...

Mengakui pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Mengakui pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan
special edition on domestic workers
April 2010
Mengakui
Pekerjaan Rumah Tangga sebagai
Pekerjaan
Mengakui Pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai bentuk pekerjaan
yang tidak berharga, tidak diatur dalam perundangan, serta dengan jam kerja
yang panjang, bergaji rendah dan tidak terlindungi. Sejumlah pelanggaran dan
penganiayaan, khususnya pada pekerja rumah tangga domestik maupun migran,
acapkali diberitakan di media. Di banyak negara, pekerjaan rumah tangga banyak
dilakukan oleh pekerja anak.
Pekerja rumah tangga juga mewakili kelompok pekerja perempuan terbesar yang bekerja di
dalam rumah tangga baik di negara mereka sendiri maupun di luar negeri. Meski pekerja
rumah tangga memiliki peran penting, pekerjaan rumah tangga masih belum diakui sebagai
sebuah pekerjaan. Karena dilakukan di dalam rumah tangga, yang tidak dianggap sebagai
tempat kerja di banyak negara, hubungan kerja mereka tidak diakui di dalam peraturan
ketenagakerjaan nasional atau peraturan lainnya. Alhasil, mereka pun tidak dapat mengenyam
perlindungan kerja selaiknya pekerja lainnya.
Untuk melindungi hak-hak kerja seluruh pekerja, termasuk pekerja rumah tangga, dengan lebih
baik, ILO telah menyerukan penyusunan standar ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja rumah
tangga. Guna menggapai tujuan tersebut, ILO merilis sebuah laporan berjudul “Pekerjaan
yang Layak bagi Pekerjaan Rumah Tangga” pada April 2009 untuk memfasilitasi pembahasan
mengenai pekerjaan rumah tangga di Sesi ke-99 Konferensi Perburuhan Internasional (ILC)
pada tahun 2010 dan 2011. Laporan tersebut berisi sebuah tinjauan dan analisis rinci
tentang standar internasional serta kebijakan dan praktik nasional yang ada mengenai jaminan
ketenagakerjaan dan sosial bagi pekerja rumah tangga.
Pada Maret 2010, ILO merilis sebuah laporan yang berisi kompilasi jawaban para konstituen
tripartit nasional terhadap sebuah kuesioner yang menggali bentuk dan isi standar internasional
mengenai pekerja rumah tangga. Kedua laporan tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa
Indonesia dan disebarluaskan di Indonesia. Keduanya bisa diunduh melalui situs Kantor ILO
Jakarta (www.ilo.org/jakarta).
Proses penetapan standar internasional bagi pekerja rumah tangga juga menjadi momentum
bagi upaya-upaya di sejumlah negara untuk menetapkan hak dan jaminan kerja nasional bagi
pekerja rumah tangga. Di Indonesia, sebuah rancangan undang-undang mengenai hak dan
kondisi kerja pekerja rumah tangga telah dijadwalkan untuk pembahasan di Parlemen pada
2010, dan wacana kebijakan nasional diharapkan akan semakin intensif selama 2010-2011.
Anggota Keluarga Kita
yang tak Setara
Bagi Tukiyem (bukan nama sebenarnya), tidur hanyalah
bagaikan kejapan mata. Berangkat tidur lepas tengah
malam, Tukiyem harus bangun sebelum subuh pada pukul
5:00 pagi setiap harinya. Saat seluruh anggota keluarga
sang majikan masih tertidur pulas, Tukiyem sudah sibuk
mempersiapkan makanan untuk anak-anak, membersihkan
dapur, menyapu, mengepel dan merapikan kamar.
‘’Selama lima tahun terakhir, ini merupakan rutinitas saya.
Ini pekerjaan berat, dan saya seringkali merasa depresi
karena tidak mendapatkan cukup waktu untuk beristirahat
atau hari libur,” katanya. Namun, karena Tukiyem hanya
lulusan SD, ia tidak memiliki pilihan selain bekerja sebagai
seorang pekerja rumah tangga.
Tukiyem merupakan satu dari jutaan perempuan dan anak
perempuan Indonesia, yang tidak memiliki pilihan selain
bekerja sebagai pekerja rumah tangga baik di Indonesia
maupun luar negeri seperti Asia dan Timur Tengah. Di
Indonesia saja, sebanyak 2,6 juta orang, yang didominasi
perempuan, berusia 13 hingga 30, bekerja sebagai pekerja
rumah tangga, melayani sekira 2,5 juta rumah tangga
Indonesia. Juga tercatat sekitar 750.000 perempuan
Indonesia meninggalkan negara ini setiap tahunnya untuk
bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga
migran.
Dengan menjalankan semua tugas rumah tangga dan
perawatan anggota rumah tangga (anak-anak, orang
lanjut usia, orang sakit, penyandang cacat), pekerja
rumah tangga memberikan layanan vital bagi laki-laki dan
perempuan pemilik rumah tangga tersebut untuk memiliki
pekerjaan di luar rumah. Layanan jasa dan perawatan
rumah tangga ini jika dilakukan penyedia jasa (binatu,
katering, pengasuhan anak, panti jompo, dan sebagainya)
akan menelan biaya berlipat-lipat dibandingkan upah
seorang pekerja rumah tangga. Karenanya, pekerja rumah
tangga berperan penting dalam memastikan berfungsinya
sebuah rumah tangga dan kesejahteraan para anggotanya.
Karena beragamnya fungsi dan tingginya tingkat tanggung
2
Pekerjaan rumah tangga menjadi
sumber pekerjaan terbesar bagi
perempuan pedesaan dengan latar
belakang pendidikan terbatas.
Sejalan dengan tumbuhnya
kelas menengah perkotaan dan
semakin meningkatnya peran serta
perempuan dalam angkatan kerja
terdaftar, permintaan akan pekerja
rumah tangga terus meningkat di
Indonesia dan di luar negeri.
jawab pekerjaan tersebut, pekerja rumah tangga
acapkali disebut “manajer rumah tangga”, dan bagi
pekerja rumah tangga migran, pelatihan selama
beberapa bulan diperlukan untuk mempersiapkan
mereka mengemban tugas dan tanggung jawab
tersebut. Namun, di banyak negara pekerja rumah
tangga masih dipandang “tak berkeahlian”, dan
bahkan tidak dipandang sebagai pekerjaan karena
berada di balik rumah pribadi dan dianggap sebagai
perluasan dari pekerjaan domestik tradisional
perempuan yang biasanya tidak dibayar. Selain itu,
di Indonesia, pekerja rumah tangga seolah-olah
dianggap sebagai anggota keluarga sang majikan dan
karenanya tidak dianggap sebagai pekerja.
Namun, perlakuan kekeluargaan ini berlawanan
dengan penggunaan istilah babu, jongos, dan
pembokat yang menjadi istilah umum untuk pekerja
rumah tangga di Indonesia. Penggunaan istilahistilah tersebut mengungkapkan kenyataan bahwa
pekerja rumah tangga sebenarnya tidak dianggap
sebagai anggota keluarga yang setara, tetapi lebih
sebagai orang dengan tingkat sosial dan posisi yang
lebih rendah. Istilah-istilah tersebut berujung pada
peneybutan pekerja rumah tangga sebagai ‘pelayan’
atau ‘pembantu’ yang melayani rumah tangga sang
majikan, ketimbang sebagai seorang ‘pekerja’ yang
memiliki hak-hak kerja.
