...

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 40

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 40
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 40 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2015-2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
Menimbang
:
a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan data statistik yang
berkualitas, lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan
berkesinambungan sebagai acuan dasar dalam perencanaan
pembangunan nasional, maka Badan Pusat Statistik perlu
menyusun perencanaan strategis yang memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok
pembangunan dalam lima tahun ke depan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan
Pusat Statistik tentang Rencana Strategis Badan Pusat
Statistik Tahun 2015-2019;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2007 tentang Badan Pusat Statistik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun
2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di
Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan
Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 643);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 20152019.
Pasal 1
Rencana Strategis pada Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019
yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut sebagai Renstra
BPS Tahun 2015-2019, memuat gambaran umum situasi
perstatistikan nasional, visi, misi, tujuan, strategi, dan arah
kebijakan pembangunan statistik, serta program dan kegiatan
Badan Pusat Statistik.
Pasal 2
(1)
Renstra BPS Tahun 2015-2019 disusun untuk mendukung
pencapaian tujuan dan target dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019 bidang statistik dan digunakan sebagai landasan dan
pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah
bidang statistik selama kurun waktu 2015-2019.
(2)
Renstra BPS Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman bagi instansi
vertikal BPS dalam menyusun Renstra pada masingmasing instansi vertikal BPS tersebut.
(3)
Penyusunan Renstra pada instansi vertikal BPS Tahun
2015-2019 harus memperhatikan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah.
Pasal 3
Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019 sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik
ini.
Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Maret 2015
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
SURYAMIN
Kata Pengantar
Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2015–2019 adalah
panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang
disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019 dan kontribusi BPS dalam pencapaian sasaran, agenda, dan misi
pembangunan serta program lanjutan dalam quickwins presiden. Semua unit kerja,
satuan kerja, pimpinan, dan staf BPS harus melaksanakannya secara akuntabel dan
senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance). Untuk
menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi BPS sebagai
Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua, maka akan dilakukan evaluasi setiap
tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan
lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan dalam Renstra
termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme
yang berlaku dan tanpa mengubah Visi, Misi, dan Tujuan Renstra BPS Tahun 20152019.
Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Tahun 2015–
2019 disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan dan sumbangan
pemikiran hingga tersusunnya Renstra BPS Tahun 2015–2019. Semoga dokumen
perencanaan ini bemanfaat bagi semua pihak.
Jakarta, Maret 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Dr. SURYAMIN
Ringkasan Eksekutif
Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999,
menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang
memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk
menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta
maupun masyarakat pada umumnya.
Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil
pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan
karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan.
Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan
dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.
Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015–2019, BPS
menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan
BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan
perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka
pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai cerminan
dari upaya ini, BPS telah menetapkan visi “Pelopor data statistik terpercaya untuk
semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi,
yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang
terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik
Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang
statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan
amanah untuk kemajuan perstatistikan.
Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai
sejumlah tujuan strategis di tahun 2019, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik
melalui kerangka penjaminan kualitas; (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan
statistik; (3) penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan
yang efektif di bidang statistik; dan (4) peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan
strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam
periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk
meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data stastistik); (2) kualitas
dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunanya; (3)
efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik; dan (4)
kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya. Keseluruhan
tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 9 sasaran
strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan
dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam
sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
(PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS
(DMPTTL); (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA); dan
(4) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA).
Pada akhirnya, seluruh penjabaran tujuan serta sasaran strategis dalam Renstra BPS
2015–2019 tersebut akan menjadi pedoman bagi BPS untuk mewujudkan visinya
sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................
RINGKASAN EKSEKUTIF ...........................................................................
DAFTAR ISI ................................................................................................
DAFTAR GAMBAR .....................................................................................
DAFTAR TABEL ..........................................................................................
DAFTAR SINGKATAN .................................................................................
i
iii
v
vii
ix
xi
BAB 1 - PENDAHULUAN
1.1 Kondisi Umum ..............................................................................................
1.2 Potensi dan Permasalahan ............................................................................
3
6
BAB 2 – VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK
2.1 Visi Badan Pusat Statistik ..............................................................................
2.2 Misi Badan Pusat Statistik .............................................................................
2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik .........................................................................
2.4 Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik ........................................................
2.5 Nilai Nilai Inti BPS ..........................................................................................
15
16
19
22
25
BAB 3 – ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ...........................................................
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis BPS..................................................................
3.3 Kerangka Regulasi..........................................................................................
3.4 Kerangka Kelembagaan .................................................................................
31
33
56
59
BAB 4 – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 Target Kinerja ................................................................................................
4.2 Kerangka Pendanaan .....................................................................................
69
76
BAB 5 – PENUTUP
5.1 Penutup ........................................................................................................
81
LAMPIRAN
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik ..................
Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi .............................................................
87
165
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3-1 Tahapan RPJPN 2005 -2025................................................................ 31
Gambar 3-2 Hubungan antara program teknis (PPIS) dengan program generik
(DMPTTL, PSPA, dan PPAA)................................................................ 40
Gambar 3-3 Pembangunan Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik .................... 61
DAFTAR TABEL
Tabel 2-1
Tabel 2-2
Tabel 2-3
Tabel 2-4
Tabel 3-1
Tabel 3-2
Tabel 4-1
Tabel 4-2
Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019 .............................................
Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan............................................................
Indikator Tujuan dan Target BPS 2015-2019 .......................................
Tujuan dan Sasaran Strategis BPS .......................................................
Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi ..
Program dan Kegiatan BPS ...................................................................
Indikator Kinerja Sasaran Strategis ......................................................
Matriks Pendanaan ..............................................................................
16
20
22
23
35
41
70
77
DAFTAR SINGKATAN
BMN
Barang Milik Negara
BPK
Badan Pemeriksa Keuangan
BPS
Badan Pusat Statistik
BPS-QAF
Badan
Pusat
Framework
Cerdas
Change and Reform for the Development of
Statistics
DJKN
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
IKSS
Indikator Kinerja Sasaran Strategis
IKP
Indikator Kinerja Program
IKK
Indikator Kinerja Kegiatan
JFU
Jabatan Fungsional Umum
JFT
Jabatan Fungsional Tertentu
K/L
Kementerian/Lembaga
KemenPAN dan RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
LAKIP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Program DMPTTL
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya
Program PPAA
Program
Pengawasan
Akuntabilitas Aparatur
Program PPIS
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi
Statistik
Program PSPA
Program Peningkatan
Aparatur
RPJMN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SDG’s
Sustainable Development Goals
Statistik-Quality
dan
Sarana
Assurance
Peningkatan
dan Prasarana
SDM
Sumber Daya Manusia
SE
Sensus Ekonomi
SIMPEG
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
SNA
System National Account
SSN
Sistem Statistik Nasional
Statcap
Statistical Capacity Building
UNSTAT
United Nations Statistics Division
WTP
Wajar Tanpa Pengecualian
BAB 1
Pendahuluan
1.1 Kondisi Umum
1.2 Potensi dan Permasalahan
2
Bab 1 │Pendahuluan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, dengan
Visi: Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang ditandai dengan
terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi. Sejalan dengan
visi tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode
2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh
dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang
berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas
serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung
RPJMN periode ketiga dan pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah
ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, diperlukan
perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang
berkualitas.
Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah strategis kebijakan melalui
penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang andal dan
dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku
kepentingan dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam
rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya rencana
strategis yang jelas, relevan, dan terukur yang di dalamnya terdapat titik krusial
berupa penentuan outcome dan output pada level strategis. Hal ini merupakan
langkah awal yang menentukan keberhasilan performance based budgeting.
1.1.
Kondisi Umum
Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS menjadi sumber informasi
pembangunan yang dapat dipercaya, sebagaimana telah digunakan para pemangku
kepentingan untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan RPJMN lima tahun
kedua 2009-2014. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8 % pada tahun
2013, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 yang
mencapai 4,6 %. Adapun Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga
berlaku tahun 2013 mencapai Rp 9.084,0 triliun, dengan pendapatan per kapita
sebesar USD 3.499,9. Selain indikator ekonomi yang membaik, indikator kesejahteraan
rakyat juga mengalami perbaikan, seperti Human Development Index (HDI) meningkat
dari 0,726 pada tahun 2009 menjadi 0,732 pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan
mengalami penurunan dari 16,7 % di tahun 2009, menjadi 11,96 % pada tahun 2013.
Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 8,1 % di tahun 2009,
menjadi 5,62 % pada tahun 2013. Dengan kondisi yang demikian, berarti pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi mengalami perbaikan.
Pencapaian RPJMN periode kedua di atas merupakan modal berharga bagi upaya
perbaikan dan peningkatan daya saing Indonesia pada periode berikutnya.
Bab 1 │Pendahuluan
3
Pembangunan Indonesia dalam RPJMN periode ketiga 2015-2019 diarahkan untuk
lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan
pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasiskan sumber daya
alam, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional
sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih
yang dijabarkan dalam RPJMN periode ketiga diperlukan perencanaan dan evaluasi
yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas.
Penyediaan data dan informasi statistik berkualitas yang dihasilkan BPS, sangat
dibutuhkan baik oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam
perencanaan dan evaluasi pembangunan. Selain pemerintah, data BPS juga
dibutuhkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang
lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga
internasional yang menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi
ekonomi dan sosial yang akurat di Indonesia.
Sebagai pelaksana statistik dasar dan dalam rangka melaksanakan amanat UU No 16
Tahun 1997, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000
tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut
antara lain:
1. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang
tersedia secara optimal;
2. Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para
penyelenggara statistik; dan
3. Agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
Salah satu upaya BPS untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan
kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, baik di pusat maupun daerah,
serta dengan lembaga-lembaga internasional. Selama periode Renstra 2010-2014
berbagai kegiatan kerja sama dan hubungan kelembagaan telah dilaksanakan di
antaranya penandatanganan MoU baik dengan instansi pemerintah maupun lembaga
lain, kunjungan tamu asing, keikutsertaan BPS dalam acara yang diselenggarakan oleh
pemerintah dan diselenggarakannya sosialisasi berbagai kegiatan statistik.
Selain upaya mewujudkan SSN, BPS juga memperhatikan tuntutan masyarakat akan
data dan informasi yang tepat waktu, lebih rinci, beragam, dan mudah dipahami
dilaksanakan oleh BPS selama periode Renstra 2010-2014 melalui Program
Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Ragam data dan indikator sosialekonomi yang dihasilkan, antara lain:
4
Bab 1 │Pendahuluan
1. Data kependudukan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, angka kemiskinan,
angka pengangguran, dan berbagai survei rutin di bidang sosial, antara lain
Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, Penyusunan Indeks Perilaku Anti
Korupsi, Penyusunan Statistik Modal Sosial, dan Studi Pengukuran Tingkat
Kebahagiaan.
2. Data pertanian hasil Sensus Pertanian (ST) tahun 2013, Data Produksi Padi dan
Palawija, Data Perusahaan Perkebunan, Data Perusahaan Peternakan dan Rumah
Potong Hewan.
3. Angka inflasi, PDB/PDRB triwulanan dan tahunan, ekspor dan impor, Industri
Besar/Sedang, Nilai Tukar Petani, dan berbagai survei rutin di bidang ekonomi
yang dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu, antara lain Survei
Industri Mikro dan Kecil Triwulanan, Survei Tanaman Pangan/Ubinan, Survei
Hortikultura dan Indikator Pertanian, Survei Statistik Harga Perdagangan Besar,
Studi Penyusunan Stok Kapital, Survei di bidang Jasa Pariwisata, Survei Tendensi
Bisnis, dan Survei Tendensi Konsumen.
Dalam hal diseminasi data, pengembangan aplikasi e-government untuk kepentingan
pengguna data BPS memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik,
seperti:
1. Sistem Informasi Pelayanan Statistik (Silastik)
Sampai dengan bulan September 2014, Pusat Layanan Statistik BPS telah
melayani 6.913 layanan permintaan data dari pengguna data.
2. Sistem perpustakaan online (Digilib)
Jumlah kunjungan perpustakan online terus mengalami peningkatan, hingga
September 2014 tercatat 6.876 pengunjung ke portal sistem perpustakaan
online.
3. Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRusa)
Pemanfaatan SiRusa sebagai repository kegiatan statistik di Indonesia juga
mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2013 kunjungan ke SiRusa tercatat
sebanyak 97.768 pengunjung.
4. Sistem katalog mikrodata
Sistem katalog mikrodata merupakan kumpulan mikrodata di BPS dan
informasinya (metadata) yang dikelompokan ke dalam koleksi Statistik Sosial
dan Ekonomi untuk pengembangan diseminasi data statistik BPS.
5. Penyempurnaan dan Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik dan
Website.
6. Pelayanan Statistik Terpadu di kantor BPS Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota.
Bab 1 │Pendahuluan
5
Dalam mendukung terciptanya good governance and clean government dilakukan
pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mencegah pemborosan sumber
daya. Upaya yang dilakukan BPS telah menghasilkan capaian, diantaranya:
1. Opini laporan keuangan oleh BPK dengan predikat WTP selama 3 tahun berturutturut
2. Peningkatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
oleh KemenPAN dan RB dari 65,20 di tahun 2013 menjadi 70,05 di tahun 2014,
dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B
3. Penghargaan dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) oleh
Kementerian Keuangan, yaitu:
a. Trophy Bandha Tadya Abiwada Utama.
b. Peringkat II Utilisasi BMN.
4. Peringkat III Kepatuhan Pelaporan, BPS sebagai bagian dari Kelompok Terbaik
dalam rangka Pelayanan Publik
1.2.
Potensi dan Permasalahan
1.2.1. Potensi
Dalam melaksanakan tugas, BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang
menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain:
1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 643).
Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi
BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No.
51 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Statistik. Sesuai dengan undang-undang
tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan
informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan
terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6
Bab 1 │Pendahuluan
Secara kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal
merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan,
dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut
menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama
untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar
baik di pusat maupun di daerah.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan
Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (National Statistics Office/NSO)
yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta
menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral
oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu
dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
Selain menjadi badan penyelenggara statistik, BPS juga mengembangkan SDM di
bidang statistik melalui pendidikan jenjang D4 dan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
(STIS). BPS juga telah terus berupaya meningkatkan kompetensi pegawainya maupun
statistisi dan pranata komputer dari kementerian atau lembaga lain melalui Pusat
Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Statistik. STIS berfungsi menghasilkan tenaga
statistik professional sedangkan Pusdiklat Statistik berfungsi mengembangkan
kompetensi SDM aparatur baik di lingkungan internal BPS maupun instansi
pemerintah lainnya.
Di dalam melakukan kegiatan statistik, sebagaimana halnya National Statistics Offices
(NSO) lain, BPS selalu berpedoman kepada Fundamental Principles of Official
Statistics, yang ditetapkan oleh UNSTAT. Salah satu contoh penerapan prinsip ini
adalah BPS senantiasa mengacu kepada standar internasional di dalam menerapkan
klasifikasi, metode dan konsep statistik. Demikian pula, BPS telah melakukan banyak
kerjasama internasional (international cooperations) baik bilateral maupun
multilateral di bidang statistik dalam berkontribusi untuk perbaikan sistem official
statistics di semua negara. Kemampuan BPS di dalam mengembangkan statistik sosial
dan ekonomi serta penyusunan berbagai indikator lainnya telah diakui secara luas
oleh kantor statistik dari negara lain maupun oleh lembaga-lembaga internasional.
Potensi BPS dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan
maupun diseminasi. Rencana penggunaan mobile applications akan menjadikan
proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain
Bab 1 │Pendahuluan
7
itu, dalam hal diseminasi data, penggunaan mobile applications ini menjadikan
penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah diakses, serta
memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari mana pun.
Perkembangan global yang semakin terhubung dan permintaan keterbukaan data
serta transparansi yang semakin tinggi mendorong setiap NSO untuk berkolaborasi
secara bilateral maupun multilateral. Bergulirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
atau ASEAN Economic Community (AEC) pada tanggal 31 Desember 2015 akan
menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi yang
mengakibatkan aliran barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja berlangsung
dengan tanpa hambatan. Konsekuensi dari diimplementasikannya komunitas ekonomi
ASEAN dan terdapatnya Asean-China Free Trade Area (ACFTA) mengharuskan
Indonesia meningkatkan daya saingnya guna mendapatkan manfaat nyata dari adanya
integrasi ekonomi tersebut. Dalam upaya peningkatan daya saing perekonomian
nasional dibutuhkan keterbandingan data statistik Indonesia dengan data statistik
negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Tersedianya keterbandingan data statistik
(statistical data benchmarking) menunjang Pemerintah untuk merumuskan kebijakan
pembangunan nasional yang lebih baik. Peningkatan kebutuhan akan keterbandingan
data statistik Indonesia dengan data statistik negara-negara berkembang lain, serta
negara-negara yang tergabung dalam kelompok G20, mendorong BPS untuk dapat
membangun kemitraan strategis dengan NSO/kantor statistik dari negara-negara
tersebut.
Peningkatan daya saing ekonomi sejalan dengan terbentuknya MEA pada akhir 2015,
berdampak pada peningkatan kebutuhan data statistik yang terpercaya dalam
merumuskan kebijakan baik oleh pemerintah maupun swasta.
Pada bagian lain, Indonesia juga menjadi anggota Open Working Group (OWG) on
Sustainable Development Goals (SDGs). Oleh karena itu, isu dalam OWG dimasukan
pada rancangan teknokratis RPJMN 2015-2019 pada lingkungan strategis sisi global
yaitu adanya rencana perubahan iklim dan Agenda Pembangunan Pasca 2015.
Penyusunan Agenda Pasca 2015 dilakukan melalui rangkaian OWG, sebagai kelanjutan
dari KTT Bumi di Rio+20 1 tahun 2012 yang menghasilkan kesepakatan prinsip
penjabaran konkrit pelaksanan SDG untuk masuk dalam Agenda Pasca 2015.
SDG’s menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih
meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di
Indonesia. BPS memiliki peran yang sangat menetukan di dalam mendukung
pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG’s. BPS
merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik
1
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Rancangan Awal RPJMN 2015-2019,
2014, hlm. 38.
8
Bab 1 │Pendahuluan
tentang pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus SDG’s, seperti misalnya
pengentasan kemiskinan (poverty eradication); pertanian, ketahanan pangan dan
nutrisi yang berkelanjutan (sustainable agriculture, food security and nutrition);
kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan
kerja dan infrastruktur. Jelaslah, dalam konteks perencanaan strategis periode 20152019, BPS harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indikator
SDG’s tersebut.
1.2.2. Permasalahan
BPS telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode
renstra 2015 – 2019, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari
dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun
permasalahan BPS harus mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS dari
sudut pandang responden sebagai pelopor data statistik terpercaya bagi semua terus
meningkat.
Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi
statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia
lebih cepat (faster), dapat diperoleh lebih mudah (easier), lebih berkualitas (better)
dan lebih murah (cheaper). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat
menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum
terbentuk suatu strategi komunikasi Strategi komunikasi yang koheren kepada
pengguna data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih
berkualitas.
