...

BAB II LANDASAN TEORI 2.1Kebijakan Publik Kebijakan diciptakan

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

BAB II LANDASAN TEORI 2.1Kebijakan Publik Kebijakan diciptakan
13
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1Kebijakan Publik
Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk
mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Kebijakan Publik Menurut Heinz
Eulau dan Kenneth Prewitt (Leo Agustino, 2012:6) adalah : “Sebagai “Keputusan
Tetap” yang dicirikan dengan konsisten dan pengulangan (repitisi) tingkah laku
dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.
Menurut Thomas R. Dye Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih
oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa
bila pemerintah memilih untuk melakukan suatu maka harus ada tujuannya
(objeknya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi
bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat
pemerintah saja. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah
pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang
tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama
besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah. (Edi Suharto,
2005:44)
Definisi lain mengenai Kebijakan Publik Menurut Carl Friedrich yang
mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian tindakan/kegiatan yang
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu
dimana
terdapat
hambatan-hambatan
(Kesulitan-kesulitan)
dan
13
14
kemungkinan-kemungkinan (Kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut
diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang
dimaksud”. (Leo Agustino, 2012:7)
James Anderson (Leo Agustino, 2012:7) mendefinisikanbahwa kebijakan
adalah “serangkaian kegitan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti
dan dilaksanakan oleh seorang aktor yang berhubungan dengan suatu
permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.
David Easton (Miftah Thoha, 2003:62) mendefinisikan bahwa kebijakan
publik adalah alokasi nilai otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan tetapi hanya
pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat dan
semuanya dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan
adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.
William N. Dunn (Kristian Widya W, 2006) mengatakan kebijakan publik
adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang
saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang
dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.
Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang
menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap
sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau
pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu
bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi
14
15
kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka
dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.
Sedangkan
menurut
Robert
Eyestone
(Leo
Agustino
2008:6)
mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah
dengan lingkungannya”.Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih
terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik
dapat mencakup banyak hal.
Kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan
tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan
seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan
bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah.
2.2Implementasi Kebijakan Publik
Menurut Nurdin Usman mengemukakan “implementasi adalah bermuara
pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi
bukan sekedar aktivitas, tetapi kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan
kegiatan” (Usman. 2002:70).
Pengertian implementasi yang dikemukan diatas, dapat dikatakan bahwa
implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana
dan dilakukan secara bersungguh – sungguh berdasarkan acuan norma tertentu
untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri
sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.
15
16
Menurut Guntur Setiawan Implementasi adalah perluasan aktivitas yang
saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tidakan untuk
mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.
(Setiawan. 2004:34).
Pengeritan implementasi yang dikemukan diatas, dapat dikatakan bahwa
implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau
seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan
melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang
biasa tercapai dengan jaringan pelaksanaan yang bisa dipercaya.
Definisi lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Leo Agustino, 2012 :8)
mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai “pelaksanaan keputusan
kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula
berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau
keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan
masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang
ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses
implementasinya”.
Dalam buku (Harbani pasalong, 2008) Implementasi kebijakan menurut
Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo adalah proses mentransformasikan suatu
rencana ke dalam praktik.
Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (Solichin Abdul Wahab, 2004:65),
mendefinisikan Impelementasi Kebijakan sebagai “Tindakan-tindakan yang
16
17
dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompokkelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan
yang telah digariskan dalam keputusan kebijakasanaan”.
Dan Menurut Grindle (dalam Harbani Pasolong, 2008: 57-58),
implementasi kebijakan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan
muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin
memepengaruhinya. Melihat bahwa implementasi kebijaksanaan sarat dengan
kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah eksekutif dan
legislative kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut
tidak terlepas dengan kepentingan politik atau kekuasaan.Dari definisi diatas
dapat diketahui bahwa Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : (1)
adanya tujuan atau sasaran kebijakan. (2) Adanya aktivitas atau kegiatan
pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan.
Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa implementasi
kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan
melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan
mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu
sendiri.
