...

1 STUDI KASUS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA CALON

by user

on
Category: Documents
4

views

Report

Comments

Transcript

1 STUDI KASUS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA CALON
STUDI KASUS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DENGAN WALI KOTA YOGYAKARTA DI PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(KASUS PUTUSAN NO.01/G/2011/PTUN.YK)
Oleh:
Doni Lingga Ciptadi
NPM. 11144300002
Ari Retno Purwanti, S.H., M.H.
Program Studi PPKN, FKIP, UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA, 2015
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui penyelesaian sengketa antara
Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Wali Kota Yogyakarta di Pengadilan Tata Usaha
Negara Daerah Istimewa Yogyakarta (Putusan No.01/G/2011/PTUN.YK).
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Waktu
penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2015. Penelitian ini merupakan
penelitian kualitatif. Subyek penelitian terdiri dari hakim, staf kepaniteraan hukum
dan staf sub bagian umun Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Pengumpulan
data dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode berfikir induktif
yaitu menganalisis data dari hal-hal yang bersifat khusus menuju pada kesimpulan
yang obyektif sesuai dengan fakta, kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data
sehingga dapat ditarik kesimpulan dan verifikasi.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa antara Calon
Pegawai Negeri Sipil dengan Wali Kota Yogyakarta di Pengadilan Tata Usaha
Negara Daerah Istimewa Yogyakarta (Putusan No.01/G/2011/PTUN.YK) adalah
hakim menolak gugatan penggugat karena dalam persidangan terbukti tergugat dalam
menerbitkan surat keputusan pemberhentian AGP tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Alasannya bahwa terbukti penggugat tidak memenuhi nilai minimal Calon Pegawai
Negeri Sipil, dan penggugat telah memperoleh surat peringatan dua kali oleh
atasannya, namun tetap tidak dapat merubah kinerjanya, sehingga tergugat
memberhentikan penggugat. Atas bukti tersebut maka hakim menolak gugatan
penggugat.
Kata kunci: Penyelesaian Sengketa Calon Pegawai Negeri Sipil dan Kasus Putusan
No.01/G/2011/ PTUN.YK.
1
ABSTRACT: This study aimed to: determine the settlement of disputes between the
candidate for Civil Servants with the Mayor of Yogyakarta at the Administrative
Court of Yogyakarta Special Region (Decision No.01 / G / 2011 / PTUN.YK).
This research was conducted at the State Administrative Court Yogyakarta. The
research was conducted in July and August 2015. This study is a qualitative
description. The subjects of the study consisted of a judge, legal secretariat staff and
staff subsection umun Administrative Court Yogyakarta. Collecting data in this study
using direct observation, interviews, and documentation. The data analysis technique
used is an inductive method of thinking is to analyze the data from the things that are
special to the conclusion that the objective in accordance with the facts, then
performed data reduction, data presentation so that it can be deduced and
verification.
The study concluded that the settlement of disputes between the candidate for
Civil Servants with the Mayor of Yogyakarta at the Administrative Court of
Yogyakarta Special Region (Decision No.01 / G / 2011 / PTUN.YK) is a judge
dismissed the suit because the plaintiff in the trial proved the defendant in issuing
AGP dismissal decision is not contrary to the legislation or the general principles of
good governance. The reason that the plaintiff proved not meet the minimum value
candidate for Civil Servants, and the plaintiff has obtained a letter of warning twice
by his superiors, but still can not change its performance, so that the defendant
dismiss the plaintiff. The above evidence, the judge rejected the plaintiff's claim.
Keywords: Dispute Resolution candidate for Civil Servants and Case Decision No.01
/ G / 2011 / PTUN.YK.
PENDAHULUAN
Banyaknya masalah ketidakdisiplinan seorang Pegawai Negeri Sipil, menjadi
bahan pembicaraan bagi masyarakat pada umumnya. Apalagi sering ditemukan
berita-berita yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil di media-media cetak dan
elektronik. Tidak jarang, berita-berita tersebut mengundang berbagai opini serta
laporan dari masyarakat yang menyangkut kredibilitas seorang Pegawai Negeri Sipil
baik pemerintah pusat maupun daerah. Masalah kedisiplinan inilah yang menuntut
kepala birokrasi kepegawaian dari pusat sampai di daerah untuk bertindak tegas, arif
dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan hukuman atau sanksi mengenai
