDA dan
lingkungan yang baik
terkait PRB
Prioritas
Program/Kegiatan
L-105
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Peningkatan dan perluasan green
belt di waduk
Peningkatan kualitas air bersih
Proyek penyiapan kegiatan
(darurat) lingkungan pada daerah
gambut yang didanai dari Rencana
Aksi SEA ke-4 DIPECHO
Pembuatan green belt di sekitar
waduk
Pembangunan pengelolaan air
bersih
Penyiapan kegiatan (darurat)
lingkungan pada daerah gambut
di Kalteng (Pulang Pisau,
Palangkaraya, dan Kota Waringin
Timur) dan Kaltim (Kutai
Kartanegara dan Kutai Timur)
selesai Maret 2006
Penataan dan rehabilitasi
kawasan hutan bakau di pulau
Sabang
Rehabilitasi Hutan bakau paska
tsunami
Penerapan pola pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan
yang baik terkait PRB
Penerapan teknologi remediasi
dan restorasi untuk lahan kritis
dan marginal
Pengembangan teknologi
remediasi dan restorasi untuk
lahan kritis dan marginal
Sedang dibangun pola
pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan yang baik terkait
PRB
Pengembangan tata ruang
kawasan imbuhan air tanah
(recharge area) untuk
mengantisipasi bencana
kekeringan
Rencana Kegiatan
Penyusunan neraca sumber
daya air tanah, evaluasi
potensi sumber daya air tanah
(pemetaan hidrogeologi)
Status Saat Ini
DIPECHO, KLH,
BAKORNAS PB,
SATKORLAK PB
dan SATLAK PB,
Instansi terkait
lainnya
Dep.PU
Dep.PU
LAPAN
Oseanografi
- LIPI
BPPT
BPPT
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Mengintegrasikan
pengurangan risiko
yang terkait dengan
perubahan iklim
Meningkatkan
ketahanan pangan
pada daerah rawan
bencana terutama
pada daerah berbasis
pertanian
d
Prioritas
Program/Kegiatan
c
No
L-106
Mendorong penegakkan hukum
lingkungan untuk meredam
bencana melalui jalur hukum
Melakukan penanaman kembali
hutan bakau
Mendorong penegakkan hukum
lingkungan untuk peredaman
bencana bagi kawasan rawan
bencana
Pengembangan hutan bakau di
NAD
Mengintegrasikan aspek climate
change dan livelihood dalam
program KBBM (Kesiapsiagaan
Bencana Berbasis Masyarakat)
dan PERTAMA (Pengurangan Risiko
Terpadu Berbasis Masyarakat)
Meningkatkan kapasitas para
pemulung dan tukang sampah
dalam rangka mengurangi sampah
di daerah aliran sungai supaya
tidak mengakibatkan bencana
banjir
Menerapkan pola pengelolaan
sampah di tingkat masyarakat
(RT/RW) dengan baik dan benar
supaya tidak menimbulkan
bencana banjir
Ikut serta secara aktif dalam
lokakarya, seminar, simposium,
pertemuan nasional, regional
dan internasional yang
membahas tentang kebijakan
dan peraturan yang mendukung
upaya pengurangan risiko
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
PMI
BRR
UPN Veteran
Yogyakarta
UNESCO
Yayasan Kirai,
masyarakat
Banjarsari,
Pramuka
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
e
No
Integrasi pengurangan
risiko bencana
ke dalam sektor
kesehatan
Prioritas
Program/Kegiatan
L-107
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Pengembangan bandara guna
pemenuhan standar operasional
minimal
Tetap melakukan Penguatan
kesiapan fasilitas pelayanan
kesehatan di wilayah rawan
bencana
Tetap melakukan upaya
pembangunan fasilitas pelayanan
kesehatan yang sesuai dengan
kondisi wilayah rawan bencana
Tetap melanjutkan rapat
koordinasi lintas instansi dalam
sektor kesehatan
Tetap melanjutkan upaya selalu
mengikutsertakan lintas instansi
dalam sektor kesehatan pada
kegiatan penyusunan pedoman,
pelatihan, dan pertemuan
Penguatan kesiapan fasilitas
pelayanan kesehatan di wilayah
rawan bencana
Implementasi pembangunan
fasilitas pelayanan kesehatan
yang sesuai dengan kondisi
wilayah rawan bencana
Rapat Koordinasi lintas sektor
di bidang kesehatan (TNI, Polri,
PMI, LSM, dan WHO)
Selalu mengikutsertakan lintas
sektor di bidang kesehatan pada
kegiatan penyusunan pedoman,
pelatihan, dan pertemuan
Rencana Kegiatan
Telah dilaksanakan pembuatan
ilustrasi sistem transportasi
penanganan bencana dimana
sistem indikator atas daerahdaerah rawan bencana diketahui
sehingga pemenuhan sarana dan
prasarana minimum terhadap
bandara-bandara lokasi tertentu
dapat diidentifikasi
Status Saat Ini
DEPKES
DEPKES
DEPKES
DEPKES
DEPHUB
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
f
No
Perlindungan dan
penguatan fasilitas
umum dan prasarana
fisik dari risiko
bencana
Prioritas
Program/Kegiatan
L-108
Telah disusun program
pengembangan bandara dalam
rangka penanganan bencana
alam dan pembangunan daerah
perbatasan tingkat nasional
Laboratorium PBL FK-UII,
Pendirian Jogya International
Hospital (JIH)
Status Saat Ini
DEPHUB
BAKORNAS PBP
dan DEPDAGRI
DEPKES, Dep.
