...

1 - jdih - kemenkeu

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

1 - jdih - kemenkeu
MENTERJKEUANGAN
REPUBUK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 /PMK.05/2016
TENTANG
UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a.
bahwa dalam rangka mengatur mengenai pemberian
uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010
tentang Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang
Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
b.
bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, telah diatur ketentuan
mengenai Aparatur Sipil Negara;
c.
bahwa agar pemberian dan pembayaran uang makan
bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan
secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan
mengenai
pembayaran
uang
makan
bagi
Pegawai
Aparatur Sipil Negara;
d.
bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman
pelaksanaan anggaran negara;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-2 -
e.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, clan huruf d,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Uang Makan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Mengingat
1.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG UANG MAKAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang­
undangan.
2.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-33.
Pegawai
Pemerintah
selanjutnya
dengan
disingkat
PPPK
Perjanjian
adalah
Kerja
warga
yang
negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan
tertentu
perJanJ1an
dalam
kerja
rangka
untuk
jangka
melaksanakan
waktu
tugas
pemerintahan.
4.
Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai
ASN berdasarkan tarif clan dihitung secara harian untuk
keperluan makan Pegawai ASN.
5.
Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah
unit organisasi lini kementerian negara/lembaga atau
unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan
kegiatan kementerian negara/lembaga clan memiliki
kewenangan clan tanggung jawab penggunaan anggaran.
6.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian
kewenangan clan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
7.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban
Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara (APBN).
8.
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian
atas permintaan pembayaran clan menerbitkan perintah
pembayaran.
9.
Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk
untuk
menenma,
meny1mpan,
membayarkan,
menatausahakan, clan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan
APBN pada kantor/Satker kementerian negara/lembaga.
10. Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan
Negara
yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
www.jdih.kemenkeu.go.id
-4-
kuasa
Bendahara
dari
Umum
Negara
untuk
melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum
Negara.
11. Surat
Permintaan
Pembayaran
Langsung
yang
disebut SPP-LS adalah dokumen
selanjutnya
yang
diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan
kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM
untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran.
13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari
Daftar
Isian
Pelaksanaan
Anggaran
dalam
rangka
pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara
Pengeluaran.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN
selaku
Kuasa
Bendahara
Umum
Negara
untuk
pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan
SPM.
BAB II
PEMBERIAN UANG MAKAN
Pasal 2
(1)
Uang Makan diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan
daftar hadir Pegawai ASN pada hari kerja dalam 1 (satu)
bulan.
(2)
Besaran Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai
ASN per hari sesuai satuan biaya sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar
biaya masukan.
Pasal 3
(1)
Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai ASN dengan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-5ketentuan sebagai berikut:
a.
tidak hadir kerja;
b.
sedang melaksanakan perjalanan dinas;
c.
sedang melaksanakan cuti;
d.
sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
e.
diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi
pemerintah.
(2)
Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b tidak termasuk perjalanan dinas jabatan yang
dilaksanakan di dalam kota sampai dengan 8 (delapan)
Jam.
(3)
Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas
jabatan yang dilaksanakan di dalam kota sampai dengan
8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat diberikan Uang Makan sepanjang Pegawai ASN
yang bersangkutan mengisi daftar hadir kerja pada hari
kerja berkenaan.
BAB III
PENGALOKASIAN ANGGARAN
Pasal 4
Anggaran Uang Makan dialokasikan dalam Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Satker berkenaan.
BAB IV
PEMBAYARAN UANG MAKAN
Pasal 5
(1)
Uang Makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang
pembayarannya
dilaksanakan
pada
awal
bulan
berikutnya.
(2)
Dalam hal Uang Makan tidak dapat dibayarkan setiap 1
(satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang
Makan
dapat
dibayarkan
untuk
beberapa
bulan
sekaligus.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-6(3)
Khusus untuk Uang Makan bulan Desember, dapat
dibayarkan pada bulan berkenaan mengikuti ketentuan
mengenai
pedoman
pelaksanaan
penenmaan
dan
pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran.