Sayangnya, pelabelan semi-feodal ini sebagai
“pembantu” tanpa kehlian dan berada di sektor
informal telah menguatkan justifikasi pengeculian
pekerja rumah tangga dari standar minimum dan
perlindungan yang diterima para pekerja lain. D
Datar Isi
special
edisi khusus
editionpekerja
on domestic
rumahworkers
tangga
Mengakui Pekerjaan Rumah
Tangga sebagai Pekerjaan
1
Anggota Keluarga Kita yang Tak
Setara
2
Masih Adanya Diskriminasi
Gender dan Pasar Kerja yang
Tersegregasi
Pekerja rumah tangga anak
Suara Pekerja Rumah Tangga
Pekerja Rumah Tangga Masih
Tidak Terjangkau Perundangan
3
4
4
5
Menuju Penetapan Standar
Internasional bagi Pekerja
Rumah Tangga
6
RUU mengenai Hak Kerja Pekerja
Rumah Tangga di Indonesia
8
Undang-Undang Pekerja Rumah
Tangga Harus Lolos
9
Pelajaran dari Negara-negara
lain mengenai Promosi dan
Regulasi Pekerjaan rumah
tangga
Mempromosikan Hak Pekerja
Rumah Tangga sebagai Pekerja
di Indonesia
10
12
Masih Adanya Diskriminasi Gender dan
Pasar Kerja yang Tersegregasi
Menurut temuan riset, lebih dari 90 persen pekerja rumah
tangga Indonesia yang bekerja di dalam dan di luar negeri
adalah perempuan. Mayoritas dari mereka belum menikah,
dan berusia 13-25 tahun. Diskriminasi gender dalam akses
ke pendidikan dan pekerjaan, serta segregasi gender dalam
pasar kerja mengakibatkan mayoritas kaum perempuan
terkonsentrasi dalam pekerjaan di sektor informal, misalnya
pekerjaan rumah tangga, dengan tingkat upah rendah, kondisi
kerja yang buruk dan perlindungan yang minim.
sepenuhnya pada pendapatan sang pekerja rumah
tangga. Ini artinya, ada ada tekanan kuat bagi mereka
untuk terus bekerja, bahkan dalam situasi yang
eksploitatif dan melecehkan
Prasangka gender tradisional dan eksistensi pasar kerja yang
tersegregasi juga memfasilitasi masih terjadinya peremehan
terhadap pekerjaan perempuan, khususnya bagi pekerja
rumah tangga. Kendati memikul banyak tanggung jawab,
serangkaian tugas dan keterampilan, sektor pekerjaan
yang didominasi perempuan ini cenderung dianggap “tak
berketerampilan” yang pada gilirannya mengarah pada upah
rendah.
Meningkatnya permintaan atas pekerja rumah tangga
di Indonesia dan di luar negeri menyebabkan terus
berlanjutnya pertumbuhan sektor pekerjaan rumah
tangga. Mengingat rendahnya upah yang dibayarkan
pada pekerja rumah tangga di Indonesia, bekerja
di luar negeri merupakan sebuah alternatif untuk
mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, bahkan
setelah pemotongan biaya penempatan. Namun, akibat
diskriminasi dan kerentanan pekerja rumah tangga
terhadap pelecehan, terutama mereka yang tinggal di
rumah sang majikan, pekerjaan rumah tangga menjadi
pilihan yang sulit dan berbahaya, apalagi mengingat
eksploitasi dan pelecehan yang terjadi sangatlah tinggi.
Meski masih terjadi berbagai kelemahan semacam itu,
kemiskinan di kawasan pedesaan dan kurangnya akses ke
pendidikan dan peluang kerja, terutama bagi perempuan,
menjadi faktor penekan utama yang memaksa perempuan
desa tetap memasuki bentuk pekerjaan apapun yang tersedia.
Keluarga pekerja rumah tangga kerapkali mengandalkan
Mengingat permintaan akan pekerja rumah tangga
di daerah perkotaan terus meningkat, memperbaiki
peraturan mengenai upah, kondisi kerja dan
perlindungan dalam pekerjaan rumah tangga menjadi
sangat penting bagi pekerja perempuan yang jumlahnya
terus meningkat. D
3
Pekerja Rumah Tangga
Menurut penelitian riset baru-baru ini, hampir 35
persen pekerja rumah tangga berusia di bawah 18 tahun
dan setidaknya 25 persen pekerja rumah tangga di
Indonesia berusia di bawah 15 tahun. Para majikan pun
mengharapkan kemampuan kerja laiknya pekerja dewasa,
yang melampaui kemampuan fisik dan stamina pekerja
rumah tangga anak.
Banyak majikan lebih memilih pekerja rumah tangga yang
berusia muda karena mereka dianggap lebih patuh dan
tidak mengeluhkan kondisi kerja dan upah. Namun, jam
kerja yang panjang tanpa waktu istirahat dan rekreasi
atau bahkan bersosialisasi dengan teman sebaya akan
berdampak negatif pada perkembangan mental, fisik,
sosial dan intelektual seorang anak.
Bagi anak-anak yang menjadi pekerja rumah tangga
anak, kenyataan yang harus dihadapai seringkali
memprihatinkan. Dian (bukan nama sebenarnya), 15,
mendapati dirinya bekerja dengan jam kerja panjang
dan tidak pernah mendapatkan libur. “Saya bangun
pukul 4 pagi. Kemudian saya memasak sarapan, bersihbersih dan mencuci mobil,’’ kata dia. Lebih buruk lagi
bagi Kartika (bukan nama sebenarnya), 17, yang harus
Suara Pekerja Rumah Tangga
Dikubur
di Halaman Belakang
Selama berbulan-bulan, Maryati yang bekerja sebagai
seorang pekerja rumah tangga, mengalami penyiksaan
fisik berat dari majikannya. Dia juga tidak menerima upah
sepeserpun karena dianggap berhutang pada sang majikan
dan harus terus bekerja untuk melunasi “hutang” tersebut.
Menurut sopir keluarga tersebut, sang majikan dan anak
laki-lakinya sering memukul dan membentak Maryati
karena hal-hal sepele. Seorang pekerja rumah tangga
yang bekerja di rumah sebelah mengatakan bahwa
Maryati sering membuang sampah dengan terburu-buru.
Dia mengatakan bahwa Maryati selalu terlihat ketakutan
dan dia bisa melihat memar-memar di wajah, lengan dan
kakinya. Karena majikannya selalu mengawasinya dengan
ketat, Maryati tak pernah memiliki kesempatan untuk
berbicara kepada siapapun mengenai masalahnya.
