...

9. Bunga Bank - INSUD

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

9. Bunga Bank - INSUD
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 110
PERSPEKTIF NU TENTANG BUNGA BANK
(Refleksi Hasil Mu’tamar NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya dan
Munas ‘Alim Ulama di Bandar Lampung Tahun 1992)
Oleh :
Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, S.H.I., M.Hum 1
Abstraksi
Riba menurut terminologi (pendapat ulama) adalah bunga kredit yang
harus diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang,
sebagai imbalan untuk menggunakan sejumlah uang milik berpiutang
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Bicara mengenai masalah
bunga bank, NU melalui forum kajian Bahsul Masailnya telah
mengaharamkan bunga bank, hal ini dikarenakan bunga bank disamakan
dengan gadai yang terjadi pada zaman Jahiliyah—jika pemilik barang
gadai tidak bisa membayar uang pada waktunya, maka barang gadaian tadi
akan lepas dari pemiliknya, dan menjadi hak milik si Penggadai.
Kata Kunci: NU, Bunga, Bank
A. Muqaddimah
Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan dari suatu bank
adalah mencari keuntungan dan keuntungan itu dicapai dengan
berniaga kredit. Bank mendapat kredit dari orang luar dengan
membayar bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit dari kepada
orang luar dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang
dibayarkannya. Jadi sedikit penjelasan di atas, maka yang disebut
bunga bank adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang
berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank
kepada orang yang menyimpan uang di bank dengan besar-kecil
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut.2 Jadi selisih
bunga itulah keuntungan bank. Sehingga bunga merupakan suatu
Penulis adalah Alumni Sekolah Pascasarjana UGM Jogjakarta, saat ini menjadi
Dosen tetap Prodi Ekonomi Syari’ah dan Ahwal al- Syakhsiyyah STAI Raden Qosim
(STAIRA) Lamongan.
2 M. Abdul Manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam,alih bahasa Nastangin
(Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997), hlm. 120
1
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 111
masalah yang tidak dapat dilepaskan dari perusahan bank dunia
(umum).
Mengenai kedudukkan bank tersebut, Moh. Hatta mengatakan
bahwa sampai saat ini berbagai ulama ada yang mengharamkan
pemungutan bunga. Dengan larangan itu maka hilanglah sendi
tempat bank berdiri. Kalau bunga tidak boleh dipungut, maka tidak
dapat pula orang Islam untuk mendirikan bank. Lebih lanjut ia juga
berpendapat, ada pula ulama yang mengatakan, bahwa memungut
rente itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji, tetapi apabila
masyarakat mengkehendakinya, rente itu dibolehkan juga. Hal seperti
ini menimbulkan pemahaman masyarakat tentang sifat hukum dalam
Islam mempertimbangkan buruk dengan baik. Jika lebih besar
baiknya dari pada buruknya, hukumnya menjadi harus, sehingga
perbuatan seperti itu diperbolehkan.3
B. Selayang Pandang NU
Memahami Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sebuah organisasi
sosial keagamaan, secara komprehensip dan proporsional, maka tidak
dapat mengesampingkan aspek-aspek historis (aspek sejarah), yaitu
peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi dan mendorong lahirnya
Nahdlatul Ulama.4
Jauh sebelum lahir sebagai organisasi , NU telah ada dalam
bentuk komunitas (jama’ah) yang diikat oleh aktivitas sosial
keagamaan yang mempunyai karakter Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama’ah.
Wujudnya sebagai organisasi tidak lain adalah “penegasan formal dari
mekanisme informal para ulama sepaham”. Arti penting dibentuknya
organisasi ini tidak lepas dari konteks waktu itu, terutama berkaitan
dengan upaya menjaga eksistensi jama’ah tradisional berhadapan
dengan arus paham pembaharuan Islam, yang ketika itu sudah
terlembagakan, di antaranya adalah Muhammadiyah.5
Fuad M Fahruddin, Riba dalam Bank: Koprasi, Perseroan dan Asuransi, (Bandung: alMa’arif, 1985), hlm. 21
4 Peristiwa-peristiwa yang paling mendasar melatarbelakangi lahirnya NU adalah:
adanya pertentangan pendapat antara Islam Tradisionalis dengan Islam Modern,
semangat nasionalisme, basis sosial Islam Tradisional dan peristiwa-peristiwa
internasional dsb. Uraian selengkapnya lihat www.nu.online.or.id. Sejarah NU, hlm.
1-2. Atau sebagai perbandingan baca: M. Masyhur Amin, NU dan Ijtihad Politik
Kenegaraannya, Cet, I (Yogyakarta: Al-Amin Press. 1996), hlm. 21
5 A. Gafar Karim, Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam Indonesia, Cet, I (Yogayakarta:
Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 47.
3
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 112
Masuknya paham pembaharuan ke Indonesia, diawali oleh
semakin banyaknya umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah
haji ke Tanah suci, sejak dibukanya Terusan Suaez (th.1869).
Bersamaan dengan itu, di Timur Tengah sedang merebak ajaran
pembaharuan dan purifikasi ajaran Islam, seperti gerakan pembaharuan
Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian dikenal sebagai
Gerakan atau Paham Wahabiyah, maupun pemikiran Pan-Islamisme
Jamaluddin al-Afgani yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad
Abduh. Tak pelak, kontak pemikiran intensif antara jama’ah haji
Indonesia dengan paham pembaharuan ini berlangsung. Oleh
karenanya, ketika kembali ke Tanah Air, para jama’ah haji membawa
pemikiran itu untuk memurnikan ajaran Islam dari unsur-unsur yang
dianggap dari tradisi di luar Islam.6
Tidak semua kalangan menerima paham pembaharuan itu
secara bulat-bulat. Sekelompok ulama pesantren (yang nota bene juga
haji) menilai bahwa penegakkan ajaran Islam secara murni tidak selalu
berimplikasi perombakkan total terhadap tradisi lokal.7 Taradisi ini
bisa saja diselaraskan dengan ajaran Islam secara luwes. Kalangan
yang dikenal sebagai kelompok tradisionalis ini mengamati upaya
purifikasi ajaran Islam itu dengan cemas. Sebab tidak mustahil jika hal
itu dilakukan secara frontal dan radikal akan munggungncang
keyakainan masyarakat. Terlebih lagi, upaya itu ternyata mulai
berindikasi pendrobakkan taradsisi keilmuan yang selama ini dianut
oleh para Ulama Pesantren.
