...

Pemblokiran Situs· Radikal

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Pemblokiran Situs· Radikal
KEMENTERIAN HUKUl\ti DAN HALvi RI
BADAl~
PEl\'iBINAAN HUKUl\'i NASIONAL
-r. _ 'I
__ __ .1 __ •
.'1 _ _ T _ . • _ _ _ _ T
. r _ .. __ . • TT
'I
. _ ... T . . • _ . _ 'I
.l U;,cn .LJUAUIIU::IIUI;,J UCIII .Jill JllbCIII .l.ll.lUIIIICI;,l .I..I.UAUJII l .,CI;,IUIICII
""'
__ -A
n.May.Jen. Sutoyo -Cililitan- Jakarta Timur
Somber: KOIVJP/-JS
Subjek:
1i
Hariff!!l: /V!JMIS" / 9A?.eiL ct20/J
I, ... ,...
"":>"'" ...,
.UIIDI n..OI :
I Bidang:
-f'l TV.r R/JJ>I/01L - P.PM8Loki/0N
l /11
JLJ.L
2.
Pemblokiran Situs·Radikal
-
-
~
~
i
Oleh ULIL ABSHAR-_ABlJALLA
K
ebijill{an pemerintah, dalam hal ini
Kementerian
Komunikasi dan Informatika, memblokir
situs-situs internet yang
menyebarkan ideologi
radikalisme keagamaan
menimbulkan pro dan
kontra.
Pada kelompok yang sering disebut dengan jihadis, provokasi
ini tidak hanya diarahkan kepada
golongan lain dalam masyarakat,
tetapi juga terhadap pemerintah.
Dalam wacana kaum jihadis,
Pemerintah Indonesia dianggap
sebagai musuh Islam yang harus
diperangi. Ini yang menjelaskan
mengapa pihak kepolisian selama
ini menjadi sasaran kekerasan
kelompok tersebut. Pemerintah,
Saat saya menulis esai ini, sedi mata mereka, adalah ~emac~
jumlah situs yang dikenal karena
thaghut, . representas1
dar1
isinya yang keras dan radikal, , kekuatan Jahat yang ~~wan_
seperti arrahmah.com, tidak bisa
kebenaran Tuhan dan penerapan
lagi diakses. Konon ada 200-an
hillrum
Tuhan
(tathbiq
situs yang ditengarai Badan Naal-syari'ah).
sional Penanggulangan TerorisKetiga, ideologi radikalisme ini
me sebagai penyebar ideologi rasangat menekankan ideologi jidikalisme dan jihadisme. Bebehad (secara harfiah artinya adarapa dari situs itu sudah tidak
lah "perang suci''). Jika di mata
bisa lagi dibuka oleh publik. Demayoritas umat Islam jihad tidak
ngan kata lain, kebijakan pemsemata-mata dipandang sebagai
blokiran sudah berjalan saat ini.
"perang fisik", tetapi perang spiWacana pemblokiran ·itu suritual untuk mencapai kesemdah mengemuka di dalam diskusi
purnaan dan penyucian diri (jipublik sejak lama Tuntutan sehad al-nafs), di mata kaum jijumlah kalangan dalam masyahadis, jihad dimaknai sebagai perakat untuk menutup situs-situs
rang dalam pengertian serangan
radikal sudah lama kita dengar.
fisik atas orang atau obyek yang
Berdasarkan observasi saya, ada
dianggap sebagai wakil dari kesejumlah alasan yang muncul ke
kuatan anti Tuhan. Dengan depermukaan.
mikian, pengertian jihad sema.
.
cam ini bisa menimbulkan poldeologl rad1kal
tensi ancaman keamanan bagi
Pertama, jelas, situs-situs ini
negara. Sudah berkali-kali kita
menyebarkan ideologi keagamamengalami kekerasan dengan daan yang radikal yang sama sekali sar paham jihad seperti ini sejak
tahun 2000-an.
jauh dari semangat _Islam Indonesia yang moderat dan toHal lain yang mencemaskan
leran. Paham keagamaan yang masyarakat adalah persebaran
radikal ini juga gampang meideologi radikal ini, terutama selakukan pengafiran (gejala yang telah munculnya isu Negara Iskerap disebut sebagai takfirz) ter- lam di Irak dan Suriah (NilS)
hadap kelompok lain yang ber- atau Daesh (istilah yang k~ap
beda pandangan.
dipakai di media Timur Tengah).
