...

PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA DI

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA DI
KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA
DIUNDANGKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 8 MEI 2014
DAFTAR ISI
BAB I KETENTUAN UMUM
2
Bagian Kesatu
Pengertian dan Ruang Lingkup
Bagian Kedua
7
Ketentuan Pengadaan
2
BAB II TATA NILAI PENGADAAN
8
Bagian Kesatu
Prinsip-Prinsip Pengadaan
8
Bagian Kedua
Etika Pengadaan
8
BAB III PARA PIHAK DALAM PENGADAAN ALUTSISTA TNI
9
Bagian Kesatu
Organisasi Induk
Bagian Kedua
Organisasi Pengadaan
10
Bagian Ketiga
Pengguna Anggaran
11
Bagian Keempat
Kuasa Pengguna Anggaran
11
Bagian Kelima
Pejabat Pembuat Komitmen
12
Bagian Keenam
Unit Layanan Pengadaan
14
Bagian Ketujuh
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
16
Bagian Kedelapan
Tim Evaluasi Pengadaan
17
Bagian Kesembilan
Commander/ Commodore Inspection
17
Bagian Kesepuluh
Tim Evaluasi Spektek
17
Bagian. Kesebelas
Tim Perumus Kontrak
18
Bagian Keduabelas
Penyedia Alutsista TNI
19
BAB IV RENCANA UMUM PENGADAAN ALUTSISTA TNI
BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM
SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Bagian Kesatu
Tahap Pra Persiapan
Paragraf 1 Dokumen Pendukung
9
20
22
22
22
Paragraf 2 Referensi Pengadaan
23
Paragraf 3 Proses Paralel Pinjaman
23
2
Bagian Kedua
Tahap Persiapan
24
Paragraf 1 Penetapan Metode
Pemilihan Penyedia
24
Paragraf 2 Penyusunan Dokumen
Pengadaan
Paragraf 3 Harga Perkiraan Sendiri
Paragraf 4 Jaminan Pengadaan
Bagian Ketiga
Bagian Keempat
Bagian Kelima
Bagian Keenam.
25
28
29
Tahapan Pemilihan Penyedia Alat Utama
Sistem Persenjataan Tentara Nasional
Indonesia
31
Paragraf 1 Mekanisme Pemilihan
Penyedia
31
Paragraf 2 Penetapan dan
pemberitahuan Pemenang
35
Paragraf 3 Pengunduran diri
36
Tahap Penyusunan dan Aktifasi Kontrak
36
Paragraf 1 Penyusunan Kontrak
36
Paragraf 2 Aktifasi Kontrak
38
Tahap Pelaksanaan dan Penyerahan
Hasil Pekerjaan
42
Paragraf 1 Tahap Pelaksanaan
42
Paragraf 2 Tahap Penyerahan Hasil
Pekerjaan
43
Bagan Alur Pengadaan Alat Utama Sistem
Senjata Tentara Nasional Indonesia
43
BAB VI PERCEPATAN
43
BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
45
Bagian Kesatu
Pengendalian
45
Bagian Kedua
Pengawasan
46
BAB VIII SANKSI
46
3
BAB IX KERAHASIAAN
48
BAB X PENGGUNAAN ALUTSISTA PRODUKSI DALAM DAN
LUAR NEGERI
48
Bagian Kesatu
Bagian Kedua
Bagian Ketiga
Peningkatan Penggunaan Alutsista TNI
Produksi Dalam Negeri
48
Penggunaan Alutsista TNI Produksi Luar
Negeri
50
Jasa Angkutan dan Asuransi
51
BAB XI PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PENGADAAN
ALAT UTAMA SISTEM PERSENJATAAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
52
52
53
KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Alat
Utama Sistem Persenjataan Tentara Nasional Indonesia
di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan dan
organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sehingga
perlu diganti;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Pengadaan Mat
Utama Sistem Senjata di lingkungan Kementerian
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4169);
2.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4439);
3.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri
Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5343);
2
4.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
5.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/ PMK.01/ 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 107/ PMK.04 /2009 tentang Pembebasan Bea
Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan
Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta
Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk
Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi keperluan
Pertahanan dan Keamanan Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 826);
6.
Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor
67/PMK.05/2013 dan Menteri Pertahanan Nomor 15
Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran
Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan
dan Tentara Nasional Indonesia.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM
SENJATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian dan Ruang Lingkup
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:
1.
Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya
Alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta
disebut
pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki
kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI.
2.
Pengadaan Alutsista TNI adalah kegiatan untuk memperoleh Alutsista
TNI yang pentahapannya didahului dari perencanaan kebutuhan
sampai diterimanya Alutsista TNI yang berfungsi sesuai dengan
peruntukannya.
3
3.
Anggaran Devisa adalah salah satu jenis anggaran yang digunakan
untuk belanja luar negeri dengan menggunakan valuta asing (valas)
yang berasal dari rupiah murni.
4.
Commonality adalah kesamaan karakteristik sesuai dengan keperluan
operasional maupun pemeliharaan yang melekat pada Alutsista TNI.
5.
Direktif Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Direktif PA adalah
petunjuk tertulis dari PA tentang pelaksanaan pengadaan Alutsista TNI
baik bersifat umum maupun khusus untuk kegiatan pengadaan
Alutsista TNI tertentu sesuai kebutuhan, dalam rangka pelaksanaan
Strategi Pertahanan.
6.
Embargo adalah pelarangan secara parsial atau lengkap dan
perdagangan dan perdagangan dengan sebuah negara tertentu, dalam
rangka untuk mengisolasi.
7.
Industri Pertahanan Nasional adalah industri nasional baik Badan
Usaha Milik Nasional Industri Pertahanan/Badan Usaha Milik Nasional
Industri Strategis, atau Badan Usaha Milik Swasta yang produknya baik
secara mandiri maupun konsorsium/Kerja Sama Operasional atas
penilaian pemerintah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan.
pertahanan.
8.
Jaminan Penawaran adalah jaminan berupa Bank garansi yang
dikeluarkan oleh Bank milik Pemerintah Indonesia dan wajib diserahkan
oleh pihak Penyedia Alutsista kepada Panitia Pengadaan sebesar 1%
(satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.
9.
Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) adalah jaminan berupa
Bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank milik Pemerintah Indonesia
dan wajib diserahkan oleh pihak Penyedia Alutsista Militer kepada
Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 5% (lima persen) dan total harga
kontrak jual beli.
10.
Jaminan Uang Muka (Advance Payment Guarantee) adalah jaminan
berupa Bank garansi yang dikeluarkan oleh Bank milik Pemerintah
Indonesia dan diserahkan oleh pihak Penyedia Alutsista kepada Pejabat
Pembuat Komitmen sebesar uang muka sebagaimana tercantum dalam.
kontrak.
11.
Jaminan Pemeliharaan adalah jaminan berupa Bank garansi yang
dikeluarkan oleh Bank milik Pemerintah Indonesia sebesar 50% (lima
puluh persen) dari nilai Jaminan Pelaksanaan diserahkan oleh pihak
Penyedia Alutsista kepada Pejabat Pembuat Komitmen atas jaminan
kualitas hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sebagaimana
ditetapkan dalam kontrak.
12.
Kelaikan adalah suatu kondisi yang menyatakan terpenuhinya
peraturan atau persyaratan keselamatan serta fungsi asasi.
13.
Keadaan Kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kehendak para
pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi namun tidak
terbatas pada bencana alam, bencana sosial, pembajakan, pemogokan
kebakaran gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui
keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait,
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat
dipenuhi.
4
14.
Kontrak Pengadaan Alutsista TNI yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan
Penyedia Alutsista TNI.
15.
Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan
kewenangan dan tanggung jawab penggunaaan anggaran.
16.
Kreditor Swasta Asing adalah lembaga keuangan asing, lembaga
keuangan nasional, dan lembaga non keuangan asing yang berdomisili
dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik
Indonesia yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan
perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit
Ekspor.
17.
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat
dengan Pokja ULP, adalah kelompok kerja yang terdiri atas personel
yang bersertifikat ahli pengadaan, berjumlah gasal beranggotakan paling
kurang 3 (tiga) orang dan bertugas untuk melaksanakan pemilihan
penyedia Alutsista TNI.
18.
Lembaga Penjamin Kredit Ekspor adalah lembaga yang ditunjuk negara
asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung subsidi
bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang
bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipegunakan
untuk membeli barang/jasa dari Negara bersangkutan yang berdomisili
dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik
Indonesia.
19.
Letter of Credit (L/C) adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia untuk pengadaan melalui fasilitas PLN atau Bank Pemerintah
untuk pengadaan dengan anggaran devisa, sebagai sarana pembayaran
dari PPK kepada penyedia Alutsista TNI.
20.
Letter of Appointment adalah surat penunjukan yang dikeluarkan oleh
pejabat Principal untuk menunjuk perwakilannya di Indonesia, yang
wajib disahkan oleh Notaris Publik di negara asal Penyedia Alutsista dan
diketahui Atase Pertahanan RI atau pejabat Kedutaan RI yang ditunjuk
di negara Principal atau negara akreditasinya.
21.
Loan proposal adalah surat penawaran untuk pendanaan suatu proyek
yang menggunakan fasilitas Kredit Ekspor yang disarnpaikan oleh Bank
atau Lembaga Keuangan Bukan Bank yang berisi penawaran jumlah
pinjaman, persyaratan pinjaman dan pendanaannya serta cara dan
waktu pembayarannya.
22.
Organisasi Induk adalah organisasi pengadaan yang mempunyai
kewenangan untuk menentukan kebijakan, pengawasan dan
pengendalian serta melaksanakan proses pengadaan Alutsista TNI.
23.
Pakta Integritas (Integrity Pact) adalah surat pernyataan yang
ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan
Penyedia Alutsista yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak
melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dalam pelaksanaan
pengadaan Alutsista.
5
24.
Pagu adalah angka yang tercantum dalam otorisasi anggaran dan
merupakan batas tertinggi yang diperkenankan untuk digunakan dalam
Pengadaan Alutsista TNI.
25.
Pengguna Alutsista TNI adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang dan/atau Jasa Milik Negara di lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
26.
Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut dengan PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran pertahanan dalam hal ini
adalah Menteri Pertahanan.
27.
Penyedia Alutsista TNI adalah industri pertahanan dan industri
Alutsista dalam negeri serta pabrikan di luar negeri yang terpercaya.
28.
Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Alutsista TNI
dengan cara menunjuk langsung kepada 1 (satu) Penyedia.
29.
Pemilihan Khusus adalah pemilihan Penyedia Alutsista TNI yang
dilakukan dengan membandingkan penawaran, sekurang-kurangnya 2
(dua) penawaran dari Penyedia Alutsista TNI yang diundang dan
dilakukan evaluasi kualifikasi.
30.
(power of attorney)
adalah
suatu
Pelimpahan wewenang
pendelegasian wewenang dan pejabat yang berhak mengeluarkannya
(manajemen perusahaan di luar negeri) kepada seseorang untuk
melaksanakan negosiasi dan/atau menandatangani dokumen kontrak
untuk kepentingan pihak Penyedia Alutsista Militer. Surat pelimpahan
wewenang atau power of attorney harus disahkan oleh notaris di negara
asal barang atau negara Penyedia Alutsista Militer.
31.
adalah suatu
(Loan/ Credit Agreement)
Perjanjian pinjaman
perjanjian pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini
Kemkeu sebagai peminjam (Borrower) dengan pihak Bank (Lender) yang
memberikan pinjaman untuk mendukung suatu Pengadaan Alutsista
dari pinjaman luar negeri sebagaimana dialokasikan dalam Kredit
Ekspor.
32.
Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat dengan PDN adalah
setiap pinjaman oleh pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman
dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu
sesuai dengan masa berlakunya.
33.
Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PLN adalah setiap
pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi
Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan
tidak berbentuk surat berharga yang harus dibayar kembali dengan
persyaratan tertentu.
34.
Sertifikasi adalah proses kegiatan yang dimulai pada saat pemohon
mengajukan permohonan (aplikasi) sampai dengan
(applicant)
penerbitan atau pengeluaran suatu bukti tanda lulus (Sertifikat)
komoditi militer.
35.
Short list adalah daftar penyedia Alutsista TNI yang merupakan hasil
seleksi oleh panitia pengadaan terhadap calon-calon penyedia potensial
yang diundang untuk menyampaikan penawaran pada pengadaan
dengan metode Pemilihan Khusus.
6
36.
Surat Permintaan Pembayaran selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah
Membayar.
37.
Surat Kuasa Pembebanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat
yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Khusus Jakarta VI yang berisi pembebanan porsi foreign content
pinjaman untuk persyaratan pembukaan L/C di Bank Indonesia.
38.
Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah surat yang
diterbitkan oleh Kapusku Kemhan yang berisi nilai uang muka yang
akan dibayarkan kepada pihak Penyedia Alutsista.
39.
Surat Pernyataan Barang Impor (SP) adalah Surat Pernyataan
Barang Impor yang formatnya ditentukan oleh Menteri Keuangan dalam
rangka pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
lainnya untuk barang-barang milik Kemhan/TNI.
40.
Transfer of Technology (ToT) adalah proses mentransfer keterampilan,
pengetahuan, teknologi, metode manufaktur, sampel manufaktur dan
fasilitas antara Pembeli/Pengguna dan Penjual serta antar lembaga lain
untuk memastikan bahwa perkembangan ilmiah dan teknologi dapat
diakses dengan jangkauan yang lebih luas dari pengguna yang
kemudian dapat lebih mengembangkan dan memanfaatkan teknologi
menjadi produk baru, proses, aplikasi, bahan atau jasa.
41.
Tim Evaluasi Spesifikasi teknis yang disebut Tim Evaluasi Spektek
adalah tim yang dibentuk oleh KPA U.0 Pengguna untuk melaksanakan
analisa dan evaluasi atas spesifikasi teknis yang perlu divalidasi, serta
membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Spesifikasi Teknis.
42.
Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri
Pertahanan selaku PA untuk memberikan rekomendasi berkaitan
dengan kewenangan PA dalam rangka memutuskan calon pemenang,
dan dapat dilaksanakan. oleh UO sesuai kebutuhan.