PU (didukung
BGR/GTZ
melalui Georisk
Project)
Mengidentifikasikan risiko
bencana di rumah sakit
CDS-UII
bekerjasama
dengan Prodi
Kedokteran, JIH
dan overseas
acadimician/
practisioner
Geoteknologi
LIPI
Instansi
Melaksanakan secara bertahap
program pengembangan bandara
dalam rangka penanganan
bencana alam dan pembangunan
daerah perbatasan tingkat
nasional
Pengembangan Problem Base
Learning (PBL) untuk situasi
darurat dan paska bencana
Identifikasi penggunaan air tanah
dalam situasi darurat pada saat
dan paska bencana
Rencana Kegiatan
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-109
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
DEPHUB
BAKORNAS PB
dan DEPDAGRI,
Dep. PU
(didukung
BGR/GTZ
dgn Georisk
Project)
Melanjutkan program rehabilitasi
fasilitas dermaga ASDP
Mengidentifikasikan pelabuhanpelabuhan yang aman, jalur-jalur
eavakuasi, penampungan dan
juga pusat-pusat bantuan medis
Fasilitas umum transportasi
darat khususnya fasilitas
pelabuhan ASDP yang ada
sekarang telah didesain sesuai
standar dan telah di AMDAL.
Khusus di daerah rawan
bencana, program rehabilitasi
menggunakan standar kontruksi
lebih tinggi daripada umumnya
DEPDIKNAS
Semua pembangunan sekolah
di daerah rawan bencana
akan dipersyaratkan untuk
menggunakan standar konstruksi
tahan gempa
Standar konstruksi gedung
sekolah tahan gempa belum
dilaksanakan secara maksimal
DEPDIKNAS
Instansi
Optimalisasi pemilihan lahan
bebas gempa untuk pembangunan
sekolah
Rencana Kegiatan
Penggunaan lahan untuk
pembangunan sekolah belum
secara ketat memperhatikan
lahan bebas gempa
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
g
No
Penguatan mekanisme
jaring pengamanan
sosial untuk melindungi
masyarakat miskin dari
risiko bencana
Prioritas
Program/Kegiatan
L-110
Program Lazis UII untuk kaum
miskin
Pada tahun 2000 mengevaluasi
dan menganalisis kerentanan
fisik bangunan-bangunan sekolah
serta melakukan desain ulang
dan memberikan rekomendasi
untuk memperkuat bangunan
sekolah yang dipilih di kota
Bandung dan Bengkulu
Status Saat Ini
Pengembangan program Lazis UII
untuk perlindungan kaum miskin
dari risiko bencana
CDS-UII
bekerjasama
dengan Lazis
UII dan Islamic
Countries
Funding
DKP
CDS-UII
bekerjasama
dengan
Lembaga
Nasional dan
Internasional
Pembentukan tim investigasi
kelayakan fasilitas umum dan
prasarana fisik
Kredit mikro ketahanan ekonomi
masyarakat pesisir
ITB, DEPDIKNAS
dan PU
Instansi
Studi dan Kajian mengenai
Kekuatan Desain BangunanBangunan Gedung SD, SMP, SMA
Negeri di Indonesia terhadap
bahaya seismik dan tsunami
Rencana Kegiatan
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Memasukkan upaya
PRB dalam proses
pemulihan paska
bencana
Memastikan program
penanganan pengungsi
tidak meningkatkan
risiko dan kerentanan
i
Prioritas
Program/Kegiatan
h
No
L-111
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Bentuk kemasan yang kurang
baik dapat mempercepat proses
kerusakan isi barang bantuan
Untuk Mie Instant telah
dilakukan sistem distribusi
dengan ”Delivery Order”
Distribusi bantuan metode
”Buffer Stock” untuk beras 50
ton di tiap provinsi, lauk pauk,
sandang, sarana kebutuhan
dasar darurat untuk tidur dan
penampungan sementara
Status Saat Ini
Melakukan penyesuaianpenyesuaian nilai nominal
ekonomis utnuk bantuan-bantuan
fisik dan non fisik
Meningkatkan mutu kemasan
Memperbaiki isi dan mutu
bantuan melalui seleksi
kebutuhan yang ketat
Melakukan pembangunan kembali
wilayah bencana di NAD dan Nias
dengan mempertimbangkan PRB
Rencana Kegiatan
DEP:SOS
BRR
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
j
No
Mengembangkan
diversifikasi mata
pencaharian
masyarakat di daerah
berisiko tinggi
Prioritas
Program/Kegiatan
L-112
Merancang kembali metode
bantuan untuk social therapy,
psycho social dan referal
Seiring meningkatnya tingkat
kebutuhan korban bencana,
beberapa indeks nominal
bantuan perlu disesuaikan
seperti kebutuhan social
therapy dan psycho-social
Program pelatihan dan mentoring
entrepreneur bisnis mikro,
berbasis ekonomi lokal dan
akuntabilitas
Melakukan penyesuaianpenyesuaian nilai nominal
