...

Tantangan Global Penegakan Hukum

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Tantangan Global Penegakan Hukum
Tantangan Global Penegakan Hukum
Bagaimana kita memahami tantangan global penegakan hukum? Cara paling mudah adalah
memahaminya melalui kasus-kasus, dan untuk itu dibawah ini akan dituliskan 3 (tiga) kasus
hukum yang memiliki dimensi global.
Kasus 1: Kasus Indah Kiat.
Kasus Indah Kiat sekarang ini tengah dalam pemeriksaan pengadilan di Bengkalis dimana
Indah Kiat menggugat sejumlah pihak asing yaitu bank, penjamin emisi, pemegang obligasi,
Badan Pertanahan Setempat, emiten yang mengeluarkan obligasi yang kebetulan sebuah ‘spec
ial purpose vechicle
’ (SPV). Mayoritas pihak yang digugat adalah pihak asing yang kebanyakan adalah
pelaku-pelaku bisnis internasional yang dikenal sebagai perusahaan raksasa.
Ceritanya Indah Kiat dulu melalui SPV-nya mengeluarkan obligasi di pasar internasional
dengan dibantu oleh bank, penjamin emisi, wali amanat dan sebagainya. Obligasi Indah Kiat
dimiliki oleh banyak pemodal institusional dari pasar modal internasional, dan jumlahnya tidak
kecil. Sayang krisis ekonomi menghantam Indah Kiat, dan Indah Kiat tak dapat membayar
kembali kewajibannya. Lalu berbagai gugatan di Amerika dimulai, dan ini diikuti dengan
gugatan di Indonesia. Perkara ini menjadi panjang tak jelas penyelesaiannya, tetapi yang
menarik disini adalah pengadilan negeri Bengkalis mengabulkan gugatan Indah Kiat yang
mengatakan bahwa perjanjian pengeluaran obligasi dimintakan batal dan tak mempunyai
kekuatan hukum. Sementara itu sebuah upaya resrukturisasi hutang tengah dilaksanakan
walaupun tak melibatkan semua pemegang obligasi. Pertanyaannya: apakah perjanjian bisnis
internasional yang notabene tunduk pada hukum asing bisa begitu saja dibatalkan oleh
1/6
Tantangan Global Penegakan Hukum
pengadilan Indonesia? Dimana asas ‘sanctity of contract’ disini?
Kasus 2: Kasus Monsanto.
Kasus Monsanto bermula dari penemuan internal pihak Monsanto bahwa telah terjadi
pembayaran illegal kepada sejumlah pejabat pemerintahan Indonesia ketika Monsanto hendak
mengembangbiakkan kapas transgenic di Indonesia. Untuk itu beberapa peraturan harus
dirubah, dan dalam rangka perubahan itulah penyuapan terhadap pejabat pemerintahan
Indonesia terjadi. Konon penyuapan itu melibatkan perusahaan konsultan
local yang kebetulan selama ini menjadi `investment advisor' bagi banyak perusahaan Amerika.
Adalah menarik bahwa Monsanto setuju akan penyelesaian ‘out of court’ dan membayar denda
sebesar US $ 1,500,000.00 kepada
Securities and Exchange Commission
(SEC). Penyidikan akan kasus ini masih berlangsung baik di Amerika maupun di Indonesia.
Tetapi kasus ini telah menarik banyak sekali perhatian publik karena diberitakan cukup luas
oleh banyak media. Dalam kaitan inilah kita melihat banyak sekali ‘
lawyers
’ terlibat digugat di pengadilan negeri Jakarta Pusat, dan mungkin sebuah kasus pidana akan
pula dimulai. Kasus ini ditengarai melanggar
Foreign Corrupt Practices Act
di Amerika, tetapi juga melanggar UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jadi
jelas disini ada dimensi intemasional dari ‘
enforcement
’undang-undang tentang praktek korupsi.
Kasus 3: Kasus Karaha Bodas.
Karaha Bodas adalah PT PMA yang memenangkan kontrak pembangunan pembangkit tenaga
listrik di Indonesia, tetapi pembangunan itu dihentikan karena krisis ekonomi yang terjadi.
Ketika izin pembangunan pembangkit tenaga listrik itu dihidupkan kembali, rupanya Karaha
Bodas tak mempunyai kemampuan yang memadai untuk meneruskan pembangunannya.
Akibatnya kontrak tersebut diputuskan, dan pemutusan kontrak inilah yang akhimya dibawa ke
2/6
Tantangan Global Penegakan Hukum
arbitrase internasional. Sayang dalam arbitrase internasional pemerintah Indonesia dikalahkan
dan diharuskan membayar ganti rugi senilai lebih dari US $ 250,000,000.00. Jumlah ini
sekarang sudah mendekati angka US $ 300,000,000.00.