Respondent burden atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara
mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS merupakan suatu
permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan
statistik yang dilakukan BPS adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan
pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat
penting untuk menjamin kualitas data statistik. BPS dapat mengatasi hal ini melalui
upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden
rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang
disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta
yang responden ketahui.
Adanya pemekaran daerah dan desentralisasi membutuhkan ketersediaan berbagai
jenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya
mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah. Hingga saat ini,
penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang
Bab 1 │Pendahuluan
9
dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi. Selain itu, kondisi daerah yang
sulit dijangkau mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data.
Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (small area
statistic) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu,
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS
menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan
masyarakat.
Peningkatan kebutuhaan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak
pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan ad hoc yang diselenggarakan.
Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang
bersifat ad hoc yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya
berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik
yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat
kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan
data yang diperlukan.
Ketepatan waktu rilis (timeliness) yang masih belum optimal merupakan
permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses
pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai
akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi
konten. Kekurangtepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi antar pusat-pusat
dan pusat-daerah yang masih lemah, yang mana hal ini terjadi karena kurang
terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah.
BPS telah memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung
operasional BPS. Namun masih ditemui adanya aplikasi sistem pengolahan data yang
dikembangkan secara stand alone (berdiri sendiri) oleh beberapa subject matter,
sehingga sistem aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data hasil kegiatan
lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.
Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS faktor sumber daya
manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Saat ini sejumlah
kelemahan pada aspek sumber daya manusia di BPS telah teridentifikasi.
Permasalahan yang ada antara lain, belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM
berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS saat ini masih dilakukan
dengan memperhatikan posisi lowong (vacant) pada struktur organisasi.
Permasalahan lain dalam rumpun SDM adalah BPS masih belum memiliki sistem
perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang
dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.
10
Bab 1 │Pendahuluan
Permasalahan lain dalam pengelolaan SDM adalah belum terciptanya sinergi antara
unit kerja yang bertanggungjawab terhadap proses-proses dalam manajemen sumber
daya manusia. Di dalam pelaksanaan pengelolaan SDM, masih terdapat tumpang
tindih antara kegiatan yang dilakukan satuan kerja Pusdiklat, STIS, dan Biro
Kepegawaian.
Bab 1 │Pendahuluan
11
12
Bab 1 │Pendahuluan
BAB 2
Visi, Misi, dan Tujuan
Badan Pusat Statistik
2.1 Visi Badan Pusat Statistik
2.2 Misi Badan Pusat Statistik
2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik
2.4 Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik
14
Bab 2 │Visi, Misi, dan Tujuan BPS
2.1 Visi BPS
Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang
mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 20152019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal
pembangunan nasional di bidang statistik.
Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi
berbagai tantangan yang berkembang, seperti 1. Reformasi yang mendukung
keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data
dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil; 2. Perkembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses
masyarakat terhadap data dan informasi; dan 3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik
dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan
data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu
“Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada
Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode kedua 2010-2014, BPS menetapkan
visi tahun 2015-2019:
“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”
(“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”)
Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik
terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data
statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang
sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak
yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional
maupun internasional.
Dengan visi BPS 2015-2019, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi
statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping
itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam
menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.
Bab 2 │Visi, Misi, dan Tujuan BPS
15
2.2 Misi BPS
Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015-2019 dan tugas,
fungsi, dan kewenangan BPS. Perumusan misi BPS juga dilakukan dengan
memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan
memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan
lingkungan strategis.
Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat
dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c)
memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang
akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku
kepentingan.
Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS djabarkan sebagai berikut:
Tabel. 2-1 Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019
VISI BPS 2015-2019
MISI BPS 2015 -2019
1. Menyediakan data statistik
berkualitas
melalui kegiatan statistik yang terintegrasi
dan
berstandar
nasional
maupun
internasional
Pelopor data
statistik terpercaya
untuk semua
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang
berkesinambungan melalui pembinaan dan
koordinasi di bidang statistik
3. Membangun
insan
statistik
yang
profesional, berintegritas dan amanah
untuk kemajuan perstatistikan
Misi Badan Pusat Statistik tahun 2015-2019 mengandung arti:
1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi
dan berstandar nasional maupun internasional
Menyediakan data statistik …
“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik
yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi
pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007)”.
16
Bab 2 │Visi, Misi, dan Tujuan BPS
… berkualitas …
“Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas
yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat
diinterpretasikan ”.
… melalui kegiatan statistik yang terintegrasi …
“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggarakan kegiatan statistik perlu
lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang
bersifat terkotak-kotak (silo thinking). Pendekatan fungsional berarti alur proses
dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara
terintegrasi antar subject matter .
Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama
oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat
dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi
kegiatan”. (UU no. 16 tahun 1997)”.
… dan berstandar internasional…
“Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada
konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar
internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Fundamental Principle of
Official Statistics”.
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan
dan koordinasi di bidang statistik
Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan …
“Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang
secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam
penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus
menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)”.
… pembinaan dan koordinasi …
“BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait
dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk
melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah
untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran ukuran.
(UU no. 16 tahun 1997).
Bab 2 │Visi, Misi, dan Tujuan BPS
17
Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan
pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya,
penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan
kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat
statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).
Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi
pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat
lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi:
a). Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan
statistik;
b). Pengembangan statistik sebagai ilmu;
c). Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat
mendukung penyelenggaraan statistik;
d). Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan
pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam
kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan
statistik lainnya;
e). Pengembangan sistem informasi statistik;
f). Peningkatan penyebarluasan informasi statistik;
g). Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik
untuk mendukung pembangunan nasional;
h). Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.
Koordinasi dan kerjasama penyelengaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan
dengan:
a. Pelaksanaan kegiatan statistik;
b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.
Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi
pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan.
Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam
rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan
atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan,
pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik”.
18
Bab 2 │Visi, Misi, dan Tujuan BPS
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk
kemajuan perstatistikan
Membangun insan statistik …
“Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan
nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan
amanah”.
… yang profesional…
“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki
kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang
berkualitas”.
… berintegritas …
“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas
yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti
dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin
(melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata
dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan
kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap
langkahnya terukur)”.
…amanah…
“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam
melaksanakan kegiatan statistik”.
2.3 Tujuan BPS
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk
menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta
melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan
statistik.
Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat
dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.
Bab 2 │Visi, Misi, dan Tujuan BPS
19
Tabel. 2-2 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2015-2019
TUJUAN 2019
VISI BPS 2015-2019
MISI BPS 2015 -2019
Pelopor data
statistik
terpercaya untuk
semua
1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui
kegiatan statistik yang terintegrasi dan
berstandar nasional maupun internasional
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang
berkesinambungan melalui pembinaan dan
koordinasi di bidang statistik
3. Membangun insan statistik yang profesional,
berintegritas dan amanah untuk kemajuan
perstatistikan
1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan
kualitas
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi
pembinaan yang efektif di bidang statistik
dan
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel
Adapun tujuan BPS dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk
kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.
1. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan
kualitas, terkait dengan:
1.1
Misi ke-1 : Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan
statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun
internasional,
1.2
Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional,
berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
2. Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait
dengan:
20
2.1
Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang
berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang
statistik,
2.2
Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional,
berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
Bab 2 │Visi, Misi, dan Tujuan BPS
3. Tujuan 3 : Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan
pembinaan yang efektif di bidang statistik, terkait dengan:
3.1
Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang
berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang
statistik,
3.2
Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional,
berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
4. Tujuan 4 : Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, terkait dengan:
4.1
Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional,
berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas
data statistik. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan
program Statcap CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for
Development of Statistics in Indonesia) kerangka penjaminan kualitas.
Tujuan kedua berupa peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik.
Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas
dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur
dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya
penggunaan TIK statistik. Tujuan kedua ini akan diperkuat oleh komponen kedua
Statcap CERDAS yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sistem
Informasi Manajemen Statistik.
Tujuan ketiga Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan
yang efektif di bidang statistik, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk
meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN,
sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang
diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian,
fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi
statistk yang diperlukan oleh semua pihak. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh
komponen keempat Statcap CERDAS yaitu penguatan kelembagaan.
Tujuan keempat Peningkatan Birokrasi yang akuntabel, di dalam tujuan tersebut
terkait dengan misi membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan
amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan
kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan
keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap CERDAS yaitu pengembangan
sumber daya manusia.
Bab 2 │Visi, Misi, dan Tujuan BPS
21
Keberhasilan BPS dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil
(result oriented government) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan,
sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS.
Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel. 2-3 Tujuan dan Indikator Tujuan BPS 2015-2019
No
(1)
1
2
3
4
TUJUAN
TARGET
2017
2018
(6)
(7)
URAIAN
(2)
INDIKATOR
(3)
2015
(4)
2016
(5)
2019
(8)
Peningkatan
kualitas data
statistik melalui
kerangka
penjaminan kualitas
Peningkatan
pelayanan prima
hasil kegiatan
statistik
Penguatan Sistem
Statistik Nasional
melalui koordinasi
dan pembinaan
yang efektif di
bidang statistik
Peningkatan
birokrasi yang
akuntabel
Persentase
konsumen yang
merasa puas
dengan kualitas
data statistik
Persentase
Konsumen yang
puas akan layanan
data BPS
Jumlah metadata
kegiatan statistik
sektoral dan khusus
yang dihimpun
80%
80%
80%
80%
80%
84%
84%
84%
84%
84%
150
150
150
150
150
Opini terhadap
Laporan Keuangan
BPS oleh BPK
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
2.4 Sasaran Strategis BPS
Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang
mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau
beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan
program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan
eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan
internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal). Adapun
tujuan dan sasaran strategis teknis BPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
22
Bab 2 │Visi, Misi, dan Tujuan BPS
Tabel. 2-4 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS
TUJUAN
T1. Peningkatan kualitas data
statistik melalui kerangka
penjaminan kualitas
SASARAN STRATEGIS TEKNIS
SS1.
Meningkatnya kepercayaan pengguna
terhadap kualitas data BPS
SS2.
Meningkatnya kualitas hubungan dengan
sumber data (respondent engagement)
SS3.
Memastikan pengendalian mutu yang
ekonomis, efektif, dan efisien
T2. Peningkatan pelayanan prima
hasil kegiatan statistik
SS4.
Meningkatnya kualitas hubungan dengan
pengguna data (user engagement)
T3. Penguatan Sistem Statistik
Nasional melalui koordinasi
dan pembinaan yang efektif
di bidang statistik
SS5.
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama
dalam penyelenggaraan SSN
SS6.
Meningkatnya kualitas pembinaan dalam
penyelenggaraan SSN
T4. Peningkatan birokrasi yang
akuntabel
SS7.
Meningkatnya kualitas manajemen
sumber daya manusia BPS
SS8.
Meningkatnya pengawasan dan
akuntabilitas kinerja aparatur BPS
SS9.
Meningkatnya tata kelola penggunaan
anggaran dan pelaksanaan kegiatan
Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik
nasional Indonesia dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk
kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.
1. Sasaran strategis dari tujuan pertama: ”Peningkatan kualitas data statistik melalui
kerangka penjaminan kualitas”, adalah:
1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
Dengan indikator sasaran:
1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS
1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi
statistik BPS sebagai rujukan utama
1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS
Bab 2 │Visi, Misi, dan Tujuan BPS
23
1.1.4. Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi
1.1.5. Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu
1.1.6. Jumlah release data statistik yang tepat waktu
1.1.7. Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu
1.2. Meningkatnya
engagement)
kualitas
hubungan
dengan
sumber
data
(respondent
Dengan indikator sasaran:
1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan
pendekatan rumah tangga
1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan
pendekatan usaha
1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan
pendekatan non rumah tangga dan non usaha
1.3. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien
Dengan indikator sasaran:
1.3.1. Jumlah self assement aktivitas statistik mandiri yang dihimpun
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: ”Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan
statistik”, adalah:
2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)
Dengan indikator sasaran:
2.1.1. Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS
2.1.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi
statistik melalui website
2.1.3. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS
2.1.4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan
sarana dan prasarana BPS
3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: ” Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui
koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik”, adalah:
3.1. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN
Dengan indikator sasaran:
24
Bab 2 │Visi, Misi, dan Tujuan BPS
3.1.1. Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun
3.2. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN
3.2.1. Jumlah fungsional statistisi
kementerian/lembaga
dan
pranata
komputer
pada
4. Sasaran strategis dari tujuan keempat: ”Peningkatan birokrasi yang akuntabel”,
adalah:
4.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
Dengan indikator sasaran:
4.1.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
4.1.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau
Strata I
4.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
Dengan indikator sasaran:
4.2.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN & RB
4.2.2. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN & RB
4.2.3. Persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik
(dari satker yang diperiksa)
4.3. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan
Dengan indikator sasaran:
4.3.1. Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK
2.5 Nilai-Nilai Inti BPS
Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang
memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju
masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai
pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan
upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut.
Nilai-nilai Inti (core values) Badan Pusat Statistik adalah:

Profesional (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik),

Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel),

Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).
Bab 2 │Visi, Misi, dan Tujuan BPS
25
Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan
penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran
dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:
1. Profesional
Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai
dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
a. Kompeten
mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban,
b. Efektif
memberikan hasil maksimal,
c. Efisien
mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal,
d. Inovatif
selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses
pembelajaran diri secara terus-menerus,
e. Sistemik
meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses
sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
pekerjaan yang lain.
2. Integritas
Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap
pegawai dalam pengabdiannya kepada organisasi, dengan unsur-unsur
sebagai berikut:
a. Dedikasi
memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan
institusi,
b. Disiplin
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
c. Konsisten
selarasnya kata dengan perbuatan,
d. Terbuka
menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,
e. Akuntabel
bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.
26
Bab 2 │Visi, Misi, dan Tujuan BPS
3. Amanah
Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur
sebagai berikut:
a. Terpercaya
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya
didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental
spiritual,
b. Jujur
melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip
moralitas,
c. Tulus
melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan
(pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas
untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau
perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,
d. Adil
menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.
Bab 2 │Visi, Misi, dan Tujuan BPS
27
28
Bab 2 │Visi, Misi, dan Tujuan BPS
BAB 3
Arah Kebijakan, Strategi,
Kerangka Regulasi, dan
Kerangka Kelembagaan
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat Statistik
3.3 Kerangka Regulasi
3.4 Kerangka Kelembagaan
30
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
3.1.1 Agenda Prioritas
Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju,
adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-3 periode
2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh
dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang
berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta
kemampuan iptek.
Gambar 3-1 Tahapan RPJPN 2005-2025
2
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang
berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam
kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan.
Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa
aman kepada seluruh warga.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
2
Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 hal. 79-80
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
31
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Nawacita pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan
statistik yang dilakukan oleh BPS, antara lain:
1. Nawacita kesatu - Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Dukungan BPS untuk agenda
prioritas ini dengan menyediakan data yang terkait dengan nilai kebangsaan dan
keamanan.
2. Nawacita kedua – Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk maksud
tersebut, BPS telah melaksanakan reformasi birokrasi dimulai dengan persiapan
transformasi melalui program Statistical Capacity Building – Change and Reform for
Development of Statistics (Statcap CERDAS) sejak tahun 2008.
3. Nawacita ketiga – Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. BPS mendukung agenda
prioritas ini melalui penyediaan data spasial yang dilaksanakan secara berkala.
4. Nawacita keempat - Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
BPS menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih, Bebas dan
Melayani (WBBM), Strategi Nasional Program Pencegahan Korupsi (Stranas PPK),
penerapan zona integritas.
5. Nawacita kelima – Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. BPS
mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik
kesejahteraan rakyat seperti data konsumsi, ketenagakerjaan, pendidikan,
kesehatan, dan lain sebagainya.
6. Nawacita keenam - Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data
yang terkait statistik produksi dan distribusi seperti data pertanian, industri,
ekspor-impor, dan lain sebagainya.
7. Nawacita ketujuh – Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik, BPS mendukung agenda prioritas dalam
menyediakan data ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan lain sebagainya.
32
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
8. Nawacita kedelapan – Melakukan revolusi karakter bangsa, BPS mendukung
agenda prioritas melalui jalur pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan
pengembangan SDM di pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat).
9. Nawacita kesembilan – Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi
sosial Indonesia, BPS mendukung agenda prioritas melalui penyediaan data
ketahanan sosial, seperti statistik modal sosial, nilai kebangsaan, indeks demokrasi
indonesia, dan lain sebagainya.
3.1.2. Quickwins dan Program Lanjutan
Quickwins dan program lanjutan merupakan bentuk akselerasi program yang telah
diselaraskan dengan sembilan agenda prioritas pemerintah (Nawacita) dan Trisakti ke
dalam bentuk kegiatan prioritas. Selanjutnya beberapa prioritas pembangunan
nasional tersebut diharapkan dapat memberikan landasan yang baik bagi pelaksanaan
program dan kegiatan nasional dalam RPJMN 2015-2019. Sehingga sasaran-sasaran
pembangunan dapat tercapai dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta
bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Quickwins BPS adalah metode pengukuran data kemiskinan yang disempurnakan.
Quickwins BPS digunakan untuk mendukung quickwins nasional yaitu penyempurnaan
data kemiskinan dengan sasaran jumlah penduduk miskin menjadi 10,25% dari
11,25%.
Sedangkan program lanjutan untuk BPS ada pada kegiatan Publikasi Indeks kesetaraan
dan Keadilan Gender per kabupaten sebagai basis insentif dan disinsentif Alokasi Dana
Desa. Sasaran kegiatan ini adalah menguatnya peran lembaga yang memberikan
perspektif gender dengan indikator jumlah publikasi/laporan Indeks Kesetaraan
Gender dan Keadilan Gender per kabupaten yang terbit tepat waktu.
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS
Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan
rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan
memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai
dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat
konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.
Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang
beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa
menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (faster), lebih mudah diperoleh
(easier), dan lebih berkualitas (better). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai
saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi.
Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
33
dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang
dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu
ditingkatkan.
Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta
mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, maka BPS menetapkan arah
kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.
34
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
Tabel.3-1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
TUJUAN
T.1.
Peningkatan kualitas
data statistik melalui
kerangka penjaminan
kualitas
SASARAN STRATEGIS
SS.1. Meningkatnya kepercayaan
pengguna terhadap kualitas
data BPS
ARAH KEBIJAKAN
1. Peningkatan ketersediaan data
dan informasi statistik yang
berkualitas
STRATEGI
1. Meningkatkan publikasi survei
mencantumkan ukuran kualitas,
yang
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk
pengumpulan serta pengolahan data dan
informasi statistik,
3. Meningkatkan kualitas metodologi survei
dan sensus sesuai standar internasional.
SS.2. Meningkatnya kualitas
hubungan dengan sumber
data (respondent
engagement)
SS.3. Memastikan pengendalian
mutu yang ekonomis, efektif
dan efisien
T.2. Peningkatan pelayanan
prima hasil kegiatan
statistik
SS.4. Meningkatnya kualitas
hubungan dengan pengguna
data (user engagement)
1. Peningkatan response rate
1. Meningkatkan
penyedia data,
komunikasi
dengan
2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS.