ekonomis utnuk bantuan-bantuan
fisik dan non fisik
Tidak adanya identitas, logo
pada setiap isi barang bantuan
yang dapat dimanfaatkan
kepemilikannya oleh pihak lain
(bukan bantuan dari DEPSOS)
Pengembangan entrepreneurial
skill dan mentoring Bisnis Mikro
yang telah dikembangkan oleh
PPM (FE-UII)
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
CDS-UII
bekerjasama
dengan PPM,
PPA, PPE, Lazis
UII dan Islamic
Countries
Funding
DEPSOS
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Mengembangkan
mekanisme
penggantian kerugian
akibat bencana
(asuransi)
Meningkatkan
kemitraan masyarakat
dan dunia usaha
(swasta) dalam
pengurangan risiko
bencana
l
Prioritas
Program/Kegiatan
k
No
L-113
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Kerjasama dengan swasta
yang telah terjalin akan
dikembangkan menjadi program
kampanye pengurangan risiko
bencana
Program Inisiasi Green Company
Program Inisiasi Komunikasi
pemasaran untuk tujuan
kampanye pengurangan risiko
bencana
Program inisiasi marketing society
Pengembangan produk takaful
bencana nasional dan regional
berorientasi pada pemuliaan
akhlaq dan watak saling tolong
menolong
Rencana pendidikan masyarakat,
lingkungan sekolah di Aceh,
Pangandaran, Jogyakarta dan
Maumere
Memberikan pendidikan kepada
masyarakat dan lingkungan
sekolah di kwasan yang sudah
terkena bencana
Pengembangan Baitul Mal
Wattanwil (BMT) FE-UII
Rencana pendidikan masyarakat,
lingkungan sekolah dalam
pemahaman proses alam,
bencana alam dan meningkatkan
kesiapsiagaan menghadapi
bencana alam di Bengkulu,
Banten, Lampung, PacitanBanyuwangi, Maumere
Rencana Kegiatan
Sosialisasi pemahaman proses
alam, bencana alam dan
meningkatkan kesiapsiagaan
menghadapi bencana alam
Status Saat Ini
CDS-UII
bekerjasama
dengan Dir.
PK-UII, Gugus
pemasaran,
Swasta Nasional
dan
CDS-UII
bekerjasama
dengan BMT,
Lazis UII
dan Islamic
Countries
Funding
LIPI
LIPI
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
m
No
Membentuk atau
mengembangkan
kelembagaan finansial
untuk menghadapi
risiko bencana
Prioritas
Program/Kegiatan
L-114
Pemberdayaan dan mobilisasi
masyarakat dalam kegiatan
fund raising untuk menjaga
kesinambungan program KBBM
dan PERTAMA yang telah berjalan
secara mandiri
Membentuk konsorsium lembaga
keuangan yang didukung oleh
lembaga keuangan dan perbankan
nasional maupun internasional
BMT, Lazis dan Dir. PK UII
diharapkan menjalin sinergi
untuk pengembangan
kelembagaan finansial untuk
menghadapi risiko bencana
Mencari mitra/donor dalam
rangka penyusunan konsep
Penanganan Bencana akibat
konflik sosial di Indonesia
Mempelajari kemungkinan adanya
alokasi khusus untuk penanganan
bencana
Rencana Kegiatan
Mengupayakan sharing budget
untuk implementasi program
KBBM dan PERTAMA di desa/
kelurahan di area pilot program
Dana alokasi khusus penanganan
bencana belum ada
Status Saat Ini
CDS-UII
bekerjasama
dengan
Lembaga
Keuangan dan
Perbankan
Syariah, Lazis
UII, Dir. PK
dan Islamic
Countries
Funding
PMI
BAPPENAS
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
n
No
Memasukkan PRB
dalam perencanaan
kota dan permukiman
Prioritas
Program/Kegiatan
L-115
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Peningkatan FASOS-FASUM dan
permukiman sehat
Mendorong adanya komitmen
bersama dalam menata
pemukiman yang berbasis pada
penyadaran PRB
Meyakinkan pemerintah sebagi
pengambil kebijakan setempat
untuk menata kembali daerah
yang rawan bencana tersaebut
Pengembangan Strategi Mitigasi
Bencana Gempa Bumi untuk
Meningkatkan Kesiapan Kota
Menghadapi Bencana
Keterlibatan aktif dalam
pembuatan rencana tata ruang
perkotaan dan permukiman
Terlibat aktif dalam upayaupaya relokasi dan pemukiman
kembali masyarakat korban
bencana alam
Kota Semarang bagian barat
daya menghadapi ancaman
bahaya longsor sementara
Pemda menentukan wilayah itu
sebagai pengembangan kota
baru
Kajian Cepat Risiko (RRA) dan
rekomendasi strategi mitigasi
bencana gempa untuk Palu,
Bengkulu, Manado, Denpasar
CDTI-FTSP yang berkompeten
dalam bidang planologi
Rencana Kegiatan
Pembangunan penataan
permukiman dan FASOS-FASUM
Status Saat Ini
CDS-UII