Oleh karenanya, pada abad XX, dalam kurun waktu 10 tahun,
seseorang yang sangat dinamis yang pernah belajar di Makkah, yakni
KH. Abdul Wahab Hasbullah,8 mengorganisir Islam tradisionalis
Ibid., hlm. 47-48
Ibid., hlm. 48
8 KH. Abdul Wahab Hasbullah dilahirkan pada tahun 1888 di Jombang, Jawa Timur.
Sejak kecil beliau telah menerima pendidikan Islam di tingkat dasar sampai berusia
13 tahun dari ayahnya sendiri, KH. Hasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Tambak
Baras Jombang. Setelah itu beliau meneruskan ke Pesantren Langitan selama satu
tahun, kemudian melanjutkan ke Pesantren Mojosari di Nganjuk, Jawa Timur.
selama empat tahun, selanjutnya beliau memperdalam ilmu agamanya ke Pesantren
Kademangan di Bangkalan, Madura. Yang diasuh oleh KH. Kholil, kemudian
melanjutkan ke Pesantren Tebuireng untuk belajar ilmu alat kepada KH. Hasyim
Asy’ari, setelah dari Tebuireng kemudian KH. Abdul Wahab Hasbullah melanjutkan
belajar ke Arab Saudi. Baca: M. Yeonus Noor dan Ismail S. Ahmad, “KH. Abdul
Wahab Hasbullah: Santri Kelana Sejati”, dalam Huwaidy Abdussami dan Ridwan
6
7
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 113
dengan dukungan seorang Kyai asal Jombang Jawa Timur yang
sangat disegani, yaitu KH. Hasyim Asy’ari. Sejak bermukim di
Makkah, Kyai Wahab aktif di Sarekat Islam (SI). Sebuah perkumpulan
saudagar muslim, yang sejak semula bertujuan untuk memompa
semangat nasionalisme dan menangkal para pencuri dengan sistem
ronda serta memperbaiki posisi pedagang muslim, Arab, dan Jawa,
dalam bersaing mengahadapi keterunan Tionghoa.9 Kyai Wahab juga
berkerja sama dengan tokoh nasionalis, Soetomo, dalam sebuah
kelompok diskusi, “Islam Studie Club”.
Keterlibatan Kyai Wahab dalam SI tampaknya kurang
memberikan kepuasan pada dirinya, karena dalam perkembangannya
SI lebih cenderung mengarah kepada persoalan-persoalan politik.10
Sebenarnya Kyai Wahab menginginkan untuk membangun semangat
nasionalisme melalui jalur pendidikan. Sebab dengan demikian langkah
yang ditempuh selain mengobarkan semangat perjuangan juga
membangun dan meningkatkan kapasitas intelektual para pemuda.
Untuk mewujudkan obsesinya tersebut Kyai Wahab ketika
bertemu dengan Kyai Mas Mansur, yang kemudian menjadi tokoh
Muhammadiyah, mengajak berunding untuk mendirikan sebuah
lembaga pendidikan guna mendidik dan mengobarkan semangat
nasionalisme para pemuda dalam rangka memperoleh kemerdekaan
RI. Ide yang dicetuskan oleh Kyai Wahab tersebut nampaknya
mendapat sambutan hangat dari tokoh-tokoh masyarakat. Terbukti
pada tahun 1916, KH. Wahab mendirikan sebuah maDrasah yang
bernama “Nahdatu al-Watan” (Kebangkitan Tanah Air), dengan
gedungnya yang besar dan bertingkat di Surabaya—Madrasah ini
mempunyai tujuan untuk mendidik para remaja guna mendapat ilmu
pengetahuan agama yang cukup.
Di sisi lain, juga sebagai markas penggemblengan para
pemuda sebagai calon pemimpin muda untuk kegiatan dakwah—
yang
sering dikenal dengan “Jam’iyah Nasihin”.11
Kemudian
menjelang tahun 1919, sebuah Madrasah baru yang sehaluan berdiri
Fakla AS (ed.), Biografi 5 Rais ‘Am NU, Cet. I (Yogyakarta: LTN-NU, 1995), hlm. 2729
9 Andree Feillard, NU vis-à-vis Negara, hlm. 8
10 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 (Jakarta: LP3ES, 1985),
hlm. 41
11 Baca Andree Feillard, NU vis-à-vis Negara, hlm.9
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 114
lagi di daerah Ampel Surabaya, dengan nama Taswiru al-Afkar,12 yang
tujuan utamanya adalah menyediakan tempat bagi anak-anak untuk
mengaji dan belajar, sekaligus menjadi “sayap” untuk membela
kepentingan kelompok Islam Tradisionalis.13
Perdebatan antara kaum tradisionalis dengan kaum reformis
menjadi semakin seru pada tahun dua puluhan.14 Sehingga dalam
beberapa diskusi, termasuk di forum Sarekat Islam (SI), KH. Wahab
berhadapan dengan Ahmad Soerkati. Seorang guru besar dari Sudan,
Afrika Timur, pendiri gerakan reformasi al-Irsyad. Demikian pula
dengan Ahmad Dahlan, seorang pendiri Muhammadiyah.
