...

implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the Child) adalah
prinsip penting dalam perlindungan anak. Prinsip ini dilegitimasi dalam
Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989. Dalam konvensi hakhak anak tersebut, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam
Article 3 poin 1 yang menyatakan:
In all actions concerning children, whether undertaken by public or private
social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or
legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary
consideration.
Semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan oleh lembagalembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasapenguasan pemerintahan, atau badan-badan legislatif, maka kepentingan yang
terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
Dalam ketentuan hukum di Indonesia, prinsip kepentingan terbaik bagi
anak dimuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. Dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:
Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsipprinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
a.
b.
c.
d.
non diskriminasi;
kepentingan yang terbaik bagi anak;
hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
penghargaan terhadap pendapat anak.
2
Dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan
yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut
anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan
yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan
utama.
Idealnya, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak
pasca perceraian menempatkan posisi anak sebagai sebagai pihak yang harus
dilindungi. Perlindungan dilakukan melalui pembuatan aturan yang responsif
terhadap kepentingan anak, pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan anak dan pelaksanaan upaya-upaya dalam meningkatkan
kesejahteraan anak. Dalam konteks pengasuhan anak, meskipun kedua orang tua
telah bercerai, anak harus dipenuhi kebutuhannya sehingga dapat tumbuh dan
berkembang secara optimal baik secara fisik maupun secara psikis. Anak tetap
dapat berhubungan dengan kedua orang tuanya tanpa perasaan tertekan atau
dihalang-halangi oleh siapa pun. Putusan mengenai penentuan kuasa anak
dilakukan dengan berorientasi pada kepentingan anak, bukan semata-mata
kepentingan salah satu orang tuanya.
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child)
mengingatkan
kepada
semua
penyelenggara
perlindungan
anak
bahwa
pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa
depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada
kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum
3
tentu baik menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi, maksud orang dewasa
memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah
penghancuran masa depan anak.1 Persepsi-persepsi inilah yang sering terjadi
dalam pengasuhan anak pasca perceraian.
Perebutan hak asuh anak merupakan permasalahan yang seringkali terjadi
dalam perceraian, bahkan setelah adanya putusan mengenai hak asuh. Hal ini
disebabkan karena perceraian seringkali masih menyisakan permasalahan.
Perceraian hanya memutus hubungan hukum antara suami dan istri serta merubah
status masing-masing menjadi mantan suami dan mantan istri namun tidak
meredakan konflik diantara mereka. Perebutan hak asuh merupakan varian baru
dalam kekerasan terhadap anak. Konflik pihak orangtua yang kemudian berujung
pada perebutan hak asuh jelas sangat memengaruhi kondisi psikologis anak.
Guncangan psikologis tersebut mengakibatkan anak tidak bisa bertumbuh
kembang dengan baik dan normal.2 Situasi konflik menjadikan anak sebagai
korban.
Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan
Kekerasan
Dalam
Rumah
Tangga
dinyatakan
“Negara
berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah
tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.” Pandangan negara tersebut didasarkan
1
2
M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 30.
Sopuan Hadi, 2013, Kasus Kekerasan Anak Meningkat, Available
http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=275:kasus-kekerasananak-meningkat-&catid=42:sumatera-selatan&Itemid=67. Accessed 22nd January 2014.
at
4
pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang
di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan”.
Dalam perceraian di Bali, hakim biasanya memutuskan memberikan hak
asuh kepada ayah, terutama bagi anak laki-laki. Walaupun tidak dimintakan di
pengadilan, kesepakatan keluarga seringkali menempatkan hak asuh kepada ayah.
Pemberian kuasa asuh bagi ayah juga terkadang kurang memperhatikan
kemampuan dari ayah jika dibandingkan dengan ibu. Terutama jika penentuan
hak asuh hanya melalui kesepakatan keluarga. Misalnya ayah tidak bekerja
sedangkan ibu bekerja atau ayah berperilaku yang tidak baik, namun pengasuhan
tetap diberikan kepada ayahnya dengan pertimbangan bahwa anak berada dalam
silsilah keluarga ayahnya.
Pengasuhan anak pasca perceraian di Bali yang dilakukan oleh ayah ini
tidak lepas dari pengaruh budaya patrilineal yang dianut oleh masyarakat Bali
dengan menempatkan anak dalam garis keturunan ayah. Garis keturunan purusha
(laki-laki) memposisikan keberadaan anak sebagai penerus keturunan di keluarga
5
ayah.3 Dengan demikian yang dijadikan landasan dalam pengasuhan anak pasca
perceraian di Bali adalah karena faktor budaya bukan atas kepentingan terbaik
bagi anak. Kepentingan terbaik bagi anak dipandang sebagai kepentingan anak
akan status hukum menurut adat dan kewarisannya.
Pengasuhan anak dilakukan oleh ayah dan dalam pelaksanaannya seringkali
mengabaikan hak ibu untuk tetap berkomunikasi dengan anak. Dalam hal ayah,
berhalangan untuk mengasuh anak, misalnya karena bekerja di luar kota atau tidak
bertanggung jawab, maka pengasuhan tidak dilimpahkan ke ibu tetapi di keluarga
ayah dengan alasan bahwa anak tersebut merupakan hak dari keluarga ayah. Hal
ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak
untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan
hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan
terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”
KS, 32 tahun adalah klien Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali yang mengalami masalah untuk
berkomunikasi dengan anaknya. Pada bulan Februari 2013, klien mendapatkan
kekerasan fisik dari suami yang juga dilihat oleh anak-anak. Kasus tersebut
berujung pada proses hukum pidana dan dilanjutkan dengan perceraian. Kedua
anak klien (perempuan) diasuh oleh ayahnya. Mantan suami melarang anak-anak
untuk berkomunikasi dengan ibunya. Untuk bertemu dengan anaknya, klien
3
Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006, Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga
Dokumentaso dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 80.
6
biasanya mengunjungi anak-anaknya di sekolah. Namun pernah suatu kali mantan
suami melihat klien menemui anaknya. Di tengah kerumunan orang tua murid dan
anak-anak, mantan suami memarahi klien serta mengancam agar mantan istri
tidak pernah lagi bertemu dengan anak-anaknya.4
Permasalahan dalam pengasuhan anak juga sering terjadi jika sang ayah
sudah menikah kembali dan ibu tiri tidak memperlakukan anak dengan baik.
Dalam kondisi ini, anak menjadi korban dua kali, pertama karena perceraian orang
tuanya dan kedua karena kekerasan yang dilakukan oleh ayah tiri dan terkadang
juga ayahnya sendiri. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia
dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak.
Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat
membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.5 Dalam hal tersebut ibu
kandung seharusnya memiliki hak untuk mengambil alih hak asuh atas anak.
Orientasi pengasuhan anak dalam perceraian di Bali cenderung dikaitkan
dengan pelanjutan garis keturunan dan kewarisan. Kepentingan terbaik bagi anak
diintepretasikan pada kebutuhan anak pada hal-hal yang bersifat materi. Padahal
prinsip kepentingan terbaik bagi anak lebih luas dari sekadar pemenuhan materi
saja. Anak harus mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua,
meskipun orang tuanya sudah bercerai.
4
Data Kasus 2013
(P2TP2A) Provinsi Bali.
5
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban
Kejahatan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 122.
7
Dalam hidup berkeluarga, keutuhan dan kerukunan rumah yang bahagia,
aman, tentram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.
Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada
setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan
pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga.6 Namun terjadinya
kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarganya sendiri justru
menghancurkan fungsi dari keluarga itu sendiri.
Anak sangat rentan menjadi korban. Seorang ibu melaporkan ke Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali
karena kesulitan menemui anaknya yang kini diasuh oleh mantan suami dan
istrinya. Klien sudah bercerai sejak 3 tahun yang lalu dan hak asuh jatuh ke
tangan mantan suami. Hampir serupa dengan kasus sebelumnya, mantan suami
tidak mengizinkan klien untuk bertemu dengan anaknya. Pernah suatu ketika klien
diketahui sempat bertemu dengan anaknya di sekolah. Mantan suami pun
langsung memindahkan anaknya ke sekolah baru. Dari pengakuan tetangga, anak
tersebut sering menangis dan dikurung oleh ibu tirinya. 7
Kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga merupakan
bentuk kekerasan yang sulit untuk diungkap. Moerti Hadiati Soeroso menyebut
kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagai hidden crime (kejahatan yang
tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha
6
Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha
Ilmu, Yogyakarta, h. 5.
7
Data Kasus 2013
(P2TP2A) Provinsi Bali.
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
8
untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga
disebut domestic violence (kekerasan domestik) karena terjadinya kekerasan di
ranah domestik.8 Dalam hal orang tua anak bercerai, anak mendapatkan
pengasuhan yang tidak baik dari salah satu orang tuanya maka orang tua yang lain
berhak untuk mendapatkan hak asuh demi kepentingan terbaik bagi anak.
Hukum internasional melalui Konvensi Hak Anak (Convention on the
Rights of the Children) telah memposisikan anak sebagai subjek hukum yang
memerlukan perlindungan hak-hak yang dimilikinya.9 Oleh sebab itu, pengasuhan
anak pasca perceraian seharusnya didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi
anak. Berdasarkan latar belakang di atas maka sangat menarik untuk membahas
sebuah penelitian yang berjudul IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN
TERBAIK
BAGI
ANAK
DALAM
PENGASUHAN
ANAK
PASCA
PERCERAIAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT PATRILINEAL.
1.2
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat
diuraikan beberapa permasalahan yakni sebagai berikut:
a.
Bagaimanakah implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam
pengasuhan anak pasca perceraian di Bali?
b.
Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi prinsip kepentingan
terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Bali?
8
Moerti Hadiati Soeroso, 2011, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif
Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, h.1.
9
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, op.cit., h. 123.
9
1.3
Ruang Lingkup Masalah
Tesis mengenai Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak
Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Bali (Suatu Tinjauan Dalam
Kehidupan Masyarakat Patrilineal) membahas dua hal yaitu implementasi prinsip
kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Bali
dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip kepentingan terbaik
bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Bali.
Dalam permasalahan pertama akan dibahas mengenai akibat hukum
perceraian terhadap pengasuhan anak, dasar pertimbangan dalam pemberian hak
asuh di Bali, serta hak dan kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak pasca
perceraian di Bali. Pada permasalahan kedua akan dibahas mengenai kondisi
pengasuhan anak pasca perceraian di Bali, faktor substansi hukum, faktor struktur
hukum dan faktor budaya hukum yang mempengaruhi implementasi prinsip
kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Bali.
1.4
Tujuan Penelitian
1.4.1 Tujuan umum
Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi
prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian di
Bali yang dipengaruhi oleh budaya patrilineal.
1.4.2 Tujuan khusus
Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:
a. Untuk menganalisis implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak
dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Bali.
10
b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang meempengaruhi implementasi prinsip
kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian di
Bali.
1.5
Manfaat Penelitian
1.5.1 Manfaat teoritis
Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum adat,
hukum perdata (hukum perkawinan), keilmuan dari hak asasi manusia dan
perlindungan anak.
1.5.2 Manfaat praktis
Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.
Masyarakat, sebagai informasi mengenai pentingnya penegakan prinsip
kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian.
b.
Bagi hakim, agar memutuskan pemberian kuasa asuh dengan memperhatikan
kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar pertimbangan yang utama.
c.
Bagi orang tua, agar saling bertoleransi dalam melaksanakan hak dan
kewajiban sebagai orang tua pasca perceraian berdasarkan kepentingan yang
terbaik bagi anak.
d.
Bagi anak, agar mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua dan dapat
berkomunikasi dengan orang tua meskipun orang tua telah bercerai.
1.6
Orisinalitas Penelitian
Berdasarkan penelusuran secara langsung ataupun melalui media internet,
tulisan mengenai masalah “Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak
Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Bali (Suatu Tinjauan Dalam
11
Kehidupan Masyarakat Patrilineal)” belum pernah ditulis sebelumnya. Ada
beberapa tulisan yang sekiranya terkait dengan tesis ini, yaitu:
a.
Hak Perwalian Anak Apabila Terjadi Perceraian (Studi di Pengadilan Negeri
Semarang dan Pengadilan Agama Semarang) oleh Masita Harumawarti.
Dalam tesis tersebut dibahas mengenai cara menentukan hak perwalian bagi
seorang anak akibat dari perceraian orang tuanya dan prakteknya pelaksanaan
Hak Perwalian anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya.10
b.
Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang
Prosedur Mediasi Dalam Perkara Perceraian Bagi Umat Hindu di Bali oleh I
Made Suryawan. Dalam tesis ini dibahas mengenai efektivitas PERMA
dalam praktek mediasi di pengadilan yang ada di Bali sesuai dengan
ketentuan-ketentuan
yang
berlaku
serta
faktor-faktor
yang
mempengaruhinya.11
c.
Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of The
Child) Dalam Upaya Menjauhkan Anak dari Pidana Penjara (Studi di Kota
Medan),
oleh Saiful Azhar. Dalam tesis tersebut dibahas mengenai
penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam upaya menjauhkan anak
dari penjara dalam sistem peradilan pidana anak dan kendala-kendala
10
Masita Harumawarti, 2007, “Hak Perwalian Anak Apabila Terjadi Perceraian (Studi di
Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang) oleh Masita Harumawarti.”
(tesis), Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro,
Semarang.
11
I Made Suryawan, 2011, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun
2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Perkara Perceraian Bagi Umat Hindu di Bali.” (tesis),
Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
12
penerapan asas dalam upaya menjauhkan anak dari penjara dalam sistem
peradilan pidana anak.12
Penelitian tesis ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang disebutkan
di atas. Dalam penelitian ini dibahas mengenai dua substansi pokok yakni
implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pasca
perceraian di Bali dan faktor-faktor yang meempengaruhi implementasi prinsip
kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Bali.
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengkaji penerapakan prinsip
kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pada masyarakat dengan
budaya patrilineal. Dengan demikian, tesis ini berbeda dengan penelitianpenelitian yang sudah ada sebelumnya.
1.7
Landasan Teoritis dan Kerangka Berpikir
1.7.1 Landasan teoritis
1.7.1.1 Teori
Teori adalah bagian yang sangat penting dalam menganalisis suatu
permasalahan. Kerlinger mendefinisikan teori sebagai : “A theory is a set of
interrelated connstructs (concepts), definitions, and propositions that present a
systematic view of phenomena by specifying relations among variables, with the
purpose of explaining and predicting the phenomena”.13 Teori adalah kumpulan
12
Saiful Azhar, 2012, “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest
Of The Child) Dalam Upaya Menjauhkan Anak dari Pidana Penjara (Studi di Kota Medan).”
(tesis), Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
13
h. 140.
Nasution Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung ,
13
konsep-konsep yang teritegrasi, defisini dan preposisi yang menampilkan
fenomena secara sistematis melalui hubungan antara variable, dengan tujuan
untuk menjelaskan dan memprediksikan fenomena tersebut.
Dalam tesis ini digunakan beberapa teori yakni 1) teori hak asasi manusia,
2) teori perubahan sosal, 3) teori sistem hukum dan 4) terori bekerjanya hukum.
Selain teori juga menggunakan konsep-konsep yang terkait dengan variable judul
penelitian yaitu 1) anak, 2) perlindungan anak, 3) patrilineal.
Teori-teori dan konsep-konsep tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
1.
Teori Hak Asasi Manusia
Teori hak asasi manusia dipergunakan untuk menganalisis rumusan
masalah pertama. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the
child) merupakan hak asasi bagi anak. Dalam perkembangan teori mengenai hak
asasi manusia, terdapat dua kelompok besar teori tersebut yaitu:
a) Teori universalis (universalist theory) hak asasi manusia
Doktrin kompemporer hak asasi manusia merupakan salah satu dari
sejumlah perspektif moral universalis. Asal-muasal dan perkembangan hak asasi
manusia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan universalisme nilai moral.
Dalam karyanya Nicomachean Ethics, Aristoteles secara detail menguraikan
argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah.
Ketertiban alam ini harus menjadi dasar dari seluruh sistem keadilan rasional.
Kebutuhan atas suatu ketertiban alam kemudian diturunkan dalam serangkaian
14
kriteria universal yang komprehensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum
yang sebenarnya buatan manusia.
b) Teori relativisme budaya (cultural relativism theory)
Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan
merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak dan kaidah moral. Oleh karena itu
hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masingmasing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang
sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan
relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila ia
didominasi oleh satu budaya tertentu.14
Dalam pengertian ini hak asasi manusia memiliki sifat universal. Selain
bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya
seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun
bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan
karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain hak-hak itu melekat
pada dirinya sebagai makhluk insani.15 Hak asasi manusia dibagi dalam dua jenis
yakni:
a.
Hak asasi individual yaitu hak atas hidup dan perkembangan hidup
seperti hak atas kebebasan batin, hak atas nama baik, hak atas kebebasan
beragama dan sebagainya. Hak-hak dasar ini disusun terutama demi
perlindungan pribadi manusia terhadap kekuasaan negara.
14
Rhona K.M. Smith et.al., 2010, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat Studi Hak Asasi
Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, h. 19-20.
15
Ibid., h. 11.
15
b.
Hak asasi sebagai makhluk sosial yang dibagi dalam hak-hak ekonomis,
sosial dan kultural.16
Pengaturan HAM secara internasional dalam suatu intrumen internasional
dimulai pertama kali sejak dicetuskannya Deklarasi HAM (Declaration of Human
Right) oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948.
Deklarasi ini merupakan cikal bakal perkembangan HAM di dunia. Ketentuan
mengenai hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 1 Undang-undang
tersebut didefinisikan bahwa bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi
dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”
Mahfud MD mengartikan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada
martabat manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hal tersebut bersifat fitri
(kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.17 Hak asasi manusia
dipandang sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Menurut
Kartasaputra hak-hak asasi/ hak-hak dasar adalah hak yang pokok atau dasar yang
16
Abdul Ghofur Anshori, 2009, Filsafat Hukum, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, h. 112.
17
Mahfud MD, 2001, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta, h. 127.
16
dimiliki manusia sebagai pembawaan sejak kelahirannya yang sangat berkaitan
dengan martabat manusia tersebut.18
2.
Teori perubahan sosial
Teori perubahan sosial dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Max
Weber, Patirim Sorokin, Henry Maine, dan lain-lain. Teori ini pada dasarnya
mengemukakan tentang dinamika kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh
berbagai faktor. Teori perubahan sosial digunakan dalam menjawab rumusan
masalah pertama yakni implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam
pengasuhan pasca perceraian di Bali khususnya ketika membahas mengenai nilainilai yang dijadikan dasar pertimbangan dalam pengasuhan anak pasca perceraian
di Bali.
Patirim Sorokin mengemukakan bahwa perkembangan hukum dan gejalagejala sosial lainnya disesuaikan dengan tahapan-tahapan tertentu yang dilalui
oleh setiap masyarakat. Masyarakat berkembang sesuai dengan nilai-nilai tertentu
yang sedang menonjol di dalam masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai
tersebut adalah ideational (yaitu kebenaran absolut sebagaimana diwahyukan oleh
Tuhan yang Maha Kuasa), sensate (yaitu nilai-nilai yang didasarkan pada
pengalaman) dan idealistic (yang merupakan kategori campuran). Hukum dan
18
Kartasaputra, 1987, Sistematika Hukum Tata Negara cetakan pertama, Bina Aksara,
Jakarta, h. 246.
