...

hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam
HUBUNGAN ANTARA
FAKTA, NORMA, MORAL, DAN DOKTRIN HUKUM
DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM
A Salman Maggalatung
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta
E-mail: [email protected]
Abstract: The Correlation among Facts, Norms, Moral and Legal Doctrine in
Consideration of a Judge's Decision. A judge must be able to explore and
understand the legal values that live in the community, maintain their
independence, applying legal norms with high moral, ethical and adhere to a
code of professional conduct, attention to doctrine and the views of legal experts
in making a decision. This research aims to identify and analyze the correlation
between facts, norms, moral and legal doctrine in consideration of a judge's
decision. In addition to knowing the scope of the relationship between the
existing facts, norms should be used as the base, and how much influence a judge
moral (law enforcement) in the decision and determination of the law. This study
uses a qualitative-analysis-normative juridical and sociological-empirical.
Keywords: Facts, Norms, Legal Doctrine, Judge’s Considerations
Abstrak: Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam
Pertimbangan Putusan Hakim. Seorang hakim harus mampu menggali dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, menjaga
kemandiriannya, menerapkan norma hukum dengan moralitas yang tinggi,
mematuhi etika dan kode etik profesi, memperhatikan doktrin dan pandanganpandangan para Ahli hukum dalam pengambilan sebuah putusan. Penulisan
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara fakta, norma,
moral, dan doktrin hukum dalam pertimbangan sebuah putusan hakim. Ruang
lingkup tulisan ini meliputi hubungan antara fakta-fakta yang ada, norma-norma
yang patut dijadikan dasar, dan seberapa besar pengaruh moral seorang hakim
dalam pengambilan dan penetapan hukum. Metode yang digunakan kualitatifanalisis dengan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-empiris.
Kata kunci: Fakta, Norma, Doktrin Hukum, Putusan Hakim

Naskah diterima: 20 Maret 2014, direvisi: 27 Mei 2014, disetujui untuk terbit: 10 Juni 2014.
Permalink: https://www.academia.edu/11566543
A Salman Maggalatung
Pendahuluan
Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ditegaskan pula bahwa
negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah
segala bentuk yang berkaitan dengan menjalankan tujuan negara Indonesia harus
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang
hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan negara sebagai
negara hukum, maka dibentuklah sebuah lembaga peradilan yang memikul tugas dan
kewenangan untuk menegakkan hukum. Oleh karena itu, sejak awal berdirinya
Negara Republik Indonesia telah meletakkan asas dasar sebagai landasan riil dan
idiilnya, sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Asas tersebut menjadi
sokoguru yang harus tercermin dalam segala gerak langkah yang hendak dilakukan
bagi bangsa Indonesia demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Asas negara tersebut menempatkan unsur “moralitas”, yakni “atas berkat rahmat
Allah” dan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai guidence utama. Tak terkecuali
lembaga kehakiman sebagai salah satu lembaga negara yang senantiasa dituntut
untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, demi kepastian dan ketertiban
hukum bagi masyarakat. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang dicita-citakan
itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara
dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai
intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sebagai jaminan
ketidakberpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan demi
terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Karena itu, dalam mewujudkan
suatu kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim wajib menggali,
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat.1
Atas dasar itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus
dituntut harus berdasarkan atas fakta hukum di persidangan, norma/kaidah-kaidah
hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannya
terhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum,
yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri.
Para penganut teori hukum positif menyatakan bahwa kepastian hukum
sebagai tujuan hukum. Karena ketertiban atau keteraturan tidak mungkin terwujud
tanpa adanya garis-garis perilaku kehidupan yang pasti. Keteraturan hanya akan ada
jika ada kepastian dan untuk adanya kepastian hukum haruslah dibuat dalam bentuk
yang pasti pula (tertulis).2 Sedangkan menurut para penganut aliran hukum alam,
tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan yang merupakan tujuan utama
hukum. Karena hukum ada atau diadakan adalah untuk mengatur dan menciptakan
keseimbangan atau harmonisasi kepentingan manusia.3 Dalam perkembangan hukum
dan kenyataannya, tujuan hukum tidak hanya berasaskan pada keadilan dan
kepastian, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi
1 Pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2004 No. 8 dan
TLNRI No. 4358).
