...

TANTANGAN DAN KONDISI

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

TANTANGAN DAN KONDISI
D. TANTANGAN DAN KONDISI
Tantangan Departemen Agama bukan hanya datang dari luar tetapi juga datang dari
dalam terkait dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya, keamanan, politik dan
lainnya. Secara umum, Departemen Agama menghadapi 3 kondisi tantangan yaitu
tantangan kondisi global, kondisi nasional dan kondisi internal sebagai berikut :
1. Tantangan Kondisi Global
Perkembangan arus globalisasi dan informasi yang terus merambah ke
berbagai belahan dunia telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk
kehidupan beragama masyarakat.
Hampir tidak ada tempat yang tidak
terjangkau oleh siaran televisi, radio maupun jaringan telepon. Sementara itu,
penyebaran informasi melalui media internet bukan lagi merupakan barang
mewah. Kondisi ini menyebabkan informasi demikian cepat menyebar. Jarak
antar negara yang dipisahkan oleh pulau maupun lautan tidak lagi menjadi
kendala untuk terjadinya penyebaran informasi. Terkait dengan peran agama,
idealnya agama dapat menjadi filter bagi penetrasi budaya global sehingga
norma-norma agama tetap menjadi acuan dalam berpikir maupun bertindak.
Globalisasi, selain memberikan dampak positif seperti kemajuan di berbagai
bidang kehidupan maupun terpenuhinya sebagian besar tuntutan kebutuhan
manusia, juga dapat memberikan pengaruh negatif. Hal ini tercermin dari
memudarnya budaya dan kearifan lokal yang sebelumnya efektif sebagai
pemersatu masyarakat, menipisnya sikap toleransi serta memudarnya
kebersamaan masyarakat yang didasari
rasa kasih sayang dan tolong
menolong. Hubungan sosial antar masyarakat lebih menekankan paham
materialisme, hedonisme, pragmatisme maupun sekularisme. Sementara itu
sikap permisif yang menjadi gaya hidup di berbagai negara, menjadikan nilai-nilai
agama tidak lagi berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Semua kondisi
tersebut telah menciptakan kompleksitas tersendiri bagi pembangunan bidang
agama.
Perkembangan arus globalisasi dan informasi juga menjadi penyebab utama
masuknya gerakan keagamaan dari berbagai negara. Sebagai sebuah gerakan
keagamaan baru yang membawa penafsiran terhadap teks-teks suci dan tradisi
keagamaan yang mungkin berbeda dengan mainstream di Indonesia, faham
keagamaan baru tersebut terkadang menimbulkan tanda tanya dan bahkan
keresahan pada tingkat grassroot. Hal ini menimbulkan tantangan bagi
pembangunan bidang agama yaitu bagaimana pembangunan bidang agama
dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai pluralitas yang
telah menjadi satu hukum alam akibat adanya globalisasi dan penyebaran
informasi.
2. Tantangan Kondisi Nasional
a. Pengaruh Faktor Politik
Dalam bidang politik, terdapat tantangan terbesar dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara yaitu ancaman disintegrasi di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tantangan itu muncul ketika beberapa
bagian dari wilayah NKRI ingin memisahkan diri dan berdiri sebagai sebuah
negara independen. Sementara itu, terkait dengan kehidupan beragama,
tantangan disintegrasi terjadi karena adanya berbagai konflik sosial yang
menggunakan simbol-simbol agama misalnya kasus kerusuhan di Sampit
Kalimantan Barat, Poso Sulawesi Tengah, Tasikmalaya Jawa Barat,
Maumere Nusa Tenggara Timur, Rengasdengklok Jawa Barat, dan Maluku.
Kebijakan politik Indonesia pasca reformasi mengakibatkan tumbuh
suburnya partai-partai politik termasuk partai politik bercirikan agama. Sejauh
keberadaan partai tersebut tidak mengganggu stabilitas kehidupan beragama,
tentu harus dipandang positif dalam rangka pendewasaan proses demokrasi.
Namun, beberapa fakta politik menunjukkan bahwa wajah agama dalam
politik justru menjadi penyebab konflik. Atribut politik yang diaktifkan oleh
partai-partai politik berbasis agama seringkali menimbulkan ketersinggungan
umat beragama tertentu.