Suatu hari Maryati secara tiba-tiba menghilang. Sopir
keluarga tersebut akhirnya mendapati bahwa sang
majikan telah membunuh dan mengubur Maryati di
halaman belakang. Saat menemukan jasadnya, sang sopir
melaporkan pembunuhan tersebut kepada polisi. Saat
ditanya, majikan Maryati menyatakan ia membunuhnya
karena Maryati telah mencuri roti. D
4
Diadaptasi dari Kompas, 10 Januari 2004
Anak
menghadapi pelecehan seksual
dari suami majikannya yang suka
mengekspos dirinya saat Kartika
sendirian.
Sayangnya, pekerja rumah
tangga anak jarang mampu
melawan majikan mereka
atau pergi, bahkan di bawah
kondisi yang penuh pelecehan
sekalipun, mengingat orang
tua mengandalkan pendapatan
mereka dan tak lagi mampu
merawat mereka. Faktor-faktor
ini menjadikan pekerjaan
rumah tangga anak menjadi
sebuah bidang pekerjaan yang
berbahaya bagi anak-anak.
Undang-Undang (UU) No.
20/1999 mengenai Ratifikasi
Konvensi ILO No. 138 mengenai
Usia Minimum menegaskan
bahwa usia minimum untuk bekerja di Indonesia adalah 15 tahun.
Artinya, dilarang mempekerjakan anak-anak di bawah usia 15
tahun, kecuali untuk jenis pekerjaan ringan bagi anak-anak usia
13 dan 14 tahun seperti tertuang di dalam UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, UU No. 1/2000 mengenai
Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Aksi
Segera bagi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk
untuk Anak melarang mempekerjakan anak di bawah usia 18
tahun untuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
Menurut Konvensi ILO No. 182, “bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk untuk anak” harus diakui dan dilarang secara hukum oleh
semua negara anggota yang meratifikasinya, termasuk Indonesia.
Namun, “bentuk pekerjaan yang berbahaya bagi anak”, termasuk
pekerjaan rumah tangga anak, harus ditetapkan oleh hukum
atau peraturan nasional atau oleh otoritas yang berwenang,
mempertimbangkan syarat-syarat yang sesuai dengan standar
internasional. Sayangnya, peraturan Indonesia bersifat kontradiktif
terhadap kategorisasi pekerjaan rumah tangga anak, sehingga
tidak jelas apakah pekerja rumah tangga di anggap sebagai
bentuk pekerjaan yang berbahaya di mana mempekerjakan anakanak di bawah 18 tahun sangat di larang di Indonesia.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 235/2003 menjelaskan
mengenai kondisi kerja di mana anak-anak tidak dapat
dipekerjakan; namun, tidak secara spesifik menyebutkan
bentuk-bentuk pekerjaan yang dianggap berbahaya, serta tidak
memasukkan pekerja rumah tangga anak atau bentuk pekerjaan
lainnya. Keputusan Presiden No. 59/2002 mengenai Rencana Aksi
Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk
untuk Anak menyatakan dalam Bab Pembukaan, pekerja rumah
tangga anak dianggap sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk
untuk anak di Indonesia. Keputusan ini dapat digunakans ebagai
acuan hukum untuk melarang upaya mempekerjakan anakanak di bawah usia 18 tahun dalam pekerjaan rumah tangga.
Kendati demikian, peraturan yang lebih tegas diperlukan untuk
memerangi pekerja anak secara efektif, khususnya pekerja rumah
tangga anak. D
special
edisi khusus
editionpekerja
on domestic
rumahworkers
tangga
Pekerja Rumah Tangga
Masih Tidak Terjangkau Perundangan
Tukiyem, dan banyak pekerja rumah tangga lain di seluruh
negeri ini, berada dalam situasi rentan. Salah satu alasan
utamanya adalah fakta bahwa pekerjaan rumah tangga tidak
dianggap sebagai “pekerjaan” karena berlangsung di rumah
pribadi, yang tidak dianggap sebagai tempat kerja di banyak
negara, termasuk Indonesia.
harus tercakup di bawah perundangan ketenagakerjaan.
Pandangan kedua mengacu pada konsep ‘tak boleh
dilanggarnya lingkungan pribadi’ yang sering digunakan
sebagai argumen mengapa perundangan ketenagakerjaan
tidak mencakup pekerja rumah tangga.
Akibatnya, pekerja rumah tangga dikecualikan
dari perundangan ketenagakerjaan nasional
yang menetapkan hak-hak dasar bagi pekerja di
sektor lain. Pekerja rumah tangga tidak dicakup
regulasi mengenai upah minimum, jam kerja,
cuti, asuransi, kontrak kerja, dan sebagainya.
Kesemua hal ini diserahkan kepada majikan
untuk menentukannya.
Kasat mata dan tersembunyi dari pandangan
publik, pekerja rumah tangga rawan
dieksploitasi dan dilecehkan. Mereka jarang
memiliki kontrak tertulis dan sebagian besar
tidak menerima upah yang layak secara rutin.
Sebanyak 72 persen pekerja rumah tangga
Indonesia dibayar kurang dari Rp. 300 ribu
per bulan—jauh di bawah upah minimum di
Indonesia sebesar Rp. 800 ribu hingga Rp. 1 juta
per bulan.
Jam kerja pekerja rumah tangga juga terlalu
panjang: 81 persen dilaporkan bekerja 11 jam
atau lebih setiap hari, dan harus ‘siap dipanggil’
jika sang majikan membutuhkan mereka baik siang maupun
malam. Seringkali, pekerja rumah tangga tidak mendapatkan
hari libur, sebagaimana ditemukan Rumpun Gema Perempuan
dalam surveinya tahun 2005: Lebih dari 55 persen responden
tidak mendapatkan satu hari libur setiap minggu. Jika dianiaya
atau dieksploitasi, mereka tidak memiliki akses ke pengaduan
atau mekanisme mediasi.
Pelbagai pandangan dikembangkan mengenai budaya
Indonesia yang menjadi justifikasi utama mengapa
perundangan ketenagakerjaan tidak mencakup pekerja
rumah tangga. Pandangan pertama adalah bahwa pekerja
rumah tangga dipandang sebagai anggota keluarga sang
majikan dan karenanya tidak dianggap sebagai pekerja yang
Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13,
seorang pekerja didefinisikan sebagai
“seseorang yang bekerja dan menerima
upah atau pengupahan dalam bentuk
lain”. Berdasarkan definisi ini, pekerja
rumah tangga harus diperlakukan
sebagai pekerja karena mereka sesuai
dengan definisi ini. Namun, interpretasi
undang-undang tersebut hingga saat
ini masih mengecualikan pekerja rumah
tangga.
Dengan tiadanya perlindungan undang-undang
ketenagakerjaan, satu-satunya undang-undang yang
dianggap mencakup pekerja rumah tangga adalah Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang masing-masing bisa
diterapkan pada kasus pelanggaran kesepakatan (kerja)
dan penipuan atau penganiayaan. Undang-undang
lain adalah Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah
Tangga No. 23/2004, dan Undang-Undang Perdagangan
Orang No. 21/2007, yang masing-masing mencakup
penganiayaan dan perdagangan pekerja rumah tangga.