2 Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 184.
3 Lili Rasjidi, Hukum sebagai suatu Sistem, h. 184
186 - Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014
Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum
rakyat negara. Sebagaimana diungkapkan oleh penganut aliran utilitarian dengan
teori welfare state-nya.4 Karena itu, menurut Gustav Radbruch bahwa hukum itu
bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.5
Penganut aliran sosiologis selalu menempatkan hukum dari segi
kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat. Alasannya, hukum dibuat adalah untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, hukum bersumber dari
masyarakat dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat mempunyai
pandangan moralnya masing-masing, maka dalam konteks inilah sebenarnya hukum
harus dikesampingkan ketika ia bertentangan dengan pandangan moral masyarakat
yang melingkupinya. Setidaknya pandangan seperti itu pernah dikemukakan oleh
Henry David Thoreau: “The public disobedience of law is justifiable on the basic of moral
and ethical principles that are conflict with the law and are more important than law, even
when it is made democratically” (Ketidaktaatan publik pada hukum adalah dibenarkan
atas dasar moral dan asas etika yang berkonflik dengan hukum yang lebih penting
daripada hukum, sekalipun hukum itu dibuat secara demokratis).6
Terciptanya masyarakat yang harmonis, adil, dan makmur merupakan salah
satu wujud pengejawantahan hakim yang menjunjung tinggi asas dasar negara,
dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu,
hakim dalam memberikan putusan hukum dituntut senantiasa mensinergikan
berdasarkan atas fakta hukum, norma hukum, moral hukum, dan doktrin hukum
yang hidup, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum dalam
masyarakat.
Rambu-Rambu Perilaku Hakim
Menarik ungkapan Taverne yang menyatakan, “berikanlah kepadaku seorang
hakim yang jujur dan seorang jaksa yang cerdas, maka dengan undang-undang yang paling
buruk sekalipun, aku akan menghasilkan putusan yang adil.”7
Sebagai upaya menjaga dan melindungi kemandirian hakim, maka melalui The
Bangalore Principles of Judicial Conduct (Konferensi Peradilan Internasional di
Bangalore, India pada tahun 2001) menyepakati dibuatnya kode etik dan perilaku
hakim sedunia, yaitu: (1) independensi hakim (independence principle) yang merupakan
jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita
negara hukum; (2) ketidakberpihakan hakim (impartiality principle) merupakan prinsip
yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan
memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya; (3)
integritas hakim (integrity principle) merupakan sikap batin yang mencerminkan
keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai
pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya; (4) kepantasan dan sopan santun
hakim (propriety principle) merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar
Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, h. 185.
Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum,
(Jakarta: Penerbit Kompas, 2008), h. 80.
