...

disini - Hukumonline.com

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

disini - Hukumonline.com
www.hukumonline.com
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a.
bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;
b.
bahwa tindak pidana terutama yang bersifat transnasional atau lintas negara mengakibatkan timbulnya
permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan
baik berdasarkan hukum di masing-masing negara;
c.
bahwa penanganan tindak pidana transnasional harus dilakukan dengan bekerja sama antar negara
dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang sampai saat ini belum ada landasan
hukumnya;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.
Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
BAB I
KETENTUAN UMUM
1 / 31
www.hukumonline.com
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Keterangan adalah informasi yang diberikan secara lisan dan/atau tertulis.
2.
Pernyataan adalah keterangan yang diberikan oleh saksi, ahli, terdakwa yang dituangkan dalam bentuk
tulisan atau direkam secara elektronik seperti rekaman, kaset, video, atau bentuk lain yang dapat
dipersamakan dengan itu tentang apa yang diketahui, dilihat, didengar, atau dialami sendiri.
3.
Dokumen adalah alat bukti berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau
didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas
kertas, benda fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak
terbatas pada:
a.
tulisan, suara, atau gambar;
b.
peta, desain, foto, atau sejenisnya;
c.
huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu membaca atau memahaminya.
4.
Surat adalah segala dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Indonesia atau di
negara. asing.
5.
Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah
diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan
putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.
6.
Pemblokiran adalah pembekuan sementara harta kekayaan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan,
atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tujuan untuk mencegah dialihkan atau dipindahtangankan
agar orang tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta kekayaan yang telah diperoleh, atau
mungkin telah diperoleh dari dilakukannya tindak pidana tersebut.
7.
Hasil tindak pidana adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung
dari suatu tindak pidana, termasuk kekayaan yang ke dalamnya kemudian dikonversi, diubah, atau
digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut,
termasuk pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut
dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana tersebut.
8.
Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan untuk
melaksanakan tindakan-tindakan yang terkait dengan bantuan timbal balik.
9.
Kapolri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
10.
Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.
11.
Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin,
mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.
Pasal 2
Undang-Undang ini bertujuan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta
dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian
bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.
Pasal 3
2 / 31
www.hukumonline.com
(1)
Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang selanjutnya disebut Bantuan, merupakan permintaan
Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta.
(2)
Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.
mengidentifikasi dan mencari orang;
b.
mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
c.
menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
d.
mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
e.
menyampaikan surat;
f.
melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
g.
perampasan hasil tindak pidana;
h.
memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
i.
melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang
mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak
pidana;
j.
mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi
denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
k.
Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.
Pasal 4
Ketentuan dalam Undang-Undang ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan:
a.
ekstradisi atau penyerahan orang;
b.
penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang;
c.
pengalihan narapidana; atau
d.
pengalihan perkara.
Pasal 5
(1)
Bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.
(2)
Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bantuan dapat dilakukan
atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.
Pasal 6
Permintaan Bantuan ditolak jika:
a.
permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai:
1.
tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/
kepala pemerintahan, terorisme; atau
3 / 31
www.hukumonline.com
2.
tindak pidana berdasarkan hukum militer.
b.
permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan terhadap orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah
selesai menjalani pemidanaan;
c.
permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di Indonesia tidak
dapat dituntut;
d.
permintaan Bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin,
agama, kewarganegaraan, atau pandangan politik;
e.
persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan,
keamanan, kepentingan, dan hukum nasional;
f.
negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan Bantuan tidak digunakan untuk
penanganan perkara yang dimintakan; atau
g.
negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan
Bantuan apabila diminta.
Pasal 7
Permintaan Bantuan dapat ditolak jika:
a.
permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah
Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
b.
permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilayah
Indonesia, bukan merupakan tindak pidana;
c.
permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam
dengan pidana mati; atau
d.
persetujuan pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan tersebut akan merugikan suatu penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatan orang,
atau membebani kekayaan negara.
Pasal 8
Sebelum menolak pemberian Bantuan, Menteri harus mempertimbangkan persetujuan pemberian Bantuan
dengan tata cara atau syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi.
BAB II
PERMINTAAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Bagian Kesatu
Pengajuan Permintaan Bantuan
4 / 31
www.hukumonline.com
Pasal 9
(1)
Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing secara langsung atau melalui
saluran diplomatik.
(2)
Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri berdasarkan
permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung.
(3)
Dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan Bantuan kepada Menteri selain Kapolri dan Jaksa Agung
juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Bagian Kedua
Persyaratan Pengajuan Permintaan
Pasal 10
Pengajuan permintaan Bantuan harus memuat:
a.
identitas dari institusi yang meminta;
b.
pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang
berhubungan dengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi yang melakukan penyidikan,
penuntutan, dan proses peradilan;
c.
ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan Bantuan yang berkaitan dengan dokumen
yuridis;
d.
ketentuan undang-undang yang terkait, isi pasal, dan ancaman pidananya;
e.
uraian tentang Bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk
kerahasiaan;
f.
tujuan dari Bantuan yang diminta; dan
g.
syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Negara Diminta.
Bagian Ketiga
Bantuan untuk Mencari atau Mengidentifikasi Orang
Pasal 11
Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mencari atau mengidentifikasi orang
yang diyakini berada di negara asing yang:
a.
diduga atau patut diduga mempunyai hubungan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan di Indonesia; atau
b.
dapat memberikan pernyataan atau Bantuan lain dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di sidang pengadilan.