1. Memastikan pengendalian
mutu melalui peningkatan
kualitas penyelenggaraan
kegiatan statistik
1. Peningkatan kualitas dan
kuantitas penyebaran data dan
informasi statistik kepada
masyarakat
1. Meningkatkan kualitas pengembangan dan
analisis statistik,
2. Mempublikasikan quality gate pada
masing-masing tahapan kegiatan statistik.
1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan
statistik,
2. Meningkatkan
Management,
Customer
Relationship
3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik.
2. Peningkatan kemudahan dan
kecepatan akses terhadap data
dan informasi statistik BPS
1. Meningkatkan kualitas website BPS dan
atau PST didukung oleh TIK dan
infrastruktur yang memadai,
2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik
dalam mendukung kualitas diseminasi data
informasi statistik.
3. Pemenuhan sarana dan
prasarana BPS secara akuntabel
35
1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan
sarana dan prasarana BPS yang
36
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
dalam mendukung pelayanan
prima hasil kegiatan statistik
mendukung pelayanan prima hasil kegiatan
statistik,
2. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan
sarana dan prasarana BPS dalam rangka
meningkatkan pelayanan prima hasil
kegiatan statistik.
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
T.3. Peningkatan koordinasi SS.5. Meningkatnya koordinasi dan
kegiatan statistik
kerjasama dalam
dalam rangka
penyelenggaraan SSN
mewujudkan Sistem
Statistik Nasional yang
berkesinambungan
SS.6. Meningkatnya kualitas
pembinaan dalam
penyelenggaraan SSN
1. Penciptaan iklim yang kondusif
untuk koordinasi dan kerjasama
dalam penyelenggaraan SSN
1.
2.
2. Penguatan fungsi yang
menangani penyebarluasan
informasi, advokasi dan
sosialisasi berbagai regulasi
terkait dan kegiatan statistik
1.
1. Penciptaan iklim yang kondusif
untuk pembinaan dalam
penyelenggaraan SSN
1.
2.
2.
T.4. Peningkatan birokrasi
yang akuntabel
SS.7. Meningkatnya kualitas
manajemen sumber daya
manusia BPS
1. Penguatan fungsi yang terkait
dengan sistem manajemen SDM
aparatur, pengawasan,
akuntabilitas kinerja
2. Penyelarasan kegiatan yang
terkait dengan reformasi
1.
2.
Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L
maupun swasta dalam memberikan meta
data kepada BPS,
Mengoptimalkan pembinaan
penyelenggaraan statistik di K/L maupun
swasta.
Mengoptimalkan penyebarluasan
informasi, advokasi dan sosialisasi
berbagai regulasi terkait,
Mengoptimalkan penyebaran informasi
tentang kegiatan statisitk BPS.
Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L
maupun swasta dalam memberikan meta
data kepada BPS,
Mengoptimalkan pembinaan untuk
pemberdayaan insan statistik di K/L
maupun swasta.
Mengoptimalkan pembangunan
keseluruhan sistem manajemen SDM
aparatur yang terintegrasi dan
komprehensif,
Mengoptimalkan pengembangan
kompetensi SDM aparatur, termasuk
Meningkatkan kompetensi SDM dalam
bidang teknis statistik dan TI, pemenuhan
TUJUAN
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
37
SASARAN STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
birokrasi BPS khususnya yang
terkait dengan sistem
manajemen SDM aparatur,
pengawasan, akuntabilitas
kinerja
SS.8. Meningkatnya pengawasan dan
STRATEGI
3.
1.
akuntabilitas kinerja aparatur
BPS
2.
SS.9. Meningkatnya tata kelola
penggunaan anggaran dan
pelaksanaan kegiatan
sarana dan prasarana BPS yang
mendukung pelayanan prima hasil kegiatan
statistik,
Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan
insan statistik (tenaga statistisi dan pranata
komputer) yang baru.
Mengoptimalkan pengawasan
penggunaan anggaran dalam rangka
meminimalkan penyimpangan
penggunaan anggaran,
Meningkatkan kualitas pengawasan dan
akuntabilitas kinerja aparatur BPS.
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran dan pelaksanaan
kegiatan.
3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Statistik
Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang terkait dengan
pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan
kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015 - 2019.
Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah
harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan,
dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui
penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung
Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan
informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang
optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya
difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses
manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.
Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut, sampai dengan
tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikator ekonomi dan sosial. Indikator
ekonomi tersebut mencakup Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi
(Indeks Harga Konsumen), Ekspor dan Impor, Nilai Tukar Petani, Industri,
Pertambangan, Keuangan Daerah, dan berbagai indeks harga lainnya. Sedangkan
indikator-indikator sosial dihasilkan melalui survei dan sensus kependudukan,
ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa, dan sejenisnya. Semua indikator ekonomi
dan sosial tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu
tertentu.
3.2.2 Program dan Kegiatan
Dalam pelaksanaan kegiatan statistik, penyusunan program dan kegiatan dalam
Renstra BPS 2015-2019 mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. BPS
mempunyai satu Program Teknis dan tiga Program Generik. Program Teknis BPS
adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Adapun Program
Generik BPS meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya BPS, (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS, (iii)
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS.
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik bertujuan untuk menyediakan
dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka
memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik
tersebut, BPS secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan
kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan
informasi statistik.
38
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara
optimal jika didukung oleh 3 (tiga) program generik yaitu: Program DMPTTL, Program
PSPA dan Program PPAA.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS bertujuan
untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di
bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan
dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional
penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan
dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan
fungsi kehumasan.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS bertujuan untuk memelihara
dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain
kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan
sarana transportasi untuk pusat dan daerah.
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS bertujuan untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan,
pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja
BPS Pusat maupun Daerah.
Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab
masing-masing unit Esselon II di BPS Pusat. Program Teknis BPS Provinsi adalah
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik yang merupakan dekonsentrasi
kegiatan dari masing-masing Eselon II di BPS (pusat). Sedangkan untuk Program
Generik, pada setiap Satuan Kerja Esselon II BPS Provinsi disediakan dua program,
yaitu: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS
Provinsi, dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Provinsi.
Demikian pula bagi BPS Kabupaten/Kota disediakan Program Teknis dan Program
Generik yang sama dengan BPS Provinsi.
Prioritas kegiatan BPS dilaksanakan dengan didasarkan kepada:
a.
b.
UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Penyediaan data strategis yang mendukung Visi dan Misi RPJM Nasional.
Penyelenggaraan Sensus Pertanian 2013, Sensus Ekonomi 2016, dan Sensus Penduduk
2020 telah ditetapkan sebagai Isu Strategis. Sedangkan kegiatan survei BPS lainnya
tetap merupakan prioritas Kementerian/Lembaga.
Adapun hubungan antar program BPS dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
strategis BPS, adalah sebagai berikut.
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
39
Gambar 3-2 Hubungan antara program teknis (PPIS) dengan program generik (DMPTTL, PSPA,
dan PPAA)
Berikut ini dipaparkan rekapitulasi program dan kegiatan BPS dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran strategis BPS, baik yang bersifat teknis maupun generik dalam
kurun waktu 2015 – 2019.
40
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
1
Tabel. 3-2 Program dan Kegiatan BPS
TUJUAN
T.1. Peningkatan
kualitas data
statistik melalui
kerangka
penjaminan
kualitas
SASARAN
STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
SS.1. Meningkatnya
kepercayaan
pengguna
terhadap
kualitas data
BPS
1. Peningkatan
ketersediaan
data dan
informasi
statistik yang
berkualitas
STRATEGI
1. Meningkatkan
publikasi survei
yang
mencantumkan
ukuran kualitas,
2. Meningkatkan
sarana dan
prasarana untuk
pengumpulan
serta pengolahan
data dan informasi
statistik,
3. Meningkatkan
kualitas
metodologi survei
dan sensus sesuai
standar
internasional.
PROGRAM
KEGIATAN
Program
PPIS
• Penyediaan dan Pelayanan
Informasi Statistik BPS
Provinsi,
• Pengembangan
Metodologi Sensus dan
Survei,
• Pelayanan dan
Pengembangan Diseminasi
Informasi Statistik,
• Pengembangan Sistem
Informasi Statistik,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Kesejahteraan Rakyat,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Ketahanan Sosial,
41
42
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
PROGRAM
KEGIATAN
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Tanaman Pangan,
Holtikultura, dan
Perkebunan,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Peternakan, Perikanan,
dan Kehutanan,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Industri, Pertambangan
dan Penggalian, Energi,
dan Konstruksi,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Distribusi,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Harga,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Keuangan, Teknologi
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
PROGRAM
KEGIATAN
Informasi, dan Pariwisata,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Neraca Produksi,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Neraca Pengeluaran,
• Pengembangan dan
Analisis Statistik.
SS.2. Meningkatnya
kualitas
hubungan
dengan
sumber data
(respondent
engagement)
1. Peningkatan
respons rate
1. Meningkatkan
komunikasi
dengan penyedia
data
Program
PPIS
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Kesejahteraan Rakyat,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Ketahanan Sosial,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Tanaman Pangan,
43
44
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
PROGRAM
KEGIATAN
Holtikultura, dan
Perkebunan,
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Peternakan, Perikanan,
dan Kehutanan,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Industri, Pertambangan
dan Penggalian, Energi,
dan Konstruksi,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Distribusi,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Harga,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Keuangan, Teknologi
Informasi, dan Pariwisata,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
PROGRAM
KEGIATAN
Neraca Produksi,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Neraca Pengeluaran.
T.2. Penguatan
Sistem Statistik
Nasional melalui
koordinasi dan
pembinaan yang
2. Meningkatkan
sosialisasi kegiatan
BPS.
Program
DMPTTL
SS.3. Memastikan
pengendalian
mutu yang
efektif dan
efisien
1. Memastikan
pengendalian
mutu melalui
peningkatan
kualitas
penyelenggara
an kegiatan
statistik
1. Meningkatkan
kualitas
pengembangan
dan analisis
Statistik,
2. Mempublikasikan
quality gate pada
masing-masing
tahapan kegiatan
statistik.
Program
SS.4. Meningkatnya
kualitas
hubungan
dengan
pengguna data
1. Peningkatan
kualitas dan
kuantitas
penyebaran
data dan
1. Meningkatkan
diseminasi
hasil
kegiatan statistik
Program
2. Meningkatkan
Customer
PPIS
PPIS
• Pelayanan Publik,
Hubungan Masyarakat dan
Hukum
• Pengembangan dan
Analisis Statistik,
• Pengembangan Sistem
Informasi Statistik.
•
Pelayanan dan
Pengembangan
Diseminasi Informasi
Statistik
45
46
TUJUAN
efektif di bidang
statistik
SASARAN
STRATEGIS
(user
engagement)
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
informasi
statistik kepada
masyarakat
Relationship
Management
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
2. Peningkatan
kemudahan dan
kecepatan akses
terhadap data
dan informasi
statistik BPS
PROGRAM
3. Meningkatkan
sosialisasi kegiatan
statistik
Program
1. Meningkatkan
kualitas website BPS
dan atau PST
didukung oleh TIK
dan infrastruktur
yang memadai
Program
KEGIATAN
•
Pelayanan Publik,
Hubungan Masyarakat
dan Hukum
•
Pelayanan dan
Pengembangan
Diseminasi Informasi
Statistik,
Pengembangan Sistem
Informasi Statistik.
DMPTTL
PPIS
•
2. Mengoptimalkan
sistem informasi
statistik dalam
mendukung kualitas
diseminasi data
informasi statistik.
3. Pemenuhan
sarana dan
prasarana BPS
secara akuntabel
1. Meningkatkan
efektivitas
pemenuhan sarana
dan prasarana BPS
yang mendukung
Program
PSPA
•
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Negara BPS serta
Operasional Perkantoran
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
dalam
mendukung
pelayanan prima
hasil kegiatan
statistik
T.3. Penguatan
Sistem Statistik
Nasional melalui
koordinasi dan
pembinaan yang
efektif di bidang
statistik
SS.5. Meningkatnya
koordinasi dan
kerjasama
dalam
penyelenggara
an SSN
1. Penciptaan
iklim yang
kondusif untuk
koordinasi dan
kerjasama
dalam
penyelenggara
an SSN
STRATEGI
PROGRAM
pelayanan prima
hasil kegiatan
statistik
2. Meningkatkan
tingkat utilisasi
penggunaan sarana
dan prasarana BPS
dalam rangka
meningkatkan
pelayanan prima
hasil kegiatan
statistik
1. Meningkatkan
kemudahan akses
bagi K/L maupun
swasta dalam
memberikan meta
data kepada BPS,
2. Mengoptimalkan
pembinaan
penyelenggaraan
statistik di K/L
KEGIATAN
Lainnya.
Program
PPAA
• Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Inspektorat I,
• Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Inspektorat II,
• Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Inspektorat III.
Program
PPIS
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Kesejahteraan Rakyat,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Ketahanan Sosial,
47
48
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
maupun swasta.
PROGRAM
KEGIATAN
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Tanaman Pangan,
Holtikultura, dan
Perkebunan,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Peternakan, Perikanan,
dan Kehutanan,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Industri, Pertambangan
dan Penggalian, Energi,
dan Konstruksi,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Distribusi,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Harga,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Keuangan, Teknologi
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
PROGRAM
KEGIATAN
Informasi, dan Pariwisata,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Neraca Produksi,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Neraca Pengeluaran.
2. Penguatan
fungsi yang
menangani
penyebarluasan
informasi,
advokasi dan
sosialisasi
berbagai
regulasi terkait
dan kegiatan
statistik
1. Mengoptimalkan
penyebarluasan
informasi, advokasi
dan sosialisasi
berbagai regulasi
terkait
2. Mengoptimalkan
penyebaran
informasi tentang
kegiatan statisitk
BPS.
Program
3. Meningkatkan
pemenuhan sarana
dan prasarana TI
dan operasional
statistik
Program
DMPTTL
PSPA
• Pelayanan Publik,
Hubungan Masyarakat dan
Hukum
• Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Negara BPS serta
Operasional Perkantoran
49
50
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
4. Meningkatkan
pengawasan dan
kinerja aparatur
BPS
PROGRAM
KEGIATAN
Program
• Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Inspektorat I,
PPAA
• Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Inspektorat II,
• Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Inspektorat III.
SS.6. Meningkatnya
kualitas
pembinaan
dalam
penyelenggara
an SSN
1. Penciptaan
iklim yang
kondusif untuk
pembinaan
dalam
penyelenggaraa
n SSN
1. Meningkatkan
kemudahan akses
bagi K/L maupun
swasta dalam
memberikan meta
data kepada BPS
Program
PPIS
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Kesejahteraan Rakyat,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Ketahanan Sosial,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Tanaman Pangan,
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
PROGRAM
KEGIATAN
Holtikultura, dan
Perkebunan,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Peternakan, Perikanan,
dan Kehutanan,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Industri, Pertambangan
dan Penggalian, Energi,
dan Konstruksi,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Distribusi,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Harga,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Keuangan, Teknologi
Informasi, dan Pariwisata,
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
51
52
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
PROGRAM
KEGIATAN
Neraca Produksi,
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
• Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Neraca Pengeluaran
T.4. Peningkatan
birokrasi yang
akuntabel
SS.7. Meningkatnya
kualitas
manajemen
sumber daya
manusia BPS
1. Penguatan fungsi
yang terkait
dengan sistem
manajemen SDM
aparatur,
pengawasan,
akuntabilitas
kinerja
2. Penyelarasan
kegaitan yang
terkait dengan
2. Mengoptimalkan
pembinaan untuk
pemberdayaan
insan statistik di
K/L maupun
swasta
Program
1. Mengoptimalkan
pembangunan
keseluruhan sistem
Manajemen SDM
aparatur yang
terintegrasi dan
komprehensif
Program
DMPTTL
2. Mengoptimalkan
pengembangan
kompetensi SDM
aparatur
DMPTTL
• Penyelenggaraan Diklat
Aparatur Negara,
• Penyelenggaraan STIS.
• Pengelolaan dan
Pengembangan
Administrasi Kepegawaian
• Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Negara (BPS)
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
SS.8. Meningkatnya
pengawasan
dan
akuntabilitas
kinerja
aparatur BPS
ARAH KEBIJAKAN
reformasi
birokrasi BPS
khususnya yang
terkait dengan
sistem
manajemen SDM
aparatur,
pengawasan,
akuntabilitas
kinerja
STRATEGI
PROGRAM
3. Mengoptimalkan
penyiapan
kebutuhan insan
statistik (tenaga
statistisi dan
pranata komputer)
yang baru
1. Mengoptimalkan
pengawasan
penggunaan
anggaran dalam
rangka
meminimalkan
penyimpangan
penggunaan
anggaran,
2. Meningkatkan
kualitas
pengawasan dan
akuntabilitas
kinerja aparatur
BPS.
KEGIATAN
• Penyelenggaraan Sekolah
Tinggi Ilmu Statistik (STIS)
Program
PPAA
• Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Inspektorat I,
• Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Inspektorat II,
• Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Inspektorat III.
53
54
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
SS.9. Meningkatnya
tata kelola
penggunaan
anggaran dan
pelaksanaan
kegiatan
ARAH KEBIJAKAN
STRATEGI
1. Meningkatkan
efektivitas dan
efisiensi
penggunaan
anggaran dan
pelaksanaan
kegiatan
PROGRAM
Program
DMPTTL
KEGIATAN
• Penyusunan,
Pengembangan, dan
Evaluasi Program dan
Anggaran,
• Pengelolaan dan
Pengembangan
Administrasi Keuangan.
Berdasarkan hasil pemetaan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi BPS,
maka dapat diinventarisasi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan
sasaran strategis 2015 – 2019, yaitu sebagai berikut:
1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan kegiatan:
a. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi;
b. Pengembangan dan Analisis Statistik;
c. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
d. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
e. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
f. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
g. Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
h. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
i. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
j. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan
Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
k. Penyediaan
dan
Pengembangan
Statistik
Kependudukan
dan
Ketenagakerjaan;
l. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
m. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
n. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan
Pariwisata;
o. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan
Kehutanan; dan
p. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan
Perkebunan.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS
(DMPTTL), dengan kegiatan:
a. Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran;
b. Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum;
c. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian;
d. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan;
e. Dukungan Manajemen BPS Lainnya;
f. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi;
g. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS); dan
h. Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS).
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan
kegiatan:
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional
Perkantoran Lainnya; dan
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
55
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi.
4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA),
dengan kegiatan:
a. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I;
b. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II; dan
c. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.
3.3. Kerangka Regulasi
Secara umum regulasi yang mengatur BPS dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu
regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan regulasi mengenai
struktur organisasi BPS. Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik
dan menjadi payung hukum bagi BPS dalam melaksanakan kegiatan statistik adalah
UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Statistik. Adapun regulasi mengenai struktur organisasi BPS
utamanya adalah untuk mendukung penyelenggaran statistik sebagai amanat UU.
