...

(Collocalia Spp) DI PROPINSI KALIMANTAN

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

(Collocalia Spp) DI PROPINSI KALIMANTAN
26
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN SARANG BURUNG
WALET (Collocalia Spp) DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
La Sina
(Dosen UP. Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman)
ABSTRACT
Most of Collocalia Spp. are included in the species of swallow the family of Collocalia, these
bird are available in the province of East Kalimantan.
The Collocalia Spp is very useful for increasing the sosial welfare and improving the
economy life of the society so that on the advantages of habitat the Collocalia Spp. Is often being
the struggling either among the society or the regional government in the case of its management.
The provitable of the Collocalia Spp. Is being able to be done only by the one who has got the
ringht after having the permit from the regional government
Key words : tinjauan hukum (a study of law), burung walet (collocalia spp.)
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Burung walet adalah seluruh jenis
burung layang-layang yang termasuk dalam
marga Collocalia, burung walet ini banyak
ditemukan di Kabupaten/Kota Propinsi
Kalimantan Timur yang saat ini sering
terjadi konflik dalam kepemilikannya,
karena dilain pihak masyarakat selalu
mengklaim bahwa yang menjadi habitat
burung walet adalah miliknya atau milik
nenek
moyangnya
sehingga
mereka
berpendapat yang berhak mengelola sarang
burung walet di habitat itu adalah mereka
sebagai penemu atau ahli waris daripada
penemu habitat burung walet itu, namun di
lain
pihak
sekarang
ini
dengan
diberlakukannya Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
selalu menjadi masalah antara masyarakat
dengan
Pemerintah
Kabupaten/Kota,
pengelolaan habitat sarang burung walet
selalu
menimbulkan
masalah
dan
masalahnya sudah berujung sampai proses
Peradilan Tata Usaha Negara di Samarinda
seperti kasus sarang burung walet yang
terjadi di Kabupaten Berau Propinsi
Kalimantan Timur antara masyarakat
penemu habitat burung walet dengan
pemerintah Kabupaten. Melihat kasus ini
maka penulis mencoba memberikan alur
Risalah Hukum, Edisi Nomor 1, Juni 2005
pikir dalam penyelesaian pemanfaatan
sarang burung walet (Collocalia Spp),
karena selama ini sering terjadi tarikmenarik siapa yang berhak memberikan
perizinan pengelolaan sarang burung
walet. Berdasarkan keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003,
tanggal
19 Maret 2003 tentang
pedoman pemanfaatan sarang burung
walet (Collocalia spp), pada pasal 25
bahwa perizinan pengelolaan sarang
burung walet yang telah diberikan
instansi kehutanan tetap berlaku sampai
berakhirnya masa perizinan, kemudian
dengan berakhirnya masa perizinan
yang diberikan oleh instansi Kehutanan
maka berlakulah pasal 8 keputusan
Menteri Kehutanan Nomor : 100/KptsII/2003 bahwa izin pemanfaatan sarang
burung walet di habitat alami diberikan
oleh Bupati/Walikota.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengertian
Burung walet (Collocalia Spp)
merupakan salah satu satwa liar
yang dapat dimanfaatkan secara
lestari
untuk
sebesar-besarnya
kesejahteraan rakyat dengan tetap
menjamin keberadaan populasinya
di alam.
Burung walet adalah seluruh
jenis burung layang-layang termasuk
ISSN 0216-969X
Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sarang Burung …
dalam marga Collocalia Spp. Burung
walet dapat menghasilkan liur yang
berfungsi sebagai tempat bersarang,
bertelur, menetaskan dan membesarkan
anak burung walet. Tidak semua jenis
burung
layang-layang
itu
dapat
memberikan liur yang dapat bermanfaat
bagi pemilik sarang burung walet, karena
ada burung layang-layang yang hanya
hinggap di habitatnya kemudian terbang.
Habitat burung walet adalah goagoa alam, tebing/lereng bukit yang curam
beserta lingkunganya sebagai tempat
burung walet hidup dan berkembang biak
secara alami di dalam kawasan hutan
maupun di luar kawasan hutan.
Habitat burung walet tidak hanya
di goa-goa dan lain sebagainya itu,
namun dengan kemajuan teknologi
sekarang ini, habitat itu juga dapat dibuat
manusia yang dikenal dengan habitat
buatan burung walet.
Sarang burung walet dapat
dimanfaatkan dengan menjaga habitat
dan memulihkan populasi burung walet
menuju keadaan seimbang dengan daya
dukung
tempat
bersarang
dan
berkembang biak, sehingga populasinya
tidak cenderung menurun atau habis.
Pemanfaatan sarang burung walet
adalah kegiatan pemanfaatan sarang
burung walet di habitat alami,
pemanfaatan ini dapat dilakukan oleh
pemilik habitat burung walet. Pemilik
goa tempat bersarang burung walet
berada didalam kawasan hutan tidak
adanya kepemilikan goa.