Bagian Keempat
Bantuan untuk Mendapatkan Alat Bukti
5 / 31
www.hukumonline.com
Pasal 12
(1)
Apabila diyakini terdapat alat bukti yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan di Indonesia, Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing
untuk mengupayakan:
a.
pengambilan pernyataan di negara asing; atau
b.
penyerahan dokumen atau alat bukti lainnya yang berada di negara asing.
(2)
Pernyataan yang diterima dari negara asing berdasarkan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut sepanjang telah diakui
dan/atau ditandatangani oleh orang yang menyatakan dan pejabat yang mengambil pernyataan tersebut.
(3)
Dokumen atau alat bukti lainnya dari negara asing berdasarkan permintaan Bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan Bantuan.
Pasal 13
Dalam hal pengajuan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri dapat meminta
orang yang memberikan pernyataan atau menunjukkan dokumen atau alat bukti lain yang terkait dengan
permintaan Bantuan tersebut untuk diperiksa atau diperiksa silang melalui pertemuan langsung atau dengan
bantuan telekonferensi atau tayangan langsung melalui sarana komunikasi atau sarana elektronik lainnya baik
dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan:
a.
penyidik, penuntut umum, atau hakim; atau
b.
tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya.
Bagian Kelima
Bantuan untuk Mengupayakan Kehadiran Orang di Indonesia
Pasal 14
(1)
Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mengupayakan kehadiran
orang di Indonesia untuk memberikan keterangan, dokumen, alat bukti lainnya, atau memberikan Bantuan
lain dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
(2)
Dalam hal orang yang diminta kehadirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersedia untuk
memberikan kesaksian dan melakukan perjalanan ke Indonesia, Menteri dapat mengadakan pengaturan
dengan negara asing tersebut untuk:
a.
membawa orang tersebut ke Indonesia;
b.
mengembalikan orang tersebut ke negara asing; atau
c.
hal terkait lainnya.
Pasal 15
(1)
Dalam hal orang yang dimintakan kehadirannya berstatus tahanan dan bersedia atas kemauan sendiri
6 / 31
www.hukumonline.com
untuk memberikan kesaksian, dan negara asing meminta orang tersebut ditempatkan dalam tahanan,
Menteri berkoordinasi dengan instansi yang meminta agar orang tersebut ditempatkan dalam tahanan.
(2)
Penempatan dalam tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang tersebut
selama ia berada di Indonesia dan selama perjalanan dari atau ke Indonesia.
(3)
Dalam hal orang yang dimintakan kehadirannya berstatus tahanan, Menteri dapat mengadakan
pengaturan dengan otoritas yang berwenang di negara asing tersebut untuk keperluan:
a.
membawa orang tersebut ke Indonesia;
b.
melakukan penahanan orang tersebut selama berada di Indonesia;
c.
mengembalikan orang tersebut ke negara asing tersebut; dan
d.
hal terkait lainnya.
Pasal 16
Setiap orang yang tidak bersedia memenuhi permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan
Pasal 15 tidak dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum Indonesia.
Pasal 17
(1)
Setiap orang yang berada di Indonesia atas permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
dan Pasal 15 diberikan kekebalan hukum dan hak istimewa.
(2)
Kekebalan hukum dan hak istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terlindunginya hak
orang tersebut untuk tidak:
a.
ditahan, dituntut, diadili, dan dipidana berdasarkan hukum Indonesia untuk setiap tindak pidana
yang diduga telah dilakukan atau yang dilakukan orang tersebut sebelum keberangkatannya dari
negara asing untuk memenuhi permintaan tersebut;
b.
digugat pada setiap perkara perdata di Indonesia berkaitan dengan perbuatan atau kelalaian yang
telah terjadi sebelum keberangkatan orang tersebut dari negara asing untuk memenuhi permintaan
tersebut;
c.
diharuskan untuk memberikan keterangan atau Bantuan lainnya berkaitan dengan setiap masalah
hukum di Indonesia selain masalah pidana yang terkait dengan permintaan tersebut;
d.
diharuskan dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang
terkait dengan permintaan tersebut untuk memberikan jawaban yang menurut hukum negaranya
tidak diperbolehkan dijawab; atau
e.
diharuskan menyerahkan dokumen atau apa pun yang menurut hukum negaranya tidak
memberikan kewenangan untuk menyerahkannya.
(3)
Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jaminan kekebalan hukum berdasarkan hukum
negara asing diakui kebenarannya dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, kecuali dapat dibuktikan
sebaliknya.
(4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila:
a.
orang tersebut telah meninggalkan Indonesia dan kemudian kembali tetapi tidak berdasarkan pada
permintaan Bantuan yang sama atau permintaan lain; atau
b.
orang tersebut telah diberikan kesempatan untuk meninggalkan Indonesia tetapi tetap berada di
Indonesia untuk keperluan selain dari:
7 / 31
www.hukumonline.com
1.
keperluan yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut; atau
2.
memberikan kesaksian atau Bantuan secara sukarela dalam suatu penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia berdasarkan keputusan Menteri.