BPS memiliki peran sentral untuk menghasilkan data statistik berkualitas yang
digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan nasional. Penyajian data statistik yang dapat dipercaya sangat
bergantung pada kualitas data hasil survei maupun sensus. Pada proses
penyelenggaraan statistik seringkali ditemui sejumlah kendala dalam upaya
pengumpulan data karena regulasi yang kurang kuat.
Sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BPS harus mematuhi
sejumlah regulasi yang berlaku. Regulasi yang mengatur BPS dapat dibagi ke dalam
dua kelompok:
(1) Regulasi mengenai struktur organisasi BPS
a. Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 (yang diamandemen dengan
Peraturan Presiden No. 64 tahun 2005) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen. Sebagai suatu LPNK, maka BPS dipimpin oleh seorang Kepala
yang dibantu oleh Sekretaris Utama, para Deputi dan Inspektorat Utama.
b. Peraturan Presiden No. 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
c. Peraturan Kepala BPS No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS
d. Peraturan Kepala BPS No. 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan BPS di Daerah
e. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 3 tahun 2002 tentang Uraian
Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPSdi Daerah
56
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
f.
Peraturan Kepala BPS No. 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
g. Peraturan Kepala BPS No. 2 tahun 2002 tentang Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu
Statistik
h. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/417/M.Pan/02/2008 tentang
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPS
i. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/174.1/M.Pan/07/2001 tentang
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BPS
j. Peraturan Kepala BPS No.116 tahun 2014 perubahan atas Perka BPS No.7
tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana
k. Surat Menteri PAN dan RB No. B/2001/M.pan/05/2014 tentang Persetujuan
Perubahan Organisasi dan Tata Laksana BPS
(2) Regulasi mengenai bagaimana BPS menyelenggarakan kegiatan statistik.
Berikut adalah regulasi yang menjadi payung hukum bagi BPS dan instansi
pemerintah lainnya di dalam menyelenggarakan kegiatan statistik.
a. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
Intisari dari regulasi:
 Berisikan klasifikasi jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya,
yakni statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus,
 Mengatur entitas yang dapat melakukan penyelenggaraan statistik
dasar, sektoral dan khusus.
b. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
Intisari dari regulasi:
 Berisikan penjelasan teknis tentang penyelenggaraan stastistik dasar,
sektoral, dan khusus,
 Mengatur bentuk koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik
antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat,
 Peran BPS di dalam melakukan pembinaan statistik,
 Sumber pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar.
c. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah
Intisari dari regulasi:
 Mengatur tentang teknis penyelenggaraan statistik sektoral yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 Peran BPS dan Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan statistik
sektoral
Terkait dengan UU No. 16 tahun 1997, terdapat muatan dari undang-undang ini yang
perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan. Urgensi dari perlunya dilakukan
perbaikan itu adalah sebagai berikut:
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
57
1.
Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997
Pasal ini menyatakan bahwa seluruh aktivitas survei statistik sektoral di Indonesia
perlu mendapatkan persetujuan dan dikoordinasikan oleh BPS. Pengkoordinasian
ini dimaksudkan untuk mencegah duplikasi kegiatan survei yang sama, yang
berujung kepada pemborosan penggunaan anggaran serta sumber daya. Pasal 30
UU No. 16 tahun 1997 telah mengatur mengenai masalah koordinasi ini. Namun
demikian, belum ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tindakan yang
dapat dilakukan oleh BPS sekiranya ada kegiatan statistik sektoral yang dilakukan
oleh instansi pemerintah tidak mengikuti kaidah yang telah digariskan oleh BPS.
2.
Pasal 27 UU No. 16 Tahun 1997
Partisipasi responden yang relatif masih rendah dalam aktivitas sensus dan survei,
mengakibatkan penyelesaian kegiatan tersebut tertunda,yang pada gilirannya
mengakibatkan rendahnya tingkat akurasi dari statistik yang dihasilkan.
Pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 sesungguhnya telah mengatur tentang kewajiban
responden untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam
penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS. Selanjutnya pasal 38 mengatur denda
bagi responden yang tidak mematuhi ketentuan pada pasal 27. Namun dalam
pelaksanaan di lapangan, ketentuan dari pasal ini tidak sepenuhnya dapat
diterapkan. Kurangnya sosialisasi undang-undang ini merupakan salah satu
penyebab pemahaman responden yang rendah tentang aspek hukum dari
kegiatan sensus. Di sisi lain, belum ada ketentuan yang secara eksplisit
menjabarkan apa tindakan hukum yang dapat dilakukan BPS saat berhadapan
dengan keengganan responden. Dengan demikian, diperlukan petunjuk teknis
untuk menjabarkan penerapan pasal tersebut.
Disamping itu, terdapat sejumlah tantangan yang harus disikapi dengan tepat terkait
dengan hubungan kelembagaan dengan instansi lain, yakni: Dampak Otonomi Daerah
dan Desentralisasi; Keppres No. 86 tahun 2007 menjelaskan tentang peran BPS,
namun peran dari stakeholder lainnya, seperti kementerian dan pemerintah daerah,
belum tertuang secara eksplisit.
Dari uraian di atas, penyempurnaan atas regulasi yang menjadi landasan dasar BPS
untuk melaksanakan kegiatan statistik harus tertuang dalam Renstra 2015-2019.
Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh BPS dalam amandemen UU
statistik adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
58
Membentuk tim penataan peraturan perundang-undangan,
Menyusun rencana kerja dan anggaran terkait penataan peraturan perundangundangan,
Menyusun naskah akademis amandemen UU Statistik
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Melakukan uji publik terhadap naskah akademis
Penyempurnaan terhadap naskah akademis
Perumusan rancangan undang-undang statistik yang baru
Melakukan uji publik terhadap RUU Statistik
Penyempurnaan terhadap RUU Statistik
Pengajuan RUU ke dalam Program Legislasi Nasional
3.4. Kerangka Kelembagaan
Pesatnya perkembangan teknologi, tingginya permintaan masyarakat akan
ketersediaan data yang relevan dan up to date, serta meningkatnya permintaan
keterbandingan data secara internasional, mengisyaratkan bahwa BPS harus mampu
menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat
waktu, serta mengacu standar nasional dan internasional, melalui proses kerja yang
sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana
penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM), serta
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Selama kurun waktu 2015-2018, BPS akan melakukan suatu upaya untuk
mentransformasi statistik dalam suatu program yang disebut Statistical Capacity
Building-Change and Reform for Development of Statistics (Statcap-CERDAS). Tujuan
dari program ini adalah dalam rangka pencapaian visi BPS. Pertama, kualitas data
harus ditingkatkan menjadi jauh lebih baik. Hal ini memerlukan adanya keterpaduan
statistik (statistical integration) dan dijalankannya Statistical Quality Assurance
Framework secara konsisten.
Kedua, perlunya membangun arsitektur TIK yang mendukung tercapainya visi BPS
melalui: manajemen data yang mendukung keterpaduan statistik, datawarehouse
sebagai enabler keterpaduan statistik, perbaikan infrastruktur jaringan yang
memudahkan pertukaran data antar kantor statistik daerah di seluruh Indonesia,
perbaikan dalam hal keamanan data untuk menjamin kerahasiaan termasuk pada saat
pertukaran data.
Ketiga, perlunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penataan
sistem manajemen SDM yang lebih baik dan berbasis kepada kompetensi. Hal ini
mencakup perencanaan, rekruitmen, pengembangan kompetensi karyawan,
manajemen kinerja, manajemen karir hingga penggajian. Selain dari penataan sistem,
BPS telah mencanangkan nilai-nilai inti yang menjadi pedoman bagi karyawan untuk
menjalankan perannya secara efektif, yaitu: Profesional, Integritas dan Amanah atau
disingkat PIA. Budaya kerja ini harus dijalankan secara konsisten oleh setiap insan BPS
sehingga agenda reformasi BPS berjalan seperti yang diharapkan.
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
59
Keempat, perlunya pengelolaan kelembagaan untuk mendukung lancarnya program
STATCAP-CERDAS mencapai BPS masa depan. Pengelolaan kelembagaan mencakup
semua aspek mulai dari perencanaan strategis, Tata Kelola Yang Baik (Good Public
Governance), peran Inspektorat, analisis beban kerja, sistem pengelolaan dokumen
(Document Management System - DMS), sistem pendukung pengambilan keputusan
(Decision Support System - DSS), kerangka aturan hukum yang berlaku, dan penetapan
budaya kerja yang diinginkan.
3.4.1 Kebutuhan Meningkatkan Ketata-laksanaan
Strategi yang diterapkan dalam upaya meningkatkan ketatalaksanaan adalah dengan
membangun blue print Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik (Statistical Business
Framework and Architecture - SBFA), penguatan infratrusktur, mere-engeneering
proses bisnis beberapa survei dengan didukung oleh dan memastikan perubahan yang
dilakukan memanfaatan TIK yang optimum, perbaikan dalam menajemen dan
pengembangan SDM serta penguatan organisasi.
Rencana strategis dalam meningkatkan ketatalaksanaan yang akan dilakukan tahun
2015-2018 adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik (Statitical Business
Framework and Architecture)
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tahun 2015. BPS akan membangun kerangka
dan arsitektur Bisnis Statistik, yang selanjutnya disebut SBFA, merujuk pada bentuk
model proses umum statistik atau GSBPM (Generic Statistical Business Process
Model). Kebutuhan untuk memproduksi Neraca Nasional menjadi prioritas dalam
kerangka pembenahan proses bisnis survei-survei yang ada di BPS. Kerangka
pembenahan juga memperhatikan kerangka kebutuhan nfrastruktur statistik
korporat untuk mendukung semua proses yang diidentifikasi di dalam model.
Di dalam SBFA ini dituangkan semua kebutuhan perubahan bisnis yang diperlukan,
kerangka infrastruktur statistik, manejemen data dan metadata, kebutuhan sistemsistem yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis
yang dibangun, kebutuhan penyelarasan organisasi agar mendukung perubahan
proses bisnis yang terjadi dan kebutuhan kompetensi SDM untuk menjamin
perubahan bisnis tersebut dapat dilaksanakan oleh pegawai BPS sesuai yang
ditetapkan.
60
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
Gambar 3.3. Pembangunan Kerangka dan Arsitektur Bisnis Statistik
2. Mendefinisikan, membenahi, membangun, dan mengimplementasikan
infrastruktur statistik
Aktivitas ini dilakukan pada tahun 2015-2016. Dalam prosesnya setelah SBFA
ditetapkan, perlu dibuat semua persyaratan yang dibutuhkan untuk membangun
infrastuktur statistik BPS yang mendukung penerapan SBFA secara efektif.
Persyaratan yang dibuat harus mempertimbangkan:
a. Existing infrastructure: area yang menjadi sasaran dibenahi adalah
pengelolaan dan penggunaan statistical standards, area methodology,
questionnaire design, geospatial system, hubungan BPS dengan pengguna
data, komunikasi dengan responden guna meningkatkan respon terhadap
survei yang dilakukan, statistical quality assurance, dan central business
register.
b. New statistical infrastructure: pengelolaan tenaga lapangan yang ada di BPS
daerah agar terintegrasi dan efisien, merancang kembali data management,
membangun environment yang sesuai dengan SBFA dalam mengelola berbagai
tahapan dalam survei.
3. Mendesain ulang dan mengimplementasikan tata laksana (business process):
Dengan telah ditetapkannya SBFA dan infrastruktur yang sesuai dengan arsitektur
tersebut, bisnis proses yang ada di BPS secara bertahap perlu dirancang ulang.
Kegiatan ini dilakukan tahun 2016-2017, dengan fokus pembenahan pada
beberapa produk lini yaitu Statistik Industri Besar dan Sedang, Statistik
Hortikulutura dan Perkebunan, Statistik Harga produsen, Statistik Ekspor-Impor,
Susenas dan Sakernas, Neraca nasional, Diseminasi dan Metodologi.
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
61
a. National Accounts
Penyusunan neraca nasional yang saat ini sudah mulai menerapkan SNA 2008
membutuhkan suatu system pengolahan yang terintegrasi dengan hasil
pengolahan dari data yang dikumpulkan oleh subject matter. Oleh karena itu
persyaratan (requirements) yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem
pengolahan ini harus mengacu SBFA dan dalam infrastruktur yang baru
dibangun.
Requirements yang dibuat ini harus memfasilitasi majemen kompilasi yang
berbasis time series dan menyediakan output yang juga berbasis time series
pula dengan seasonal adjusted analysis.
b. Selected statistical collections/compilations:
Mereviu dan melakukan Business Process Re-engineering (BPR) (mengacu pada
SBFA dan infrastruktur statistik) untuk produk lini sedemikian sehingga dapat
beroperasi penuh pada environment yang baru. Serta memastikan bahwa
hasilnya dapat dibangun system-system baru dan dimplementasikan.
Rancangan yang dibuat harus mempertimbangkan metode dan teknologi baru
dalam proses pengumpulan data dan pengolahan serta mengadopsi standar
statistik dan rekomendasi internasional.
4. Memastikan linkage dengan komponen TIK, SDM, dan penyelarasan organisasi.
Kegiatan ini dilakukan pada tahun 2015-2018. Perubahan pada BPS statistical
operations yang didukung TIK tergantung pada Pengembangan SDM dan
Penguatan/Penataan Organisasi. Oleh karena itu perlu perlu dipastikan bahwa ICT
design and strategy selaras dengan SBFA, kemudian perlu dilakukan perubahan
budaya, pengembangan training dan perencanaan SDM yang baik sehingga
perubahan proses bisnis dan sistem berlangsung dengan baik.
Selain itu perlu memastikan input tentang identifikasi kompetensi (skill,
knowledge, dan behaviour) yang dibutuhkan untuk berbagai jenis pekerjaan dalam
bidang statistik, serta memastikan bahwa perlunya penyesuaian organisasi agar
memastikan transformasi statistik ini dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.
3.4.2. Pengembangan Platform ICT dan Sistem Manajemen Informasi Statistik
Teknologi informasi adalah sebagai pengungkit (enabler dalam pengembangan ketatalaksanaan. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) di semua aspek kegiatan statistik
akan memungkinkan peningkatan kualitas data statistik. Aktivitas ini terbagi ke dalam
2 kelompok besar yaitu menyusun rancangan dan strategi Information Technology (IT
Design and Strategy) serta pengembangan sistem infrastruktur dan aplikasi statistik
(Statistical Infrastructure System and Application Development). Aktivitas ini akan
dilaksanakan dalam kurun waktu 4 tahun yaitu tahun 2015-2018.
62
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
1.
IT Design and Strategy
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan proses tata kelola dan manajemen TI.
Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah:
a. Penyusunan Strategi TI
Pada tahap ini Strategi disusun untuk mendukung tujuan bisnis jangka
panjang BPS sesuai dengan visi, misi dan roadmap TI BPS. Dalam strategi TI
ini juga meliputi BPS TI framework dan trend industri TI.
b. Tata kelola dan tata laksana TI (IT management and Governance)
IT governance perlu disusun guna menentukan kerangka kerja hak
keputusan dan akuntabilitas dalam penggunaan TI di BPS. Selain itu
penyusunan IT management dipandang perlu untuk membantu BPS dalam
proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan terkait TI.
c. Pembangunan Enterprise Arsitektur (EA)
BPS akan membangun EA yang sejalan dengan SBFA yang ditetapkan dalam
pengembangan ketata-laksanaan BPS di masa depan. EA ini harus
menerjemahkan strategi bisnis BPS ke solusi TI dengan biaya yang efisien
dan terancang dengan baik berdasarkan analisis kondisi BP saat ini. Selain
itu juga dalam EA akan tergambar rancangan kondisi masa depan BPS.
d. Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Operasi Standar TI
Penggunaan TI di masa depan harus berdasarkan Operasi standar yang
mendukung pengembangan aplikasi.
2. Statistical infrastructure System and Application Development
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membangun/mengembangkan sistem
infrastruktur statistik dan sistem aplikasi statistik yang sejalan dengan SBFA dan
mendukung perubahan proses bisnis yang terjadi. Sistem dan aplikasi yang
dibangun antara lain:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Standard and classification system;
Frame Management System;
Questionnaire Design Tool;
Geospatial System;
Statistical Analysis System;
Quality Assurance Monitoring System;
CBR System;
Field Force Management System;
Data & Metadata Management Systems;
Survey Database and Input Data Warehouse;
Dissemination Data Warehouse; dan
Statistical Production & Dissemination Systems.
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
63
3.4.3 Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi
Penataan fungsi dan struktur organisasi BPS dilakukan dengan mengakomodir
perubahan dinamika baik internal maupun eksternal melalui penguatan kelembagaan.
Beberapa pertimbangan dalam penguatan kelembagaan di antaranya adalah: saat ini
struktur organisasi BPS gemuk, tidak efektif, dan efisien, adanya rencana
pengembangan proses bisnis dan produk statistik, jadwal kegiatan yang tumpang
tindih serta lemahnya UU dan regulasi penunjang kegiatan statistik. Tujuan penguatan
kelembagaan yang akan dilakukan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Reorganisasi BPS Modern yang right sizing berdasarkan perubahan proses bisnis
mengacu pada SBFA dan EA;
2. Penguatan UU Statistik No 16 tahun 1997 dan rancangan aturan Sistem Statistik
Nasional (SSN); dan
3. Meningkatkan peran BPS sebagai pusat sumber data statistik dan tata kelola
statistik nasional.
Hasil yang diharapkan adalah berkembangnya pengelolaan dari lembaga BPS dan
lingkungan kerja ke depan, yaitu:
1. Desain Organisasi
Pada tahapan awal akan dilakukan evaluasi terhadap organisasi BPS saat ini.
Evaluasi terdiri dari analisis jabatan, analisis tugas dan fungsi, penilaian terhadap
kerangka tatakelola institusi dan tatakelola struktur organisasi. Hasil evaluasi
menjadi landasan pengembangan Model Organisasi yang berdasarkan SBFA dan
EA untuk menentukan Kerangka Struktur Organisasi BPS.
2. Penguatan hukum dan peraturan perudang-undangan
Perubahan bisnis proses yang dilakukan BPS di masa depan yang merubah dari
silo oriented menjadi functional oriented menyebabkan BPS harus melakukan
penyesuaian organisasi. Perubahan bisnis yang dilakukan juga akan lebih efektif
dan efisien bila disertai penguatan hukum dan perundang-udangan yang
memayungi perubahan ini. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain:
a. Melakukan Amandemen UU No. 16 Tahun 1997;
b. Menyusun berbagai regulasi statistik untuk mendukung aktivitas bisnis BPS di
masa depan;
c. Merancang regulasi penguatan organisasi dalam SSN (*); dan
d. Merancang mekanisme komunikasi yang efektif tentang hukum dan regulasi
statistik kepada stakeholder dan responden BPS.