bekerjasama
dengan CDTIFTSP, Dep. PU
PMB-ITB,
Pemda,
KEMENEG
RISTEK
BGR/GTZ
(Georisk
Project) –
Badan Geologi/
DESDM
PMI
Dep. PU
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
o
No
Pengutamaan PRB
dalam prosedur
perencanaan proyek
infrastruktur utama
Prioritas
Program/Kegiatan
L-116
Secara bertahap akan dilakukan
pelaksanaan pada pembangunan
bandara di daerah rawan bencana
Penyusunan pedoman bangunan
tahan gempa
Sosialisasi standar bangunan
Peningkatan dan perluasan
bangunan sabo
Pedoman bangunan sederhana
tahan gempa (IUDMP 2000)
Standarisasi bangunan
Pembangunan bangunan Sabo
Studi kelayakan pembangunan
baru pada wilayah/lokasi rawan
bencana atau pengendalian
pemanfaatan ruang terhadap
pembangunan baru pada lokasi
rawan bencana
Pengendalian pengembangan
perumahan dalam penerapan
bahan bangunan dan konstruksi
tahan bencana
Rencana Kegiatan
Telah dilaksanakan studi
pengembangan bandara pada
daerah rawan bencana
Status Saat Ini
Dep. PU
Dep. PU
ITB
DEPHUB
UNHAS, FTARSI/PWK
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-117
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Akan melaksanakan kegiatankegiatan sesuai dengan peraturan
yang berlaku di Indonesia
Akan dilakukan kajian atau
evaluasi teknis terhadap
prasarana bandar udara
Meninjau kembali dari kode
pembangunan
Dalam rangka pengutamaan
PRB dalam perencanaan proyek
infrastruktur utama, Ditjen
Darat telah melaksanakan
AMDAL. Struktur didesain
mampu meredam gempa dan
dalam keadaan daktail (elastis
penuh) dan tidak roboh
Pengkajian kesiapan teknis atas
penemukenalan kembali daerahdaerah rawan bencana
Integrasi kegiatan DRM/PRB
ke dalam perencanaan proyek
konstruksi perumahan dan
infrastruktur
Informasi dari pengambil
keputusan di tingkat provinsi
Kepekaan dari para pengambil
keputusan di desa, Kecamatan
dan Kabupaten (Aceh kota,Aceh
Besar, Pidie)
Penggabungan dari DRM/ PRB ke
dalam kegiatan masyarakat
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
GTZ-SLGSR
(program local
pemerintahan)
bekerjasama
dengan BGR
dan KfW
DEPHUB
DEPHUB
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
p
No
Mengembangkan
pedoman dan sarana
monitoring dalam
konteks kebijakan tata
guna lahan
Prioritas
Program/Kegiatan
L-118
DEPKES
DEPKES
Melanjutkan penilaian kembali
Protap dan Pedoman
Akan dibuat konsep tentang SOP
PK-MKL yang melibatkan semua
pihak (DEPKES, TNI, POLRI,
Profesi, dll)
Penilaian kembali Protap dan
Pedoman yang sudah ada
DEPKES
Tetap melanjutkan pembuatan
pedoman, protap, standar, MOU,
dll
Adanya PPK sebagai unit eselon
2 yang bertugas
DEPKES
(Yanmed)
CDS-UII
bekerjasama
dengan
CEEDEDS,
Lembaga
Nasional dan
Internasional
Instansi
Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan standar kontruksi
bangunan tahan gempa dan
bahaya gunung berapi
Rencana Kegiatan
Tindak lanjut Penyusunan
Disaster Plan di seluruh Rumah
Sakit Provinsi dan Rumah Sakit
Kab/Kota
Riset dan Implementasi hasil
riset CEEDEDS pada bidang
kegempaan dan kontruksi
bangunan tahan gempa dan
bahaya gunung Merapi
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Memasukkan PRB
dalam perencanaan
pembangunan wilayah
(pegunung-an, dataran
dan wilayah pantai)
Merevisi aturan dan
standar pendirian
bangunan
r
Prioritas
Program/Kegiatan
q
No
L-119
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Perencanaan perbaikan kerusakan
infrastruktur akibat bencana alam
Menyusun SOP penanganan
bencana dan penyediaan data
kebencanaan dgn mengaktifkan
sumber daya di daerah dlm
penanganan bencana geologi
sesuai dengan bimbingan melalui
penerbitan SNI/Penanggulangan
bencana geologi
Membentuk SOP penanganan
bencana dan penyediaan data
kebencanaan
Menyusun pedoman perencanaan
dan pembangunan wilayah
pegunungan, dataran banjir dan
wilayah pantai
Membantu pembuatan panduan
rencana tata ruang dan building
codes di tingkat nasional
Rencana Kegiatan
Survei dan pengumpulan data
bencana
CDTI-FTSP yang berkompeten
dalam bidang planologi
Status Saat Ini
DESDM
Dep. PU
CDS-UII
bekerjasama
dengan CDTIFTSP, overseas
academician/
practitioners
BAKORNAS PB
dan DEPDAGRI
DEPKES, Dep.