Pasal 18
Dalam hal orang yang berada di Indonesia atas permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
dan Pasal 15 memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana:
a.
yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut atau pemeriksaan perkara tindak pidana sebagai tindak
lanjut dari penyidikan yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut; atau
b.
yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) huruf b angka, 2 berkaitan
dengan orang tersebut;
c.
maka keterangan tersebut tidak dapat diajukan atau digunakan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana
lainnya terhadap orang tersebut atas perbuatan yang dilakukannya yang diduga melanggar hukum
Indonesia, kecuali pemeriksaan dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu atau sumpah palsu
berkaitan dengan pemberian pernyataan tersebut.
Bagian Keenam
Bantuan untuk Permintaan Dikeluarkannya Surat Perintah Di Negara Asing dalam Mendapatkan Alat
Bukti
Pasal 19
Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mengeluarkan surat perintah:
a.
pemblokiran;
b.
penggeledahan;
c.
penyitaan; atau
d.
lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pemeriksaan perkara tindak pidana di Indonesia.
Pasal 20
Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing untuk mendapatkan alat bukti yang
berada di negara asing tersebut melalui penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
Bagian Ketujuh
Bantuan untuk Penyampaian Surat
Pasal 21
Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Negara Diminta untuk menyampaikan surat yang
berkaitan dengan proses penyelesaian suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
kepada orang tertentu atau pejabat tertentu di Negara Diminta,
8 / 31
www.hukumonline.com
Bagian Kedelapan
Bantuan untuk Menindaklanjuti Putusan Pengadilan
Pasal 22
Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa Agung dapat
mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mengajukan permintaan Bantuan kepada Negara Diminta untuk
menindaklanjuti putusan pengadilan yang bersangkutan di Negara Diminta tersebut.
Pasal 23
Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa perampasan terhadap barang sitaan,
pidana denda, atau pembayaran uang pengganti.
Bagian Kesembilan
Pembatasan Penggunaan Pernyataan, Dokumen, dan Alat Bukti
Pasal 24
Setiap pernyataan, dokumen, dan alat bukti yang diperoleh atau diberikan atas permintaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14, dan Pasal 18 hanya dapat dipergunakan oleh pejabat
Indonesia untuk keperluan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait
dengan permintaan Bantuan tersebut.
Pasal 25
Pembatasan penggunaan pernyataan, dokumen, dan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat
dikecualikan apabila:
a.
Negara Diminta yang menerima permintaan Bantuan tersebut menyetujui penggunaan pernyataan,
dokumen, dan alat bukti tersebut untuk keperluan lain; dan
b.
orang yang dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 menyetujui penggunaan pernyataan, dokumen, dan
alat bukti tersebut untuk keperluan lain.
Bagian Kesepuluh
Transit
Pasal 26
Jika orang yang berada dalam penahanan negara asing akan melakukan perjalanan dari negara asing ke
Indonesia dan akan transit di negara asing lainnya, Menteri memberitahukan dan mengajukan permohonan
untuk pengaturan penahanannya selama masa transit di negara asing lain tersebut.
9 / 31
www.hukumonline.com
BAB III
PERMINTAAN KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Bagian Kesatu
Pengajuan Permintaan Bantuan
Pasal 27
(1)
Setiap negara asing dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
(2)
Negara asing dapat mengajukan permintaan Bantuan secara langsung atau dapat memilih melalui
saluran diplomatik.
Pasal 28
(1)
(2)
Pengajuan permintaan Bantuan harus memuat:
a.
maksud permintaan Bantuan dan uraian mengenai Bantuan yang diminta;
b.
instansi dan nama pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang
pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut;
c.
uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian perkara, ketentuan undang-undang, isi pasal, dan
ancaman hukumannya;
d.
uraian mengenai perbuatan atau keadaan yang disangkakan sebagai tindak pidana, kecuali dalam
hal permintaan Bantuan untuk melaksanakan penyampaian surat;
e.
putusan pengadilan yang bersangkutan dan penjelasan bahwa putusan tersebut telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, dalam hal permintaan Bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan;
f.
rincian mengenai tata cara atau syarat-syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi, termasuk
informasi apakah alat bukti yang diminta untuk didapatkan perlu dibuat di bawah sumpah atau janji;
g.
jika ada, persyaratan mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu; dan
h.
batas waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut.
Pengajuan permintaan Bantuan, sejauh itu diperlukan dan dimungkinkan harus juga memuat:
a.
identitas, kewarganegaraan, dan domisili dari orang yang dinilai sanggup memberikan keterangan
atau pernyataan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan;
b.
uraian mengenai keterangan atau pernyataan yang diminta untuk didapatkan;
c.
uraian mengenai dokumen atau alat bukti lainnya yang diminta untuk diserahkan, termasuk uraian
mengenai orang yang dinilai sanggup memberikan bukti tersebut; dan
d.
informasi mengenai pembiayaan dan akomodasi yang menjadi kebutuhan dari orang yang diminta
untuk diatur kehadirannya di negara asing tersebut.
(3)
Menteri dapat meminta informasi tambahan jika informasi yang terdapat dalam suatu pengajuan
permintaan Bantuan dinilai tidak cukup untuk menyetujui pemberian Bantuan.
(4)
Pengajuan permintaan Bantuan, informasi, atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan UndangUndang ini dapat dibuat dalam bahasa Negara Peminta dan/atau bahasa Inggris serta dibuat
10 / 31
www.hukumonline.com
terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
Pasal 29
(1)
Dalam hal permintaan Bantuan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,
Menteri meneruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti.
(2)
Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum permintaan tersebut dipenuhi.