43.
Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah salah satu
tingkatan dalam organisasi pengelola program dan anggaran dalam
lingkungan fungsi pertahanan yang membawahi beberapa Satuan Kerja
dan/atau Komando Utama.
44.
Uji Coba/Uji Litbang adalah model atau produk bertujuan untuk
mengetahui apakah produk yang dibuat layak digunakan atau tidak.
45.
Uji Fungsi/Uji Terima adalah pengujian yang dilakukan terhadap suatu
peralatan untuk menentukan berfungsinya peralatan tersebut sesuai
dengan buku petunjuknya/ instruction manual book atau spesifikasi
teknis.
Pasal 2
(1)
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi Pengadaan Alutsista TNI
yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dan
APBN.
7
(2)
Pengadaan Alutsista TNI yang dananya bersumber dari APBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Alutsista yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam
negeri yang diterima oleh Pemerintah.
(3)
Ketentuan Pengadaan Alutsista TNI yang dananya baik sebagian atau
seluruhnya berasal dari Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN)
berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri ini.
(4)
Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Menteri ini dengan
ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi
Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara
Pengadaan yang akan dipergunakan.
Bagian Kedua
Ketentuan Pengadaan
Pasal 3
Pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI dilakukan melalui pemilihan Penyedia
Alutsista TNI.
Pasal 4
Pengadaan Alutsista TNI dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
a.
Alutsista Luar Negeri; dan
b.
Alutsista Dalam. Negeri.
Pasal 5
(1)
(2)
Pengadaan Alutsista TNI wajib menggunakan produksi dalam negeri.
Dalam hal Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
dapat dipenuhi oleh Industri Pertahanan Dalam Negeri, pengadaan
produk luar negeri dapat dilaksanakan melalui proses langsung antar
pemerintah atau kepada pabrikan.
Pasal 6
(1)
Setelah Rencana Kerja dan Anggaran Kemhan dan TNI disetujui oleh
DPR, setiap Satker di lingkungan Kemhan dan TNI dapat memulai
proses Pengadaan Alutsista TNI sebelum DIPA tahun anggaran
berikutnya disahkan dan berlaku efektif.
(2)
Biaya proses dalam rangka pengadaan Alutsista TNI sebelum DIPA
tahun anggaran berikutnya disahkan dan berlaku efektif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk jenis belanja modal dan belanja barang
dialokasikan dalam belanja modal dan belanja barang tahun anggaran
berjalan.
8
(3) Biaya proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila
tidak dialokasikan pada tahun anggaran berjalan, biaya proses
pengadaan dapat dialokasikan pada DIPA tahun anggaran berjalan
dengan melakukan revisi DIPA.
Pasal 7
(1) Setiap materiil kontrak hasil Pengadaan Alutsista TNI hams
menggunakan kodifikasi materiil sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN).
(2) Terhadap materiil kontrak yang mempunyai tingkat resiko keselamatan
tinggi, teknologi tinggi, biaya tinggi atau pekerjaan kompleks hams
dilaksanakan sertifikasi kelaikan.
BAB II
TATA NILAI PENGADAAN
Bagian Kesatu
Prinsip-Prinsip Pengadaan
Pasal 8
Pengadaan Alutsista TNI menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a.
efisien;
b.
efektif;
c.
transparan dalam pengelolaan anggaran;
d.
menjamin kerahasiaan;
e.
bersaing;
f.
adil/tidak diskriminatif; dan
g.
akuntabel.
Bagian Kedua
Etika Pengadaan
Pasal 9
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI hams
mematuhi etika sebagai berikut:
melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
a.
mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan
Pengadaan Alutsista TNI;
b.
tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
c.
menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
9
d.
menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para
pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam
proses Pengadaan Alutsista TNI;
e.
menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan negara dalam Pengadaan Alutsista TNI;
f.
menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain
yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
g.
tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa
saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga
berkaitan dengan Pengadaan Alutsista TNI.
BAB III
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN ALUTSISTA TNI
Bagian Kesatu
Organisasi Induk
Pasal 10
(1) Susunan, tugas pokok dan kewenangan Organisasi Induk sebagai
berikut:
a.
Susunan Organisasi Induk:
1.
Pengguna Anggaran
2.
Kuasa Pengguna Anggaran:
: Menteri Pertahanan
a)
UO Kemhan
Sekretaris Jenderal
Kemhan
b)
UO Mabes TNI
Panglima TNI
c)
UO Angkatan
Kepala Staf Angkatan
3.
Pengawas Fungsi Pertahanan : Inspektur Jenderal
Kemhan
4.
Pengendali Fungsi Strategi
Pertahanan
5.
Pengendali Fungsi Anggaran
Pertahanan
6.
Pengendali Fungsi
Pemenuhan Kebutuhan
Kekuatan Pertahanan
7.
Pengendali Fungsi
PenguasaanTeknologi
Pertahanan
Dirjen
Strahan Kemhan
: Dirjen Renhan Kemhan
Dirjen Kuathan Kemhan
: Dirjen Pothan Kemhan
10
8.
Pengendali Fungsi Penelitian : Kabalitbang Kemhan
dan Pengembangan
Pertahanan
9.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK):
a)
UO Kemhan
b)
UO Mabes TNI
Kepala Badan Sarana
Pertahanan Kemhan dan
sesuai Keputusan PA;
sesuai Keputusan KPA; dan
c)
UO Angkatan
sesuai Keputusan KPA.
10. Tim pendukung PPK ditetapkan oleh PPK.
(2) Tugas pokok dan kewenangan Organisasi Induk:
a.
menentukan kebijakan program Pengadaan dan Rencana
Kebutuhan Alutsista TNI untuk kepentingan Pertahanan Negara;
b.
melaksanakan pengawasan clan monitoring pelaksanaan
Pengadaan Alutsista TNI;
c.
melaksanakan pengendalian pelaksanaan Pengadaan Alutsista
TNI; dan
d.
melaksanakan proses pengadaan Alutsista TNI.
Bagian Kedua
Organisasi Pengadaan
Pasal 11
(1) Organisasi Pengadaan Alutsista TNI untuk Pengadaan melalui Penyedia
Alutsista TNI terdiri atas:
(3)
a.
PA/ KPA;
b.
PPK;
c.
ULP (Unit Layanan Pengadaan); dan
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
d.
Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada
ayat (1) tidak terikat tahun anggaran.
(4) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk
pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI.
(5)
Tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan
Alutsista TNI sebagaimana tercantum pada ayat (4) dibentuk sesuai
dengan kebutuhan yaitu:
a.
Tim Evaluasi Pengadaan;
b.
Tim Commander/ Commodore Inspection;
c.
Tim Evaluasi Spektek;
d.
Tim Perumus Kontrak;
e.
Tim Kelaikan;
f.
Tim Pre-shipment Inspection;
11
g.
Tim Uji Fungsi/Uji terima; dan
h.
Tim Tenaga Ahli.
(6) Penentuan keperluan Tim Pendukung sebagaimana disebut pada ayat
(5) ditentukan pada saat perencanaan kebutuhan agar tidak membebani
anggaran pengadaan Alutsista atau atas pertimbangan kompleksitas
Pengadaan Alutsista.
Bagian Ketiga
Pengguna Anggaran
Pasal 12
(1)
Menteri Pertahanan merupakan PA yang mempunyai kewenangan atas
penggunaan anggaran pengadaan Alutsista TNI di lingkungan Kemhan
dan TNI.
(2)
PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
b.
menetapkan PPK;
c.
menetapkan ULP/Panitia Pengadaan;
d.
menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
e.
Pengadaan
Evaluasi
Tim
menetapkan
Commander/ Commodore Inspection;
f.
menetapkan:
(TEP)
dan
1.
pemenang untuk pengadaan Alutsista TNI dengan nilai di
atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2.
pelimpahan kewenangan penetapan pemenang kepada KPA
di
atas
dengan
nilai
DIPA/KOM
melalui
Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
mengawasi pelaksanaan anggaran;
g.
h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
i.
menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat
Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen
Pengadaan Alutsista TNI.
Bagian Keempat
Kuasa Pengguna Anggaran
Pasal 13
(1) Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali
organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI, PA menunjuk beberapa KPA.
12
(2) PA menunjuk KPA pada UO Kemhan dan TNI sebagai berikut:
a.
Sekjen Kemhan sebagai KPA pada UO Kemhan;
b.
Panglima TNI sebagai KPA pada UO TNI;
c.
Kasad sebagai KPA pada UO TNI AD;
d.
Kasal sebagai KPA pada UO TNI AL; dan
e.
Kasau sebagai KPA pada UO TNI AU.
(3)
(4)
Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat ex-officio;
(5)
KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang
berada dalam penguasaannya kepada PA;
(6)
KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA yang ditetapkan
berdasarkan DIPA/KOM;
(7)
KPA menerima pelimpahan kewenangan penetapan pemenang dan PA
melalui DIPA/KOM untuk pengadaan dengan nilai di atas
Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Penunjukan KPA tidak terikat tahun anggaran;
Bagian Kelima
Pejabat Pembuat Komitmen
Pasal 14
(1)
PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
a.
menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI yang
meliputi:
1.
Spesifikasi Teknis Alutsista TNI;
2.
Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
b.
rancangan Kontrak.
3.
menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Alutsista TNI;
c.
menandatangani Kontrak;
d.
melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Alutsista TNI;
e.
mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
f.
melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Alutsista TNI
kepada PA/KPA;
g.
menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Alutsista TNI kepada
PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran
dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap
triwulan; dan
i.
menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI.
(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
13
a.
mengusulkan kepada PA/ KPA:
1.
perubahan paket pekerjaan; dan/atau
2.
perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
b.
menetapkan tim pendukung kecuali TEP dan
Commodore Inspection;
Commander/
c.
menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis
(aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
d.
menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada
Penyedia Alutsista TNI.
Pasal 15
PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/ KPA untuk
melaksanakan Pengadaan Alutsista TNI.
(2) Untuk ditetapkan sebagai PPK hams memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
memiliki integritas;
a.
memiliki disiplin tinggi;
b.
memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial
c.
untuk melaksanakan tugas;
mampu mengambil keputusan, bertindak tegas clan memiliki
d.
keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
(1)
menandatangani Pakta Integritas;
tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Alutsista TNI kecuali
g.
Pejabat setingkat Eselon I dan II.
Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
adalah:
berpendidikan paling kurang Sesko Angkatan bagi personel dari
a.
TNI atau Strata 1 dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin
sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
memiliki pengalaman atau terlibat secara aktif dalam kegiatan
b.
yang berkaitan dengan Pengadaan Alutsista TNI; dan
memiliki kemampuan kerj a secara berkelompok dalam
c.
melaksanakan setiap tugas/ pekerj aannya.
Dalam hal tidak ada personel yang memenuhi persyaratan untuk
ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan
untuk PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan eselon II di Kemhan
dan TNI.
e.
f.
(3)
(4)
Pasal 16
PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak
dengan Penyedia Alutsista TNI apabila belum tersedia anggaran atau tidak
cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas
anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN.
14
Bagian Keenam
Unit Layanan Pengadaan
Pasal 17
(1)
UO Kemhan dan TNI diwajibkan mempunyai ULP yang dapat
memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Alutsista TNI.
(2)
ULP pada UO Kemhan dan TNI dibentuk oleh Menhan, Panglima TNI dan
Kepala Staf Angkatan.
(3)
Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai kebutuhan yang paling
kurang terdiri atas:
a.
kepala;
b.
sekretariat;
c.
staf pendukung; dan
d.
kelompok kerja.
Pasal 18
(1) Pemilihan Penyedia Alutsista TNI dalam ULP dilakukan oleh kelompok
kerj a.
(2) Anggota kelompok kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3
(tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
(3)
Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh
tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer).
Pasal 19
(1) Anggota kelompok kerja ULP memenuhi persyaratan:
a.
memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas;
b.
memahami pekerjaan yang akan diadakan;
c.
memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP yang
bersangkutan;
d.
memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
e.
tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang
menetapkannya sebagai anggota ULP;
f.
memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Alutsista TNI sesuai
dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
g.
menandatangani Pakta Integritas.
(2) Tugas pokok dan kewenangan ULP meliputi:
a.
menyusun rencana pemilihan Penyedia Alutsista TNI;
15
b.
menetapkan Dokumen Pengadaan;
c.
menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d.
menilai kualifikasi Penyedia Alutsista TNI melalui prakualifikasi
atau pascakualifikasi;
e.
melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;
f.
khusus untuk ULP:
1.
menjawab sanggahan;
2.
menetapkan Penyedia Alutsista TNI untuk Pelelangan
Khusus atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Alutsista yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah);
3.
menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia
Alutsista TNI kepada PPK; dan
4.
menyimpan dokumen ash pemilihan Penyedia Alutsista TNI.
g.
membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;
dan
h.
memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
Pengadaan Alutsista TNI kepada PA/ KPA.
(3) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi:
memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
a.
b.
menyusun program kerja dan anggaran ULP;
c.
mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan
melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan;
d.
membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
Pengadaan Alutsista kepada PA/KPA;
e.
melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya
Manusia ULP;
f.
menugaskan / menempatkan/ memindahkan anggota Kelompok
Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja
ULP; dan
g.
mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang
ditugaskan di ULP kepada PA/KPA, apabila terbukti melakukan
pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.
(4) Selain tugas pokok dan kewewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan (3), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP dapat
mengusulkan kepada PPK:
a.
perubahan HPS;
b.
perubahan spesifikasi teknis pekerjaan berdasarkan uji relevansi
spektek oleh Tim Uji Spektek; dan/atau
c.
Tim Pendukung yang diperlukan.
16
(5)
Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP berasal dari Personel
TNI/PNS, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
(6)
Dalam hal Pengadaan Alutsista TNI bersifat khusus dan/atau
memerlukan keahlian khusus, ULP dapat menggunakan tenaga ahli
yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.
(7)
Anggota ULP dilarang duduk sebagai:
a.
PPK;
b.
pengelola keuangan; dan
c.
APIP, terkecuali menjadi anggota ULP untuk Pengadaan Alutsista
TNI yang dibutuhkan instansinya.