2.3Faktor- Faktor Implementasi Kebijakan Publik
Untuk mengakaji lebih baik suatu Implementasi Kebijakan Publik maka
perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan suatu
model kebijakan. Terdapat banyak model yang dipakai untuk menganalisis sebuah
17
18
implementasi kebijakan, namun kali ini yang saya gunakan adalah model
Implementasi
yang dikemukan oleh George C. Edward III (Leo Agustino,
2012:149).
Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang
dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan
mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan
guna
mengetahui
bagaimana
pengaruh
faktor-faktor
tersebut
terhadap
implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
implementasi kebijakan yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) sumber daya, (3)
disposisi dan (4) struktur birokrasi. (Edward dalam Agustino 2012:149).
Variabel atau Faktor pertama adalah Komunikasi. Menurutnya lebih lanjut,
sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan
publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah
mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan
mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga
setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus diransmisikan (atau
dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi (atau
pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para
implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang
ditetapakan didalam masyarakat.
Terdapat tiga Indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam
mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu :
18
19
a. Transmisi, Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan
suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam
penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi),
hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah melalui beberapa
tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah
jalan.
b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan
haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).
c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi
haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering
berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksaan
dilapangan.
Variabel atau faktor kedua adalah Sumber daya. Edward III dalam
Agustino (2012:151) Mengemukakan indikator sumber daya terdiri dari beberapa
elemen, yaitu:
a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf.
Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya
disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun
tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor
saja tidak mencukupi tetapi diperlukan pulak kecukupan staf dengan
keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan
kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu
sendiri.
19
20
b. Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua
bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara
melaksanakan kebijakan. Dan kedua mengenai data kepatuhan dari para
pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah
ditetapkan.
c. Wewenang, bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan
merupakan
legitimasi
atau
otoritas
bagi
para
pelaksana
dalam
melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi
kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi dan
memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya
fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan
berhasil.
Variabel
ketiga
faktor
yang mempengaruhi
tingkat
keberhasilan
implementasi kebijakan publik (Edward III dalam Agustino (2012:152) adalah
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam
pendekatan suatu kebijkan publik.
Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel/faktor disposisi,
menurut Edward III adalah :
a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan
menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi
kebijakan bila personil ada yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan
yang diinginkan oleh pejabat tinggi.
20
21
b. Insentif, Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan
untuk
mengatasi
masalah
kecendrungan
para
pelaksana
dengan
memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak
menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasikan insentif oleh
para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.
Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi
kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk
melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui
apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan
suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau
terealisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan
yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur
birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan
menyebagiankan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya
kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung
kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi
dengan baik. (Edward III dalam Agustino (2012:153)
2.4 Pandangan Islam tentang Pelayanan
Sebagai agama yang menekankan arti penting amal dan perbuatan yang
baik dalam memberi pelayanan , Islam mengajarkan bahwa memberi pelayanan
itu harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip berikut:
1) Bahwa pelayanan itu dilakukan berdasarkan pengetahuan sebagaimana
dapat dipahami dari firman Allah dalam Alquran Al-Isra ayat 36
21
22





Artinya: dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati,
semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya (QS Al-Isra: 36)
2) Pelayanan
yang diberi
harus
dilaksanakan
berdasarkan
keahlian
sebagaimana dapat dipahami dari hadis Nabi saw, “Apabila suatu urusan
diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya.”
(Hadis Riwayat Imam Bukhari).
3) Berorientasi kepada mutu dan hasil yang baik sebagaimana dapat
dipahami dari firman Allah QS Al-Mulk ayat 2:





Artinya: Dialah Tuhan yang telah menciptakan mati dan hidup untuk
menguji siapa di antara kalian yang dapat melakukan amal (pekerjaan)
yang terbaik; kamu akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui
yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia memberitahukan kepadamu tentang
apa yang telah kamu kerjakan.”(QS Al-Mulk: 2).
Dalam Islam, amal atau pelayanan itu juga harus dilakukan dalam bentuk
saleh sehingga dikatakan amal saleh, yang secara harfiah berarti sesuai, yaitu
sesuai dengan standar mutu.
