...

KORUPSI STADION GELORA BANDUNG LAUTAN API Penyidik

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

KORUPSI STADION GELORA BANDUNG LAUTAN API Penyidik
KORUPSI STADION GELORA BANDUNG LAUTAN API
News.viva.co.id
Penyidik Bareskrim Polri dan Polda Jawa Barat berpotensi menetapkan tersangka baru
dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gelora Bandung Lautan Api di Kota Bandung.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Rikwanto, menuturkan hingga
saat ini penyidik memang baru menetapkan seorang tersangka, yakni Yayat Ahmad Sudrajat
(Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung). Namun dia memberi sinyal akan
ada tambahan tersangka. Berdasarkan pemberitaan “PR” sebelumnya, Bareskrim Polri telah
mengagendakan pemeriksaan terhadap enam saksi dalam kasus korupsi pembangunan GBLA
yang menelan dana Rp545.535.430.000,00.
Keenam saksi itu berinisial S (Manajer PT Talisbu Prima), NP (Mantan Karyawan PT
Indah Karya), HR (PNS di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung), MAP (Pegawai
Swasta), E. Tjen (Direktur PT Bina Bakti Niaga Perkasa) dan HG (Direktur Teknik PT Cempaka
Wangi Sport). Keenamnya telah diperiksa Kamis (9/4/2015) lalu.
Dalam kasus itu diperkirakan ada kerugian negara sekitar Rp1,1 Miliar. Selain
memeriksa saksi, pada hari yang sama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Jabar bersama Tim Bareskrim Mabes Polri mendatangi Stadion Utama GBLA untuk
melakukan cek fisik bangunan guna keperluan audit kerugian negara dalam pembangunan
stadion megah tersebut. Dalam kunjungan tersebut, penyidik menemukan retakan-retakan pada
dinding GBLA, ketinggian tanah yang menurun dan kerusakan-kerusakan lainnya.
Sementara itu Wakil Walikota Bandung, Oded M. Danial mengaku belum mengetahui
detail informasi tentang adanya enam calon tersangka baru dalam kasus korupsi GBLA. Ia tidak
bisa memastikan apakah keenam orang itu seluruhnya PNS Pemkot Bandung atau bukan. Oded
juga mengkhawatirkan imbas penetapan tersangka baru itu jika betul menyeret para PNS
dibawah kendalinya. Namun dia menegaskan akan menyerahkan semua proses penanganan
kasus korupsi itu kepada penegak hukum.
Oded menyatakan akan melakukan pengawasan secara intensif terhadap pembangunan
berskala besar. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi terulangnya kasus serupa. Pasalnya jika
semakin banyak PNS yang menjadi tersangka, dikhawatirkan dapat mengganggu roda
pemerintahan. Untuk diketahui, proyek pembangunan Stadion GBLA adalah proyek Tahun
Anggaran 2009-2014. Proyek yang dilakukan dimasa kepemimpinan Dada Rosada itu
menghabiskan anggaran Rp545 Miliar. Soft Launching Stadion dilakukan oleh Mantan Walikota
Bandung, Dada Rosada.
SumberBerita:
1. Pikiran Rakyat, Kasus GBLA Terus Melebar, Selasa, 14 April 2015.
2. Koran Sindo, Oded Belum Tahu Enam Tersangka Baru, Selasa, 14 April 2015.
Catatan:
 Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khususnya Undang-undang untuk melakukan penyidikan. (KUHAP
pasal I butir (1))
Sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Hukum Acara Pidana).
 Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP saksi adalah
orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami
sendiri.
 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah aparat pengawas intern
pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 1 Peraturan
Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).
Menurut Pasal 2 Perpres 192 Tahun 2014, BPKP bertugas menyelengarakan urusan
pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
 Berdasarkan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, BPKP
mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian negara/daerah. MK berpandangan baik
BPK yang diatur dengan UU 15/2006 dan BPKP yang diatur dengan Keppres 103/ 2001 dan
PP 60/2008, masing-masing memiliki kewenangan melakukan audit berdasar peraturan,
termasuk audit investigasi, tentu saja beserta penentuan kerugian negaranya.
 Berikut nukilan putusan MK di halaman 53 yang memberikan kewenangan BPKP
menentukan kerugian negara. "... Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya
dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana
korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan
sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan
meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama
dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk
dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian
keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya..."
 Putusan MK ini merupakan permohonan uji materiil status BPK dan BPKP terhadap UUD
1945 pasal 23E ayat (1) yang menyatakan: "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan
mandiri."
Fly UP