Bagian Ketujuh
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Pasal 20
(1) PA/KPA menetapkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
(2) Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari TNI/PNS, baik
dan instansi sendiri maupun instansi lainnya.
(3) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a.
memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas;
b.
memahami isi kontrak;
c.
memiliki kualifikasi teknis;
d.
menandatangani Pakta Integritas; dan
e.
tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.
(4) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
a.
melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Alutsista TNI
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
b.
menerima hasil Pengadaan Alutsista TNI setelah melalui
pemeriksaan/ pengujian; dan
c.
membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan.
(5) Dalam hal pemeriksaan Alutsista TNI memerlukan keahlian teknis
khusus, dapat dibentuk tim Uji Fungsi/Uji terima untuk membantu
pelaksanaan tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
(6) Tim Uji Fungsi/Uji terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan oleh PA/KPA.
17
Bagian Kedelapan
Tim Evaluasi Pengadaan
Pasal 21
(1) Tim Evaluasi Pengadaan (TEP) ditetapkan. oleh PA untuk Pengadaan
Alutsista diatas Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang
berasal dan anggaran yang dipusatkan (PDN dan PLN) serta
Bangtekindhan.
(2) Tugas pokok dan kewenangan TEP:
a.
menerima paparan hasil pelaksanaan pengadaan oleh ULP;
b.
mengevaluasi dan membuat laporan kepada PA; dan
c.
memberikan saran kepada PA tentang pelaksanaan pengadaan
oleh ULP.
(3) TEP tidak perlu menandatangani Pakta Integritas.
(4) Dalam hal anggota TEP tidak hadir maka dapat menunjuk pejabat lain
di jajarannya.
Bagian Kesembilan
Commander/ Commodore Inspection
Pasal 22
(1)
(2)
Commander/ Commodore Inspection ditetapkan oleh PA/KPA untuk
Pengadaan Alutsista strategis.
Tugas pokok dan kewenangan Commander/ Commodore Inspection:
a.
melaksanakan kunjungan langsung ke Manajemen Penyedia
Alutsista dan ke pabrikan pembuat Alutsista.
b.
mengawasi pelaksanaan kontrak;
c.
melakukan koordinasi kepada pimpinan manajemen Penyedia dan
Pabrikan pembuat Alutsista untuk menjamin kelancaran
pelaksanaan kontrak.
d.
membuat laporan kepada PA;
e.
memberikan saran kepada PA tentang hal-hal menonjol yang
memerlukan keputusan PA terkait pelaksanaan kontrak.
Bagian Kesepuluh
Tim Evaluasi Spektek
Pasal 23
(1) Tim Evaluasi Spektek ditetapkan oleh PPK untuk Pengadaan Alutsista
TNI yang memerlukan Uji Relevansi Spektek.
18
(2) Spektek yang memerlukan Uji Relevansi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah:
a.
susunan spektek yang telah berumur di atas 1 (satu) tahun; atau
b.
susunan spektek yang menurut pendapat keahlian pembina
teknis perlu divalidasi.
(3) Permintaan Uji Relevansi Spektek diajukan oleh Pembina Teknis
pengguna melalui Aslog Angkatan atau atas usulan ULP kepada PPK
untuk Spektek yang telah berumur di atas 1 (satu) tahun.
(4) Untuk UO Kemhan dan Mabes TNI, PPK atas usulan ULP mengajukan
usulan Uji Relevansi Spektek ke Pembina Teknis melalui Aslog
Angkatan.
(5) Susunan Tim Evaluasi Spektek diketuai oleh Pembina Teknis pengguna
dengan anggota sesuai dengan kebutuhan Uji Relevansi Spektek.
(6) Tugas pokok dan kewenangan Tim Evaluasi Spektek :
a.
melaksanakan Uji Relevansi Spektek dihadapkan pada
perkembangan teknologi terkini dan ke se suaian
dengan
Operational Requirement;
b.
melaksanakan analisa terhadap kemungkinan penggunaan
produk dalam negeri; dan
c.
membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Spesifikasi Teknis.
(7) Hasil Uji Relevansi Spektek disetujui oleh Aslog Angkatan untuk
ditetapkan oleh PPK sebagai dokumen pengadaan.
Bagian Kesebelas
Tim Perumus Kontrak
Pasal 24
(1)
Tim Perumus Kontrak Pengadaan Alutsista yang bersifat kompleks
ditetapkan oleh PPK.
(2)
Tim Perumus Kontrak dapat mengundang pejabat terkait sesuai
kepentingan materi dalam perumusan kontrak.
(3)
Tugas pokok dan kewenangan Tim Perumus Kontrak:
a.
merumuskan draft kontrak awal yang akan digunakan oleh Pokja
ULP;
b.
merumuskan kontrak Pengadaan antara Kemhan/TNI dengan
Penyedia Alutsista TNI, sesuai dengan Berita Acara Hasil Evaluasi
dari Pokja ULP dan kesepakatan lebih lanjut dengan penyedia
Alutsista TNI;
c.
bersama Penyedia Alutsista TNI memaraf tiap halaman draft akhir
kontrak;
d.
bersama Penyedia Alutsista TNI memaparkan hasil rumusan
kontrak kepada PPK dan pejabat terkait materi kontrak sebelum
penandatanganan kontrak oleh PPK; dan
19
e.
mendokumentasikan bahan paparan setelah di paraf oleh PPK,
Tim Perumus dan penyedia Alutsista TNI.
Bagian Keduabelas
Penyedia Alutsista TNI
Pasal 25
(1) Penyedia Alutsista TNI dalam pelaksanaan. Pengadaan Alutsista TNI
wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk
menjalankan kegiatan/ usaha;
b.
memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan
manajerial untuk menyediakan Alutsista;
c.
memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia
Alutsista dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman
subkontrak;
d.
ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi
Penyedia Alutsista TNI yang barn berdiri kurang dari 3 (tiga)
tahun;
e.
memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain
yang diperlukan dalam Pengadaan Alutsista TNI;
f.
dalam hal Penyedia Alutsista TNI akan melakukan kemitraan,
Penyedia Alutsista TNI harus mempunyai perjanjian kerja sama
operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan
perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
g.
tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan
usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang
bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam
menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat
pernyataan yang ditandatangani Penyedia Alutsista TNI;
i.
sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir
(SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh
Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi
Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir
dalam tahun berjalan.
j.
secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan din pada
Kontrak;
k.
tidak masuk dalam Daftar Hitam;
1.
memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa
pengiriman; dan
m. menandatangani Pakta. Integritas.
Alutsista TNI yang keikutsertaannya menimbulkan
(2) Penyedia
pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/ Jasa.
20
Pasal 26
(1)
Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Alutsista TNI terlalu
luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan
tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Alutsista TNI, maka dalam
pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI:
a.
diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia
Alutsista TNI saling bergabung dalam suatu konsorsium atau
bentuk kerja sama lain; dan/atau
b.
diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia Alutsista TNI
atau konsorsium Penyedia Alutsista TNI untuk menggunakan
tenaga ahli asing.
(2) Tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis
keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan
teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.
BAB IV
RENCANA UMUM PENGADAAN ALUTSISTA TNI
Pasal 27
(1) PA/KPA menyusun Rencana Umum Pengadaan Alutsista TNI sesuai
dengan perencanaan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.
(2) Rencana Umum Pengadaan Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kegiatan dan anggaran Pengadaan Alutsista TNI yang
akan dibiayai oleh APBN.
(3) Rencana Umum Pengadaan Alutsista TNI meliputi kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference
a.
(TOR).
(4)
b.
menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk
Pengadaan Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
c.
menetapkan kebijakan umum tentang:
1.
pemaketan pekerjaan;
2.
cara Pengadaan Alutsista TNI; dan
3.
pengorganisasian Pengadaan Alutsista TNI.
KAK atau TOR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling
sedikit memuat:
a.
analisis/kajian kebutuhan Alutsista TNI;
b.
operational requirement (persyaratan operasional) berdasarkan
analisis/ kajian kebutuhan;
c.
spesifikasi teknis Alutsista TNI yang akan diadakan;
21
d.
besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
e.
uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
f.
waktu pelaksanaan yang diperlukan.
(5) KAK atau TOR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dokumen
yang menjadi acuan pelaksanaan pengadaan.
Pasal 28
(1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Alutsista TNI untuk Tahun
Anggaran berikutnya atau Tahun Anggaran yang akan datang, harus
diselesaikan pada Tahun Anggaran yang berjalan.
(2) Kemhan/TNI menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia
Alutsista TNI yang dibiayai dan APBN, yang meliputi:
a.
honorarium personel organisasi Pengadaan Alutsista TNI termasuk
tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;
b.
biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Alutsista TNI; dan
c.
biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
Pengadaan Alutsista TNI.
(3) Kemhan/TNI menyediakan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia
Alutsista TNI yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran.
berikutnya.
(4) Kemhan/TNI dapat mengusulkan besaran Standar Biaya Umum (SBU)
terkait honorarium bagi personel organisasi pengadaan, sebagai
masukan/pertimbangan dalam penetapan SBU oleh Menteri Keuangan.
Pasal 29
(1)
PA/ KPA melakukan pemaketan Alutsista TNI dalam Rencana Umum
Pengadaan. Alutsista TNI kegiatan dan anggaran Kemhan dan TNI.
(2)
Dalam melakukan pemaketan Alutsista TNI, PA/ KPA dilarang
menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang
diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak objektif.
Pasal 30
(1)
PA/ KPA tidak mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Alutsista. TNI
di Kemhan/TNI secara terbuka tetapi dapat mengundang penyedia yang
menurut hasil penelitian/kajian dianggap memenuhi kualifikasi dan
kompeten untuk menjadi penyedia Alutsista TNI.
(2)
Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan langsung
kepada alamat penyedia Alutsista atau perwakilannya di Indonesia bagi
Penyedia Alutsista. Luar Negeri.
22
Pasal 31
(1) Untuk menentukan materiil Alutsista TNI perlu adanya pengkategorian
yang disusun berdasarkan kegunaan Alutsista TNI.
(2) Pengkategorian Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a.
alat utama;
b.
alat pendukung;
c.
suku cadang; dan
d.
jasa pemeliharaan dan perbaikan Alutsista TNI.
(3) Rincian lebih lanjut dalam pengkategorian Alutsista TNI sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB V
PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA
TENTARA NASIONAL INDONESIA
Bagian Kesatu
Tahap Pra Persiapan
Paragraf 1
Dokumen Pendukung
Pasal 32
(1) Pelaksanaan pengadaan memerlukan dokumen pendukung yang
merupakan produk dan proses perencanaan kebutuhan dan proses
penganggaran.
(2) Dokumen pendukung yang berasal dari proses perencanaan kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a.
analisis/kajian kebutuhan Alutsista TNI;
b.
operational requirement (persyaratan operasional) berdasarkan
analisis/kajian kebutuhan;
c.
spesifikasi teknis Alutsista TNI yang akan diadakan;
d.
besarnya total perkiraan harga;
e.
uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
f.
waktu pelaksanaan yang diperlukan; dan
hasil Studi Kelayakan Alutsista TNI.
g.
(3) Dokumen pendukung yang berasal dari proses penganggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DIPA/dokumen otorisasi
anggaran.
(4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
prasyarat dilaksanakannya proses pemilihan Penyedia.
(5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b.
disiapkan oleh U.0 Mabes TNI.
23
(6) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selain
huruf b. disiapkan oleh U.0 Pengguna.
Paragraf 2
Referensi Pengadaan
Pasal 33
(1) Referensi Pengadaan disiapkan oleh PA/KPA.
(2) Referensi Pengadaan Alutsista TNI terdiri dari:
a.
Direktif PA;
b.
Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(2);
Surat Penetapan Sumber Pembiayaan untuk pengadaan Alutsista
TNI menggunakan fasilitas PLN dari Kreditor Swasta Asing clan.
Lembaga Penjamin Kredit Ekspor;
c.
d.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri
untuk pengadaan Alutsista TNI menggunakan fasilitas PDN;
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/dokumen otorisasi
anggaran untuk pengadaan Alutsista TNI menggunakan fasilitas
Devisa dan Rupiah Murni; dan
Data-data lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan
f.
pengadaan Alutsista TNI.
(3) Penyiapan Referensi Pengadaan harus selesai paling lambat akhir bulan
pertama tahun anggaran berjalan.
e.
Paragraf 3
Proses Paralel Pinjaman
Pasal 34
Berdasarkan Referensi Pengadaan Alutsista TNI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2) huruf c dan d untuk proses paralel pinjaman, KPA UO
Kemhan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
untuk pengadaan sebagai berikut :
a.
PLN dengan metode Penunjukan Langsung;
b.
PLN dengan sumber pinjaman dari Kreditor Swasta Asing (KSA),
Bilateral dan Multilateral; dan
c.
Pinjaman Dalam Negeri.
24
Bagian Kedua
Tahap Persiapan
Paragraf 1
Penetapan Metode Pemilihan Penyedia
Pasal 35
(1)
Pokja ULP dalam menetapkan metode pemilihan penyedia mengacu
pada Spesifikasi Teknis sesuai Referensi Pengadaan dan/ atau Direktif
PA.
(2) Metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.
Penunjukan Langsung;
b.
Pemilihan Khusus; atau
c.
Pembelian Langsung
(3) Penunjukan Langsung dilaksanakan dalam hal:
keberadaan penyedia tunggal;
a.
b.
keperluan commonality; atau
c.
keadaan tertentu yang menyangkut pertahanan negara termasuk
strategi pertahanan, kerahasiaan dan percepatan untuk
penanganan keadaan darurat.
(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
Ditetapkan oleh PA dan menjadi bagian tertulis pada Direktif PA.
(5) Dalam hal Direktif PA mengamanatkan digunakannya produk dari
perusahaan tertentu maka metode pemilihan penyedia yang digunakan
adalah Penunjukan Langsung.