Terkait dengan kebijakan pemerintahan di daerah sebagaimana
tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di satu sisi memberi dampak
positif bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Tetapi pada sisi lain, pemberian kewenangan tersebut dapat
mengakibatkan timbulnya ego wilayah, daerah, etnis maupun agama. Hal ini
terlihat misalnya dalam pola pengisian jabatan di pemerintahan yang
mengedepankan identitas etnis atau agama dan meminggirkan asas
akademik dan profesionalitas. Pemberlakuan Undang-Undang tentang
Pemerintahan daerah juga
mempengaruhi kebijakan Pemda terhadap
lembaga pendidikan madrasah sehingga terlihat adanya diskriminasi antara
sekolah umum dengan madrasah.
b. Pengaruh Faktor Ekonomi
Masalah ekonomi harus menjadi perhatian tersendiri bagi peningkatan
kehidupan beragama masyarakat. Kemiskinan dan ketakberdayaan
masyarakat akibat kondisi ekonomi nasional yang terus memburuk,
menyebabkan sebagian masyarakat seringkali mengambil jalan pintas untuk
memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang dan pangan. Meningkatnya
angka kriminalitas berupa pencurian, perampokan dan sejenisnya merupakan
fenomena dari usaha jalan pintas yang dilakukan masyarakat karena
langkanya lapangan pekerjaan yang mampu menjamin kehidupan.
Kelangkaan lapangan pekerjaan menjadi penyebab utama tingginya pencari
kerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tentu hal itu
merupakan jalan keluar yang positif seandainya mampu meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraan mereka. Dalam kenyataan, para TKI, laki-laki
maupun perempuan, seringkali tidak memiliki posisi tawar (bargaining
position) yang memadai ketika mereka memperoleh perlakuan tidak adil dari
majikan atau pemerintah negara tempat mereka bekerja. Sementara itu,
pembangunan yang dilaksanakan melalui paradigma modernisasi,
menyebabkan polarisasi sosial ekonomi masyarakat yaitu kesenjangan yang
semakin lebar antara yang kaya dengan yang miskin. Fenomena tersebut
menunjukkan bahwa pembangunan
bidang agama belum mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal setiap ajaran agama
menganjurkan umatnya untuk peduli terhadap kaum yang lemah melalui
pembayaran zakat, infaq, shadaqah, persembahan persepuluhan, dana punia
maupun dana paramita. Di kalangan umat Islam, pemberdayaan ekonomi
masyarakat dapat dilakukan melalui pengelolaan wakaf produktif dan wakaf
tunai.
Rendahnya daya beli masyarakat juga berakibat pada rendahnya
pencapaian masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Sementara itu,
penyelenggara pendidikan tidak mampu menyediakan sarana yang memadai
untuk menunjang kegiatan pembelajaran, serta tidak mampu memberikan
kesejahteraan yang memadai bagi guru. Rendahnya tingkat pendidikan
agama dan keagamaan menyebabkan rusaknya moral generasi muda,
hilangnya kontrol dalam diri manusia untuk tidak melakukan hal menyimpang.
Di samping itu, masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang semakin
lebar antara mereka yang ada di kota dengan penduduk daerah pedesaan
atau terpencil, antara penduduk kaya dengan yang miskin, antara pendidikan
di sekolah negeri dan swasta, antara laki-laki dan perempuan. Terkait dengan
kehidupan keagamaan, rendahnya tingkat pendidikan agama dan keagamaan
mengakibatkan rendahnya pemahaman keagamaan masyarakat dan
rendahnya ketaatan masyarakat terhadap ajaran agama. Akibat lebih jauh
adalah nilai-nilai keagamaan tidak lagi mendasari setiap perilaku manusia.
c. Pengaruh Faktor Pemahaman Keagamaan
Pemahaman keagamaan yang dangkal akan membentuk kelompok
keagamaan yang eksklusif dan mengklaim kelompoknya paling benar.
Perbedaan pemahaman keagamaan yang kemudian diwujudkan dalam
perbedaan ritual keagamaan menjadi salah satu potensi konflik ketika timbul
justifikasi bahwa hal tersebut berada pada jalur yang ’sesat’. Konflik atau
kekerasan sosial yang menggunakan simbol agama antara lain dipicu oleh
dangkalnya pemahaman keagamaan masyarakat. Konflik sewaktu-waktu
dapat muncul ketika tidak terdapat media yang menyatukan seluruh
komponen masyarakat untuk saling memahami. Idealnya, pendidikan dalam
rangka meningkatkan pemahaman keagamaan hendaknya mengutamakan
nilai-nilai perdamaian, pandangan luas serta pemahaman
terhadap
perbedaan realitas yang telah menjadi karakter masyarakat Indonesia.
Rendahnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama antara lain akan
mengakibatkan meluasnya sikap permisif masyarakat terhadap arus budaya
negatif dari barat yang pada gilirannya akan menimbulkan rendahnya kontrol
masyarakat dalam mengantisapasi timbulnya dampak negatif yang
ditimbulkan. Hal ini juga dapat berakibat terhadap rendahnya tingkat
kesadaran masyarakat dalam implementasi nilai-nilai agama, termasuk
kesadaran menempatkan akhlak mulia di atas segalanya, budaya malu
berbuat dan bertindak yang tidak baik, tingkat kesadaran membayar zakat,
infaq dan shadaqah (ZIS) yang masih rendah, sehingga peran ZIS sebagai
upaya pemberantasan kemiskinan belum dapat diwujudkan dengan baik.