Pemanfaatan sarang burung walet
bertujuan :
1. Melindungi dan melestarikan burung
walet di habitat alami dari bahaya
kepunahan baik lokal maupun global.
2. Mengoptimalkan sarang burung walet
dalam upaya pemanfaatan secara
lestari.
Pemanfaatan sarang burung walet
di habitat secara lestari sebagaimana
diatur dalam pasal 4 keputusan Menteri
Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003
adalah sebagai berikut :
Risalah Hukum, Edisi Nomor 1, Juni 2005
27
Pemanfaatan sarang burung
walet di habitat alami dapat
dilakukan dalam kawasan hutan
produksi, hutan lindung, zona
pemanfaatan
tradisional
taman
nasional, blok pemanfaatan taman
hutan raya, blok pemanfaatan
nasional, blok pemanfaatan taman
hutan raya, blok taman buru serta
pada habitat-habitat alami diluar
kawasan hutan.
Pemanfaatan sarang burung
walet tidak dapat dilakukan didalam
kawasan cagar alam dan suaka
marga satwa.
B. Prosedur Pemanfaatan Sarang
Burung Walet.
Dengan
diundangkannya
Undang-undang Nomor : 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah,
maka sistem Pemerintahan Daerah
menjadi lebih jelas bahwa sistem
Desentralisasi
menjadi
dasar
berbijak bagi Pemerintah Daerah
dalam mennyelesaikan masalah
Pemerintahan di daerah.
Rozali
Abdullah,
2000,
menyatakan bahwa otonomi daerah
sebagai prinsip berarti menghormati
kehidupan regional menurut riwayat,
asal dan sifat-sifat sendiri, dalam
kadar negara kesatuan.
Dari pendapat tersebut diatas
maka prosedur pemanfaatan sarang
burung walet dapat dialihkan
pemanfaatannya kepada Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
atau
Propinsi.
Kewenangan
Pemerintah
Daerah lebih luas dibanding masih
sistem pemerintahan sentralisasi,
namun disadari atau tidak kadangkadang sistem pemerintahan yang
tergolong baru bagi Pemerintah
Daerah membuat suatu sistem lebih
merasa berkuasa dibanding dnegan
Pemerintahan yang lebih tinggi
tingkatannya, namun hal ini
menambah lebih jelas dengan
dikeluarkannya
peraturan
ISSN 0216-969X
Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sarang Burung …
Pemerintahan nomor 25 Tahun 2000
tentang kewenangan Pemerintah dan
kewenangan Propinsi sebagai daerah
otonomi, seperti pada pasal 8 peraturan
Pemerintahan nomor 25 Tahun 2000
juncto pasal 33 ayat (3), Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 maka
kewenangan
perizinan
pengelolaan
sarang burung walet oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota
dapat
menyusun
peraturan daerah sebagai pedoman
pemanfaatan sarang burung walet,
dengan demikian dapat membantu dana
dalam
kelancaran
pelaksanaan
pembangunan di daerah.
Riyas Rasyid, 1998, menyatakan
bahwa otonomi daerah adalah wewenang
dan kewajiban daerah untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Demikian pula Riwu Kaho Yosep, 2001,
menyatakan bahwa otonomi daerah yang
berhak dan berkewajiban untuk mengurus
dan mengatur rumah tangganya sendiri.
Didalam era otonomi daerah
adalah
langkah
tepat
pemerintah
memberikan
kebijakan
baru
mengeluarkan peraturan Pemerintah
nomor 34 Tahun 2002, tentang
kewenangan
perizinan
pengelolaan
sarang burung walet dengan dasar
peraturan Pemerintah tersebut maka
Menteri
Kehutanan
mengeluarkan
Keputusan Nomor 100/Kpts-II/2003.
Menurut
Keputusan
Menteri
Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003
pada pasal 7 dan 8 bahwa ada beberapa
prosedur pemanafatan sarang burng walet
sebagai berikut :
1. Pemanfaatan sarang burung walet
hanya dapat dilakukan oleh yang
berhak setelah mendapat izin.
2. Izin pemanfaatan sarang burung walet
dapat diberikan kepada Koperasi,
BUMD, Perusahaan Swasta, Pemilik
goa/ tempat bersarang burung walet
atau masyarakat hukum adat yang
diakui oleh Pemerintah Daerah.
3. Izin pemanfaatan sarang burung walet
hanya dapat diberikan minimal 3
tahun dan maksimal 5 tahun.
Risalah Hukum, Edisi Nomor 1, Juni 2005
28
4. Izin pemanfaatan sarang burung
walet di habitat alami diluar
kawasan cagar alam diberikan
oleh Bupati/Walikota.
5. Izin pemanfaatan sarang burung
walet yang berada didalam zona
pemanfaatan tradisonal Taman
Nasional dapat diberikan oleh
Direktur Jenderal Perlindungan
Hukum dan Konservasi Alam.