17
gejala sosial budaya lainnya terbentuk sesuai dengan bentuk nilai-nilai yang
sedang berlaku di dalam masyarakat.19
Perubahan sosial terjadi karena suatu proses yang terjadi di dalam
masyarakat itu sendiri. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa dalam setiap
proses perubahan senantiasa akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya
perubahan, baik yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri maupun yang
berasal dari luar masyarakat tersebut.20 Manusia pada dasarnya adalah makhluk
yang dinamis sehingga manusia dalam masyarakat akan selalu berubah. Parson
sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan perkembangan
masyarakat ditandai oleh kemampuannya untuk memanfaatkan lingkungannya,
yaitu yang disebut sebagai generalized adaptive capacity.21 Apabila hukum itu
berlaku efektif maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat
dikategorikan sebagai perubahan sosial.22
3.
Teori Sistem Hukum
Teori sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M.
Friedman. Dalam teorinya, Friedman menyatakan bahwa “A legal system in actual
operation is a complex organism in wich structure, substance, and culture
19
Soerjono Soekanto , 2009, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, h. 107.
20
Soerjono Soekanto et.al., 1993, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Bina Aksara,
Jakarta, h. 17.
21
Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis Serta
Pengalaman-pengalaman di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 63.
22
Soleman B. Taneko, 1993, Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat, RajaGrafindo
Persada, Jakarta, h. 69.
18
interact.”23 Sistem hukum dalam operasional aktualnya terdiri dari struktur
hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur-unsur tersebut saling
mempengaruhi dalam terlaksananya penegakan hukum. Sistem hukum tidak saja
merupakan serangkaian larangan atau perintah, tetapi juga sebagai aturan yang
bisa menunjang, meningkatkan, mengatur, dan menyuguhkan cara mencapai
tujuan.24 Teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis permasalahan kedua
yakni dalam mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor
yang mempengaruhi implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam
pengasuhan anak pasca perceraian di Bali.
Struktur hukum adalah pelaksana dari aturan hukum. Structure, to be sure,
is one basic and obvious element of the legal system ... The structure of a system
is its skeletal framework, it is the elements shaps, the institutional body of the
system....25 (Struktur, untuk memastikan, merupakan salah satu elemen dasar dan
jelas dari sistem hukum ... Struktur sistem adalah kerangka tulang, struktur adalah
unsur-unsur bentuk, tubuh kelembagaan dari sistem…). Substansi hukum adalah
aturan hukum. “The substance is composed of substantive rules and rules about
how institution should behave.”26 (Substansi ini terdiri dari aturan substantif dan
aturan tentang bagaimana lembaga harus berperilaku). Bahwa substansi terdiri
23
Friedman, Lawrence M., 1975, The Legal System a Social Science Perspective, Rusell
Sage Foundatioan, New York, h. 16
24
Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan
(JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, h. 225.
25
Friedman, Lawrence M., op.cit., h. 14.
26
Friedman, Lawrence M., op.cit., h. 14.
19
dari aturan dan bagaimana lembaga-lembaga tersebut harus bertindak sesuai
dengan aturan. Budaya hukum menurut Friedman adalahn “Legal culture refers,
then, to those parts of general culture, costum, opinion, ways of doing and
thinking, that bend social forces toward or away from the law and in particular
ways.”27 (Budaya hukum mengacu, kemudian, untuk bagian-bagian dari budaya
umum, kebiasaan, pendapat, cara melakukan dan berpikir, bahwa lengkungan
kekuatan sosial menuju atau jauh dari hukum dan cara-cara tertentu).
Struktur adalah keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya, jadi
termasuk di dalamnya kepolisian dengan polisinya, kejaksaan dengan jaksanya,
pengadilan dengan hakimnya dan seterusnya. Substansi adalah keseluruhan aturan
hukum (termasuk asas hukum dan norma hukum), baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis termasuk putusan pengadilan. Kultur hukum berkaitan dengan
bagian-bagian dari kultur umum, yaitu kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara
bertindak dan cara berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial ke arah
atau menjauhi hukum dan cara-cara khusus.28
Melalui suatu sistem hukum, hak dan kewajiban ditetapkan untuk warga
masyarakat yang menduduki posisi tertentu atau kepada seluruh masyarakat. Hak
dan kewajiban mempunyai sifat timbal balik, artinya hak seseorang menyebabkan
timbulnya kewajiban pada pihak lain dan sebaliknya.29
27
Friedman, Lawrence M., op.cit., h. 15
28
Achmad Ali, op.cit., h. 225-227.
29
Soerjono Soekanto , op.cit., h. 93.
20
4.
Teori Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat
Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat diperkenalkan oleh Willliam
Chambliss and Robert Seidman. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis
permasalahan kedua yakni dalam mengkaji mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam
pengasuhan anak pasca perceraian di Bali. Mengenai teori tersebut, Willliam
Chambliss and Robert Seidman menyatakan “Law and society are two things that
can not be separated. The study of law and society should give us a discipline
agenda to follow, whose probable outcome will advice us how to solve these
difficulties through legal order.30 (Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang
tidak dapat dipisahkan. Studi mengenai hukum dan masyarakat memberikan
gambaran bahwa berbagai permasalahan yang sulit dapat diterselesaikan melalui
tatanan hukum).
Bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi banyak faktor yaitu
sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan sebagainya. 31 Bekerjanya hukum
dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor
tersebut dapat:
a.
Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan perundangundangannya);
b.
Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah):
30
Willliam Chambliss and Robert Seidman, 1982, Law, Order, and Power, Addison
Wesley, United State of America, p. 9.
31
Pujirahayu, Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang,
Suryandaru Utama, h. 13-14.
21
c.
Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut pertimbangan
ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis);
d.
Konsistensi dan harmonisasi antara politik hukum dalam konstitusi dengan
produk hukum di bawahnya.32
Bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor hukum itu
sendiri, penegakannya, kondisi dan budaya dalam masyarakat.
1.7.1.2
Konsep
1. Anak
Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Article 1
Convention on the Rights of the Child disebutkan bahwa “For the purposes of the
present Convention, a child means every human being below the age of eighteen
years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.”
(Untuk tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia
delapan belas tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak, dewasa
dicapai lebih awal).
Menurut Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda
usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga
sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.33 Berdasarkan aspek kejiwaan,
secara psikologis digambarkan dengan berpijak pada batasan-batasan usia dan
32
Suteki, 2007, Hak Atas Air di Tengah Liberalisasi Hukum dan Ekonomi Dalam
Kesejahteraan, Pustaka Magister Kenotariatan, Semarang, h. 59-60
33
Kartini Kartono, 1981, Gangguan-gangguan Psikhis, Sinar Baru, Bandung, h. 187.
22
relevansinya dengan rentang perkembangan jiwa seseorang. Anak menurut
Elisabeth B. Hurloc dan Singgih Gunarso adalah seseorang yang berusia di bawah
12 tahun.34 Dalam penulisan tesis ini yang dimaksud dengan anak adalah merujuk
pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Perlindungan anak
Perlindungan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak adalah:
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.
Perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua
persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai pertama dan utama.
Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika selalu menempatkan
urusan anak sebagai hal yang paling utama.35 Anak merupakan kelompok rentan,
oleh sebab itu setiap anak harus dilindungi.
3. Patrilineal
Hukum perkawinan adat menentukan dan mencerminkan sistem
kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Bentuk kekeluargaan
berpokok pangkal kepada sistem atau garis keturunan. Ada tiga macam sistem
keturunan yaitu sistem keturunan yang patrilineal, sistem keturunan yang
34
Kusno Adi, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika
Oleh Anak, UMM Press, Malang, h. 5.
35
M. Nasir Djamil, op.cit., h. 31.
23
matrilineal dan sistem keturunan yang parental atau bilateral. 36 Sistem keturunan
ini berlaku dalam masyarakat adat di Indonesia.
Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan
berasal dari pihak ayah. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa prinsip garis
keturunan patrilineal adalah penarikan garis keturunan yang menghitung
hubungan kekerabatan melalui orang laki- laki saja, dan karena itu mengakibatkan
bagi tiap- tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di
dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya
jatuh di luar batas itu”.37 Dengan demikian silsilah seseorang dalam masyarakat
patrilineal ditentukan dari keluarga dalam garis keturunan ayah.
1.7.2 Kerangka berpikir
Tesis mengenai “Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak
Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Bali (Suatu Tinjauan Dalam
Kehidupan Masyarakat Patrilineal)” membahas mengenai implementasi prinsip
kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Bali
dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip kepentingan terbaik
bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Bali.
Dalam tesis ini menggunakan teori hak asasi manusia, teori perubahan
sosial dan teori sistem hukum. Analisis juga dilengkapi dengan konsep-konsep
hukum yakni konsep anak, perlindungan anak dan patrilineal. Penelitian dalam
36
Hazairin, 1982, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur‟an dan Hadits, Tintamas ,
Jakarta, h. 11.
37
Ibid, h.50.
24
tesis ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Bali. Penelitian
bersifat deskriptif yang menggambarkan mengenai pengasuhan anak pasca
perceraian di Bali yang dikaitkan dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi
anak.. Adapun kerangka berpikir dapat dijabarkan sebagai berikut:
Gambar 1
Kerangka Berpikir
Teori Hak Asasi Manusia dan Teori
Perubahan Sosial
Implementasi
prinsip
kepentingan
terbaik bagi anak
Pengasuhan
anak pasca
perceraian di
Bali yang
dipengaruhi
budaya
patrilineal
Terjaminnya
kepentingan terbaik
bagi anak
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
implementasi
prinsip
kepentingan
terbaik bagi anak
Teori sistem hukum
25
1.8
Metode Penelitian
1.8.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini menyangkut data maka dengan sendirinya merupakan
penelitian hukum empiris.38 Penelitian ini bersumber dari data mengenai
pengasuhan anak pasca perceraian di Bali dikaitkan dengan prinsip kepentingan
terbaik bagi anak (the best interest of the child). Kondisi ini dikaitkan juga dengan
pengaruh budaya patrilineal. Data yang dimaksudkan adalah data yang langsung
yang diperoleh dari lapangan guna mengggambarkan kondisi pengasuhan anak
pasca perceraian pada masyarakat dengan sistem kekerabatan patrilineal di Bali.
Dalam jenis penelitian empiris, hukum tidak dikonsepkan sebagai suatu
gejala normatif yang otonom, akan tetapi suatu institusi sosial yang secara riil
berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya.39 Kajian dalam tesis ini adalah
mengenai berlakunya prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of
the child) dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Bali yang sarat dipengaruhi
oleh budaya patrilineal.
1.8.2 Sifat Penelitian
Penelitian
ini
bersifat
deskriptif
analitik
yang
bertujuan
untuk
menggambarkan secara tepat sikap, gejala, peristiwa, hubungan dan keadaan dari
masalah pengasuhan anak pasca perceraian di Bali yang sarat dipengaruhi oleh
38
Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada
university Press, Yogyakarta, h. 2.
39
Soetandyo Wignjosoebroto, 1974, “Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi,” Majalah
Masyarakat Indonesia, tahun ke-1 No. 2., h. 96.
26
budaya patrilineal. Dalam penelitian ini digambarkan mengenai penerapan prinsip
kepentingan terbaik bagi anak dalam masyarakat patrilineal.
1.8.3 Lokasi Penelitian
Penelitian mengenai “Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi
Anak Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian di Bali (Suatu Tinjauan Dalam
Kehidupan Masyarakat Patrilineal)” berlokasi di Bali. Penelitian dilakukan di
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi
Bali yang menangani masalah perempuan dan anak di Bali. Pemilihan lokasi
penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Bali merupakan daerah yang
menganut budaya patrilineal. Budaya ini ternyata berpengaruh terhadap
pengasuhan anak pasca perceraian.
1.8.4 Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data
primer terdiri dari data dari hasil wawancara mengenai prinsip kepentingan
terbaik untuk anak dan hak asuh atas anak dalam perceraian di Bali.
Data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah Convention on the Rights
of the Child, 20 November 1989, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan permasalahan. Bahan hukum
sekunder terdiri dari literatur hukum, jurnal hukum dan artikel ilmiah. Bahan
hukum tersier adalah ensiklopedia. Sumber data dalam penelitian hukum empiris
27
berasal dari data lapangan.40
Data lapangan menjadi sumber utama dalam
menjawab permasalahan.
1.9.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1)
Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara
adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan
dengan mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara
langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.41 Wawancara
dilakukan dengan Ketua Pelaksana Harian Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali, psikolog, dan
advokat yang menangani masalah perceraian di Bali.
2)
Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi
kepustakaan merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitan
hukum. Metode pengumpulan data ini sangat bermanfaat karena dapat
dilakukan tanpa mengganggu objek atau suasana penelitian. 42 Teknik studi
kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dalam bentuk
konvensi internasional, peraturan perundang-undangan, hukum adat Bali,
dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan tesis ini.
40
H. Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada
Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 24.
41
Cholid Narbuko, dan H. Abu Achmadi, , 2004, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara,
Jakarta, h. 83.
42
Jonathan Sarwono, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Graha Ilmu,
Yogyakarta, h. 225.
28
Bahan hukum sekunder tersebut kemudian dicatat dan dilengkapi dengan
sumber rujukannya.
1.9.6
Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Setelah semua data terkumpul, data tersebut kemudian dianalisis secara
kualitatif, yaitu dengan mengangkat fenomena yang terjadi di masyarakat melalui
penggalian kasus-kasus konkrit dan keadaan hukum di lapangan yang mana
terfokus pada pengkajian terhadap pemikiran, makna dan cara pandang baik
masyarakat, ahli hukum maupun penulis sendiri mengenai gejala-gejala yang
menjadi objek penelitian.43 Fenomena yang dijabarkan dalam penelitian ini adalah
mengenai implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perceraian di
Bali.
Fenomena yang diangkat dalam tesis ini, dibahas dengan teori, konsep dan
ketentuan normative. Hasil analisis disajikan secara deskriptif analitis. Bambang
Sunggono mengemukakan penggunaan deskriptif analitis dilakukan dimana
permasalahan yang ada dipaparkan dalam bentuk uraian-uraian yang berhubungan
dengan teori-teori hukum yang ada sehingga memperoleh suatu kesimpulan dan
gambaran yang jelas dalam pembahasan masalah.44 Penelitian ini menggunakan
teori hak asasi manusia, teori perubahan sosial, teori sistem hukum dan teori
bekerjanya hukum dalam masyaraat untuk membahas permasalahan.
h. 134.
43
Burhan Ashsofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, cet ke-3, Rineka Cipta, Jakarta, h. 57.
44
Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
29
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
DAN BUDAYA PATRILINEAL
2.1
Hak Anak dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang terhadap orang lain
sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut sedangkan hak asasi manusia
adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak hukum
didefinisikan sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, atau keinginan
yang diakui hukum, diragukan dengan adanya kenyataan bahwa tidak akan ada
hak hukum sebelum adanya hukum. Sepanjang suatu hak belum dijamin oleh
aturan hukum, maka belum menjadi hak hukum. Maka hal ini berarti bahwa
hukum mendahului atau bersamaan dengan hak.45 Hak anak merupakan hak
hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Hukum melindungi kepentingan seseorang melalui cara mengalokasikan
suatu kewenangan atau kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi
kebutuhannya. Pengalokasian dilakukan secara terukur dalam pengertian
ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang
tergolong sebagai hak. Oleh karena itu, tidak setiap kewenangan dalam
masyarakat itu dapat disebut sebagai hak, melainkan hanya kewenangan tertentu
45
Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa‟at, 2012, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi
Press, Jakarta, h. 64-65.
30
saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.46 Hak anak merupakan
hak asasi manusia, oleh sebab itu negara meletakkan kewajiban hukum kepada
pemerintah dan setiap orang untuk melindungi hak anak. Satjipto Rahardjo
mengemukakan ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai
berikut:
1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut pemilik atau subjek dari
hak. Ia juga disebut orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi
sasaran hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain dalam pengertian menjadi pemegang
kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelasi.
3. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Hal ini dapat disebut isi dari hak.
4. Seseorang yang berkewajiban melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu perbuatan disebut objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu
yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.47
Anak memiliki kedudukan khusus anak di mata hukum tidak terlepas dari
beberapa prinsip-prinsip yang meliputi (1) prinsip anak tidak dapat berjuang
sendiri, Anak dengan segala keterbatasan yang melekat pada dirinya belum
mampu melindungi hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat
dan negara harus berperan serta dalam melindungi hak-hak tersebut; (2) prinsip
kepentingan terbaik anak, bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang
sebagai „paramount importance‟ atau prioritas utama; (3) prinsip ancangan daur
kehidupan
(life
circle
approach),
harus
terbentuk
pemahaman
bahwa
perlindungan terhadap anak harus dimulai sejak dini dan berkelanjutan; (4) prinsip
46
H. Zainuddin Ali, 2010, Filsafat Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 27.
47
Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, h. 95.
31
lintas sektoral, bahwa nasib anak sangat bergantung pada berbagai faktor makro
dan mikro, baik langsung maupun tidak langsung.48
Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat
diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan
memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused),
dieksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan
tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya. 49 Dasar
pelaksanaan perlindungan anak adalah :
a. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan
keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, Pancasila menjadi
dasar filosofi pelaksanaan perlindungan anak.
b. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika
profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam
pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam perlindungan
anak.
c. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan atas UUD
1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
Penerapan dasar-dasar yuridis harus secara integratif, yaitu penerapan
terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang
hukum yang berkaitan. Apabila masih belum ada peraturan perundanganundangan yang mengatur masalah-masalah tertentu, maka sebaiknya
diterapkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu yang
menyinggung masalah hukum, hakim dan yurispudensi. Sebaiknya ini
diterapkan untuk mengatasi dengan segera permasalahan perlindungan
anak 50
Perlindungan anak diatur dalam instrumen hukum, sehingga hukum yang
mengatur mengenai perlindungan anak diistilahkan dengan hukum perlindungan
48
Muhammad Joni, 1999 Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi
Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 106.
49
Arif Gosita, 2001, Masalah Perlindungan Anak, akademi Presindo, Jakarta, h. 52.
50
Arif Gosita, op.cit., h. 52.
32
anak. Hukum perlindungan anak sebagai hukum tertulis maupun tidak tetulis yang
menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.51
Perlindungan hak anak merupakan hak konstitusional dimana anak diatur dalam
konstitusi. Hak konstitusional tersebut dimuat dalam Pasal 28B ayat (2) Undangundang Dasar Negara RI 1945 yang menyebutkan “Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.”
Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas.
Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya
perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu: (a)
perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; (b)perlindungan anak
dalam proses peradilan; (c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan
keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial); (d) perlindungan anak dalam
masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan; (e) perlindungan anak dari
segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi,
perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan
kejahatan dan sebagainya); (f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan; (g)
perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata; (h)
perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.52
51
52
Arif Gosita, op.cit., h. 53.
Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 156.
33
Legitimasi hak anak sebagai hak asasi manusia, secara normatif diatur
dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak
anak tercantum dalam “Bagian Kesepuluh Hak Anak.” Dalam Undang-undang
tersebut, yang termasuk dalam hak anak dapat dilihat dalam sejumlah pasal
berikut:
Pasal 52
(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga,
masyarakat, dan negara.
(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak
itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
Pasal 53
(1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan
hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status
kewarganegaraan.
Pasal 54
Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan,
pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin
kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa
percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Pasal 55
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah
bimbingan orang tua dan atau wali.
Pasal 56
(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan
diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara
anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak
tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34
Pasal 57
(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik,
diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya
sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali
berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal
dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai orang tua.