6 Achmad Ali, Mengembara di Belantara Hukum, (Jakarta: PT Yasrif Watampone, 1996), h. 107-108.
7http://www.harian-aceh.com/opini/85-opini/3586-paradigma-hukum-dari-positivisme-hukumke-hukum-responsif.html
4
5
Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014 - 187
A Salman Maggalatung
pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai pribadi maupun
sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan
rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan; (5) kesetaraan (equality principle)
merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang
berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membedakan satu dengan
yang lain atas dasar agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan,
kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik, atau alasan-alasan lain
yang serupa; serta (6) kecakapan dan keseksamaan (competence and diligence principle)
merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan
terpercaya.8
Bagir Manan menegaskan bahwa dengan mengatasnamakan kebebasan, hakim
dapat menyalahgunakan kekuasaannya dan bertindak sewenang-wenang. Untuk itu
harus diciptakan batasan-batasan tertentu tanpa mengorbankan prinsip kebebasan
sebagai hakikat kekuasaan kehakiman, yaitu: Pertama, hakim memutus menurut
hukum. Setiap putusan, hakim harus dapat menunjukkan secara tegas ketentuan
hukum yang diterapkan dalam suatu perkara kongkrit. Kedua, hakim memutus
semata-mata untuk memberikan keadilan. Hakim dimungkinkan untuk menafsirkan,
melakukan konstruksi hukum, bahkan tidak menerapkan atau mengesampingkan
suatu ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, dalam melaksanakan penafsiran,
konstruksi, atau menemukan hukum, hakim harus tetap berpegang teguh pada asasasas umum hukum (general principle of law) dan asas keadilan yang umum (the general
principle of natural justice). Keempat, harus diciptakan suatu mekanisme yang
memungkinkan menindak hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan
kebebasannya.9
Berdasarkan kode etik terhadap kebebasan dan kemandirian hakim dalam
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara merupakan salah satu upaya
untuk menjaga integritas para hakim, agar dalam memberikan putusan terhadap
suatu perkara hukum mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara
fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan putusan hakim. Oleh
karena itu, hakimlah yang paling bertanggung jawab memasukkan atau
menggabungkan unsur-unsur tersebut melalui putusan-putusan yang dibuatnya.
Karena putusan hakim selain harus mempertimbangkan asas keadilan hukum (legal
justice) berdasarkan atas norma atau kaidah hukum dan asas keadilan sosial (social
justice) yang merupakan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat, juga harus
mempertimbangkan asas keadilan moral (moral justice). Hal senada diungkapan oleh
Satjipto Rahardjo bahwa, hukum dan penegakannya tidak hanya mengutamakan
keadilan hukum (legal justice), melainkan penegakan hukum yang mampu
menangkap rasa keadilan masyarakat (social justice), sehingga pada gilirannya hukum
8 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi
dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2004), h. 531-534.
9 Bagir Manan, “Organisasi Peradilan di Indonesia”, Dalam Makalah Penataran Hukum Administrasi
Tahun 1978/1998, Pelaksana Program Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Fakultas Hukum Airlangga,
Surabaya, 12 Februari 1998, h. 12. Lihat pula Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
KMA/094/SK/X/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim.
188 - Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014
Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum
betul-betul memberikan keadilan kepada rakyat (bringing justice to the people).10
Ditambah doktrin hukum sebagai salah satu sumber pertimbangan hakim dalam
menemukan hukum. Bila perundang-undangan tidak memberi jawaban dan tidak
pula ada keputusan pengadilan mengenai perkara sejenis yang akan diputuskan,
maka hakim akan mencari jawaban pada pendapat para sarjana hukum.11 Karena
ilmu pengetahuan bersifat objektif dan berwibawa, maka keputusan hakim harus
bersifat objektif dan berwibawa pula. Maka ilmu pengetahuan merupakan sumber
