...

KASUS NEWMONT

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

KASUS NEWMONT
KASUS NEWMONT
(Pencemaran di Teluk Buyat)
Kiki Lutfillah
Abstract
Newmont’s Case is one of many corporate crimes happened in Indonesia.
Investment policy by government which gives concession to foreign
investor to exploit Indonesian natural source has brought impact to
human safety and surrounding environment system as well, as what
happen to citizen in Teluk Buyat coast. Indonesian government failure to
ask the responsibility from Newmont Minahasa Raya Company shows
the weakness of State position when facing foreign corporation. In the
name of ‘investment climate’, they can press a country to cancel law
process that is done. Precious lesson from Newmont’s case can be used
by government to prevent and minimize negative impact and maximize
positive impact at once from mining companies’ activities in Indonesia.
Keywords: Newmont’s, Corporate Crime, Teluk Buyat
Pendahuluan
Musim angin timur bagi nelayan yang tinggal di pesisir Teluk
Buyat adalah merupakan masa datangnya karunia ganda yang diberikan
alam bagi mereka karena selang bulan Januari hingga Maret merupakan
masa panen ikan ketika melaut. Sementara itu di sepanjang pesisir pantai
sebagian warga secara berkelompok mendulang partikel-partikel emas
yang terbawa bersama pasir yang berasal dari dasar laut lepas ke darat
oleh ombak. Saat sore sampai malam hari para pendulang emas
mengumpulkan pasir ke tepi pantai dan paginya baru mereka lakukan
pendulangan emas. Dan dari aktivitas ini kami dapat mendulang rata-
Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 1, Maret 2011
rata 2 gram emas per-orang cerita Adam Sarundayang penduduk desa
Ratatotok Timur, tentang kenangan mereka pada jaman kolonial
Belanda atau sekitar era 1930-an (Manado Post edisi 12 Juni 2000).
Ironisnya ketika wilayah tersebut ditetapkan sebagai wilayah
konsesi kontrak karya oleh pemerintah pada tahun 1986 dengan
pemegang hak kontrak PT. Newmont Minahasa Raya, mereka
disingkirkan dan selain itu juga akses penduduk Ratatotok untuk
mendapatkan karunia alam itu kini telah hilang. Apalagi perairan
disekitarnya adalah lokasi pembuangan tailing1 PT. NMR di kedalaman
82 meter di Teluk Buyat.
Semenjak itu lah sejumlah penduduk di perkampungan yang
terletak disekitar wilayah konsesi PT. NMR mulai mengalami masalah
pada kesehatan mereka. Hal ini disebabkan karena terjadinya
pencemaran lingkungan di wilayah tersebut. Kasus pencemaran di Teluk
Buyat ini telah menjadi perhatian masyarakat luas. Bahkan dalam agenda
Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) telah ditetapkan menjadi bagian
dalam program kerja 100 hari.
Pembahasan
PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) adalah perusahaan
tambang emas penanaman modal asing (PMA) yang merupakan anak
perusahaan Newmont Gold Company, Denver, (USA). Kontrak Karya (KK)
PT NMR disetujui tanggal 6 November 1986 oleh Presiden RI kala itu,
Jenderal Soeharto, bersamaan dengan 33 naskah kontrak karya lainnya
yang disetujui. Wilayah konsensi dalam Konrak Karya meliputi 527.448
hektar di desa Ratotok, kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa,
Sulawesi Utara. Sebanyak 80 % saham dimiliki Newmont Indonesia Ltd.
yang berkantor di Australia dan sebesar 20 saham oleh PT. Tanjung
Sarapung milik pengusaha Jusuf Merukh. Proyek ini terdiri atas deposit
utama di Mesel dan dua lainnya di Leons dan Nibong.
1
18
Tailing adalah sisa olahan emas yang mengandung material B3 (logam berat dan bahan
berbahaya lainnya) dan mengandung partikel-partikel halus (<75 mikro meter),
sebelum dibuang ke perairan laut melalui pipa mengalami proses penurunan
konsentrasi (detoxification process). (Veronica A. Kumurur, “Perairan Teluk Buyat
Minahasa Sulawesi Utara Sudah Tercemar Logam Berat”, http://www.sulutlink.com.