(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus
menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.
Pasal 58
(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala
bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan
pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau
pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak
tersebut.
(2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk
penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan
pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap
anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan
hukuman.
Pasal 59
(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara
bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan
aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah
demi kepentingan terbaik bagi anak.
(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk
tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan
orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.
Pasal 60
(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat
kecerdasannya.
(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai
dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya
sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
Pasal 61
Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya,
bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat
kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
35
Pasal 62
Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan
sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
Pasal 63
Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan,
sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung
unsur kekerasan.
Pasal 64
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi
ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat
mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental
spiritualnya.
Pasal 65
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi
dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai
bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Pasal 66
(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk
pelaku tindak pidana yang masih anak.
(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan
hukum.
(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh
dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat
dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan
secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan
pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa,
kecuali demi kepentingannya.
(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan
hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya
hukum yang berlaku.
(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan
memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak
memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia telah mencantumkan tentang hak anak yang memberikan perlindungan
pada anak, namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan suatu undang-undang
36
mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban
dan tanggung jawab dalam perlindungan anak. Dengan demikian, pembentukan
undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak
dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional,
khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lahirnya
Undang-undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan
sebagai lex specialist, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus
disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan
pemenuhan hak anak.53
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
diatur mengenai hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk. Pada Undang-undang
tersebut dinyatakan bahwa hak-hak anak meliputi:
Pasal 4
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Pasal 5
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan.
Pasal 6
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan
orang tua.
53
Hadi Supeno, 2010, Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak
Tanpa Pemidanaan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 41.
37
Pasal 7
(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan
diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh
kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut
berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh
orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 8
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
Pasal 9
(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan
minat dan bakatnya.
(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak
yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,
sedangkan bagi anakyang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan
pendidikan khusus.
Pasal 10
Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan
usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan
kepatutan.
Pasal 11
Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul
dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan
minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
Pasal 12
Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan
sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
Pasal 13
(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain
mana pun yangbertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan:
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
38
(2)
f. perlakuan salah lainnya.
Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk
perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku
dikenakan pemberatan hukuman.
Pasal 14
Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada
alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan
terakhir.
Pasal 15
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
e. pelibatan dalam peperangan.
Pasal 16
(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan,
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
(2) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat
dilakukan sebagai upaya terakhir.
Pasal 17
(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya
dipisahkan dari orang dewasa;
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam
setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang
objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
Pasal 18
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
Pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan upaya
dalam perlindungan anak. Anak selain memiliki hak juga memiliki kewajiban
39
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:
Setiap anak berkewajiban untuk:
a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.
Hadi Supeno mengatakan bahwa sejatinya anak membutuhkan pihakpihak tertentu, baik orang tua/ keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara
selaku pembuat pembuat regulasi (regulator body), pelaksana pemenuhan hak-hak
anak (executive body), dan pengemban kewajiban negara (state obligation).
Selanjutnya Peter Newel seorang ahli perlindungan anak mengemukakan
beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak, sehingga anak membutuhkan
perlindungan, antara lain: 54
a.
Biaya pemulihan (recovery) akibat kegagalan dalam memberikan
perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang
dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan.
Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas
perbuatan (action) ataupun tidak adanya/ dilakukannya perbuatan
(uncation) dari pemerintah dan kelompok lainnya.
Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam
pemberian pelayanan publik.
Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuasaan
lobi untuk memengaruhi agenda kebijakan pemerintah.
Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan
penataan hak-hak anak.
Anak-anak lebih berisiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.
b.
c.
d.
e.
f.
Pelaksanaan perlindungan anak dilakukan oleh Negara, pemerintah,
masyarakat,
54
keluarga,
dan
orang
M. Nasir Djamil, op.cit., h. 26.
tua
berkewajiban
sebagaimana
yang
40
dikemukakan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yang menyatakan “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga,
dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
perlindungan anak.” Kewajiban serta tanggung jawab negara dan pemerintahan
terhadap perlindungan anak dirumuskan dalam Pasal 21-24 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan sebagai
berikut:
Pasal 21
Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan
menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan
kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
Pasal 22
Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan
dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
Pasal 23
(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan
kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua,
wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap
anak.
(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
Pasal 24
Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.
Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak
dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan
perlindungan anak. Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua.
41
Adapun dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak disebutkan:
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minatnya; dan
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau
karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung
jawabnya, maka kewajiban dantanggung jawab sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua, keluarga, dan masyarakat
bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai
dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka
penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab
menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin
pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-undang
ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara
terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut
harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan
anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk
mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus
bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak
mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan
bangsa dan negara.
42
Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
disebutkan mengenai perlindungan khusus. Perlindungan khusus adalah
perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak
yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan,
anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak
korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan
anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Pemerintah dan lembaga negara
lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan
khusus kepada anak
2.2
Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah
tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki
peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan
eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak diharapkan kelak
mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan
yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik,
mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan
serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan
terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasiOleh
43
sebab itu anak harus dilindungi berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi
anak.
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip dalam perlindungan
anak. Prinsip tersebut berasal dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi
dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak). Prinsip
kepentingan terbaik bagi anak diatur dalam Article 3 Convention on The Rights of
The Child. Dalam pasal tersebut dinyatakan:
1.
2.
3.
1.
In all actions concerning children, whether undertaken by public or
private social welfare institutions, courts of law, administrative
authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a
primary consideration.
States Parties undertake to ensure the child such protection and care as
is necessary for his or her well-being, taking into account the rights and
duties of his or her parents, legal guardians, or other individuals legally
responsible for him or her, and, to this end, shall take all appropriate
legislative and administrative measures.
States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities
responsible for the care or protection of children shall conform with the
standards established by competent authorities, particularly in the areas
of safety, health, in the number and suitability of their staff, as well as
competent supervision.
Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga publik atau swasta kesejahteraan sosial, pengadilan
hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik
bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
2.
Negara-negara Pihak untuk menjamin perlindungan seperti anak dan
perawatan seperti yang diperlukan untuk nya kesejahteraan, dengan
mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tuanya, wali hukum, atau
orang lain secara hukum bertanggung jawab untuk dia, dan, untuk tujuan
44
ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang
tepat.
3.
Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa institusi, pelayanan dan
fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan anak
harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh otoritas yang
kompeten, khususnya di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah
dan kesesuaian staf mereka, serta pengawasan yang kompeten.
Pasal 3 sangat penting artinya dalam konvensi itu karena pasal tersebut
mengakui bahwa para pejabat negara yang bersangkutan harus memberi bobot
pada hak anak. Pasal 3 mengandung makna bahwa di semua tindakan mengenai
anak, apakah itu diambil oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta,
pengadilan, pejabat pemerintah, atau badan-badan legislative, kepentingan terbaik
anak harus menjadi bahan pertimbangan utama. Negara-negara pihak berjanji
untuk memastikan agar anak mendapat perlindungan dan pemeliharaan yang
diperlukan bagi kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak dan kewajiban
orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak
tersebut dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislative dan
administrative yang tepat. 55 Perlindungan anak merupakan tindakan holistik yang
melibatkan semua pihak.
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang tercantum dalam
Convention on The Rights of The Child diatur dalam Pasal 2 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 menyebutkan bahwa
55
Rhona K.M. Smith et.al., op.cit., h. 140.
45
penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsipprinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi salah satunya adalah kepentingan
yang terbaik bagi anak. Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak mengemukakan bahwa:
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
Kepentingan terbaik bagi anak menjadikan anak sebagai subjek yang harus
dilindungi. Mengenai pengertian kepentingan terbaik bagi anak, UNHCR
menyatakan sebagai berikut:
While the term “best interests” broadly describes the well-being of a child, it
is not possible to give a conclusive definition of what is in the best interests of
the child, as this depends on a variety of individual circumstances, such as the
age and the level of maturity of the child, the presence or absence of parents,
the child‟s environment, etc. The term “best interests” should, however, be
interpreted and applied in conjunction with the CRC and other international
legal norms. It is important to be aware that for certain specific actions,
including adoption and separation from parents against their will, the CRC
requires that the best interests be the determining factor, whereas for other
actions it has to be a primary consideration, which does not exclude other
considerations to be taken into account.56
Istilah “kepentingan terbaik” secara luas menggambarkan kesejahteraan anak,
tidak mungkin untuk memberikan definisi yang konklusif dari apa yang ada
dalam kepentingan terbaik bagi anak, karena hal ini tergantung pada berbagai
keadaan individu, seperti usia dan tingkat kematangan anak, ada atau tidak
adanya orang tua, lingkungan anak, dan lain-lain. Istilah “kepentingan
terbaik” harus, ditafsirkan dan diterapkan dalam hubungannya dengan
konvensi hak anak dan norma-norma hukum internasional lainnya. Adalah
56
UNHCR Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the Child
Provisional Release, May 2006.
46
penting untuk menyadari bahwa tindakan spesifik tertentu, termasuk adopsi
dan pemisahan dari orang tua bertentangan dengan keinginan mereka,
konvensi hak anak mensyaratkan bahwa kepentingan terbaik menjadi faktor
penentu, sedangkan untuk tindakan lain itu harus menjadi pertimbangan
utama, yang tidak mengecualikan pertimbangan lain yang harus
diperhitungkan.
Kepentingan terbaik bagi anak merupakan suatu kondisi dimana
kebutuhan anak dapat terpenuhi baik kebutuhan yang bersifat lahir maupun
kebutuhan yang bersifat batin. Perlindungan anak selalu menempatkan
kepentingan anak dalam posisi yang utama. Upaya-upaya dalam mewujudkan
perlindungan anak saling terkait demi tumbuh kembang yang optimal bagi anak.
Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada gambar berikut: 57
Gambar 2 Prinsip Perlindungan Anak
Kepentingan Terbaik Bagi Anak
Kelangsungan
Hidup dan
Perkembangan
Nondiskriminasi
Partisipasi Anak
Terkait dengan kebijakan publik dalam rangka menghormati, melindungi,
dan memenuhi hak-hak anak, yang termanifestasikan dalam regulasi dan
57
M. Nasir Djamil, op.cit., h. 31.
47
anggaran publik sebagaimana diatur Pasal 4 KHA, tindakan-tindakan dalam pasal
tersebut meliputi58:
1. Memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan (legislative
policy) secara penuh berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dan ketentuan
KHA ;
2. Membuat suatu strategi nasional secara komprehensif guna memenuhi dan
melindungi hak-hak anak ;
3. Pengalokasian dan analisis anggaran publik berdasarkan kepentingan
terbaik untuk anak.
Pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia mengacu pada Konvensi Hak
Anak. Kovensi Hak Anak tersebut menjadi latar belakang pengaturan
perlindungan hak anak di Indonesia. Kemajuan perlindungan anak di Indonesia
dilaporkan kepada komite hak anak secara berkala. Komite hak anak akan
mengevaluasi pemenuhan hak anak dari masing-masing negara peserta.
2.3
Sistem Patrilineal dalam Sistem Kekeluargaan di Bali
Pengaturan kekerabatan dalam hukum perdata sering dinamakan dengan
hukum keluarga. Sistem kekerabatan merupakan terjemahan dari kinship-systems
(Bahasa Inggris) yang diartikan sebagai “the social recognition and expression of
genealogical relation-ships, both consanguineal and affinal” di dalam kamus
sosiologi yang berjudul A Dictionary of Sociology, sistem kekerabatan diartikan
sebagai … social relationship based on real, putative of fictive consanguinity; or
on the model of consanguine relations.59 (Sistem kekerabatan merupakan
pengakuan terhadap silsilah kekeluargaan yang didasarkan pada penyataan, karena
58
Rachel Hodgkin dan Peter Newell, 1998, Implementation Handbook for the Convention
on the Rights of the Child, UNICEF, New York, USA, h. 57 – 67
59
Soerjono Soekanto, 2012, Hukum Adat Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, h.
42.
48
perkawinan atau perbuatan hukum tertentu atau pada model hubungan pertalian
darah).
Pada prinsipnya di Indonesia terdapat 3 jenis sistem kekerabatan yang
digunakan untuk menarik garis keturunan sehingga mempermudah untuk
mengetahui kedekatan serta hubungan hukum kekeluargaan yang berpengaruh
dalam peristiwa-peristiwa hukum adat seperti perkawinan, pengangkatan anak,
pewarisan, perceraian dan lain sebagainya. Adapun ketiga cara menarik garis
keturunan antara lain:
1. Keturunan yang dihitung menurut garis laki- laki, biasa disebut sistem
patrilineal. Contohnya : masyarakat suku Batak dan Bali.
2. Keturunan yang dihitung menurut garis wanita (ibu), biasa disebut
matrilineal. Contohnya masyarakat suku Minangkau.
3. Keturunan yang dihitung dari garis laki- laki maupun garis wanita, biasa
disebut parental. Contohnya suku Jawa dan Dayak.
Penarikan garis keturunan akan berpengaruh terhadap hubungan hukum
dan akibat hukum yang ditimbulkan. Berdasarkan pendapat dari Surojo
Wignyodipuro yang dimaksud dengan keturunan adalah ketunggalan leluhur,
yang artinya ada perhubungan darah antara orang seorang dengan yang lain. Dua
orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur
adalah keturunan yang seorang dari yang lain.60 Keturunan itu adalah orangorang laki dan perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan orang yang
60
Surojo Wignyodipuro, 1979, Pengantar Dan Azas- Azas Hukum Adat, Alumni Bandung,
Bandung, h.128.
49
menurunkannya.61 Penentuan garis keturunan mengacu pada pandangan
masyarakat adat setempat. Keturunan merupakan elemen yang esensial bagi suatu
klan/suku ataupun suatu kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, untuk
melanjutkan keberlangsungan generasinya.
Keturunan
merupakan
hal
yang
sangat
menentukan
dalam
keberlangsungan kekerabatan. Sehingga keberadaan anak menjadi fokus yang
penting dalam suatu keluarga, Menitikberatkan perhatian pada si anak dari sudut
pandang sistem kekeluargaan, bahwa anak sebagai hasil dari sebuah perkawinan
memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak keluarga ayah ataupun pihak
keluarga ibu tergantung dari sistem kekeluargaan yang dianut pada masingmasing daerah. Sistem kekeluargaan yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah
kunci untuk dapat memahami persoalan yang menjadi ruang lingkup hukum
keluarga, terutama dalam hubungan dengan perkawinan dan waris. Sistem
kekeluargaan di sini diartikan sebagai cara menarik garis keturunan, sehingga
dapat
diketahui
dengan
siapa
sesorang
mempunyai
hubungan
hukum
kekeluargaan. Dapatlah disebut bahwa sistem kekeluargaan meliputi prinsipprinsip dasar keturunan yang dapat menjelasan batas-batas hubungan seseorang
dengan orang- orang yang mempunyai hubungan darah dengannya.62
Masyarakat dengan garis keturunan bapak atau masyarakat-kebapaan ialah
suatu sistem kekeluargaan dengan para anggota masyarakat hukum yang menarik
61
TIP Astiti, Cs, 1984, Hukum Adat (Bagian II), Dokumentasi dan Publikasi FH dan PM
Unud, Denpasar, h.2.
62
Wayan. P. Windia, 2008, Perkawinan Pada Gelahang di Bali, Udayana University press,
Denpasar,h.14.
50
garis keturunan secara konsekuen, melalui garis laki- laki atau bapak. Ini
merupakan suatu prinsip suatu kepercaaan suatu sikap yang magis- religius dan
atas prinsip ini, sistem perkawinan adalah kawin eksogami jujur. Ini berarti suatu
keharusan laki- laki dan perempuan itu berlainan klan, dengan pemberian barang
yang bersifat magis-religius itu, perempuan dilepaskan dari ikatan klannya dan
dimasukkan ke dalam klan suaminya dan selanjutnya berhak, berkewajiban dan
bertugas di lingkungan keluarga suami.63 Secara hukum adat istri hanya memiliki
hak dan kewajibannya kepada suami dan keluarga suami.
Mengenai perkawinan dalam sistem kekerabatan patrilineal ini Van Dijk
mengemukakan bahwa perkawinan dengan jujur berlaku pada tata tertib
patrilinial. Pembayaran jujurnya (mas kawin) dari pihak si lelaki dianggap sebagai
sesuatu untuk melepaskan si anak dara (perempuan) dari golongan sanak
patrilinialnya untuk memasukkan ke dalam golongan sanak dari pihak suaminya.64
Mas kawin merupakan simbol dalam perkawinan pada hukum adat.
Dalam
masyarakat
yang menganut
sistem
kekerabatan
kebapakan
(patrilineal), garis keturunan selalu ditarik dari hubungan dengan anak ke bapak,
dengan bapaknya ke bapaknya, dengan bapaknya ke bapaknya lagi terus sampai
dengan bapak pertama. Perkawinan adalah eksogami, istri masuk ke dalam
kerabat suami. Anak- anak adalah hak suaminya, termasuk dalam kerabat pihak
suaminya, yang berhak mewaris adalah terutama anak laki- laki.
63
Bushar Muhammad, 1991, Pokok- Pokok Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, h.21
64
Van Dijk diterjemahkan oleh soehardi, 2006, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Mandar
Maju, Bandung, h.50.
51
Masyarakat di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilinial atau
kebapaan yang lebih dikenal luas dalam masyarakat Bali dengan istilah kepurusa
atau purusa. Sebagai konsekuensi dianutnya sistem kekeluargaan tersebut, maka
dalam perkawinan, si istri akan masuk dan menetap dalam lingkungan keluarga
suaminya dan seorang anak laki dipandang memiliki kedudukan yang lebih utama
dibandingkan anak perempuan. Akibatnya, pasangan suami istri yang belum
dikaruniai anak laki- laki sering merasa belum memiliki keturunan. Hal tersebut
sejalan dengan pemikiran I Ketut Artadi yang mengemukakan:
Masyarakat Bali menganut sistem ke-bapa-an (vaderrechtelijk). Dengan
dianutnya sistem ke-Bapaan maka hal utama yang menonjol adalah anak lakilaki. Anak laki- laki akan meneruskan kehidupan /keturunan keluarga itu,
sedangkan anak perempuan tidak demikian adanya. Dengan pengertian ini,
anak laki- laki demikian juga disebut anak sentana. Sebutan /istilah ini berasal
dari kata sentana yang berarti palanjut keturunan. Mengenai kata sentana ini,
demikian pula dalam penyebutan keadaan selain diatas seperti “ sentana rajeg”
yaitu anak wanita yang ditingkatkan kedudukannya menjadi anak sentana,
berarti ia dianggap telah beralih status dari status perempuan ke status lakilaki.65
Prinsip-prinsip dalam sistem kekeluargaan kepurusa sama dengan sistem
kekeluargaan yang dianut dalam Kitab Manawa Dharmasastra, yang dikenal
sebagai salah satu Kitab Hukum Hindu. Itu sebabnya sistem kekeluargaa yang
dianut masyarakat Hindu ini dikatakan dijiwai oleh ajaran Agama Hindu yang
dianut oleh mayoritas masyarakat Bali. Memang diakui terdapat perpaduan yang
erat antara adat Bali dengan agama Hindu dalam hukum kekeluargaan yang
65
I Ketut Artadi, 2003, Hukum Adat Bali, Pustaka Bali Post, Denpasar, h. 9
52
berlaku, namun tidak dapat dikatakan bahwa hukum yang berlaku bagi
masyarakat adat Bali adalah hukum Hindu itu sendiri. 66
Masyarakat atau daerah yang menganut sistem kekerabatan patrilineal
(kebapakan), maka hak serta tanggung jawab akan jatuh ke tangan keturunan lakilaki atau keturunan wanita yang statusnya diangkat menjadi laki- laki/ purusa (di
Bali), haknya dapat berupa hak waris dan berupa tanggungjawab sebagai bagian
dari komunitas adat. Mereka yang sudah masuk ke keluarga suami (pada
umumnya kecuali dalam perkawinan dengan sistem nyeburin) akan melepaskan
seluruh hak dan kewajiban dari keluarga asal. Sebaliknya ia akan melaksanakan
kewajiban penuh di keluarga laki-laki.
Sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang dianut dalam sistem
kekeluargaan patrilineal, paling tidak ada beberapa prinsip dasar yang dianut
dalam sistem kekeluargaan purusa. Pertama, keturunan dilacak dari garis lakilaki (bapak). Secara hukum hanya individu-individu yang berasak dari satu bapak
asal (wit) yang diperhitungkan sebagai keluarga baik dalam keluarga batih
maupun keluarga luas. Orang-orang yang termasuk dalam garis ini lazim disebut
keluarga saking purusa. Sedangkan orang-orang dari keluarga pihak ibu yang
lazim disebut keluarga saking pradana sama sekalu tidak diperhitugkan sebagai
keluarga. Itulah sebabnya nilai atau derajat hubungan antara seseorang dengan
66
Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, op.cit., h. 78-79.
53
sanak saudara dari garis purusa (saking purusa) jauh lebih penting dibandingkan
dengan hubungannya dengan sanak saudara dari pihak ibu (saking pradana).67
Prinsip kedua dalam sistem purusa ini adalah bahwa dalam perkawinan
(kecuali dala bentuk perkawinan nyeburin) seorang perempuan dilepaskan dari
hubungan hukumnya dengan keluarga asalnya dan selanjutnya masuk secara total
dalam keluarga suaminya. Dengan demikian, seorang anak perempuan yang sudah
kawin (atau anak laki-laki yang kawin nyeburin) tidak lagi diperhitungkan hak
dan kewajibannya, materiil maupun immaterial, dalam keluarga asalnya
melainkan sepenuhnya diperhitungkan dalam keluarga suaminya.68 Pada dasarnya
penerus keturunan dalam sistem kekeluargaa di Bali adalah anak laki-laki, namun
jika tidak ada anak laki-laki maka anak perempuan dapat menjadi penerus
sepanjang statusnya dirubah menjadi purusa.
Sistem kekerabatan dalam masyarakat adat ini sangat berkaitan dengan
hukum kewarisan. Hukum adat waris menunjukkan corak yang memang typerend
bagi aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendi atas prinsipprinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkret dari bangsa
Indonesia.69 Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa waris dalam hukum waris
adalah perihal soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban
tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada
67
Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, op.cit., h. 79.
68
Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, op.cit. h. 79-80.
69
R. Soepomo, 2003, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 83.
54
orang lain yang masih hidup.70 Dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan
patrilineal maka pewaris adalah anak laki-laki. Konsekuensi yuridis dari hak waris
tersebut adalah pelaksanaan kewajiban anak laki-laki terhadap keluarga.
70
Soerojo Wignjodipoero, 1982, Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah
Kemerdekaan, Gunung Agung, Jakarta, h. 161.
55
BAB III
IMPLEMENTASI PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK
DALAM PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI BALI
3.1
Akibat Hukum Perceraian Terhadap Pengasuhan Anak
Perceraian adalah perbuatan hukum yang didahului dengan adanya status
perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Pasal 1 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal tersebut dapat simpulkan
bahwa dalam suatu perkawinan, terdapat pihak suami (laki- laki) dan pihak istri
(perempuan). Perkawinan diakui di Indonesia hanya perkawinan berbeda jenis.
Hukum perkawinan di Indonesia dipengaruhi oleh aneka warna hukum.
Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya perkawinan yakni sebagai
berikut:
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
56
Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah
bilamana
dilakukan
menurut
hukum
masing-masing
agamanya
dan
kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap
perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting
dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam
Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar
pencatatan.
Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, tujuan perkawinan dipandang sebagai asas dan prinsip dalam
perkawinan. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai
kesejahteraan spirituil dan materiil. Lembaga perkawinan merupakan tempat yang
berfungsi afeksi (kasih sayang), edukasi (pendidikan), proteksi (perlindungan) dan
reproduksi (melanjutkan keturunan).
Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkayanan dan segala sesuatu
yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan
perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum
dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut:
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar
57
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan
mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah
sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap
perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa
penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang
dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga
dimuat dalam daftar pencatatan.
c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki
oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan
mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun
demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri,
meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya
dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan
diputuskan oleh Pengadilan.
d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus
telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar
supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir
pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu
harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di
bawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan
58
masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lebih rendah
bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih
tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung
dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin
baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi
pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip
untuk
mempersukar
terjadinya
perceraian.
Untuk
memungkinkan
perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan
Sidang Pengadilan.
f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan
suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan
masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga
dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
Dalam realita, tujuan dari suatu perkawinan kadang tidak dapat
diwujudkan secara ideal. Kondisi tersebut disebabkan oleh faktor- faktor internal
maupun eksternal dalam keluarga tersebut. Perceraian adalah salah satu penyebab
putusnya perkawinan. Dalam Undang- Undang No 1 tahun 1974 Pasal 38 diatur
bahwa putusnya suatu ikatan perkawinan dapat disebabkan oleh :
a. Kematian,
b. Perceraian dan
c. atas keputusan Pengadilan.
59
Pada dasarnya Undang-undang mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini
juga menjadi asas dan prinsip dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana yang dimuat dalam Penjelasan Umum
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun dalam Penjelasan Umum
dinyatakan “Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang
bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk
mempersukar terjadinya perceraian.” Perceraian bukan merupakan hal yang
dilarang namun merupakan hal yang sedapat mungkin dihindari.
Soerojo Wignojodipoera memandang perceraian sebagai suatu perbuatan
yang sedapat-dapatnya wajib dihindari. Pada asasnya tiap keluarga, kerabat serta
persekutuan menghendaki suatu perkawinan yang sudah dilakukan itu,
dipertahankan untuk selama hidupnya.71 Setiap keluarga yang melangsungkan
perkawinan tentu tidak pernah mengharapkan perceraian akan terjadi. Semuanya
menginginkan hal yang terbaik dalam perkawinan.
Di mata hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya
harus ada alasan yang dibenaran oleh hukum untuk melakukan suatu percaraian,
itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang
memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan.
Termasuk segala keputusan yang menyangkut segala konsekuensi terjadinya
perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya,
soal perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri dan anak, serta
71
Soerojo Wignojodipoera, 1995, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung,
Jakarta, h. 143.
60
pembagian harta gono gini.72 Akibat hukum dari perceraian ini dapat
diperhitungkan sebelum mengambil keputusan cerai.
Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau
tuntutan satu pihak dalam perkawinan itu.73 Undang- undang tidak membolehkan
perceraian dengan permufakatan saja antara suami istri, tetapi harus ada alasan
yang sah. Alasan- alasan ini ada empat macam :
a. Zina (overspel)
b. Ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwilligie verlating)
c. Penghukuman yang melebihi 5 tahun kerena dipersalahkan melakukan
suatu kejahatan
d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 BW)
Mengenai perceraian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
diatur pula mengenai perceraian. Pada Pasal 18 diatur bahwa perceraian itu terjadi
terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.
Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta
harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Dalam Pasal 39 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan
di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam ayat (2)
disebutkan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Alasan-alasan
72
Budi Susilo, 2008, Prosedur Gugatan Perceraian, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 20.
73
Subekti, 1985, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, h. 42.
61
perceraian dapat diliat pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974. Dalam Penjelasan tersebut dinyatakan:
(2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena
hal lain di luar kemauannya;
Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan terhadap pihak yang lain;
Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai
suami/isteri;
Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.
Jadi tidak setiap gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan, dapat
dikabulkan. Diperlukan pertimbangan oleh majelis hakim mengenai alasan yang
menjadi penyebab diajukannya gugatan perceraian seperti yang telah dijelaskan di
atas. Sehingga menjadi layak untuk diputusnya suatu ikatan perkawinan secara
sah menurut peraturan yang berlaku. Perceraian mempunyai akibat hukum yang
luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan
serta Hukum Perjanjian.74 Oleh sebab itu perceraian harus dilakukan melalui
pengadilan karena hanya pengadilan yang dapat mengeluarkan akta perceraian.
Akta inilah yang menjadi dasar hukum dan sekaligus bukti putusnya perkawinan
serta akibat hukum dari perceraian tersebut.
74
Martiman Prodjohamidjojo, 2002, Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Centre
Publishing, Jakarta, h. 46.
62
Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau
tuntutan satu pihak dalam perkawinan itu sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9
tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan atas Undang- Undang tersebut. Selain
hukum nasional, hukum adat khususnya hukum adat Bali juga mengatur mengenai
perceraian sepasang suami- istri yang selanjutnya diatur dalam awig- awig desa
adat setempat. Diatur pula mengenai akibat- akaibat hukum yang ditimbulkan
oleh suatu perceraian terhadap anak dari hasil perkawinan tersebut. Namun
apapun alasannya, perceraian tetap membawa dampak yang kurang baik terhadap
si anak sehingga sedapat mungkin untuk menjaga perkawinan serta kondisi
hubungan suami- istri.
Menurut hukum adat, yang merupakan sebab- sebab terjadinya perceraian
dari suatu pekawinan ialah :
a.
b.
c.
d.
e.
Perzinahan
Kemandulan istri
Suami meninggalkan istri sangat lama
Istri berkelauan tidak sopan
Adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak atau persetujuan suamiistri untuk bercerai
Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun lebih75
f.
Berbicara mengenai sahnya perkawinan dan perceraian di Bali dapat
dilihat dari sudut pandang hukum adat bali. Persyaratan sahnya suatu perkawinan
75
Tolib Setiady, 2009, Intisari Hukum Adat Indonesia : Dalam Kajian Kepustakaan , CV
alfabeta, Bandung, h.269.
63
menurut kuna dresta (adat kebiasaan di masa lalu) di Bali sangat sederhana,
antara lain :
a. Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas dilangsungkannya
perkawinan
b. Disaksikan oleh keluarga lain- lain dan prajuru banjar atau desa dimana
perkawinan itu dilangsungkan.
c. Ada upacara byakaonan yang dilaksanakan sesuai dengan Agama Hindu.
Maka perkawinan pun dianggap telah terjadi dengan sah. Demikian pula halnya
dengan perceraian. Perceraian dilakukan dengan sangat sederhana, dihadapan
prajuru banjar atau desa pekraman, kemudian hasilnya diumumkan (kasobyahang)
dalam rapat banjar atau desa pekraman dan perceraian pun dianggap selesai dan
sah.76 Perceraian secara adat ini menjadi dasar dan bukti di persidangan bahwa
sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga. Hal ini menjadi alasan
dalam mengajukan perceraian.
Jika dicermati, sebab terjadinya perceraian dalam hukum adat memiliki
hampir memiliki kesamaan dengan sebab terjadinya perceraian seperti yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Dalam hukum adat terdapat
pembolehan suatu perceraian karena adanya keinginan bersama dari kedua belah
pihak atau persetujuan suami- istri untuk bercerai. Baik hakim maupun pemuka
adat selalu berupaya untuk memediasi kedua belah pihak yakni suami dan istri
untuk berdamai. Tujuannya agar keluarga menjadi rukun kembali seperti saat
mereka baru melangsungkan perkawinan.
76
Wayan. P. Windia, op cit,,h.30
64
Perceraian menurut hukum adat adalah perbuatan yang meskipun
diperbolehkan tetapi perlu dihindarkan, karena tiap-tiap keluarga, kerabat dan
persekutuan adat menghendaki pranata dan lembaga perkawinan yang sudah
dilaksanakan dalam bentuk keluarga atau rumah tangga itu dipertahankan untuk
selama hidupnya. Dalam hukum adat, perkawinan adalah suatu peristiwa yang
sangat penting dalam penghidupan masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya
menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua
belah pihak, bahkan keluarga mereka masing-masing. Hubungan suami dan istri
setelah dilangsungkan perkawinan bukanlah suatu hubungan ikatan yang
berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan paguyupan.77 Perkawinan
adalah hal yang suci yang dilakukan di hadapan Tuhan sehingga perceraian pun
sebaiknya tidak terjadi.
Berbicara mengenai masalah alasan perceraian, menurut Drajat Wibawa,
psikolog, banyaknya alasan perceraian sejalan dengan banyaknya pikiran
manusia. Dari sejumlah masalah perkawinan yang pernah dikonseling, terdapat
beberapa alasan yang dominan yang menyebabkan terjadinya perceraian di Bali.
Pertama, ada ketidakcocokan pribadi, prinsip dan pergaulan. Kedua, pengaruh
sosial media yang membuka peluang untuk saling mengenal antara lawan jenis.
Kondisi tersebut dapat menimbulkan perselingkuhan. Ketiga, faktor ekonomi
yang menciptakan ketidaknyamanan dalam rumah tangga (wawancara pada pada 7
Januari 2014).
77
Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, 2012, Hukum
Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, h. 25.
65
Menurut I Made Kartika, advokat, untuk kasus perceraian di Bali, kini
lebih banyak diajukan oleh perempuan. Artinya, secara hukum perempuan atau
istri yang berkedudukan sebagai penggugat sedangkan suami berkedudukan
sebagai tergugat. Hal ini disebabkan karena dewasa ini perempuan bukan hanya
ibu rumah tangga saja melainkan juga bekerja sebagai wanita karier (wawancara
pada pada 14 Desember 2013). Ahmad Tholabi Kharlie menjelaskan di satu sisi
perempuan telah mampu mandiri secara ekonomi, tetapi di sisi lain ternyata lakilaki (suami) tidak memberikan kebahagiaan dalam hubungan rumah tangga.
Sangat wajar bila perceraian dianggap sebagai pilihan yang tepat. 78 Wanita
mandiri akan berani mengambil keputusan untuk mempertahankan atau
mengakhiri rumah tangganya demi kebaikan bersama.
Senada dengan Drajat Wibawa, kasus-kasus perceraian di Bali menurut
R.R. Endang Widiati, Ketua Pelaksana Harian Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali, disebabkan karena
faktor ekonomi dan hadirnya orang ketiga dalam perkawinan. Dalam berbagai
kasus yang terjadi, perceraian karena faktor ekonomi biasanya disebabkan oleh
suami yang tidak bekerja atau suami yang tidak memberikan biaya hidup
sementara sebelumnya tidak ada kesepakatan dalam pengelolaan keuangan rumah
tangga. Faktor orang ketiga yang dimaksud adalah tidak hanya terbatas pada pria
idaman lain atau wanita idaman lain melainkan juga termasuk mertua, ipar atau
keluarga besar lainnya yang turut campur dalam masalah rumah tangga
(wawancara pada pada 9 Januari 2014).
78
Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, Hukum Keluarga Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h. 23.
66
Dalam sejumlah kasus permasahan di rumah tangga, perceraian terkadang
menjadi solusi terbaik bagi suami, istri dan anak. Perceraian menurut Muhammad
Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan merupakan solusi sosiologis
dan psikologis, dan terkadang materialistis. Oleh karena itu, orang-orang yang
melarang perceraian berarti menutup jalan keluar suami dan istri jika
problematika kehidupan perkawinan menghimpit keduanya. Mereka membunuh
perasaan kasih sayang, persaudaraan dan kemanusiaan di dalam diri suami dan
istri terhadap pasangannya, karena ia membencinya dan terkadang mengutuknya
serta mengharapkan tertimpa musibah atau bencana.79 Pasca perceraian, mantan
suami dan mantan istri tidak selamanya bermusuhan, namun ada juga yang masih
tetap berkomunikasi terutama terkait dengan kepentingan anak-anak mereka.
Perceraian membawa akibat hukum bagi keluarga bersangkutan. Akibat
hukum yang pertama adalah status antara suami dan istri yang menjadi mantan
istri dan mantan suami. Masing-masing akan melepas hak dan kewajibannya
sebagai suami dan istri. Kepada istri, jika ia tidak mempunyai penghasilan cukup
dan kepada anak- anaknya yang diserahkan kepada istri itu dapat ditetapkan
tunjangan nafkah yang harus dibayar oleh suami tiap waktu tertentu. Permintaan
untuk diberikan tunjangan nafkah ini oleh istri dapat diajukan bersama- ama
dengan gugatan untuk mendapatkan perceraian atau tersendiri. Penetapan
tunjangan oleh hakim diambil dengan mempertimbangkan kekuatan dan keadaan
suami. Apabila keadaan ini tidak memuaskan dapat mengajukan permohonan
supaya penetapan itu oleh hakim ditinjau kembali. Adakalanya juga, jumlah
79
Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, op.cit., h. 169.
67
tunjangan itu ditetapkan sendiri oleh kedua belah pihak atas dasar kemufakatan.
Juga diperbolehkan untuk merubah dengan perjanjian ketentuan- ketentuan
mengenai tunjangan tersebut yang sudah ditetapkan dalam putusan hakim. Jikalau
seorang janda kawin lagi, ia kehilangan haknya untuk menuntut tunjangan dari
bekas suaminya.
Akibat hukum berikutnya adalah perihal harta bersama yakni harta yang
diperoleh selama dalam perkawinan. Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Dalam penjelasan Pasal 37
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah
hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Harta bersama adalah
harta yang boleh dibagi dalam perceraian kecuali jika ada perjanjian pranikah
mengenai pemisahan harta.
Perceraian mempunyai akibat pula pada kekuasaan orang tua (ouderlijke
macht) berakhir dan berubah menjadi perwalian (voogdij). Karena itu, jika
perkawinan dipecahkan oleh hakim, harus pula diatur tentang perwalian itu
terhadap anak- anak yang masih di bawah umur. Penetapan wali oleh hakim
dilakukan setelah mendengar keluarga dari pihak ayah maupun keluarga dari
pihak ibu yang rapat hubungannya dengan anak- anak tersebut. Hakim merdeka
untuk menetapkan ayah atau ibu yang akan menjadi wali, tergantung dari siapa
yang dipandang paling cakap atau baik mengingat kepentingan anak- anak.
Pendekatan wali ini juga dapat ditinjau kembali oleh hakim berdasarkan
68
perubahan keadaan.80 Penetapan pengasuhan anak ini harus melihat kondisi yang
terbaik bagi anak.
Perwalian (Voogdij ) adalah pengawasan tehadap anak yang di bawah umur,
yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau
kekayaan anak tersebut diatas oleh undang-undang. Dengan demikian, berada di
bawah perwalian. Anak yang berada di bawah perwalian, adalah:
a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai
orang tua.
b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
c. Anak yang lahir di luar perkawinan (naturlijk kind)81
Berkaitan dengan anak yang belum dewasa, pada umumnya dapat
dikatakan bahwa anak yang belum dewasa adalah berada dibawah penguasaan
orang tua dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat. 82 Pasca
perceraian, anak tidak mungkin lagi berada dalam satu rumah dengan ayah dan
ibunya. Namun tinggal bersama ayah atau bersama ibu atau bersama orang lain
yang ditunjuk sebagai walinya.