Namun, temuan penelitian Rumpun Gema Perempuan
tahun 2005 dan 2008 mengungkapkan bahwa 68 persen
responden mengalami pelecehan mental (bahasa,
penyebutan nama, dan lain-lain yang melecehkan),
sedangkan 93 persen mengalami kekerasan fisik
(pemukulan, penyiraman air atau minyak panas,
penjambakan rambut, dan sebagainya), dan 42 persen
mengalami kekerasan dan pelecehan seksual (termasuk
sentuhan tak layak dan bahkan pemerkosaan) oleh
anggota keluarga majikan.
Praktik-praktik tersebut, sesungguhnya, bisa dikenakan
hukuman berdasarkan peraturan perundangan di atas.
Namun, pihak yang berwenang di Indonesia seringkali
menolak menyelidiki laporan seorang pekerja rumah
tangga terhadap majikannya. Hingga saat ini, belum ada
satu kasus pengaduan pun terhadap majikan yang diputus
oleh pengadilan yang memenangkan pekerja rumah
tangga. D
5
Menuju Penetapan Standar Internasional bagi
Pekerja Rumah Tangga
Rentannya situasi pekerja rumah tangga telah
menjadi fokus perhatian ILO sejak berdirinya 90 tahun lalu.
Sejak tahun 1936 Konferensi Perburuhan Internasional
(ILC) telah secara rutin menyerukan penyusunan standar
ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja rumah tangga
di dunia. Dan pada 1965 ILC mengadopsi resolusi
internasional mengenai kondisi kerja pekerja rumah
tangga yang pertama.
Resolusi ini mengakui ‘kebutuhan mendesak’ untuk
menyusun standar hidup minimum yang ‘sesuai dengan
kehormatan dan martabat manusia yang penting bagi
keadilan sosial’ untuk pekerja rumah tangga baik di
negara maju maupun berkembang. Lima tahun kemudian,
pada tahun 1970, survei pertama mengenai status pekerja
rumah tangga di seluruh dunia dilakukan.
Akhirnya, pada Maret 2008, Badan Pengawas ILO
memutuskan untuk menempatkan penetapan standar
internasional untuk pekerja rumah tangga sebagai salah
satu agenda dalam ILC Juni 2010 dan Juni 2011. Sebagai
bagian dari proses persiapan, ILO meluncurkan Laporan IV
mengenai Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga pada
Maret 2009. Laporan tersebut memuat informasi mengenai
status kondisi kerja dan perlindungan bagi pekerja rumah
tangga di seluruh negara anggota, dan memberi sebuah
tinjauan standar internasional dan kebijakan nasional yang
memiliki relevansi bagi pekerja rumah tangga.
Temuan-temuan laporan tersebut menyatakan kondisi
kerja pekerja rumah tangga di sebagian besar negara
anggota melanggar Deklarasi ILO Tahun 1998 mengenai
Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja
yang mewajibkan seluruh negara anggota menghormati,
mempromosikan dan mewujudkan penghapusan segala
bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan efektif
pekerja anak dan penghapusan diskriminasi dalam
pekerjaan dan jabatan.
Pada Agustus 2009, konstituen tripartit dari negara-negara
anggota ILO menyampaikan jawaban terhadap kuesioner
6
Rentannya situasi pekerja rumah
tangga telah menjadi fokus
perhatian ILO sejak berdirinya
90 tahun lalu. Sejak tahun
1936 Konferensi Perburuhan
Internasional (ILC) telah secara rutin
menyerukan penyusunan standar
ketenagakerjaan bagi seluruh
pekerja rumah tangga di dunia.
Dan pada 1965 ILC mengadopsi
resolusi internasional mengenai
kondisi kerja pekerja rumah tangga
yang pertama.
yang bertujuan untuk mengukur kecenderungan negaranegara anggota mengenai format dan isi standar internasional
mengenai pekerja rumah tangga yang akan dibahas oleh
lebih dari 3.000 delegasi pada ILC Juni 2010. ILO kemudian
mengirimkan laporan kedua pada Maret 2010 berisikan umpan
balik dari pada konstituen tripartit negara-negara anggota
ILO mengenai format dan isi standar tersebut. Kedua laporan
tersebut akan menjadi dasar pembahasan pada ILC 2010, dan
bisa diunduh dari situs ILO Jakarta dalam Bahasa Inggris dan
Indonesia.
Setelah pembahasan di ILC pada Juni 2010, ILO dijadwalkan
mengirimkan laporan ketiga pada Agustus 2010, yang berisi
rancangan standar internasional kepada para negara anggota
untuk dikomentari dengan tenggat waktu pada November
2010. Berdasarkan komentar-komentar yang diterima, ILO
akan mengirimkan laporan keempat kepada para anggota
pada 2011 yang memuat komentar-komentar yang diterima
dan sebuah laporan kelima yang berisi rancangan standar
internasional yang telah direvisi berdasarkan komentarkomentar tersebut.
“Berdasarkan laporan keempat dan kelima, para delegasi
di ILC Juni 2011 akan meninjau revisi rancangan tersebut,
melakukan penyempurnaan dan menyetujui standar
internasional bagi pekerja rumah tangga,“ terang Lotte Kejser,
Kepala Penasehat Teknis Proyek ILO tentang Penghapusan
Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia atas Pekerja Migran
Indonesia. Dia menambahkan bahwa pengembangan standar
internasional ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan
dalam perlindungan kerja yang efektif bagi pekerja rumah
tangga. Kendati standar-standar internasional mencakup
seluruh pekerja, pekerja rumah tangga selalu terkecualikan. D
special
edisi khusus
editionpekerja
on domestic
rumahworkers
tangga
Dukungan ILO untuk
Indonesia
Di
Indonesia, ILO
telah mendukung
konsultasi nasional
mengenai standar
internasional bagi
pekerja rumah tangga
melalui Proyek ILO
tentang Penghapusan
Kerja Paksa dan
Perdagangan
Manusia bagi Pekerja
Migran Indonesia.
Didanai Pemerintah
Norwegia, Proyek
tersebut melakukan
serangkaian kegiatan
advokasi untuk
mempromosikan
pengusulan perangkat
internasional
mengenai pekerja
rumah tangga.
Berbagai materi
informasi dan
komunikasi telah
dibuat, menyoroti
berbagai kerentanan
pekerja rumah tangga,
termasuk situasi
dan kondisi kerja pekerja rumah tangga Indonesia saat
ini baik di dalam maupun luar negeri, serta peran dan
tanggung jawab para konstituen tripartit dan pemangku
kepentingan lainnya.
Di bawah Proyek, briefing, konsultasi dan pertemuan
telah dilakukan sepanjang 2009 dengan para pihak terkait
seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
tiga konfederasi serikat pekerja (KBSI, KSPSI dan KSPI),
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), organisasi pekerja
migran dan pekerja rumah tangga, LSM, agen perekrutan,
serta perwakilan dari majikan pekerja rumah tangga.