Diakses pada tanggal, 8 Juni 2005.
Kiki Lutfillah – Kasus Newmont (Pencemaran di Teluk Buyat)
Newmont Minahasa Raya merupakan operasi ke tiga dari
Newmont Internasional.2
Menurut Kontrak Karya, untuk setiap wilayah pertambangan
akan berlangsung selama 30 tahun setelah saat dimulainya penambangan
yang pertama, atau periode yang lebih lama yang dapat disetujui oleh
Departemen Pertambangan dan Energi atas permohonan tertulis dari
perusahaan. Umur tambang PT. NMR diperkirakan akan mencapai 12
tahun. Selama operasinya, PT. MNR adalah satu-satunya perusahaan
yang terbanyak mempekerjaan karyawan baik secara langsung maupun
tidak langsung di daerah Minahasa. PT. MNR dan kontraktornya telah
memberikan kesempatan kerja bagi 700 orang Indonesia. Dari jumlah
tersebut 85% berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Karyawan lain yang
tidak dipekerjakan secara langsung oleh PT. NMR jumlahnya tidak
sedikit, mereka bekerja di perusahaan pemasok peralatan, bahan
konstruksi, produksi makanan dan bidang lain yang diperlukan agar
tambang dapat beroperasi. Bila memungkinkan, PT. NMR membeli
barang dari pemasok lokal. Sejak 1994, PT. NMR telah membelanjakan
lebih dari US$100 juta untuk barang dan jasa dari pengusaha lokal di
Sulawesi Utara.3
Tahun 1996 PT. NMR mulai berproduksi. Sejak saat itu lah PT.
NMR mulai membuang limbahnya melalui pipa ke perairan laut Teluk
Buyat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow.
Wilayah tambang PT. NMR sendiri adalah Desa Ratatotok, perbatasan
antara Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow. Setiap
hari, sebanyak 2.000 ton tailing disalurkan PT. NMR ke dasar perairan
Teluk Buyat. Dari lokasi tambang tailing dialirkan melalui pipa baja
sepanjang 10 km menuju perairan Teluk Buyat di kedalaman 82 meter.
Mulut pipa pembuangan tersebut berjarak 900 meter dari bibir pantai
Buyat.
Bersamaan dengan pembuangan limbah tailing di perairan Teluk
Buyat, nelayan yang bermukim di sekitar Teluk Buyat mulai
mendapatkan puluhan ikan mati di wilayah perairan tempat mereka
mencari nafkah. Dengan mengambil contoh ikan yang terdampar,
2
3
“PT. Newmont Minahasa Raya”, Jatam, http://www.jatam.co.id. Diakses pada tanggal 07
April 2005.
“Newmont Minahasa Raya”, http://www.newmontindonesia.com. Diakses pada tanggal 06
Juni 2005, pukul 16:40.
19
Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 1, Maret 2011
nelayan pantai Buyat melakukan protes minta pertanggungjawaban
perusahan, namun dengan sangat arogan perusahan emas skala besar
pertama di Sulawesi Utara ini membantah bahwa kematian ikan tersebut
adalah karena pemboman ikan yang dilakukan nelayan itu sendiri.
Mereka (PT. MNR) memanfaatkan polisi perairan setempat memberi
laporan kepada publik bahwa ikan mati karena pemboman (destructive
fishing). Tapi tindakan dari perusahan ini tidak memberi keyakinan bagi
nelayan karena realita berbicara lain yaitu bersamaan dengan temuan
ikan mati, jumlah hasil tangkapan mereka telah menurun drastis. Untuk
mencari jawaban penyebab ikan mati, nelayan pantai Buyat
membawanya ke laboratorium Universitas Sam Ratulangi Manado, tapi
upaya tersebut kandas. Laboratorium milik perguruan tinggi terbaik di
Sulawesi Utara tersebut ternyata tidak sanggup meneliti dengan alasan
ikan (sampel) yang dibawa tidak layak lagi diteliti.