Pasal 30
Dalam hal permintaan Bantuan dari Negara Peminta ditolak, Menteri memberitahukan dasar penolakan tersebut
kepada pejabat Negara Peminta.
Bagian Kedua
Bantuan Untuk Mencari atau Mengidentifikasi Orang
Pasal 31
(1)
Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk mencari atau
mengidentifikasi orang yang diyakini berada di Indonesia.
(2)
Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di samping harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus memuat pula keterangan bahwa:
a.
permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan di Negara Peminta tersebut;
b.
orang yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut diduga atau patut diduga berhubungan
dengan suatu tindak pidana, atau dapat memberikan Pernyataan atau Bantuan lainnya dalam suatu
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan
c.
orang tersebut diduga berada di Indonesia.
(3)
Apabila permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan dalam Pasal 28, Menteri meminta Kapolri untuk melaksanakan,
memberitahukan, serta menyerahkan hasilnya kepada Menteri,
(4)
Menteri memberitahukan kepada Negara Peminta hasil pelaksanaan permintaan Bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Bagian Ketiga
Bantuan untuk Mendapatkan Pernyataan, Dokumen, dan Alat Bukti Lainnya Secara Sukarela
Pasal 32
(1)
Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk:
a.
mengambil pernyataan seseorang di Indonesia; atau
b.
menyerahkan dokumen atau alat bukti lainnya yang berada di Indonesia.
11 / 31
www.hukumonline.com
(2)
Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dalam permintaan Bantuan tersebut
harus juga memuat:
a.
uraian bahwa permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta dan statusnya sebagai tersangka atau saksi;
b.
b, hal-hal yang akan ditanyakan dalam bentuk daftar pertanyaan; dan/ atau
c.
uraian pernyataan dapat diambil di Indonesia atau dokumen atau alat bukti lain yang diminta
berada di Indonesia.
(3)
Dalam hal permintaan Bantuan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
-Menteri meminta Kapolri atau Jaksa Agung sesuai dengan tahap pemeriksaan perkara di Negara
Peminta untuk menindaklanjuti.
(4)
Dalam hal Kapolri atau Jaksa Agung telah melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Kapolri atau Jaksa Agung menyerahkan hasilnya kepada Menteri.
(5)
Dalam hal pemberian Bantuan disetujui sesuai dengan ketentuan pada ayat (2), dan Negara Peminta
meminta salinan dokumen dilegalisasi maka Menteri meminta pejabat yang berwenang di lingkungannya
untuk melegalisasi dan menyerahkannya kembali kepada Menteri.
Pasal 33
(1)
Orang yang terkait dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di
Negara Peminta tidak dapat dipaksa untuk memberikan pernyataan di Indonesia.
(2)
Orang yang terkait dengan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tidak
dapat dipaksa untuk memberikan pernyataan, menyerahkan dokumen, atau alat bukti lainnya dalam suatu
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut jika hukum
Indonesia melarang orang yang dalam kedudukan dan jabatan yang sama dengan orang tersebut
melakukan hal tersebut.
(3)
Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai hak untuk tidak:
a.
ditahan, dituntut, diadili, dan dipidana berdasarkan hukum Negara Peminta untuk setiap tindak
pidana yang diduga telah dilakukan atau yang dilakukan sebelum keberangkatannya dari Indonesia
untuk memenuhi permintaan tersebut;
b.
digugat pada setiap perkara perdata Negara Peminta berkaitan dengan perbuatan atau kelalaian
yang telah terjadi sebelum keberangkatan orang tersebut dari Indonesia untuk memenuhi
permintaan tersebut;
c.
diharuskan untuk memberikan keterangan atau Bantuan lainnya berkaitan dengan setiap masalah
hukum di Indonesia selain masalah pidana yang terkait dengan permintaan tersebut; atau
d.
diharuskan, dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang
terkait dengan permintaan tersebut untuk memberikan jawaban yang menurut hukum negaranya
tidak diperbolehkan dijawab.
(4)
Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat keterangan kekebalan hukum yang
disahkan berdasarkan hukum Negara Peminta diakui sebagai bukti yang diterima kebenarannya kecuali
dapat dibuktikan sebaliknya tentang hal-hal yang disebutkan dalam pernyataan.
(5)
Orang yang terkait dengan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memiliki hak
yang sama berkaitan dengan pemberian Pernyataan, atau penyerahan dokumen atau alat bukti lain dan
diperlakukan seolah-olah suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas diri
orang tersebut belum mendapatkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di
Indonesia.
12 / 31
www.hukumonline.com
Pasal 34
(1)
Orang yang terkait dengan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) atau Pasal 33 ayat (4), harus menghadap dan
memberikan keterangan sendiri atau dengan didampingi advokatnya serta dapat dihadiri pejabat
perwakilan Negara Peminta.
(2)
Penyerahan dokumen dan/atau alat bukti lainnya dapat dilakukan sendiri atau diwakilkan kepada
kuasanya serta dapat dihadiri pejabat perwakilan Negara Peminta.
Bagian Keempat
Bantuan untuk Mengupayakan Kehadiran Orang di Negara Peminta
Pasal 35
(1)
Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk mengatur kehadiran orang
yang berada di Indonesia ke Negara Peminta tersebut.