Briefing dan konsultasi serupa di tingkat nasional dan
regional akan terus dilakukan sepanjang 2010–2011. Selain
perdebatan mengenai penetapan standar internasional,
pertemuan-pertemuan ini juga membahas kondisi dan
perlindungan kerja bagi pekerja rumah tangga Indonesia
dan posisi para konstituen tripartit dalam hal ini.
Proyek juga telah menggelar kampanye media yang
ekstensif untuk meningkatkan kesadaran dan mendidik
masyarakat luas mengenai hak-hak pekerja rumah tangga
sebagai pekerja. Melalui kampanye-kampanye tersebut,
ILO berupaya mencapai penyebaran, pemahaman dan
penerimaan yang luas terhadap hak pekerja rumah tangga
sebagai pekerja.D
Suara Pekerja Rumah Tangga
“Kami Manusia,
Perlakukanlah Kami Selayaknya”
Rukmini:
“Saya Selamat dari Siksaan,
Teman Saya Tidak”
Rukmini, 17 tahun, terbaring lemah di ranjang rumah
sakit. Tubuhnya kurus dan kaku. Wajahnya tirus dengan
tatapan kosong. Dia didiagnosa menderita gizi buruk
yang parah dan hanya berbobot 29 kg. Baru enam bulan
sebelumnya, pada Desember 2006, ia bekerja sebagai
seorang pekerja rumah tangga di sebuah rumah di
daerah Jatinegara, Jakarta Timur. Ketika itu, ia adalah
seorang gadis yang ceria dan sehat, dengan mimpi meraih
kehidupan yang lebih baik dan berpenghasilan sendiri.
Dia bekerja di rumah tersebut bersama salah seorang
temannya, Irma, 16 tahun. Selama bulan pertama bekerja,
majikan mereka, Erni Wijaya, memperlakukan keduanya
dengan baik. Namun, tak lama, Erni kerap menganiaya
dan mengeksploitasi kedua remaja tersebut. Erni dengan
kejam menyiksa Irma dan Rukmini dengan memukuli dan
menjambaki rambut mereka, membakar mereka dengan
setrika panas dan menyiramkan air mendidih. Ia pun
membiarkan keduanya kelaparan.
Untunglah seorang tetangga yang curiga, Martha,
menyelamatkan mereka. Dia memberikan kesaksian
mengenai kondisi mengenaskan keduanya saat
menyelamatkan mereka. “Saya mendapati kedua gadis itu
hampir botak dan tubuh mereka tinggal kulit dan tulang,”
katanya.
Tidak seperti Rukmini, yang mampu bertahan terhadap
penyiksaan tersebut, Irma meninggal dunia pada Mei
2007. Tubuhnya yang lemah tidak mampu menahan
penderitaan. Saat terbaring lemah di rumah sakit,
Rukmini mengingat pemandangan mengerikan yang
harus disaksikannya saat Erni dengan kasar menyiksa Irma.
“‘Irma dituduh mencuri uang. Marah besar, bos kami,
Erni, mendorong Irma jatuh dari tangga. Kemudian dia
menyeretnya ke kamar mandi, menyiramnya dengan air,
memukul dan menendangnya, membenturkan kepalanya
ke dinding, dan berusaha menenggelamkannya di bak
mandi.”
Saat dilakukan penyelidikan terhadap penganiayaan
tersebut, ditemukan bahwa ini bukan pertama kalinya Erni
menyiksa pekerja rumah tangganya. Pada awal 2006, dia
terbukti bersalah menyiksa dua pekerja rumah tangganya
yang lain, namun ketika itu ia hanya dihukum dua bulan
penjara. D
Diadaptasi dari Republika, 24 Februari 2008 dan
www.indosiar.com 11 Juni 2007.
7
RUU mengenai Hak Kerja
Pekerja Rumah Tangga di Indonesia
RUU juga menyatakan
bahwa lamanya jam
kerja yang diwajibkan
bagi pekerja rumah
tangga sama seperti
pekerja lain: delapan
jam per hari. Majikan
dituntut membayar
uang lembur untuk
penambahan jam kerja
dan penambahan jam
kerja wajib tersebut
tidak boleh melebihi
empat jam per hari.
Pekerja rumah tangga
juga berhak memiliki
satu hari libur setiap
pekan. Kompensasi
lembur juga harus
diberikan, bila pekerja
diminta bekerja selama
hari libur. Mereka juga
memiliki hak atas cuti
melahirkan minimal
tiga bulan, cuti
tahunan 12 hari dan
cuti menstruasi.
Dalam beberapa tahun belakangan ini, upaya
memberikan perlindungan yang lebih baik bagi
pekerja rumah tangga telah berjalan di Indonesia,
antara lain didukung Proyek ILO tentang Penghapusan
Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia bagi Pekerja
Migran Indonesia. Sebuah rancangan undang-undang
(RUU) mengenai hak kerja dan perlindungan pekerja
rumah tangga telah dikembangkan selama beberapa
tahun terakhir dan baru-baru ini masuk sebagai agenda
perundangan DPR RI tahun 2010.
RUU tersebut berisi pelbagai ketentuan, misalnya
persyaratan akan sebuah kontrak tertulis yang harus secara
jelas menyatakan, antara lain, hak dan kewajiban majikan
dan pekerja rumah tangga, deskripsi tugas pekerja
rumah tangga, termasuk jumlah anggota keluarga yang
akan dilayani, jam kerja, upah minimum, serta bentuk
penggajian.
RUU yang diusulkan
juga mencakup ketentuan
mengenai asuransi sosial bagi
pekerja rumah tangga. Dengan
mengakui rumah tangga sebagai
sebuah tempat kerja, pekerja
rumah tangga akan terlindungi di
bawah perundangan keselamatan
dan kesehatan kerja dan karenanya
akan dicakup oleh asuransi sosial
yang meliputi tunjangan hidup dan kematian.
RUU tersebut menjamin hak pekerja rumah tangga untuk
berorganisasi dan melakukan perundingan bersama. Pasal
28 menyatakan bahwa “setiap pekerja rumah tangga berhak
membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja rumah
tangga”. Selain itu, sebagai upaya untuk menghapuskan
pekerjaan rumah tangga anak, RUU tersebut menentukan
usia minimum bagi pekerja rumah tangga adalah 18 tahun
ke atas. D
Redaksi
8
Pemimpin Redaksi: Lotte Kejser
Eksekutif Editor: Lotte Kejer, Gita Lingga
Koordinator Editorial: Gita Lingga
Kontributor: Albert Y. Bonasahat, Arum Ratnawati, Gita
Lingga, Iman Fachrudin, Lotte Kejser
Desain & Produksi: Balegraph
Edisi Khusus ILO Jakarta tentang Pekerja Rumah Tangga
adalah edisi dua bahasa dari kegiatan Proyek ILO tentang
Penghapusan Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia bagi
Pekerja Migran Indonesia untuk mempromosikan pengakuan
pekerja rumah tangga sebagai pekerja, dengan fokus pada
pekerja rumah tangga Indonesia.
special
edisi khusus
editionpekerja
on domestic
rumahworkers
tangga
Undang-Undang
Pekerja Rumah Tangga
harus Lolos
rumah tangga. Jika satu pekerja rumah tangga mengerjakan
begitu banyak jenis pekerjaan, maka harus diberi kompensasi
yang sesuai.