(6) Dalam hal Direktif PA mengamanatkan digunakannya produk Industri
Pertahanan Dalam Negeri tanpa menyebutkan produk/perusahaan
tertentu pemilihan penyedia dilaksanakan sebagai berikut:
a.
apabila penyedia tunggal dilaksanakan Penunjukan Langsung;
dan
b.
apabila penyedia tidak tunggal dilaksanakan Pemilihan Khusus
dengan mengundang, mengevaluasi dan memilih Industri Dalam
Negeri yang potensial;
(7) Pembelian Langsung dilaksanakan dalam hal kebutuhan mendesak
yaitu kondisi pada saat Negara Kesatuan Republik Indonesia
mendapatkan ancaman baik dan dalam maupun luar negeri yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR untuk dapat
mengatasi ancaman secara efektif.
(8) Pembelian. Langsung dilaksanakan terhadap Alutsista yang sudah
tersedia.
25
Paragraf 2
Penyusunan Dokumen Pengadaan
Pasal 36
(1)
Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen
Kualifikasi.
(2)
Dalam Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditambahkan klausul bahwa proses pengadaan dan/atau kontrak dapat
dibatalkan apabila alokasi anggaran dibatalkan/berubah/tidak
disetujui.
Pasal 37
(1) Penyusunan Dokumen Pengadaan Alutsista TNI paling tidak terdiri dari:
a.
dokumen kualifikasi, meliputi:
1.
petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
2.
formulir isian kualifikasi;
3.
instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian
dokumen kualifikasi;
4.
lembar data kualifikasi;
5.
pakta integritas; dan
6.
tata cara evaluasi kualifikasi.
b. dokumen pemilihan untuk Penunjukan Langsung dan Pemilihan
Khusus, isi dokumen paling sedikit meliputi:
1.
undangan;
2.
instruksi Kepada Peserta;
3.
rancangan kontrak:
4.
spesifikasi teknis, dan data pendukung
5.
bentuk surat penawaran;
6.
bentuk jaminan;
7.
pagu anggaran; dan
8.
contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
(2) Penyusunan Dokumen Pengadaan Alutsista TNI hams selesai selambatlambatnya akhir bulan ketiga tahun anggaran berjalan.
Pasal 38
(1)
Kelengkapan dokumen kualifikasi bagi penyedia dan dalam negeri yaitu:
a.
Pakta Integritas;
b.
akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
c.
surat izin usaha sesuai dengan bidangnya;
26
d.
NPWP;
e.
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh;
f.
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
g.
Surat Pajak Tahunan (SPT);
h.
Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
i.
neraca perusahaan tahun terakhir;
j.
data pengalaman perusahaan;
k.
data peralatan dan perlengkapan perusahaan;
1. data tenaga ahli perusahaan;
m.
surat pernyataan tidak pailit;
n.
perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase
kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut,
apabila peserta melaksanakan kemitraan; dan
o.
sertifikat kemampuan dan persyaratan khusus sesuai kebutuhan
kontrak.
(2) Salinannya/fotokopi dokumen tersebut pada ayat (1) harus diserahkan
kepada Panitia Pengadaan dengan menunjukkan aslinya bagi calon
penyedia yang dinyatakan lulus kualifikasi.
Pasal 39
(1)
Kelengkapan dokumen kualifikasi bagi penyedia dari luar negeri terdiri
atas:
a.
Pakta Integritas.
b.
Article of Association atau Article of Incorporation;
c.
Business License;
d.
pernyataan tertulis bahwa perusahaan penyedia tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak bangkrut atau dalam proses
bangkrut atau tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
e.
data perusahaan terdiri atas:
1.
pengalaman perusahaan dalam minimal waktu 3 (tiga)
tahun terakhir;
2.
tenaga ahli;
3.
peralatan dan perlengkapan; dan
4.
fasilitas perusahaan.
f.
Power of Attorney untuk pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan
untuk mengikuti Pemilihan Khusus dan Penunjukan langsung;
g.
Letter of Appointment apabila ditunjuk sebagai distributor/
perwakilan pabrikan (manufacturer);
h.
surat pernyataan yang berisikan:
27
i.
1.
pemerintah Republik Indonesia bebas menggunakan materiil
kontrak yang dibeli tanpa ada batasan/persyaratan.
tertentu;
2.
pemerintah negara Penyedia menjamin terbitnya export
license; dan
3.
pemerintah negara Penyedia menjamin tidak akan
mengembargo materiil kontrak yang akan diadakan.
sertifikat kemampuan dan persyaratan khusus sesuai kebutuhan
kontrak; dan
perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase
kemitraan dan perusahan yang mewakili kemitraan tersebut.
(2) Salinannya/fotokopi dokumen tersebut pada ayat (1) hams diserahkan
kepada Panitia Pengadaan dengan menunjukkan aslinya bagi calon
penyedia yang dinyatakan lulus kualifikasi.
Pasal 40
(1)
(2)
(3)
Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, huruf
f, huruf g wajib diendorse oleh Atase Pertahanan Republik Indonesia dan
disahkan oleh Notaris Publik di negara Penyedia, setelah ditetapkan atau
ditunjuk sebagai pemenang/penyedia.
Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h wajib
disahkan oleh pejabat terkait atau diendorse oleh Atase Pertahanan
Negara Penyedia/pabrikan di Indonesia, setelah ditetapkan atau
ditunjuk sebagai pemenang/penyedia.
Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dan ayat (2) dapat berakibat dibatalkannya penetapan
pemenang/penyedia dan beralih ke calon pemenang berikutnya.
Pasal 41
(1)
Dalam hal penyedia luar negeri memerlukan perwakilan (representatty)
berupa Badan Usaha yang berkedudukan di Indonesia, maka Badan
Usaha tersebut hams memiliki:
Pakta Integritas;
a.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
b.
akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
c.
Letter of Appoinment dengan minimal masa berlaku sampai
d.
pelaksanaan penyerahan materiil kontrak;
pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang
e.
bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama
perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
surat keterangan bahwa salah satu dan/atau semua pengurus
f.
dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam; dan
surat keterangan domisili.
28
(2)
(3)
Salinannya/ fotokopi dokumen tersebut harus diserahkan dengan
menunjukkan aslinya bagi perwakilan penyedia yang penyedianya
dinyatakan lulus.
Dalam hal penyedia lulus kualifikasi, sementara perwakilan tidak dapat
memenuhi kelengkapan dokumen tersebut pada ayat (1), maka Panitia
Pengadaan segera menyampaikan kepada penyedia yang bersangkutan
dan dapat menyarankan penggantian perwakilan apabila tetap
diperlukan oleh penyedia.
Paragraf 3
Harga Perkiraan Sendiri
Pasal 42
(1)
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Alutsista TNI disusun dan
ditetapkan oleh PPK dengan mengacu harga perkiraan Alutsista
sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (2) huruf d serta
memperhatikan dinamika yang terjadi dengan ketentuan sebagai
berikut:
a.
ULP mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang
ditetapkan oleh PPK;
b.
nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia;
c.
HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja
sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan
waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan
prakualifikasi;
d.
HPS digunakan sebagai:
e.
1.
alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk
rinciannya;
2.
dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran
yang sah kecuali Pengadaan dimana peserta yang
memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan
3.
dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan
Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah
dari 80% (delapan puluh persen) nilai total HPS.
HPS
dikalkulasikan
secara
keahlian
penyusunan
berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. meliputi:
1.
harga pasar setempat yaitu harga Alutsista TNI dilokasi
TNI
diproduksi/ diserahkan/ dilaksanakan,
Alutsista
menjelang dilaksanakannya Pengadaan Alutsista TNI;
2.
informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi
oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
3.
informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi
oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat
dipertanggung jawabkan;
4.
daftar biaya/tarif Alutsista TNI yang dikeluarkan oleh
pabrikan/ distributor tunggal;
29
(2)
5.
biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan
dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
6.
inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau
kurs tengah Bank Indonesia;
7.
hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang
dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
8.
perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan
perencana (engineer's estimate);
9.
norma indeks; dan/atau
10.
informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
f.
penyusunan HPS untuk pengadaan internasional dapat
menggunakan informasi harga Alutsista TNI di luar negeri; dan
g.
HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya
overhead yang dianggap wajar.
Harga
Perkiraan Sendiri Pengadaan Alutsista TNI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran
kerugian Negara.
Paragraf 4
Jaminan Pengadaan
Pasal 43
(1)
Penyedia Alutsista TNI menyerahkan Jaminan kepada Panitia
Pengadaan/PPK untuk memenuhi kewajiban sebagaimana
dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Alutsista TNI.
(2)
Jaminan atas Pengadaan Alutsista TNI terdiri atas:
a.
Jaminan Penawaran:
1.
Jaminan Penawaran diberikan. oleh Penyedia Alutsista TNI
pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya antara
1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dan total Harga
Perkiraan Sendiri (HPS);
2.
Jaminan Penawaran berlaku sampai dengan diterbitkannya
jaminan pelaksanaan serta dikembalikan kepada Penyedia
Alutsista TNI setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan
untuk efektif Kontrak. Apabila masa berlaku jaminan
penawaran habis sebelum diterbitkannya jaminan
Alutsista
wajib
penyedia
maka
pelaksanaan,
memperpanjang masa berlakunya; dan
3.
Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Penyedia
Alutsista TNI dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung.
30
b. Jaminan Uang Muka:
c.
d.
e.
1.
Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Alutsista TNI
sebelum pembayaran Uang Muka;
2.
besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka
yang diterimanya; dan
3.
Pengembalian Jaminan Uang Muka diperhitungkan secara
proporsional pada setiap tahapan pembayaran.
Jaminan Pelaksanaan:
1.
Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada Penyedia
Alutsista TNI diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan
sebelum efektif Kontrak Alutsista TNI;
2.
besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai
berikut:
a)
untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80%
(delapan puluh persen) sampai dengan 100%
(seratus persen) dari nilai total HPS, Jaminan
Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari
nilai Kontrak; atau
b)
untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80%
(delapan puluh persen ) dari nilai total HPS,
besarnya Jaminan Pelaksanaan 50% ( lima puluh
persen) dari nilai total HPS.
3.
berlaku
sejak
Pelaksanaan
Jaminan
Kontraksampai serah terima Alutsista TNI;
tanggal
4.
Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah penyerahan
Alutsista TNI dan ditukar dengan Jaminan Pemeliharaan
sesuai dengan masa garansi/ warranty; dan
5.
Jaminan Pelaksanaan dapat berlaku sebagai Jaminan
Pemeliharaan dengan ketentuan masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya masa
garansi/ warranty.
Jaminan Pemeliharaan:
1.
besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 50% (lima
puluh persen) dari nilai Jaminan Pelaksanaan;
2.
dalam hal jaminan pelaksanaan berlaku sebagai jaminan
pemeliharaan maka masa berlakunya jaminan pelaksanaan
harus diperpanjang sampai dengan masa garansi/ warranty
selesai; dan
3.
Jaminan. Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat
belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
Jaminan Sanggahan Banding;
1.
peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib
menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang
berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan
Sanggahan Banding;
31
2. Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar
2 %o (dua perseribu) dan nilai total HPS atau paling
tinggi sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta
rupiah).
(3)
Jaminan atas Pengadaan Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diterbitkan oleh Bank Pemerintah RI.
Bagian Ketiga
Tahapan Pemilihan Penyedia Alat Utama Sistem Persenjataan
Tentara Nasional Indonesia
Paragraf 1
Mekanisme Pemilihan Penyedia
Pasal 44
(1)
Pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
dilaksanakan dengan penilaian kualifikasi secara prakualifikasi,
penyampaian penawaran 1 (satu) sampul, yang berisi dokumen
administrasi, teknis, dan harga serta evaluasi penawaran.
(2) Evaluasi Penawaran dilaksanakan sebagai berikut:
a.
evaluasi dokumen administrasi dengan cara menyatakan
penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi atau tidak
memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan; dan
b.
evaluasi dokumen teknis dan harga dengan menggunakan sistem
nilai.
(3) Sistem nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah :
a.
dalam penilaian spesifkasi teknis, panitia menentukan item
penilaian yang bersifat Mandatory (wajib dipenuhi) clan bersifat
preferensi;
b.
pembobotan Nilai Teknis antara 50% s.d 75% tergantung dan
kompleksitas pengadaan setelah memenuhi persyaratan
Mandatory;
c.
pembobotan Nilai Harga antara 50% s.d. 25% tergantung
kompleksitas pengadaan; dan
d.
pembobotan Nilai Teknis dapat terdiri dari pembobotan terhadap
penilaian spesifikasi teknis Alutsista, waktu penyerahan (delivery
time), Transfer of Technology, Local Content, operational/ combat
proven, kapabilitas teknis penyedia, warranty dan hal-hal terkait
teknis lainnya. Proporsi pembobotan penilaian teknis secara rinci
ditentukan menurut pertimbangan Panitia Pengadaan.
(4) Penentuan metode pengadaan dan garis besar pembobotan penilaian
dicantumkan dalam dokumen pengadaan disampaikan sebelumnya
pada saat pemberian penjelasan (aanwijzing).
32
Pasal 45
(1)
Penunjukan Langsung dilakukan terhadap calon penyedia terpilih
sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).
(2) Mekanisme penunjukan langsung dilaksanakan dengan:
a.
undangan kepada calon penyedia terpilih;
b.
pengambilan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan;
c.
pemasukan Dokumen Kualifikasi;
d.
evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
e.
pemberitahuan hasil evaluasi kualifikasi;
f.
pemberian penjelasan. (aanwijzing) sesuai dokumen pengadaan;
g.
pemasukan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) sampul yang
berisi: dokumen teknis dan harga kepada Panitia Pengadaan
h.
evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan
harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat
dipertanggung-jawabkan;
i.
khusus untuk pengadaan Alutsista TNI melalui PLN dengan
pendanaan dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE),
melibatkan perwakilan dan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia untuk menilai Loan Proposal;
j.
pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran;
k.
khusus untuk pengadaan Alutsista TNI di UO Kemhan dengan
nilai pagu diatas 100 (seratus) miliar rupiah sebelum penetapan
dilaksanakan sidang TEP;
1.
penetapan penyedia;
m.
khusus untuk pengadaan Alutsista TNI melalui PLN, hasil
penetapan penyedia disampaikan secara tertulis ke Kementerian
Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Konfirmasi
Pengadaan Alutsista TNI (SKPBJ) untuk proses paralel pinjaman.
n.
pemberitahuan kepada penyedia; dan
o.
PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses
Kontrak.
(3)
apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, Panitia
Pengadaan mengundang penyedia lain.
(4)
Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf j, memuat :
a.
nama dan alamat penyedia;
b.
Nomor Pokok Wajib Pajak;
c.
unsur-unsur yang dievaluasi;
d.
harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negoisasi;
e.
keterangan lain yang dianggap perlu; dan
f.
tanggal dibuatnya berita acara.
33
Pasal 46
(1)
Pemilihan Khusus dilakukan dengan membandingkan penawaran,
paling sedikit 2 (dua) penawaran dari Penyedia Potensial Alutsista TNI
yang diundang.
(2) Penyedia Potensial Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penyedia yang diidentifikasi melalui :
(3)
a.
pengalaman pengadaan sejenis sebelumnya;
b.
hasil laporan kunjungan pameran/promosi;
c.
Hasil presentasi penyedia Alutsista TNI;
d.
studi kepustakaan (internet, jurnal, media masa dan lain-lain);
dan
e.
informasi lain yang relevan.
Pemilihan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan dengan cara:
a.
Pemilihan Khusus tanpa Reverse Auction
b.
Pemilihan Khusus dengan Reverse Auction
(4) Panitia pengadaan dapat melaksanakan pemilihan khusus dengan
Reverse Auction dalam hal:
(5)
a.
pengadaan jenis Alutsista yang belum pernah dimiliki;
b.
keterbatasan referensi pengadaan; dan/atau
c.
ada indikasi terdapat harga lebih rendah dari data otentik yang
diperoleh Panitia Pengadaan.
Pemilihan khusus tanpa Reverse Auction sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
a.
undangan kepada peserta terpilih;
b.
pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen
Pemilihan;
c.
pemasukan dokumen kualifikasi;
d.
evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
e.
pemberian penjelasan
f.
pemasukan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) sampul yang
berisi: dokumen administrasi, teknis dan harga kepada Panitia
Pengadaan;
g.
h.
pembukaan Dokumen Penawaran;
i.
Berita Acara Hasil Pembukaan. Dokumen Penawaran yang di
tandatangani oleh Panitia Pengadaan dan perwakilan calon
penyedia yang hadir;
evaluasi dan klarifikasi penawaran teknis dan harga;
khusus untuk pengadaan Alutsista TNI melalui PLN dengan
pendanaan dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE),
34
melibatkan perwakilan dari Kementerian Keuangan Republik
Indonesia untuk menilai proposal pinjaman;
k.
pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, dengan
muatan:
1.
nama dan alamat penyedia;
2.
Nomor Pokok Wajib Pajak;
3.
unsur-unsur yang dievaluasi;
4.
harga penawaran terkoreksi;
5.
keterangan lain yang dianggap perlu; dan
6.
tanggal dibuatnya berita acara.
1.
Berita Acara Hasil Pengadaan ditandatangani oleh Panitia
Pengadaan;
m.
penetapan pemenang;
n.
khusus untuk pengadaan Alutsista TNI melalui PLN hasil
penetapan penyedia disampaikan secara tertulis ke Kementerian
Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Konfirmasi
Pengadaan Alutsista TNI (SKPBJ) untuk proses paralel pinjaman.
o.
pemberitahuan pemenang; dan
penunjukan Penyedia.
P.
Pemilihan Khusus dengan Reverse Auction sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
1.
m.
n.
o.
P.
undangan kualifikasi kepada peserta yang terindikasi mampu;
pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen
Pemilihan;
pemasukan dokumen kualifikasi;
evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
penetapan hasil kualifikasi;
pemberitahuan hasil kualifikasi;
sanggahan kualifikasi;
undangan pengadaan;
pengambilan dokumen;
pemberian penjelasan;
pemasukan Dokumen Penawaran;
pembukaan Dokumen Penawaran;
klarifikasi dan negosiasi dengan para penyedia;
pemasukan Dokumen Penawaran setelah kiarifikasi dan negosiasi,
jumlah pemasukan Dokumen Penawaran ulang, klarifikasi dan
negosiasi ulang serta batasan waktu pemasukan Dokumen
Penawaran ditentukan oleh panitia;
panitia dapat memberitahukan Dokumen Penawaran setelah
verifikasi dan negosiasi dari salah satu penyedia kepada penyedia
lain untuk kepentingan negosiasi;
evaluasi dokumen penawaran;
35
q.
pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, dengan
muatan:
1.
2.
3.
nama dan alamat penyedia;
Nomor Pokok Wajib Pajak;
unsur-unsur yang dievaluasi;
4.
harga penawaran terkoreksi;
5.
proses negosiasi dan klarifikasi;
keterangan lain yang dianggap perlu; dan
tanggal dibuatnya berita acara.
6.
7.
r.
penetapan pemenang;
s.
khusus untuk pengadaan Alutsista TNI melalui PLN, basil
penetapan penyedia disampaikan secara tertulis ke Kementerian
Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Konfirmasi
Pengadaan Alutsista TNI (SKPBJ) untuk proses paralel pinjaman.
t.
pemberitahuan pemenang;
u.
sanggahan; dan
v.
penunjukan Penyedia.
Pasal 47
(1)
Pembelian Langsung dilakukan terhadap calon penyedia yang paling
mampu memenuhi secara efektif kebutuhan mendesak.
(2)
Mekanisme pembelian langsung yang dilaksanakan oleh pejabat yang
mendapat kuasa dari PA/KPA meliputi:
(3)
a.
menetapkan penyedia yang paling mampu memenuhi kebutuhan
mendesak;
b.
melaporkan kepada PA/KPA calon penyedia, spektek dan harga
serta kondisi lain yang menyertainya dan dianggap perlu; dan
c.
pembuatan Berita Acara Pembelian Langsung.
Setelah proses pembelian langsung selesai dilaksanakan pejabat yang
mendapat kuasa membuat laporan kepada PA/KPA.
Paragraf 2
Penetapan dan pemberitahuan Pemenang
Pasal 48
(1)
(2)
Pengadaan dengan pagu di atas Rp 100.000.000.000 (seratus miliar
rupiah) untuk pengadaan yang berasal dari dana anggaran dipusatkan
(PLN/PDN) dan Bantekindhan, penetapan pemenang oleh Menteri
Pertahanan selaku PA setelah melalui evaluasi Tim Evaluasi Pengadaan
(TEP).
Pengadaan dengan pagu di atas Rp 100.000.000.000 (seratus miliar
rupiah) untuk pengadaan yang berasal dan dana anggaran Devisa dan
36
Rupiah Murni, penetapan pemenang oleh KPA sesuai pelimpahan
wewenang melalui DIPA/KOM.
(3) Penetapan pemenang atas pengadaan Alutsista TNI dengan nilai paling
tinggi Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) untuk pengadaan yang
berasal dari dana anggaran Devisa dan Rupiah Murni penetapan
pemenang oleh Panitia Pengadaan.
Paragraf 3
Pengunduran diri
Pasal 49
(1)
Dalam hal Penyedia Alutsista TNI yang telah menerima Surat
Penunjukan Penyedia Alutsista TNI mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku, pengunduran diri tersebut hanya dapat
dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh
PPK.
(2)
Pengunduran din sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan bahwa Jaminan Penawaran Penyedia Alutsista TNI
yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada kas negara.
(3)
Dalam hal Penyedia Alutsista TNI yang ditunjuk sebagai pelaksana
pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima,
Penyedia Alutsista TNI dikenakan sanksi berupa larangan untuk
mengikuti kegiatan Pengadaan Alutsista TNI diinstansi Kementerian
Pertahanan dan TNI selama 2 (dua) tahun.
Bagian Keempat
Tahap Penyusunan dan Aktifasi Kontrak
Paragraf 1
Penyusunan Kontrak
Pasal 50
(1) Penyusunan kontrak pengadaan Alutsista TNI pada dasarnya
berpedoman pada Standar Dokumen Pengadaan Alutsista TNI
Pemerintah (Standard Bidding Document), namun dalam hal diperlukan
pengaturan kontraktual yang belum terdapat dalam Standard Bidding
Document dapat dibuat klausul khusus.
(2) Klausul khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diantaranya
tentang :
a.
kodifikasi materiil sistem NSN;
b.
kelaikan materiil;
c.
angkutan dan asuransi, yang meliputi diantaranya persyaratan
perusahaan jasa angkutan dan asuransi serta pembentukan Tim
Pengawas Negosiasi Angkutan dan Asuransi;
d.
Pembebasan bea masuk dan pajak-pajak lainnya (penggunaan
SP);
37
e.
Mekanisme pemeriksaaan, pengujian dan penerimaan materiil
kontrak yang mengakomodasikan mekanisme sampai dengan
tingkat Satuan Pemakai.
f.
Pengepakan dan tanda-tanda;
g.
h.
kerahasiaan;
alih teknologi (transfer of technology);
i.
sertifikat kemampuan dan kondisi khusus sesuai kebutuhan
kontrak; dan
j
Jaminan Pemeliharaan.
(3) Jika diperlukan dalam kontrak juga dapat dilampirkan beberapa
dokumen terkait diantaranya :
a.
Surat pelimpahan wewenang (Power of Attorney); dan
b.
Pernyataan tentang export license, embargo dan penggunaan
materiil kontrak dari penyedia.
diupayakan
mencantumkan
(4) Perjanjian/ Kontrak
persyaratan
penggunaan Standar Militer Indonesia atau standar lain yang berlaku
dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi
terkait yang berwenang.
Pasal 51
(1) PPK melalui Tim Perumus Kontrak menyempurnakan rancangan
Kontrak Pengadaan Alutsista TNI untuk ditandatangani.
(2) PPK dan Penyedia Alutsista TNI menandatangani Kontrak setelah:
a.
memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak untuk pengadaan
Alutsista TNI yang kompleks dan/atau dengan pagu/nilai di atas
100 (seratus) miliar rupiah; dan
b.
Penyedia Alutsista TNI menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
(3) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Alutsista
TNI atas nama Penyedia Alutsista TNI adalah Direksi yang disebutkan
namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Alutsista TNI,
yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)
Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan
dalam. Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Alutsista TNI,
sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dan
Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran
Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Alutsista TNI.
Pasal 52
(1)
Pengadaan Alutsista TNI produk Industri Pertahanan Dalam Negeri
dilakukan dengan kontrak jangka panjang yang dilakukan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun atau lebih.
38
Kontrak jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diselesaikan sampai akhir masa kontrak dan seluruh prosesnya
wajib dievaluasi secara berkala oleh Pengguna.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan
kepada KKIP dan ditembuskan kepada DPR paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.
Paragraf 2
Aktifasi Kontrak
Pasal 53
Sebelum penandatanganan kontrak penyedia menyerahkan jaminan
pelaksanaan dan jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (2) huruf b dan huruf c.
Khusus untuk pengadaan dengan menggunakan fasilitas PLN yang
diperkirakan masa berlaku kontraknya memerlukan waktu yang lama
terkait dengan penyelesaian perjanjian pinjaman dan pencairan dana
bertanda bintang di DPR RI, jaminan pelaksanaan dapat diserahkan
sebelum pembukaan L/C.
Kontrak dengan anggaran Rupiah Murni diefektifkan dengan
penandatanganan oleh PPK dan Penyedia.
Kontrak dengan anggaran Devisa diefektifkan dengan penandatanganan
oleh PPK dan Penyedia serta pembukaan L/C di Bank Pemerintah
Republik Indonesia.
Kontrak dengan anggaran PDN diefektifkan dengan :
penandatanganan kontrak;
penandatanganan perjanjian pinjaman; dan
uang muka telah diterima Penyedia atau kondisi/prasyarat lain
sesuai kesepakatan PPK dan Penyedia.
(6) Kontrak dengan pendanaan PLN diefektifkan dengan :
a.
b.
c.
penandatanganan kontrak;
penandatanganan perjanjian pinjaman;
Ijin pencairan dana bertanda bintang di DPR RI; dan
Pembukaan L/C di Bank Indonesia dan/atau Uang Muka telah
diterima Penyedia.
(7) Penandatanganan kontrak harus dilaksanakan selambat-lambatnya :
akhir bulan keenam tahun anggaran berjalan untuk pengadaan
a.
perbaikan/pemeliharaan/suku cadang dan penambahan bekal;
dan
a.
b.
c.
d.
b.
akhir bulan kesembilan
tahun anggaran berjalan untuk
pengembangan kekuatan Alutsista TNI.
(8) Pembukaan L/C di Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf d, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a.
Dirjen Renhan Kemhan mengajukan surat pencairan tanda
bintang kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan untuk
39
memproses penyelesaian pembayaran uang muka dan
pembebanan pinjaman luar negeri, dengan persyaratan :
1)
dokumen kontrak;
2)
dokumen loan/ credit agreement; dan
3)
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang
diterbitkan oleh KPA U.O Kemhan.
b.
PPK U.O Kemhan mengajukan permohonan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) kepada Dirjen Renhan Kemhan setelah
menerima Jaminan Uang Muka dari Penyedia.
c.
Dirjen Renhan Kemhan menerbitan Keputusan Otorisasi Menteri
(KOM), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Kuasa
Pembebanan (SKP) kepada Kapusku Kemhan;
d.
berdasarkan surat Dirjen Renhan Kemhan, Kapusku Kemhan
menerbitkan surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Kuasa
Pembebanan (SKP) kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan
Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI;
e.
KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) dan SKP kepada Bank Indonesia;
f.
Kapusku Kemhan membuat surat permohonan aplikasi
pembukaan L/C kepada Bank Indonesia, setelah terbitnya SP2D
dan SKP dari KPPN Khusus Jakarta VI, dengan melampirkan
kelengkapan dokumen terkait;
g.
perpanjangan L/C dapat dilakukan apabila :
1)
h.
i.
PPK U.O Kemhan menyetujui permohonan perpanjangan
L/C berdasarkan pertimbangan yang layak dan wajar,
meliputi :
a)
pekerjaan tambahan yang disepakati oleh kedua belah
pihak;
b)
perubahan desain yang disepakati oleh kedua belah
pihak;
c)
perpanjangan waktu yang disepakati oleh kedua belah
pihak; atau
d)
keadaan kahar (force majeure).