Selanjutnya, pada tahun 1924-an merupakan masa-masa
ramainya perdebatan masalah khilafiyah dalam Islam; mengenai
bid’ah, mengenai ijtihad, mengenai madzhab dan masalah-masalah
fiqhiyah lainnya. Berkali-kali telah diadakan munazarah (perdebetan
sehat) untuk menyelesaikan masalah ini. Di Surabaya, munazarah
diikuti oleh para ulama dari berbagai daerah, sebagian di bawah
Taswiru al-Afkar atau dikenal juga dengan Nahdatu al-Fikri (Kebangkitan
Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sossial politik kaum dan keagamaan kaum
santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdatu at-Tujjar, (pergerakan kaum sudagar)
serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya
Nahdatul at-Tujjar itu, maka Taswiru al-Afkar, selain tampil sebagi kelompok studi
juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki
cabang di beberapa kota. Taswiru al-Afkar juga merupakan sebuah kelompok diskusi
yang mana kegiatan di dalamnya adalah membahas persoalan-persoalan agama dan
kehidupan masyarakat, yang dipelopori oleh Kyai Ahmad Dahlan (pendiri
Muhammadiyah), Kyai Mas Mansur, Kyai Mangun, dan Kyai Wahab Hasbullah. M.
Masyhur Amin, NU dan Ijtihad Politik, hlm. 33. Atau www.nu.online.or.id. . Sejarah
NU, hlm. 1
13 Dikatakan kelompok Islam Tradisionalis karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
Petama, berpegang teguh pada produk fiqh dan kalam serta tasawwuf seperti yang
terungkap dalam kitab-kitab kuning dan tidak suka melakukan pembaharuan ajaran
Islam. Apa yeng yang terungkap dalam teks kitab itu yang dipegangi secara utuh
oleh kelompok ini. M. Masyhur Amin, NU dan Ijtihad Politik, hlm. 11-12
Kedua, tradisi kefeodalan yang masih kental dikalangan mereka, kefeodalan ini
nampaknya memperoleh legitimasi dari kitab Ta’lim al-Muta’allim yang terlalu
mengagung-agungkan seorang guru. Baca M. Masyhur Amin. “Anatomi Umat
Islam”, dalam Bankit, N0. 6, 1993, hlm. 59-62
Ketiga, pintu ijtihad telah tertutup atau setidak-setidaknya sulit dilakukan, karena
syarat-syarat yang harus dipenuhi jauh dari kemungkinan bisa dipenuhi bagi orang
biasa. Lihat A. Wahid Zaini, Dunia Pemikiran Kaum Santri (Yogayakarta: LKPSM:
1994), hlm. 11-173
14 Baca Andree Feillard, NU vis-à-vis Negara, hlm.9
12
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 115
kepimimpinan KH. Abdul Wahab Hasbullah, sebagian di bawah
naungan KH. Mas Mansur, dan sebagian lagi dipimpin oleh Sorkati.
Dalam munazarah ini Kyai Wahab tetap mempertahankan adanya
bermazhab, sementara pihak lain menentangnya dengan gencar,
bahkan membid’ah-bid’ahkan masalah-masalah semacam ziarah
kubur, sholat tarawih 20 rakaat, pembacaan qunut pada saat sholat
shubuh dan lain sebagainya, selalu dipertahankan oleh Kyai Wahab
sementara yang lainnya masih tetap menentangnya.15
Masalah-masalah khilafiyah yang diperdebatkan seperti ini,
menurut Kyai Wahab telah dianggap selesai, dan tidak perlu
diperdebatkan lagi, karena masing-masing pihak mempunyai dasar
atau dalil sendiri-sendiri. Walaupun belum berhasil mengajak pihak
penentang untuk menerima kebenaran yang telah disampaikannya
itu, akan tetapi Kyai Wahab telah berhasil menunjukkan pada dunia
Islam tentang alasan kebenaran paham yang dianutnya—yaitu paham
Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama’ah—paham Ahlu al-Mazhabi al-Arba’ah. Dan
beliau hanya mampu ikhtiar, sedangkan hidayah hanya bisa diberikan
oleh Allah SWT.
Walaupun Kyai Abdul Wahab Hasbullah telah mengakhiri
perdebatan itu dengan penuh toleransi, berjiwa besar dan
menganggap perdebatan itu telah selesai segala-segalanya. Namun,
kaum pembaharu (reformis) tetap tidak mau mengimbangi sikap
terpuji yang ditunjukkan oleh Kyai Wahab itu, malahan telah berbuat
sepihak atau tidak adil.16 Di antara buktinya adalah, pada bulan
Agustus tahun 1925 diadakan kongres al-Islam ke-4 yang bermaksud
membahas surat undangan yang datangnya dari Raja Ibnu Sa’ud Arab
Saudi, untuk menghadiri pertemuan internasional di Hijaz. Dalam
kongres tersebut forum lebih didominasi oleh kelompok Islam
Modern (pembaharu), sehingga tidak dibicarakan secara jelas hal-hal
yang berkaitan dengan Islam Tradisional. Bahkan terjadi perselisihan
mengenai kongres yang mana seharusnya dihadiri hingga akhirnya
kongres berakhir tanpa adanya suatu keputusan yang jelas.17
KH. Abdul Wahab Hasbullah sebagai wakil dari kelompok
Islam Tradisionalis menghendaki agar delegasi yang dikirim ke Hijaz
meminta jaminan kepada Raja Ibnu Sa’ud untuk menghormati
Lihat Ali As’ad, ke-NU-an. (Yogyakarta: PWNU DIY Prees, 1981), hlm. 19
Ibid., hlm.20.