Rieke Dyah Pitaloka
Rieke Dyah Pitaloka merupakan satu dari
sedikit, jika bukan satu-satunya, anggota
Komisi IX DPR RI, yang memulai karier
politiknya dengan perjuangan untuk
memberikan perlindungan yang lebih baik bagi
pekerja rumah tangga. Hanya ada satu tujuan
dalam benaknya: pekerjaan rumah tangga
harus diperlakukan sama dengan profesi
lain. Karenanya, meloloskan undang-undang
(UU) pekerja rumah tangga pun menjadi
prioritasnya. “Itu merupakan tujuan utama
saya” kata dia.
Apa tujuan menyegerakan Rancangan Undang-Undang
(RUU) Pekerja Rumah Tangga dalam agenda parlemen?
Mengapa tampak tergesa-gesa?
Kita harus memiliki UU Pekerja Rumah Tangga. Pekerjaan
rumah tangga harus diakui sebagai sebuah pekerjaan
formal. Ini artinya, sebuah kontrak kerja yang jelas akan
diwajibkan dan pekerja harus mendapatkan jaminan
hukum dalam hal standarisasi jenis pekerjaan, upah serta
keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-undang tersebut
juga akan melindungi anak-anak dari eksploitasi.
Alasan lain menekankan undang-undang ini adalah karena
pada saat ini, kita mendengar banyak tindakan pelecehan
yang menimpa pekerja rumah tangga. Ya, kita memang
telah memiliki UU Pidana dan UU Anti KDRT, namun,
dengan besarnya jumlah pelecehan terhadap pekerja
rumah tanggabaik di dalam maupun luar negeri, itu
menunjukkan kepada kita bahwa undang-undang yang ada
belum memadai untuk melindungi korban dan mencegah
pelaku.
Ketentuan-ketentuan apa yang akan tertuang di dalam
RUU tersebut?
RUU tersebut memberi jaminan bahwa aspek
ketenagakerjaan orang-orang yang bekerja dalam
pekerjaan rumah tangga sebagai pekerja, misalnya, jam
kerja, cuti kerja atau spesialisasi pekerjaan rumah tangga
akan sepenuhnya dihormati. Untuk yang terakhir itu, kita
ingin menspesialisasi jenis pekerjaan rumah tangga,
misalnya, kita ingin memiliki pekerja rumah tangga yang
hanya bekerja sebagai juru masak, pekerja yang melakukan
binatu, pekerja yang mengasuh anak, dan lain-lain. Di masa
mendatang, tak akan ada tumpang-tindih dalam pekerjaan
Kita juga akan meregulasi upah minimum bagi pekerja rumah
tangga yang akan memenuhi standar yang disebut kebutuhan
hidup layak (KHL). Kita mengusulkan pembentukan semacam
dewan upah untuk merumuskan upah yang layak bagi pekerja
rumah tangga. Kita akan meregulasi asuransi kesehatan,
asuransi kerja, asuransi kecelakaan kerja, dana pensiun, dan
tunjangan hari raya. RUU tersebut juga akan meregulasi
posisi agen perekrutan pekerja rumah tangga karena begitu
banyaknya kasus pemotongan yang tidak adil yang dilakukan
oleh agen menimpa pekerja rumah tangga.
Bagaimana proses politik pengembangan RUU ini di
parlemen?
Karena RUU ini pada awalnya diusulkan pada 2004,
seringkali proses pengembangannya gagal. Ada lima kali
upaya membuat RUU ini resmi menjadi agenda parlemen,
dan semuanya gagal. Sekarang pada 2010, RUU tersebut
berhasil menjadi prioritas program legislasi nasional di
DPR (Prolegnas). Tetapi kita harus berhati-hati karena ada
banyak upaya untuk menghentikan proses politik di DPR
untuk pengembangan RUU mengingat banyak orang yang
menentang RUU ini. Para penentang bukan hanya berasal
dari kalangan pengusaha tetapi juga dari anggota parlemen.
Misalnya, orang-orang yang menentang RUU ini mungkin tidak
ingin pekerjaan rumah tangga dimasukkan ke dalam Sistem
Jaminan Sosial Nasional yang secara aktual bisa membuat
pengguna jasa pekerja rumah tangga mendapatkan masalah
bila pekerja rumah tangganya jatuh sakitl.
Apa konsekuensinya bila RUU ini gagal lagi atau jika terjadi
penundaan untuk memfinalisasi RUU ini?
Perlu dicatat bahwa melalui RUU ini kita akan bisa, bukan
hanya untuk pekerja rumah tangga yang bekerja di Indonesia,
memberi kontribusi pada perlindungan pekerja rumah tangga
kita yang bekerja di luar negeri. Kita harus ingat bahwa dari
enam juta pekerja migran Indonesia, 70 persen di antaranya
merupakan pekerja rumah tangga di luar negeri. Jika kita
tidak memiliki UU yang melindungi pekerja rumah tangga kita
sendiri di dalam negeri, pemerintah akan mengalami kesulitan
untuk merundingkan perlindungan yang lebih kuat bagi
pekerja rumah tangga kita di luar negeri.
Negara-negara tujuan pekerja migran kita bisa dengan mudah
mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai
dalih untuk tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat
bagi pekerja rumah tangga Indonesia yang bekerja di negara
mereka: “mengapa saya harus peduli dengan perlindungan
hukum bagi pekerja rumah tangga Indonesia sementara
mereka tidak menikmati perlindungan semacam itu di dalam
negeri mereka?” Karenanya, kita harus berjuang agar RUU ini
difinalisasi dan diloloskan. Itu akan memperkuat posisi tawar
pekerja rumah tangga Indonesia di luar negeri saat bekerja di
negara-negara tujuan. D
Wawancara
© sumber internet
Pelajaran dari Negara-negara Lain
mengenai Promosi dan Regulasi Pekerjaan Rumah Tangga
Di sebuah dunia yang berubah dengan industri
perawatan yang mengglobal, banyak negara
mengalami pertumbuhan pesat atas permintaan
jasa perawatan rumah tangga yang profesional dan
bisa diandalkan untuk masyarakat kelas menengah
dan atas perkotaan yang sedang tumbuh dan
berkembang. Selain itu, pekerjaan rumah tangga
modern memiliki banyak tanggung jawab penting,
yang membutuhkan serangkaian keterampilan luas
seperti kemampuan untuk menggunakan peralatan
elektronik.
Guna mempersiapkan kemampuan kerja
pekerja rumah tangga, sejumlah negara telah
mengembangkan standarisasi kurikulum dan materi
pelatihan untuk pengembangan keterampilan dan
profesionalisme pekerja rumah tangga. Pelatihanpelatihan ini diadakan di balai-balai pelatihan
khusus bagi pekerja rumah tangga yang dilengkapi
dengan fasilitas modern, atau di balai pelatihan
kerja dengan fasilitas yang sudah ditingkatkan.