untuk mendukung atau mempertanggungjawabkan putusan hakim.12
Keempat area hukum tersebut harus dijadikan sebagai patron para hakim
dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengambil atau menjatuhkan keputusan yang
mempunyai akibat hukum bagi pihak lain yang seadil-adilnya. Karena itu, hakim
harus progresif, karena hakim sebagai makhluk sosial yang harus menempatkan
dirinya dalam masyarakat dan hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya.13
Dengan demikian, menurut Lawrence M. Friedman, hukum sebagai suatu sistem
yang terdiri dari sub-sub sistem yang tidak bisa terpisahkan, yaitu: (1) struktur
hukum (legal structure), yakni menyangkut sarana dan prasarana hukum, termasuk
sumber daya aparatur hukum; (2) substansi hukum (legal substance), yakni
menyangkut isi dari norma/aturan hukum; dan (3) kultur hukum (legal culture), yakni
menyangkut perilaku budaya sadar dan taat hukum, baik pembuat hukum, penegak
hukum maupun masyarakat. Adapun budaya hukum yang baik akan terbentuk
apabila semua pihak secara sungguh-sungguh dilibatkan untuk berpartisipasi secara
penuh dalam proses pembentukan hukum, agar semua orang benar-benar merasa
memiliki hukum itu.14
Masyarakat memahami bahwa hakim mengetahui hukumnya, karena itu hakim
dituntut melakukan upaya dalam menyelesaikan suatu perkara melalui rechtsvinding
(penemuan hukum) sebagai salah satu substansi tugas hakim yang esensial. Hakim
karena jabatannya (ambtshalve), bukan sekadar mulut atau corong undang-undang
(bouche de la loi), tetapi menjadi penerjemah atau pemberi makna (penafsir) melalui
penemuan hukum, atau konstruksi hukum dalam bentuk penafsiran, bahkan
menciptakan hukum baru (rechtsschepping) melalui putusan yang dijatuhkannya.15
Substansi penemuan hukum bagi hakim itu sendiri adalah upaya yang
sungguh-sungguh untuk menemukan hukum in concreto, dan oleh karenanya seorang
hakim telah terlebih dahulu memiliki koleksi yang menyeluruh dari pengetahuan
tentang hukum (legal knowledge) in abstracto. Dalam proses tersebut, norma-norma
hukum yang in abstracto mutlak diperlukan untuk berfungsi sebagai premis mayor,
sedangkan fakta yang relevan dalam perkara (legal facts) dijadikan sebagai premis
Satjipto Rahardjo, Bersatulah Kekuatan Hukum Progresif; dalam Kompas, Senin, 6 September 2004.
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, (Yogyakarta: PT. Citra
Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The
Asia Foundation, 1993), h. 40.
12 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: suatu pengenalan pertama
ruang lingkup berlakunya ilmu hukum, (Bandung; Alumni, Cet. 1999), h. 72.
13 Satjipto Rahardjo, “Pengadilan Progresif dan Kasasi”, dalam Harian Kompas, 12 Februari 2004.
14 http://www.harian-aceh.com/opini/85-opini/3586-paradigma-hukum-dari-positivisme-hukumke-hukum-responsif.html
15 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta; RajaGrafindo, 2002), h. 94.
10
11
Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014 - 189
A Salman Maggalatung
minor. Melalui proses silogisme akan diperoleh sebuah konklusi, yaitu hukum in
concreto yang dimaksud.16 Urgensi perkembangan tentang penemuan hukum dalam
praktek peradilan, bukan hanya berkisar pada proses pengolahan premis menjadi
konklusi melalui alur silogisme, tetapi terkadang menjadi persoalan, yaitu
sejauhmana bobot suatu premis dapat dipegang untuk membangun suatu konklusi
dalam kaitannya dengan; kepastian hukum (rechtsscherheit), kemanfaatan hukum
(zweckmassigkeit), dan keadilan hukum (gerechtigkeit).17
Hakim juga dituntut untuk melakukan penciptaan hukum (rechtsschepping),
yaitu melalui daya cipta hakim dengan perantara putusan yang dijatuhkannya untuk
membentuk hukum (judge made law). Maka disamping pembentuk undang-undang
sebagai pembentuk hukum yang objektif abstrak, hakim adalah pembentuk hukum
yang objektif kongkrit.18 Undang-undang atau peraturan lainnya tidak akan mungkin
mengatur akselerasi, perkembangan, dan perubahan kehidupan masyarakat secara
terperinci, maka dalam aspek ini diperlukan suatu pembentukan hukum yang oleh
sebagian kalangan menyebutkan bahwa “hakim memenuhi ruangan kekosongan
dalam sistem hukum formal dari tata hukum yang berlaku.” Berarti hakim dapat,
bahkan harus memenuhi kekosongan yang ada dalam sistem hukum (rechtsvacuum).