3.4.3. Kebutuhan Pengelolaan Sumberdaya Manusia
Sebagai dampak dari perubahan proses bisnis yang dilakukan dan pembangunan
system dan aplikasi agar lebih efektif dan efisien, maka pengembangan sumberdaya
64
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
manusia (SDM) BPS juga menjadi target Program Statcap-CERDAS. Isu strategis SDM
BPS saat ini adalah:
1. Arah Strategis dan peran kebijakan SDM kurang memadai untuk mendukung
manajemen SDM yang kuat di BPS;
2. Terbatasnya tools dan infrastruktur untuk mendukung fungsi manajemen
SDM;
3. Belum terintegrasinya fungsi manajemen administrasi kepegawaian Internal
BPS (Pusat, Pusdiklat , STIS) dan institusi lain (BKN, Menpan dll);
4. Belum terintegrasinya fungsi strategis manajemen SDM antara BPS, STIS, dan
Pusdiklat; dan
5. Adanya gap kompetensi antara SDM Pusat dan daerah.
Berdasarkan isu tersebut, tujuan pengelolaan dan pengembangan SDM dalam
aktivitas Statcap CERDAS, adalah:
1. Menempatkan SDM BPS sebagai penggerak (driver) transformasi;
2. Membangun kebijakan dan prosedur kepegawaian yang terintegrasi dengan
proses bisnis BPS;
3. Penguatan struktur organisasi SDM dalam pengelolaan dan koordinasi yang
lebih baik; dan
4. Pengelolaan SDM berbasis kompetensi (CBHRM).
Adapun cakupan yang dilakukan dalam transformasi SDM BPS ini adalah:
1. Perencanaan dan Peningkatan SDM
Berbagai reviu dan analaisis dilakukan antara lain reviu fungsi dan peran Biro
Kepegawaian, reviu Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) yang digunakan
saat ini, analisis jabatan, analisis bebean kerja dan evaluasi jabatan termasuk
rumpun jabatan (job family), pengembangan job grading dan kompetensi
serta melakukan perencanaan pegawai berdasarkan struktur organisasi yang
baru.
2. Peningkatan Kebijakan dan prosedur SDM
Pada kegiatan ini fokus terhadap (i) rekruitmen, seleksi dan assessment; (ii)
manajemen kinerja; dan (iii) manajemen karir.
3. Peningkatan pengembangan SDM:
Pengembangan SDM dimulai dari pendidikan para calon pegawai di STIS
sampai dengan peningkatan kompetensi melalui training yang
diselenggarakan di Pusdiklat BPS. Aktivitas yang dilakukan antara lain:
a. Melakukan evaluasi dan revisi kurikulum di STIS;
b. Melakukan review terhadap pelatihan yang telah dilakukan;
c. Mengembangkan kurikulum dan katalog diklat;
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
65
d.
e.
f.
g.
h.
66
Melakukan analisis kebutuhan diklat;
Membuat perencanaan pengembangan pegawai;
Mengembangkan metode dan alat evaluasi pengembangan pegawai;
Mengembangkan material dan sistem e-Training; dan
Memonitor implementasi pengembangan SDM.
Bab 3 │Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
BAB 4
Target Kinerja dan
Kerangka Pendanaan
4.1 Target Kinerja
4.2 Kerangka Pendanaan
68
Bab 4 │Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
4.1 Target Kinerja
Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019
bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan
dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS
2015 – 2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada
sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari
setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja
program dan indikator kinerja kegiatan.
4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Indikator Sasaran Strategis BPS untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015 –
2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran
strategis BPS dalam kurun waktu tersebut.
Adapun Indikator Sasaran Strategis BPS 2015 – 2019 disertai target kinerjanya adalah
sebagai berikut:
Bab 4 │Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
69
70
Tabel. 4-1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
TARGET
KINERJA
(2019)
T.1. Peningkatan
SS.1. Meningkatnya kepercayaan
kualitas data
pengguna terhadap kualitas data
statistik melalui
BPS
kerangka
penjaminan
kualitas
Bab 4 │Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
IKSS 1.1. Persentase konsumen yang merasa
puas dengan kualitas data statistik
80 %
IKSS 1.2. Persentase konsumen yang selalu
menjadikan data dan informasi
statistik BPS sebagai rujukan utama
62 %
IKSS 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD
dan MBS
100 %
IKSS 1.4. Jumlah aktivitas statistik yang
mempublikasikan nilai akurasi
15
IKSS 1.5. Jumlah publikasi/laporan statistik
yang terbit tepat waktu
238
IKSS 1.6. Jumlah release data statistik yang
tepat waktu
28
IKSS 1.7. Jumlah publikasi/laporan sensus yang
terbit tepat waktu
1
Bab 4 │Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
TARGET
KINERJA
(2019)
SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan
dengan sumber data (Respondent
Engagement)
T.2. Peningkatan
pelayanan
prima hasil
kegiatan
statistik
IKSS 2.1. Persentase pemasukan dokumen
(response rate) survei dengan
pendekatan rumah tangga
100 %
IKSS 2.2. Persentase pemasukan dokumen
(response rate) survei dengan
pendekatan usaha
94 %
IKSS 2.3. Persentase pemasukan dokumen
(response rate) survei dengan
pendekatan non rumah tangga dan
non usaha
88 %
SS.3. Memastikan pengendalian mutu
yang efektif dan efisien
IKSS 3.1. jumlah self assement aktivitas
statistik mandiri yang dihimpun
SS.4. Meningkatnya kualitas hubungan
dengan pengguna data (User
Engagement)
IKSS 4.1. Persentase konsumen yang puas akan
layanan data BPS
IKSS 4.2. Jumlah pengunjung eksternal yang
mengakses data dan informasi
statistik melalui website
13
84 %
1.100.000
71
72
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
TARGET
KINERJA
(2019)
Bab 4 │Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
IKSS 4.3. Persentase konsumen yang puas
terhadap akses data BPS
78 %
IKSS 4.4. Persentase pengguna layanan yang
merasa puas terhadap pemenuhan
sarana dan prasarana BPS
65 %
150
T.3. Penguatan
Sistem
Statistik
Nasional
melalui
koordinasi
dan
pembinaan
yang efektif di
bidang
statistik
SS.5. Meningkatnya koordinasi dan
kerjasama dalam penyelenggaraan
SSN
IKSS 5.1 Jumlah metadata kegiatan statistik
sektoral dan khusus yang dihimpun
SS.6. Meningkatnya kualitas pembinaan
dalam penyelenggaraan SSN
IKSS 6.1. Jumlah Fungsional Statistisi dan
pranata komputer pada
Kementerian/Lembaga
5.963
T.4. Peningkatan
birokrasi yang
SS.7. Meningkatnya kualitas manajemen
sumber daya manusia BPS
IKSS 7.1. Persentase pegawai yang menduduki
jabatan fungsional tertentu
45 %
Bab 4 │Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
TARGET
KINERJA
(2019)
akuntabel
IKSS 7.2. Persentase pegawai yang
berpendidikan minimal Diploma IV
atau Strata I
SS.8. Meningkatnya pengawasan dan
akuntabilitas kinerja aparatur BPS
SS.9. Meningkatnya tata kelola
penggunaan anggaran dan
pelaksanaan kegiatan
61 %
IKSS 8.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh
Kementerian PAN & RB
84
IKSS 8.2. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi
oleh Kementerian PAN & RB
79
IKSS 8.3. Persentase satker yang mendapatkan
nilai evaluasi SAKIP kategori Baik
(dari satker yang diperiksa)
100 %
IKSS 9.1. Opini terhadap Laporan Keuangan
BPS oleh BPK
WTP
73
74
Bab 4 │Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam
kurun waktu 2015 – 2019, BPS akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 3 (tiga)
program generik. Adapun keempat program yang akan dijalankan oleh BPS dalam
kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan
kegiatan:
a. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi,
b. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei,
c. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik,
d. Pengembangan Sistem Informasi Statistik,
e. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan
Ketenagakerjaan,
f. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat,
g. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial,
h. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan,
Holtikultura, dan Perkebunan,
i. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan
Kehutanan,
j. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan
Penggalian, Energi, dan Konstruksi,
k. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi,
l. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga,
m. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi
Informasi, dan Pariwisata,
n. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi,
o. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran,
p. Pengembangan dan Analisis Statistik.
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS
(DMPTTL), dengan kegiatan:
a. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS),
b. Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS),
c. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian.
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan
kegiatan:
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta
Operasional Perkantoran Lainnya
Bab 4 │Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
75
4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA),
dengan kegiatan:
a. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I,
b. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II,
c. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.
Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan keempat program disertai masing-masing
kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator
kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang
mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program.
Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian
kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Sedangkan Indikator Kinerja
Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian
keluaran (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara
spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sassaran kegiatan
(output).
Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program
dan kegiatan BPS dalam kurun waktu 2015 – 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.
4.2 Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk
mencapai sasasaran strategis BPS. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan
untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegaitan BPS adalah sebagai
berikut.
76
Bab 4 │Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Bab 4 │Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Tabel. 4-3 Matriks Pendanaan
PROGRAM
Program Penyediaan dan
Pelayanan Informasi
Statistik (PPIS)
KEGIATAN
ALOKASI PENDANAAN (dalam miliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
1,880.67
1,915.91
1,621.85
713.44
1,018.76
Pengembangan Metodologi Sensus
dan Survei
2.67
2.83
3.00
3.18
3.37
Pelayanan dan Pengembangan
Diseminasi Informasi Statistik
8.03
8.51
9.03
9.57
10.14
Pengembangan Sistem Informasi
Statistik
72.45
76.92
84.53
92.61
101.16
52.11
14.24
12.15
15.67
202.11
47.83
50.70
53.75
56.97
60.39
14.27
6.87
7.26
43.43
8.89
21.14
10.62
11.25
11.93
12.64
1.88
2.00
2.12
2.24
2.38
Penyediaan dan Pelayanan
Informasi Statistik BPS Provinsi
Penyediaan dan Pengembangan
Statistik Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
Penyediaan dan Pengembangan
Statistik Kesejahteraan Rakyat,
Penyediaan dan Pengembangan
Statistik Ketahanan Sosial,
Penyediaan dan Pengembangan
Statistik Tanaman Pangan,
Holtikultura, dan Perkebunan
Penyediaan dan Pengembangan
Statistik Peternakan, Perikanan, dan
Kehutanan
77
78
PROGRAM
KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
2019
8.09
8.58
9.10
9.64
10.22
318.86
158.07
106.47
44.67
51.71
8.87
13.78
77.99
14.38
11.20
5.22
5.53
5.86
6.21
6.58
5.60
5.94
6.30
6.67
7.08
5.79
6.14
6.51
6.90
7.32
Pengembangan dan Analisis Statistik
5.97
6.32
6.69
7.08
7.49
TOTAL PENDANAAN PROGRAM PPIS
2,459.47
2,292.96
2,023.84
1,044.60
1,521.45
Penyusunan, Pengembangan, dan
Evaluasi Program dan Anggaran
178.47
297.92
222.21
154.33
26.51
Pengelolaan dan Pengembangan
Administrasi Keuangan
3.19
3.38
3.58
3.80
4.02
Penyediaan dan Pengembangan
Statistik Industri, Pertambangan dan
Penggalian, Energi, dan Konstruksi
Penyediaan dan Pengembangan
Statistik Distribusi
Penyediaan dan Pengembangan
Statistik Harga
Bab 4 │Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Penyediaan dan Pengembangan
Statistik Keuangan, Teknologi
Informasi, dan Pariwisata
Penyediaan dan Pengembangan
Statistik Neraca Produksi
Penyediaan dan Pengembangan
Statistik Neraca Pengeluaran
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BPS (DMPTTL)
ALOKASI PENDANAAN (dalam miliar rupiah)
Bab 4 │Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
PROGRAM
KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
2019
Pengelolaan dan Pengembangan
Administrasi Kepegawaian
6.31
6.94
7.64
8.40
9.24
Pelayanan Publik, Hubungan
Masyarakat dan Hukum
9.00
13.00
13.00
10.00
10.60
2.33
2.47
2.62
2.77
2.94
2.37
2.51
2.67
2.83
3.00
Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur Negara (BPS)
32.15
35.36
38.90
42.79
47.07
Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu
Statistik (STIS)
38.17
40.47
42.89
45.47
48.19
TOTAL PENDANAAN PROGRAM
DMPTTL
272.00
402.06
333.51
270.38
151.58
22.29
85.08
52.20
49.74
52.23
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Negara BPS Provinsi
364.14
243.85
287.11
316.70
292.29
TOTAL PENDANAAAN PROGRAM
PSPA
386.43
328.93
339.32
366.44
344.52
Dukungan Manajemen BPS Lainnya
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BPS Provinsi
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur BPS (PSPA)
ALOKASI PENDANAAN (dalam miliar rupiah)
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Negara BPS serta
Operasional Perkantoran Lainnya
79
80
PROGRAM
Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur BPS (PPAA)
KEGIATAN
ALOKASI PENDANAAN (dalam miliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Inspektorat I
2.37
2.51
2.66
2.82
2.99
Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Inspektorat II
2.38
2.52
2.68
2.84
3.01
Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Inspektorat III
2.34
2.48
2.63
2.79
2.96
TOTAL PENDANAAN PROGRAM
PPAA
7.10
7.52
7.97
8.45
8.96
Bab 4 │Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
BAB 5
Penutup
82
5-82 Bab 5 │Penutup
Renstra BPS periode 2015 – 2019 disusun dengan mengikuti arah kebijakan
pembangunan nasional RPJMN 2015 – 2019 yang membutuhkan ketersediaan data
statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi
pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan
akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS tahun 2015 2019 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (core business) BPS, yakni:
1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.
Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2015 – 2019, yakni:
1. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas;
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
3. Peningkatan koordinasi kegiatan statistik dalam rangka penyelenggaraan
Sistem Statistik Nasional yang bersinambung; dan
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel.
Dalam Renstra BPS 2015 – 2019, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis,
indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan.
Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator
kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan
akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara
menyeluruh oleh BPS melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam
program Statistical Capacity Building-Chane and Reform for Development of Statistics
in Indonesia (Statcap CERDAS).
Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS 2015-2019
membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di
daerah. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level
BPS merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan
statistik BPS menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk
melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi
sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesional,
berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS optimis bahwa seluruh target
kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS 2015-2019 ini dapat diraih dan
akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam
RPJMN ketiga periode 2015-2019. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan
bangsa.