17Untuk lebih detailnya, Baca M. Masyhur Amin, NU dan Ijtihad Politik…, hlm. 47
15
16
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 116
mazhab-mazhab fiqh dan memperbolehkan melakukan praktekpraktek peribadatan atau keagamaan secara tradisional. Demikian
pula meminta untuk meniadakan pelarangan melaksanakan tarikat
dan ziarah kubur ke makam-makam orang-orang suci di Makkah dan
sekitarnya.18 Usulan itu sering dilontorkan oleh Kyai Wahab dalam
berbagai pertemuan-pertemuan dengan ulama lain, namun kurang
mendapat sambutan, bahkan kongres yang selalu didominasi oleh
kelompok Islam Modern tidak begitu menghiraukan usulan Kyai
Wahab tersebut. Mereka, kelompok Islam Modernis cenderung
mendukung pendapat Raja Ibnu Sa’ud.
Sebelum kongres al-Islam ke-5 di Bandung, telah diadakan
suatu rapat antar organisasi-organisasi pembaharu di Cianjur dan
memutuskan untuk mengirim utusan yang terdiri dari dua orang
pembaharu ke Makkah—yakni, HOS. Tjokroaminoto (SI) dan Mas
Mansur (Muhammadiyah). Satu bulan kemudian, ternyata kongres alIslam tidak menyambut baik gagasan KH. Wahab yang menyarankan
agar usulan-usulan kaum tradisonalis mengenai praktek-praktek
peribadatan atau keagamaan agar di bawah oleh delegasi Indonesia.19
Penolakan yang memang masuk akal itu—karena sebagian kaum
reformis menyambut baik pembersihan dalam kebiasaan ibadah
agama di Arab Saudi.
Selanjutnya, dikarenakan Kyai Wahab dan kelompok Islam
Tradisionalis semakin tidak mendapat tempat dalam berbagai forum,
maka Kyai Wahab mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan
sendiri. Akhirnya sebelum kongres al-Islam ke-5 dilaksanakan pada
tanggal 6 Januari 1926, Kyai Wahab dan para ulama di Surabaya
mengadakan pertemuan dengan tujuan membahas pengiriman
delegasi ke Kongres Islam Internasional di Hijaz (Makkah). Pertemuan
tersebut dilaksanakan di rumah Kyai Wahab, atas undangan Komite
Hijaz. Oleh karenanya, untuk memudahkan tugas ini, pada tanggal 31
Januari 1926 diputuskan beberapa hal yaitu;20
Pertama, mengutus KH. Abdul Wahab Hasbullah dan Ahmad
Ghana’im Al-Mishri agar dapat mewakili mereka di hadapan Raja
Ibnu Sa’ud dalam Kongres Islam Internasional tersebut, untuk
Ibid., hlm. 48
Andree Feillard, NU vis-à-vis Negara, hlm. 11
20 Ali As’ad, ke-NU-an, hlm. 21
18
19
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 117
mencerahkan persoalan-persoalan peribadatan dan keagamaan yang
akan dilaksanakan di Makkah.
Kedua, mendirikan sebuah jam’iyah yang dapat menampung
aspirasi kelompok Islam tradisionalis, yaitu Nahdlatul Ulama (NU)—
artinya; organisasi kembangkitan ulama.
Kedua utusan ini ternyata membawa hasil yang memuaskan,
seperti yang telah diharapakan sejak semula—yakni janji-janji yang
diberikan oleh penguasa hijaz (Raja Ibnu Sa’ud-Arab Saudi),
sebagaimana berikut :
1. Meskipun penguasa Hijaz dan Nejed (Saudi Arabia sekarang)
beraliran Wahabi, tetapi beliau akan bersikap adil serta
melindungi adanya ajaran empat mazhab.
2. Tidak dilarangnya pengajaran Ahlu as-Sunnah Wa al-Jama’ah
(paham yang berhaluan empat mazhab) yang biasa berlaku dalam
Masjid al-Haram sejak dahulu kala.
3. Tidak akan mengganggu atau melarang orang-orang yang akan
berziarah ke makam-makam yang ada di wilayah Hijaz dan
Nejed, terutama makam-makam yang bersejarah. Misalnya,
makam-makam para Nabi, Sahabat, dan lain sebagainya.21
Selain rapat Hijaz memutuskan dua hal tersebut di atas, rapat
juga menyusun pengurus besar NU yang terdiri dari dua bagian yaitu,
Syuriyah dan Tanfiziyah.22 Pengurus Syuriyah saat itu adalah :
Rais Akbar
: KH. Hasyim Asy’ari (Tebuireng, Jombang)
Wakil Rais Akbar
: KH. Dahlan (Kebondalem, Surabaya)
Katib Awal
Katib Tsani
‘Awam
: KH. Abdul Wahab Hasbullah (Surabaya)
: KH. Abdul Halim (Leuwimunding, Cirebon)
: KHM. Alwi Abdul Aziz (Surabaya)
KH. Ridwan (Surabaya)
KH. Sa’id (Surabaya)
KH. Bisyri Syamsuri (Denanyar, Jombang)
KH. Abdullah Ubaid (Surabaya)
Janji-janji tersebut selanjutnya termaktup di dalam surat resmi Raja Ibnu Sa’ud,
Nomor: 2082, tanggal 24 Dzulhijjah H/13 Juni 1928. Lihat M. Ali As’ad, ke-NU-an,
hlm. 21-22
22 Ibid., hlm. 22-23
21
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 118
Musytasyar
KH. Nachrawi (Malang)
KH. Amin (Surabaya)
KH. Masykuri (Lasem)
KH. Nachrawi (Surabaya)
: KHR. Asnawi (Kudus)
KH. Ridwan (Semarang)
KH. MS. Nawawi (Sidogiri, Pasuruan)
KH. Dhoro Muntaha (Bangkalan, Madura)
Syeikh Ahmad Ghona’im Al-Mishry (Mesir)
KHR. Hambali (Kudus).