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
Ketika terjadinya sengketa kepegawaian, dilakukan dalam lingkup unit kerja di
intansi yang mengeluarkan keputusan hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat
berat, berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak
dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil oleh pimpinan atau pejabat pembina
kepegawaian baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Pasal 48 Undang-Undang
2
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “ Peradilan Tata
Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara”. Pengertian tentang sengketa Tata
Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : 3 “Sengketa Tata Usaha
Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau
badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat
maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkan keputusan tata usaha negara, termasuk
sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah Penyelesaian Sengketa Antara Calon
Pegawai
Negeri Sipil dengan Wali Kota Yogyakarta di Pengadilan Tata Usaha
Negara Daerah Istimewa Yogyakarta (Putusan No.01/G/2011/PTUN.YK).
Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui Tujuan
penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
penyelesaian sengketa antara Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Wali Kota
Yogyakarta (Kasus Putusan No.01/G/2011/PTUN.YK) di Pengadilan Tata Usaha
Negara Daerah Istimewa Yogyakarta dan atas penerbitkan Surat Keputusan Walikota
Yogyakarta Nomor: 93/Pem.D/BP/D.2 perihal Pemberhentian dengan hormat sebagai
Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama AGP.
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Jalan
Janti No.66 Banguntapan Bantul Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian
kualitatif. Paradigma kualitatif meyakini bahwa di dalam masyarakat terdapat
keteraturan. Keteraturan itu terbentuk secara natural, karena itu tugas peneliti adalah
menemukan keteraturan itu, bukan menciptakan atau membuat sendiri batasanbatasannya berdasarkan teori yang ada. Atas dasar itu, pada hakikatnya penelitian
kualitatif adalah satu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kancah bukan
untuk menguji teori atau hipotesis. Penelitian kualitatif, „proses‟ penelitian
merupakan sesuatu yang lebih penting dibanding dengan „hasil‟ yang diperoleh,
karena itu peneliti sebagai instrumen kunci pengumpul data dan merupakan satu
prinsip yang paling utama, hanya dengan keterlibatan peneliti dalam proses
pengumpulan datalah hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.
3
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua
pihak, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, diantaranya
adalah:
1. Secara teoritis
Diharapkan dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat menerapkan ilmu
yang telah didapat dalam kuliah Hukum Tata Usaha Negara dan dapat terlatih
dalam melakukan penelitian dengan baik, dan dapat memahami hukum dan
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa
Tata Usaha Negara.
2. Manfaat praktis
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi:
a. Peneliti, memberikan pemahaman mengenai tata peradilan sengketa
kepegawaian di Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta
beserta penyelesaiannya.
b. Masyarakat, yaitu untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak memihak dalam proses peradilan di
Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta.
c. Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai
sarana publikasi atas peranannya ditengah masyarakat dalam menyelesaikan
suatu kasus.
LANDASAN TEORI
1. Kepegawaian
Pengertian pegawai menurut Soedaryono (2000:6) adalah seseorang yang
melakukan penghidupannya dengan bekerja dalam kesatuan organisasi, baik
kesatuan kerja pemerintah maupun kesatuan kerja swasta. Menurut Robbins
(2006:28) pengertian pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi
kerja, baik sebagai pegawai tetap atau tidak, berdasarkan kesepakatan kerja baik
tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan
atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja.
4
2. Sengketa Kepegawaian
Pengertian sengketa menurut Suharso (2005:477) dalam kamus Bahasa
Indonesia berarti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat. Menurut
Winardi (2007: 1) Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara
individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau
kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat
hukum antara satu dengan yang lain. Menurut Inugraha Alaziz Sengketa