PU (BGR/GTZ
melalui Georisk
Project)
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Menyusun dan merevisi aturan
tentang tata ruang sesuai dengan
konsep mitigasi bencana
Mendominasinya bentuk
bangunan ruko pada kawasan
perkotaan tanpa memperhatikan
peruntukan lahan
Melanjutkan sosialisasi Pedoman
Penilaian Risiko Bencana di
Provinsi dan Kabupaten/Kota
agar daerah melakukan kegiatan
penilaian risiko dan pembuatan
peta geomedik
Pengembangan Call Center,
ambulance transportasi dan
gawat darurat, serta alat
komunikasi dan informasi
Bandara dgn jarak tidak lebih dari
500 km dari bandara hub atau
tidak lebih dari 250 km dari lokasi
bencana harus memenuhi fasilitas
minimum bandara untuk operasi
pesawat jenis C-130 dan F-27
Pembuatan Pedoman Penilaian
Risiko Bencana di Provinsi
dan Kabupaten/Kota (2001),
Pedoman Peta Geomedik dan
Sosialisasi Pedoman-Pedoman
yang disusun
Jejaring rujukan
SPGDT
Tim DVI
Masih banyak bandara-bandara
termasuk yang berdekatan
dengan lokasi rawan bencana
belum memiliki standar fasilitas
minimum bandara yang dapat
mengakomodir keperluan
tanggap darurat bencana
Penguatan kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat
Penguatan kebijakan,
teknis dan kapasitas
kelembagaan
penanganan bencana
pada tingkat lokal,
regional dan nasional
Pemberian sanksi terhadap pihak
yang melanggar penataan ruang
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
a
Prioritas
Program/Kegiatan
5
No
L-120
DEPHUB
DEPKES
DEPKES
UNHAS, FTARSI/PWK
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-121
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Pengembangan BSB di semua
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Program pengembangan
transportasi diarahkan pada
daerah-daerah di Indonesia yang
rawan bencana
Revisi pedoman mitigasi bencana
di wilayah pesisir
Pengembangan kapasitas
organisasi PMI di semua tingkatan
(PMI Pusat, PMI Daerah dan PMI
Cabang) di bidang penanganan
bencana.
Telah disusun program
penanganan bencana alam
dan pembangunan daerah
perbatasan tingkat nasional
DKP tahun 2005 menyusun
Pedoman Umum Mitigasi
Bencana di Wilayah Pesisir
Meningkatnya kesiapsiagaan PMI
melalui revisi, pembaruan, dan
pengembangan materi-materi
kebijakan penanganan bencana/
konflik yang menyeluruh, sesuai
rencana dan mandat yang
diberikan pemerintah Indonesia
Program-program pembangunan
serta pengembangan prasarana
minimal untuk mengurangi faktorfaktor risiko bencana
Rencana Kegiatan
Pengembangan Brigade Siaga
Bencana di Provinsi (Dokter PTT
BSB ada di 28 RS di 21 Provinsi)
Status Saat Ini
PMI
DKP
DEPHUB
DEPKES
DEPHUB
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-122
Membangun dan memperluas
gudang-gudang logistik yang ada
serta mengembangkan gudang
sentral di Surabaya dan Jakarta,
dan pembangunan gudang
regional di Manado, Biak dan
Palembang), termasuk pengadaan
kelengkapan logistik dan bantuan
relief (restok) dengan kapasitas
minimal 10.000 KK per gudang.
Tersedianya dana bagi program
KBBM dan PERTAMA dari IFRC,
PNSs dan donor internasional
Tersedianya DMIS (Sistem
Informasi Manajemen Bencana)
di PMI dan telah berfungsi
dengan baik
Tersedianya dukungan logistik
tanggap darurat dan bantuan
korban bencana di 2 Gudang
Sentral (Jakarta dan Surabaya),
5 Gudang Regional (Banda
Aceh, Medan, Padang, Bali
dan Makasar) serta emergency
storage di Markas Daerah PMI se
Indonesia sesuai standart Palang
Merah dan Bulan Sabit Merah
Internasional.
Pembinaan oleh Pusat dan
Regional ke daerah binaan
Pengadaan peralatan standar
untuk bencana dan DVI di regional
dan pusat
Rencana Kegiatan
Terbentuknya jejaring rujukan
medik
Status Saat Ini
PMI
DEPKES
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-123
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Rencana Kegiatan
Implementasi kerja sama
dengan Palang Merah Perancis
untuk mendukung terbentuknya
National Center, Operation Center
dan Emergency Call Centers
untuk sistem peringatan dini di
DKI, NAD, Sumbar, Bali, Yogya dan
Jambi
Meningkatkan kapasitas staff
dan Satgana dalam upaya-upaya
pemberian informasi darurat
bencana dan peringatan dini
berbasis masyarakat
Memberdayakan kapasitas
masyarakat desa/kelurahan area
pilot program KBBM dan PERTAMA
melalui gladi dan simulasi
kesiapsiagaan tanggap darurat
bencana
Monitoring, evaluasi dan
pembinaan
Status Saat Ini
Pengadaan perangkat software
dan hardware Sistem Peringatan
Dini
Pelatihan DMIS di tingkat
Regional dan internasional
yang diselenggarakan oleh IFRC
(2004).