Sejumlah perkampungan yang terletak di sekitar wilayah konsesi
PT. NMR, ada 6 (enam) desa yang memiliki interaksi langsung dengan
aktivitas perusahan juga turut mengalami dampak pencemaran
pembuangan limbah tailing dan juga akibat dari aktivitas pertambangan.
Desa-desa tersebut adalah desa Basaan, desa Buyat dan 4 (empat) desa
yang belum lama ini (1997) merupakan hasil pemekaran wilayah
Ratatotok yaitu desa Ratatotok I, desa Ratatotok II, desa Ratatotok
Selatan dan desa Ratatotok Timur. Ke-enam desa tersebut dalam
pembagian administrasi pemeritahan termasuk dalam wilayah
kecamatan Belang Kabupaten Minahasa (desa Basaan dan 4 desa
Ratatotok). Sedangkan desa Buyat termasuk wilayah kecamatan
Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow.
Penempatan Fasilitas PT. NMR di sebelah utara kampung
dibangun dermaga dan untuk menghubungkannya dengan lokasi pabrik
perusahan membangun jalan menggunakan bahan baku berupa serpihan
batuan sisa penambangan, akibatnya pada musim panas rakyat Pantai
Buyat akan menghirup debu yang adalah serpihan batu halus sepanjang
waktu. Sebaliknya di musim hujan akibat konstruksi badan jalan
letaknya lebih tinggi dari batas tertinggi pasang air laut, ketika terjadi
hujan maka air akan menuju perkampungan dan menggenangi lokasi
pemukiman sepanjang musim. Selanjutnya secara bersamaan rakyat
Pantai Buyat dihadapkan dengan sejumlah persoalan mulai dari
kehilangan sumber air bersih, sebab sungai Buyat yang merupakan satu20
Kiki Lutfillah – Kasus Newmont (Pencemaran di Teluk Buyat)
satunya tempat untuk memenuhi kebutuhan air bersih berubah menjadi
keruh seiring aktivitas perusahan di hulu sungai. Mereka harus
kehilangan wilayah tangkapan ikan karena ternyata sedimentasi limbah
tailing telah menutupi hampir seluruh permukaan dasar perairan mulai
dari wilayah lamun (sea grass) hingga ke kawasan terumbu karang (coral
reef).
Walaupun
perusahan
mencoba
mengatasinya
dengan
menempatkan ratusan karang buatan (artificial coral reef) ternyata tidak
memberi pengaruh yang berarti, dan paling tragis adalah muncul banyak
penyakit misterius yang dialami oleh hampir seluruh warga, seperti :
muncul gatal-gatal, sakit kepala yang berulang-ulang, perut sering mual,
muntah, pembengkakan di beberapa bagian tubuh dan beberapa ibu
sering mendadak pingsan.
Kasus pencemaran ini sebenarnya sudah merebak sejak tahun
1999, namun belum mendapat tanggapan yang sungguh-sungguh dari
pemerintah. Pada tahun 2000 Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu
menjabat sebagai menteri Pertambangan dan Energi (MENTAMBEN)
dan Sonny Keraf menjadi menteri Lingkungan Hidup (LH), sempat
memberikan penyataan yang menyejukkan hati masyarakat setempat,
bahwa ia tidak akan kompromi dengan pelaku pencemar lingkungan,
sementara Sonny Keraf dengan tegas menyatakan bahwa Pipa
Pembuangan Tailing PT. NMR tidak berizin, “Amdal memang ada tetapi
tidak termasuk saluran pembuangannya” demikian kata Keraf saat itu
(Manado Post 28 April 2000). Namun kedua pernyataan pejabat tersebut
hanya sebatas kata-kata belaka, sebab tanpa diimbangi dengan tindak
lanjut yang nyata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Menanggapi berbagai keluhan maayarakat dan kontroversi
menyangkut pencemaran di Telek Buyat tersebut, pemerintah daerah
kemudian melakukan penelitian yang ditunjuk berdasarkan Surat
Penunjukkan (SP) Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun
1999. Penelitian pertama dilakukan oleh Tim Independen yang terdiri
atas beberapa peneliti Universitas Sam Ratulangi dan Pemda Sulawesi
Utara. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya pencemaran
sejumlah logam berat di sekitar pipa pembuangan tailing. Kesimpulan
tersebut dibantah oleh pihak PT. NMR yang membiayai penelitian
tersebut. PT. NMR menyangkal tailing sebagai sumber pencemaran dan
menuding tambang rakyat di Sungai Totok sebagai sumber pencemaran.