Agar sektor pekerjaan rumah tangga berkembang
secara profesional dan menarik sejumlah besar
pekerja berkualitas, diperlukan regulasi agen
perekrutan dan kondisi kerja yang komprehensif di
sektor tersebut. Negara-negara ini juga memadukan
langkah-langkah penegakkan tradisional melalui
sanksi bagi agen yang berkinerja buruk dan insentif
atau hadiah bagi agen yang berkinerja baik. Ini
memberdayakan pemakai (misalnya pekerja rumah
tangga dan majikannya) melalui informasi publik,
pelatihan dan akses mudah ke pengaduan berbasis
masyarakat dan mekanisme penyelesaian konflik.
Jika langkah-langkah komprehensif untuk menjamin
praktik agen perekrutan yang etis diwujudkan,
praktik promosi kerja yang etis dan efektif bagi
sektor pekerjaan rumah tangga juga akan terwujud,
terutama jika didukung program infomasi publik
yang komprehensif beserta petunjuk karier di
sekolah-sekolah serta badan berbasis masyarakat
lainnya.
10
Sejumlah negara, misalnya Afrika
Selatan, Cina dan Filipina, menjamin
bahwa pilihan-pilihan pengembangan
karier yang menarik tersedia untuk
pekerja rumah tangga, melalui
pengembangan keterampilan dan
spesialisasi yang berstandar dan
bersertifikat, yang mengarah pada
upah dan kondisi kerja yang lebih
baik seraya mempertahankan pekerja
rumah tangga berpengalaman di
sektor tersebut.
Negara-negara ini telah mengembangkan peraturan
ketenagakerjaan mengenai kondisi kerja di sektor pekerjaan
rumah tangga atas dasar prinsip “Pekerjaan yang Layak”
ILO, yang merupakan standar minimum hak dan kondisi kerja
pekerja yang diakui secara internasional. Standar-standar
ini juga tercermin dalam kontrak kerja standar tertulis yang
harus dipergunakan pekerja rumah tangga, majikan dan agen
perekrutan.
Upah minimum nasional bagi pekerja rumah tangga
diberlakukan sebagai upah dasar bagi pekerja rumah tangga,
karena upah minimum dihitung berdasarkan pemenuhan
kebutuhan dasar. Namun, pekerja rumah tangga yang terlatih
dan berpengalaman seringkali mendapatkan gaji jauh di atas
upah minimum.
Pekerja rumah tangga juga merupakan bagian dari sistem
jaminan sosial nasional, dan negara-negara telah menerapkan
cara mudah untuk memfasilitasi pembayaran kontribusi
special
edisi khusus
editionpekerja
on domestic
rumahworkers
tangga
pengusaha dan pekerja ke dalam sistem tersebut. Negaranegara ini menerapkan praktik-praktik terbaik yang inovatif
dari berbagai belahan dunia untuk menangani kekhususan
pekerjaan rumah tangga, misalnya jam kerja yang tidak
biasa, waktu siaga dan pemberian akomodasi dan makanan
oleh majikan, dengan cara yang tidak melemahkan prinsip
mendasar dari pekerjaan yang layak.
1. Afrika Selatan: Ramah-pengguna dan Aksesmudah terhadap Regulasi bagi Pekerja Rumah
Tangga maupun Majikan
Setelah berakhirnya rezim Apartheid, Afrika Selatan
mengubah perundanganya untuk pekerja berketerampilan
rendah, termasuk bagi pekerja rumah tangga. Afrika
Selatan memberikan seluruh pekerjanya hak-hak kerja
mendasar, dan telah mewujudkan langkah-langkah
praktis untuk memfasilitasi penerapan hak-hak tersebut di
seluruh sektor pekerjaan tanpa terkecuali. Afrika Selatan
menjamin bahwa seluruh pekerja, pengusaha, agen dan
lainnya mampu memahami standar ketenagakerjaan dan
menyebarluaskannya melalui penyebaran informasi yang
mudah dipahami melalui berbagai sarana yang mudah
diakses.
Materi Komunikasi
Untuk mempromosikan hak-hak pekerja rumah tangga
sebagai pekerja, ILO telah menerbitkan poster, brosur
dan paket informasi untuk disebarkanluaskan para
mitra sosial dan para pihak terkait lainnya. Materimateri ini tersedia di kantor ILO Jakarta dan dapat
diunduh lewat situs ILO Jakarta
Decent Work Agenda for
Domestic Workers
Factsheet on
Internastional
Labour
Organization
Domestic Workers
in Indonesia
Addressing the Urgent
Protection Needs of
Indonesian Domestic
Workers
Domestic work constitutes an important and growing
sector of the Indonesian economy. As Indonesian
women in urban areas increasingly enter the workforce,
there is a growing and high demand for domestic
workers to help out with such tasks as cooking,
cleaning, laundry, and taking care of children and the
elderly.
Most domestic workers live in the household of the
employer, which means that they
work and live hidden from
public view. Furthermore,
many domestic workers
never leave the household
during the period of their
employment. While this
arrangement has proved
beneficial for many domestic
workers, who were able to send
money home and/or establish
some savings, many others face
serious problems and abuse.
The problems they frequently
face range from non-payment
of salary and excessive
workload to mental abuse,
sexual harassment and
abuse and physical
abuse.
Q&A - Domestic Workers
in Indonesia
“I finished elementary school, but my family had no
money to pay for school fees, so I started working as
a domestic worker in North Sumatra. I was thirteen
years old then.
The employer never hit me, but would say dirty
things. The male employer would call me a “cunt”
and would invite me for a walk and (to) rent a room.
That made me uncomfortable. I felt scared. The
employer would give me food once a day, but if I
ate more than that, she would shout at me and call
me pig. I was hungry- that is why I would take a little
more food. I had no day off. I was always depressed
because I could not leave the house to visit my
mother or sister. No one came to see me. It was not
allowed.”
Vina, Medan, December 15, 2004.
Source: Always on Call. Abuse and Exploitation of Child Domestic
Workers in Indonesia, Human Rights Watch, June 2005.
Many domestic workers who experience serious
problems during their employment find themselves
isolated and do not know where to seek assistance.
Their problems are compounded by the fact that
domestic work is considered to be informal work,
to which national labour laws and government
regulations, which provide protection to workers in
other sectors, do not apply. As a result, domestic
workers do not only suffer from some of the lowest
salaries and the hardest working conditions in
Indonesia, but also continue to be highly vulnerable to
exploitation and abuse in their workplace.
The ILO has identified as one of its key objectives in
Indonesia to stop exploitation at work, which also
addresses exploitation of domestic workers. The ILO,
International
Labour
Organization
INTERNATIONAL
STANDARD-SETTING FOR
DOMESTIC WORKERS
Baik melalui internet ataupun kantor-kantor tenaga kerja,
pekerja rumah tangga dan majikan dapat mengakses
seluruh informasi dan dokumen yang dibutuhkan, seperti
peraturan regulasi ketenagakerjaan, skala upah minimum,
standarisasi kontrak, jaminan sosial dan sebagainya.