Mengingat jumlah umat Islam di Indonesia merupakan anggota masyarakat
terbesar, maka apabila ZIS dapat dikelola dengan baik diharapkan dalam
waktu yang tidak lama angka kemiskinan akan dapat segera diturunkan.
Demikian pula harta wakaf yang jumlahnya cukup luas yang
diantaranya berupa tanah produktif juga belum tersentuh sistem pengelolaan
wakaf yang profesional. Bahkan
dibeberapa tempat, karena kurang
profesionalnya pengelolanya wakaf ini, diantara tanah wakaf tersebut jatuh
ketangan orang yang tidak berhak. Oleh karena itu pengamanan tanah wakaf
dan pengelolaan harta wakaf secara profesional mutlak diperlukan agar
supaya tanah wakaf memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan
kesejahteraan umat.
Berkembangnya pelaksanaan syari’ah dalam tata pemerintahan di
daerah, perbankan, reksadana, pasar modal dan perekonomian nasional
semakin pesat. Hal ini menunjukkan bahwa tata aturan dan pola bisnis
dengan menggunakan dasar syari’ah mendapat porsi yang baik di
masyarakat Indonesia karena memperoleh jaminan keamanan lahir dan batin
sesuai keyakinannya. Departemen Agama sebagai lembaga pemerintahan
yang memiliki unit pembinaan syari’ah perlu segera menata perangkatnya
dalam memberikan pembinaan dan bimbingan syari’ah terhadap masyarakat
Indonesia. Disamping itu, penatakelolaan hisab dan rukyah dalam penentu
tanggal dan waktu ibadah yang sampai saat ini belum memperoleh titik temu
secara baku perlu terus diupayakan perumusannya, sehingga masyarakat
dapat memperoleh ketentraman dalam melaksanakan ibadahnya.
Pada era reformasi saat ini juga terjadi euforia dalam menafsirkan
ajaran agama walaupun hanya berbekal pengetahuan agama yang sangat
rendah. Akibat dari semua itu semua bermunculan aliran-aliran yang
menerjemahkan agama sesuai dengan pikiran dan versi dirinya sendiri. Untuk
itu Departemen Agama perlu mewaspadai keadaan tersebut dan
meningkatkan bimbingan kepada masyarakat untuk menangkal timbulnya
aliran baru untuk mencegah terjadinya gejolak dan kekerasan di masyarakat.
Kesemarakan kehidupan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan
ajaran agama antara lain tercermin dari munculnya berbagai organisasi
Islam, majelis taklim dan taman kanak-kanak Al Qur’an yang tersebar di
seluruh tanah air. Organisasi ini menjadi suatu kekuatan besar yang dapat
mendukung program pembinaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Namun
perhatian kita terhadap organisasi keagamaan termasuk majelis taklim
tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar supaya mereka dapat menjadi
partner pemerintah dalam pembangunan bangsa dan negara.
d. Pengaruh Faktor Sosial Budaya
Dalam kehidupan sosial budaya, banyak dijumpai fenomena yang
menunjukkan bahwa peran agama semakin dipertanyakan. Dalam kehidupan
keluarga misalnya, akhir-akhir ini terlihat adanya kecenderungan rapuhnya
lembaga keluarga. Hal itu terlihat dari fenomena semakin meningkatnya
angka perceraian atau terjadinya kenakalan remaja yang berasal dari
keluarga tidak harmonis (broken home). Terkait dengan sosialisasi nilai-nilai
agama dalam keluarga, maka rapuhnya lembaga keluarga sekaligus telah
menghilangkan fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan agama bagi
seluruh anggota keluarga. Dalam skala nasional, masalah sosial budaya juga
terlihat dari terkikisnya moral bangsa sehingga perilaku korupsi, kolusi,
nepotisme dan tindakan lain yang merugikan negara dirasakan sebagai
sesuatu yang wajar untuk dilakukan.
e. Pengaruh Faktor Hukum
Masalah politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, maupun hukum
menjadi tantangan dalam menjalankan pembangunan bidang agama.
Departemen Agama dituntut untuk lebih mengoptimalkan fungsi dan perannya
agar setiap kondisi dan tantangan yang ada dapat dijadikan potensi
pendukung pembangunan bidang agama serta pemecahan masalah
berdasarkan hukum yang berlaku.