4) Pelayanan yang di beri itu diawasi oleh Allah, Rasul dan masyarakat, oleh
karena itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, sebagaimana
dapat dipahami dari firman Allah QS At-Taubah ayat 105
22
23







Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang
nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan
(QS At-Taubah: 105)
5) Pelayanan dilakukan dengan sumber daya manusia yang berkompeten di
bidang tersebut dan memiliki semangat kerja yang tinggi di dalam
memberi pelayanan. Birokrat yang melakukan pelayanan dengan sungguh
dengan etos yang tinggi itu digambarkan oleh sebuah hadis sebagai orang
yang tetap menaburkan benih sekalipun hari telah akan kiamat.
6) Orang berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia berikan dalam
bentuk apapun termasuk dalam memberi pelayanan yang baik kepada
masyarakat. Ini adalah konsep pokok dalam agama Islam. Konsep imbalan
bukan hanya berlaku untuk pekerjaan-pekerjaan dunia, tetapi juga berlaku
untuk pekerjaan-pekerjaan ibadah yang bersifat ukhrawi. Di dalam
Alquran ditegaskan bahwa:






Artinya: dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa
yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang
23
24
berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi
Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih
baik (syurga) (QS. An-Najm: 31)
Dalam hadis Nabi dikatakan, “Sesuatu yang paling berhak untuk kamu
ambil imbalan atasnya adalah Kitab Allah.” (H.R. al-Bukhari). Jadi, menerima
imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan dalam kaitan dengan Kitab Allah;
berupa
mengajarkannya,
menyebarkannya,
dan
melakukan
pengkajian
terhadapnya, tidaklah bertentangan dengan semangat keikhlasan dalam agama.
7) Berusaha menangkap makna sedalam-dalamnya sabda Nabi yang amat
terkenal bahwa nilai setiap bentuk pelayanan yang di berikan itu
tergantung kepada niat-niat yang dipunyai pelakunya: jika tujuannya tinggi
(seperti tujuan mencapai ridha Allah SWT) maka ia pun akan
mendapatkan nilai kerja pelayanan yang tinggi, dan jika tujuannya rendah
(seperti, hanya bertujuan memperoleh simpati sesama manusia belaka),
maka setingkat itu pulalah nilai kerja pelayanannya tersebut.Sabda Nabi
saw. itu menegaskan bahwa nilai kerja pelayanan seorang manusia
tergantung kepada komitmen yang mendasari pelayanan itu. Tinggi rendah
nilai pelayanan itu diperoleh seseorang sesuai dengan tinggi rendah nilai
komitmen yang dimilikinya. Dan komitmen atau niat adalah suatu bentuk
pilihan dan keputusan pribadi yang dikaitkan dengan sistem nilai yang
dianutnya. Oleh karena itu, komitmen atau niat juga berfungsi sebagai
sumber dorongan batin bagi seseorang untuk mengerjakan atau tidak
mengerjakan sesuatu, atau, jika ia mengerjakannya dengan tingkat-tingkat
kesungguhan tertentu.
24
25
8) Menurut
Majid (1992: 417) ajaran Islam menunjukkan bahwa
“pelayanan” atau “amal” adalah bentuk keberadaan manusia. Artinya,
manusia ada karena pelayanan atau bekerja, dan pelayanan itulah yang
membuat atau mengisi keberadaan kemanusiaan. Jika filsuf Perancis, Rene
Descartes, terkenal dengan ucapannya, “Aku berpikir maka aku ada”
(Cogito ergo sum) karena berpikir baginya bentuk wujud manusia maka
sesungguhnya, dalam ajaran Islam, ungkapan itu seharusnya berbunyi
“Aku berbuat, maka aku ada.” Pandangan ini sentral sekali dalam sistem
ajaran Islam. Ditegaskan bahwa manusia tidak akan mendapatkan sesuatu
apa pun kecuali yang ia usahakan sendiri.