(2)
Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, permintaan Bantuan harus juga
memuat:
a.
uraian bahwa permintaan Bantuan tersebut berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk kehadiran di sidang pengadilan di Negara Peminta
tersebut;
b.
uraian bahwa orang yang diminta kehadirannya dinilai sanggup memberikan atau menunjukkan
keterangan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan di Negara Peminta tersebut; dan
c.
jaminan yang memadai berkaitan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
(3)
Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi dan orang yang diminta
kehadirannya, tanpa adanya tekanan, menyetujui untuk hadir maka permintaan Bantuan dapat dipenuhi.
(4)
Dalam hal pemberian Bantuan dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat:
a.
dalam hal orang yang diminta untuk diatur kehadirannya adalah narapidana, memerintahkan agar
narapidana tersebut dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan dan mengatur perjalanannya ke
Negara Peminta tersebut dengan pengawalan;
b.
dalam hal orang yang diminta untuk diatur kehadirannya adalah tahanan, dapat meminta pejabat
yang melakukan penahanan untuk mengeluarkan dari tahanan dan mengatur perjalanannya ke
Negara Peminta tersebut dengan pengawalan.
Pasal 36
Sebelum menyetujui pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Menteri harus mendapatkan
jaminan dari Negara Peminta tersebut berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
a.
bahwa orang yang diminta untuk diatur kehadirannya tidak akan:
1.
ditahan, dituntut, atau diadili atas pelanggaran terhadap hukum Negara Peminta tersebut yang
dituduhkan telah dilakukan orang tersebut sebelum keberangkatannya dari Indonesia;
2.
digugat dalam perkara perdata yang dapat diajukan kepada orang tersebut apabila ia berada di
13 / 31
www.hukumonline.com
Negara Peminta; atau
3.
diminta memberikan keterangan atau menunjukkan alat bukti lainnya sehubungan dengan setiap
suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut
selain dari suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait
dengan permintaan tersebut; kecuali yang bersangkutan telah meninggalkan negara asing atau
telah mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan negara asing tersebut, tetapi tetap berada di
negara asing tersebut di luar keperluan memberikan keterangan atau menunjukkan alat bukti
lainnya sehubungan dengan suatu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
yang berkaitan dengan permintaan tersebut,
b.
bahwa setiap keterangan yang diberikan oleh orang yang diminta kehadirannya tidak dapat digunakan
dalam penuntutan terhadap orang tersebut atas pelanggaran terhadap hukum Negara Peminta tersebut,
kecuali pelanggaran berupa pemberian keterangan palsu atau sumpah palsu.
c.
bahwa orang yang diminta kehadirannya akan dipulangkan ke Indonesia sesuai dengan pengaturan yang
disetujui oleh Menteri sesegera mungkin setelah memberikan Keterangan tersebut.
Pasal 37
Dalam hal orang yang diminta kehadirannya adalah narapidana atau tahanan di Indonesia, Menteri meminta
Negara Peminta agar narapidana atau tahanan tetap berada di dalam penahanan selama ia berada di Negara
Peminta tersebut dan wajib mengembalikannya ke Indonesia setelah selesainya memberikan keterangan.
Pasal 38
Orang yang terkait dengan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak akan dikenakan
sanksi atau dibebani kewajiban apa pun, atau dituntut berdasarkan hukum hanya karena penolakan untuk hadir
sebagaimana diminta.
Pasal 39
Narapidana atau tahanan yang berdasarkan persetujuan pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (4) dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, dianggap melanjutkan masa
hukuman penjara atau tahanannya selama berada di dalam penahanan di Negara Peminta termasuk selama
perjalanan.
Bagian Kelima
Transit
Pasal 40
(1)
Negara asing dapat mengajukan permintaan transit kepada Menteri untuk memperoleh izin transit untuk
saksi yang berstatus sebagai tahanan atau narapidana.
(2)
Pengajuan permintaan transit harus memuat:
a.
uraian mengenai rute perjalanan, waktu, keterangan transportasi yang digunakan, dan lama transit;
b.
identitas dan dokumen perjalanan tahanan atau narapidana dan pengawal; dan
c.
fasilitas yang diminta.
14 / 31
www.hukumonline.com
(3)
Menteri meminta kepada Kapolri atau pejabat terkait untuk menindaklanjuti atau memberikan fasilitas
yang diperlukan selama masa transit.
(4)
Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kapolri atau pejabat terkait menindaklanjuti:
(5)
a.
dengan menempatkan di ruang transit dalam pengawalan pejabat negara asing dalam waktu paling
lama 12 (dua belas) jam; dan
b.
dalam hal pesawat atau kapal yang mengangkutnya mendarat atau berlabuh di suatu tempat di
Indonesia lebih dari 12 (dua belas) jam maka orang tersebut harus dititipkan sementara di rumah
tahanan Negara terdekat.
Apabila waktu transit telah melebihi dari permintaan, Menteri dapat memerintahkan agar orang tersebut
dipulangkan ke negara asing di mana orang tersebut pertama kali diberangkatkan.
Bagian Keenam
Bantuan untuk Penggeledahan dan Penyitaan Barang, Benda, atau Harta Kekayaan
Pasal 41
(1)
Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk melakukan
penggeledahan dan penyitaan suatu barang, benda, atau harta kekayaan yang berada di Indonesia
berdasarkan izin dan/atau penetapan pengadilan untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di
sidang pengadilan.
(2)
Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di samping harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus melampirkan juga surat perintah penggeledahan dan surat
perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Negara Peminta.
