...

Kontroversi Kepemilikan Senjata Api oleh Warga Sipil

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Kontroversi Kepemilikan Senjata Api oleh Warga Sipil
ISSN: 2088-2351
H U K U M
Vol. IV, No. 10/II/P3DI/Mei/2012
Kontroversi Kepemilikan Senjata Api
oleh Warga Sipil
Puteri Hikmawati*)
Abstrak
Penyalahgunaan senjata api masih sering terjadi. Terakhir, seorang pengusaha ditahan
karena diduga menodongkan senjatanya kepada karyawan restoran. Ia melakukan
hal itu hanya karena merasa dalam bon transaksinya terdapat daftar makanan dan
minuman yang tidak ia pesan. Kejadian tersebut memicu pro kontra kepemilikan
senjata api oleh warga sipil. Pihak yang pro mengatakan, kepemilikan senjata api
oleh warga sipil dimungkinkan karena profesi tertentu memiliki resiko keselamatan
yang tingg, hanya saja perlu pengetatan seleksi dan pengawasan. Sedang menurut
pihak yang kontra, Polri harus mencabut izin pemberian senjata api dari warga sipil,
sebab dapat membahayakan warga lainnya, dan berpotensi menjadi alat teror yang
mengganggu ketertiban masyarakat. Mabes Polri mengimbau warga untuk waspada,
sebab saat ini disinyalir masih ada lebih dari 41.000 pucuk senjata api ilegal dan
rakitan yang dimiliki warga sipil.
Pendahuluan
habis masa izinnya. Selain itu, polisi juga
menemukan 150 butir peluru tajam, jauh
di atas jumlah yang diizinkan. Iswahyudi
dikenakan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
(UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951
tentang Senjata Api dan Senjata Tajam,
yang ancaman hukumannya lima tahun ke
atas. Iswahyudi juga dipastikan membawa
senpi peluru tajam, bukan pemantik api
atau korek api berbentuk senjata api, saat
cekcok dengan karyawan restoran. Meski
demikian, belum bisa dipastikan apakah
senjata itu benar-benar ditodongkan
kepada pelayan atau hanya dikeluarkan
dan disimpan di atas meja.
Dalam pola pikir legalistik, tidak ada
yang salah ketika warga sipil memiliki senpi.
Sejumlah UU dan Surat Keputusan Kapolri
Kepemilikan senjata api (senpi) di
tangan sipil telah memicu kontroversi. Hal ini
disebabkan sering terjadi penyalahgunaan
senpi oleh penggunanya. Polda Metro Jaya,
Sabtu, 5 Mei 2012, menahan Iswahyudi
Ashari, 48 tahun, pengusaha yang diduga
menodong seorang karyawan restoran Cork
& Screw di Plaza Indonesia pada 19 April
2012. Ia melakukan hal itu hanya karena
merasa dalam bon transaksinya terdapat
daftar makanan dan minuman yang tidak
ia pesan.
Iswahyudi telah ditetapkan sebagai
tersangka dan dilakukan penahanan
terhadapnya. Polisi menyita dua senpi
milik Iswahyudi yang salah satunya sudah
*)
Peneliti Madya Bidang Hukum Pidana pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen
DPR RI, e-mail: [email protected]
-1-
pucuk senjata legal kepada warga sipil
untuk kepentingan bela diri. Sejak 2004,
kepemilikan senjata api sesungguhnya telah
dibatasi sehingga senjata api yang mulanya
dimiliki perseorangan sipil dikembalikan
lagi kepada aparat kepolisian. Bagi pemilik
senjata yang izinnya habis, tetapi belum
mengembalikan senjatanya kepada polisi,
akan dipidana sesuai dengan UU Darurat
No. 12 Tahun 1951.