Menurut Drajat Wibawa, psikolog, anak selalu berada pada posisi korban
dalam sebuah perceraian. Tidak ada anak yang menginginkan orang tuanya
bercerai. Dalam kasus-kasus perceraian biasanya orang tua saling beradu ego,
yang dipikirkan adalah ego masing-masing. Dalam kondisi ini kepentingan anak
80
Subekti, 2003, Pokok- Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, h.45.
81
Ibid., h. 52
82
Wirjono Prodjodikoro, 1984, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, h. 83.
69
seringkali terabaikan. Konflik rumah tangga yang terjadi antara orang tua juga
turut dirasakan anak. Bedanya ketika orang tua berkonflik, orang tua dapat
mencari solusi untuk menghilangkan penatnya misalnya dengan pergi ke mall atau
ke cafe sedangkan anak tidak dapat mencari solusi sendiri. Anak tahu bahwa ia
dan keluarganya sedang mengalami permasalahan namun tidak dapat mengetahui
cara untuk menyelesaikannya (wawancara pada pada 7 Januari 2014). Hal ini
sejalan dengan pernyataan Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati. Dalam
bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia, mereka mengatakan:
Kehadiran anak dalam suatu pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh
setiap pasangan, bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa,
ia wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul di
kala pernikahan yang terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada
akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada
saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua suami istri mau tidak mau
anak akan menjadi korban.83
Perceraian membuat keluarga menjadi terpecah-pecah. Keluarga yang
pecah ialah keluarga dimana terdapat ketiadaan salah satu dari orang tua karena
kematian, perceraian, hidup berpisah, untuk masa yang tak terbatas ataupun suami
meninggalkan keluarga tanpa memberitahukan kemana ia pergi. Hal ini
menyebabkan :84
83
Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, 2008, Hukum Perkawinan Indonesia, Rambang
Palembang, Palembang, h. 129.
84
Yani Trizakia, 2005, Latar Belakang dan Dampak Perceraian, UNS, Semarang, h. 29.
70
1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan
pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya
masing-masing sibuk mengurusi permasalahan mereka.
2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi,
keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak
mendapatkan kompensasi.
3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat
diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan
kontrol diri yang baik. Jadi akibat yang timbul dari perceraian
menyebabkan anak merasa terabaikan.
Perceraian bisa jadi diikuti dengan pengabaian terhadap anak dan hak-hak
anak. Kartini Kartono mengatakan bahwa sebagai akibat bentuk pengabaian
tersebut, anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan
dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Di kemudian hari mereka
mencari kompensasi bagi kerisauan batin sendiri di luar lingkungan keluarga,
yaitu menjadi anggota dari suatu gang kriminal lalu melakukan banyak perbuatan
brandalan dan kriminal. Pelanggaran kesetiaan loyalitas terhadap patner hidup,
pemutusan tali perkawinan, keberantakan kohesi dalam keluarga. Semua ini juga
memunculkan kecenderungan menjadi delinkuen pada anak-anak dan remaja.
Setiap perubahan dalam relasi personal antara suami-istri menjurus pada arah
konflik dan perceraian. Maka perceraian merupakan faktor penentu bagi
71
pemunculan kasus-kasus neurotik, tingkah laku asusila dan kebiasaan delinkuen.85
Kondisi seseorang pada masa kecilnya akan berdampak pada perilakunya
dikemudian hari.
Masalah pengasuhan anak menjadi masalah yang sangat penting dalam
kasus perceraian. Menurut Drajat Wibawa, banyak anak yang menjadi pelaku
tindak pidana karena perlakuan yang salah dalam pengasuhannya. Perceraian
antara kedua orang tua memang tidak selalu menyebabkan anak terjebak dalam
pergaulan yang salah. Sebagian diantaranya bisa survive dan hidup menjadi
pribadi yang baik, namun sebagian lagi bisa terjebak dalam lingkungan yang salah
(wawancara pada pada 7 Januari 2014). Oleh sebab itu penentuan dalam perolehan
hak asuh anak wajib berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Pengasuhan anak merupakan bagian penting dari kebijakan legislasi dalam
perlindungan anak. Kebijakan tersebut dapat dilihat dari pengaturan pengasuhan
anak sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Pasal 37 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:
(1)
Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat
menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental,
spiritual, maupun sosial.
Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh
lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan
agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang
menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
(2)
(3)
85
Kartini Kartono, 2002, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, RajaGrafindo Persada,
Jakarta, h. 17.
72
(4)
Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak
berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus
memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar
Panti Sosial.
Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
(5)
(6)
Pengasuhan terbaik bagi anak sedapat mungkin dilakukan oleh orang
tuanya sendiri, namun apabila orang tua tidak melaksanakan tugasnya dengan
baik maka pengasuhan dapat dilakukan oleh lembaga lain sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak. Pengasuhan anak dalam panti sosial merupakan upaya
terakhir.
Pengasuhan dilakukan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, mental,
spiritual, maupun sosial anak bersangkutan. Dalam Pasal 38 ditentukan bahwa:
(1)
(2)
Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan
tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,
budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan
kondisi fisik dan/atau mental.
Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan,
dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan
bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang
anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa
mempengaruhi agama yang dianut anak.
Menurut hukum adat Bali yang bersistem purusa, maka perceraian tidak
mengakibatkan perubahan kedudukan anak. Anak tetap berkedudukan hukum
dalam keluarga bapaknya sehingga ia mengemban hak dan kewajiban di
lingkungan keluarga bapaknya. Apabila dalam perceraian itu terdapat bayi yang
masih menyusui, bayi tersebut dapat saja dipelihara oleh ibunya dengan status
73
tetap sebagai keluarga pihak bapaknya. Apabila seorang anak terlalu lama ikut
ibunya, hal itu dapat dijadikan alasan bagi pemutusan hubungan hukum antara
seorang anak dengan bapaknya sehingga hak-hak anak tersebut di lingkungan
bapaknya seperti waris, menjadi gugur.86 Untuk menghindari pemutusan
hubungan hukum antara anak dengan leluhurnya (dari garis keturunan ayah) maka
biasanya pengasuhan anak diberikan kepada ayah dan keluarga ayahnya.
3.2
Dasar Pertimbangan dalam Pemberian Hak Asuh di Bali
Pemberian hak asuh pasca perceraian pada masyarakat Bali pada
umumnya didasarkan pada hukum adat Bali. Permasalahan yang tergolong dalam
lapangan hukum keperdataan ini tunduk pada hukum adat Bali namun dalam
beberapa hal tertentu tunduk pada hukum nasional. Hal ini disebabkan karena
plurarisme hukum yang berlaku dalam hukum keluarga di Indonesia. Hukum
sebagai bagian dari kaidah sosial tidak lepas dari nilai-nilai yang berlaku di suatu
masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan cerminan dari
nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.87 Oleh sebab itu hukum adat selalu
diperhatikan dalam penerapan suatu kaidah hukum.
Sally Engle Merry memfokuskan pluralisme hukum pada berlakunya dua
sistem hukum yang hidup secara berdampingan dan berkembang dalam kehidupan
sosial kemasyarakatan. Ini berarti bahwa antara hukum negara dan hukum lokal
berlaku bersama-sama dalam kehidupan masyarakat dan tidak perlu dipersoalkan
86
87
Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, op.cit., h. 110.
Syamdin, 2012, Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Progresif, Kencana
Prenada Media Grup, Jakarta, h. 36.
74
apakah itu pluralism hukum yang kuat atau lemah.88 Dalam pertimbangan hukum
pemberian hak asuh bagi anak maka berlaku hukum nasional dan hukum adat
wilayah setempat yang dalam hal ini adalah hukum adat Bali.
Dalam penetapan pengasuhan anak yang diajukan ke pengadilan, hakum
memiliki peranan yang sangat penting. Hukum mengatakan mengatakan bahwa
(1) hakim mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang; (2) hakim
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat. Itulah skema yang disediakan oleh hukum dan harus diisi oleh hakimhakim kita. Dalam kenyataan, dari sekian ribu hakim dijumpai sekian banyak
macam perilaku hakim dalam mengisi skema tersebut.89 Perilaku hakim
berpengaruh pada dasar pertimbangan dalam menyusun putusan.
Menurut Loebby Luqman faktor-faktor yang mempengaruhi putusan
hakim meliputi (1) raw in-put, raw in-put, yakni faktor yang berhubungan dengan
suku, agama, pendidikan informal dan sebagainya; (2) instrumental input, yakni
faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal; (3)
environmental input, yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh
dalam kehidupan seorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya,90
Dalam memberikan putusan mengenai kuasa asuh, maka hakim dipengaruhi oleh
faktor internal dan eksternal tersebut.
88
Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, op.cit. 96-97.
89
Satjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perilaku Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang
Baik, Kompas, Jakarta, h. 82.
90
Loebby Luqman, 1990, Delik-delik Politik, Ind-Hill Co, Jakarta, h. 123.
75
Penegakan prinsip independensi yudisial merupakan upaya yang harus
dilakukan secara komprehensif dalam suatu sistem. Dalam hukum sebagai suatu
kesatuan sistem terdapat (1) elemen kelembagaan (elemen institutional), (2)
elemen kaedah aturan (elemen instrumental) dan (3) elemen perilaku para subjek
hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan
itu (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup (a)
kegiatan pembuatan hukum (law making), (b) kegiatan pelaksanaan atau
penerapan hukum (law administrating) dan kegiatan peradilan atas pelanggaran
hukum (law adjudicating).91 Pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak
dalam pengasuhan anak menjadi tantangan tersendiri dalam bidang penerapan
hukum di pengadilan.
Menurut Drajat Wibawa, secara psikologis, ada beberapa pertimbangan
yang harus dipertimbangkan dalam pemberian hak asuh yaitu:
a.
Kondisi psikis dan kejiwaan anak. Orang tua yang bersepakat, termasuk
hakim yang menetapkan kuasa asuh wajib memperhatikan mental anak yang
bersangkutan serta dampak yang mungkin timbul. Untuk itu diperlukan peran
psikolog pendamping.
b.
Situasi perceraian. Pra perceraian, perceraian dan pasca perceraian sangat
rentan dengan kondisi konflik. Anak sedapat mungkin dihindarkan dalam
kondisi ini.
c.
Siapa yang memiliki quality time lebih banyak maka ialah yang lebih baik
untuk mengasuh.
91
Jimly Asshiddiqie, 2010, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, h. 306.
76
d.
Besarnya kasih sayang dan perhatian terhadap anak.
e.
Kemampuan finansial. Hakim perlu memperhatikan kemampuan finansial
ayah atau ibu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak (wawancara
pada pada 7 Januari 2014).
Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hakim selayaknya menguasai
kemampuan menyelesaikan perkara yuridis (the power of solving legal problems),
yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu merumuskan masalah hukum (legal problem
identification), memecahkannya (legal problem solving) dan mengambil putusan
(decision making). Oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah penalaran hukum
yang tepat dalam proses memecahkan masalah hukum itu.92 Dalam menentukan
pemberian hak asuh maka hakim selayaknya dapat memberikan putusan yang
bijak demi kelangsungan tumbuh kembang anak.
Dalam menjatuhkan putusan mengenai hak asuh, menurut R.R. Endang
Widiati, Ketua Pelaksana Harian P2TP2A Provinsi Bali, hakim harus
memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kepentingan tersebut terkait dengan
kebutuhan dari anak. Adapun kebutuhan yang dimaksudkan adalah kasih sayang,
materi serta pendapat anak melalui psikolog. Jika masih menyusui maka anak
lebih baik diasuh oleh ibu. Kebutuhan psikis menjadi ukuran yang utama
kenyamanan yakni keamanan (wawancara pada pada 9 Januari 2014).
Dalam
kondisi yang nyaman maka anak akan dapat tumbuh dengan baik. Anak akan
mapan baik secara psikis maupun secara emosional.
92
Syamdin, op.cit., h. 86.
77
Secara tradisional anak diperlakukan sebagai tanggung jawab orang tua
atau walinya. Para orang dewasa membuat keputusan demi kepentingan terbaik
anak yang bersangkutan dan negara menegakkan hak mereka untuk melakukan
hal tersebut. Namun kepentingan terbaik bagi anak juga menuntut agar anak
mempunyai hak untuk didengar pendapatnya. Hal ini bukan berarti bahwa anak
berhak membuat semua keputusan, tetapi lebih berarti bahwa ia harus diberi hak
untuk berpartisipasi dalam diskusi apabila relevan.93 Menurut I Made Kartika,
Advokat, dalam perkara penentuan hak asuh, memang jarang anak dihadirkan ke
persidangan untuk dimintai pendapat guna menentukan keinginannya akan diasuh
oleh siapa. Hal ini disebabkan karena dua hal, pertama karena telah ada
kesepakatan
sebelumnya
anak
akan
diasuh
oleh
siapa,
kedua
untuk
menghindarkan anak dari persidangan (wawancara pada pada 14 Desember 2014).
Menurut Drajat Wibawa, psikolog, anak dapat dimintai pendapatnya
sesuai dengan tingkatan umurnya. Anak mulai dapat mengemukakan pendapatnya
sejak usia 5 tahun. Terkait dengan penentuan hak asuh, jika memang sangat
diperlukan maka anak dapat ditanya mengenai pilihannya akan diasuh oleh ayah
atau ibu. Dalam proses tersebut, maka diperlukan pendamping psikis bagi anak.
Namun sebaiknya anak tidak dihadapkan langsung dalam persidangan karena
persidangan bertendensi menimbulkan trauma bagi anak. Trauma yang dialami
pada masa kecil akan terbawa sampai ia dewasa nanti bahkan akan teringat
seumur hidup (wawancara pada pada 7 Januari 2014).
93
Rhona K.M. Smith, et.al, op.cit., h. 143-144.
78
Penerapan hukum tidak bisa dilepaskan dari masalah keadilan yang
merupakan muara dari hukum itu sendiri. Dan berbicara keadilan, tidak bisa
dilepaskan dari masalah kemanusiaan yang merupakan samudera dari muara
keadilan. Hukum yang adil tidak akan berarti apa-apa, apabila tidak bisa
mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan.94 Pemberian hak asuh harus
memberikan keadilan bagi semua pihak baik ibu, ayah maupun anak itu sendiri.
Penentuan hak asuh harus melihat pada situasi.
Pasal 105 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian :
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
c. biaya pemeliharaanditanggung olehayahnya.
Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa akibat
putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya,
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan
oleh:
1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
94
Umar Sholehudin, 2010, Hukum dan Keadilan Perspetif Kajian Sosiologi Hukum, Setara,
Malang, h. 46.
79
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah
dari ayahatau ibunya;
c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan
jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah
dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan
Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang
mempunyai hak hadhanah pula;
d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah
menurut
kemampuannya,sekurang-kurangnya
sampai
anak
tersebut
dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak,
Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasrkan huruf (a),(b), dan
(d);
f. pengadilan
dapat
pula
dengan
mengingat
kemampuan
ayahnya
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak
yang tidak turut padanya.
Dalam istilah Fiqh digunakan dua kata, namun ditujukan untuk maksud
yang sama yaitu kafalah atau hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhanah atau
kafalah dalam arti yang sederhana, ialah “pemeliharaan atau pengasuhan “. Dalam
arti yang lebih lengkap, adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah
80
terjadinya putusnya perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh, karena secara
praktis antara suami isteri telah terjadi perpisahan, sedangkan anak-anak masih
memerlukan bantuan dari ayah dan atau ibunya95 Berdasarkan Kompilasi Hukum
Islam, maka anak yang berusia di bawah 12 tahun diasuh oleh ibunya. Ketentuan
ini digunakan hampir di seluruh Indonesia, karena sebagian besar penduduk
Indonesia beragama Islam dan tunduk pada Kompilasi Hukum Islam.
Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam ini didukung oleh beberapa
yurisprudensi, Dalam beberapa yurisprudensi di Indonesia seperti putusan
Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 2 April 1973 No. 5/1973 yang diperkuat
oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Juli 1973 No. 205/1973
menetapkan bahwa pada dasarnya pengadilan sudah setuju dengan putusan
Mahkamah Syariah No. 159/1972 yang sudah menetapkan pengasuhan anak
diserahkan kepada ibu.96 Dalam hal pengasuhan dilakukan oleh ibu, ayah tetap
melaksanakan
kewajibannya
untuk
memberikan
biaya
pendidikan
dan
pemeliharaan bagi anak.
Berbeda dengan di daerah lain, dalam kasus-kasus perceraian di Bali,
pengasuhan anak biasanya diberikan oleh ayah dan keluarga ayah. Dasar
pertimbangan dalam pemberian kuasa asuh ini karena di Bali menganut sistem
kekeluargaan patrilineal yakni penarikan garis keturunan dari keluarga laki-laki
(ayah). Anak menjadi penanda keberlanjutan keturunan. Oleh sebab itu anak harus
95
Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat
dan Undang – Undang Perkawinan, Prenada Media, Jakarta, h. 327 -328.
96
161.
Yahya Harahap, 1975, Hukum Perkawinan Nasional, CV Zahir Trading Co, Medan, h.
81
berada dalam garis keturunan ayahnya, terutama pada anak laki-laki. Jika ayah
tidak dapat mengasuh anak, maka pengasuhan anak beralih pada keluarga besar
ayahnya. Pengasuhan terhadap anak perempuan dapat dilakukan oleh ayah atau
oleh ibunya.
Berpedoman pada ketentuan hukum nasional yakni Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan
sebelumnya maka kepada siapapun jatuh hak perwalian atas si anak berdasarkan
putusan pengadilan, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban dalam bidang
perhatian maupun penafkahan semata-mata demi menjamin kelangsungan hidup si
anak. Pada umumnya hakim mempertimbangkan keterikatan emosional antara
anak dengan ibu dan ibunya. Ayah memiliki kewajiban hukum untuk tetap
menafkahi atau memberikan biaya penghidupan bagi si anak.
3.3
Hak dan Kewajiban Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Pasca
Perceraian di Bali
Pada tanggal 20 November 1959 Sidang umum perserikatan Bangsa-
Bangsa telah menngesahkan hak- hak anak. Di dalam Mukadimah deklarasi ini,
tersirat antara lain bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik
bagi anak- anak. Secara garis besar Deklarasi memuat 10 asas tentang anak yaitu
hak untuk memperoleh fasilitas yang memungkinkan mereka untuk berkembang
secara sehat dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan
kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup,
perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan,
perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam
82
suasana yang penuh kasih dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan dan
tanggungjawab kedua orang tua mereka sendiri, mendapat pendidikan, dan dalam
hal terjadi kecelakaan/ malapetaka, mereka termasuk yang pertama memperoleh
perlindungan serta pertolongan, memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk
yang menyia- nyiakan (anak), kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang
mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.97 Anak memiliki hak- hak yang tidak
boleh dikesampingkan meskipun dalam keadaan orang tua yang bercerai.
Memaknai bahwa sebuah perceraian adalah suatu keadaan dimana seorang
suami dan istri yang berpisah dan tidak saling melakukan hak- hak dan kewajiban
sebagai suami maupun istri serta tinggal di tempat yang berbeda. Keadaan dimana
seorang suami dan istri tinggal di tempat berbeda dan memiliki kepentingan yang
berbeda dan tidak terikat satu sama lain, tentunya memaksa si anak untuk tinggal
di tempat salah satu orang tuanya (wali) setelah perceraian terjadi. Perceraian
akan membawa dampak bagi anak, namun perceraian tidak membuat anak
kehilangan segala haknya. Secara normatif, Pasal 41 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan
karena perceraian terhadap anak ialah:
b. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi
keputusannya;
c. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak
dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa
ibu ikut memikul biaya tersebut;
97
Irma Setyowati Soemitro, 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta,
h.13
83
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Ibu dan bapak memiliki kewajiban yang sama dalam memelihara dan
mendidik anak. Perceraian pada dasarnya tidak memutuskan hubungan hukum
apalagi hubungan psikis antara anak dengan ayah atau ibunya. Anak harus tetap
mendapat perhatian dari ayah dan ibu meskipun mereka sudah tinggal terpisah.