21
Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 1, Maret 2011
Hasil penelitian ini, menjadi kontroversi antara pemerintah
Propinsi Sulawesi Utara dengan pihak PT. NMR. Padahal tim peneliti
telah memberikan solusi kepada pihak PT. NMR untuk memperpanjang
pipa pembuangan tailing ke arah laut lepas yang memiliki kedalaman di
atas 100 meter jika ingin terus mempertahankan sistem pembuangan
tersebut. Untuk mengatasi kontroversi tersebut akhirnya diputuskan
dibentuk tim penelitian baru yaitu Tim Terpadu, yang terdiri atas pihak
PT. NMR, Pemda Sulut, DPRD Sulut, dan beberapa peneliti Universitas
Sam Ratulangi. Penelitian yang hasilnya dituliskan oleh pihak PT. NMR
tersebut menyimpulkan bahwa kandungan sejumlah logam berat di air
dan sedimen Perairan Teluk Buyat masih dalam ambang batas aman.
Dengan adanya dua kesimpulan berbeda tersebut, terjadilah
polemik di tengah publik dan pemerintahan daerah. Untuk memperkuat
argumenya kemudian PT. MNR, mengundang peneliti asing yaitu
CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization)
lembaga penelitian dari Australia. Dalam hasil studinya menunjukkan
perairan Teluk Buyat tidak tercemar logam berat dan konsentrasi logam
pada jaringan tubuh ikan berada pada kisaran normal. Hasil penelitian
CSIRO ini menegaskan hasil penelitian Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) / National Institute for Minamata Disease (yang dikeluarkan pada 4
Oktober 2004) dan laporan penelitian Tim Terpadu Pemerintah Indonesia
(yang dikeluarkan pada 19 Oktober) menyimpulkan bahwa tidak terjadi
pencemaran di perairan Teluk Buyat.
Dan akhirnya untuk menengahi kontroversi tentang adanya
pencemaran di perairan Teluk Buyat di Minahasa Selatan, Sulawesi
Utara, pemerintah pusat lalu mengirimkan tim penelitinya untuk
melakukan penelitian terpadu di Teluk Buyat dan sekitarnya. Penelitian
tersebut dilakukan oleh Tim Penanganan Kasus Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup di Desa Buyat Pante dan Desa Ratatotok
Timur Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara yang
dibentuk dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 97
Tahun 2004, Jo Keputusan MENLH No. 191 tahun 2004. Tim ini dikenal
dengan nama Tim Terpadu. Aspek lingkungan yang diteliti oleh Tim
Terpadu meliputi antara lain; kualitas air laut, sungai, air tanah, air
minum; kandungan logam berat di dalam ikan, biota laut lainnya, dan
bahan makanan utama lainnya; biodiversitas ikan, benthos, plankton;
22
Kiki Lutfillah – Kasus Newmont (Pencemaran di Teluk Buyat)
pola arus; lapisan termoklin; dan teknologi pengolahan yang digunakan
oleh PT. NMR.
Pemerintah pusat menyimpulkan, perusahaan tambang emas PT.