Afrika Selatan pun membangun sistem pengaduan dan
mediasi serta mekanisme yang mudah digunakan untuk
memfasilitasi pendaftaran pekerja rumah tangga dan
majikan serta pembayaran jaminan sosial bagi pekerja
rumah tangga.
2. Filipina: Perundangan Nasional dan Lokal
mengenai Pekerjaan Rumah Tangga dan Sistem
Pengawasan Berbasis Masyarakat
“Magna Carta bagi Pekerja rumah tangga” Filipina (yang
juga disebut “Batas Kasambahay”) menetapkan seluruh hak
kerja mendasar seperti kondisi kerja, upah minimum dan
jaminan sosial. Selain itu, sejumlah kota telah menerapkan
ordonansi serupa di tingkat lokal mengenai pekerja rumah
tangga. Menyadari sulitnya melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan ini di tingkat
lokal, sebuah sistem pengawasan dijalankan oleh kantor
layanan sosial lokal.
3. Cina: Mempromosikan dan
Memprofesionalisasikan Sektor Pekerjaan
Rumah Tangga dan Agen Penyalur
Mencatat pertumbuhan dan potensi pekerjaan di sektor
pekerjaan rumah tangga yang terus meningkat, Cina saat
ini sedang mengembangkan kebijakan yang komprehensif
dan ambisius untuk mempromosikan sektor tersebut serta
meregulasi kondisi kerja dan jaminan sosial bagi pekerja
rumah tangga. Cina juga berencana untuk melakukan
profesionalisasi pekerjaan rumah tangga melalui regulasi
dan pengawasan yang komprehensif bagi agen perekrutan
dan standarisasi pengembangan pelatihan.
11
Mempromosikan Hak
Pekerja Rumah Tangga sebagai Pekerja di Indonesia
Sebagai bagian dari upaya ILO untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan pengakuan
pada pekerja rumah tangga, dengan fokus pada pekerja rumah tangga Indonesia, Proyek ILO tentang
Penghapusan Kerja Paksa dan Perdagangan Manusia bagi Pekerja Migran Indonesia telah melakukan
kampanye media yang ekstensif untuk mempromosikan pengakuan pekerja rumah tangga sebagai
pekerja. Kampanye tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak dan kondisi kerja
pekerja rumah tangga di Indonesia dan kebutuhan mereka akan perlindungan kerja seperti kontrak kerja,
renumerasi, hari libur, jam kerja, jaminan sosial, kondisi hidup, dan sebagainya.
“Sejak 1936 ILO telah lama memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak pekerja rumah tangga dan
secara rutin menyerukan standar internasional bagi pekerja rumah tangga. Inilah saatnya untuk mengakui
pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan. Kampanye ini mempromosikan penyadaran yang lebih luas
dan perdebatan nasional mengenai kondisi dan perlindungan kerja yang ada bagi pekerja rumah tangga,”
kata Lotte Kejser, Kepala Penasihat Teknis Proyek. D
Konsultasi Nasional dan Provinsi
mengenai Hak-hak Pekerja
Rumah Tangga
Serangkaian briefing dan pertemuan konsultasi
dilaksanakan sepanjang tahun 2009 dengan
para pihak terkait seperti Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, tiga konfederasi serikat
pekerja nasional (KBSI, KSPSI dan KSPI), Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo), organisasi pekerja
migran dan pekerja rumah tangga, LSM, agen
perekrutan, serta perwakilan dari majikan pekerja
rumah tangga. Briefing dan konsultasi serupa di
tingkat nasional dan regional akan terus dilakukan
sepanjang 2010 - 2011. D
12
special
edisi khusus
editionpekerja
on domestic
rumahworkers
tangga
Kampanye Radio mengenai
Hak-hak Pekerja Rumah Tangga
ILO, bekerja sama dengan Jaringan Kerja Layak Pekerja
Rumah Tangga (Jakerla PRT) dan Jaringan Radio SmartFM,
menyelenggarakan serangkaian kampanye radio dan
temu media mengenai hak-hak pekerja rumah tangga
dari November hingga Desember 2009 di enam kota
di Indonesia: Medan, Samarinda, Semarang, Makasar,
Yogyakarta dan Surabaya. Kampanye terakhir di Surabaya
juga mengikutsertakan Rieke Dyah Pitaloka, Duta Pekerja
Migran Indonesia dan Anggota Parlemen yang baru terpilih.
Pada tahun 2010, kampanye radio berisi debat interaktif
mengenai hak dan kondisi kerja pekerja rumah tangga yang
berlangsung di sepuluh kota di Indonesia (Medan, Lampung,
Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Samarinda,
Denpasar dan Lombok), yang dilgelar dari Februari hingga
Maret. Kampanye tersebut diselenggarakan bekerja sama
dengan sejumlah jaringan radio lokal terkemuka, termasuk
RRI Medan, Radio Global, Radio Prambanan dan Radio
Gema Suara.
“Radio merupakan sarana yang sangat efektif biaya
untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih
luas,” ungkap Lotte seraya menambahkan bahwa
radio memungkinkan adanya tingkat interaktivitas
yang jauh lebih tinggi dibandingkan TV dan media
cetak.
ILO bersama dengan Radio Female, sebuah stasiun
radio terkemuka, menyiarkan empat episode bincangbincang interaktif, yang mengangkat beragam isu
praktis bagi para majikan dan pekerja rumah tangga
mengenai, misalnya, hak dan tanggung jawab majikan
dan pekerja rumah tangga dalam sebuah hubungan
kerja, cara praktis untuk menjadi majikan yang baik
dan sebagainya. Selain itu, pesan layanan masyarakat
dengan informasi yang ditujukan bagi pekerja rumah
tangga dan majikannya juga disiarkan jaringan Radio
SmartFM dan Radio Female. D
13
Kampanye Televisi mengenai
Hak-hak Pekerja Rumah Tangga
Selain radio, QTV dan ILO menyiarkan tiga acara bincang-bincang
30 menit tentang isu-isu kebijakan mengenai hak dan kondisi
kerja dari pekerja rumah tangga pada Desember 2009. QTV
menyasar para pembuat kebijakan, pejabat pemerintah dan
kalangan eksekutif Indonesia dan disiarkan melalui layanan TV
kabel dan TV satelit berlangganan di Indonesia. D
Film Dokumenter mengenai
Pekerja Rumah Tangga
ILO saat ini sedang dalam proses mengembangkan film
dokumenter mengenai kondisi pekerja rumah tangga di
Indonesia. Dokumenter tersebut merupakan bagian dari
upaya ILO untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak
pekerja rumah tangga dan mendokumentasikan kondisi dan
kehidupan mereka. Film-film dokumenter ini akan disiarkan
di stasiun-stasiun TV nasional dan akan mengangkat isu-isu
penting terkait pekerja rumah tangga, seperti kontrak kerja,
jam kerja, upah minimum dan sebagainya. D
Penghapusan Kerja
Paksa dan Perdagangan
Manusia terhadap
Pekerja Migran Indonesia
Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M. H. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250
14
Telp: 62 21 391 3112
Faks.: 62 21 310 0766
Email: [email protected]
Fly UP