3. Tantangan Kondisi Internal Departemen Agama
Di lingkungan internal Departemen Agama, masih banyak faktor yang harus
dibenahi agar pembangunan bidang agama dapat mencapai sasaran yang
sudah ditetapkan. Di bidang sumber daya manusia, sebagian pegawai
Departemen Agama belum dapat melaksanakan tugasnya masing-masing.
Kelemahan tersebut terjadi antara lain karena rekrutmen pegawai belum
berjalan sesuai tuntutan paradigma baru yang berkembang dan belum
berdasarkan analisis jabatan yang cermat. Penempatan pegawai yang tidak
sesuai dengan skill yang dimiliki (the right man on the wrong place)
menyebabkan pegawai tidak cakap dalam menyelesaikan tugasnya.
Selain lemahnya kualitas sumber daya manusia pegawai Departemen
Agama, dari segi kuantitas ternyata belum memenuhi kebutuhan. Tenaga guru
untuk Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah maupun Aliyah sejauh ini dirasakan
belum memadai. Demikian juga untuk guru-guru agama di sekolah umum masih
perlu ditambah. Kondisi yang sama juga dialami oleh dunia pendidikan Kristen,
Katolik, Hindu maupun Buddha. Walaupun setiap tahun pengangkatan tenaga
guru diutamakan, tetapi belum signifikan dengan kebutuhan. Hal ini akan
berpengaruh terhadap mutu pendidikan anak serta mentalitas bangsa. Dari sisi
lain, permasalahan di bidang pendidikian terjadi karena distribusi atau
penyebaran tenaga administrasi kurang merata. Oleh karena itu, selain perlunya
peninjauan penyebaran tenaga administrasi, juga perlu usaha untuk peningkatan
tenaga administasi menjadi pegawai fungsional.
Minimnya jumlah sumber daya manusia yang melayani bidang sosial
keagamaan juga dapat dilihat pada kurangnya jumlah tenaga penyuluh
keagamaan. Padahal, di beberapa daerah terpencil dimana sarana pendidikan
agama dan keagamaan sangat terbatas, maka peran tenaga penyuluh sangat
signifikan dalam memberikan bimbingan keagamaan. Sementara, kebijakan
pembinaan kepegawaian terhadap tenaga penyuluh yang sudah ada juga tidak
mendorong terbangunnya etos kerja. Sebagian tenaga penyuluh yang ada masih
berstatus honorer sehingga penghasilannya sangat tidak mencukupi kebutuhan
hidupnya.
Sementara itu jumlah umat beragama yang dilayani terus berkembang
sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk yang terus bertambah. Jumlah
pemeluk agama sampai tahun 2005 berdasarkan sumber Statistik yang
diterbitkan BPS tahun 2005 berjumlah 213.375.287 jiwa, dengan rincian:
pemeluk agama Islam 189.014.015 (88,58% ), pemeluk agama Kristen
12.356.404 (5,79%), pemeluk agama Katolik 6.558.541 (3,07%), pemeluk agama
Hindu 3.697.971 (1,73%), pemeluk agama Budha 1.299.565 (0,61%), pemeluk
agama Kong Hu Cu 205.757 (0,10%) dan lainnya 243.034 (0,11%). Jumlah
pemeluk agama seperti gambaran data tesebut, dilihat dari satu sisi sebagai
subjek pembangunan adalah merupakan potensi yang dapat digerakkan untuk
kemajuan pembangunan bangsa, namun dari sisi sebagai objek pembangunan,
bahwa kondisi bangsa kita itu sangat plural sehingga memerlukan kearifan
dalam penetapan kebijakan-kebijakan termasuk kebijakan pada sektor agama.
Selain masalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Departemen
Agama, sarana dan prasarana kantor masih banyak yang memprihatinkan.
Sebagai gambaran, Kantor Urusan Agama, khususnya di luar Jawa, masih
banyak yang belum memiliki kantor yang memadai serta balai nikah yang layak.
Padahal, Kantor Departemen Agama kecamatan merupakan ujung tombak
pelayanan Departemen Agama yang langsung dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat bawah.
Pelayanan terhadap jamaah haji sering kali dianggap sebagai barometer
pelayanan dari Departemen Agama, di samping itu penyelenggaraan ibadah haji
juga membawa nama baik dan martabat bangsa. Namun setiap musim haji
sering kali muncul permasalahan karena terbatasnya sarana dan prasarana,
pembinaan yang masih terbatas dan pelayanan yang belum optimal.
Berbagai kondisi yang ada di lingkungan internal Departemen Agama seperti tergambar di
atas, menjadi satu tantangan agar pembangunan bidang agama mampu meminimalisasi
kekurangan dan kelemahan yang ada serta mempertahankan potensi yang selama ini
menjadi pendukung bagi suksesnya pembangunan bidang agama.
Fly UP