NMR telah mencemari lingkungan di Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi
Utara. Laporan audit internal Newmont yang dibeberkan dalam harian
New York Times (22/12), juga ditemukan oleh Tim Terpadu Penanganan
kasus Buyat. Pembuangan sebanyak 33 ton merkuri langsung, sudah
dicurigai oleh tim terpadu dalam laporannya tertanggal November 2004. 4
Kecurigaan tim terpadu terbukti pada laporan audit internal Newmont
yang dipaparkan dalam artikel New York Times berjudul "Mining Giant
told It Put Toxic Vapors Into Indonesia's Air". Dalam laporan tersebut
ditunjukkan pada 1998 mercury scrubber tidak berfungsi dengan baik, dan
baru diperbaiki pertengahan tahun 2001, sehingga merkuri menguap ke
udara dan tidak ditangkap sebagai kalomel. Dalam laporan audit internal
yang dibeberkan oleh harian New York Times itu juga disebutkan 33 ton
merkuri yang seharusnya dikumpulkan dan dikirim ke PPLI selama 4
tahun ternyata, 17 ton di antaranya terlepas di udara dan 16 ton
dilepaskan ke Teluk Buyat.5
Dalam Bab IX Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah diatur sanksi pidana (penjara dan
denda) terhadap badan hukum yang melakukan pencemaran. 6 Kejahatan
korporasi dalam sistim hukum Indonesia, tidak hanya dikenal dalam UU
No. 23/1997. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan UndangUndang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) juga
mengatur pertanggungjawaban atas kejahatan korporasi. Sally S.
Simpson menyatakan "corporate crime is a type of white-collar crime".
Sedangkan John Braithwaite, mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai
4
5
6
"Ini bisa dilihat dari turunnya jumlah drum berisi kalomel (merkuri buangan industri
dalam bentuk gel) yang dikirim PT. NMR ke Pusat Pengolahan Limbah Industri di
Bogor pada 2003," ujar anggota tim terpadu Raja Siregar. Lihat Tempo, Sabtu, 25
Desember 2004.
R.R. Ariyani, “Laporan New York Times Soal Newmont Sama dengan Temuan Tim
Terpadu”, http://www.tempointeraktif.com, Sabtu, 25 Desember 2004, 15:00 WIB.
Lihat UU No.23 Tahun 1997 pada pasal 46: dinyatakan bila badan hukum terbukti
melakukan tindak pidana, maka sanksinya dijatuhkan selain terhadap badan hukum,
juga terhadap mereka yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam
perbuatan tersebut.
23
Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 1, Maret 2011
"conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which
is proscribed and punishable by law".7
Dalam bukunya Explaining Crime, Joseph F. Sheley
mendefinisikan dan membagi corporate crime (kejahatan korporasi)
dalam enam kategori yaitu, defrauding the stock holders (perusahaan tidak
melaporkan besar keuntungan yang sebenarnya kepada pemegang
saham),
defrauding
the
public
(mengelabui
publik
tentang
produkproduknya terutama yang berkaitan dengan mutu dan bahan),
defrauding the government (membuat laporan pajak yang tidak benar),
endangering employees (perusahaan yang tidak memperhatikan
keselamatan kerja para karyawannya), illegal intervention in the polical
process (berkolusi dengan partai politik dengan memberikan sumbangan
kampanye) dan endangering the public welfare (proses produk yang
menimbulkan polusi, debu, limbah B3, suara dan lain sebagainya). 8
Merujuk pada kategori yang disebutkan Sheley di atas, dalam
kasus Buyat ini kejahatan korporasi terbukti membawa dampak kerugian
terhadap kehidupan baik dari segi pencemaran lingkungan maupun
musnahnya satwa yang dlindungi. Fakta lapangan mengungkapkan
bahwa pembuangan limbah produksi secara sengaja tanpa pertimbangan
AMDAL dapat menyebabkan kematian, baik manusia maupun makhluk
hayati lainnya. Meski pihak PT. NMR bersikukuh bahwa kandungan
arsen, merkuri, serta sianida dalam sedimen dan biota laut di Teluk
Buyat masih di bawah baku mutu ketentuan mana pun. Namun hasil
kajian hukum tim teknis menunjukkan cukup bukti adanya beberapa
pelanggaran perizinan oleh PT. NMR yang memicu pencemaran di Teluk
Buyat.