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi prinsip penting dalam pengasuhan
anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak ini tercermin dalam Pasal 45 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:
(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku
terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
Terlepas dari ada atau tidaknya definisi pemeliharaan atau pengasuhan
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dikatakan pendapat
umum dalam kemanusiaan tentang pemeliharaan atau pengasuhan tersebut adalah:
1.
Tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang
semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.
2.
Pemeliharaan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan
sampai anak berusia dewasa dan mandiri.98
Menurut Drajat Wibawa, psikolog, sejak anak dapat mengerti, kurang
lebih pada usia 5 tahun ke atas, orang tua yang akan bercerai atau sudah bercerai
berkewajiban untuk memberikan pengertian yang baik kepada anak mengenai
98
Yahya Harahap, op.cit., h. 204.
84
kondisi keluarganya. Orang tua perlu menjelaskan bahwa mereka sudah memilih
jalan masing-masing sehingga tidak lagi dapat tinggal bersama seperti keluarga
lain. Anak juga perlu diyakinkan bahwa ia tidak akan kehilangan peran dan kasih
sayang dari kedua orang tuanya. Apabila orang tua tidak memberikan penjelasan
maka akan berdampak negatif bagi perkembangan psikis anak seperti memiliki
rasa kebencian dan dendam dengan keadaan serta orang tuanya (wawancara pada
pada 7 Januari 2014).
Terkait dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, Sudarsono
menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak/ anak-anak
merupakan tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nomial kebutuhan si anak
dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah
perkawinan dinyatakan putus di muka pengadilan. Besarnya juga disesuaikan
dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang
dibebankan pada si ayah. Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa
disimpangi apabila si ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak
cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si anak, maka pengadilan
dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Jika menurut
pandangan hakim baik ibu dan ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka
pengadilan dapat mengangkat wali berdasarkan Pasal 50.99 Penetapan biaya
pemeliharaan bagi anak ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan bagi
anak.
99
Sudarsono, 1994, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, h. 188.
85
Akibat hukum perceraian pada dasarnya tidak menghilangkan hak –hak
anak. Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati selanjutnya merinci mengenai
nafkah anak pasca perceraian yakni sebagai berikut:
a. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan
akibat adanya perceraian.
b. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau
berdiri sendiri, bekerja/ mendapat penghasilan atau anak menikah).
Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah walaupun
pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya ayah tetap mempunyai
kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak
pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya.
c. Bila ayah tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka
pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
d. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai
pemeliharaan anak, maaka seorang (mantan) istri dapat melakukan
permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan
Negeri dimana proses perceraian dilakukan. Selanjutnya, Pengadilan akan
memanggil (mantan) suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan
dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan akan
mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan
eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Namun, apabila (mantan) suami
datang memenuhi panggilan dari Pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan
mengeluarkan peringatan Pengadilan yang ditujukan kepada mantan suami
agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh lebih
dari 8 hari. Setelah lebih dari 8 hari, mantan suami tidak melaksanakan/
memenuhi putusan Pengadilan, maka akan dikeluarkan surat penetapan
oleh Ketua Pengadilan yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau
Juru Sita.100
Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur
bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat
atau tergugat, pengadilan dapat :
a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan
pendidikan anak
100
Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, op.cit., h. 126
86
c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barangbarang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang- barang yang
menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.
Ketentuan tersebut memberikan jaminan bagi anak untuk tertap terpelihara
meskipun orang tuanya sudah bercerai. Pengasuhan terhadap anak juga meliputi
harta benda milik si anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua. Untuk harta
benda milik anak, hanya ditentukan bahwa orang tua tidak boleh memindahkan
hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum dewasa
tersebut. Dalam kenyataan, untuk mengalihkan atau menggadaikan barang tetap
milik anak tersebut harus dengan izin dari hakim (pengadilan) di tempat kediaman
orang tua dan anaknya tersebut.101 Pemegang kuasa asuh sangat diperlukan karena
anak dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum.
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menempatkan pemenuhan hak anak
sebagai hal yang utama. Kebutuhan anak harus menjadi sentral dalam penentuan
kuasa asuh. Kebutuhan akan berbeda dengan keinginan. Kebutuhan merupakan
hal-hal yang harus didapatkan oleh anak guna menjadi tumbuh kembang yang
optimal baik secara fisik maupun secara psikis. Secara fisik, kebutuhan anak akan
terpenuhi dengan pemenuhan biaya pemeliharaan oleh orang tua sedangkan
kebutuhan psikis akan terpenuhi melalui kasih sayang dan pendidikan yang
diberikan oleh kedua orang tua.
Masalah pengasuhan anak sangat rawan dengan konflik. Penyelesaian
konflik dalam konteks adat lebih banyak dilandasi oleh prinsip kebersamaan dan
keterbukaan. Tidak heran bila para pihak dituntut tampil sendiri menyelesaikan
101
Subekti, 1996, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta, h 51.
87
konflik yang melibatkan dirinya. Pihak ketiga biasanya hanya tampil sebagai
mediator di antara mereka. Dengan cara ini, penyelesaian konflik dapat
berlangsung secara efektif dan tuntas.102 Pada dasarnya keputusan untuk
pengasuhan anak pasca perceraian dilakukan melalui mediasi, namun jika tidak
menghasilkan keputusan yang memuaskan kedua belah pihak maka penentuan
kuasa asuh dapat diajukan ke pengadilan.
102
Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, h. 159.
88
BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM
PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI BALI
4.1
Pengasuhan Terhadap Anak Pasca Perceraian di Bali
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak
menempatkan anak pada posisi yang harus dilindungi. Anak hendaknya
ditempatkan pada lingkungan yang membuatnya nyaman dengan orang tua
sebagai derajat pengasuhan yang utama. Kondisi nyaman bagi anak menjadi
ukuran dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak. UNHCR menuliskan “The best
interests of the child shall be a primary consideration in all actions affecting
children.103 (Kepentingan terbaik bagi anak seharusnya menjadi dasar
pertimbangan utama dari setiap tindakan yang berhubungan dengan anak).
Dalam pengasuhan anak, pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis bagi anak
menjadi ukuran yang penting untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kepentingan
terbaik bagi anak. Pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat dapat
tercapai melalui instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak,
adanya strategi nasional secara komprehensif guna memenuhi dan melindungi
hak-hak anak dan adanya alokasi dan analisis anggaran publik berdasarkan
kepentingan terbaik untuk anak. Terkait dengan prinsip kepentingan terbaik bagi
anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian, Indonesia telah memiliki Undang103
UNHCR Guidelines on Formal Determination of the Best Interests of the Child
Provisional Release, May 2006.
89
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan
perlindungan anak maka pemerintah membuat kebijakan nasional mengenai
perlindungan anak yakni dengan membuat lembaga-lembaga perlindungan anak.
Strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan prinsip
kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian adalah
dengan menyediakan konseling psikis mengenai pengasuhan anak kepada
pasangan yang akan bercerai dan konseling bagi anak bersangkutan. Konseling
tersebut diberikan secara cuma-cuma melalui lembaga bentukan pemerintah
seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Pengasuhan anak dalam kasus perceraian di Bali, menurut I Made Kartika,
advokat biasanya diberikan kepada ayah. Pertimbangan pemberian hak asuh
kepada ayah disebabkan karena adanya pandangan umum bahwa laki-laki adalah
tulang punggung keluarga. Laki-laki bekerja dan berpenghasilan sedangkan
perempuan tidak bekerja, sehingga untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak,
maka hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Penentuan hak asuh di Bali
biasanya dikaitkan dengan status penentuan garis keturunan yang dianut oleh
masyarakat Bali yakni dengan sistem purusa (wawancara pada pada 14 Desember
2013).
Secara hukum, anak akan berada dalam posisi aman jika ia dibesarkan di
keluarga ayahnya. Status hukum anak termasuk diantaranya dalam hal pewarisan
akan jelas jika anak tetap di keluarga ayahnya. Jika anak tersebut dibesarkan di
keluarga ibunya, maka ia dapat kehilangan hak warisnya di keluarga ayah.
90
Sebaliknya pihak keluarga ibu akan mempertanyakan status anak tersebut, bahkan
yang lebih ekstrim, mereka akan merasa terancam jika anak tersebut justru
meminta warisan di keluarga ibu. Dalam beberapa kasus, memang ditemukan
keluarga besar pihak ibu yang justru menolak jika anak tersebut diasuh oleh
ibunya (wawancara pada pada 14 Desember 2013). Kasus-kasus ini menunjukkan
lemahnya posisi perempuan dalam hukum adat Bali.
Sepanjang mendampingi perihal pengasuhan anak pada perceraian
masyarakat Bali, I Made Kartika menjelaskan bahwa dominasi pengasuhan anak
lebih dominan dipegang oleh ayah dan keluarga ayah. Namun ada satu kasus di
Tabanan dimana pengasuhan anak dipegang oleh ibu. Hal itu disebabkan karena
ibu mampu membuktikan di pengadilan bahwa mantan suaminya tidak mampu
mengasuh. Ketidakmampuan dalam pengasuhan anak biasanya berkaitan dengan
perilaku ayah yang suka berjudi, mabuk atau perilaku negatif lainnya juga kondisi
ayah yang tidak mampu secara finansial menghidupi anaknya. Berdasarkan hal
tersebut maka hakim akan mempertimbangkan untuk menetapkan kuasa asuh
kepada ibunya (wawancara pada pada 14 Desember 2013). Meskipun hakim wajib
menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, namun hakim tetap
mempertimbangkan kondisi objektif dalam menentukan pengasuhan anak..
Sejumlah kasus yang pernah dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga menunjukkan data yang
sama dimana pengasuhan anak di Bali biasanya diberikan kepada ayahnya. R.R
Endang Widiati, Ketua Pelaksana Harian P2TP2A Provinsi Bali menjelaskan,
biasanya hakim dalam memberikan pertimbangan kuasa asuh mengarah kepada
91
hukum adat. Dalam hukum adat Bali, penarikan garis keturunan adalah melalui
garis keturunan ayah. Oleh sebab itu kuasa asuh biasanya diberikan kepada ayah
(wawancara pada pada 9 Januari 2014). Ketentuan dalam hukum adat Bali tersebut
dapat dilihat dari tinjauan historis mengenai pengasuhan anak pasca perceraian di
Bali.
Di Bali, Pada Zaman Penjajahan Belanda yaitu sebelum tahun 1930an,
peradilan adat dikenal dengan nama Peradilan Swapraja atau disebut Raad Kerta
atau Raad Van Kerta. Raad berarti rapat, Kerta berarti damai, jadi Raad Van
Kerta bermakna sebuah rapat atau sidang dalam menyelesaikan suatu sengketa
dan dapat menghasilkan suatu keputusan bersifat adil yang dapat memberikan
kedamaian bagi rakyat.104 Pada zaman itu perceraian sering dilakukan dengan
pemufakatan kedua pihak. Dalam pemufakatan demikian pada umumnya anak
lelaki diserahkan kepada bapaknya, sedangkan anak perempuan diserahkan
kepada ibunya. Tidak terdapat pendirian tetap dalam pengadilan adat raad kerta
dalam pembagian anak antara suami istri yang cerai jika kedua belah pihak tidak
memperoleh kata sepakat tentang persoalan ini.105
Penyerahan seorang anak kepada ibunya akibat perceraian menimbulkan
akibat si ibulah yang menjadi wali anak- anak itu sekaligus putus hubungan
kekeluargaan dengan bapak kandungnya, dengan konsekuensi hak waris atau
kekayaan bapaknya putus pula. Sejak tahun tiga puluhan timbul perubahan
104
Pengadilan Negeri Amlapura, 2013, Sejarah, Available at pn-amlapura.go.id, Accessed
16 January 2014
th
105
Gede Panetje, 2004, Aneka catatan tentang Hukum Adat Bali, Kayumas Agung,
Denpasar h.86.
92
pendirian dalam kalangan pengadilan adat yang menjadi lebih kritis dan mulai
mempertimbangkan lebih mendalam bahwa corak kekeluargaan hukum adat Bali
adalah patrilinial hukum pewarisan didasarkan atas corak itu, begitu pula
perkawinan hingga istri yang kawin melepaskan segala hubungan dengan
keluarga bapaknya semula karena ia masuk keluarga suaminya. Maka dari itu
raad kerta kemudian berpendapat, bahwa membagi- bagi anak- anak yang lahir
dalam suatu perkawinan, antara ibu dan bapanya membawa akibat-akibat yang
berarti memecah belah keluarga, merugikan anak laki- laki yang diserahan kepada
ibunya antara lain dalam hal hak waris atau prinsip bahwa menurut corak
patrilinial hukum kekeluargaan anak- anak dari suatu perkawinan masuk anggota
keluarga bapaknya dan dalam perkawinan nyeburin masuk anggota keluarga
ibunya yang menjadi sentana, maka ditentukan semua anak pada suatu perceraian
harus diserahkan kepada bapaknya. Dengan demikian mereka tetap tinggal dalam
lingkungan keluarganya semula dan tetap menerima hak waris dalam lingkungan
keluarga bapaknya.
Kalau dilihat sepintas pada hukum adat dengan sistem patrilineal, dimana
biasanya setelah terjadinya perceraian dengan sendirinya anak akan jatuh kepada
kerabat (klan) ayah dan merekalah yang berhak mengasuh anak tersebut.106
Kalaupun si ibu membawa anaknya yang masih kecil, hal itu hanya merupakan
penitipan, karena anak tersebut tetap anak bapaknya dan berkedudukan dalam
kerabat bapaknya.107 Anak memiliki hak dan kewajiban yang bersifat keperdataan
106
Yahya Harahap, op.cit., h. 159.
107
Hilman Hadikusuma, 1977, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung , h. 190.
93
pada keluarga ayah, bukan pada keluarga ibu meskipun anak tersebut dibesarkan
di keluarga ibunya.
Pengasuhan anak pasca perceraian dapat ditentukan berdasarkan
kesepakatan bersama antara ayah dan ibunya atau melalui putusan pengadilan.
Penetapan berdasarkan putusan pengadilan biasanya terjadi jika antara orang tua
tidak terdapat kesepakatan. Penetapan kuasa asuh tidak serta merta meredam
konflik antara mantan istri dengan mantan suami. Meskipun kuasa asuh diberikan
kepada ayah namun hal tersebut tidak meniadakan hak bagi ibu untuk tetap
berkomunikasi dengan anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Begitu pula sebaliknya. Namun secara empiris, komitmen dalam pengasuhan
bersama seringkali tidak dilaksanakan. Salah satu orang tua dihalang-halangi
untuk bertemu dengan anaknya karena khawatir akan menguasai anak.
Beberapa kasus yang ditangani di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah perihal pendampingan bagi si ibu untuk
dapat menjenguk anaknya. Permohonan pendampingan ini disebabkan karena
mantan suami dan keluarga besar mantan suami tidak mengizinkan si ibu untuk
bertemu dengan anaknya. R.R Endang Widiati, Ketua Pelaksana Harian P2TP2A
Provinsi Bali menjelaskan dalam pendampingan tersebut P2TP2A Provinsi Bali
selalu mengedepankan mediasi yang juga melibatkan aparat desa, bahkan aparat
keamanan (wawancara pada pada 9 Januari 2014). Berkomunikasi dengan anak,
merupakan hak dari setiap ibu. Pasal 51 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia menegaskan:
94
(7) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan
tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang
berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anakanaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
(8) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan
tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang
berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan
terbaik bagi anak.
(9) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama
dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta
bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan “tanggung jawab yang sama” adalah suatu
kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya
hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak. Yang
dimaksud dengan “Kepentingan terbaik bagi anak” adalah sesuai dengan hak anak
sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on
The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak).
Penguasaan terhadap anak di Bali memang lebih didominasi oleh ayah dan
keluarga ayah. R.R Endang Widiati, Ketua Pelaksana Harian P2TP2A Provinsi
Bali menceritakan ada sebuah kasus unik yang sedang ditangani oleh P2TP2A
Provinsi Bali. Klien P2TP2A Provinsi Bali adalah seorang perempuan yang
mengadu karena tidak dapat bertemu dengan anaknya yang baru saja dilahirkan.
Kejadian bermula sejak klien akan menjalani prosesi perkawinan dengan calon
suaminya. Namun sayangnya menjelang perkawinan, calon suami meninggal
dunia akibat kecelakaan. Klien sendiri sudah terlanjur hamil (wawancara pada
pada 9 Januari 2014).
95
Menurut hukum adat Bali, perkawinan tetap harus dilangsungkan untuk
memberikan kejelasan status bagi bayi yang masih ada dalam kandungan tersebut.
Mempelai pria disimbolkan dengan keris. Setelah perkawinan dilangsungkan
maka klien masuk dalam keluarga besar laki-laki. Pada saat anak dilahirkan maka
keluarga laki-laki mengambil anak tersebut, sementara klien tidak diizinkan untuk
mengasuh anak tadi (wawancara pada pada 9 Januari 2014). Tindakan tersebut
tentu bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dimana anak
masih membutuhkan perawatan langsung dan susu dari ibunya. Dalam
pengasuhan anak, maka orang tua, yakni ayah atau ibu menjadi derajat pertama
dalam pengasuhan anak. Jika masih ada salah satu dari orang tersebut maka
pengasuhan ada pada ibu atau ayahnya bukan pada keluarga besar ayahnya.
Pada masyarakat yang bersifat patrilineal dimana terjadinya perceraian
maka putusnya perkawinan dikarenakan kematian ataupun perceraian mengubah
pertanggungjawaban kerabat pihak suami terhadap anak dan istri anggota keluarga
atau rumah tangga keturunan ayah, kakek dan seterusnya ke atas oleh karena anak
seorang dalam suatu keturunan berarti juga anak dari saudara bapaknya yang lain.
Jadi jika anak tidak terpelihara dengan baik oleh ayahnya karena ayahnya miskin
apalagi jika si ayah sudah tidak ada lagi atau berpenyakit yang sukar disembuhkan
maka yang bertanggungjawab mengurus anak itu adalah terutama semua keluarga
ayah yang laki- laki.108 Kondisi ini seringkali menghilangkan hak ibu untuk
mengasuh anak kandungnya sendiri.
108
Tolib Setiady, op.cit., h.272.
96
Permasalahan dalam pengasuhan anak begitu beragam. Apa yang
disepakati sebelumnya dalam pengasuhan anak tidak sepenuhnya dilaksanakan
seperti pada komitmen dan perjanjian awal. G, 48 tahun adalah klien yang
melapor ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Provinsi Bali. Klien sudah bercerai dengan suami dan hak asuh anak
ada pada suami, namun suami tidak pernah membiayai sekolah anak-anak. Selama
pengasuhan oleh ayah, si ibu yang memenuhi segala biaya untuk keperluan anak,
sementara ibu tidak dizinkan untuk menemui anaknya. Klien datang untuk
mengikuti
konseling
guna
menuntut
uang
sekolah
anak-anak
agar
dikembalikan.109
Putusnya komunikasi antara anak dengan salah satu orang tuanya akan
menghilangkan figur ayah atau ibu dalam pikiran anak. Menurut Drajat Wibawa,
psikolog, anaka yag tidak dapat bertemu dengan salah satu dari orang tuanya akan
mengalami trauma psikis. Hal ini menjadi siksaan kedua pasca perceraian orang
tuanya yang sudah menyakitkan bagi anak. Ada beberapa dampak yang mungkin
terjadi bagi anak seperti trauma berat, tidak dapat mengembangkan diri secara
optimal, sulit untuk menentukan pasangan hidup dan sebagainya (wawancara pada
pada 14 Desember 2013).