(3)
Dalam hal permintaan Bantuan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UndangUndang ini, Menteri dapat meneruskan kepada Kapolri untuk kepentingan penyidikan atau kepada Jaksa
Agung untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan Negara Peminta.
(4)
Untuk melaksanakan permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kapolri atau Jaksa
Agung mengajukan permohonan surat izin penggeledahan dan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri
setempat.
Pasal 42
Ketua pengadilan negeri setempat dapat mengeluarkan surat izin penggeledahan dan penyitaan sehubungan
dengan suatu barang atau benda apabila diyakini bahwa di dalam atau pada suatu tempat terdapat barang,
benda, atau harta kekayaan yang:
a.
diduga diperoleh atau sebagai hasil dari suatu tindak pidana menurut hukum Negara Peminta yang telah
atau diduga telah dilakukan;
b.
telah dipergunakan untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana;
c.
khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
d.
terkait dengan tindak pidana;
e.
diyakini dapat menjadi barang bukti dalam tindak pidana; atau
f.
dipergunakan untuk menghalangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas
tindak pidana.
15 / 31
www.hukumonline.com
Pasal 43
Surat izin penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memuat hal-hal sebagai
berikut:
a.
dugaan tindak pidana yang terkait dengan dikeluarkannya surat izin;
b.
tempat yang dapat digeledah berdasarkan surat izin;
c.
uraian mengenai barang, benda atau harta kekayaan yang disetujui untuk disita;
d.
jangka waktu pelaksanaan surat perintah; dan
e.
persyaratan dan kondisi lainnya yang berhubungan dengan barang, benda, atau harta kekayaan tersebut.
Pasal 44
(1)
Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 memberi kewenangan kepada petugas kepolisian atau
kejaksaan untuk melaksanakan penggeledahan dan penyitaan.
(2)
Tindakan penggeledahan dan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
hukum acara pidana,
Pasal 45
(1)
Petugas kepolisian atau kejaksaan yang melakukan penyitaan atas setiap barang, benda, atau harta
kekayaan berdasarkan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus menyerahkan barang,
benda, atau harta kekayaan tersebut kepada rumah penyimpanan benda sitaan negara untuk disimpan.
(2)
Dalam hal barang, benda, atau harta kekayaan tidak dapat disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan
negara, kepala rumah penyimpanan benda sitaan negara dapat meminta bantuan Kepolisian Negara
Republik Indonesia untuk pengamanan.
(3)
Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama sampai
dengan adanya putusan pengadilan Negara Peminta yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau
pemberitahuan dari negara asing bahwa penyitaan tersebut tidak diperlukan lagi.
(4)
Dalam hal ada pihak yang dirugikan atas tindakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
bersangkutan atau kuasa hukumnya dapat mengajukan keberatan atau perlawanan kepada pengadilan
negeri yang mengeluarkan surat izin penyitaan sesuai hukum acara pidana.
Pasal 46
Menteri menyampaikan kepada Negara Peminta perkembangan hasil penyitaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 yang telah dilakukan oleh Kapolri atau Jaksa Agung.
Pasal 47
Dalam hal Negara Peminta meminta barang, benda, harta kekayaan, atau bukti penyitaan atas barang, benda,
atau harta kekayaan tersebut dikirim ke Negara Peminta untuk kepentingan proses peradilan pidana, dan
Menteri menganggap bahwa
permintaan tersebut dapat dipenuhi serta ada jaminan bahwa Negara Peminta akan mengembalikan barang,
benda, atau harta kekayaan tersebut maka Menteri mengirimkan barang, benda, atau harta kekayaan tersebut
16 / 31
www.hukumonline.com
kepada Negara Peminta.
Bagian Ketujuh
Bantuan Penyampaian Surat
Pasal 48
(1)
Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk melaksanakan
penyampaian surat kepada seseorang di Indonesia.
(2)
Menteri dapat menyetujui pemberian Bantuan atas permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), apabila:
a.
permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
sidang pengadilan di Negara Peminta tersebut;
b.
orang yang akan menerima Surat tersebut diyakini berada di Indonesia; dan
c.
dalam hal permintaan Bantuan berkaitan dengan penyampaian Surat panggilan untuk memberikan
keterangan di Negara Peminta tersebut maka:
1.
permintaan Bantuan harus diajukan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum
tanggal kehadiran orang yang dipanggil diperlukan; dan
2.
Negara Peminta tersebut telah memberi jaminan yang memadai berkaitan dengan hal-hal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
(3)
Dalam hal pemberian Bantuan disetujui sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Menteri meminta Kapolri untuk menyampaikan Surat tersebut.
(4)
Kapolri harus berusaha agar Surat tersebut disampaikan:
a.
sesuai dengan prosedur yang diajukan dalam permintaan; atau
b.
sesuai dengan hukum Indonesia apabila:
1.
prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf a melanggar hukum;
2.
tidak sesuai untuk dilaksanakan di Indonesia; atau
3.
Negara Peminta tidak mengajukan prosedur.
(5)
Dalam hal Surat tersebut telah disampaikan, Kapolri harus mengirimkan Surat keterangan tentang
penyampaian Surat tersebut kepada Menteri untuk diteruskan kepada Negara Peminta.
(6)
Dalam hal, Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat disampaikan, Kapolri harus
mengembalikannya dan disertai alasan kepada Menteri.