Atas dasar itu pemerintah Indonesia kemudian mengajukan
gugatan hukum secara perdata maupun pidana terhadap PT. NMR dan
presiden direkturnya, Richard Bruce Ness. Mereka dituntut untuk
memenuhi kewajiban clean up selama 30 tahun sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Lingkungan Nomor 23 Tahun 1997, juga
dituntut membayar ganti rugi materiil US$ 117 juta (sekitar Rp 1,058
7
8
24
Lihat
“Pertanggungjawaban
Korporasi
Dalam
Perkara
Lingkungan”,
http://www.hukumonline.com. Rabu, 8 Juni 2005.
Eddie Rinaldy, “Resensi Buku: Kejahatan Korporasi Yang Mengerikan” BULETIN
HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN, Volume 3, Nomor 2, Agustus
2005.
Kiki Lutfillah – Kasus Newmont (Pencemaran di Teluk Buyat)
triliun) dan ganti rugi imateriil Rp 150 miliar, selain tindak penegakan
hukum.9
Namun gugatan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia
tersebut menemui kegagalan. Dalam sidang putusan kasus pidana
lingkungan tersebut, PT. NMR sebagai terdakwa I dan Richard Ness
sebagai terdakwa II dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan. Hal menarik yang patut di ungkapkan di sini adalah
adanya bentuk campur tangan asing terhadap proses penegakan hukum
di Indonesia. Duta Besar Amerika Serikat, Ralph L. Boyce mendatangi
Mabes Polri dan menemui Presiden Megawati untuk mempengaruhi
proses penanganan kasus Buyat. Boyce juga menyatakan bahwa
penahanan eksekutif PT. NMR akan memperburuk iklim investasi. 10
Dalam kondisi demikian maka terjadi imperialisme, yang didefinisikan
Cohen sebagai suatu hubungan dominasi atau kontrol yang efektif,
politik atau ekonomi, langsung atau tak langsung dari suatu negara atas
negara lain.11 Sebagaimana akhir dari perjalanan kontroversi kasus Buyat
ini yang mencapai klimasksnya setelah terjadinya negosiasi antara
pemerintah dan PT. NMR yang ditandai dengan pemberian ganti rugi
sebesar US$ 30 juta.12
9
10
11
12
“Cukup Bukti PT NMR Langgar Perizinan”, http://www.buyatdisease.com/berita/14.php
“Upaya intervensi pemerintah AS dalam proses hukum terhadap NMR mengingatkan
kita pada intervensi Henry Kissinger, mantan menteri luar negeri AS yang juga anggota
Dewan Direktur Freeport McMoRan, ketika WALHI mendesakkan adanya peninjauan
ulang kontrak karya PT. Freeport Indonesia kepada DPR di tahun 2000. Pada saat itu,
Henry Kissinger juga 'mengingatkan' bahwa peninjauan kontrak karya akan
memperburuk iklim investasi di Indonesia" tambah Raja Siregar dari WALHI.
Pemerintah asing senantiasa menggunakan iklim investasi sebagai tameng terhadap
upaya-upaya masyarakat Indonesia menuntut keadilan atas tindakan korporasi
multinasional yang telah menimbulkan kerugian masyarakat, pelanggaran hak asasi
manusia dan kehancuran lingkungan hidup”. Lihat “Intervensi Dubes AS Dalam Kasus
Buyat Telah Melecehkan Hukum dan Kedaulatan Indonesia”, Kamis, 29 September
2004, http://www.jatam.org/content/view/1164/40/
Ronald H. Chilcote, Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2003, hal. 423.