Bab 5 │Penutup
83
84
5-84 Bab 5 │Penutup
LAMPIRAN
Lampiran 1 dan 2
Lampiran 1 - Matriks Kinerja dan Pendanaan
Kementerian/Lembaga
Lampiran 2 - Kerangka Regulasi
86
5-Lampiran 1
Lampiran 1 - Matriks Kinerja dan
Pendanaan Kementerian/Lembaga
5-Lampiran 1
87
88
5-Lampiran 1
Lampiran 1
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Kementerian/Lembaga: Badan
Pusat Statistik
SS.1. Meningkatnya
kepercayaan
pengguna
terhadap
kualitas data
BPS
1.1. Persentase
konsumen yang
merasa puas
dengan kualitas
data statistik
1.2. Persentase
konsumen yang
selalu menjadikan
data dan
informasi statistik
BPS sebagai
rujukan utama
1.3. Persentase
pemutakhiran
data MFD dan
MBS
1.4. Jumlah
Aktivitas statistik
yang
mempublikasikan
nilai akurasi
1.5. Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik yang
TARGET KINERJA
2015
2016
2017
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2018
2019
80%
80%
80%
80%
80%
50%
53%
56%
59%
62%
100%
100%
100%
100%
100%
25
15
18
18
15
230
232
234
236
238
2015
2016
2017
2018
2019
5.032,80
5.296,89
5.055,33
4.130,95
4.563,40
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
24.079,38
1. Deputi Bidang
Statistik
Sosial
2. Deputi
Bidang
Statistik
Produksi
3. Deputi Bidang
Statistik
Distribusi dan
Jasa
4. Deputi
Bidang
Neraca dan
Analisis
Statistik
5. Deputi
Bidang
Metodologi
Informasi
Statistik
6. Sekretariat
Utama
7. Inspektorat
Utama
89
90
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
27
28
28
28
28
37
5
53
35
1
94%
96%
96,5%
97%
98%
92%
92,3%
93%
93%
94%
87%
87%
87%
87%
88%
terbit tepat waktu
Lampiran 1
1.6. Jumlah
release data
statistik yang
tepat waktu
1.7. Jumlah
Publikasi/Laporan
sensus yang terbit
tepat waktu
SS.2. Meningkatnya
kualitas hubungan
dengan sumber data
(Respondent
Engagement)
2.1. Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan
rumah tangga
2.2. Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan usaha
2.3. Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan non
rumah tangga non
5-90
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
5
7
9
11
13
84%
84%
84%
84%
84%
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
70%
72%
74%
76%
78%
65%
65%
65%
65%
65%
usaha
SS.3. Memastikan
pengendalian mutu
yang ekonomis,
efektif dan efisien
3.1. jumlah self
assement aktivitas
statistik mandiri
yang dihimpun
SS.4. Meningkatnya
kualitas hubungan
dengan pengguna
data (User
Engagement)
4.1. Persentase
Konsumen yang
puas akan layanan
data BPS
4.2. Jumlah
pengunjung
eksternal yang
mengakses data
dan informasi
statistik melalui
website
4.3. Persentase
Konsumen yang
puas terhadap
akses data BPS
4.4. Persentase
pengguna layanan
yang merasa puas
terhadap
pemenuhan
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
91
92
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
150
150
150
150
150
5.320
5.533
5.672
5.815
5.963
27 %
30 %
34 %
39 %
45 %
sarana dan
prasarana BPS
Lampiran 1
SS.5. Meningkatnya
koordinasi dan
kerjasama dalam
penyelenggaraan
SSN
5.1. Jumlah
metadata
kegiatan statistik
sektoral dan
khusus yang
dihimpun
SS.6. Meningkatnya
kualitas pembinaan
dalam
penyelenggaraan
SSN
6.1. Jumlah
Fungsional
Statistisi dan
pranata komputer
pada
Kementerian/Lem
baga
SS.7. Meningkatnya
kualitas manajemen
sumber daya
manusia BPS
7.1. Persentase
Pegawai yang
menduduki
jabatan fungsional
5-92
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
57 %
58 %
59 %
60 %
61 %
75
75
78
81
84
65
70
75
77
79
60%
70%
80%
90%
100%
tertentu
7.2. Persentase
pegawai yang
berpendidikan
minimal Diploma
IV atau Strata I
SS.8. Meningkatnya
pengawasan dan
akuntabilitas kinerja
aparatur BPS
8.1. Hasil
Penilaian SAKIP
oleh Kementerian
PAN & RB
8.2. Hasil
Penilaian
Reformasi
Birokrasi oleh
Kementerian PAN
& RB
8.3. Persentase
satker yang
mendapatkan nilai
evaluasi SAKIP
kategori Baik (dari
satker yang
diperiksa)
SS.9. Meningkatnya
tata kelola
penggunaan
anggaran dan
pelaksanaan
kegiatan
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
93
94
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
9.1. Opini
terhadap Laporan
Keuangan BPS
oleh BPK
Lampiran 1
PROGRAM 06 : Program
Penyediaan dan Pelayanan
Informasi Statistik
Meningkatnya
kepercayaan
pengguna terhadap
kualitas data BPS
Persentase
konsumen yang
merasa puas
dengan kualitas
data statistik
Persentase
konsumen yang
selalu menjadikan
data dan
informasi statistik
BPS sebagai
rujukan utama
Menyediakan data
statistik yang
berkualitas
Persentase
pemutakhiran
data MFD dan
MBS
Jumlah Aktivitas
statistik yang
mempublikasikan
5-94
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
50%
53%
56%
59%
62%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25
15
18
18
15
2015
2016
2017
2018
2019
2.506,75
2.292,96
2.023,84
1.044,60
1.521,45
2.506,75
2.292,96
2.023,84
1.044,60
1.521,45
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
9.389,60
1. Deputi Bidang
Statistik
Sosial
2. Deputi
Bidang
Statistik
Produksi
3. Deputi Bidang
Statistik
Distribusi dan
Jasa
4. Deputi
Bidang
Neraca dan
Analisis
Statistik
5. Deputi
Bidang
Metodologi
Informasi
Statistik
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
230
232
234
236
238
27
28
28
28
28
37
5
53
35
1
nilai akurasi
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik yang
terbit tepat waktu
Jumlah Release
data Statistik
yang tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
sensus yang terbit
tepat waktu
Tingkat kesalahan
maksimal kegiatan
Sensus Ekonomi
2016
Persentase
kesesuaian jumlah
target
perusahaan/usaha
dengan realisasi
SE2016
Meningkatnya
kualitas hubungan
dengan sumber data
(respondent
engagement)
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan
rumah tangga
5%
95%
94%
96%
97%
97%
98%
94%
96%
97%
97%
98%
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
95
96
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Lampiran 1
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan usaha
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan non
rumah tangga non
usaha
Memastikan
pengendalian mutu
yang ekonomis,
efektif dan efisien
jumlah self
assement aktivitas
statistik mandiri
yang dihimpun
Meningkatnya
kualitas hubungan
dengan pengguna
data (user
engagement)
Persentase
Konsumen yang
puas akan layanan
data BPS
Jumlah
pengunjung
eksternal yang
mengakses data
5-96
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
92%
92%
93%
93%
94%
87%
87%
87%
87%
88%
5
7
9
11
13
5
7
9
11
13
84%
84%
84%
84%
84%
84%
84%
84%
84%
84%
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
dan informasi
statistik melalui
website
Meningkatnya
kemudahan akses
terhadap data dan
informasi statistik
BPS
Persentase
Konsumen yang
puas terhadap
akses data BPS
Meningkatnya
koordinasi dan
kerjasama dalam
penyelenggaraan
SSN
Jumlah metadata
kegiatan statistik
sektoral dan
khusus yang
dihimpun
KEGIATAN 2895: BPS Provinsi
(Penyediaan dan pelayanan
informasi statistik BPS Provinsi)
Jumlah Laporan
Pengembangan
Metodologi Sensus
dan survei
Persentase
pemutakhiran
data MFD dan
MBS
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
70%
72%
74%
76%
78%
70%
72%
74%
76%
78%
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
510
510
510
510
510
2015
2016
2017
2018
2019
1.880,67
1.915,91
1.621,85
713,44
1.018,76
1,63
2,86
2,71
2,53
2,31
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
7.150,62
BPS Provinsi
100%
100%
100%
100%
100%
97
98
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Lampiran 1
Jumlah dokumen
updating peta
Jumlah Laporan
Diseminasi Statistik
Jumlah Laporan
Diseminasi
Statistik yang
terbit tepat waktu
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei kebutuhan
data
Jumlah
Publikasi/Laporan
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
Jumlah
Publikasi/Laporan
Kependudukan
dan
Ketenagakerjaan
yang terbit tepat
waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Kependudukan
dan
Ketenagakerjaan
yang memiliki
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
dokumen
5-98
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
95%
100%
100%
100%
100%
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
95%
100%
100%
100%
100%
2015
2016
2017
2018
2019
8,05
9,73
10,06
10,39
10,73
63,96
69,56
74,08
78,89
84,02
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
(response rate)
survei
ketenagakerjaan
dan
kependudukan
dengan
pendekatan
rumah tangga
Jumlah
publikasi/laporan
Sensus Penduduk
Jumlah
publikasi/laporan
Sensus Penduduk
yang terbit tepat
waktu
Jumlah
publikasi/laporan
Survei Penduduk
Antar Sensus
Jumlah
publikasi/laporan
Survei Penduduk
Antar Sensus yang
terbit tepat waktu
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
Survei Penduduk
Antar Sensus
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Kesejahteraan
TARGET KINERJA
2015
2016
2017
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2018
2019
510
510
510
510
510
2015
2016
2017
2018
2019
21,54
431,39
110,49
117,83
276,09
510
95%
510
510
510
510
510
89,76
97,16
103,61
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
99
100
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
95%
100%
100%
100%
100%
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
2015
2016
2017
2018
2019
2,23
3,51
3,40
3,27
3,10
Rakyat
Lampiran 1
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Kesejahteraan
Rakyat yang terbit
tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Kesejahteraan
Rakyat yang
memiliki
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
Survei
Kesejahteraan
Rakyat dengan
pendekatan
rumah tangga
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Ketahanan
Sosial
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Ketahanan Sosial
yang terbit tepat
waktu
5-100
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Ketahanan Sosial
yang memiliki
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
Survei Ketahanan
Sosial dengan
pendekatan
rumah tangga
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
Survei Ketahanan
Sosial dengan
pendekatan non
rumah tangga non
usaha
Jumlah
Publikasi/Laporan
Pendataan Potensi
Desa
Jumlah
Publikasi/Laporan
Pendataan Potensi
Desa yang tepat
waktu
Persentase
pemasukan
dokumen
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
510
510
510
510
510
95%
100%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
510
510
510
510
95%
2015
2016
2017
2018
0,30
84,23
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
101
102
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Lampiran 1
(response rate)
Pendataan Potensi
Desa
Basis Data Terpadu
Program
Perlindungan Sosial
Persentase Basis
Data Terpadu
Program
Perlindungan
Sosial yang selesai
tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Tanaman
Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Tanaman
Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan yang
terbit tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Tanaman
Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan yang
memiliki
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
5-102
TARGET KINERJA
2015
2016
2017
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2018
2019
510
2015
2016
2017
2018
2019
82,25
87,65
93,42
99,56
1.089,99
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
96%
100%
100%
100%
100%
75,82
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
dokumen
(response rate)
Survei Tanaman
Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan
dengan
pendekatan
rumah tangga
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
Survei Tanaman
Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan
dengan
pendekatan usaha
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
Survei Tanaman
Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan
dengan
pendekatan non
rumah tangga non
usaha
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Peternakan,
Perikanan, dan
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
96%
100%
100%
100%
100%
96%
100%
100%
100%
100%
510
510
510
510
510
2015
2016
2017
2018
2019
5,22
6,71
6,83
6,93
7,02
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
103
104
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
95%
100%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
Kehutanan
Lampiran 1
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Peternakan,
Perikanan, dan
Kehutanan yang
terbit tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Peternakan,
Perikanan, dan
Kehutanan yang
memiliki
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
Survei
Peternakan,
Perikanan, dan
Kehutanan
dengan
pendekatan
rumah tangga
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
Survei
Peternakan,
Perikanan, dan
5-104
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Kehutanan
dengan
pendekatan usaha
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
Survei Survei
Peternakan,
Perikanan, dan
Kehutanan
dengan
pendekatan non
rumah tangga non
usaha
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Industri,
Pertambangan dan
Penggalian, Energi,
dan Konstruksi
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Industri,
Pertambangan
dan Penggalian,
Energi, dan
Konstruksi yang
terbit tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Industri,
Pertambangan
dan Penggalian,
Energi, dan
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
95%
100%
100%
100%
100%
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
2015
2016
2017
2018
2019
41,46
45,49
48,32
51,33
54,52
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
105
106
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Lampiran 1
Konstruksi yang
memiliki
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
Survei Industri,
Pertambangan
dan Penggalian,
Energi, dan
Konstruksi dengan
pendekatan usaha
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Distribusi
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Distribusi
yang terbit tepat
waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Distribusi
yang memiliki
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei statistik
distribusi dengan
pendekatan usaha
Persentase
pemasukan
5-106
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
95%
100%
100%
100%
100%
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
95%
100%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
2015
2016
2017
2018
2019
10,32
12,16
12,66
13,17
13,70
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
dokumen
(response rate)
survei statistik
distribusi dengan
pendekatan non
rumah tangga non
usaha
Jumlah
publikasi/laporan
Sensus Ekonomi
2016
Jumlah
publikasi/laporan
Sensus Ekonomi
2016 yang terbit
tepat waktu
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
Sensus Ekonomi
2016
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Harga
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Harga
yang terbit tepat
waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Harga
yang memiliki
ISSN/ISBN
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
510
510
510
510
510
510
510
510
2019
2015
2016
2017
2018
2019
65,34
1.383,88
894,35
4,67
-
42,79
46,91
49,84
52,96
56,27
100%
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
107
108
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Lampiran 1
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei statistik
harga dengan
pendekatan
rumah tangga
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei statistik
harga dengan
pendekatan usaha
Jumlah
Publikasi/Laporan
Survei Harga Biaya
Hidup
Jumlah
Publikasi/Laporan
Survei Harga Biaya
Hidup yang terbit
tepat waktu
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei biaya hidup
Jumlah
Publikasi/Laporan
Survei
Penyempurnaan
Diagram Timbang
(2017=100)
5-108
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
95%
100%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
90
90
90
90
90
90
100%
100%
375
375
375
375
2015
3,00
2016
2017
2018
29,88
147,76
44,05
8,98
56,68
4,83
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Jumlah
Publikasi/Laporan
Survey
Penyempurnaan
Diagram Timbang
(2017=100) yang
terbit tepat waktu
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
Survey
Penyempurnaan
Diagram Timbang
(2017=100)
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Keuangan,
TI, dan Pariwisata
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Keuangan, TI, dan
Pariwisata yang
terbit tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Keuangan, TI, dan
Pariwisata yang
memiliki
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
dokumen
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
375
375
375
375
2019
2015
2016
2017
2018
2019
28,13
31,22
33,05
34,99
37,04
85%
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
95%
100%
100%
100%
100%
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
109
110
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Lampiran 1
(response rate)
survei statistik
Keuangan, TI, dan
Pariwisata
dengan
pendekatan usaha
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei statistik
survei statistik
Keuangan, TI, dan
Pariwisata
dengan
pendekatan non
rumah tangga non
usaha
Jumlah
Publikasi/Laporan
Neraca Produksi
Jumlah
Publikasi/Laporan
Neraca Produksi
yang terbit tepat
waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Neraca Produksi
yang memiliki
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
5-110
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
95%
100%
100%
100%
100%
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
95%
100%
100%
100%
100%
2015
2016
2017
2018
2019
20,05
22,57
23,80
25,09
26,45
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
survei neraca
produksi dengan
pendekatan usaha
Jumlah
Publikasi/Laporan
Neraca Pengeluaran
Jumlah
Publikasi/Laporan
Neraca
Pengeluaran yang
terbit tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Neraca
Pengeluaran yang
memiliki
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei neraca
pengeluaran
dengan
pendekatan
rumah tangga
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei neraca
pengeluaran
dengan
pendekatan usaha
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
510
510
510
510
510
13,81
15,90
16,66
17,45
18,28
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
95%
100%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
111
112
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Lampiran 1
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei neraca
pengeluaran
dengan
pendekatan non
rumah tangga non
usaha
Jumlah
Publikasi/Laporan
analisis dan
pengembangan
statistik
Jumlah
Publikasi/Laporan
analisis dan
pengembangan
statistik yang tebit
tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Analisis dan
Pengembangan
Statistik yang
memiliki
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei analisis dan
pengembangan
statistik dengan
5-112
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
95%
100%
100%
100%
100%
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
95%
100%
100%
100%
100%
2015
2016
2017
2018
2019
43,01
47,14
50,08
53,22
56,55
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
pendekatan
rumah tangga
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei analisis dan
pengembangan
statistik dengan
pendekatan usaha
KEGIATAN 2896: Direktorat
Analisis dan Pengembangan
Statistik (Pengembangan dan
analisis statistik)
Publikasi/Laporan
Analisis dan
Pengembangan
Statistik
Jumlah
Publikasi/Laporan
Analisis dan
Pengembangan
Statistik yang
terbit tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Analisis dan
Pengembangan
Statistik yang
memiliki
ISSN/ISBN
Jumlah laporan
aktivitas statistik
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
95%
100%
100%
100%
100%
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
2015
2016
2017
2018
2019
5,97
6,32
6,69
7,08
7,49
5,16
5,47
5,80
6,15
6,51
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
33,54
Direktorat
Analisis dan
Pengembanga
n Statistik
21
21
21
21
21
5
7
9
11
13
113
114
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
yang dilakukan
self asessment
jumlah self
assement aktivitas
statistik mandiri
yang dihimpun
Jumlah model
statistik sosial dan
ekonomi
Jumlah Release
data Analisis dan
Pengembangan
Statistik yang
tepat waktu
Jumlah
publikasi/laporan
Indeks Kesetaraan
Gender dan
Pemberdayaan
Gender yang terbit
tepat waktu
Indeks Kesetaraan
Gender (IKG)
Indeks
Pemberdayaan
Gender (IPG)
Lampiran 1
KEGIATAN 2897:Direktorat
Diseminasi Statistik (Pelayanan
dan Pengembangan Diseminasi
Informasi Statistik)
5-114
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
5
7
9
11
13
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2015
2016
2017
2018
2019
0,81
0,85
0,89
0,93
0,98
8,03
8,51
9,03
9,57
10,14
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
45,28
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Sistem pendukung
layanan untuk
diseminasi data dan
informasi statistik
yang dikembangkan
dan dipelihara
Jumlah Publikasi
yang terbit tepat
waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
statistik yang
memiliki
ISSN/ISBN
jumlah
pemenuhan
layanan
permintaan ISSN
dan ISBN
Jumlah metadata
kegiatan statistik
dasar yang
dihimpun
Jumlah metadata
kegiatan statistik
sektoral dan
khusus yang
dihimpun
Jumlah metadata
kegiatan statistik
dasar, sektoral,
dan khusus yang
masuk dalam
Sirusa
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
4
4
4
4
4
8,03
8,51
9,03
9,57
10,14
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
175
175
175
175
175
100
100
100
100
100
150
150
150
150
150
250
250
250
250
250
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Direktorat
Diseminasi
Statistik
115
116
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
jumlah dokumen
SKD yang
dihimpun
Jumlah aktivitas
layanan langsung
terhadap
konsumen
Persentase
Konsumen yang
puas akan layanan
data BPS
Jumlah
pengunjung
eksternal yang
mengakses data
dan informasi
statistik melalui
website
Jumlah satker
yang memiliki
website yang
terhubung secara
online
Lampiran 1
KEGIATAN 2898: Direktorat
Statistik Neraca Pengeluaran
(Penyediaan dan
Pengembangan Statistik Neraca
Pengeluaran)
Jumlah
publikasi/laporan
statistik neraca
pengeluaran
nasional dan
5-116
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
84%
84%
84%
84%
84%
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
513
513
513
513
513
19
20
19
19
20
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
2015
2016
2017
2018
2019
5,79
6,14
6,51
6,90
7,32
32,66
5,79
6,14
6,51
6,90
7,32
Direktorat
Statistik
Neraca
Produksi
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
regional yang dapat
digunakan untuk
mendukung
pengambilan
kebijakan di bidang
ekonomi
Jumlah
Publikasi/Laporan
Neraca
Pengeluaran yang
terbit tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Neraca
Pengeluaran yang
memiliki
ISSN/ISBN
Jumlah Release
data Neraca
Pengeluaran yang
tepat waktu
Diskrepansi
Statistik
PDB/PDRB
menurut
pengeluaran
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan
rumah tangga
Persentase
pemasukan
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
19
20
19
19
20
8
9
9
9
10
4
4
4
4
4
5%
5%
5%
5%
5%
85 %
86%
86%
87%
87%
85%
85%
85%
86%
86%
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
117
118