Pasal 49
Sebelum menyetujui pemberian Bantuan atas permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf
c, Menteri telah mendapatkan jaminan dari Negara Peminta tersebut bahwa orang yang terkait dengan
permintaan Bantuan tersebut tidak akan dikenai sanksi, dibebani kewajiban apa pun, atau dituntut berdasarkan
hukum hanya karena penolakan atau kelalaiannya untuk memenuhi panggilan tersebut.
Pasal 50
17 / 31
www.hukumonline.com
Dalam hal permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c disetujui, namun orang
yang terkait dengan permintaan Bantuan tersebut menolak atau lalai untuk memenuhi panggilan tersebut, orang
tersebut tidak akan dikenai sanksi, dibebani kewajiban apa pun, atau dituntut berdasarkan hukum.
Bagian Kedelapan
Bantuan untuk Menindaklanjuti Putusan Pengadilan Negara Peminta
Pasal 51
(1)
(2)
(3)
Negara Peminta dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada Menteri untuk menindaklanjuti putusan
berupa:
a.
penyitaan dan perampasan harta kekayaan;
b.
pengenaan denda; atau
c.
pembayaran uang pengganti.
Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, permintaan Bantuan harus juga
memuat:
a.
uraian mengenai harta kekayaan yang dimaksud;
b.
lokasi harta kekayaan; dan
c.
bukti-bukti kepemilikan.
Dalam hal permintaan Bantuan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Menteri dapat meminta Jaksa Agung untuk menindaklanjuti.
Pasal 52
(1)
Berdasarkan permintaan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), Jaksa Agung atau
pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung mengajukan kepada pengadilan negeri setempat permohonan
izin penyitaan atas harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
(2)
Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan negeri setempat:
a.
meneliti dan memeriksa berkas, permohonan beserta lampirannya;
b.
mengeluarkan surat izin penyitaan; dan
c.
memerintahkan kepada kejaksaan agar melaksanakan penyitaan,
(3)
Setelah mendapat surat izin penyitaan dari pengadilan negeri, kejaksaan dapat melakukan penyitaan
sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan mengumumkan penyitaan sekurang-kurangnya dalam
2 (dua) surat kabar harian nasional.
(4)
Bagi pemilik yang keberatan dengan penyitaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan negeri setempat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak pemberitahuan penyitaan disampaikan secara sah kepada yang bersangkutan.
(5)
Dalam hal terdapat pihak lain yang dirugikan atas penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat
mengajukan surat keberatan atau perlawanan kepada pengadilan negeri yang mengeluarkan surat izin
penyitaan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diumumkan.
(6)
Apabila tidak terdapat perlawanan dalam j angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat
18 / 31
www.hukumonline.com
(5), pengadilan negeri dapat mengeluarkan penetapan perampasan berdasarkan permohonan dari
kejaksaan.
Pasal 53
Menteri menyampaikan kepada Negara Peminta perkembangan hasil perampasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 yang telah dilakukan oleh Jaksa Agung dan merundingkan serta mengatur penyerahan hasil
rampasan.
Pasal 54
(1)
Negara Peminta dapat mengajukan perubahan permintaan Bantuan berupa penambahan, pengurangan,
atau pembatalan kepada Menteri sebelum pengumuman penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 ayat (3).
(2)
Dalam hal terdapat perubahan permintaan Bantuan berupa penambahan, Menteri meminta kepada Jaksa
Agung untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat agar mengeluarkan surat izin
penyitaan dalam bentuk penetapan baru.
(3)
Dalam hal terdapat perubahan permintaan Bantuan berupa pengurangan, Menteri meminta kepada Jaksa
Agung untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat agar mengeluarkan surat izin
penyitaan dalam bentuk penetapan baru dan membatalkan penetapan sebelumnya.
(4)
Dalam hal terdapat pembatalan permintaan Bantuan, Menteri meminta kepada Jaksa Agung untuk
mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat untuk membatalkan surat izin penyitaan
yang telah dikeluarkan dengan mengeluarkan penetapan baru dan meminta Negara Peminta untuk
memberikan kompensasi dan/atau rehabilitasi sesuai dengan perjanjian.
(5)
Dalam hal perubahan permintaan diterima pada saat proses pemeriksaan karena ada perlawanan atau
keberatan maka Menteri meminta Jaksa Agung untuk memohon kepada pengadilan negeri yang sedang
memeriksa perkara tersebut untuk mempertimbangkan perubahan permintaan dalam putusannya melalui
pengadilan negeri.
Bagian Kesembilan
Pembiayaan
Pasal 55
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan permintaan Bantuan dibebankan kepada Negara Peminta yang
meminta Bantuan, kecuali ditentukan lain oleh Negara Peminta dan Negara Diminta.
BAB IV
KETENTUAN LAIN
Pasal 56
Pengaturan dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi pelaksanaan kerjasama timbal balik dalam masalah
pidana yang selama ini telah dilakukan melalui wadah International Criminal Police Organization-INTERPOL.
19 / 31
www.hukumonline.com
Pasal 57
Menteri dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian
biaya dan bagi hasil dari hasil harta kekayaan yang dirampas:
a.
di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas
permintaan Menteri; atau
b.
di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan
atas permintaan negara asing.
Pasal 58
(1)
Menteri dapat meminta Negara Peminta untuk merahasiakan adanya pengajuan permintaan Bantuan, isi
permintaan dan setiap dokumen pendukung lainnya, dan adanya pemberian Bantuan atas permintaan
Bantuan tersebut.