Pemerintah akan mencabut gugatan perdata terhadap PT Newmont Minahasa Raya
dalam kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi
Utara. Kompensasinya, Newmont akan menberikan US$ 30 juta plus garansi maksimal
US$ 20 juta. Kesepakatan itu tertuang dalam perjanjian iktikad baik (good will
agreement) tentang inisiatif pembangunan berkelanjutan dan pemantauan ilmiah pasca
tambang di Sulawesi Utara. Perjanjian diteken Menteri Koordinator Kesejahteraan
25
Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 1, Maret 2011
Kasus Buyat mendapatkan rating tertinggi dalam kasus
pencemaran lingkungan hidup di dunia pada tahun 2004. Kasus ini
nyaris mampu menyamai rekor kasus “Minamata Deases” di Teluk
Minamata Jepang di masa itu, sehingga tercipta suatu kerjasama
internasional untuk mengadakan suatu “International Conference” tentang
“System Tailing Displacement (STD)” di Kota Manado, Sulut. Tak kurang
dari 10 negara yang menjadi korban perusahaan-perusahaan tambang
emas skala besar dan kecil seperti Papua Nugini, Pilipina hadir di acara
tersebut dan sempat menerbitkan “deklarasi Manado”. Hanya saja,
kegiatan ini tidak mendapatkan respon yang positif baik dari pemerintah
pusat maupun daerah.13
Kesimpulan
Kasus Newmont ini merupakan salah-satu dari sekian banyak
bentuk kejahatan korporasi atau corporate crime yang terjadi di Indonesia.
Sudah banyak bukti yang menunjukan bahwa Multi National Corpration
(MNC) hanya memikirkan keuntungan semata, tanpa memperdulikan
lingkungan dan penduduk disekitarnya. Masih banyak kasus-kasus
kejahatan korporasi lainnya yang belum tertangani dengan baik oleh
pemerintah seperti: kasus Monsanto, Freeport, Lapindo dan lain-lain.
Kebijakan investasi pemerintah yang memberikan konsesi pada investor
asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia ternyata
bukan hanya menghasilkan devisa bagi negara, tetapi juga sebaliknya
telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan membawa masalah
kesehatan bagi penduduk di sekitarnya. Karena itu pemerintah perlu
13
26
Rakyat Aburizal Bakrie dan Komisaris Newmont, Robert Gallagher. Setelah
penandatanganan, Aburizal menjelaskan pemantauan pasca tambang akan di lakukan
selama 10 tahun di daerah sekitar operasi tambang. Pembayaran kompensasi dilakukan
dalam waktu 10 hari sejak penandatanganan perjanjian. PT. NMR akan mentransfer ke
rekening penampung (escrow account) sebesar US$ 12 juta, sebagai dana awal. Setelah
pemerintah mencabut permohonan banding gugatan perdata, dana akan di transfer ke
rekening milik yayasan yang akan dibentuk. Lihat “Pemerintah Akan Cabut Gugatan
ke
Newmont”,
Tempo,
Kamis,
16
Februari
2006
|
12:22
WIB,
http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2006/02/16/brk,20060216-74031,id.html
Veronica Kumurur, “Pencemaran Perairan Teluk Buyat, Sulawesi Utara Indonesia”,
Sabtu, 19 Agustus 2006,
http://veronicakumurur.blogspot.com/2006/08/oleh-veronicakumurur-kasus-buyat.html
Kiki Lutfillah – Kasus Newmont (Pencemaran di Teluk Buyat)
segera merumuskan ketentuan perundangan yang terkait dengan
kejahatan korporasi baik yang akan membawa dampak pada
keselamatan hidup manusia maupun sistem lingkungan, agar terdapat
kepastian hukum jika terjadi kasus serupa. Dengan demikian maka
pemerintah Indonesia dapat lebih berhati-hati lagi dalam memberikan
konsesi pada perusahaan asing yang hendak mengeksploitasi kekayaan
alam di Indonesia. Kasus Newmont ini dapat dijadikan pelajaran
berharga, yang dapat dimanfaatkan dalam mencegah dan/atau
meminimisasi dampak negatif sekaligus memaksimalkan dampak positif
dari aktifitas perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia.