Kepegawaian adalah sengketa atau perselisihan yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian oleh Badan
atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan
pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
Sengketa Kepegawaian merupakan salah satu bagian dari sengketa Tata
Usaha Negara (TUN) dan keputusan penetapan di bidang kepegawaian
merupakan objek dari Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN). Sengketasengketa di bidang kepegawaian tidak ditangani secara langsung oleh suatu
Peradilan Tata Usaha Negara, namun terlebih dahulu harus diselesaikan melalui
suatu proses yang mirip dengan suatu proses peradilan, yang dilakukan oleh
suatu tim atau oleh seorang pejabat di lingkungan pemerintahan. Proses tersebut
di dalam ilmu hukum disebut peradilan semu (quasi rechtspraak). Dikatakan
sebagai peradilan, karena memenuhi unsur-unsur layaknya suatu badan peradilan
yaitu adanya peraturan, adanya pihak-pihak yang bersengketa, adanya pejabat
yang
berwenang
menyelesaikan
sengketa
dan
adanya
sanksi
(http://inugrahaalaziz.blogspot.com/2014/07/penyelesaian_sengketa_kepegawaia
n_.html. diunduh 7 Juni 2015).
3. Pengadilan Tata Usaha Negara
Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah
Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan secara hukum benturan kepentingan
yang mungkin saja timbul antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan
orang atau badan hukum perdata sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata
5
usaha negara yang dianggap merugikan orang atau badan hukum (pihak
penggugat), walaupun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:
1) Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serta pegawai
lainnya,
baik
menyangkut
administrasi,
tekhnis,
yustisial
maupun
administrasi umum.
2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan
pegawai lainnya.
3) Menyelenggarakan
sebagian
kekuasaan
negara
dibidang kehakiman
(http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usaha_Negara,diunduh pada
9 Juni 2015).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Jalan
Janti, No.66, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pada penelitian ini peneliti
menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini melalui
hasil wawancara, hasil putusan dan dokumentasi. Penelitian langsung di Pengadilan
Tata Usaha Negara Yogyakarta merupakan usaha peneliti terlibat secara langsung
ditempat penelitian agar memperoleh informasi yang jelas dari subyek yang diteliti.
Sumber data dalam penelitian ini adalah hakim, staf bagian kepaniteraan hukum dan
staf sub bagian umum. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan peneliti
dengan trianggulasi.
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden RI Nomor: 02 Tanggal 29 Januari 1997 dan diresmikan penggunaan
gedungnya pada tanggal 29 Desember 1997 oleh Menteri Kehakiman RI H. Oetojo
Oesman, SH. Sebelum dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, apabila
ada sengketa Tata Usaha Negara di Wilayah Pemerintah Daerah Istimewa Istimewa
6
Yogyakarta maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 dan Surat Ketua MA RI Nomor:
KMA/012/SK.III/1993 tanggal 5 Maret 1993.
Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memiliki wilayah hukum meliputi
Wilayah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu dibagi atas kota dan
kabupaten, pembagian tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Kota Madya Yogyakarta
2. Pemerintah Kabupaten Bantul
3. Pemerintah Kabupaten Sleman
4. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
5. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Penyelesaian sengketa antara Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Wali Kota
Yogyakarta (Kasus Putusan No.01/G/2011/PTUN.YK) di Pengadilan Tata Usaha
Negara Daerah Istimewa Yogyakarta adalah hakim menolak gugatan penggugat
karena dalam persidangan terbukti tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan
Walikota Yogyakarta Nomor: 93/Pem.D/ BP/D.2 yang intinya telah memberhentikan
dengan hormat AGP. Penggugat menganggap tergugat telah melanggar UndangUndang dan asas-asas pemerintahan yang baik. Alasan hakim menolak karena
terbukti penggugat sejak diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil hingga
diberhentikan, memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang tidak
memenuhi nilai minimal, sehingga penggugat tidak dapat diangkat sebagai Pegawai
Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2002 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Pertimbangan lain adalah penggugat telah
memperoleh surat peringatan dua kali dari atasannya namun tetap tidak dapat