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan usaha
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan non
rumah tangga non
usaha
Lampiran 1
KEGIATAN 2899: Direktorat
Statistik Neraca Produksi
(Penyediaan dan
Pengembangan Statistik Neraca
Produksi)
Jumlah
Publikasi/Laporan
Neraca Produksi
Jumlah Kajian
Rekomendasi SNA
2008 yang sudah
diselesaikan
Jumlah
Publikasi/Laporan
Neraca Produksi
yang terbit tepat
waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Neraca Produksi
yang memiliki
5-118
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
80%
81%
81%
82%
82%
21
19
17
18
17
54
55
56
57
58
21
19
17
18
17
9
8
6
7
6
2015
2016
2017
2018
2019
5,60
5,94
6,30
6,67
7,08
5,60
5,94
6,30
6,67
7,08
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
31,59
Direktorat
Statistik
Neraca
Pengeluaran
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
95%
95%
95%
95%
95%
4
4
4
4
4
5%
5%
5%
5%
5%
2015
2016
2017
2018
2019
2,67
2,83
3,00
3,18
3,37
2,67
2,83
3,00
3,18
3,37
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan usaha
Jumlah Release
data Neraca
Produksi yang
tepat waktu
Diskrepansi
Statistik
PDB/PDRB
Lapangan Usaha
KEGIATAN 2900:Direktorat
Pengembangan Metodologi
Sensus dan Survei
(Pengembangan Metodologi
Sensus dan Survei)
Dokumen, Laporan,
dan publikasi
Pengembangan
Metodologi Sensus
dan survei
Jumlah Dokumen
desain sampling
Sensus dan survei
yang mutakhir
Jumlah publikasi
standarisasi dan
klasifikasi statistik
12
12
12
13
14
3
3
3
3
3
5
5
5
6
6
15,07
Direktorat
Pengembanga
n Metodologi
Sensus dan
Survei
119
120
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
yang terbit tepat
waktu
Jumlah Dokumen
Pengembangan
kerangka Sampel
survei yang
mutakhir
Persentase data
IBR yang
terupdate
Persentase
pemutakhiran
data MFD dan
MBS
Jumlah sistem
aplikasi
Pengembangan
desain sensus dan
survey yang
dikembangkan
dan dipelihara
Jumlah laporan
peta desa yang
mutakhir
Jumlah Peta desa
dan blok sensus
yang diupdate
Lampiran 1
KEGIATAN 2901:Direktorat
Sistem Informasi Statistik
(Pengembangan Sistem
Informasi Statistik)
Sistem
informasi/aplikasi
5-120
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
3
3
3
3
3
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
2.074
3.000
3.000
3.000
935.000
34
29
30
29
29
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
2015
2016
2017
2018
2019
119,73
76,92
84,53
92,61
101,16
474,95
119,73
76,92
84,53
92,61
101,16
Direktorat
Sistem
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
pengolahan yang
dibuat/dikembangka
n/dipelihara
Persentase hasil
pengolahan data
yang dikirim ke
BPS pusat tepat
waktu
Persentase
uptime layanan
jaringan
komunikasi
Jumlah Dokumen
Statcap Cerdas
Bidang TI yang
terbit tepat waktu
Persentase
pengembangan
TIK BPS untuk
integrasi statistik
dari hulu ke hilir
Persentase
perbaikan sarana
TI yang sesuai
dengan service
level agreement
Jumlah
penambahan
koleksi data yang
dihimpun
Jumlah
pengadaan
perangkat
pengolah data dan
komunikasi
TARGET KINERJA
2015
2016
2017
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Informasi
Statistik
95%
96%
97%
98%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
7
7
5
3
3
5%
25%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20
20
20
20
20
3
2
2
2
2
121
122
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Persentase
pengadaan
perangkat
pengolah data dan
komunikasi yang
diselesaikan
Lampiran 1
KEGIATAN 2902: Direktorat
Statistik Distribusi (Penyediaan
dan Pengembangan Statistik
Distribusi)
Jumlah
publikasi/laporan
statistik distribusi
yang terbit tepat
waktu
Jumlah aktivitas
statistik yang
mempublikasikan
nilai akurasi
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Distribusi
yang terbit tepat
waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Distribusi
yang memiliki
ISSN/ ISBN
Jumlah Release
data Statistik
Distribusi yang
tepat waktu
5-122
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
100%
100%
100%
100%
100%
37
40
42
42
42
1
1
1
1
1
37
40
42
43
43
29
34
36
37
37
23
24
24
24
24
2015
2016
2017
2018
2019
318,86
158,07
106,47
44,67
51,71
8,09
8,57
9,09
9,63
10,21
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
679,79
Direktorat
Statistik
Distribusi
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan usaha
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan non
rumah tangga non
usaha
Publikasi/Laporan
Sensus Ekonomi
2016
Jumlah
Publikasi/Laporan
Sensus Ekonomi
2016 yang terbit
tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Sensus Ekonomi
2016 yang
memiliki
ISSN/ISBN
Tingkat kesalahan
maksimal kegiatan
Sensus Ekonomi
2016
Persentase
kesesuaian jumlah
target
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
87%
92%
97%
97%
97%
80%
85%
94%
100%
100%
12
1
53
34
12
5
53
34
12
5
53
34
5%
95%
2015
2016
2017
2018
310,78
140,28
75,89
5,54
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
123
124
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Lampiran 1
perusahaan/usaha
dengan realisasi
SE2016
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
Sensus Ekonomi
2016
Publikasi/Laporan
Penyusunan
Statistik
Perdagangan Antar
Wilayah Komoditi
Tertentu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Penyusunan
Statistik
Perdagangan
Antar Wilayah
Komoditi Tertentu
yang tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Penyusunan
Statistik
Perdagangan
Antar Wilayah
Komoditi Tertentu
yang memiliki
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
dokumen
5-124
TARGET KINERJA
2015
2016
2017
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
5,72
15,00
21,00
30,00
93%
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
100%
100%
100%
100%
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
2015
(response rate)
survei dengan
pendekatan usaha
Publikasi/Laporan
Updating Direktori
Pasar dan Pusat
Perdagangan
Jumlah
Publikasi/Laporan
Updating Direktori
Pasar dan Pusat
Perdagangan yang
tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Updating Direktori
Pasar dan Pusat
Perdagangan yang
memiliki
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan usaha
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2016
2017
2018
2019
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100%
100%
100%
KEGIATAN 2903: Direktorat
Statistik Harga (Penyediaan dan
Pengembangan Statistik Harga)
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Harga
39
43
31
25
25
2015
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
2016
2017
2018
2019
3,50
6,50
8,50
11,50
8,87
13,78
77,99
14,38
11,20
126,21
7,98
9,40
9,97
10,56
11,20
Direktorat
Statistik Harga
125
126
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Lampiran 1
Jumlah aktivitas
statistik yang
mempublikasikan
nilai akurasi
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Harga
yang terbit tepat
waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Harga
yang memiliki
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan usaha
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan
rumah tangga
Jumlah Release
data Statistik
Harga yang tepat
waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
SBH
5-126
TARGET KINERJA
2015
2016
2017
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2018
2019
2015
2016
2017
2018
1,88
19,40
2,95
2
38
40
28
22
22
35
37
25
19
19
95%
96%
97%
97%
98%
98
99
99
99
99
27
27
27
28
27
1
1
2
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Jumlah
Publikasi/Laporan
SBH yang terbit
tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
SBH yang memiliki
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan
rumah tangga
Jumlah
Publikasi/Laporan
survei
penyempurnaan
Diagram Timbang
Nilai Tukar Petani
Jumlah
Publikasi/Laporan
Survei
penyempurnaan
Diagram Timbang
yang terbit tepat
waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Survei
Penyempurnaan
Diagram Timbang
yang memiliki
ISSN/ISBN
TARGET KINERJA
2015
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2016
2017
2018
1
1
2
1
1
2
100%
100%
1
1
1
6
1
1
1
6
6
2019
2015
2016
2017
2018
0,88
2,50
48,62
0,87
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
127
128
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
2015
2016
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan
rumah tangga
Lampiran 1
KEGIATAN 2904: Direktorat
Statistik Industri, Pertambangan
dan Penggalian, Energi, dan
Konstruksi (Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Industri, Pertambangan dan
Penggalian, Energi, dan
Konstruksi)
Jumlah
publikasi/laporan
statistik Industri,
Pertambangan dan
Penggalian, Energi,
dan Konstruksi
Jumlah aktivitas
statistik yang
mempublikasikan
nilai akurasi
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Industri
yang terbit tepat
waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Industri
yang memiliki
5-128
2017
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
8,09
8,58
9,10
9,64
10,22
8,09
8,58
9,10
9,64
10,22
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
100%
31
31
31
31
31
1
1
1
1
1
31
31
31
31
31
30
30
30
30
30
45,63
Direktorat
Statistik
Industri,
Pertambangan
dan
Penggalian,
Energi, dan
Konstruksi
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
4
4
4
4
4
94%
94%
95%
95%
95%
2015
2016
2017
2018
2019
52,11
14,24
12,15
15,67
202,11
6,36
6,74
7,15
7,70
8,30
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
ISSN/ISBN
Jumlah Release
data Statistik
Industri yang
tepat waktu
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan usaha
KEGIATAN 2905 : Direktorat
Statistik Kependudukan dan
Ketenagakerjaan (Penyediaan
dan Pengembangan Statistik
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan)
Publikasi/Laporan
Statistik
Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
Jumlah Aktivitas
statistik yang
mempublikasikan
nilai akurasi
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Kependudukan
dan
Ketenagakerjaan
yang terbit tepat
waktu
17
45
12
10
45
5
2
4
3
3
17
45
12
9
44
296,28
Direktorat
Statistik
Kependuduka
n dan
Ketenagakerja
an
129
130
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Lampiran 1
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Kependudukan
dan
Ketenagakerjaan
yang memiliki
ISSN/ISBN
Jumlah Release
data Statistik
Kependudukan
dan
Ketenagakerjaan
yang tepat waktu
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan
rumah tangga
Publikasi/Laporan
survei Penduduk
Antar Sensus
Jumlah
Publikasi/Laporan
Survei Penduduk
Antar Sensus yang
terbit tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Survei Penduduk
Antar Sensus yang
memiliki
ISSN/ISBN
5-130
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
16
45
12
8
44
4
2
2
2
2
100%
100%
100%
100%
100%
1
2
1
1
1
1
1
1
2015
2016
2017
2018
2019
45,75
7,50
5,00
-
-
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
Survei Penduduk
Antar Sensus
Publikasi/Laporan
Sensus Penduduk
Jumlah
Publikasi/Laporan
Sensus Penduduk
yang terbit tepat
waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Sensus Penduduk
yang memiliki
ISSN/ISBN
KEGIATAN 2906 : Direktorat
Statistik Kesejahteraan Rakyat
(Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Kesejahteraan Rakyat)
Jumlah
publikasi/laporan
statistik
kesejahteraan rakyat
yang terbit tepat
waktu
Jumlah aktivitas
statistik yang
mempublikasikan
nilai akurasi
TARGET KINERJA
2015
2016
2017
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
1
1
-
-
-
7,97
193,81
1
1
47,83
50,70
53,75
56,97
60,39
47,83
50,70
53,75
56,97
60,39
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
95%
21
19
21
20
20
2
3
1
2
3
269,65
Direktorat
Statistik
Kesejahteraan
Rakyat
131
132
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Kesejahteraan
Rakyat yang terbit
tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Kesejahteraan
Rakyat yang
memiliki
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan
rumah tangga
Lampiran 1
KEGIATAN 2907: Direktorat
Statistik Ketahanan Sosial
(Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Ketahanan Sosial)
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Ketahanan
Sosial
Jumlah aktivitas
statistik yang
mempublikasikan
nilai akurasi
5-132
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
21
19
21
20
20
21
22
23
22
22
98%
98%
98%
98%
98%
14
12
13
12
13
3
1
3
2
1
2015
2016
2017
2018
2019
14,27
6,87
7,26
43,43
8,89
3,03
6,23
6,60
7,00
7,42
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
80,72
Direktorat
Statistik
Ketahanan
Sosial
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Ketahanan Sosial
yang terbit tepat
waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Ketahanan Sosial
yang memiliki
ISSN/ISBN
Jumlah release
Statistik
Ketahanan Sosial
yang tepat waktu
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan
rumah tangga
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan non
rumah tangga non
usaha
Metode Pengukuran
Data Kemiskinan
yang disempurnakan
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
14
12
13
12
13
10
9
9
9
10
2
2
2
2
2
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1
1
2015
2016
2017
2018
2019
0,33
0,64
0,66
0,66
0,71
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
133
134
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Lampiran 1
Persentase
terbangunnya
metode
kemiskinan yang
mutakhir
Jumlah
Publikasi/Laporan
Pendataan Podes
Jumlah
Publikasi/Laporan
Pendataan Podes
yang terbit tepat
waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Pendataan Podes
yang memiliki
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
Pendataan Podes
Basis data Terpadu
Program
Perlindungan Sosial
Persentase basis
data Terpadu
Program
Perlindungan
Sosial yang selesai
tepat waktu
5-134
TARGET KINERJA
2015
2016
100%
100%
2017
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2018
2019
37
1
37
1
2015
37
100%
1
100%
10,91
2016
2017
2018
2019
35,77
0,76
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
KEGIATAN 2908: Direktorat
Statistik Keuangan, Teknologi
Informasi, dan Pariwisata
(Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Keuangan, Teknologi Informasi,
dan Pariwisata)
Jumlah
publikasi/laporan
statistik Keuangan,
Teknologi Informasi,
dan Pariwisata yang
terbit tepat waktu
Jumlah aktivitas
statistik yang
mempublikasikan
nilai akurasi
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Keuangan, TI, dan
Pariwisata yang
terbit tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Keuangan, TI, dan
Pariwisata yang
memiliki
ISSN/ISBN
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
TARGET KINERJA
2015
2016
2017
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2018
2019
20
21
22
22
22
1
1
1
2
2
20
21
22
22
22
20
20
22
22
22
85%
87%
87%
88%
89%
2015
2016
2017
2018
2019
5,22
5,53
5,86
6,21
6,58
5,22
5,53
5,86
6,21
6,58
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
29,40
Direktorat
Statistik
Keuangan,
Teknologi
Informasi, dan
Pariwisata
135
136
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
90%
91%
91%
91%
92%
23
23
23
23
23
2015
2016
2017
2018
2019
1,88
2,00
2,12
2,24
2,38
1,88
2,00
2,12
2,24
2,38
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
pendekatan usaha
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan non
rumah tangga non
usaha
Jumlah Release
data Statistik
Keuangan, TI, dan
Pariwisata yang
tepat waktu
Lampiran 1
KEGIATAN 2909: Direktorat
Statistik Peternakan, Perikanan,
dan Kehutanan (Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Peternakan, Perikanan, dan
Kehutanan)
Jumlah
publikasi/laporan
statistik
Peternakan,
Perikanan, dan
Kehutanan yang
terbit tepat waktu
Jumlah aktivitas
statistik yang
mempublikasikan
nilai akurasi
5-136
15
15
17
16
16
1
1
3
2
2
10,62
Direktorat
Statistik
Peternakan,
Perikanan,
dan
Kehutanan
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Peternakan,
Perikanan, dan
Kehutanan yang
terbit tepat waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik
Peternakan,
Perikanan, dan
Kehutanan yang
memiliki
ISSN/ISBN
Jumlah Release
data Statistik
Peternakan,
Perikanan, dan
Kehutanan yang
tepat waktu
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan
rumah tangga
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan usaha
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
15
15
17
16
16
12
12
14
13
13
1
1
1
100%
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
91%
92%
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
137
138
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan non
rumah tangga non
usaha
Lampiran 1
KEGIATAN 2910: Direktorat
Statistik Tanaman Pangan,
Holtikultura, dan Perkebunan
(Penyediaan dan
Pengembangan Statistik
Tanaman Pangan, Holtikultura,
dan Perkebunan)
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Tanaman
Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan
Jumlah aktivitas
statistik yang
mempublikasikan
nilai akurasi
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Tanaman
Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan yang
terbit tepat waktu
5-138
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
85%
85%
86%
86%
87%
20
22
21
20
21
11
5
4
3
4
20
22
21
20
21
2015
2016
2017
2018
2019
21,14
10,62
11,25
11,93
12,64
10,01
10,62
11,25
11,93
12,64
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
67,57
Direktorat
Statistik
Tanaman
Pangan,
Holtikultura,
dan
Perkebunan
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Jumlah
Publikasi/Laporan
Statistik Tanaman
Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan yang
memiliki ISSN
/ISBN
Jumlah Release
data Statistik
Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan yang
tepat waktu
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan
rumah tangga
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan usaha
Persentase
pemasukan
dokumen
(response rate)
survei dengan
pendekatan non
rumah tangga non
usaha
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
16
16
15
16
17
4
4
4
4
4
84%
88%
88%
89%
89%
80%
82%
82%
85%
85%
87%
91%
91%
91%
92%
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
139
140
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Publikasi/Laporan
Sensus Pertanian
2013
Jumlah
Publikasi/Laporan
Sensus Pertanian
2013 yang tepat
waktu
Jumlah
Publikasi/Laporan
Sensus Pertanian
2013 yang
memiliki
ISSN/ISBN
Lampiran 1
PROGRAM 01 : Program
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BPS
Peningkatan
birokrasi yang
akuntabel
Hasil Penilaian
SAKIP oleh
Kementerian PAN
& RB
Hasil Penilaian
Reformasi
Birokrasi oleh
Kementerian PAN
& RB
Meningkatnya tata
kelola penggunaan
anggaran dan
5-140
TARGET KINERJA
2015
2016
2017
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2018
2019
25
2015
2016
2017
2018
2019
2.667,47
2.684,20
2.711,46
2.688,47
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
11,12
25
23
2.132,53
65
70
75
77
79
75
75
78
81
84
12.884,14
Sekretariat
Utama
65
70
75
77
79
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
pelaksanaan
kegiatan
Opini terhadap
Laporan Keuangan
BPS oleh BPK
Meningkatnya
kualitas manajemen
sumber daya
manusia BPS
Jumlah Fungsional
Statistisi dan
pranata komputer
pada
Kementerian/Lem
baga
Persentase
Pegawai yang
menduduki
jabatan fungsional
tertentu
Persentase
Mahasiswa STIS
yang lulus dengan
masa pendidikan
tepat waktu
Jumlah Peserta
Diklat Teknis dan
Non Teknis yang
lulus dengan
Kategori Baik
Persentase
pegawai yang
berpendidikan
minimal Diploma
IV atau Strata I
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
57%
58%
59%
60%
61%
5320
5533
5672
5815
5963
27%
30%
34%
39%
45%
97%
98%
98%
99%
99%
180
182
184
186
188
57%
58%
59%
60%
61%
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
141
142
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Pelaksanaan
penataan
kelembagaan dan
komunikasi
eksternal dan
internal yang efektif
Tingkat Kehadiran
peserta eksternal
pada aktivitas
sosialisasi
Persentase
terselesaikannya
kasus hukum yang
terkait dengan
kelembagaan,
kepegawaian,
ataupun kegiatan
BPS.
Meningkatnya
Layanan
Perkantoran
Persentase
Kepuasan pegawai
terhadap
pelayanan
kerumahtanggaan
Lampiran 1
KEGIATAN 2881 : Biro Bina
Program (Penyusunan,
Pengembangan, dan Evaluasi
Program dan Anggaran)
Dokumen/Laporan
Perencanaan,
Penganggaran dan
5-142
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
95%
95%
95%
95%
95%
75%
75%
75%
75%
75%
95%
95%
95%
95%
95%
65%
67%
69%
71%
65%
67%
69%
71%
529
529
529
529
529
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
2015
2016
2017
2018
2019
178,47
297,92
222,21
154,33
26,51
879,45
177,91
297,33
221,58
153,66
25,81
Biro Bina
Program
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
529
529
529
529
529
90
90
90
90
90
95%
95%
95%
95%
95%
65
70
75
77
79
18
18
18
18
18
75
75
78
81
84
17
17
17
17
17
2015
2016
2017
2018
2019
0,56
0,59
0,63
0,67
0,71
9,00
13,00
13,00
10,00
10,60
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Reformasi Birokrasi
Jumlah Laporan
Perencanaan,
Penganggaran dan
reformasi
birokrasi yang
terbit tepat waktu
Jumlah hari yang
dibutuhkan untuk
penyusunan Renja
BPS
Persentase
realisasi anggaran
terhadap PAGU
Hasil Penilaian
Reformasi
Birokrasi oleh
Kementerian PAN
& RB
Laporan Monitoring,
dan Evaluasi
Hasil Penilaian
SAKIP oleh
Kementerian PAN
& RB
Jumlah Laporan
Monitoring, dan
Evaluasi yang
terbit tepat waktu
KEGIATAN 2882: Biro Humas
dan Hukum (Pelayanan Publik,
Hubungan Masyarakat dan
55,62
143
144
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
27
27
27
27
27
9,00
13,00
13,00
10,00
10,60
3
3
3
3
3
100%
100%
100%
100%
100%
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Hukum)
Lampiran 1
Jumlah kegiatan
Press release data
BPS yang
diselenggarakan
Laporan
Kehumasan,
hubungan
kelembagaan, dan
hukum yang tepat
waktu
Persentase
paparan press
release Berita
Resmi Statistik
yang diselesaikan
tepat waktu
Persentase naskah
pidato pimpinan
yang diselesaikan
tepat waktu
Persentase
permintaan
kerjasama yang
ditindaklanjuti
Persentase
pengurusan
perjalanan dinas
luar negeri yang
diselesaikan
Persentase
layanan
persidangan yang
dilaksanakan
5-144
Biro Humas
dan Hukum
100%
100%
100%
100%
100%
75%
70%
74%
77%
81%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
persentase
koordinasi
kelembagaan
dalam dan luar
negeri yang
dilaksanakan
Jumlah kegiatan
Press release data
BPS yang
diselenggarakan
Tingkat Kehadiran
peserta eksternal
pada aktivitas
sosialisasi
Persentase
permintaan
kunjungan tamu
dalam negeri yang
ditindak lanjuti
Jumlah penerbitan
majalah internal
Persentase
permintaan
wawancara yang
dipenuhi
Persentase
Terselesaikannya
Peraturan
perundang
undangan yang
diajukan
Persentase
terselesaikannya
kasus hukum yang
terkait dengan
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
100%
100%
100%
100%
100%
27
27
27
27
27
75%
75%
75%
75%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
12
12
12
12
12
95%
95%
95%
95%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
95%
95%
95%
95%
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
145
146
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
2015
2016
2017
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
6,31
6,94
7,64
8,40
9,24
6,31
6,94
7,64
8,40
9,24
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
kelembagaan,
kepegawaian,
ataupun kegiatan
BPS.