Menurut Kepala Bidang Humas Polda
Metro Jaya Kombes Rikwanto, meskipun
ada pembatasan, pihaknya memperkirakan
setidaknya masih ada 1.000 pucuk senpi
yang masih beredar di kalangan warga
sipil di sekitar Jakarta, Depok, Tangerang,
dan Bekasi. Dari jumlah itu, kata dia, 70%
merupakan senjata peluru karet. Sisanya
senjata berpeluru gas sekitar 25% dan
berpeluru tajam sekitar 5%.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen
Pol Usman Nasution mengimbau warga
untuk waspada. Sebab saat ini disinyalir
masih ada lebih dari 41.000 pucuk senjata
api ilegal dan rakitan yang dimiliki warga
sipil. Jumlah itu, berdasar data Polri,
terbagi atas 25.000 pucuk senjata api
peluru tajam, 10.200 pucuk senjata api
peluru karet, serta 5.800 pucuk senjata
api dan peluru gas. Sejalan dengan itu,
kepemilikan senpi nonorganik oleh warga
sipil akan segera dievaluasi. Itu terkait
membenarkan warga sipil tertentu memiliki
senpi. UU No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia
membolehkan warga sipil memiliki
senpi. Surat Keputusan Kapolri Nomor
SKEP 82/II/2004 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Senjata Api dan Amunisi
Nonorganik
TNI,
memperbolehkan
perorangan atau pejabat memiliki senpi
untuk bela diri. Mereka yang diperbolehkan
memiliki senpi adalah pejabat pemerintah
(Menteri; anggota MPR/DPR; Sekjen, Irjen,
Dirjen, atau Sekretaris Kabinet; Gubernur,
Wakil Gubernur, Sekda, Irwilprov, DPRD
provinsi; Walikota atau Bupati dan pegawai
instansi pemerintah golongan IVB); pejabat
swasta (komisaris; presiden komisaris;
presiden direktur; direktur; direktur utama;
direktur keuangan), pejabat TNI/Polri dan
purnawirawan TNI/Polri (perwira tinggi;
perwira menengah), dan profesional
(pengacara senior; dokter praktik). Izin
itu diberikan setelah pihak kepolisian
melakukan serangkaian tes dan setiap
tahun dievaluasi.
Banyaknya terjadi penyalahgunaan
senjata api belakangan ini memaksa kita
berpikir ulang soal manfaat pemberian
senjata bagi warga sipil. Rasa aman
memang bagian dari hak asasi manusia,
tetapi apakah upaya melindungi diri dan
memberikan rasa aman harus diberikan
hak kepada warga sipil memiliki senpi.
Bukankah melindungi dan mengayomi
masyarakat
adalah
menjadi
tugas
Kepolisian?
UU memberikan hak kepada aparat
negara melakukan upaya paksa terhadap
warga negara. Senjata termasuk simbol
dari penggunaan kekuasaan itu. Ketika
warga sipil diberikan izin memiliki senjata,
bukankah itu berarti menggerogoti fungsi
dan peran yang seharusnya dimiliki aparat
negara?
Penyalahgunaan
Senjata Api
Hasil Temuan
Senjata Api
Tertangkap Kedapatan
dengan Senjata Api
Total Kasus
Menurut
Mabes
Polri,
tahun
2009 – 2011 tercatat ada 453 kasus
penyalahgunaan senpi.
Sebelum tahun 2005, Polri telah
memberikan izin kepemilikan 18.030
Pencurian dan Kekerasan
dengan Senjata Api
Kasus Penyalahgunaan
Senjata Api
Tahun
Kasus Penggunaan Senjata Api
2009 - 2011
2009
69
61
18
23
171
2010
73
24
29
17
143
2011
32
57
29
21
139
Sumber: Humas Mabes Polri/Polda Metro Jaya
sebagaimana dikutip dalam Media Indonesia,
7 Mei 2012
-2-
Indonesia Police Watch (IPW)
merisaukan perilaku Polri yang suka
mengobral izin kepemilikan senpi kepada
masyarakat sipil. Berdasarkan catatan IPW,
sejak Januari hingga Mei 2012 ini, polisi
sudah mengeluarkan izin kepemilikan
18.030 pucuk senjata kepada masyarakat.