Pemerintah Indonesia tak bersedia membayar denda tersebut dan berhasil membatalkan
putusan arbitrase itu di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Tetapi Karaha Bodas tak menganggap
putusan pengadilan negeri itu syah, dan karenanya melakukan upaya hukum menyita berbagai
asset pemerintah Indonesia seperti rekening Pertamina di berbagai bank di Amerika. Karaha
Bodas juga berupaya menyita super tanker Pertamina yang akhirnya sempat terselamatkan
dengan menjualnya ke perusahaan tanker Norwegia, Frontline. Pertanyaannya disini adalah
sejauh mana Indonesia bisa melawan putusan arbitrase internasional yang menurut hukum
positif kita memang `enforceable’di Indonesia? Pertanyaannya bisa dibalik: bagaimana putusan
arbitrase internasional dihormati oleh pengadilan di Indonesia?
Dari ketiga kasus diatas kita dapat melihat berbagai tantangan global penegakan hukum di
Indonesia terutama yang berkaitan dengan penanaman modal asing di Indonesia. Untuk
menyederhanakan persoalan yang sesungguhnya tidak sederhana maka kita bisa
menyimpulkan bahwa ada 3 persoalan hukum utama yang menjadi isu besar yaitu: (i) sanctity
of contract
; (ii) korupsi, dan, (iii)
international arbitration enforcement
. Tentu saya berbohong kalau mengatakan tak ada persoalan hukum lain karena jelas bahwa
penyederhanaan undang-undang penanaman modal asing, penghapusan
red tape
perizinan, kejelasan aturan perpajakan, kejelasan kewenangan pemerintah pusat dan daerah
dalam konteks otonomi daerah, dan sebagainya. Hanya saja kita tidak mungkin hanya fokus
kepada ketiga isu besar diatas.
(i) Sanctity of Contract
Adalah lazim dimanapun didunia ini bahwa kontrak itu mengikat sebagai hukum yang berlaku
bagi para pihak. Jadi semua pihak yang sudah menandatangani kontrak seyogyanya terikat
dengan klausula-klausula yang ada didalam kontrak tersebut. Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, pasal 1338 dan 1320 secara tegas mengakui asas sanctity of contract ini, tetapi justru
kita melihat hal ini sering dilanggar termasuk oleh pengadilan kita.
3/6
Tantangan Global Penegakan Hukum
Penanaman modal asing disini semua masuk melalui kontrak kerjasama dengan partner lokal
dan atau pemerintah. Hak dan kewajiban para pihak diatur dengan rinci. Dalam kasus Indah
Kiat diatas ditentukan bahwa emisi obligasi diatur oleh hukum New York, dan menjadi aneh
ketika pengadilan Indonesia melanggar asas sanctity of contract tersebut dengan membatalkan
perjanjian emisi obligasi tersebut.
Restrukturisasi memang syah untuk dilakukan terutama dengan pemegang obligasi yang mau,
tetapi restrukturisasi ini seharusnya tidak mendorong pembatalan kontrak internasional yang
pasti akan menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum di Indonesia. Akibat paling pasti
dari tak dihormatinya sanctity of contract ini adalah larinya modal asing dari Indonesia karena
Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak nyaman bagi investasi.
(ii) Korupsi
Menurut Global Corruption Perception Index dari Transparency International, Indonesia
adalah satu diantara sekian negara paling korup di dunia. Rekor yang tidak membanggakan ini
tak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir sehingga menimbulkan keengganan bagi
penanam modal asing untuk masuk ke Indonesia. Bagaimana tidak karena korupsi akan
membuat apa yang disebut
high cost economy
. Seorang klien asing yang pemah terlibat membangun sebuah bandara udara internasional di
negeri ini dengan getir mengatakan bahwa sesungguhnya dia bisa membangun tiga airport
intemasional dengan biaya yang dianggarkan, tetapi
mark up
yang terjadi telah membuat airport yang dibangun hanya satu. Bayangkan berapa banyak
korupsi yang terjadi?
Korupsi terjadi dimana-mana termasuk di lembaga penegak hukum baik itu kepolisian, imigrasi,
kejaksaan dan pengadilan. Disinilah kita mengenal istilah Mafia Peradilan yang membuat para
pengusaha asing gentar. Lihat apa yang terjadi dalam kasus pemailitan Manulife dan Prudential
yang menghebohkan masyarakat bisnis intemasional. Banyak kasus lain yang tak seheboh
Manulife dan Prudential. Dan jika kasus-kasus seperti ini tetap terjadi di pengadilan Indonesia
maka bukan mustahil bahwa penanaman modal asing tak akan masuk ke Indonesia. Indonesia
akan kalah bersaing dengan Negara-negara yang kurang korupsinya. Karena itulah
pemberantasan korupsi semakin harus digalakkan.