2) Penyedia Alutsista TNI telah membayar denda terhadap
keterlambatan pengiriman materiil kontrak karena
kesalahan Penyedia Alutsista TNI; dan
3)
perpanjangan waktu pelaksanaan telah dituangkan dalam
amandemen kontrak.
permohonan perpanjangan L/C diajukan oleh PPK U.O Kemhan
atas permintaan Penyedia Alutsista TNI kepada Dirjen Renhan
Kemhan selanjutnya diteruskan kepada Kapusku Kemhan; dan
Kapusku Kemhan meneruskan permohonan perpanjangan L/C ke
Bank Indonesia.
Prosedur penyelesaian L/C atas pengadaan Alutsista TNI yang berasal
dari luar negeri sesuai DIPA/KOM UO Mabes TNI/Angkatan diatur oleh
UO Mabes TNI/Angkatan.
40
a.
PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk
pembukaan L/C kepada Pa Pekas dengan persyaratan:
1)
dokumen kontrak;
2)
jaminan pelaksanaan; dan
3)
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang
diterbitkan oleh KPA U.O Mabes TNI/Angkatan.
b. PPK U.O Mabes TNI/Angkatan mengajukan permohonan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pa Pekas setelah menerima
Jaminan Uang Muka dari Penyedia.
(10) Kontrak harus sudah efektif paling lambat:
a.
akhir bulan ketujuh tahun anggaran berjalan untuk pengadaan
perbaikan/ pemeliharaan/suku cadang dan penambahan bekal;
dan
b.
akhir bulan kesepuluh tahun anggaran berjalan untuk
pengembangan kekuatan Alutsista TNI.
Pasal 54
(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau adanya perkembangan teknologi
dan perubahan administrasi, PPK bersama Penyedia Alutsista TNI dapat
melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
a.
b.
c.
d.
menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum
dalam Kontrak;
menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan
lapangan; atau
mengubah jadwal pelaksanaan.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
ketentuan:
a.
b.
tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum
dalam perjanjian/kontrak awal; dan
tersedianya anggaran.
(3) Harga Satuan Dalam Kontrak adalah pasti dan tetap,
kenaikan/perubahan harga satuan tidak dibenarkan setelah Kontrak
mulai efektif.
(4) Penyedia Alutsista TNI dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan
utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada
pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang
Spesialis.
Pasal 55
(1)
Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Alutsista TNI
memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara
tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak
41
terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan
Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Tidak termasuk Keadaan Kahar, hal-hal merugikan yang disebabkan
oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
(3)
Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya
Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
(4)
Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan
kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.
Pasal 56
(1)
PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:
a.
kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnya kontrak:
1.
berdasarkan penelitian PPK. Penyedia barang/jasa tidak
akan mampu penyelesaikan keseluruhan pekerjaan
walaupun diberikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima
puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; dan
2
setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa
tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya .
b.
penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan;
c.
penyedia barang/jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan
oleh instansi yang berwenang dan/atau.
d.
pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yg
berwenang.
(2) Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia
barang/ j asa:
a.
jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b.
sisa uang muka hams dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau
jaminan uang muka dicairkan;
c.
penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan; dan
d.
penyedia barang/jasa dimasukan dalam daftar hitam.
42
Pasal 57
(1)
Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan
Alutsista TNI, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan
tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
(2)
Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan
melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan
Paragraf 1
Tahap Pelaksanaan
Pasal 58
(1)
Sebelum pelaksanaan pemeriksaan dan penerimaan Alutsista TNI serta
sesuai yang ditetapkan dalam kontrak, uji fungsi/uji terima
dilaksanakan oleh Penyedia dan disaksikan serta dievaluasi oleh Tim Uji
Fungsi/Uji Terima yang ditetapkan PPK.
(2)
Uji fungsi/uji terima dilaksanakan berdasarkan protocol test yang sudah
ditetapkan dalam kontrak dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara
yang ditandatangani oleh Tim Uji Fungsi/Uji Terima dan Penyedia yang
dilaporkan kepada PPK.
(3)
Pelaksanaan uji fungsi/uji terima Alutsista TNI dapat menggunakan
fasilitas, sarana prasarana, peralatan dan personel pendukung Unit
Organisasi Pengguna.
Pasal 59
(1)
Pemeriksaan dan penerimaan Alutsista TNI dilaksanakan sesuai yang
ditetapkan dalam kontrak, pemeriksaan dan penerimaan Alutsista TNI
dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima yang ditunjuk oleh PPK
dan disaksikan oleh Penyedia.
(2)
Pemeriksaan dan Penerimaan dilaksanakan untuk mencocokkan
spesifikasi secara visual, jumlah, kelengkapan, sertifikat yang menyertai
sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Hasil pemeriksaan dan
penerimaan Alutsiata TNI dituangkan dalam Berita Acara yang
ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penerima serta Penyedia yang
dilaporkan kepada PPK.
(3)
Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan efesiensi dan efektifitas,
apabila diperlukan Tim Pemeriksa dan Penerima dapat bertindak
sebagai Tim Uji fungsi/terima, yang penetapannya dilaksanakan oleh
PPK.
(4)
Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan Alutsista TNI dapat
menggunakan fasilitas, sarana prasarana, peralatan dan personel
pendukung Unit Organisasi Pengguna.
43
Paragraf 2
Tahap Penyerahan Hasil Pekerjaan
Pasal 60
(1)
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) atau sesuai dengan
tahapan sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Alutsista
TNI mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk
penyerahan pekerjaan.
(2)
PPK menyampaikan hasil penerimaan materiil kontrak kepada pengguna
untuk ditindaklanjuti dalam SIMAK BMN dengan menggunakan Surat
Penyerahan Materiil Kontrak yang materinya hams sudah masuk dalam
obyek pemeriksaan dan pengujian materiil kontrak sebagaimana
dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) huruf e.
Penyedia Alutsista TNI mengganti Jaminan Pelaksanaan menjadi
Jaminan Pemeliharaan setelah penerimaan akhir.
Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi
kepada Penyedia Alutsista TNI.
Masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam
Kontrak.
Pasal 61
Penyedia Alutsista TNI wajib menjamin ketersediaan puma jual terhadap
materiil yang telah diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
Bagian Keenam
Bagan Alur Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata
Tentara Nasional Indonesia
Pasal 62
(1)
Bagan Alur pengadaan Alutsista TNI merupakan tahapan yang
menggambarkan proses dari pra-persiapan pengadaan sampai dengan
penyerahan hasil pengadaan.
(2)
Bagan Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dad,
Peraturan Menteri Pertahanan ini.
BAB VI
PERCEPATAN
Pasal 63
(1)
Dalam hal ada Direktif PA untuk percepatan, maka pengadaan Alutsista
TNI dapat dilaksanakan melalui mekanisme percepatan.
44
(2) Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
dengan pra syarat:
a.
b.
c.
pengadaan Alutsista TNI yang menggunakan fasilitas PLN,
kegiatan perencanaan kebutuhan telah masuk Blue Book/ Green
Book Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
atau
pengadaan Alutsista TNI yang menggunakan PDN dan Devisa
kegiatan perencanaan kebutuhan telah masuk dalam Rencana
Strategis atau Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga;
dan
sebelum proses pemilihan penyedia dibuat kesepahaman tertulis
dengan calon penyedia terhadap kemungkinan ketidaksesuaian
Dokumen Anggaran dengan Dokumen Perencanaan, atas
ketidaksesuaian tersebut tidak ada kewajiban apapun dari pihak
Kemhan/TNI terhadap calon penyedia.
(3) Mekanisme percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut :
a.
tahap Pra-Persiapan:
1.
setelah tersedianya data pendukung, dan tercantumnya
kegiatan pada Renstra/ RKA-KL/ Blue Book/ Green Book serta
tersedianya personel Panitia Pengadaan, maka proses
langsung menuju ke tahap persiapan yaitu pembentukan
Panitia Pengadaan yang dilakukan secara paralel dengan
proses :
a)
penurunan DIPA untuk Rupiah Murni termasuk
Devisa;
b)
penetapan Sumber Pembiayaan dan Kementerian
Keuangan Republik Indonesia untuk PLN; dan
c)
dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan untuk PDN.
2.
proses sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas
dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia sampai kontrak efektif.
3.
referensi pengadaan yang disiapkan oleh KPA untuk
mekanisme percepatan terdiri dari:
Direktif PA;
data pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal
32 ayat (2); dan
Blue Book/ Green Book/Renstra/RKAKL.
c)
proses pelaksanaannya sama dengan Tata
tahap Persiapan,
Cara Pengadaan Alutsista TNI di atas, namun tanpa menunggu
terbitnya dokumen anggaran;
proses
pelaksanaannya
sama
tahap Pemilihan Penyedia,
dengan Tata Cara Pengadaan Alutsista TNI di atas;
tahap Penyusunan dan Aktifasi Kontrak, proses pelaksanaannya
sama dengan Tata Cara Pengadaan Alutsista TNI di atas, dengan
pengefektifan kontrak dilaksanakan setelah terbitnya otorisasi
anggaran; dan
a)
b)
b.
c.
d.
45
e.
tahap Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil Pekerjaan, proses
pelaksanaannya sama dengan Tata Cara Pengadaan Alutsista TNI
di atas.
(4) Batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 37, Pasal
48 dan Pasal 53 terhitung mulai berlaku sejak terpenuhinya pra syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali terdapat hal-hal di luar
kewenangan Panitia Pengadaan.
(5) Pada proses percepatan tetap diwajibkan adanya jaminan-jaminan
sesuai Peraturan Menteri ini, jaminan pelaksanaan diberikan sebelum
tandatangan kontrak kecuali pengadaan Alutsista TNI yang
menggunakan PLN yang diberikan sebelum pembukaan L/C.
BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 64
(1)
Pelaksana pengadaan Alutsista TNI dilarang melakukan pungutan dalam
bentuk apapun.
(2)
PPK wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Alutsista TNI
kepada PA/KPA.
(3)
Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(3) tidak dapat terpenuhi, maka KPA segera melaporkan kepada PA
permasalahan penyebabnya dan memberikan saran solusinya.
(4)
Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(3) atau Pasal 48 ayat (3) tidak dapat terpenuhi, maka Panitia Pengadaan
segera melaporkan kepada KPA permasalahan penyebabnya dan
memberikan saran solusinya.
(5)
Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(6) atau Pasal 53 ayat (8) tidak dapat terpenuhi, maka PPK U.O Kemhan
segera melaporkan kepada PA, PPK U.O Mabes TNI/Angkatan segera
melaporkan kepada KPA U.O Mabes TNI/Angkatan permasalahan
penyebabnya dan memberikan saran solusinya.
(6) Laporan sabagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5)
ditembuskan kepada Wamenhan dan Irjen U.O terkait.
(7) Wamenhan melaksanakan pengendalian clan pengawasan pengadaan
Alutsista TNI pada skema pembiayaan dan skema pengadaan.
46
(8) Pedoman kerja untuk pengendalian dan pengawasan pengadaan
Alutsista TNI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) akan diatur
tersendiri.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 65
Inspektorat wajib melakukan pengawasan terhadap PPK clan. Panitia
Pengadaan di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI dan melakukan audit
termasuk :
a.
pre-audit hasil evaluasi penawaran dengan obyek audit terutama
penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran, negosiasi dan kesiapan
melaksanakan sidang TEP; dan
b.
pre-audit sebelum penandatanganan kontrak dengan obyek audit
terutama kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi teknis dan
kelengkapan/akurasi klausul kontrak.
BAB VIII
SANKSI
Pasal 66
(1)
Perbuatan atau tindakan Penyedia Alutsista TNI yang dapat dikenakan
sanksi adalah:
a.
berusaha mempengaruhi Panitia Pengadaan/pihak lain yang
berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung
maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang
bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
melakukan persekongkolan dengan Penyedia Alutsista TNI lain
untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan
Pengadaan Alutsista TNI, sehingga mengurangi/menghambat/
memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat
dan/atau merugikan orang lain;
c.
membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/ atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan
Pengadaan Alutsista TNI yang ditentukan dalam Dokumen
Pengadaan;
d.
mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan
dan/ atau tidak dapat
diterima oleh Panitia Pengadaan;
e.
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak
secara bertanggung jawab; dan
47
f.
berdasarkan hasil pemeriksaan, apabila pelaksanaan Pasal 54
ayat (4) ditemukan adanya pengalihan pelaksanaan pekerjaan
utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak
kepada pihak lain.
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi
berupa:
a.
sanksi administratif;
b.
sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
c.
gugatan secara perdata; dan/atau
d.
pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dilakukan oleh PPK/Panitia Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Panitia
Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan
huruf g, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang
disarnpaikan Penyedia, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon
pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam. proses
Pengadaan Alutsista TNI, maka Panitia Pengadaan:
a.
b.
c.
dikenakan sanksi administrasi;
dituntut ganti rugi; dan/atau
dilaporkan secara pidana.
Pasal 67
(1)
(2)
Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat
(1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
66 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial.
Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (1), Penyedia Alutsista TNI yang terlambat menyelesaikan pekerjaan
dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat
dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dan
harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan
dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
Pasal 68
(1)
(2)
Kementerian Pertahanan dapat membuat Daftar Hitam sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas
Penyedia Alutsista TNI yang dikenakan sanksi oleh Kementerian
Pertahanan.
Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar
Penyedia Alutsista TNI yang dilarang mengikuti Pengadaan Alusista TNI
pada Kementerian Pertahanan/TNI.
48
(3)
Kementerian Pertahanan menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP
untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam. Nasional.
(4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan
Nasional.
BAB IX
KERAHASIAAN
Pasal 69
Dalam proses pengadaan Alutsista TNI yang memerlukan kerahasian
sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) huruf c dilaksanakan sebagai
berikut :
a.
Kebutuhan kerahasiaan proses harus tercantum pada Direktif PA
dengan menjelaskan alasan dan batasan sampai kapan kerahasiaan
diperlukan;
b.
Kerahasiaan atas pengadaan Alutsista ditetapkan oleh Menteri
Pertahanan dengan menjelaskan alasan dan batasan sampai kapan
kerahasiaan diperlukan;
c.