Padahal pemerintah membatasi hanya
2.608 izin yang boleh diberikan kepada
masyarakat.
Menurut Ketua Presidium IPW
Neta S. Pane, melalui UU No. 22 Tahun
2011 tentang APBN 2012, pemerintah
sudah membatasi peredaran senpi di
masyarakat dengan mematok penerimaan
negara dari sektor pendapatan penerbitan
izin kepemilikan senpi sebesar Rp.
2.608.425.000. Berdasarkan PP No. 50
Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak
yang Berlaku pada Kepolisian Negara
RI, setiap warga negara dikutip Rp1 juta
untuk kepemilikan izin senjata api. Jika
pemerintah mematok penerimaan negara
pada 2012 ini hanya Rp. 2,6 miliar, artinya
hanya 2.608 izin yang diterbitkan, namun
saat ini terdapat 18.030 izin senjata.
Di Mabes Polri, Kepala Divisi
Humas Polri Inspektur Jenderal Saud
Usman Nasution mengakui pihaknya telah
menerbitkan izin hingga 18.030 pucuk
senjata sepanjang lima bulan terakhir.
Bahkan, 3.060 izin di antaranya merupakan
kepemilikan senjata dengan peluru tajam.
Sampai tahun 2012 dalam rangka membela
diri sebanyak 18.030 pucuk. Untuk senjata
peluru tajam sebanyak 3.060 izin, peluru
karet 9.800 izin, dan peluru gas 5.000
izin.
Mabes
Polri
diminta
untuk
menghentikan
pemberian
izin
kepemilikan senpi oleh warga sipil,
sebab kepemilikan senpi oleh sipil
dikhawatirkan membahayakan warga
lainnya, dan berpotensi menjadi alat teror
yang mengganggu ketertiban masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan dua
kriminolog Adrianus Meliala dan M.
Mustofa, sehubungan dengan maraknya
aksi kejahatan bersenpi, dan munculnya
sikap arogan para pemilik senpi yang
meresahkan masyarakat.
maraknya penyalahgunaan alat mematikan
itu di masyarakat
Pro Kontra Kepemilikan
Senjata oleh Warga Sipil
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(F-PDI-P), Trimedya Panjaitan, mengatakan,
kepemilikan senpi, termasuk oleh warga
sipil, sebenarnya mudah dikontrol.
Evaluasi
cukup
dilakukan
dengan
memperketat seleksi, dan tidak perlu
melalui revisi terhadap UU No. 2 Tahun
2002. Pengetatan pengawasan kepemilikan
senpi, lanjut Trimedya, dapat dimulai dari
menguji kemampuan teknis menembak
dan karakter mereka yang memegang
senpi. Namun, langkah periodik ini diduga
kurang dilakukan secara serius oleh
Kepolisian. Warga sipil yang dimungkinkan
memiliki senpi, lanjut Trimedya, antara
lain advokat, anggota DPR, direksi BUMN,
dan pengusaha. Mereka termasuk dinilai
memiliki resiko keselamatan yang tinggi
dalam kerjanya. Sependapat dengan
Trimedya, pengacara Palmer Situmorang
menuturkan, polisi sampai kapanpun tidak
bisa selalu hadir jika ada ancaman terhadap
keselamatan warga, karena itu konstitusi
memungkinkan warga melindungi diri
sendiri, termasuk untuk memiliki senjata
api.
Berbeda
dengan
pendapat
sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI
yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat
Partai Demokrat, Benny K. Harman,
meminta Kepala Kepolisian Negara RI
bertindak tegas. Polri harus mencabut
izin pemberian senpi pada warga sipil.