Sedangkan pengurus Tanfiziyah adalah :
Ketua
Seketaris
Bendahara
Pembantu
: H. Hasan Gipo (Blora, Surabaya)
: Muhammad Shiddiq (Pemalang)
: H. Burhan (Surabaya)
: H. Saleh Syamil (Surabaya)
H. Ihsan (Surabaya)
H. Ja’far (Surabaya)
H. Utsman (Surabaya)
H. Achzab (Surabaya)
H. Nawawi (Surabaya)
H. Dahlan (Surabaya)
H. Mangun (Surabaya)
Latar belakang lahirnya NU tersebut di atas perlu mendapat
perhatian, sebab karakteristik organisasi atau jam’iyah ini lebih
berakar dari sini. Satu hal yang perlu dicatat dari proses kelahiran
yang pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap arus pembaharuan
Islam tersebut— bahwa pola perilaku reaktif semacam itu ternyata
menjadi inheren dalam dinamika NU selanjutnya.23
C. Makna dan Dasar Hukum Bunga Bank
Berbicara mengenai bunga bank, maka tidak bisa lepas dari
yang namanya riba. Dan kata riba itu sendiri dari bahasa Arab yang
23
Baca A. Gafar Karim, Metamorfosis…, hlm. 50
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 119
secara etimologis berarti “tambahan” (az-Ziyadah)”.24 atau
“kelebihan”25—yakni tambahan pemabayaran atas uang pokok d
pinjaman. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa riba
merupakan kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu dari
orang yang sedang bertransaksi.
Dalam pandangan sebagian mufassir, kata sandang (definite
article alif lam), berarti menunjuk kasus tertentu (ma’rifah). Maka
makna kata ar-riba yang dimaksud adalah praktek pengambilan
untung dari debitur yang sudah biasa di kalangan orang-orang Arab
pra-Islam ketika al-Qur’an belum diturunkan, dengan pemahaman ini,
kesimpulan awal yang barangkali sangat penting untuk dicatat,
bahwa untuk bias memahami ayat secara lebih tepat dan mengena,
seorang harus mengetahui sebab yang melatarbelakangi turunnya
ayat (asbab an-Nuzul), barulah kemudian dapat diketahui apa arti riba
sebenarnya.26
Oleh karena itu, pengertian riba menurut terminologi
(pendapat ulama) adalah bunga kredit yang harus diberikan oleh
orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang, sebagai
imbalan untuk menggunakan sejumlah uang milik berpiutang dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan.27 Misalnya si A memberi
pinjaman pada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang
pokok pinjaman serta sekian persen tambahannya.
Di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah terdapat beberapa ayat yang
membicarakan riba secara eksplisit di antaranya adalah :
Biar lebih jelas, baca Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas
Pemikiran Muhammad Abduh, cet, I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 37.
Sebagai perbandingan lihat Imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayah al-Akhyar fi
Halli Gayati al-Ikhtisar, (ttp: Darul Haya, tt), hlm. 246
25 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhyah. (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1997), hlm. 102.
Sementara Makhalul Ilmi. SM, mengatakan bahwa arti “kelebihan” tidak berhenti di
sini saja—karena “kelebihan” yang lahir akibat dilakukannya transaksi ekonomi
antara dua pihak atau lebih disebut sebagai riba, termasuk mengambil keuntungan
atas suatu transaksi jual beli yang lazim berlaku dalam tatanan masyarakat bangsabangsa di dunia sejak dahulu hingga sekarang. Sudah barang tentu bukanlah yang
dimaksud al-Qur’an demikian, karena tegas-tegas salah satu ayatnya menyebutkan:
“Allah menghalalkan jual beli dan mengaharamkan riba”. Makhalul Ilmi, Teori dan
Prakiek Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah, Cet. I (Yogayakarta: UII Press, 2002), hlm.
19
26 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami…, hlm. 38
27 Ali as-Sabuni, Rawai ‘al-Bayan fi at-Tafsir Ayati al-Ahkam, (ttp: Dar al-Qur’an,
1391/1972), I: 383
24
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 120
- Firman Allah SWT :
‫ ﯾﺎﯾﮭﺎاﻟﺪﯾﻦ اﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺎ ﻛﻠﻮا اﻟﺮﺑﻮا اﺿﻌﺎﻓﺎ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ واﺗﻘﻮا اﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ‬.1
28.‫ﺗﻘﻠﺤﻮن‬
29.‫ واﺣﻞ اﷲ اﻟﺒﯿﻊ وﺣﺮم اﻟﺮﺑﻮا‬.2
- Hadis Nabi SAW :
‫ ﻟﻌﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ اﻛﻞ اﻟﺮﺑﺎ وﻣﻮﻛﻠﮫ وﻛﺎﺗﺒﮫ وﺷﺎھﺪ ﯾﮫ‬.1
30.
31.‫ اﻧﻤﺎ اﻟﺮﺑﺎ ﻓﻰ اﻟﻨﺴﯿﺌﺔ‬.2
Dari beberapa ayat dan hadits yang telah disebutkan tadi
jelaslah bahwa riba itu betul-betul dilarang dalam agama Islam.
Muncul sebuah pertanyaan, apakah semua riba termasuk dalam
katagori arti atau maksud dari ayat dan hadits di atas?. Jawaban dari
pertanyaan tersebut adalah—ada beberapa pendapat dari para ulama.
Di sini dijelaskan riba nasi’ah jelas-jelas dilarang karena ayat tersebut
diturunkan karenanya (kejadian di masa jahiliyah).