Simulasi dan gladi
kesiapsiagaan, dan upaya
pengurangan risiko bencana
di Pesisir Selatan, Bone, Wajo,
Polewali, Lampung Barat dan
Lampung Selatan.
Jejaring Rujukan Medik
Sistem Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)
Program Safe Community (SC)
Terbentuknya Tim SPGDT dan
DVI di 4 regional
DEPKES
PMI
PMI
PMI, BAKORNAS
PB
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
b
No
Mengembangkan
dialog, pertukaran
informasi dan
koordinasi antar
lembaga terkait
kebencanaan
Prioritas
Program/Kegiatan
L-124
Pengumpulan, pembaharuan dan
penyebaran informasi mengenai
situasi dan respon pada saat
bencana alam terjadi
Perancangan pelatihan biro untuk
BAKORNAS PB dan anggotanya
Diperlukan adanya penguatan
kebijakan, teknis dan kapasitas
kelembagaan penanganan
bencana pada tingkat lokal,
regional dan nasional yang
menyeluruh
OCHA
KEMENEG
RISTEK dan
LPND terkait
Koordinasi pengembangan
peringatan dini multi-hazard
BGR/GTZ
(Georisk
Project)
– Badan Geologi
/ DESDM
DESDM
Instansi
Pengumpulan, pembaharuan dan
penyebaran informasi mengenai
situasi dan respon pada saat
bencana alam terjadi
Menentukan status otoritas
koordinasi bencana SATKORLAK/
SATLAK
Membuat prosedur tetap dalam
menangani bencana letusan
gunung berapi
Rencana Kegiatan
Menyusun Pedoman
Penanggulangan Bencana
gunung berapi
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
c
No
Mengembangkan
pendekatan regional
dlm merumuskan
kebijakan, mekanisme operasi dan
sistem komunikasi
dalam tanggap darurat
bencana
Prioritas
Program/Kegiatan
L-125
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Sejak otonomi daerah seluruh
aset mobilisasi yang ada di eks
kanwil DEPSOS telah ditarik
menjadi milik Pemda Provinsi
Setiap Provinsi telah mendapat
bantuan alat komunikasi
radio VHF, HF lengkap untuk
mendukung operasional Posko
PB yang ada di setiap Dinas
Sosial Provinsi se-Indonesia
Memperluas jangkauan distribusi
paket evaluasi kit
Distribusi evakuasi kit telah
menjangkau 61 Kab/Kota
meliputi 6 jenis (item) yaitu:
Tenda Peleton, Tenda, Velbed,
Alat dapur lapangan, Perahu
Karet, Rompi Pelampung
Menyiapkan sarana atau unit
transportasi taktis PB untuk
setiap provinsi seluruh Indonesia
terdiri dari : 1 Unit Mobil Dumlap,
1 Unit Truk Angkutan Barang, 1
Unit Mobil Rescue, 1 Unit Mobil
Rescue, 1 Unit Mobil Posko
Lapangan yang berfungsi untuk
Komunikasi dan Penyuluhan , 1
Unit Mobil Ambulance dan 2 Unit
Sepeda Motor Trail
Sosialisasi ke Tim Satuan Tugas
Pekerjaan Umum (SATGAS)
PU Penanganan Bencana Alam
Provinsi/ Kabupaten/Kota
Rencana Kegiatan
Pembentukan Tim Satuan Tugas
Pekerjaan Umum (SATGAS PU)
Penanganan Bencana Alam di
Pusat
Status Saat Ini
DEPSOS
Dep. PU
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
d
No
Pengkajian ulang dan
pembaharuan rencana
kesiapan bencana dan
rencana kontijensi
Prioritas
Program/Kegiatan
L-126
Replikasi emergency drill
dan contigency planning di
kota Kupang dan kecamatankecamatan di Lombok (NTB)
Kajian terhadap protap
Penganggulangan Bencana dan
Table Top Simulation.
Emergency drill pelatihan
dikombinasikan dengan
contigency planning telah
dilakukan di kota Ende
Lokakarya Protap
Penanggulangan Bencana
kabupaten Badung-Bali
LIPI-Pemerintah
Kabupaten
Badung
BGR/GTZ
(Georisk
Project) –
Badan Geologi/
DESDM
WFP dan
anggota
UNTWG
lainnya,
BAKORNAS PB
ITS, MPBI dan
Dewan Pakar
Contigency Planning Gunung
Semeru
Review dan evaluasi kegiatan,
modul, mekanisme pelaksaan
Melihat kemungkinan ke depan
untuk melanjutkan pelatihan yang
sama ke provinsi rawan bencana
lainnya..
DEPKES
Instansi
Melanjutkan pengumpulan data
dasar kesiapsiagaan dan sumber
daya dalam PK-MKL
Rencana Kegiatan
Mendukung BAKORNAS dalam
penguatan kapasitas daerah,
khususnya daerah rawan
bencana dengan melaksanakan
Lokakarya Manajemen
Kedaruratan dan perencanaan
kontinjensi di Provinsi Sumbar
Pengumpulan data dasar
kesiapsiagaan dan sumber daya
dalam Penanggulangan Krisis
dan Masalah Kesehatan Lain
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
e
No
Mendorong penyediaan
dana darurat
penanganan bencana
Prioritas
Program/Kegiatan
L-127
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
PMI
BAKORNAS PB
dan DEPDAGRI,
DEPKES, Dep.