Implementasi kepentingan terbaik bagi anak dapat terlaksana secara
optimal ketika anak yang menjadi korban perceraian mendapatkan perhatian dari
kedua orang tuanya meskipun mereka tidak lagi tinggal bersama dalam suatu
kondisi yang nyaman bagi anak. Secara psikologis anak memiliki kedekatan
109
Data Kasus Tahun 2013, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Provinsi Bali.
97
emosional yang lebih kuat dengan ibu. Oleh sebab itu, dalam keadaan normal,
anak sebaiknya diasuh oleh ibunya. Apalagi jika anak masih memiliki kebutuhan
yang hanya bisa dipenuhi oleh ibu seperti ASI. Quality time juga lebih banyak
dimiliki oleh seorang ibu, meskipun ibu juga sebagai wanita karier. Ayah dapat
saja mengasuh anak sepanjang ia dapat memerankan diri sebagai pengasuh
(wawancara pada pada 7 Januari 2014).
Seorang perempuan sering dipandang lebih baik secara psikologis dalam
merawat dan membantu orang lain. Mengenai hal ini, Eagly, Mladinic, & Otto,
“Social stereotypes hold that women are “nicer” and more nurturant than men.110
(Stereotip sosial berpendapat bahwa perempuan adalah “lebih baik” dan lebih baik
mengasuh daripada laki-laki). David Matsumoto dan Linda Juang juga
menyatakan “Traditional gender roles for females suggest that women are
nurturant, caring, and highly emotional and that they should stay at home and
take care of the home and children.”111 (Peran gender tradisional untuk wanita
menunjukkan bahwa wanita yang mengasuh, merawat, dan sangat emosional dan
bahwa mereka harus tinggal di rumah dan mengurus rumah dan anak-anak).
Melihat dari kehidupan dalam masyarakat sekarang ini pendapat tersebut tidak
dapat selamanya dikatakan benar.
Pengasuhan terbaik belum tentu dilakukan oleh ibu. Menurut R.R Endang
Widiati, Ketua Pelaksana Harian P2TP2A Provinsi Bali, kini banyak ibu yang
110
Richard A.Lippa, 2002, Gender, Nature, and Nurture, Lawrence Erlbaum Associates
Publishers, New Jersey London, h. 15.
111
h. 142.
David Matsumoto dan Linda Juang, 2007, Culture and Psycology, Cengage Learning,
98
sangat sibuk dan kurang peduli dengan anak. Kondisi tersebut tentu tidak baik
dalam tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu dalam penentuan pemberian hak
asuh,
hakim
sebaiknya
mendengarkan
saksi
sebanyak-banyaknya
guna
menentukan yang terbaik bagi anak dalam pengasuhannya (wawancara pada pada
7 Januari 2014).
Pemberian kuasa asuh perlu melihat perilaku dari si ayah dan si
ibu serta kedekatan emosional mereka dengan anak atau anak-anaknya.
Menurut penelitian oleh Fraley dan Marie Heffernan yang ditulis dalam
buletin Personality and Social Psychology, bahwa waktu perceraian berpengaruh
terhadap psikologis pandangan anak terhadap orang tuanya. Para peneliti
cenderung memiliki hubungan yang tidak aman dengan ayah jika mereka tinggal
bersama ibu, dan begitu sebaliknya.112 Anak akan merasa bersalah kepada
ayahnya jika ia tinggal dengan ibu begitu pula sebaliknya. Menyeimbangkan
kasih sayang anak kepada ayah dan kepada ibunya tentu bukan hal yang mudah
bagi anak.
Tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian memberikan dampak psikologis
terhadap anak yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak sampai dewasa.
Kecenderungannya bahwa anak akan mengalami trauma berkepanjangan yang
berimplikasi pada perkembangan karakter dan tingkah laku sosialnya. Pengasuhan
yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, dalam arti tidak dapat
memenuhi kebutuhan fisik dan psikis bagi anak menyebabkan terjadinya
112
Illinois , 2013, Dampak Perceraian Ke Anak Tergantung Usia, Available at
www.tempo.co.id, Accessed 16th January 2014
99
kekerasan dalam rumah tangga. Sally Engle Merry menuliskan “Activists working
in the field of domestic violence have long emphasized the importance of the
psychological, emotional, and financial dimensions of violence. Many forms of
violence do not involve physical harm, such as beating children in front of their
mothers…”113 (Aktivis yang bekerja di bidang kekerasan dalam rumah tangga
telah lama menekankan pentingnya dimensi psikologis, emosional, dan dimensi
finansial dari kekerasan. Banyak bentuk kekerasan tidak melibatkan kerusakan
fisik, seperti memukul anak di depan ibu mereka ...).
Kasus perceraian sering dianggap suatu peristiwa tersendiri dan
menegangkan dalam kehidupan keluarga. Peristiwa ini sudah menjadi bagian
kehidupan dalam masyarakat. Akan tetapi yang perlu direnungkan adalah
bagaimanakah akibat dan pengaruhnya terhadap diri anak, yaitu terhadap
pertumbuhan dan perkembangan anak terutama anak yang masih di bawah
umur.114 Anak yang tinggal dengan salah satu orang tuanya tentu akan kehilangan
kasih sayang dari orang tua lainnya. Oleh sebab itu, siapa pun yang memegang
kuasa asuh harus memberikan perhatian yang lebih besar lagi kepada anak.
Menurut psikolog Klinis Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Heri
Widodo, bahwa secara psikologis, perceraian orang tua memberikan dampak
negative terhadap anak sebagai berikut :
113
Sally Engle Merry, Mark Goodale dan Sally Engle Merry (ed.), 2007 , The Practice Of
Human Rights Tracking Law Between the Global and the Local, Cambridge University Press, New
York, h. 44.
114
Save M. Dagum, 2002, Psikologi Keluarga (Peranan Ayah Dalam Keluarga), PT
Rineka Cipta, Jakarta, h. 113.
100
a. Tidak ada figur ibu anak bisa menjadi pribadi yang waswas
b. Minder dan tidak percaya diri
c. Kehilangan figure ayah bisa membuat anak berperilaku nakal karena peran
superego tidak ada
d. Anak menjadi tidak terkendali
e. Anak suka memberikan pilihan yang tidak terduga
Namun di sisi lain terdapat pula dampak positif perceraian yang dapat
ditimbulkan terhadap si anak, antara lain :
a. Anak menjadi lebih mandiri
b. Anak mempunyai kemampuan bertahan (survive) karena terlatih untuk
mendapatkan sesuatu dalam hidup bukan hal yang mudah
c. Beberapa anak jadi lebih kuat dan bangkit115
Meskipun terdapat dampak positif maupun negatif anak dari sebuah perceraian,
tetap saja dampak psikologis berupa trauma tetap dialami anak.
Putusnya perkawinan karena perceraian dapat lebih merusak anak
dibandingkan dengan perkawinan yang putus karena kematian. Terdapat 2 (dua)
alasan untuk hal ini yaitu:
1. periode penyesuaian terhadap perceraian lebih lama dan lebih sulit bagi
anak daripada penyesuaian yang menyertai kematian orang tua. Dalam
periode ini kebanyakan anak melalui 5 (lima) tahap dalam penyesuain
yaitu penolakan terhadap perceraian, kemarahan yang ditujukan kepada
mereka yang terlibat dalam situasi tersebut, tawar menawar dalam usaha
mempersatukan orang tua dan akhirnya penerimaan perceraian.
2. perpisahan yang disebabkan perceraian itu lebih serus sebab perceraian
cenderung membuat anak “berbeda” dengan mata kelompok teman sebaya.
Jika anak ditanya di mana orang tuanya atau mengapa mereka mempunyai
orang tua yang baru sebagai pengganti orang tua yang tidak ada, mereka
menjadi serba salah dan merasa malu.116
115
Melly Febrida, 2013, Ini Dampak Positif dan Negatif Perceraian Ke Anak, Available at
www.health.liputan6.com, Accessed 16th January 2014
116
Elizabeth B. Hurlock, 1992, Perkembangan Anak Jilid 2, diterjemahkan oleh Meitasari
Tjandrasa, Erlangga, Jakarta, h. 216.
101
Pengasuhan anak seharusnya tidak hanya berbicara dari sisi status hukum
dan kewarisan bagi anak saja namun juga menitikkanberatkan pada pemenuhan
kebutuhan anak demi terciptanya keadilan. Rawls berpendapat perlu ada
keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana
ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan
keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya
dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia.117 Keadilan yang
dimaksud adalah keadilan bagi ibu, ayah dan anak tersebut.
4.2
Faktor Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Faktor Budaya Hukum
yang Mempengaruhi Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi
Anak
Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dilakukan oleh
pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif. Pelaksanaan prinsip
kepentingan terbaik bagi anak ini dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, faktor
struktur hukum dan faktor budaya hukum. Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan ada faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi prinsip
kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Bali.
Faktor Pendorong
Faktor substansi hukum mendukung terlaksananya kepentingan terbaik
bagi anak. Perlindungan hak anak menjadi bukan hanya menjadi komitmen
pemerintah Indonesia melainkan juga menjadi perhatian dari masyarakat
117
Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan
Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 161.
102
internasional. Hal ini terbukti dari diaturnya hak anak dalam The Universal
Declaration of Human Rights. Article 25 menyatakan:
(1)
(2)
Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and
well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing
and medical care and necessary social services, and the right to security
in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or
other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All
children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social
protection.
Pasal 25
(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan
dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan,
pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang
diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita
sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan
lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar
kekuasaannya.
(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa.
Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar
perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.
Dalam Article 26 disebutkan “Parents have a prior right to choose the
kind of education that shall be given to their children.” (Orang tua mempunyai
hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak
mereka). Kewajiban pemerintah dari masing-masing negara untuk menjamin
perlindungan anak pasca perceraian diatur dalam Article 23 International
Covenant on Civil and Political Rights menyatakan “States Parties to the present
Covenant shall take appropriate steps to ensure equality of rights and
responsibilities of spouses as to marriage, during marriage and at its dissolution.
In the case of dissolution, provision shall be made for the necessary protection
of any children.” (Negara-negara Pihak pada Kovenan ini harus mengambil
langkah yang tepat untuk menjamin kesetaraan hak dan tanggung jawab pasangan
103
untuk pernikahan, selama pernikahan dan pada perceraiannya. Dalam kasus
perceraian, ketentuan harus dibuat untuk perlindungan yang diperlukan bagi setiap
anak).
Convention on The Rights 0f The Child diratifikasi melalui Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan
Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak Hak Anak).
Adapun latar belakang ratifikasi tersebut dapat dilihat pada dasar menimbang
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 yaitu:
a. bahwa anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan
nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini
mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan
bangsa dan negara;
b. bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan
untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan
tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara melainkan
diperlukan pula kerjsama internasional;
c. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990,
Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention on The
Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) sebagai hasil
Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada
tanggal 20 Nopember 1989);
d. bahwa ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut pada huruf c, sudah
tercakup di dalam peraturan perundang-undangan nasional mengenai anak;
e. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan amanat Presiden
Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor
2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian
dengan Negara Lain, dipandang perlu mengesahkan konvensi tersebut
dengan Keputusan Presiden;
Lahirnya Konvensi PBB tentang anak, Convention on The Rights 0f The
Child, merupakan bukti normative tentang visi dan paradigma baru perlindungan
terhadap komunitas anak. Konderansi ketentuan ini menyatakan bahwa
pembinaan
kesejahteraan
anak
termasuk
pemberian
kesempatan
untuk
104
mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab
orang tua, keluarga, bangsa dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama
internasional.118 Komite Hak Anak memiliki tugas untuk memonitoring dan
mengevaluasi perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Hak-hak anak secara khusus diatur dalam Convention on the Rights of the
Child yang disepakati bersama oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa.
Anak pada dasarnya tidak boleh dipisahkan dengan orang tuanya kecuali karena
putusan pengadilan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemisahan itu pun hanya dapat dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik bagi
anak. Ketentuan tersebut dapat dilihat dari Article 9 Convention on the Rights of
the Child yang menyebutkan:
1.
2.
3.
4.
118
States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or
her parents against their will, except when competent authorities subject
to judicial review determine, in accordance with applicable law and
procedures, that such separation is necessary for the best interests of the
child. Such determination may be necessary in a particular case such as
one involving abuse or neglect of the child by the parents, or one where
the parents are living separately and a decision must be made as to the
child's place of residence.
In any proceedings pursuant to paragraph 1 of the present article, all
interested parties shall be given an opportunity to participate in the
proceedings and make their views known.
States Parties shall respect the right of the child who is separated from
one or both parents to maintain personal relations and direct contact
with both parents on a regular basis, except if it is contrary to the child's
best interests.
Where such separation results from any action initiated by a State Party,
such as the detention, imprisonment, exile, deportation or death
(including death arising from any cause while the person is in the
custody of the State) of one or both parents or of the child, that State
Party shall, upon request, provide the parents, the child or, if
Majda El Muhtaj, 2009, Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya., RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 227.
105
appropriate, another member of the family with the essential information
concerning the whereabouts of the absent member(s) of the family unless
the provision of the information would be detrimental to the well-being of
the child. States Parties shall further ensure that the submission of such a
request shall of itself entail no adverse consequences for the person(s)
concerned.
Pasal 9
1.
2.
3.
4.
Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat
dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan
mereka, kecuali ketika penguasa yang berwenang dengan tunduk pada
yudicial review menetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang
berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingankepentingan terbaik anak. Penetapan tersebut mungkin diperlukan dalam
suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau
penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus apabila orang tua sedang
bertempat tinggal secara terpisah dan suatu keputusan harus dibuat
mengenai tempat kediaman anak.
Dalam persidangan-persidangan apapun sesuai dengan ketentuan ayat 1
pasal ini, maka semua pihak yang berkepentingan harus diberi
kesempatan untuk ikut serta dalam persidangan-persidangan dan
membuat pendapat merreka diketahui.
Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak yang dipisahkan dari
salah satu atau kedua orang tuanya untuk tetap mengadakan hubungan
pribadi dan hubungan langsung dengan orang tua atas dasar yang tetap,
kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
Apabila pemisahan tersebut diakibatkan tindakan apapun yang
diprakarsai suatu Negara Pihak seperti penahanan, pemenjaraan,
pengasingan, deportasi atau kematian (termasuk kematian akibat sebab
apapun selama orang itu ada dalam tahanan negara) salah satu atau kedua
orang tua si anak, maka Negara Pihak yang bersangkutan atas permintaan
harus memberikan kepada orang anak atau kalau cocok anggota keluarga
yang lain dengan informasi pokok mengenai tempat berada anggota atau
paran anggota keluarga yang tidak ada kecuali pemberian informasi itu
akan merusak kesejahteraan anak itu. Negara-negara Pihak harus lebih
jauh menjamin bahwa penyampaian permintaan tersebut dengan
sendirinya harus tidak membawa konsekuensi yang merugikan bagi
orang (atau orang-orang) yang bersangkutan.
Perceraian sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, tidak
meniadakan hak dan kewajiban dari salah satu orang tua atau kedua orang tua
kepada anaknya. Pengasuhan anak didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.
106
Negara peserta dalam Konvensi Hak Anak memberikan kewajiban bagi negara
peserta untuk menjamin pengakuan atas prinsip bahwa orang tua mempunyai
kewajiban bersama untuk membesarkan dan membina anak. Kewajiban tersebut
dinyatakan dalam Article 18 Convention on the Rights of the Child yang
menyatakan:
1. States Parties shall use their best efforts to ensure recognition of the
principle that both parents have common responsibilities for the
upbringing and development of the child. Parents or, as the case may be,
legal guardians, have the primary responsibility for the upbringing and
development of the child. The best interests of the child will be their basic
concern.
2. For the purpose of guaranteeing and promoting the rights set forth in the
present Convention, States Parties shall render appropriate assistance to
parents and legal guardians in the performance of their child-rearing
responsibilities and shall ensure the development of institutions, facilities
and services for the care of children.
3. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that children
of working parents have the right to benefit from child-care services and
facilities for which they are eligible.
1.
Negara-negara Pihak harus menggunakan usaha-usaha terbaiknya untuk
menjamin pengakuan prinsip bahwa kedua orang tua mempunyai tanggung
jawwab bersama untuk mendewasakan dan perkembangan anak. Orang tua
atau, bagaimanapun nanti, wali hukum, mempunyai tanggung jawab utama
untuk pendewasaan dan perkembangan anak. Kepentingan-kepentingan
terbaik si anak akan menjadi perhatian dasar mereka.
2.
Untuk tujuan menjamin dan meningkatkan hak-hak yang dinyatakan dalam
Konvensi ini, maka Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan yang
tepat kepada orang tua dan wali hukum, dalam melaksanakan tanggung
jawab membesarkan anak mereka, dan harus menjamin perkembangan
berbagai lembaga, fasilitas dan pelayanan bagi pengasuhan anak-anak.
3.
Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk
menjamin bahwa anak-anak dari orang tua yang bekerja berhak atas
keuntungan dari pelayanan-pelayanan dan fasilitas-fasilitas pengasuhan
anak, yang untuknya mereka memenuhi syarat.
107
Convention on the Rights of the Child diratifikasi oleh Indonesia melalui
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on
The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak). Setelah 12 tahun
Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, tepatnya pada tanggal 25
Agustus 1990 melalui Keppres R.I. No. 36 tahun 1990, Indonesia belum
mempunyai kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan
anak yang berorientasi pada Konvensi Hak-hak Anak. Baru pada tanggal 22
Oktober 2002, Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yang berorientasi pada hak-hak anak seperti yang
tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak. Perjuangan melahirkan kebijakan dan
peraturan perundang-undangan yang memihak kepada kepentingan terbaik anak
cukup panjang, seiring dengan pasang surut berbagai kepentingan dan situasi
multi krisis berkepanjangan di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di
Indonesia
sejak
lima
tahun
terakhir.119
Perlindungan
anak
merupakan
perlindungan hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya yang sedapatmungkin tidak
dikesampingkan.
Dalam instrumen hukum internasional, ada beberapa hak anak yang juga
diatur dalam sejumlah konvensi diantaranya Protokol Tambahan Konvensi Hak
Anak mengenai Perdagangan Anak dan, prostitusi Anak, dan Pornografi Anak –
Optional Protocol to the Convention on The Rights of The Child on The Sale of
Children, Child Prostitution dan Child Pornography yang telah ditandatangani
119
Bappenas, 2013, Program Nasional Bagi Anak Indonesia Kelompok Perlindungan Anak
Terhadap
Abuse,
Kekerasan,
Eksploitasi
dan
Diskriminasi,
Available
at
www.bappenas.go.id/index.php/download_file/.../705/. Accessed 16th January 2014
108
pada tanggal 24 September 2001, Protokol tambahan Konvensi Hak Anak
mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata – Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the child on the Involvement of the Children in
Armend Conflict telah ditandatangani pada 24 September 2001 dan sebagainya.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang
secara khusus mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme perlindungan hak
anak. Pengaturan mengenai perlindungan anak sangat diperlukan guna
memastikan pelaksanaannya. Menurut Sabian Utsman, tujuan pembuatan
peraturan perundang-undangan adalah untuk ketertiban dan legitimasi yang juga
mempertimbangan kompetensi. Secara legitimasi, harus diakui di samping sebagai
ketahanan sosial sebagai tujuan negara (daerah-daerah tertentu), tetapi yang sudah
mencapai legitimasi prosedural, walaupun belum kepada substantif.120 Hadirnya
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar
legitimasi bagi perlindungan anak di Indonesia.