Pelayanan Prima merupakan terjemahan dari istilah"Excellent Service"
yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik dan atau pelayanan yang
terbaik sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimilki oleh instansi
yang memberikan pelayanan.Apabila instansi tersebut belum memiliki standar
pelayanan, maka pelayanan terbaik atau menjadi prima apabila mampu
memuaskan pihak yang dilayani (pelanggan) dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan (jasmani dan rohani), dan didalam mencapai tujuannya tersebut dia
berupaya dengan penuh kesunguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal
sebagai pembuktian kepada Allah SWT. Sedangkan pelayanan dengan baik berarti
memberi sebuah pelayanan kepada masyarakat dengan segala penuh kesunguhan
untuk mencapai tujuan.
Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW, bersabda: “Barang siapa yang
melepaskan satu kesusahan seorang
mukmin, pasti Allah akan melepaskan
25
26
darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah
urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barang
siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di
dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba Nya selama hamba Nya
itu suka menolong saudaranya”. (HR. Muslim).
Apabila kita mengetahui bahwa sebenarnya kita mampu berbuat sesuatu
untuk menolong kesulitan orang lain, maka segeralah lakukan, segeralah beri
pertolongan. Terlebih lagi orang itu telah memintanya kepada kita. Karena
pertolongan yang kita berikan, akan sangat berarti bagi orang yang sedang
kesulitan.
Dengan demikian dalam ajaran Islam, beramal dengan semangat penuh
pengabdian yang tulus untuk mencapai keridoan Allah dan meningkatkan taraf
kesejahteraan hidup umat adalah fungsi manusia itu sendiri sebagai khalifatullah
fi al-Ardl. Dalam beramal, zakat misalnya, bisa dimanfaatkan hasilnya untuk
keperluan yang bersifat konsumtif, seperti menyantuni anak yatim, janda, orang
yang sudah lanjut usia, cacat fisik atau mental dan sebagainya, secara teratur per
bulan, atau sampai akhir hayatnya, atau sampai mereka mampu mandiri dalam
mencukupi kebutuhan pokok hidupnya.
2.5 Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) adalah program bantuan
sosial untuk
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini
diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam rangka
mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.
26
27
Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin menjadi
tanggungjawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.
Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota
berkewajiban
memberikan
kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal. Sumber: Pedoman
pelaksanaan JAMKESMAS Tahun 2008 oleh Departemen Kesehatan Republik
Indonesia, 2008:5.
2.5.1 Struktur Tim Koordinasi Program JAMKESMAS Tingkat
Kecamatan Merbau
CAMAT MERBAU
KETUA PELAKSANA
PROGRAM
(Drs. Darlan)
KEPALA
PUSKESMAS
(Dr. Rahadi)
WAKIL
PELAKSANAN
PROGRAM
SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SEKRETARIS
KECAMATAN
(H. Ade Efendi S.Sos)
BAGIAN KESRA
(Sri Haryuni,
S.Soso)
ANGGOTA
PELAKSANA
PROGRAM
JAMKESMAS
Sumber: Kantor Kecamatan Merbau 2014
2.5.2 Prosedur Administrasi Pemberian Kepesertaan JAMKESMAS
Administrasi kepesertaan meliputi: registrasi, penerbitan dan
pendistribusian Kartu sampai ke Peserta sepenuhnya menjadi tanggung
jawab PT Akses (Persero) dengan langkah-langkah sebagai berikut:
27
28
1. Data peserta yang telah ditetapkan Pemda, kemudian dilakukan
entry oleh PT Akses (Persero) untuk menjadi database kepesertaan
di Kabupaten/Kota.
2. Entry data setiap peserta meliputi antara lain :
a. Nomor kartu
b. Nama peserta
c. Jenis kelamin
d. Tempat dan tanggal lahir/umur
e. Alamat
3. Berdasarkan database tersebut kemudian kartu diterbitkan dan
didistribusikan sampai ke peserta.
4. PT Akses (Persero) menyerahkan Kartu peserta kepada yang
berhak, mengacu kepada penetapan Bupati/Walikota dengan tanda
terima yang ditanda tangani/cap jempol peserta atau anggota
keluarga peserta.
5. PT Akses (Persero) melaporkan hasil pendistribusian kartu peserta
kepada Bupati/Walikota, Gubernur, Departemen Kesehatan R.I,
Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/ Kota serta Rumah Sakit
setempat. (Dalam Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS 2008).