Jadi, dengan kata lain, turunnya ayat itu karena adanya riba
nasi’ah. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitab ‘Ilami al-Muwaqi’in,
sebagaimana dikutip Sulaiman Rasjid, mengatakan, bahwa “riba
nasi’ah adalah riba yang dilakukan oleh kaum jahili di masa jahiliyah.
Mereka menta-khirkan utang dari waktu yang semestinya dengan
menambah bayaran; apabila terlambat lagi, ditambah pula terusmenerus, tiap keterlambatan wajib ditambah lagi, sampai utang yang
Q.S. Ali-Imran (3): 130. Ayat ini jelas menyatakan bahwa, memakan bunga dapat
menyebabkan rakus, tamak, kikir, dan egois bagi orang yang mengambilnya; dan
kebencian, kemarahan, kecemburuan bagi orang yang membayarkannya. Oleh
karena itu, Allah telah mengecam dan melarang riba dan menganjurkannya untuk
berbuat amal baik sebagai suatu penangkal terhadap praktik riba. Afzalur Rahman,
Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa Soeroyo dan Nastagin, (Yogyakarta: Dana Bakti
Wakaf, 1995), hlm.131
29 Q.S. Al-Baqarah (2): 275
30 Muslim, Sahih Muslim, “Babu La’ana Akila ar-Riba wa Muwakkalah” (Bandung:
al-Ma’arif, tt), I: 697. Hadis sahih riwayat Muslim dari Jabir. Lihat juga al-Hafiz Ibnu
Hajar al-‘Asqalani, Bulug al-Maram (Surabaya: al-Hidayah, tt), hlm.169
31 Muslim, Sahih Muslim, “Babu Bai’ at-Ta’am Mislan bi Mislin”. (Bandung: alMa’arif, tt), I: 694-697
28
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 121
asalnya seratus rupiah akhirnya menjadi beribu-ribu. Kalau dengan
gadai, barang yang tergadai juga tetap tergadai”32
Hakikat pelarangan tersebut adalah tegas, mutlak, dan tidak
mengandung perdebatan. Tidak ada ruang untuk mengatakan bahwa
riba mengacu sekedar pada pinjaman dan bukan bunga, karena Nabi
melarang mengambil, meskipun kecil, pemberian jasa atau kebaikan
sebagai syarat pinjaman, sebagai tambahan dari uang pokok.33
Meskipun demikian, jika pemgembalian pinjaman pokok dapat
bersifat positif atau negatif tergantung pada hasil akhir suatu bisnis,
yang tidak diketahui terlebih dahulu. Ini diperbolehkan asal
ditanggung bersama menurut prinsip-prinsip keadilan yang
ditetapkan dalam syari’ah.
D. Pandangan NU tentang Bunga Bank.
Persoalan bank dan bunganya dalam pandangan Nahdlatul
Ulama (NU) telah menjadi persoalan yang signifikan, sehingga perlu
mendapat perhatian yang cukup besar dari para ulama NU. Kaitannya
dengan masalah bunga bank, NU melalui forum kajian Bahsul
Masailnya telah mengaharamkannya, hal ini dikarenakan bunga bank
disamakan dengan gadai yang digunakan pada zaman jahiliyah, jika
pemilik barang gadai tidak bisa membayar uang pada waktunya,
maka barang gadaiannya lepas dari pemiliknya dan menjadi milik
penggadai dan hal ini telah ditetapkan hukumnya dalam Mu’tamar
NU ke-2 Tahun 1927 di Surabaya.
Dalam masalah ini, terdapat tiga pendapat dari para ahli
hukum Islam (jumhur ulama) :
a. Haram : Karena termasuk barang yang dipungut manfaatnya
(rente).
b. Halal : Sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut
para ahli hukum terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak
termasuk menjadi syarat
c. Syubhat : Tidak tentu halal-haramnya, 34
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap, (Bandung: Sinar Baru Algasindo,
1997), hlm. 293.
33 Ibid.
34 Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid, Ahkam al-Fuqaha’ fi al-Muqarrarat Mu’tamarat
Nahdhatu al-Ulama’,(Semarang: Toha Putra, t.t.), I: 22
32
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 122
Sedangkan mu’tamar memutuskan, bahwa yang lebih hati-hati
adalah pendapat mu’tamirin yang pertama—yakni mengaharamkan
adanya bunga dalam dunia perbankan. Sikap NU ini didasari dengan
mengambil hujjah dari kitab mu’tabar yaitu :
35
.‫واﻣﺎ اﻟﻘﺮض ﺑﺸﺮط ﺟﺮﻧﻔﻊ ﻟﻤﻘﺮض ﻓﻔﺎﺳﺪ‬
Adapun hukum menitipkan uang di bank, demi keamanan saja,
NU menyatakan makruh kalau meyakinkan bahwa uangnya tersebut
akan digunakan untuk kegiatan yang melanggar norma-norma
agama.36 Dalam keputusan lain juga telah ditetapkan :
“Mengigat bahwa dalam bank, pihak debitur memiliki dan
bertanggungjawab penuh atas uang yang dipinjamkan dan bunganya
ditentukan atas dasar untung rugi atau besar kecilnya keuntungan
dari hasil usahanya, maka transaksi bank tersebut termasuk dalam
akad qard dan dengan sendirinya bunga bank termasuk riba qard.