Dari segi struktur hukum, badan yudisial yakni hakim dan advokat
memiliki peranan penting dalam mendorong pelaksanaan prinsip kepentingan
terbaik bagi anak dalam pengasuhan pasca perceraian. Hakim memiliki peranan
dalam memutus penentuan kuasa asuh secara bijaksana. Dalam penentuan kuasa
asuh tersebut hakim perlu mendengarkan pandangan saksi dan keterangan ahli
dari psikolog anak. Hakim dalam mempertimbangkan penentuan kuasa asuh wajib
menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Putusan hakim yang
120
Sabian Utsman, 2010, Menuju Penegakan Hukum Responsif, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, h. 37.
109
meletakkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam masyarakat patrilineal
akan menjadi yurisprudensi yang artinya akan menjadi sumber hukum untuk
memutus kasus-kasus berikutnya.
Tidak ada kriteria khusus tentang umur seorang anak yang berada di
bawah pengasuhan ibunya atau bapaknya. Hanya saja pada umumnya anak-anak
yang masih sangat kecil dan sangat membutuhkan kasih sayang ibunya akan
diserahkan kepada ibunya. Untuk hal ini antara lain dapat disebut Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juni 1974, Nomor 906
K/Sip/1973 yang berbunyi: “Kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan
selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang diserahkan
pengasuhan si anak.121
Advokat selaku penasihat hukum memiliki peranan dalam memberikan
pendapat hukum kepada klien. Advokat memiliki kedekatan emosional dengan
klien karena mereka terlibat dalam konsultasi yang bersifat personal. Dengan
demikian, advokat dapat memberikan pandangan mengenai prinsip kepentingan
terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian. Dengan komunikasi
yang intens, advokat dapat meluruskan pandangan mengenai pengertian sistem
kekerabatan patrilineal yang tidak berarti menghilangkan hak dan kewajiban dari
ibu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap anak.
121
Zulfa Djoko Basuki, 2005, Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan
Anak Child Custody, Yarsif Watampone, Jakarta, h. 23-24.
110
Anak adalah penerus keturunan dan tumpuan harapan dari orang tuanya
agar anaknya menjadi sukses dikemudian hari. Sehingga, jika terjadi kondisi yang
tidak nyaman karena perceraian maka harus tetap diusahakan agar hak
pengasuhan dan pembinaan anak pasca perceraian orang tua harus berada di
tangan orang yang paling tepat dan dapat melakukan pengasuhan yang terbaik
bagi anak.
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prinsip dasar dalam
pengasuhan anak pasca perceraian. Menurut R.R. Endang Widiati, Ketua
Pelaksana Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Provinsi Bali menilai tidak ada ukuran yang pasti apakah anak harus
diasuh oleh ayah atau diasuh oleh ibu. Dari kasus-kasus yang terjadi, banyak ayah
yang tidak bekerja dan berperilaku buruk ada juga seorang ibu yang tidak pernah
di rumah karena sibuk dengan kehidupan sosialitanya. Kondisi tersebut tentu tidak
baik bagi pengasuhan anak. Oleh sebab itu, hakim sebelum memutus pemberian
hak asuh sebaiknya mendengarkan keterangan saksi-saksi yang lebih banyak dan
memperhatikan perilaku ayah dan ibu dari anak tersebut (wawancara pada pada 9
Januari 2014).
Pemerintah melalui pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk
menjamin pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pemerintah Daerah
Provinsi Bali membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Bali dan di setiap kota dan kabupaten di Provinsi
Bali. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
111
memiliki tugas untuk memberikan pelayanan dalam menyelesaikan kasus-kasus
perempuan dan anak, termasuk yang berkaitan dengan hak asuh.
Sesuai dengan visi dan misi dari pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Provinsi Bali adalah memberikan pelayanan
terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang meliputi informasi,
pelayanan, pendampingan psikologis dan hukum. Hal senada didalam
memberikan pelayanan tersebut telah diperkuat di dalam Pasal 25 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
yang menyebutkan “dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat
wajib :122
a.
b.
c.
Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hakhak korban dan proses peradilan;
Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
dalam sidang pengadilan dan membantu korban secara lengkap
memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan
pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana
mestinya.
Pendampingan hukum dan konseling psikis diberikan secara cuma-cuma
kepada masyarakat. Pendampingan hukum dilakukan dengan pemberian pendapat
hukum mengenai kedudukan hukum klien dan hak-hak hukum yang dimiliki
olehnya. Pendampingan dapat diberikan sejak pelaporan ke Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) hingga ke persidangan.
Konseling psikis dilakukan oleh psikiater atau psikolog di Pusat Pelayanan
122
2013.
Laporan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Provinsi Bali
112
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) mengenai kondisi
kejiwaan dari anak dan gambaran mengenai kondisi rumah tangga serta perilaku
dari ayah dan ibu. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) selalu mengutamakan mediasi dalam kasus pengasuhan anak.
Dari segi budaya hukum, hubungan anak dengan orang tua dalam hukum
kekeluargaan adat adalah sangat penting, karena dalam hukum adat anak kandung
memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap somah (gezin) dari suatu
masyarakat adat. Oleh orang tua, anak dianggap sebagai penerus masyarakat adat.
Oleh orang tua, anak dianggap sebagai penerus generasinya dan dipandang
sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak di kemudian hari
dipandang sebagai perlindung dari kedua orang tuanya apabila tidak mampu lagi
secara fisik untuk mencari nafkah sendiri atau dalam hal lain mewakili
kepentingan kedua orang tuanya.123 Dalam pengasuhan terhadap anak, seharusnya
hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional.
Hukum adat memiliki karakter dasar yang dinamis dan memenuhi rasa
keadilan bagi masyarakat. Hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan sosial
yang terjadi di masyarakat. Karakter khas budaya hukum adalah pertama
hukumnya
tidak
tertulis,
kedua
senantiasa
mempertimbangkan
dan
memperhatikan kondisi psikologis anggota masyarakat hukum setempat, ketiga
senantiasa mempertimbangkan perasaan hukum, keadilan, dan rasa butuh hukum
masyarakat, keempat dibentuk dan diberlakukan oleh masyarakat tempat hukum
123
C. Dewi Wulansari, 2010, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama,
Bandung, h. 38.
113
itu hendak diberlakukan, kelima, pembentukan itu lebih merupakan proses
kebiasaan.124 Oleh sebab itu hukum adat dapat menjadi pendukung dalam
pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui keputusan-keputusan
pemuka adat.
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak pasca
perceraian tidak bertentangan dengan sistem kekerabatan patrilineal yang dianut
oleh masyarakat Bali. Sistem kekerabatan patrilineal dengan menarik garis
keturunan dari ayah tidak serta merta menutup akses ibu untuk mengasuh anak.
Dengan menganut sistem kekerabatan patrilineal, anak diartikan berada dalam
garis keturunan ayah dan sekaligus memiliki kewajiban adat pada keluarga
ayahnya saja. Pengasuhan dapat dilakukan oleh ayah ataupun ibu tanpa menutup
komunikasi anak dengan salah satu orang tuanya demi kepentingan terbaik bagi
anak. Meskipun dalam sistem kekerabatan patrilineal, kedua orang tua tetap
memiliki hak dan kewajiban terhadap anak. Begitu pula sebaliknya, anak
memiliki hak dan kewajiban terhadap kedua orang tuanya.
Faktor Penghambat
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak seringkali terabaikan dalam
penetapan kuasa asuh pada masyarakat Bali. Hal ini berkaitan dengan penetapan
kuasa asuh yang didasarkan pada hukum adat Bali. Penggunaan hukum adat Bali
dalam penentuan kesepakatan atau putusan mengenai pengasuhan anak tidak
124
108.
Lili Rasyidi, et.al. 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, h.
114
dapat dilepaskan dari faktor budaya hukum. Menurut I Made Kartika, advokat
(wawancara pada pada 14 Desember 2013), dan R.R. Endang Widiati, Ketua
Pelaksana Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Provinsi Bali (wawancara pada pada 9 Januari 2014), penetapan kuasa
asuh terhadap anak dalam kasus perceraian masyarakat Bali biasanya didasarkan
pada hukum adat Bali.
Dalam sistem kekerabatan patrilineal yang dianut di Bali, maka kuasa asuh
diberikan kepada ayah. Anak adalah keturunan dari ayah. R. Endang Widiati,
Ketua Pelaksana Harian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Provinsi Bali menambahkan bahwa hal ini sering menimbulkan
ketidakadilan bagi perempuan Bali. Hak-hak perempuan Bali pasca perceraian
sering terabaikan karena budaya hukum dalam masyarakat patrilineal ini
(wawancara pada pada 9 Januari 2014).
Pengasuhan anak terutama anak laki-laki hampir selalu diberikan kepada
ayahnya atau keluarga dari garis keturunan ayah. Berdasarkan sistem
kekeluargaan purusa, maka adanya keturunan anak laki-laki dalam keluarga
sangat penting. Dalam keluarga Bali, keturunan laki-lakilah yang berfungsi
sebagai pelanjut keturunan. Anak laki-laki sebagai pelanjut keturunan ini disebut
dengan istilah sentana. Pentingnya nilai nak laki-laki dalam suatu keluarga sesuai
dengan ajran agama Hindu yang sering dikatakan menjiwai kehidupan masyarakat
Bali termasuk dalam pelaksanaan hukum adatnya. Dalam sastra agama (kitab
agama) pentingnya nilai anak laki-laki antara lain dilukiskan dalam kitab Menawa
Dharmasastra dan Kitab Mahabrata. Dalam kedua kitab Agama ini dengan jelas
115
disebutkan pentingnya fungsi anak laki-laki tidak saja dalam kehidupan di dunia
nyata (marcapada) ini, melainkan juga sangat penting fungsinya dalam alam
kekekalan (suargaloka).125
Anak terutama anak laki-laki sangat penting artinya dalam kehidupan
masyarakat adat di Bali. Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, dalam bukunya
yyang berjudul “Pengantar Hukum Adat Bali” menyatakan:
…Biasanya tetap ada satu anak laki-laki yang sudah kawin tetap tinggal dalam
kompleks perumahan orang tuanya, apabila nanti orang tuanya tidak mampu
lagi maka anak laki-laki tersebut kemudian menggantikan dan melanjutkan
rumah tangga orang tua, bertanggung jawab terhadap rumah tangga dan
memikul kewajiban kemasyarakatan (ayahan ke banjar/ desa).126
Pentingnya anak laki-laki dalam keluarga Hindu di Bali menyebabkan
pengasuhan anak laki-laki dapat dikatakan harus berada di tangan ayahnya
sebagai pelanjut keturunan. Pengasuhan terhadap anak perempuan lebih fleksibel
yakni dapat diasuh oleh ayah atau ibu. Ibu seringkali dipandang tidak memiliki
hak atas anaknya. Bahkan perempuan Bali beranggapan bahwa ia tidak memiliki
hak atas anak karena anak adalah milik ayahnya. Akibatnya mereka tidak
memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang ibu. Kondisi ini tentu melemahkan
prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Hak asuh diberikan kepada ayah karena adanya pandangan umum bahwa
ayah bekerja sedangkan ibu tidak bekerja atau ayah memiliki penghasilan yang
lebih tinggi daripada ibu. Dengan bekerja atau berpenghasilan yang lebih tinggi
maka ayah memiliki kemampuan finansial untuk menghidupi anaknya lebih baik
125
Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, op.cit., h. 92.
126
Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, op.cit., h. 80-81.
116
daripada jika si anak bersama ibu. Namun di zaman sekarang ini pandangan
tersebut tidak perlu dipertahankan dengan melihat kondisi bahwa banyak ibu yang
bekerja sedangkan ayah tidak bekerja. Marisa Silvestri and Chris CrowtherDowey dalam bukunya yang berjudul “Gender & Crime”
menyatakan “The
human rights agenda, at least in principle, strives towards eradicating gender
differences through an emphasis on the universal characteristics of a genderless
human subject.”127 (Agenda HAM, setidaknya pada prinsipnya, berusaha untuk
menghapuskan perbedaan gender melalui penekanan pada karakteristik universal
subjek manusia bergender). Dalam wacana hak asasi manusia, maka sudah
seharusnya diskriminasi gender dihapuskan. Menempatkan stereotif pada
perempuan dan laki-laki akan melemahkan upaya kesetaraan gender.
Kekakuan dengan memandang bahwa sistem kekerabatan patrilineal
menempatkan anak sebagai milik keluarga laki-laki perlu diluruskan. Masyarakat
perlu diberikan pemahaman bahwa sistem kekerabatan patrilineal yang dianut
hanya digunakan untuk menentukan status hukum dari anak saja. Untuk menjamin
tumbuh kembang anak secara optimal, anak memerlukan ayah dan juga ibunya.
Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menginginkan pelaksanaan hak dan
kewajiban dari ayah dan ibu secara seimbang dalam pengasuhan anak. Mereka
masing-masing memiliki peranan yang tidak dapat tergantikan secara optimal.
David Gadd and Tony Jefferson dalam bukunya yang berjudul “Psychosocial
Criminology” menuliskan betapa pentingnya hubungan emosional antara orang
tua dengan anak. Mereka menyatakan:
127
Marisa Silvestri and Chris Crowther-Dowey, 2008, Gender & Crime, Sage Publications,
London, h. 3.
117
It also helps explain why the majority of children who lose contact with a
parent do not develop into „affectionless characters‟, as Herschel Prins
remarks:
Parents can be physically present, but not in spirit. A child does not have to be
separated physically for it to be deprived. For example, there are many
fathers …who may be physically present but absent emotionally … The
reverse of this kind of situation can be true: a parent may be dead but his
spirit kept alive successfully.128
(Hal ini juga membantu menjelaskan mengapa sebagian besar anak-anak yang
kehilangan kontak dengan orang tua tidak berkembang menjadi „karakter
kehilangan kasih sayang‟, Herschel Prins menyatakan:
Orang tua dapat hadir secara fisik, tetapi tidak dalam jiwa. Seorang anak tidak
harus dipisahkan secara fisik untuk itu harus dirampas. Sebagai contoh, ada
banyak ayah ... yang mungkin hadir secara fisik tapi absen secara emosional ...
Kebalikan dari situasi seperti ini bisa benar: orang tua mungkin akan mati tapi
jiwanya berhasil terus hidup.)
Anak membutuhkan peranan dan kasih sayang seorang ayah dan seorang
ibu. Anak tidak berada pada tempat untuk memilih antara ayah atau ibu tetapi
berada dalam kenyamanan antara ayah dan ibunya meskipun mereka tidak lagi
dapat hidup bersama.
128
David Gadd and Tony Jefferson , 2007, Psychosocial Criminology, Sage, London, h. 19.
118
BAB V
PENUTUP
5.1
Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya,
maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a.
Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak
pasca perceraian di Bali belum terlaksana secara optimal. Kepentingan
terbaik bagi anak dalam konteks perkembangan fisik dan psikis anak
seringkali dihadapkan dengan hukum adat Bali yang menempatkan anak
sebagai penerus dalam keluarga ayahnya, terutama bagi anak laki-laki. Oleh
sebab itu, kuasa asuh seringkali diberikan kepada ayahnya tanpa
memperhatikan apakah ayahnya memiliki kemampuan untuk melaksanakan
pengasuhan. Jika ayahnya tidak dapat mengasuh, maka pengasuhan diberikan
kepada keluarga ayahnya, bukan kepada ibunya. Hak anak juga sering
dilanggar karena ibunya tidak dizinkan untuk berkomunikasi dengan
anaknya. Kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan pasca perceraian
diartikan sebagai kepentingan akan status hukum anak perihal kewarisan
bukan kenyamanan dan keamanan dalam tumbuh kembang anak.
b.
Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip kepentingan terbaik
bagi anak dalam pengasuhan anak pasca perceraian di Bali adalah faktor
substansi hukum, faktor struktur hukum dan faktor budaya hukum.
Pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat tercapai apabila
119
didukung dengan instrumen hukum yang memuat kepentingan terbaik bagi
anak, adanya strategi nasional yang beriorientasi pada kepentingan terbaik
bagi anak dan alokasi dana untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan guna
mengoptimalisasikan pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak
dalam pengasuhan anak. Hukum internasional dan hukum nasional menjadi
faktor pendorong pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam
menentukan kuasa asuh melalui pengadilan, hakim dan advokat memiliki
peranan yang penting guna menentukan pemberian kuasa asuh. Pemerintah
Daerah memiliki peranan dalam pendampingan kepada klien yakni
perempuan dan anak untuk memberikan pendapat mengenai kuasa asuh
sesuai dengan kondisi anak dan kondisi dalam rumah tangga itu sendiri.
Belum terlaksananya prinsip kepentingan terbaik bagi anak pasca perceraian
di Bali disebabkan karena faktor penghambat yakni budaya hukum
masyarakat patrilineal memandang bahwa anak adalah penerus dari garis
keturunan ayah, sehingga pandangan ini menutup akses ibu terhadap anak.
Advokat dalam memberikan pendapat hukum dan hakim dalam menjatuhkan
putusan pemberian hak asuh menggunakan hukum adat Bali sebagai dasar
untuk menentukan hak asuh. Peranan psikolog pendamping belum familiar
dihadirkan di pengadilan.
120
5.2
Saran
Saran-saran yang dapat diajukan sehubungan dengan pembahasan dalam
penelitian tesis ini adalah:
a.
Hakim dan orang tua yang akan bercerai hendaknya meminta pertimbangan
dari psikolog mengenai penentuan hak asuh anak sesuai dengan pemeriksaan
psikis terhadap keluarga bersangkutan. Penentuan hak asuh anak hendaknya
diikuti dengan perjanjian antara ayah dan ibu dalam pengasuhan bersama
terhadap anak. Adapun substansi perjanjian tersebut meliputi tanggungan
mengenai besarnya biaya pemeliharaan anak serta pembagian waktu antara
ayah dan ibu. Pemerintah dan pemerintah daerah hendaknya lebih
meningkatkan sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Pelindungan Anak baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Sosialisasi
diharapkan bertujuan untuk memberikan pandangan kepada masyarakat
patrilineal mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang harus
dilaksanakan dalam pengasuhan anak. Pemerintah daerah hendaknya
meningkatkan anggaran dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan
pelaksanaan hak anak.
b.
Masyarakat hendaknya tidak hanya memandang kebutuhan anak sebatas
materi dan hubungan kewarisan, namun memandang bahwa anak memiliki
kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan dalam pengasuhannya. Prinsip
kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan anak terletak pada
pemenuhan kebutuhan secara fisik dan psikis bagi anak. Pengasuhan terbaik
bagi anak tidak harus bersama ayah atau bersama ibunya, namun bersama
121
orang tua yang memiliki kemampuan untuk mengasuh anak dengan baik.
Orang tua memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap anak. Salah satu
orang tua tidak boleh melarang anak yang ada pada kuasa asuhnya untuk
berkomunikasi dengan ayah atau ibunya. Hakim dan pemuka adat hendaknya
memberikan kuasa asuh utama kepada ayah atau ibunya.
Fly UP