Menurut Benny, siapapun pemilik senpi
harus menyerahkannya kembali ke polisi,
termasuk yang dimiliki anggota DPR.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai
Golkar, Hajriyanto Y. Thohari, meminta
aparat keamanan menghentikan katebelece
(surat sakti) dalam pemberian izin
kepemilikan senpi. Menurut Hajriyanto,
kuncinya penegakan hukum. Aturannya
bagus, tetapi tidak ditegakkan. Akibatnya,
banyak dari mereka yang tidak berhak bisa
memiliki senpi itu.
-3-
Menurut Adrianus, pemberian izin
penggunaan senpi kepada warga sipil
tersebut tidak ada manfaatnya. Sebaliknya,
kepemilikan
tersebut
dikhawatirkan
cenderung membahayakan lingkungan.
Selain
berpotensi
disalahgunakan,
kepemilikan senpi oleh sipil juga
berdampak terhadap gaya hidup, karenanya
izin kepemilikan harus dihentikan. Warga
sipil seyogyanya tidak diberi kebebasan
memiliki alat mematikan itu. Menurut
Adrianus, langkah lain yang perlu dilakukan
adalah tes kejiwaan bagi mereka yang
kini mengantungi izin kepemilikan senpi.
Ini solusi parsial untuk mengatasi bahaya
kepemilikan senpi saat ini.
Sementara itu, M. Mustofa menilai,
langkah yang paling tepat adalah
mengungkap sekaligus menangkap pemilik
senpi illegal. Jika pemilik senpi legal sudah
jelas statusnya, sehingga mudah ditelusuri
jika ada penyalahgunaan. Namun, untuk
kepemilikan senpi ilegal harus tegas dan
tuntas menindaknya. Dia juga sepakat
agar Polri menghentikan izin kepemilikan
senpi oleh sipil. Sebab, tanggung jawab
keamanan dan ketertiban sipil ada di
tangan Polri.
warga sipil memiliki senpi lebih banyak
merugikan daripada memberikan manfaat.
Oleh karena itu, perlu dipikirkan untuk
mengembalikan fungsi memberikan rasa
aman kepada pihak kepolisian dengan
menghapus hak bagi warga sipil memiliki
senpi. Kalaupun kepemilikan senpi oleh
warga sipil tetap dimungkinkan, kepolisian
harus sangat selektif memberikan senpi
bagi warga sipil. Di samping itu, Polri
harus melakukan pengawasan secara ketat
terhadap kepemilikan senpi oleh sipil.
Rujukan:
1. “Kendalikan
Pemberian
Izin
Kepemilikan Senjata Api”, Media
Indonesia, 7 Mei 2012.
2. “Polda Tahan Iswahyudi”, Kompas, 7
Mei 2012.
3. “Setop Izin Kepemilikan Senpi oleh
Warga Sipil”, Suara Pembaruan, 8 Mei
2012.
4. “Arogansi
Cermin
Masyarakat”,
Kompas, 8 Mei 2012.
5. “Anggota DPR tidak ada Urgensi Punya
Senjata”, Media Indonesia, 8 Mei
2012.
6. “Kepemilikan
Senjata
Direvisi
Menyeluruh”, Kompas, 9 Mei 2012.
7. “Polri Obral Izin Kepemilikan Senjata”,
Media Indonesia, 9 Mei 2012.
8. Undang-Undang Darurat Nomor 12
Tahun 1951 tentang Senjata Api dan
Senjata Tajam.
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
10.Surat Keputusan Kapolri Nomor SKEP
82/II/2004 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Senjata Api dan Amunisi
Nonorganik TNI.
Penutup
Banyaknya penyalahgunaan senpi
yang terjadi menimbulkan kontroversi
bagi kepemilikan senpi oleh warga sipil.
Ada kecenderungan warga sipil pemegang
senpi lebih mudah terletup emosinya.
Warga sipil pemegang senjata merasa
dirinya warga negara khusus yang diberi
hak untuk memiliki senpi.
Kejadian tersebut memunculkan
banyak pandangan bahwa pemberian izin
-4-
Fly UP