Berkaca dari kasus Newmont ini juga menunjukan masih
lemahnya posisi negara ketika berhadapan dengan korporasi asing yang
mendapatkan sokongan politik dari pemerintahan di negara asalnya
ketika menghadapi sengketa di negara tempat eksplorasinya. Dalam
kasus ini intervensi kekuasaan asing sangat tampak dengan adanya lobilobi yang dilakukan Dubes AS untuk menggagalkan proses hukum yang
dilakukan terhadap PT. NMR dan Presiden Direkturnya, yang akhirnya
dimenangkan pengadilan. Lemahnya posisi negara ini tercermin dari
keengganan pemerintah Indonesia untuk meneruskan gugatan hukum
terrhadap PT. NMR karena pemerintah Indonesia pesimistis dapat
memenangkan gugatan banding setelah Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan memenangkan Newmont. Sebab jika banding kalah, pemerintah
wajib merehabilitasi nama Newmont di mata dunia yang memerlukan
biaya yang mahal. Pada akhirnya investasi dalam skala besar memang
akan lebih diperhatikan di negara ini, dibandingkan dengan
kesejahteraan masyarakatnya.
27
Jurnal Kybernan, Vol. 2, No. 1, Maret 2011
Daftar Pustaka
“Cukup
Bukti
PT
NMR
Langgar
Perizinan”,
http://www.buyatdisease.com/berita/14.php
Eddie Rinaldy, “Resensi Buku: Kejahatan Korporasi Yang Mengerikan”
BULETIN HUKUM PERBANKAN DAN KEBANKSENTRALAN,
Volume 3, Nomor 2, Agustus 2005.
“Intervensi Dubes AS Dalam Kasus Buyat Telah Melecehkan Hukum dan
Kedaulatan
Indonesia”,
Kamis,
29
September
2004,
http://www.jatam.org/content/view/1164/40/
“Newmont Minahasa Raya”, http://www.newmontindonesia.com. Diakses
pada tanggal 06 Juni 2005, pukul 16:40.
“Newmont Minahasa Harus Reklamasi Lokasi Bekas Penambangan”,
http://www.tempointeraktif.com, Rabu, 01 September 2004.
“Pemerintah Akan Cabut Gugatan ke Newmont”, Tempo, Kamis, 16
Februari
2006
|
12:22
WIB,
http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2006/02/16/brk,2006021674031,id.html
“Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perkara Lingkungan”,
http://www.hukumonline.com. Rabu, 8 Juni 2005.
“PT. Newmont Minahasa Raya”, Jatam, http://www.jatam.co.id. Diakses
pada tanggal 07 April 2005.
Ronald H. Chilcote, Teori Perbandingan Politik: Penelusuran Paradigma,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
R.R. Ariyani, “Laporan New York Times Soal Newmont Sama dengan
Temuan Tim Terpadu”, http://www.tempointeraktif.com, Sabtu, 25
Desember 2004, 15:00 WIB.
Veronica A. Kumurur, “Perairan Teluk Buyat Minahasa Sulawesi Utara
Sudah Tercemar Logam Berat”, http://www.sulutlink.com. Diakses
pada tanggal, 8 Juni 2005.
__________________, “Pencemaran Perairan Teluk Buyat, Sulawesi Utara
Indonesia”,
Sabtu,
19
Agustus
2006,
http://veronicakumurur.blogspot.com/2006/08/oleh-veronica-kumururkasus-buyat.html
28
Kiki Lutfillah – Kasus Newmont (Pencemaran di Teluk Buyat)
Biografi Singkat
Kiki Luthfillah lahir
di Pandeglang, 06 Nopember 1979. Mengenyam
pendidikan di SMPN 4 Serang (1992-1995) dan SMUN 1 Ciruas, Serang
(1995-1998). Gelar sarjana (S1) diraih dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UMY, Jurusan Hubungan Internasional (1998-2003), sedangkan S2
diselesaikan di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI (2004-2007). Sejak
2007 hingga saat ini tercatat sebagai mahasiswa S3 Program Doktor Ilmu
Politik pada Program Pascasarjana Ilmu Politik UI. Pernah menjadi Ketua
Umum IPPI (Ikatan Putra-Putri Indonesia) Jakarta Pusat (2004), dan
Ketua Departemen Politik Internasional, PP Majelis Sinergi Kalam
(MASIKA)-ICMI (2006-2009). Kini bekerja sebagai Dosen di FISIP
UNISMA, Bekasi dan Dosen di FISIP Universitas Bung Karno, Jakarta.
29
Fly UP