Pembentukan hukum merupakan suatu perwujudan kreasi hakim yang tidak sekedar
menemukan apa yang telah ada dalam sumber-sumber hukum, tetapi juga
menciptakan sesuatu dari tidak ada. Di sinilah letak pentingnya fungsi dan peran
seorang hakim menjawab dan mengayomi persoalan hukum yang terjadi dalam
masyarakat atas kewenangan yang diletakkan oleh undang-undang.19
Hakim harus menguasai teori-teori hukum yang bersifat teknis, seperti
interpretasi dan konstruksi hukum, yang pada prinsipnya di satu sisi adalah
memberikan ruang gerak kepada para hakim untuk menemukan hukum suatu kasus
yang diperiksa. Di sisi lain, memberikan motivasi kepada hakim untuk tidak terpaku
kepada bunyi ketentuan pasal-pasal suatu aturan hukum. Bahkan, dalam konteks
memutus suatu perkara, hakim dikenal pula contra legem, yaitu mekanisme yang
membolehkan hakim menyimpangi suatu ketentuan yang nyata-nyata bertentangan
dengan rasa keadilan masyarakat. Tindakan seperti itu, secara yuridis mendapat
legitimasi (Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan
Kehakiman), yang pada prinsipnya mengamanatkan kepada hakim untuk menggali
nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat agar putusan yang dibuat dapat memenuhi
rasa keadilan masyarakat yang ada.
Bustanul Arifin mengatakan bahwa, seorang hakim haruslah learned in law (ahli
dalam ilmu hukum), hakim selain harus memahami substansi dan arti hukum, juga
harus skilled in law (terampil dalam melaksanakan atau menerapkan hukum). Di
tangan hakim, ilmu hukum menjadi pengetahuan yang praktis (applied science). Para
hakimlah yang memberi nyawa dan hidup kepada pasal-pasal undang-undang dan
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, h. 94
Sudikno Mertokusumo dan A. Pito, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, h. 1.
18 Sudikno Mertokusumo dan A. Pito, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum h. 86.
19 Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Mahkamah Agung (LNRI Tahun 2004 No. 9 dan TLNRI No. 4359)
16
17
190 - Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014
Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum
peraturan yang terdiri dari huruf-huruf mati itu.20 Mewujudkan perilaku hakim
tersebut, selain mengubah mental para hakim, juga diperlukan adanya penataan
lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa melalui good governance, seperti
pengadilan harus bersih dari bentuk KKN, pengadilan khususnya majelis hakim
harus bebas dari segala bentuk campur tangan dari suatu kekuasaan atau kekuatan
sosial atau politik yang meresahkan dan menggiring majelis hakim pada arah
tertentu. Membangun sikap hormat dan patuh pada pengadilan dan putusan majelis
hakim, sebagai suatu bentuk keikutsertaan membangun pengadilan yang berwibawa,
dan kehadiran sistem pengelolaan (manajemen) yang menjamin efisiensi, efektifitas,
dan produktifitas putusan-putusan yang bermutu.21
Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hakim dalam menentukan sikapnya
siapa yang benar dan siapa yang tidak benar, maka hakim harus terlebih dahulu
mengetahui secara objektif duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusan melalui
pembuktian-pembuktian bukan berdasarkan a priori menemukan keputusan,
sedangkan pertimbangan pembuktiannya kemudian dikonstruir (dikonstruksi).
Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim
telah dapat mengkonstatir (menyatakan terbukti) peristiwa yang menjadi sengketa
itu, kemudian hakim harus menemukan hukumnya terhadap sengketa kedua belah
pihak, di mana hakim harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti.22
Oleh karena itu, hakim dituntut harus menguasai hukumnya, bahkan hakim
dianggap mengetahui hukumnya. Karena tanpa dengan pengetahuan dan
penguasaan hakim terhadap peraturan-peraturan hukum, tidak mungkin dapat
mengklasifikasi peristiwa hukumnya. Setelah dikualifikasi, langkah selanjutnya
hakim harus menemukan peraturan hukumnya yang dapat diterapkan terhadap
peristiwa hukum yang telah ditemukan. Untuk itu harus diseleksi peraturanperaturan hukum yang relevan bagi peristiwa hukum yang bersangkutan melalui
sumber atau tempat menemukan hukumnya, yang meliputi: peraturan perundangundangan, hukum kebiasaan, putusan hakim (yurisprudensi), dan doktrin.23
Keputusan hakim yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar tersebut,
dengan menjunjung tinggi moralitas dan norma hukum, maka kebebasan dan
kemandirian hakim dalam memberikan keputusan atas suatu peristiwa hukum akan
selalu memberikan dampak positif bagi pembangunan bangsa dan negara Republik
Indonesia yang tercinta.