(2)
Dalam hal permintaan Bantuan tidak dapat disetujui oleh Negara Peminta tanpa melanggar kerahasiaan
maka Menteri dapat memutuskan apakah permintaan itu akan tetap diajukan meskipun melanggar
kerahasiaannya.
(3)
Menteri harus merahasiakan informasi, Keterangan, Dokumen, atau barang atau alat bukti lainnya yang
diberikan atau diserahkan oleh negara asing, kecuali jika informasi, Keterangan, Dokumen, atau barang
atau alat bukti lainnya tersebut diperlukan untuk pemeriksaan perkara tindak pidana yang terkait dengan
permintaan tersebut.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.
semua perjanjian Bantuan yang telah diratifikasi sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap
berlaku;
b.
semua permohonan Bantuan yang diajukan baik berdasarkan perjanjian maupun tidak berdasarkan
perjanjian, tetap diproses sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
20 / 31
www.hukumonline.com
Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 3 Maret 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 3 Maret 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AD INTERIM,
Ttd.
YUSRIL IHZA MAHENDRA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 18
21 / 31
www.hukumonline.com
PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA
I.
UMUM
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan
perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Pembangunan hukum nasional diarahkan
pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru yang
dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Produk hukum
baru tersebut diharapkan mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaraan politik luar negeri
yang bebas aktif untuk mewujudkan tatanan baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial.
Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama perkembangan transportasi, komunikasi,
dan informasi mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga
perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal
ini mengakibatkan pula perkembangan kejahatan dan modus operandinya semakin canggih sehingga
penanggulangannya diperlukan kerja sama antara negara yang satu dengan negara yang lain.
Kerja sama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta
maupun Negara Diminta.
Untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerja sama antar negara dalam bentuk bantuan
timbal balik dalam masalah pidana diperlukan perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi
Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerja
sama dari negara asing. Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang mengatur beberapa
asas atau prinsip, prosedur dan persyaratan permintaan bantuan, serta proses hukum acaranya.
Asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam Undang-Undang ini adalah
didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antar negara yang dibuat, serta konvensi dan
kebiasaan internasional. Bantuan timbal balik dalam masalah pidana dapat dilakukan berdasarkan suatu
perjanjian dan jika belum ada perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik.
Undang-Undang ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang,
penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang, pengalihan
narapidana, atau pengalihan perkara.
Undang-Undang ini mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah
pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Negara Diminta dan sebaliknya yang antara lain
menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau
mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dan bantuan untuk mengupayakan
kehadiran orang.
Undang-Undang ini juga memberikan dasar hukum bagi Menteri yang bertanggung jawab di bidang
hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (Central Authority) yang berperan
sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada
negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara
asing.
22 / 31
www.hukumonline.com
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Yang dimaksud dengan "Bantuan lain" dalam ketentuan ini termasuk tukar menukar informasi yang
23 / 31
www.hukumonline.com
berkenaan dengan pembuktian.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "hubungan baik" dalam ketentuan ini adalah hubungan bersahabat dengan
berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan kedudukan,
saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang
berlaku.
Pasal 6
Huruf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan "tindak pidana politik" dalam ketentuan ini adalah tindak pidana terhadap
keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang hukum pidana.
Angka 2
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "tidak dapat dituntut" dalam ketentuan ini adalah berkaitan dengan perbuatan
seseorang yang dijadikan dasar permintaan oleh Negara Peminta, namun perbuatan tersebut tidak
diklasifikasikan atau dikecualikan dari perbuatan pidana.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 7
24 / 31
www.hukumonline.com
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Dalam hal tidak melalui saluran diplomatik perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas,
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
25 / 31
www.hukumonline.com
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemblokiran" dalam ketentuan ini juga dikenal sebagai freezing atau restrain.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "penggeledahan" dalam ketentuan ini juga dikenal sebagai search.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "penyitaan" dalam ketentuan ini juga dikenal sebagai seizure.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
26 / 31
www.hukumonline.com
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kapolri, Jaksa Agung, atau ketua pengadilan dapat meminta informasi tambahan dari negara asing
melalui Menteri.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Dalam menjalankan tugas, Kapolri atau Jaksa Agung dapat memerintahkan pejabat yang ditunjuk di
lingkungannya.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
27 / 31
www.hukumonline.com
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Dalam ketentuan ini pengawalan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
28 / 31
www.hukumonline.com
Yang dimaksud dengan "penyitaan" termasuk pemblokiran (freezing atau restrain)
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penyitaan" adalah termasuk juga penyitaan atas bukti kepemilikan atau suratsurat yang berkaitan dengan barang, benda atau harta kekayaan tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
29 / 31
www.hukumonline.com
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "putusan" adalah putusan pengadilan yang bersifat final.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4).
Cukup jelas.
Ayat (5)
Dalam hal pengadilan negeri menolak keberatan atau perlawanan pihak yang dirugikan, pihak yang
bersangkutan dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
30 / 31
www.hukumonline.com
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "penetapan baru" adalah penetapan susulan terhadap penetapan terdahulu.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "penetapan baru" adalah penetapan yang mencabut penetapan terdahulu dan
mengeluarkan penetapan baru.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "penetapan baru" adalah penetapan yang mencabut penetapan terdahulu.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Pembagian hasil atas perampasan harta kekayaan disetor dalam kas negara sebagai Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4607
31 / 31
Fly UP