Pasal 6
(1)
Pembayaran Uang Makan dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung ke rekening Pegawai ASN.
(2)
Dalam
hal
pembayaran
Uang
Makan
tidak
dapat
dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke
rekening Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KPA mengajukan permohonan kepada kepala KPPN
atas pembayaran Uang Makan dengan mekanisme
pembayaran
langsung
melalui
rekening
Bendahara
dengan
mekanisme
rekening
Bendahara
Pengeluaran.
(3)
Makan
Pembayaran
Uang
pembayaran
langsung
melalui
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2),
dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala
KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah.
Pasal 7
Pembayaran
Uang
memperhitungkan
Makan
Pajak
dengan
dilaksanakan
Penghasilan
sesuai
ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
Pasal 8
(1)
PPK mengajukan SPP-LS Uang Makan kepada PPSPM
untuk diterbitkan SPM-LS Uang Makan dengan dilampiri:
a. Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani
oleh
Petugas
Pengelolaan
Administrasi
Belanja
Pegawai (PPABP), Bendahara Pengeluaran, dan KPA/
PPK; dan
b. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh).
(2)
Daftar Perhitungan Uang Makan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-7Pasal 9
PPSPM mengajukan SPM-LS Uang Makan kepacla KPPN clalam
rangkap 2 (clua) beserta Arsip Data Komputer SPM clengan
clilampiri:
1.
SSP PPh; clan/atau
2.
claftar nominatif untuk yang lebih clari 1 (satu) penerima.
Pasal 10
(1)
PPK mengajukan SPP-LS untuk kekurangan pembayaran
Uang Makan kepacla PPSPM untuk cliterbitkan SPM-LS
Uang Makan clengan clilampiri:
a. Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran Uang
Makan yang clitanclatangani oleh PPABP, Benclahara
Pengeluaran, clan KPA/PPK; clan
b. SSP PPh.
(2)
Daftar
Perhitungan
Kekurangan
Pembayaran
Uang
Makan sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) huruf a
clibuat sesuai format sebagaimana tercantum clalam
Lampiran II yang merupakan bagian ticlak terpisahkan
clari Peraturan Menteri ini.
Pasal 11
PPSPM mengajukan SPM-LS untuk kekurangan pembayaran
Uang Makan kepacla KPPN clalam rangkap 2 (clua) beserta
Arsip Data Komputer SPM clengan clilampiri:
1.
SSP PPh; clan/atau
2.
claftar nominatif untuk yang lebih clari 1 (satu) penerima.
Pasal 12
Terhaclap SPM-LS yang cliajukan ke KPPN sebagaimana
climaksucl clalam Pasal 9 clan Pasal 11 cliterbitkan SP2D clan
bukti penerimaan negara atas potongan pajak penghasilan.
Pasal 13
Pengujian SPP-LS, SPM-LS, clan penerbitan SP2D pembayaran
Uang Makan, clilaksanakan sesuai clengan Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran
www.jdih.kemenkeu.go.id
-8dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
negara.
BAB V
PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PNS
YANG DIPERBANTUKAN ATAU DIPEKERJAKAN
Pasal 14
(1)
Uang Makan bagi PNS pusat yang diperbantukan atau
dipekerjakan pada instansi pusat di luar Satker induknya
dibayarkan oleh instansi pusat tempat PNS pusat
tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.
(2)
Uang Makan bagi PNS pusat yang diperbantukan atau
dipekerjakan pada instansi daerah dibayarkan oleh
instansi
daerah
ternpat
PNS
pusat
tersebut
diperbantukan atau dipekerjakan.
(3)
Uang Makan bagi PNS daerah yang diperbantukan atau
dipekerjakan
instansi
pada
pusat
instansi
ternpat
pusat
PNS
dibayarkan
daerah
oleh
tersebut
diperbantukan atau dipekerjakan.
Pasal 15
(1)
Dalam hal Uang Makan tidak dibayarkan oleh instansi
pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
atau instansi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) tempat PNS pusat tersebut diperbantukan
atau dipekerjakan, Uang Makan dibayarkan oleh Satker
induknya.