Dilihat dari sudut ini bahwa besar kecilnya bunga tergantung pada
lama atau sebentarnya tempo pengambilan bunga bank cenderung
masuk dalam riba nasi’ah—yang berlipat ganda”.37
Meskipun telah diambil kesepakatan tentang hukum bunga
bank, tampaknya para muktamirin masih berbeda pendapat, terutama
dalam Munas ‘Alim Ulama di Bandar Lampung, 21-25 Januari 1992,
khususnya mengenai hukum bunga bank konvensional. Di antaranya
sebagai berikut :
a. Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan
riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram.
b. Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan
riba, sehingga hukumnya adalah boleh.
c. Ada pendapat yang mengatakan bunga bank hukumya syubhat
(tidak identik dengan riba). Meski begitu, Munas memutuskan,
pilihan yang lebih berhati-hati adalah bunga bank haram.
Sayyid Bakr ad-Dimyati, Ianah at-Thalibin (Semarang: Toha Putra t.t.), hlm. 56
Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid, Ahkam al-Fuqaha’…, hlm. 71. Atau Zuhdi
Mukhdlor, NU dan Beberapa Soal Keagamaan, cet. I (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,
1992), hlm. 40
37 Tim Penyusun, Keputusaan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Bandar
Lampung 1992, Lajnah wa Ta’lif wa Nasyr, (Semarang: Sumber Barakah, 1993), hlm. 20
35
36
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 123
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, NU memberikan solusi
: Mengingat warga NU merupakan potensi yang terbesar dalam
pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonominya,
diperlukan adanya suatu lembaga keuangan sebagai peminjam dan
pembina yang memenuhi syarat sesuai dengan keyakian keyakian
warga NU, maka dipandang perlu untuk mencari jalan keluar
menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam—
yakni bank tanpa suku bunga dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
a. Sebelum tercapainya cita-cita di atas, hendaknya sistem
perbankan yang dijalankan sekarang ini harus segera diperbaiki.
b. Perlu diataur—dalam penghimpunan dana masyarakat dengan
prinsip:38
1) Wadi’ah (simpanan) bersyarat atau dhamanah, yang digunakan
untuk menerima giro (current account) dan tabungan (seving
account) serta pinjaman dari lembaga keuangan lain yang
menganut sistem yang sama—Dalam hal ini yang menerima
simpanan dana (bank) bertanggungjawab atas pengembalian
dana tersebut sesuai dengan akad.
2) Mudarabah—dalam prinsip ini pemilik dana bersepakat
dengan bank untuk melakukan usaha bersama dengan
membagi keuntungan yang diperoleh dengan suatu rasio
yang telah disepakati terlebih dahulu.
Dalam praktiknya, bentuk ini disebut investment account
(deposito berjangka), mislanya 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya, yang
pada garis besarnya dapat dinyatakan dalam :
1) Genaral Investment (GIA).—Peraturan perbankan mewajibkan
pengembalian dana nasabah secara utuh pada saat jatuhnya
jangka waktu deposito, atau dapat ditarik seluruhnya jika
dikehendaki oleh nasabah karena ia sebagai titipan
(wadi’ah/amanat).
2) Special Investment (SIA).—Dana digunakan untuk membiayai
proyek atau jenis perdagangan tertentu sesuai dengan
kesepakatan kedua belah pihak. Sumber dana Bank Islam dapat
Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, “Bank Dalam Islam”, materi
pelengkap disajikan pada Munas ‘Alim Ulama NU tentang hukum bunga bank,
diselenggarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bandar Lampung, 21-25
Januari 1992, hlm. 28-29
38
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 124
juga dalam bentuk infaq, zakat, sedekah, hibah dan lain-lainnya.
Special Investment ini meliputi:
a) Penanaman dana dan kegiatan usaha. Dalam penanaman
dana atau kegiatan usaha lainnya, bank Islam pada dasarnya
bergerak dalam tiga bidang yaitu :
- Pembiayaan proyek
- Pembiayaan perdagangan perkongsian
- Pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan,
profit sharing dan sebagainya.
b) Untuk proyek financing sistem yang dapat digunakan, atara
lain:
(1) Mudarabah muqaradah
(2) Musyarakah
(3) Murabahah
(4) Pemberian kredit dengan service change (bukan bunga)
(5) Ijarah
(6) Bai’ ad-Dain, termasuk di dalamnya Bai’ as-Salam
(7) Al-Qard al-Hasan (pinjaman kredit tanpa bunga, dan tanpa
service change)
(8) Bai’ al-‘Ajil.
c) Untuk aqriten participation, bank dapat membuka LC (letter of
credit) dan pengeluaran surat pinjaman. Untuk ini dapat
ditempuh kegiatan tersebut dengan dasar:
(1) Wakalah
(2) Musyarakah
(3) Murabahah
(4) Ijarah
(5) Sewa-beli
(6) Bai’ as-Salam
(7) Bai’ al-Ajil
(8) Kafalah (garansi bank)
(9) Working capital financing (pembiayaan modal kerja) melalui
purshase order dengan menggunak prinsip murabahah
d) Untuk jasa-jasa perbankan (banking service) lainnya, seperti
pengiriman dan transfer uang, jual beli valuta asing dan
penukarannya dan lain-lain, tetap dapat dilakukan dengan
menggunakan prinsip tanpa bunga.39
39
Ibid., hlm. 30-37
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 125
Selanjutnya berkaitan dengan bank-bank yang ada sekarang
(bank yang didirikan pemerintah). Nahdlatul Ulama tetap
memperbolehkan beroperasinya bank-bank dan bahkan pemerintah
dapat mendirikan bank-bank yang baru, karena kebutuhan yang kuat
(hajat rajihah). Dalam hal ini NU menetapkan :
“Indonesia sebagai negara yang melindungi tegaknya semua ajaran
yang dianut oleh mayoritas penduduknya berada dalam posisi yang
serba sulit. Di satu pihak negara dihadapkan pada sistem ekonomi
modern yang tidak bisa lepas dari perbankan, di lain pihak negara
didhadapkan pada ajaran agama yang mengharamkan adanya bunga.