Calon penyedia yang ditunjuk harus memenuhi syarat
Clearence;
d.
tahap pemilihan penyedia, penyusunan dan aktifasi kontrak serta tahap
penyerahan dan penerimaan hasil pekerjaan dilaksanakan secara
rahasia dan masing-masing tahap dibuat Berita Acara; dan
e.
kebutuhan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
keseluruhan tahap sebagaimana dimaksud pada huruf b. hams tetap
memenuhi prinsip-prinsip efisien, efektif dan akuntabel.
Security
BAB X
PENGGUNAAN ALUTSISTA PRODUKSI DALAM DAN LUAR NEGERI
Bagian Kesatu
Peningkatan Penggunaan Alutsista TNI Produksi Dalam Negeri
Pasa 1 70
(1) Dalam pe 1 aksanaan Pengadaan Alutsista, Kemhan dan TNI wajib:
a.
memaksimalkan Penggunaan Alutsista hasi 1 produksi dalam
negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional
dalam Pengadaan Alutsista;
b.
memaksimalkan penggunaan Penyedia Alutsista nasional.
(2) Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri pada proses Pengadaan
Alutsista di 1 akukan sebagai berikut:
49
a.
ketentuan dan syarat penggunaan Alutsista hasil produksi dalam
negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada
semua peserta;
b.
dalam proses evaluasi Pengadaan Alutsista hams diteliti sebaikbaiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri
dan bukan Alutsista impor yang dijual di dalam negeri;
c.
dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan Alutsista produksi
dal am negeri berasa I dari impor, dipilih Alutsista yang memiliki
komponen dalam negeri paling besar; dan
d.
dalam mempersiapkan Pengadaan Alutsista, sedapat mungkin
digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan
atau potensi nasional.
(3) Da 1 am pe laksanaan Pengadaan Alutsista diupayakan agar Penyedia
Alutsista da I am negeri bertindak sebagai Penyedia Alutsista utama,
sedangkan Penyedia Alutsista asing dapat berperan sebagai subPenyedia Alutsista sesuai dengan kebutuhan.
(3) Penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat diperoleh
di Indonesia, hams disusun berdasarkan keperluan yang nyata dan
diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya
pengalihan keahlian pada tenaga kerja Indonesia.
(4) Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri
dan bagian atau komponen yang masih hams diimpor, dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
pemilahan atau pembagian komponen hams benar-benar
mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat
diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih
hams diimpor; dan
b.
peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang yang
diimpor yang di I engkapi dengan spesifikasi teknis, jum lah dan
harga yang di 1 ampirkan pada Dokumen Penawaran.
(5) Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi yang terdiri atas bagian atau
komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih hams
diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
pemi I ahan atau pembagian komponen hams benar-benar
mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat
diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih
hams diimpor;
b.
pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan 1 ainnya sedapat
mungkin di lakukan di dalam negeri; dan
c.
peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang yang
diimpor yang di lengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan
harga yang di 1 ampirkan pada Dokumen Penawaran.
50
Pasal 71
(1)
Penggunaan produk dal am negeri di 1 akukan sesuai besaran komponen
dalam negeri pada setiap Alutsista yang ditunjukkan dengan. nilai
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
(2)
Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Alutsista
yang menawarkan Alutsista dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot
Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diber 1 akukan
dalam Pengadaan Alutsista diikuti oleh paling sedikit 3 (tiga) peserta
Pengadaan Alutsista produk dalam negeri.
(4)
Pe 1 aksanaan Pengadaan Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
hanya dapat diikuti o 1 eh Alutsista produksi dalam negeri sepanjang
Alutsista tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan,
harga yang wajar dan kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan dari nisi
waktu maupun jumlah.
(5)
TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Alutsista Produksi Dalam
Negeri yang diterbitkan o leh Kementerian yang membidangi urusan
perindustrian.
(6)
Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan
yang ditetapkan o 1 eh Menteri yang membidangi urusan perindustrian
dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Alutsista
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
Bagian Kedua
Penggunaan Alutsista TNI Produksi Luar Negeri
Pasal 72
(1) Pengadaan Alutsista TNI produk luar negeri harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
2)
a.
Alutsista TNI belum atau tidak bisa dibuat di dalam negeri;
b.
mengikutsertakan partisipasi Industri Pertahanan;
c.
kewajiban alih teknologi;
d.
tidak adanya potensi embargo, kondisionalitas
jaminan
politik dan hambatan penggunaan Alutsista TNI dalam upaya
negara,
mempertahankan kedaulatan
keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan
keselamatan
segenap bangsa dari ancaman dan
gangguan terhadap
keutuhan bangsa dan negara; dan
e.
kandungan local dan/atau offset paling rendah 35% (tiga puluh
lima persen).
Dalam pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI diupayakan agar Penyedia
Alutsista TNI dalam negeri bertindak sebagai Penyedia Alutsista TNI
utama, sedangkan Penyedia Alutsista TNI asing dapat berperan sebagai
sub Penyedia Alutsista TNI sesuai dengan kebutuhan.
51
(3) Pengadaan pekerjaan terintegrasi yang terdiri atas bagian atau
komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus
diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
(4)
a.
pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar
mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat
diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang
masih harus diimpor;
b.
pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat
mungkin dilakukan di dalam negeri; dan
c.
Penyedia diwajibkan membuat daftar barang Alutsista TNI yang
diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan
harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
Penyedia Alutsista TNI yang melaksanakan Pengadaan Alutsista TNI
yang diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa
asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan yang ada di dalam negeri
serta harus dilengkapi dengan dokumen sertifikat ash atau sertifikat
pabrik yang dikeluarkan oleh pabrik yang memproduksi.
(5) berdasarkan hasil pemeriksaan apabila pelaksanaan Penggunaan
Alutsista TNI Produksi Luar Negeri ditemukan adanya ketidaksesuaian,
maka Penyedia Alutsista TNI dapat dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
Bagian Ketiga
Jasa Angkutan dan Asuransi
Pasal 73
(1)
Pengadaan jasa angkutan dan asuransi dilaksanakan oleh penyedia
Alutsista TNI untuk pengadaan Alutsista yang tidak dialokasikan
anggaran jasa angkutan dan asuransi. PPK melaksanakan pengawasan
terhadap pemilihan penyedia jasa angkutan dan asuransi.
(2)
Pengadaan jasa angkutan dan asuransi dilaksanakan oleh PPK untuk
pengadaan Alutsista yang menggunakan alokasi anggaran jasa angkutan
dan asuransi tersendiri.
(3)
Ketentuan penggunaan penyedia jasa angkutan dan asuransi pada ayat
(1) dan ayat (2) sedapat mungkin menggunakan perusahaan jasa
angkutan dan asuransi Dalam Negeri.
(4)
Proses pemilihan dan penetapan perusahaan jasa angkutan dan
asuransi ditetapkan dengan Peraturan tersendiri.
(5)
Proses pemilihan dan penetapan perusahaan jasa angkutan dan
asuransi ditetapkan dengan Peraturan tersendiri dengan melibatkan
Mabes TNI/Angkatan
52
BAB XI
PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM
PERSENJATAAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
Pasal 74
(1)
Kementerian Pertahanan dan TNI menyediakan biaya melalui APBN,
yang digunakan untuk pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI yang
meliputi:
a.
honorarium personel organisasi Pengadaan Alutsista TNI;
b.
biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Alutsista TNI;
c.
biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
Pengadaan Alutsista TNI;
d.
kekuatan personel yang mendapatkan honorarium sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan
masing-masing UO dalam melaksanakan Pengadaan Alutsista TNI;
e.
besaran index honorarium personel sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a mengikuti Standar Biaya yang dikeluarkan oleh
Kemenkeu;
f.
honorarium personel yang sudah termasuk dalam klausul kontrak
tidak boleh menerima honor sesuai yang tercantum dalam Standar
Biaya Kemenkeu; dan
g.
usulan besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dimasukan bersama-sama dengan usulan kegiatan
pengadaan Alutsista TNI dalam RKA-KL.
(2) Besaran Standar Biaya Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan
Kementerian Pertahanan.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 75
(1)
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan
yang telah ada dan/atau akan dijabarkan lebih lanjut oleh Unit
harus disesuaikan.
Organisasi tidak boleh bertentangan dan
berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(2)
Selama Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembentukan ULP belum
diterbitkan atau ULP belum dibentuk maka istilah ULP atau Pokja ULP
dalam. Peraturan Menteri ini diartikan sebagai Panitia Pengadaan.
(3)
Pengadaan Alutsista TNI yang memanfaatkan metode Foreign Military
Sales (FMS) diatur dalam Peraturan Menteri.
Perencanaan Kebutuhan Alutsista TNI yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Pengadaan Alutsista TNI diatur dalam Peraturan
Menteri.
(4)
53
(5) Penetapan pelaksana kegiatan Pengadaan Alutsista TNI diatur dalam
Perencanaan Kebutuhan sebagai bahan untuk permintaan anggaran
Pengadaan Alutsista TNI.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan
RI Nomor 34 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Alutsista TNI di Lingkungan Kementerian Pertahanan
dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 77
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2014
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
Cap/Tertanda
PURNOMO YUSGIANTORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Cap / Tertanda
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 610
Au tentikasi
a Biro Tata Usaha
en Kemhan
X
21
'11111
4:
-I 4/
1111Mr
Hartawan, M.Sc
"•••■
•,% ;;.e'
;Il,i`'"
gadir Jenderal TNI
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA
PENGKATEGORIAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA
TENTARA NASIONAL INDONESIA
A.
ALAT UTAMA
1.
2.
3.
4.
5.
Kendaran Khusus
a.
Tank;
b.
Panser;
c.
Kendaraan angkut tank;
d.
Kendaraan penarik meriam;
e.
Kendaraan patroli khusus;
f.
Truk/bagian dan trek tempur, angkut pasukan, angkut
logistik dan angkut hewan;
g.
Kendaraan penarik radar kendaraan komando;
h.
Kendaraan taktis (Rantis);
i.
Kendaraan Patroli Beroda Dua dengan Kapasitas Silinder di
Atas 350 Cc;
j.
Kendaraan penarik peluru kendali;
k.
Perlengkapan dan suku cadang kendaraan di atas.
Senjata
a.
Senjata Infanteri ringan (perorangan);
b.
Senjata Infanteri berat (kelompok);
c.
Senjata Artileri;
d.
Senjata Kavaleri;
e.
Senjata peluru kendali;
f.
Sistem senjata udara;
g.
Sistem senjata kapal;
Amunisi
a.
Infanteri, Artileri, Kavaleri;
b.
Ranjau, Born, Roket, Peluru Kendall berikut peluncurnya;
c.
Bahan peledak amunisi, peralatan arsenal;
d.
Torpedo, amunisi sista udara, amunisi senjata khusus,
amunisi kaliber kecil.
Pesawat Terbang
a.
Fixed Wings, Rotary Wings;
b.
Pesawat tanpa awak.
Alat Berat khusus
2
6.
7.
8.
9.
Penjinak Bahan Peledak
a.
Metal Detector;
b.
Demolition Set;
c.
Kendaraan Penjinak Ranjau.
Perlengkapan Tempur Perorangan
a.
Perlengkapan selam, perlengkapan terjun, perlengkapan
penerbang;
b.
Perlengkapan pengendalian huru-hara, perlengkapan
pa sukan khusus, perlengkapan intelijen;
c.
Perlengkapan kearnanan kerja, perlengkapan pendakian
gunung;
d.
Perlengkapan perang nubika;
e.
Peralatan perang elektronika;
f.
Kompas, teropong, kendali tembak;
g.
h.
Alat optik khusus;
Alat perlengkapan khusus;
i.
Jaket/rompi anti peluru, Helm anti peluru, Crash Helmet;
Ransum tempur.
j.
Radar
a.
Radar darat, radar laut dan radar udara;
b.
Radar perlengkapan bermesin.
Kapal
a.
Kapal atas air;
b.
Kapal bawah air.
B. ALAT PENDUKUNG
1.
2.
Peralatan Fasilitas pangkalan (Statis dan Mobile)
a.
Peralatan dock kapal, peralatan Refuilling Unit, Flow meter,
peralatan tambat;
b.
Ground support Equipment, Runway Sweeper;
c.
Peralatan meteorologi dan lalu lintas udara, Flood light
d.
Arresting barrier, Pump;
e.
Peralatan SAR Militer.
Komunikasi dan Navigasi
a.
Jamming, Directing Finder, Transceiver, Repeater;
b.
Faximile, Telex, Telegraph, Cryptograph;
c.
Peralatan Navigasi, peralatan Global Position System (GPS)
Darat, GPS Laut dan GPS Udara;
d.
Alat komunikasi khusus;
e.
Alat bantu navigasi;
3
3.
f.
Alat komunikasi satuan tempur;
g.
h.
Elektronika khusus;
Alat deteksi bawah air;
i.
Pesawat Pemancar Radio, Pemancar Penerima Radio,
Peralatan Komsat (Komunikasi Satelit), Radio Microwave
Link;
J.
Kamera
Surveillance,
perlengkapan elektronik RDF
(Stationer, Transportable, Portable);
k.
Alat deteksi dan surveillance lainnya;
1.
Central Battery, Local Battery (Telephone System);
m.
Generating Set, Alat Ukur, Directing Finder;
n.
Processor I Bilik Hitung Tekan (Peralatan Radar), Multiplexer,
Scrembler;
o.
Echo Sounder;
p.
Speed Log, Epirp, FSK (Frequency Shift Eyer);
q.
Gyrocompass;
Peralatan Survey dan Pemetaan
a.
Peralatan Hidrografi, Topografi;
b.
Peralatan Survei dan Pemotretan Udara;
c.
Peralatan kartografi, peralatan grafika.
4.
Peralatan Kesehatan Militer
5.
Peralatan Laboratorium
6.
7.
a.
Lab Senjata dan Amunisi;
b.
Lab Elektronika, Lab Kimia, Lab Mesin;
c.
Lab Kesehatan, Lab Kriminal dan Identifikasi;
d.
Lab Komponen Pesawat Terbang, Lab Radar, Lab
Pemotretan, Lab Avionic;
e.