Kedua, kelompok radikal ini Dengan teknologi internet, rakerap kali_melakukan incitement dikalisme keagamaan mudah diatau provokasi untuk bertiridak sebarkan melalui pelbagai media
kekerasan terhadap golongan _;!S.!!_OS;;>.!i"'al...,d...,a"-'n..L....Llh.u.lo"'g~----~­
lain, terutama kaum minoritas.
.,
Walaupun sebagian besar
umat Islam menolak ideologi
NilS sebagai perversion atau penyimpangan pemahaman 'keagamaan, tak bisa kita mungkiri bahwa sebagian kalangan anak muda
bisa terjerembap dalam magnet
ideologi ini. Apalagi, anak-anak
muda yang sedang "galau" secara
keagamaan dan ideologis: mereka
bisa dengan mudah terpikat oleh
daya tarik ideologi radikal yang
dikemas dengan bahasa agama
(Islam) tersebut.
Harus hati-hati
Saya mendukung pemblokiran
situs-situs radikal ini dengan sejumlah catatan dan reserve. Paham mereka yang mengajarkan
kekerasan, mudah menghakimi
kelompok lain yang berbeda (takfir), dan anti terhadap bentuk
negara nasional yang kita punyai
saat ini (anti NKRI) jelas tak
selaras dengan cita-cita kita
membangun sebuah negara yang
melindungi semua golongan, tanpa suatu diskriminasi.
Namun, kita juga harus hati-hati melihat masalah pemblokiran ini. Kita bisa saja memberikan dukungan atas kebijakan
itu, tetapi tetap dengan sejumlah
catatan kritis. Pemblokiran harus
dilakukan dengan sangat hati-hati. Wewenang pemblokiran, jika
dilakukan tanpa suatu kontrol
yang ketat, bisa disalah-gunakan
dan bisa diperluas sehingga menutup situs-situs yang sebetulnya
tidak layak diblokir.
Memberikan wewenang pemblokiran kepada instansi tertentu
dalam pemerintahan bisa menjadi "kuda troya" yang membuka
ancaman terhadap kebebasan
berpendapat pada · umumnya
Kita harus mencegah jangan
sampai efek kuda ·troya ini terjadi.
~
Sambungan
T
I Hariffgl:
Sumber:
1'
Saya ariibjl contoh kecil, yaitu
pemblokiran situs-situs porno
yang dulu pemah dilakukan oleh
Kominfo. lui, adalah kebijakan
yang niscaya setelah disahkannya
UU Anti Pomografi No 44/2008.
Artinya, kebijakan ini ada payung
hukumnya. Yang rrienarik, ada
situs yang sama sekali tak ada
kaitannya dengan pomografi,
teQipi diblokir dengan alasan
pomografi. Inilah bentuk penyalahgunaan wewenang pemblokiran yang seharusnya tak perlu
terjadi. Saya berharap g~jala semacam ini tak terjadi dalam kasus pemblokiran situs radikal saat ini.
Definisi radikal
Definisi "situs radikal" juga
bukan hal yang mudah. Bagaimana kita menggolongkan paham tertentu sebagai radikal atau
tidak, bisa membawa kita pada
diskusi yang mungkin tak ada
habis-habisnya. Istilah "situs radikal" harus dimaknai secara terbatas dan s.engat hati-hati.
Akhimy!l, prinsip utama dalam demokrasi tetap tak boleh
diabaikan: semua pihak berhak
menyampaikan pandangannya
mengenai masalah apa saja, termasuk masalah keagamaan. Ini
bagian dari freedom of speech
yang dijamin konstitusi kita
Namun, saya tahu, dalam kasus situs radikal ini, ada dilema
antara dua hal: menjaga kebebasan berbicara dan menjaga keamanan publik. Keduanya merupakan imperatif yang tak bisa
kita abaikan.
Tentu kita harus mencari keseimbangan di antara dua imperatif itu. Meski, saya juga tahu,
tak mudah mencapai titik keseimbangan semacam itu.
· ULIL ABSHAR-ABDALLA
Cendekiawan Muslim
T
I Hlm/Kol:
'-.
Fly UP