Penutup
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan
keputusan hakim yang seadil-adilnya bagi masyarakat, maka hakim harus mampu
menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena
20 Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 113.
21 Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian, (Pusdiklat Teknis Peradilan, Balitbang
Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2008), h. 78.
22 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta; Liberty, Cet. II, 1979), h. 199200. Lihat juga, Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, Cet. II,
2001), h. 80.
23 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, h. 83.
Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014 - 191
A Salman Maggalatung
itu, hakim dituntut untuk menjaga kebebasan dan kemandirianya dengan
menerapkan norma-norma hukum yang ada yang dilandasi oleh moralitas yang
tinggi.
Hakim dituntut memiliki pemahaman yang mendalam terhadap ilmu hukum
dan kecakapan dalam menerapkan hukum, dengan mengedepankan objektivitas dan
profesionalitasnya yang berwibawa. Oleh karena, hakim tidak serta merta hanya
menerapkan atau menemukan hukumnya dari hukum yang telah ada, tetapi juga
mampu dan berani mengesampingkan hukum yang ada dengan menciptakan hukum
yang baru, demi menegakkan keadilan, kepastian, dan ketertiban bagi masyarakat.
Jabatan Hakim merupakan suatu pekerjaan atau amanah yang memiliki
tanggung jawab yang cukup besar terhadap pelaksanaan penegakan hukum, dalam
artian hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum. Oleh karena itu,
apabila hakim di suatu negara memiliki integritas yang tinggi, kapasitas keilmuan
yang memadai, perilaku yang akhlakiah, jujur dan berani, akan sangat dimungkinkan
terwujudnya sebuah keadilan. Sebaliknya, maka wibawa hukum di negara tersebut
akan lemah dan rapuh pula, sehingga keadilan sebagai buah dari penegakan hukum
jauh panggang dari api.
Pustaka Acuan
Ali, Achmad, Mengembara di Belantara Hukum. Jakarta: PT Yasrif Watampone, 1996.
Asshiddiqie, Jimmly, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia. Jakarta: Mahkamah
Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2004.
Arifin, Bustanul, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan
Prospeknya. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
Kusumaatmadja, Mochtar dan Sidharta, B. Arief, Pengantar Ilnu Hukum: suatu
pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum. Bandung: Alumini;
2000.
Manan, Bagir, “Organisasi Peradilan di Indonesia”. Dalam Makalah Penataran Hukum
Administrasi Tahun 1978/1998, Pelaksana Program Kerjasama Hukum IndonesiaBelanda Fakultas Hukum Airlangga, Surabaya, 12 Februari 1998.
-------, Sistem Peradilan Berwibawa: suatu pencarian, Pusdiklat Teknis Peradilan,
Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2008.
Mertokusumo Sudikno dan A. Pito, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung; Citra
Aditya Bakti, Cet. I, 1993.
Mertokusumo, Sudikno Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta; Liberty, Cet. II,
1979.
Rasjidi, Lili, Hukum sebagai suatu Sistem. Bandung: Mandar Maju, 2003.
Rahardjo, Satjipto “Pengadilan Progresif dan Kasasi”, dalam Harian Kompas, 12
Februari 2004.
-------, Biarkan Hukum Mengalir: catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum.
Jakarta: Penerbit Kompas, 2008, hal. 80.
Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta; RajaGrafindo, 2002.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Mahkamah Agung.
192 - Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014
Fly UP