Dengan adanya kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat dihindari
itu, sementara bank Islam belum bisa memenuhi kebutuhan, maka
sambil melakukan perbaikan secara bertahap, negara diperbolehkan
untuk meneruskan operasinya bank milik pemerintah dan mendirikan
bank-bank negara yang baru, disesuaikan dengan kadar kebutuhan”.40
Tampaknya pernyataan NU di atas masih terdapat sedikit
kerancuan. Satu sisi NU mengharamkan bunga bank, di sisi lain NU
memperbolehkan terbentuknya bank-bank pemerintah walaupun
dengan keadaan darurat (emergency). Sehubungan dengan keadaan
tersebut, NU membagi tiga katagori bagi umat Islam kaitannya
dengan bank.
Untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka NU menggali
keputusan hukum bunga Bank ditempuh melalui prosedur yang lebih
metodologis lagi, dan sebagai penyeimbangnya adalah keputusan
Muktamar NU XII di Malang. Adapun hasil keputusannya sebagai
berikut :
a. Haram, kerena bunga bank dipersamakan dengan riba secara
mutlak
b. Boleh, kerena bunga bank tidak dipersamakan dengan riba
c. Syubhat, kerena masih belum jelas
E. Penutup/ Kesimpulan
40
Tim Penyusun, Keputusan…, hlm. 2
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 126
NU sependapat bahwa riba hukumnya adalah haram, hal ini
berdasarkan pada nas sarih al-Qur’an dan al-Hadis—yang dengan
jelas-jelas telah mengharamkan adanya praktik riba. Bagi NU bahwa
hukum bunga bank adalah haram baik itu bank milik swasta maupun
bank milik negara.
Lebih lanjut, NU mengungkapkan bahwa bunga yang diambil
oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan. Artinya, apa
yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa
bersusah payah sebagai tambahan pokok hartanya, maka yang
demikian itu termasuk riba. NU kemudian menguatkan pendapatnya,
bahwa pengambilan bunga bank oleh nasabah yang menyimpan
uangnya di bank adalah haram. Dalam hal ini NU lebih tegas dalam
menetapkan keharaman bunga bank—yaitu apabila pihak bank
menggunakannya untuk perbuatan yang telah dilarang agama.
Wallallhu A’lam Bisshowaab.--<Semoga Bermanfaat>--
BIBLIOGRAFI:
A. Wahid Zaini, 1994, Dunia Pemikiran Kaum Santri, Yogayakarta:
LKPSM
Afzalur Rahman, 1995, Doktrin Ekonomi Islam, alih bahasa Soeroyo dan
Nastagin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf
A. Gafar Karim, 1995, Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam Indonesia,
Cet. I. Yogayakarta: Pustaka Pelajar.
Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, , Bulug al-Maram, Surabaya: alHidayah, t.t.
Ali As’ad, ke-NU-an, 198, Yogyakarta: PWNU DIY Prees
Ali as-Sabuni, Rawai ‘al-Bayan fi at-Tafsir Ayati al-Ahkam, ttp: Dar alQur’an, 1391/1972, I: 383.
Andree Feillard, 1999, NU vis –à- vis Negara, alih bahasa
Lesmana. Cet. I. Yogyakarta: LKIS.
oleh
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 127
A. Zuhdi Mukhdlor, 1992, NU dan Beberapa Soal Keagamaan, Cet. I.
Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
Abu Hamdan Abdu al-Jalil Hamid, Ahkam al-Fuqaha’ fi al-Muqarrarat
Mu’tamarat Nahdhatu al-Ulama’, (Semarang: Toha Putra, t.t.),
I: 22.
Deliar Noer, 1985, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942,
Jakarta: LP3ES.
Fuad M. Fahruddin, 1985, Riba dalam Bank: Koprasi, Perseroan dan
Asuransi, Bandung: al-Ma’arif.
Imam Muslim, Sahih Muslim, Bandung: al-Ma’arif, t.t.
Imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayah al-Akhyar fi Halli Gayati alIkhtisar, (ttp: Darul Haya, tt),
Khoiruddin Nasution, 1996, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas
Pemikiran Muhammad Abduh, Cet, I. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
M. Abdul Manan, 1997, Teori dan Praktek Ekonomi Islam,alih bahasa
Nastangin Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
M. Yeonus Noor dan Ismail S. Ahmad, 1995, “KH. Abdul Wahab
Hasbullah: Santri Kelana Sejati”, dalam Huwaidy Abdussami
dan Ridwan Fakla AS (ed.), Biografi 5 Rais ‘Am NU, Cet. I.
Yogyakarta: LTN-NU.
M. Masyhur Amin, 1996, NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya, Cet. I.
Yogyakarta: Al- Amin Press
M. Masyhur Amin. 1993 “.Anatomi Umat Islam”, dalam Bankit, N0.6
Makhalul Ilmi, 2002, Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari’ah,
Cet. I. Yogayakarta: UII Press.
Masjfuk Zuhdi, 1997, Masail Fiqhyah. Jakarta: Midas Surya Grafindo
Jurnal Ummul Qura Vol V, No 1, Maret 2015 128
Sayyid Bakr ad-Dimyati, Ianah at-Talibin (Semarang: Toha Putra t.t.),
Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 1997, “Bank
Dalam Islam”, materi pelengkap disajikan pada Munas ‘Alim
Ulama NU tentang hukum bunga bank, diselenggarakan
oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bandar Lampung, 2125 Januari 1992
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap, Bandung: Sinar Baru
Algasindo.
Tim Penyusun, Keputusaan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul
Ulama di Bandar Lampung 1992, Lajnah wa Ta’lif wa Nasyr,
(Semarang: Sumber Barakah, 1993.
www.nuonline.or.id
Fly UP