4/6
Tantangan Global Penegakan Hukum
Yang menarik dari survey Transparency International adalah bahwa optimisme rakyat tentang
pemberantasan korupsi sangat tinggi terhadap pemerintah baru sekarang. Syukurlah bahwa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai menunjukkan giginya dalam memberantas
korupsi dengan membongkar korupsi di Komisi Pemilihan Umum. Terakhir ini kita melihat
bahwa korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga sudah mulai digalakkan
dengan menyeret Direksi Bank Mandiri dan para Debitur bermasalah. Mudah-mudahan
pemberantasan korupsi ini bisa konsisten sehingga menimbulkan iklim bisnis yang lebih
kondusif.
(iii) International Arbitration Enforcement.
Dalam pertemuan dengan Ketua Mahkamah Agung beberapa tahun silam saya meminta agar
Mahkamah Agung membuat Surat Edaran agar semua hakim pengadilan menghormati klausula
arbitrase dalam setiap perjanjian dan jangan mencari-cari alasan untuk mengenyampingkan
klausula arbitrase. Biasanya klausula arbitrase dikesampingkan dengan alasan bahwa perkara
tersebut masuk dalam kategori `perbuatan melawan hukum’. Padahal dalam banyak putusan
arbitrase intemasional kita juga sudah melihat bahwa arbitrase juga mencakup perbuatan
melawan hukum (tort). Perusahaan farmasi internasional, Roche, pemah sangat marah dengan
pengadilan Indonesia karena tidak menghormati klausula arbitrase. Sebagai
lawyer
saya akhimya banyak mendapat telepon dari pihak Kedutaan Indonesia di Swiss karena
rupanya klien asing tersebut menyampaikan protesnya di Swiss melalui asosiasi dagang
disana. Jadi diterimanya perkara yang memuat klausula arbitrase di pengadilan telah menjadi
iklan yang buruk bagi iklim investasi di Indonesia.
Indonesia tunduk pada New York Convention 1958 yang mengatur mengenai Foreign
Arbitration Enforcement
. Indonesia juga sudah mempunyai UU No 30/1999 tentang Arbitrase yang juga mengatur
mengenai ‘
enforcement
’ dari arbitrase internasional. Tetapi keluhan banyak penanam modal asing adalah bahwa
putusan arbitrase internasional tak bisa dilaksanakan di Indonesia. Kasus Karaha Bodas adalah
contoh yang masih
actual
. Terlepas dari adil atau tidaknya putusan arbitrase tersebut, kita tak punya pilihan lain untuk
melaksanakannya karena kita sudah terikat dengan New York Convention 1958 dan UU No
30/1999. Adalah aneh jika kita mencari dalih tidak melaksanakan putusan arbitrase itu sembari
melakukan penyidikan pidana dan pajak. Upaya ‘
post factum
’ seperti ini justru makin memperburuk wajah Indonesia. Seharusnya pemerintah Indonesia dulu
5/6
Tantangan Global Penegakan Hukum
`fight’
dalam sidang arbitrase, tetapi ini tidak dilakukan. Pemerintah menganggap enteng arbitrase,
dan harus membayar mahal akibat sikap menganggap enteng tersebut.
Utama. Penanam modal asing tak punya pilihan lain. Karena itu, jika kita ingin agar arbitrase itu
tidak menjadi pilihan utama, maka korupsi di pengadilan harus segera dihentikan. Tetapi pilihan
yang bijaksana seharusnya adalah memajukan kedua-duanya baik itu pengadilan maupun
arbitrase. Khususnya arbitrase karena sifatnya yang cepat seyogyanya tetap akan menjadi
alternative yang menarik.
Ketiga masalah diatas adalah sebagian Baja dari keseluruhan masalah yang kita hadapi dalam
kasus penanaman modal asing. Inilah sebagian dari tantangan global penegakan hukum yang
jelas sudah bersifat trans-nasional. Dalam penanaman modal asing tidak ada lagi persoalan
hukum yang murni persoalan hukum domestic, semuanya akan ada dimensi internasionalnya.
Dengan demikian perencanaan hukum dan penegakan hukum haruslah memperhatikan pula
dimensi internasional, tidak bisa tidak. Para hakim, jaksa dan pengacara terutama tidak lagi
berurusan dengan hukum nasional, tetapi harus juga dibekali dengan pengetahuan hukum
intemasional.
Seminar Visi 2020 Penegakan Hukum yang diadakan oleh SCTV dan Jakarta Lawyers
Club, Jakarta, 26 Mei 2005
6/6
Fly UP