PU (didukung
oleh BGR/GTZ
melalui Georisk
Project)
Penyediaan kembali dana darurat
bencana di PMI Pusat, PMI Daerah
dan PMI Cabang sedikitnya 25%
dari total anggaran tahunan
Mengembangkan dan
melaksanakan panduan mitigasi
bencana lokal, contigency
planning dan emergency drills
untuk meningkatkan kemampuan
penanganan bencana masyarakat
dan swasta
Adanya dana darurat bencana
di PMI Pusat, PMI Daerah dan
PMI Cabang yang untuk operasi
tanggap darurat bencana
LAPAN
DEPKES
DEPKES
Instansi
Penyediaan dana darurat
penanganan bencana
Penyediaan dana untuk
kegawatdaruratan medik
Mengupayakan alokasi dana
bencana tidak hanya untuk
penanganan jika terjadi tetapi
juga untuk upaya kesiapsiagaan
Mengupayakan alokasi dana
di tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten untuk penanganan
bencana yang pertanggungjawabannya tidak menggunakan
prosedur rutin
Rencana Kegiatan
Disediakan dana darurat
penanganan bencana
Alokasi dana bencana untuk
penanganan jika terjadi
bencana di tingkat pusat (mulai
2005)
Alokasi dana bencana untuk
penanganan bencana di tingkat
pusat (mulai 2001)
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-128
Penyediaan alat dan media KIE
untuk Disaster Risk Awareness
Penyediaan fasilitas,
perlengkapan dan logistik untuk
implementasi program
Pengalokasian dana yang telah
diperoleh IFRC, ICRC, PNSs
dan donor internasional untuk
implementasi program sesuai
dengan kebutuhan, termasuk
upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan
pengurangan risiko
Penyediaan dana di PMI Pusat,
Daerah dan Cabang untuk
program KBBM dan PERTAMA,
khususnya implementasi nyata
upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan
pengurangan risiko
Tersedianya dana bagi program
KBBM dan PERTAMA dari IFRC,
PNSs dan donor internasional
Tersedianya dukungan logistik
tanggap darurat dan logistik
untuk bantuan kepada korban
bencana di 2 Gudang Sentral
(Jakarta dan Surabaya), 5
Gudang Regional (Banda Aceh,
Medan, Padang, Bali dan
Makasar) serta emergency
storage di Markas Daerah PMI se
Indonesia sesuai standart Palang
Merah dan Bulan Sabit Merah
Internasional.
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
PMI
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-129
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Bila dibutuhkan - Oxfam
akan menyediakan bantuan
kemanusiaan dalam bidang
kesehatan masyarakat (public
health) yang sesuai dengan
SPHERE Minimum Standard.
Oxfam akan melakukan
penjajakan segera setelah
terjadi bencana berskala sedang
dan besar.
Status Saat Ini
Penyediaan penampungan
sementara - keamanan pangan,
termasuk bantuan tunai (cash for
work) bila perlu.
Pasokan air bersih:
Menyediakan pasokan air bersih
sesuai dengan SPHERE minimum
standard.
Sanitasi - menyediakan sarana
sanitasi yang sesuai dengan
SPHERE minimum standard.
Promosi kebersihan dan kesehatan
umum - bantuan non-pangan,
sarana kebersihan (sabun,
pasta gigi, pembalut wanita dll)
termasuk alat penampung air,
kelambu, serta alat masak/makan
Memperkenalkan gagasan
pengasurasian daerah yang
rawan bencana, di mana
anggaran tahunan daerah akan
disisihkan beberapa persen dari
total RAPBD, sehingga daerah
mempunyai alokasi dana untuk
emergency
Rencana Kegiatan
Oxfam
Emergency
Response Team
kerjasama
dengan LSM
lokal dan
instansi
pemerintah
terkait
BGR/GTZ
(Georisk
Project)
– Badan Geologi
/ DESDM
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
f
No
Pengembangan
mekanisme khusus
untuk meningkatkan
partisipasi semua pihak
terkait
Prioritas
Program/Kegiatan
L-130
Memobilisasi dan memberdayakan
masyarakat dalam melaksanakan
upaya-upaya kesiapsiagaan,
mitigasi dan pengurangan risiko
secara mandiri serta memperkuat
kapasitas masyarakat dalam
melakukan aksi nyata tanggap
darurat bencana di semua Desa
dan kelurahan area pilot program
KBBM dan PERTAMA sesuai dengan
karakterisktik bahaya, kerentanan
dan risiko dampak bencana.
Melaksanakan secara rutin
lokakarya/rakor/raker tingkat
nasional bagi penanggungjawab
penanganan bencana PMI
Daerah dan Cabang.
Menfasilitasi dan
memberdayakan masyarakat
dalam menyusun rencana aksi
nyata dalam upaya-upaya
kesiapsiagaan, mitigasi dan
pengurangan risiko sebagai
bagian yang tidak terpisahkan
dalam memperkuat kapasitas
tanggap darurat bencana di
semua Desa dan kelurahan
area pilot program KBBM dan
PERTAMA.