merubah kinerjanya, sehingga tergugat memberhentikan dengan hormat penggugat.
Atas bukti tersebut maka hakim menolak gugatan penggugat.
7
SIMPULAN
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa antara Calon
Pegawai Negeri Sipil dengan Wali Kota Yogyakarta di Pengadilan Tata Usaha
Negara Daerah Istimewa Yogyakarta (Putusan No.01/G/2011/PTUN.YK) adalah
hakim menolak gugatan penggugat karena dalam persidangan terbukti tergugat dalam
menerbitkan surat keputusan pemberhentian AGP tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Alasannya bahwa terbukti penggugat tidak memenuhi nilai minimal Calon Pegawai
Negeri Sipil, dan penggugat telah memperoleh surat peringatan dua kali oleh
atasannya, namun tetap tidak dapat merubah kinerjanya, sehingga tergugat
memberhentikan penggugat. Atas bukti tersebut maka hakim menolak gugatan
penggugat.
IMPLIKASI
Berdasarkan hasil penelitian tentang Studi Kasus Penyelesaian Sengketa antara
Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Wali Kota Yogyakarta di Pengadilan Tata Usaha
Negara Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasus Putusan No.01/G/2011/ PTUN.YK),
dapat diimplikasikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sangat
berpengaruh dalam penyelesaian sengketa pegawai dan pejabat pemerintahan untuk
menemukan titik tengah dari masalah antar pegawai. Bila dalam sengketa
kepegawaian tidak segera diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara maka
berakibat akan mengganggu efektifitas kerja karena pegawai hanya sibuk
menyelesaikan sengketa yang dihadapi.
SARAN
Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarat maka perlu
untuk menambah profesionalitas bagi seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta.
2. Penggugat dan Tergugat
Bagi pihak yang bersengketa penggugat dan tergugat maka harus lebih
mencermati setiap undang-undang yang mengatur sehingga gugatan atau yang
telah di ajukan di pengadilan tidak terbukti dan merugikan pihak lain
8
DAFTAR PUSTAKA
Ali Achmad. 2003. Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas
Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Instansi Pemerintah. Jakarta:
Prestasi Pustaka.
Ana gustiana. 2010. Wawancara Adalah, (Online),
(http://bahasaindonesiaanna.blogspot.com/2010/05/wawancara-adalah.html,
diunduh 20 Agustus 2015)
Ateng Kusnandar Adisaputra. 2010. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa
Barat, (Online),
(http://bkd.jabarprov.go.id/index.php/subMenu/informasi/artikel/detailartikel/2,
diunduh pada 7 Juni 2015).
Effendi, Lutfi. 2004. Pokok-Pokok Hukum Administrasi. Malang: Bayu Media.
Farid. 2014. Putusan Kepegawaian, (Online),
(http://faridwuz.blogspot.com/2014/08/review-putusan-kepegawaian.html,
diunduh 7 Juni 2015).
Inugra Alaziz. 2014. Penyelesaian Sengketa Kepegawaian, (Online),
(http://inugrahaalaziz.blogspot.com/2014/07/penyelesaian-sengketakepegawaian.html, diunduh 7 Juni 2015).
Kuswanto. 2011. Observasi (Pengamatan Langsung di Lapangan), (Online),
http://klikbelajar.com/umum/observasi-pengamatan-langsung-di-lapangan/,
diunduh 20 Agustus 2015)
Nasution. 2003. Metodologi Research Penelitian Ilmia , Jakarta: Bumi Aksara.
PP. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai
Negeri Sipil. Bandung:Intimedia.
RI. 2014. UU No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bandung:
Fokusmedia.
RI. 2012. Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil.
Bandung: Intimedia.
RI. 2008. Undang-undang Nomor 31 tentang Undang-undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Jakarta: Pustaka Pelajar.
RI. 2014. Undang-undang no. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Bandung: Fokusmedia.
9
RI. 2014. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Bandung: Fokusmedia.
Robbins Stephen. 2006. Perilaku Organisasi Alih Bahasa : Benyamin Molan. Edisi
Kesepuluh. Jakarta: PT. Indeks Gramedia.
Soedaryono. 2000. Tata Laksana Kantor. Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan.
Sri Hartini dkk. 2008. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Sudarsono. 2002. Kamus Hukum Cetakan III. Jakarta: Rineka Cipta.
Sugiyono. 2013. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D.
alfabeta.
Bandung:
Suharsimi Arikunto, 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:
Rineka Cipta.
Suharo dan Ana Retnoningsih. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang:
Widya Karya.
Wikipedia. 2014. Pengadilan Tata Usaha Negara, (Online),
(http://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usaha_Negara, diunduh pada 9
Juni 2015).
Winardi. 2007. Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan).
Bandung: CV. Mandar Maju.
10
Fly UP