6. Izin pemanfaatan sarang burung
walet dapat diberikan kepada :
a. Penunjukan langsung
b. Permohonan
Kemudian pada pasal 10 Keputusan
Menteri Nomor : 100/Kpts-II/2003
bahwa
persyaratan
untuk
mendapatkan izin pemanfaatan
sarang burung walet pemilik goa
harus memiliki persyaratan sebagai
berikut :
1. Menunjukkan bukti kepemilikan
lahan.
2. Mempunyai sarana dan sumber
daya
manusia
yang
berpengalaman.
3. Pemilik
goa
dilarang
memindahtangankan
izin
pemanfaatan sarang burung walet
kepada orang lain.
4. Izin
diajukan
kepada
Bupati/Walikota
dan
tembusannya disampaikan kepada
Direktur Jenderal Perlindungan
Hutan dan Konservasi Alam,
kepada Balai KSDA atau kepada
Balai Taman Nasional.
Pemanfaatan sarang burung
walet
harus
memperhatikan
kelestarian sumber daya alam.
Kosentrasi sumber daya alam hayati
dan
ekosistemnya
bertujuan
mengusahakan
terwujudnya
kelestarian sumber daya alam hayati
serta keseimbangan ekosistemnya,
sehingga dapat mendukung upaya
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat (UU No. 5 Tahun 1990,
Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam dan ekosistemnya).
ISSN 0216-969X
Tinjauan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sarang Burung …
C. Penyelesaian Sengketa
Apabila terjadi sengketa hak atas
goa sarang burung walet dapat
diselesaikan dengan cara :
a. Musyawarah antar para pihak
b. Penyelesaian sengketa lewat Bupati/
Walikota.
c. Penyelesaian lewat Pengadilan yang
berwenang.
d. Kemudian
pelanggaran
hukum
terhadap pemegang izin pemanfaatan
sarang burung walet dikenakan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari tulisan ini maka penulisan dapat
memberikan kesimpulan :
1. Burung walet adalah merupakan
burung yang tergolong dalam warga
Collocalia.
2. Burung walet dapat menghasilkan liur
yang berfungsi sebagai tempat
bersarang, bertelur dan membesarkan
anak sarang burung walet. Liur sarang
burung walet inilah yang selalu
diperebutkan dalam habitatnya karena
liurnya dapat memberikan nilai
tambah terhadap kesejahteraan rakyat.
3. Pengelolaan sarang burung walet ada
beberapa
prosedur yang harus
dilakukan dan untuk mendapatkan izin
pengelolaannya
ada
beberapa
persyaratan yang harus diselesaikan.
4. Dalam era otonomi daerah maka
kewenangan perizinan pengelolaan
sarang burung walet oleh pemerintah
pusat
dapat
dialihkan
kepada
Pemerintah Daerah.
B. Saran-saran
1. Untuk menghindari konflik antara
sesama masyarakat dan Pemerintah
Kabupaten/Kota agar dapat ditetapkan
kepemilikan daripada pemanfaatan
sarang burung walet.
2. Perlunya
peraturan
Daerah
Kabupaten/Kota yang mengatur sarang
burung walet.
Risalah Hukum, Edisi Nomor 1, Juni 2005
29
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Pamulardi, 1996. Hukum Kehutanan
dan Pembangunan Bidang
Kehutanan, Edisi Pertama,
Cetakan Kedua. PT. Raja
Grafindo, Jakarta.
Rasyid Riyas, 1998. Desentralisasi
dalam
Rangka
Menunjang
Pembangunan Daerah. Penerbit
Kuraiko Pratama.
Abdullah Rozali, 2000. Pelaksanaan
Otonomi
Luar
dan
Isu
Federalisme Sebagai Suatu
Alternatif.
Penerbit
Raja
Grafindo Persada.
Kaho Yosep Riwu, 2001. Prospek
Otonomi Daerah di Negara
Republik Indonesia, Penerbit
Raja Grafindo Persada.
Salim, 1997. Dasar-dasar Hukum
Kehutanan, Cetakan Pertama.
Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
B. Perundang-Undangan
RI Undang-undang Nomor 5 Tahun
1990 tentang Konservasi.
RI Undang-undang Nomor 23 Tahun
1997 tentang Konsentrasi
Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.
RI Undang-undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan.
Keputusan
Menteri
Kehutanan,
Nomor : 100/Kpts-II/2003,
tentang Pedoman Pemanfaatan
Sarang Burung Walet.
Peraturan Pemerintah,
Nomor 34
Tahun
2002,
tentang
Kewenangan
Perizinan
Pengelolaan Sarang Burung
Walet Oleh Pemerintah Pusat
Dialihkan Kepada Pemerintah
Daerah.
Peraturan Pemerintah,
Nomor 25
Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Propinsi Sebagai
Daerah Otonomi.
ISSN 0216-969X
Fly UP