28
29
2.5.3 Alur Registrasi dan Distribusi Kartu Peserta JAMKESMAS
Gambar 2.1 : Alur Registrasi dan Distribusi Kartu JAMKESMAS
SASARAN
NASIONAL 76,4
JUTA JIWA
SASARAN KUOTA
KABUPATEN/KOTA
PENETAPAN SK
BUPATI/WALIKOTA
BERDASRKAN
KUOTA
ENTRY DATA
BASE
KEPESERTAAN
TERBIT
SINKRONISASI DATA
BPS KAB/KOTA
PESERTA
DISTRIBUSI
KARTU
Sumber: Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS 2008
Berdasarkan
gambar alur registrasi dan distribusi kartu
JAMKESMASyang digambarkan diatas, dapat dijelaskan bahwa sasaran
nasional ditetapkan sebanyak 76,4 Juta Jiwa, kemudian sasaran atau
jumlah kuota dari penetapan dari Pemda Kabupaten/Kota, selanjutnya data
tersebut disinkronisasikan BPS KAB/Kota, selanjutnya di buat penetapan
berdasrkan SK Bupati/Wali Kota sesuai dengan jumlah sasaran yang
sudah ditetapkan sebelumnya, selanjutnya entry data Base kepesertaan
seperti Nomor Kartu, Nama Peserta, jenis kelamin dan sebagainya, lalu
kartu JAMKESMAS siap di terbitkan
dan di distribusikan kepada
penerima JAMKESMAS sesuai dengan data penerima.
29
30
2.5.4 Tahap-Tahap Mendapatkan Kartu Anggota JAMKESMAS di
Kelurahan Teluk Belitung
Gambar 2.2 : Tahap-Tahap Mendapatkan Kartu Anggota
JAMKESMA
Peserta
JAMKESMAS
Sinkronisasi Data
Peserta
JAMKESMAS di
Kantor Lurah
Pemberian
Kartu
JAMKESMAS
Pulang
Sumber: Kantor Kelurahan Teluk Belitung 2014.
Berdasarkan
gambartahap-tahap
dalam
mendapatkan
Kartu
anggota JAMKESMAyang digambarkan diatas, dapat dijelaskan bahwa,
pertama peserta mendatangi Kantor Kelurahan untuk menggambil kartu
anggota JAMKESMAS, terlebih dahulu data penerima JAMKESMAS di
sinkronisasi terlebih dahulu di bagian administrasi Kelurahan dengan
membawa KTP/KK, sesudah sinkronisasi data masyarakat maka kartu
anggota
JAMKESMAS
dapat
di
terima
oleh
masyarakat
yang
bersangkutan yang di serahkan oleh pihak Kelurahan Teluk Belitung.
2.5.5 Pelayanan JAMKESMAS di Kelurahan Teluk Belitung
ProgramJAMKESMAS ialah program yang memberikan hak
kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar
meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan (RJ) dan rawat inap (RI), serta
pelayanan kesehatan rujukan rawat tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap
tingkat lanjutan (RITL) dan pelayanan gawat darurat. Sedangkan untuk
30
31
pelayanan di PUSKESMAS di Kelurahan Teluk Belitung di batasi sesuai
dengan tingkat kesanggupan dalam melakukan tindakan kesehatan. Di
kelurahan Teluk Belitung hanya member pelayanan rawat jalan tingkat
pertama
1. Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan diberikan di PUSKESMAS
dan jaringannya. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) di
PUSKESMAS di Kelurahan teluk Belitung meliputi:
a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
oleh dokter spesialis/umum
b. Rehabilitasi medik
c. Tindakan medis
d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi
e. Pelayanan Keluarga Berencana (alat/obat KB kontrasepsi).
f. Pelayanan Darah
g. Pemeriksaan Kehamilan.