(2)
Dalam rangka pembayaran Uang Makan oleh Satker
induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan
instansi pusat atau instansi daerah tempat PNS pusat
diperbantukan atau dipekerjakan menyampaikan surat
permintaan pembayaran Uang Makan kepada kepala
Satker induk.
(3)
Surat permintaan pembayaran Uang Makan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
a. daftar hadir kerja PNS pusat yang bersangkutan; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-9b. surat
pernyataan
bahwa
PNS
pusat
yang
bersangkutan tidak diberikan Uang Makan, yang
ditandatangani oleh kepala Satker tempat PNS pusat
diperbantukan atau dipekerjakan.
(4)
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dibuat sesuai format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 16
Tata cara pembayaran Uang Makan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 berlaku mutatis
mutandis terhadap ketentuan pemberian Uang Makan bagi
PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
BAB VI
PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 17
(1)
lembaga
Menteri/pimpinan
menyelenggarakan
pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran
Uang Makan.
(2)
Pengendalian
ayat
(1)
internal
dilaksanakan
sebagaimana
sesuai
dimaksud
ketentuan
pada
peraturan
perundang-undangan
. BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
110/PMK.05/2010
tentang
Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi
Pegawai Negeri Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 10 Pasal 19
Peraturan
Menteri
m1
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 645
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
-
. ft}}
ARIF BINTART�f'\l.tl;WE)
g�·/
', '"il 41 Jt
NIP 197109121997031001
1
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 11 -
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
72 /PMK.05/2016
TENTANG
UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
A. DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAITAR PERHITUNGAN UANG MAKAN UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Satuan Kerja
Bulan
NO.
NAMA/NIP
GOL.
2
3
KEHADIRAN
HARIKERJA
4
TARIF UANG
MAKAN
5
JUMLAH
KOTOR
6=4X5
PPh
7
JUMLAH
BERSIH
8=6-7
TANDA TANGAN /NOMOR
REKENING
9
JUMLAH
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen
BendaharaPengeluaran
(Tempat, tanggal, bulan, tahun)
Petugas Pengelola Adminstrasi
Belanja Pegawai (PPABP)
(Nam.a Lengkap)
NIP
(Nama Lengkap)
NIP
(Nama Lengkap)
NIP
ft
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 12 -
B. DAITAR PERHITUNGAN UANG MAKAN UNTUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
T
DAIAR PERHITUNGAN UANG MAKAN UNTUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
Satuan Kerja
Bulan
NO.
NAMA/SK""
1
2
KE HAD IRAN
HARIKERJA
SETARA
GOL.
4
3
TARIFUANG
MAKAN
5
JUMLAH
KOTOR
6=4X5
PPh
7
JUMLAH
BERSIH
8=6-7
TANDA TANGAN/NOJ\.'10R
REKENING
9
JUMLAH
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen
BendaharaPengeluaran
(Tempat, tanggal, bulan, tahun)
Petugas Pengelola Adminstrasi
Belanja Pegawai (PPABP)
{Nama Lengkap)
NIP
{Nama Lengkap)
NIP
(Nama Lengkap)
NIP
Keterangan
*) Diisi Nama dan Nomor SK atau Nomor Identitas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tertulis dalam SK
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
__
u. --Kem�e��
u.b. . �
Kepala Bagi�
1
�,,,..
t·
...