Pelaksanaan simulasi evacuation
route dan evacuation place untuk
bencana tsunami di 3 kota.
Rencana Kegiatan
Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pembuatan
evacuation route dan
evacuation place untuk bencana
tsunami
Status Saat Ini
PMI
KEMENEG
RISTEK dan
LPND terkait
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-131
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Rencana Kegiatan
Peningkatan peran dan tanggung
jawab yang jelas dalam
penyebarluasan informasi
manajemen bencana secara
internal dan serta secara
eksternal, Nasional (Pemerintah,
Departemen/ Dinas / lembaga
terkait ) maupun internasional
(IFRC, PNSs dan ICRC
Memperluas implementasi
program KBBM dan PERTAMA
dengan penambahan 15 provinsi
yang baru, diantaranya Papua,
dan NTT
Menyelenggarakan gladi
Penanganan Bencana Nasional
serta Temu Bakti Satgana dan
SIBAT Tingkat Nasional secara
rutin setiap tahun.
Status Saat Ini
Melaksanakan advokasi dan
promosi prinsip, strategi,
mandat, dan kebijakan,
pelayanan PB dalam rangka
mengembangkan dan menjaga
kerjasama dengan Perhimpunan
Nasional, pemerintah, IFRC,
ICRC,
Internasional NGOs,
departemen, Dinas, Lembaga
dan stakeholder lainnya di
lingkup nasional.
Program KBBM dan PERTAMA
yang telah dilaksanakan di 8
Provinsi (Sulsel, Sulbar, Sumbar,
Lampung, Kalsel, Sumut, Aceh,
DKI Jakarta) diintegrasikan
secara terpadu dalam rencana
induk pembangunan lokal
Simulasi dan gladi
kesiapsiagaan, dan upaya
pengurangan risiko bencana
di Pesisir Selatan, Bone, Wajo,
Polewali, Lampung Barat dan
Lampung Selatan.
PMI
PMI
PMI
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-132
BGR/GTZ
(Georisk
Project) –
Badan Geologi/
DESDM
Meningkatkan kapasitas
masyarakat agar dapat menolong
dirinya sendiri
Meningkatkan posisi masyarakat
yang berdaya
Meningkatkan partisipasi
masyarakat rawan bencana
pada pengambilan keputusan
dan perencanaan tata ruang di
kegiatan-kegiatan pengurangan
risiko bencana
BGR/Badan
Geologi/ Dinas
Pertambangan
dan Energi
Provinsi NAD
Melaksanakan lokakarya CBDRM
yang direncanakan di kota Banda
Aceh, Aceh Besar, Pidie dan
Bireuen.
Pendekatan Community based
disaster risk management
(CBDRM) sedang berjalan dan
masih harus disesuaikan dengan
situasi setempat.
Instansi
Rencana Kegiatan
Status Saat Ini
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-133
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
Pengembangan metode mitigasi
bencana banjir berbasis
masyarakat di Jakarta (CBFM)
(2003 - 2005)
Status Saat Ini
Replikasi kegiatan berbasis
masyarakat di area lain di Jakarta
dan sosialisasi kegiatan pada
tingkat Pemerintah DKI Jakarta
Membangun kapasitas nasional
dalam penanganan bencana
berdasarkan servis yang
disertifikasi dan diaudit oleh
industri konsultan, universitas
dan institusi penelitian lainnya
Meluaskan visi yang lebigh dalam
menghadapi bencana alam
Menjamin pendapatan dan
membuat masyarakat yang hidup
di daerah rawan bencana merasa
aman
Meningkatkan jejaring sosial lokal
yang ada
Rencana Kegiatan
UNESCO, ITB,
LSM Lokal
(PPMA),
SATKORLAK PB
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009
No
Prioritas
Program/Kegiatan
L-134
Meningkatkan mekanisme
komunikasi dengan pemerintah
dan pihak terkait di semua
tingkatan dan secara proaktif
mencari perkembangan informasi
terkini tentang penanggulangan
bencana
Manajemen dampak risiko
Pengkajian situasi lapangan
Penyebaran informasi laporan
pengkajian situasi lapangan yang
tepat waktu dan akurat
Fasilitasi penyaluran bantuan
darurat untuk bencana alam
Rekomendasi dlm rangka
pengembangan formulasi dan
perbaikan strategi tanggap
darurat bencana
Pembentukan Koordinator sebagai
subordinat Task Force dengan
peran yang sama
Manajemen dampak risiko
Pengkajian situasi lapangan
Penyebaran informasi laporan
pengkajian situasi lapangan
yang tepat waktu dan akurat
Fasilitasi penyaluran bantuan
darurat untuk bencana alam
Rencana
Task force pada setiap kelompok
kegiatan berperan sebagai
project management
Rencana Kegiatan
Berkoordinasi dengan
pemerintah dalam penentuan
setiap wilayah kegiatan IRI,
termasuk mempertimbangkan
daerah rawan bencana.
Status Saat Ini
CDS - UII
manajemen
PMB - ITB,
Pemda
OCHA,
BAKORNAS PB,
SATKORLAK PB,
SATLAK PB
Islamic Relief
Indonesia
Instansi
2006
2007
2008
2009
Waktu Pelaksanaan
Fly UP