Lab Presisi, Lab Kapal, Lab Nubika.
Peralatan Pendidikan
a.
Alat instruksi Simulator pesawat, simulator kapal, simulator
tempur;
b.
Alat Instruksi Alut;
c.
Alat Demonstrasi.
Peralatan Publikasi
a.
Technical Order, Manuals, Services Bulletin;
b.
Buku Besar Pembedaan;
c.
Peta Navigasi.
Kendaraan Atas Air
a.
Sekoci Pendarat;
b.
Sekoci Karet;
4
c.
Landing Craft Vehicle Personel ( LC VP) ,
Machine;
d.
Hidrofoil.
e.
Kapal Rumah Sakit.
Landing Craft
C. SUKU CADANG
1.
2.
Suku Cadang Alat Utama
a.
Suku Cadang Kendaraan Tempur;
b.
Suku Cadang Senjata dan Amunisi;
c.
Suku Cadang Pesawat Terbang dan Kapal;
d.
Suku Cadang Alat Berat;
e.
Suku Cadang Penjinak Bahan Peledak;
f.
Suku Cadang Perlengkapan Tempur Perorangan;
g.
h.
Suku Cadang Radar;
Suku Cadang Rudal;
Suku Cadang alat Pendukung Militer
a.
Suku Cadang Peralatan dan Fasilitas Pangkalan (Statis dan
Mobile);
b.
Suku Cadang Komunikasi dan Navigasi;
c.
Suku Cadang Peralatan Survey dan Pemetaan;
d.
Suku Cadang Peralatan Kesehatan;
e.
Suku Cadang Peralatan Laboratorium;
f.
Suku Cadang Peralatan Pendidikan dan Peralatan Publikasi;
g.
Suku Cadang Kendaraan Atas Air dan Kendaraan Bermotor;
D. JASA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALUTSISTA TNI.
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
Cap/ Tertanda
PURNOMO YUSGIANTORO
Autentikasi
Ke ala Biro Tata Usaha
n Kemhan
1111116,
,1114
0111
....
-..-z.......fir
:.
'1..csr,e ;--,'
---7
,-
F
wan, ,M.Sc
enderal TNI
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM
SENJATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
BAGAN ALUR PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA
TENTARA NASIONAL INDONESIA
I. Tahapan Pengadaan Alutsista TNI
1. Pra - Persiapan 2. Persiapan
Dok
Du
jrg_
3. Pemilihan Penyedia
BEU
SUNG
Und. Pra-kualifikasi
Pers
4. Sun & Aktifasi Trak
5.laks & Serah
SMITS*
Pra-kualifikasi
-PIN Bill Multi/
KSA/Juksung
ItT
l Und. P'awaran
Bin ke 1
1
PLN LPKE
11- ------
Eva
1 Pertimb.
P'awarani Kemkeu
T'tukan
Metoda
P'Iihan
P'dia
JUKSUNG
PILSUS
.""
Preaudit
PLN
Jam. P'laks & UM 14—
BK : bin ke 9
Har: bin ke 6
Preaudit
Short List
rrindij
PDN/ piq
Dok laksgir
Giat PON '
Tapnang/
Tapdia
Panada
Dok.
P'ada
Bin ke 3
BK : bin ke 7
Har: bin ke 5
PILSUS
JUKSUNG
Devisa
RM
Final' Pinj'
ikTrirro7
4
Penyerahan dr
P'dia ke
PPK
Cbt*
Cbt*
Kankeu DPR
—LJam. P'Iaks & UM
Peroraban dr
P'saian
sanggah
Laporan
Kesiapan
Panada
Dal Trak
141011011.0
PPK ke
rPina
PLN LPKE
BK : bin ke 10
".1. Har: bin ke 7
4111
2
II. Tahapan Pengadaan Alutsista TNI Dengan Dana PLN
1. Pra - Persiapan
Data
.42
Du1 11
2. Persiapan
I
Und. Pra-kualifikasi
P
Pers
r-
1
4. Sun & Aktifasi Trak
BEU
SUNG
Pra-kualifikasi
5.Laks & Serah
spot Tim
ean radt
r
1
---
--
-Bil/ Multi/
KSA,guksung
3. Pemilihan Penyedia
lLompleks
I
&MTh*
•>1"
IUnd. P'awaranI
1 r
The
LPKE
Eva.
1 Pertimb.
P'awaran --- Kemkeu
L
J
Pk SUS
d
1
Preaudit
Did-Te*
Oahe*
JUK SUNG
BK : bln ke 9
liar: bin ke 6
Short List
Penyerahan dr
P'dia ke
PPK
>100 M & BK
Tapnang/
Tapdia
Panada
BK : bln ke 7
Har: bin ke 5
PILSUS
Final' Ping
Cbt *
DPR
JUKSUNG
Jam. P'Iaks & UM
Paw
adum
PPK ke
nuna
P'saian
sanggah
Laporan
MIR
LPKE
r
Kesiapan
Panada
I BK : bin ke 10 4,
Har bin ke 7
3
III. Tahapan Pengadaan Alutsista TNI Dengan Dana PDN
1. Pra - Persiapan 2. Persiapan
3. Pemilihan Penyedia
Und. Pra-kualifikasi
4. Sun & Aktifasi Trak
BEU
SUNG
Spit Thu
Sob*
•ompleks
Pra-kualifikasi
Tn*
Und. P'awaran
8
Tim Dal
Preaudit
JUK SUNG
PIL SUS
.>100 M
PdptAfe
Eva.
P'awaran
Ttukan
Metoda
P'Iihan
P'dia
5.laks & Serah
Jam. P'Iaks & UM 4—
BK : bin ke 9
Har: bin ke 6
Short List
>100M&BK
<= 100M
Tapnang/
Tapdia
Panada
I
Final' PIN'
Penyerahan dr
P'dia ke
PPK
BK : bin ke 7
Har: bin ke 5
PIL SUS
P'saian
sanggah
Laporan
Kesiapan
Panada
JUKSUNG
OC1
.1
Pte.
--0 ohm dr
PPKIra
P'gina
4
IV. Tahapan Pengadaan Alutsista TNI Dengan Dana Devisa
1. Pra - Persiapan 2. Persiapan
3. Pemilihan Penyedia
•-► Und. Pra-kualifikasi
4. Sun & Aktifasi Trak
BELT
SUNG
SO' lb
Stab*
lomplelcs
Pra-kualifikasi
stmmit' .>ioo m
Tim
ANth
od
Und. Pawarani
Pre.
audit
Eva.
P'awaran
T'tukan
Metoda
P'Iihan
P'dia
JUK SUNG
Pk SUS
Jam. P'laks & UM .14-Preaudit
Short List
> 100 M & BK
NPS
Tapnang/
Tapdia
Panada
1
I
Dal Trak
lePreliondP
li
Bka; bbil:II : 6
Piilt
Penyerahan dr
P'dia ke
PPK
÷f)
BK : bin ke 7
Har: bin ke 5
Dok.
P'ada
Bin ke 3
PIL SUS
JUKSUNG
Pony*.
rangy
—0
PPK
Pgirm
P'saian
sanggah
Laporan
Kesiapan
Panada
5.laks & Serah
M1111■
111,
BK : bln ke 10
Har: bin ke 7
5
V. Tahapan Pengadaan Alutsista TNI Dengan Dana Rupiah Murni
1. Pra - Persiapan 2. Persiapan
3. Pemilihan Penyedia
•♦ Und. Pra-kualifikasi
j
BEU
SUNG
4. Sun & Aktifasi Trak
5.Laks & Serah
■
•■
=►
Sim Trak
lompleks
Pra-kualifikasi
Sun Trak fall
Und. P'awaran
1
SP*
Thu Dal
j
Ti
Preaudit
Eva.
P'awaran
Jam. P'Iaks & UM
JUKSUNG
Pk SUS
BK : bin ke 9
Har: bin ke 6
Preaudit
Short List
Dd Trak
leposhendp
Penyerahan dr
P'dia ke
PPK
>100 M & BK
Tapnang/
Tapdia
Panada
BK bin ke 7
Har: bin ke 5
PIL SUS
JUKSUNG
1
P'saian
sanggah
Laporan
Kesiapan
Panada
PMI's
.4 rallin
:111"
::
I Ind *kW
BK : bin ke 10
Har: bin ke 7
6
VI. Percepatan Pengadaan Alutsista TNI
1. Pra - Persiapan 2. Persiapan
3. Pemilihan Penyedia
4. Sun & Aktifasi Trak
Und. Pra-kualifikasi
Pra-kualifikasi
- PlN Bit/ Multi/
KSA/Juksung
I
Spin Tim
Ike Trak
V
londeks
Pnyataan
dahului
dokgar
IDN.....
Sun Trak
I
Und. P'awaran
_1
r
Eva.
P'awaran
Sias & Serah
PLN LPKE
Pertimb.
1 Kemkeu
1.
J
JUK SUNG
i
Pre.
audit
MOM
Mum
Non PLN
PIN
Did Tndc
leprehenelp
Jam. P'Iaks & UM
----
Short List
BK : bin ke
Har: bin ke 69
41 Ratak
I1
IAs
Et
>100 M & BK
I
I
PDN/ PIN J
Penyerahan dr
P'dia ke
PPK
RM
Devisa
1P2-/ PIN
Cbt *
DPR
BK : bin ke 7
Har:bln ke 5
PILSUNGX JUKSUNG
Plaks & UM
—0
Per k'spatan pertarna
Laporan
Kesiapan
Panada
rNI
BK : bln ke 10
Har: bln ke 7 0
Pony*.
ahem dr
PIM ke
Ponta
7
VII. Percepatan Pengadaan Alutsista TNI Dengan Dana PLN
1. Pra - Persiapan 2. Persiapan
3. Pemilihan Penyedia
Und. Pra-kualifikasi
4. Sun & Aktifasi Trak
5.Laks & Serah
Spekt Tin
Sue Trek
Pra-kualifikasi
P'nyataan
dahulul
dokgar
mfr
Und. P'awaran
lompleks
Swank
L
NOM
Won
tPKE
Eva.
P'awaran
!SLANG
KHUSUS
ri
1 Pertimb.
Kemkeu
Ti Dal
Preaudit
Del Trek
UK SUNG
BK : bin ke 9
Harbin ke 6
015
>100M&BK
--+
Penyerahan dr
P'dia ke
PPK
<=100M
♦ Finer PIN'
BK :bin ke 7
Har: bin ke 5
Cbt *
DPR
PILSUNG JUKSUNG
Jam. P'laks & UM
Pew
-+ Mee dr
PPK ke
rguna
Laporan
Kesiapan
Panada
Per k'spatan perta ma
0-
I Tek *kW
BK
ke 10
Har: bin ke 7
8
VIII. Percepatan Pengadaan Alutsista TNI Dengan Dana PDN
1. Pra - Persiapan 2. Persiapan
3. Pemilihan Penyedia
Und. Pra-kualifikasi
Data
Pra-kualifikasi
4. Sun & Aktifasi Trak
5.1.aks & Serah
SpskIThit
thinTrik
P'nyataan
dahului
dokgar
-.:1(ontPleks
•>100 M
Und. P'awaran
1
Eva.
P'awaran
Ttukan
Metoda
P'Iihan
P'dia
Dal Trek
lePreilet)84)
WRING
LEIANG
KHUSUS
Preaudit
Short List
> 100 M & BK
Tapnangl
Tapdia
Panada
BK : bin ke 7
Harbin ke 5
I ROT*
Finer PIN'
Penyerahan dr
P'dia ke
PPK
Cbt*
Kemkeu
PILSUNG JUKSUNG
PeFy9tahanir
PPkke
Injuns
P'saian
sanggah
Per k'spatan pertama
0-
--H Take*** f—'7V
irair:Albtin °
9
IX. Percepatan Pengadaan Alutsista TNI Dengan Dana Devisa
1. Pra - Persiapan 2. Persiapan
3. Pemilihan Penyedia
-• Und. Pra-kualifikasi
Pra-kualifikasi
4. Sun & Aktifasi Trak
5.Laks & Serah
Sprin Tim
Wed
1■
11•101,
Iompleks
P'nyataan
dahulul
dokgar
I Swank •>101”1"
--0
Und. P'awaran
Ti
110iin
Tki; Did
Trraik
Eva.
P'awaran
1
KHUSUS
Preaudit
Short List Ii
> 100 M & BK
NPS
Mink
<rr,100M
Tapnang/
Tapdia
Panada
4
BK : bin ke9
Har: bln ke 6
I--
a
Junkie
Moran &
UP=
ihna Judi
PILSUNGI JUKSUNG
Pony.Wan dr
PPK ke
Palma
P'saian
sanggah
Laporan
Kesiapan
Panada
Penyerahan dr
P'dia ke
PPK
-
BK : bin ke 7
Har: bin ke 5
Dok.
P'adaa
Bin ke 3
Did Tr*
lePrehins*
JUK SUNG
BANG
Trak demi BK :blnkel0,
Har:bln ke 7 V
10
X. Percepatan Pengadaan Alutsista TNI Dengan Dana Rupiah Murni
1. Pra - Persiapan 2. Persiapan
3. Pemilihan Penyedia
-• Und. Pra-kualifikasi
Pra-kualifikasi
4. Sun & Aktifasi Trak
Spdo 'Me
Sot*
■
111r
11011
lompleks
.>100 M
P'nyataan
dahului
dokgar
NOM
Und. P'awaran
Preaudit
Eva.
P'awaran
MANG
KHUSUS
r
JUK SUNG
Short List
5.laks & Serah
Jam. Maks & UM
0100M
Tapnang/
Tapdia 4Panada
NM*
leinkingP
bin ke 9
Har: bin ke 6
Pre--o- audit
>isom&sic
4—
1"—""
ittriltk
Penyerahan dr
P'dia ke
PPK
a
BK : bin ke 7
Har: bin ke
PILSUNG
JUKSUNG
P'saian
sanggah
BK : bin ke l0
Han Lin ke 7 °
0-
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,
Cap/Tertanda
PURNOMO YUSGIANTORO
Autentikasi
ala Biro Tata Usaha
etjen Kemhan
gadir Jenderal TNI
Fly UP