'
J�:1-,���
-..;:::�
IJ
� Puov�,.lUM
�
-
�
)
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 13 -
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
72
/PMK.05/2016
TENTANG
UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
A. DAFTAR PERHITUNGAN KEKURANGAN PEMBAYARAN UANG MAKAN UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAFTAR PERHITUNGAN KEKURA..NGAN PEMBAYARAN UANG MAKAN UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Satuan Kerja
Bulan
NO
NAMA/NIP
GOL
KEHADIRI\N
HARIKERJA
1
2
3
4
PEMBAYARAN DENGANTARIFLAMA
JUMLAH
TARIFUANG
PPh
BERSIH
MAKAN
6
7 c(4x5)-(61
s
PEMBAYARAN DEN GAN TARIF BARU
TARIFUANG
JUML..1\H
PPh
BERSIH
MAKAN
8
9
10 ,f4x8) 9
KEKURANGAN
BAYAR
11
10 - 7
TANDA TANGAN/
NOMOR REKENING
12
JUMLAH
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen
Bendahara Pengeluaran
(Tempat, tanggal, bulan, tahun)
Petugas Pengelola Adminstrasi
Belanja Pegawai (PPABP}
(Nam.a Lengkap)
NIP
(Nam.a Lengkap)
NIP
(Nama Lengkap)
NIP
f
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 14 -
B. DAFTAR PERHITUNGAN KEKURANGAN PEMBAYARAN UANG MAKAN UNTUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA
DAFTAR PERHITUNGAN KEKURANGAN PEMBAYARAN UANG MAKAN UNTUK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJBN KERJA
Satuan Kerja
Bulan
NO
NAMA/
SK"
SETARA
GOL.
KEH.ADIR.\N
HARI KERJA
1
2
3
4
PEMBAYARAN DENGANTARIF LI\.MA
PEMBAYARI\.N DENGAN TARIFBARU
TARIFUANG
MAKAN
PPh
JUML.\H
BERSIH
TARIFUANG
MA KAN
PPh
JUML.\H
BERSIH
5
6
7=(4x5)-(6)
8
9
10=(4x8j-9
.
KEKURI\.NGAN
BAYAR
11=10-7
TANDA
TANGAN/
NOMOR
REKENING
12
JUML,\H
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen
Bendahara Pengeluaran
(Tempat, tanggal, bulan, tahun)
Petugas Pengelola Adminstrasi
Belanja Pegawai (PPABP)
(Nama Lengkap)
NIP
(Nama Lengkap)
NIP
(Nama Lengkap)
NIP
Keterangan
*) Diisi Nama dan Nomor SK atau Nomor Identitas Pegawai Pemerintah dengan P�rjanjian Kerja yang tertulis dalam SK
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
ARIF BINTARTo'�\n�TWONo, 1n
;
NIP 197109 l 2 l 997�3rL©Ji))i/
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 15 -
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
7 2 /PMK.05/20 1 6
NOMOR
TENTANG
UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN
NOMOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 )
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)
NIP
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)
Jabatan
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)
Unit Organisasi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5)
Kernen terian/ Lembaga/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6)
Pemerintah Daerah
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa nama pegawai yang terdapat pada Daftar
Hadir Kerj a PNS diperbantukan/ dipekerj akan (7) bulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) tidak
diberikan Uang Makan pada Satuan Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) .
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan se benarnya, apabila di kemudian hari
ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai
peraturan perundang-undangan.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0)
Yang membuat pernyataan,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 1)
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 16 -
PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN
(1)
Diisi nomor surat pernyataan
(2)
Diisi nama Kepala Satuan Kerja tempat PNS pusat diperbantukan
atau dipekerjakan
(3)
Diisi NIP Kepala Satuan Kerja tempat PNS pusat diperbantukan
atau dipekerjakan
(4)
Diisi jabatan Kepala Satuan Kerja tempat PNS pusat diperbantukan
atau dipekerjakan
(5)
Diisi nama unit organisasi Satuan Kerja ternpat PNS pusat
diperbantukan atau 9-ipekerjakan
(6)
Diisi nama kementerian negara/lembaga/Pemerintah Daerah dari
Satuan Kerja tempat PNS pusat diperbantukan atau dipekerjakan
(7)
Dicoret yang tidak diperlukan
(8)
Diisi bulan clan tahun daftar hadir
(9)
Diisi nama Satuan Kerja tempat PNS pusat diperbantukan atau
dipek�rjakan
( 1 0)
Diisi ternpat, tanggal, bulan, clan tahun ditandatangani surat
pernyataan
(1 1)
Diisi tanda tangan clan nama jelas Kepala Satuan Kerja tempat PNS
pusat diperbantukan atau dipekerjakan
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
www.jdih.kemenkeu.go.id
Fly UP