Sumber: Pedoman Pelaksanaan JAMKESMAS 2008
2.5.6 Standar
Operasional
Prosedur
Pelayanan
Kesehatan
di
PUSKESMAS Kecamatan Merbau
Gambar 2.3 : SOP Pelayanan Kesehatan di PUSKESMAS
Kecamatan Merbau
Peserta
JAMKESMAS
Loket
PUSKESMAS
Pelayanan
Kesehatan
Pulang
Sumber: PUSKESMAS Kecamatan Merbau
31
32
Berdasarkan gambarSOP pelayanan kesehatan di PUSKESMAS
Kecamatan Merbauyang digambarkan diatas, dapat dijelaskan bahwa,
pertama
peserta
mendatangi
PUSKESMAS,
selanjutnya
peserta
JAMKESMAS menuju ke loket PUSKESMAS untuk sinkronisasi data
JAMKESMAS, setelah selesai baru peserta mendapatkan Pelayanan
kesehatan di PUSKESMAS Kecamatan Merbau.
2.5.7 Bentuk Pelayanan JAMKESMAS di Kecamatan Merbau
Adapun bentuk pelayanan yang terdapat di Kecamatan
Merbau di JAMKESMAS, ialah hanya Rawat Jalan Tingkat
Lanjutan (RJTL) meliputi:
a. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan
kesehatan oleh dokter spesialis/umum
b. Rehabilitasi medik
c. Tindakan medis
d. Pemeriksaan dan pengobatan gigi
e. Pelayanan
Keluarga
Berencana
(alat/obat
KB
kontrasepsi).
f. Pelayanan Darah
g. Pemeriksaan
Kehamilan.
(Sumber:
PUSKESMAS
Kecamatan Merbau.)
2.6 Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran ialah penjelasan terhadap gejala yang menjadi objek
permasalahan penelitian. Agar apa yang diuraikan dalam penelitian ini dapat
32
33
dipahami dengan jelas maka penulis membuat kerangka berpikir sebagai tertera
pada gambar di bawah ini:
Gambar 2.4 : Kerangka Pemikiran
Implementasi Kebijakan Pemerintah
berupa pemberian JAMKESMAS
Keberhasilan
Implementasi
Kebijakan
1. Komunikasi
2. Sumber Daya
Manusia
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi
Sumber: George C. Edward III
Berdasarkan kerangka pemikiran yang digambarkan diatas, dapat
dijelaskan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah berupa pemberian jaminan
kesehatan masyarakat dalam program kesehatan pemerintah di pengaruhi oleh
komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang bertujuan agar
tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan.
2.7Konsep Operasional
2.7.1 Definisi Konsep
Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan defenisi
konsep pada karya ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan
Pemerintah
Berupa
Pemberian
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat
(JAMKESMAS) Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Kelurahan
33
34
Teluk Belitung Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”,
adalah sebagai berikut:
1. Implementasi
Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa
indonesia berarti pelaksanaan atau penepatan. Istilah suatu implementasi
biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk
mencapai tujuan tertentu.
2. Kebijakan
Kebijakan
merupakan
serangkaian
tindakan/kegiatan
yang
diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan
kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan
tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
3. Implementasi kebijakan
Implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemerintah untuk
melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan
publik kepada masyarakat.
4. Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) adalah program
bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang
34
35
dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi
masyarakat miskin.
2.7.2Variabel
Adapun variable dari
berhubungan
dengan
penelitian ilmiah ini
Implementasi
Kebijakan
adalah
Pemerintah
yang
berupa
pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakan dalam mendapatkan pelayanan
kesehatan.
2.7.3Indikator
Adapun indikator dalam penelitian ini adalah :
1.Komunikasi
Komunikasi
berkenaan
dengan
bagaimana
kebijakan
dikomunikasikan pada organisasi dan publik. Komunikasi dalam
penelitian
ini
dibatasi
hanya
pada
komunikasi
tahap
perencanaan, kesanggupan dan kepemimpinan.
2. Resources
Resources berkenaan
dengan ketersediaan
sumber daya
pendukung, khususnya sumber daya manusia. Ketersediaan
sumber daya dibatasi pada ketersediaan sumber daya dalam
proses perencanaan, kesanggupan dan kepemimpinan.
3.Disposisi
Disposition
berkenaan
dengan
kesediaan
dari
para
implementator untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut.
35
36
Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa ketersediaan dan
komitmen untuk melaksanakan kebijakan.
4.Struktur birokrasi
Struktur Birokrasi berkenaan dengan kesesuaiaan organisasi
birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan
publik. (Sumber : George C. Edwards III (dalam Agustino
2012:149).
36
Fly UP