Lampiran 1
KEGIATAN 2883: Biro
Kepegawaian (Pengelolaan dan
Pengembangan Administrasi
Kepegawaian)
Laporan
Perencanaan,
Pembinaan, dan
Manajemen
Kepegawaian
Laporan
Perencanaan,
Pembinaan, dan
Manajemen
Kepegawaian yang
tepat waktu
Persentase data
mutasi
kepegawaian yang
di update
Persentase
Penyelesaian
usulan Kartu
Pegawai, Karis,
dan Karsu
Persentase usulan
mutasi pegawai
yang
5-146
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
38,54
Biro
Kepegawaian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
50%
55%
60%
65%
70%
316
316
340
380
410
4
4
3
2
2
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
27%
30%
34%
39%
45%
ditindaklanjuti
Persentase
pegawai yang
lulus ujian dinas
dan ujian
penyesuaian
ijazah
Jumlah pejabat
yang mengikuti
pemeriksaan
kesehatan
(medical check
up)
Jumlah peraturan
perundangundangan di
bidang
kepegawaian yang
ditetapkan
Persentase usulan
penerbitan SK
Tugas Belajar dan
SK aktif kembali
yang diselesaikan
Persentase usulan
mutasi pejabat
fungsional
tertentu yang
ditindaklanjuti
Persentase
Pegawai yang
menduduki
jabatan fungsional
tertentu
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
147
148
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Jumlah Fungsional
Statistisi pada
Kementerian/Lem
baga
Jumlah Fungsional
pranata komputer
pada
Kementerian/Lem
baga
KEGIATAN 2884: Biro Keuangan
(Pengelolaan dan
Pengembangan Administrasi
Keuangan)
Layanan
Perkantoran
Persentase
pembayaran upah
dan Gaji yang
tepat waktu
Laporan Keuangan
Lampiran 1
Jumlah dukungan
manajemen yang
terbit tepat waktu
Persentase TGR
yang
ditindaklanjuti
Persentase Surat
Permintaan
Pembayaran yang
menjadi Surat
Perintah
Membayar
5-148
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
4.000
4.200
4.326
4.456
4.590
1.320
1.333
1.346
1.359
1.373
12
12
12
12
12
100%
100%
100%
100%
100%
7.863
7.863
7.863
7.863
7.863
7.863
7.863
7.863
7.863
7.863
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2015
2016
2017
2018
2019
153,71
188,11
194,15
200,56
207,36
150,52
184,73
190,57
196,77
203,34
3,19
3,38
3,58
3,80
4,02
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
943,90
Biro Keuangan
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Persentase SPM
yang menjadi
SP2D
Persentase SPM
yang terbit sesuai
standar Peraturan
Menteri Keuangan
Persentase SP2D
yang dientry
kedalam aplikasi
SPM
Persentase satker
yang mengirimkan
data e-audit
bulanan yang
tepat waktu
Tingkat akurasi
data realisasi
keuangan setelah
dua bulan tahun
anggaran berakhir
(LK audited dg unaudited)
KEGIATAN 2885: Biro Umum
(Dukungan Manajemen BPS
Lainnya)
Layanan
Perkantoran
Persentase Sarana
Prasaran
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi dalam
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
89%
91%
93%
94%
96%
89%
91%
93%
94%
96%
90%
91%
93%
94%
96%
60%
60%
60%
60%
60%
95%
95%
95%
95%
95%
12
12
12
12
12
85%
85%
86%
87%
88%
2015
2016
2017
2018
2019
47,37
100,34
106,36
112,74
119,50
45,05
97,87
103,74
109,97
116,56
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
486,31
Biro Umum
149
150
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
85%
85%
86%
87%
88%
114
114
114
114
114
513
513
513
513
513
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2015
2016
2017
2018
2019
2,33
2,47
2,62
2,77
2,94
Kondisi baik
Lampiran 1
Persentase Sarana
dan prasarana
lainnya dalam
Kondisi baik
Laporan Pelayanan
Umum
Kerumahtanggaan
dan Perlengkapan
Jumlah Satker
yang
menyampaikan
Laporan
Pengawasan dan
Pengendalian
BMN
Persentase usul
Penetapan Status
Penggunaan yang
telah diajukan ke
DJKN
Persentase
Permohonan
Penetapan Status
Penggunaan yang
telah diterbitkan
SK-nya
Persentase usulan
penghapusan
barang yang telah
diterbitkan SK-nya
Persentase
penyelesaian
masalah yang
5-150
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
timbul dalam
pelaksanaan
pengadaan
Persentase jumlah
Surat Permintaan
Mencetak yang
ditindaklanjuti
Persentase
Kepuasan pegawai
terhadap
pelayanan
kerumahtanggaan
Persentase
penerimaan hibah
barang langsung
yang telah
diajukan
permohonan
register dan
pengesahannya ke
DJPU
KEGIATAN 2886 : (Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya BPS
Provinsi)
Layanan
Perkantoran
Jumlah Laporan
Dukungan
Manajemen
Persentase
pembayaran upah
dan gaji yang
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
100%
100%
100%
100%
100%
65%
67%
69%
71%
100%
100%
100%
100%
100%
12
12
12
12
12
3
3
3
3
3
100%
100%
100%
100%
100%
2015
2016
2017
2018
2019
1.640,30
1.953,83
2.026,29
2.103,09
2.184,51
1.640,30
1.953,83
2.026,29
2.103,09
2.184,51
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
9.908,02
BPS Provinsi
151
152
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
80%
85%
90%
95%
97%
80%
85%
90%
95%
97%
2015
2016
2017
2018
2019
43,27
48,31
52,38
56,84
61,72
11,12
12,95
13,48
14,05
14,65
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
tepat waktu
Persentase Sarana
dan Prasarana TIK
dalam kondisi Baik
Persentase Sarana
dan Prasarana
Lainnya dalam
kondisi Baik
Lampiran 1
KEGIATAN 2887: Pusat
Pendidikan dan Pelatihan
(Pusdiklat) (Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Negara (BPS)
Layanan
Perkantoran
Persentase Sarana
dan Prasarana
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi dalam
Kondisi baik
Persentase Sarana
dan prasarana
lainnya dalam
Kondisi baik
Persentase
pembayaran upah
dan Gaji yang
tepat waktu
Jumlah Laporan
dukungan
manejemen
5-152
12
12
12
12
12
90%
91%
92%
93%
95%
90%
91%
92%
93%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
5
5
5
5
5
262,51
Pusat
Pendidikan
dan Pelatihan
(Pusdiklat)
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Penyelenggaraan
Pendidkan dan
Pelatihan
Persentase
Peserta Diklat
Prajabatan dan
Kepemimpinan
yang lulus dengan
kategori
memuaskan
Persentase
Peserta Diklat
Teknis dan
Fungsional yang
lulus dengan
kategori baik
Persentase
Kepuasan Peseta
diklat terhadap
penyelenggaraan
diklat
Persentase Surat
Ijin Belajar yang
diselesaikan
KEGIATAN 2888: STIS
(Penyelenggaraan Sekolah
Tinggi Ilmu Statistik /STIS)
Layanan
Perkantoran
Jumlah Laporan
dukungan
manejemen
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
33
23
22
22
22
32,15
35,36
38,90
42,79
47,07
90%
91%
92%
93%
94%
90%
91%
92%
93%
94%
90%
92%
94%
95%
96%
100%
100%
100%
100%
100%
54,08
59,02
62,16
65,49
69,02
15,91
18,56
19,27
20,03
20,83
12
12
12
12
12
4
4
4
4
4
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
309,79
STIS
153
154
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Lampiran 1
Persentase
pembayaran upah
dan Gaji yang
tepat waktu
Persentase Sarana
dan Prasarana
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi dalam
Kondisi baik
Persentase Sarana
dan prasarana
lainnya dalam
Kondisi baik
Jumlah ahli statistik
terapan yang
berkualitas dan
unggul
Persentase
Mahasiswa yang
lulus dengan
masa pendidikan
tepat waktu
Persentase dosen
yang melakukan
penelitian
Jumlah
pengabdian
kepada
masyarakat
5-154
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
100%
100%
100%
100%
100%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
97%
98%
98%
99%
99%
80%
80%
85%
85%
90%
10
12
15
20
20
2015
2016
2017
2018
2019
38,17
40,47
42,89
45,47
48,19
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
2015
2016
2017
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2018
2019
PROGRAM 02: Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya
pengguna layanan
yang puas terhadap
sarana dan
prasarana BPS
Persentase
pengguna layanan
yang merasa puas
terhadap
pemenuhan
sarana dan
prasarana BPS
Persentase
pengadaan sarana
dan prasarana
aparatur yang
diselesaikan
100%
100%
100%
100%
100%
65%
65%
65%
65%
65%
100%
100%
100%
100%
100%
KEGIATAN 2890: Biro Umum,
STIS, dan Pusdiklat (Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Negara BPS serta Operasional
Perkantoran Lainnya)
Kendaraan Bermotor
Persentase
pengadaan
kendaraan
bermotor yang
diselesaikan
2015
2016
2017
2018
2019
386,43
328,93
339,32
366,44
344,52
386,43
328,93
339,32
366,44
344,52
100%
21
100%
21
100%
21
100%
1.765,64
Sekretariat
Utama
22,29
8
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
85,08
52,20
49,74
52,23
0,56
6,25
6,25
6,25
261,55
Biro Umum,
STIS, dan
Pusdiklat
155
156
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Perangkat pengolah
data dan komunikasi
Persentase
pengadaan
perangkat
pengolah data dan
komunikasi yang
diselesaikan
Peralatan dan
fasilitas
Persentase
pengadaan
peralatan dan
fasilitas yang
diselesaikan
Gedung dan
bangunan
Persentase
pengadaan tanah
dan pengadaan,
rehabilitasi,
revitalisasi, dan
pembangunan
gedung/bangunan
yang diselesaikan
Lampiran 1
KEGIATAN 2891: Biro Umum
(Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Negara BPS
Provinsi)
Jumlah Pengadaan
kendaraan Bermotor
Persentase
pengadaan
5-156
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
3.884
4.881
1.013
953
898
7,59
74,47
10,98
9,74
9,95
100%
100%
100%
100%
100%
143
350
859
1.116
1.164
9,89
7,40
15,64
20,32
21,19
100%
100%
100%
100%
100%
3.676
417
2.295
3.490
3.852
4,81
2,65
19,34
13,42
14,84
100%
100%
100%
100%
100%
364,14
243,85
287,11
316,70
292,29
13,75
23,41
16,23
10,25
11,14
715
390
394
334
374
100%
100%
100%
100%
100%
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
1.504,10
BPS Provinsi
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
kendaraan
bermotor yang
diselesaikan
Jumlah pengadaan
perangkat pengolah
data dan komunikasi
Persentase
pengadaan
perangkat
pengolah data dan
komunikasi yang
diselesaikan
Jumlah Pengadaan
kebutuhan peralatan
dan fasilitas
Persentase
pengadaan
peralatan dan
fasilitas yang
diselesaikan
Jumlah pengadaan
kebutuhan gedung
dan bangunan yang
memadai
Persentase
pengadaan tanah
dan pengadaan,
rehabilitasi,
revitalisasi, dan
pembangunan
gedung/bangunan
yang diselesaikan
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
1.226
11.979
2.924
2.843
2.123
6,78
72,43
21,38
23,70
20,65
100%
100%
100%
100%
100%
22.322
33.353
8.541
7.189
5.528
58,46
63,44
21,33
21,98
24,91
100%
100%
100%
100%
100%
210.249
71.589
186.199
153.382
134.631
285,16
84,56
228,17
260,77
235,60
100%
100%
100%
100%
100%
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
157
158
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
2015
2016
2017
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2018
2019
PROGRAM 03 : Program
Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur BPS
Lampiran 1
Meningkatnya
Ketaatan Satker
dalam akuntabilitas
keuangan
Persentase
rekomendasi
Inspektorat yang
telah selesai
ditindaklanjuti *)
Persentase satker
yang memiliki
penyimpangan
dengan batas
maksimal 3% dari
DIPA (dari satker
yang diperiksa)
Persentase satker
yang telah
menyusun
Laporan Keuangan
sesuai dengan SAP
(dari satker yang
diperiksa)
Persentase
penyelesaian
proses
penanganan
pengaduan dari
pegawai,
masyarakat, dan
organisasi/lembag
5-158
100%
100%
100%
100%
100%
90%
95%
100%
100%
100%
90%
92%
94%
96%
100%
2015
2016
2017
2018
2019
7,10
7,52
7,97
8,45
8,96
7,10
7,52
7,97
8,45
8,96
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
40,00
Inspektorat
Utama
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
60%
70%
80%
90%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
8
6
6
6
6
4
12
18
24
30
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
2015
2016
2017
2018
2019
2,37
2,51
2,66
2,82
2,99
13,36
2,37
2,51
2,66
2,82
2,99
Inspektorat
Wilayah I
a swadaya
Meningkatnya
Ketaatan Satker
dalam akuntabilitas
kinerja
Persentase satker
yang
mendapatkan nilai
evaluasi SAKIP
kategori Baik (dari
satker yang
diperiksa)
Jumlah satker BPS
yang telah
berpredikat WBK
(berdasarkan SK
Kepala BPS RI)
Jumlah satker BPS
yang telah
berpredikat
WBBM
(berdasarkan SK
Kepala BPS RI) *)
KEGIATAN 2892 : Inspektorat
Wilayah I (Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Inspektorat I)
Jumlah pengawasan
dan peningkatan
akuntabilitas kinerja
aparatur BPS di
Wilayah I yang
efektif dan efisien
48
50
52
54
56
159
160
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Lampiran 1
Jumlah satker
yang diperiksa
dengan
penyimpangan
anggaran DIPA
kurang dari 3%
Jumlah satker
yang telah
menyusun
Laporan Keuangan
sesuai dengan SAP
Jumlah satker
yang
mendapatkan nilai
evaluasi SAKIP
kategori Baik
Jumlah satker BPS
yang telah
berpredikat WBK
(berdasarkan SK
Kepala BPS RI)
Jumlah satker BPS
yang telah
berpredikat
WBBM
(berdasarkan SK
Kepala BPS RI) *)
Jumlah satker BPS
yang mendapat
review kinerja
pengelolaan
keuangan dan
peningkatan
akuntabilitas BPS
5-160
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
44
46
49
52
56
12
12
12
12
12
7
8
9
10
12
2
2
2
2
2
2
4
6
8
10
12
12
12
12
12
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Jumlah auditor
yang telah
memiliki sertifikasi
minimal 5 jenis
diklat bidang
pengawasan
KEGIATAN 2893 : Inspektorat
Wilayah II (Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Inspektorat II)
Jumlah pengawasan
dan peningkatan
akuntabilitas kinerja
aparatur BPS di
Wilayah II yang
efektif, efisien, dan
ekonomis
Jumlah satker
yang diperiksa
dengan
penyimpangan
anggaran DIPA
kurang dari 3%
Jumlah satker
yang telah
menyusun
Laporan Keuangan
sesuai dengan SAP
Jumlah satker
yang
mendapatkan nilai
evaluasi SAKIP
kategori Baik
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
5
10
15
20
20
48
50
52
54
56
44
46
49
52
56
2015
2016
2017
2018
2019
2,38
2,52
2,68
2,84
3,01
2,38
2,52
2,68
2,84
3,01
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
13,42
Inspektorat
Wilayah II
12
12
12
12
12
7
8
9
10
12
161
162
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
Jumlah satker BPS
yang telah
berpredikat WBK
(berdasarkan SK
Kepala BPS RI)
Jumlah satker BPS
yang telah
berpredikat
WBBM
(berdasarkan SK
Kepala BPS RI) *)
Jumlah satker BPS
yang mendapat
review kinerja
pengelolaan
keuangan dan
peningkatan
akuntabilitas BPS
Jumlah auditor
yang telah
memiliki sertifikasi
minimal 5 jenis
diklat bidang
pengawasan
Lampiran 1
KEGIATAN 2894 : Inspektorat
Wilayah III (Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas
Inspektorat III)
Jumlah pengawasan
dan peningkatan
akuntabilitas kinerja
aparatur BPS di
Wilayah III yang
5-162
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
4
2
2
2
2
0
4
6
8
10
12
12
12
12
12
5
10
15
20
20
48
50
52
54
56
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
2015
2016
2017
2018
2019
2,34
2,48
2,63
2,79
2,96
13,21
2,34
2,48
2,63
2,79
2,96
Inspektorat
Wilayah III
Lampiran 1
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
efektif, efisien, dan
ekonomis
Jumlah satker
yang diperiksa
dengan
penyimpangan
anggaran DIPA
kurang dari 3%
Jumlah satker
yang telah
menyusun
Laporan Keuangan
sesuai dengan SAP
Jumlah satker
yang
mendapatkan nilai
evaluasi SAKIP
kategori Baik
Jumlah satker BPS
yang telah
berpredikat WBK
(berdasarkan SK
Kepala BPS RI)
Jumlah satker BPS
yang telah
berpredikat
WBBM
(berdasarkan SK
Kepala BPS RI) *)
Jumlah satker BPS
yang mendapat
review kinerja
pengelolaan
keuangan dan
peningkatan
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
44
46
49
52
56
12
12
12
12
12
7
8
9
10
12
2
2
2
2
2
2
4
6
8
10
12
12
12
12
12
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
163
164
PROGR
AM/
KEGIAT
AN
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR
TARGET KINERJA
ALOKASI ANGGARAN (dalam milliar rupiah)
2015
2016
2017
2018
2019
5
10
15
18
18
akuntabilitas BPS
Jumlah auditor
yang telah
memiliki sertifikasi
minimal 5 jenis
diklat bidang
pengawasan
Lampiran 1
5-164
2015
2016
2017
2018
2019
UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA
Lampiran 2 - Kerangka Regulasi
Lampiran 2
165
Lampiran 2
166
Lampiran 2 : Matriks Kerangka Regulasi
Lampiran 2
No.
1.
Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan
Regulasi
Amandemen UU No. 16
tahun 1997 tentang
Statistik
Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan
Penelitian

Untuk mencegah instansi
pemerintah melakukan duplikasi
kegiatan survei yang sama, yang
berujung kepada pemborosan
penggunaan anggaran serta
sumber daya.
Pasal 30 UU No. 16 tahun 1997
telah mengatur mengenai masalah
koordinasi ini. Namun demikian,
belum ada ketentuan yang secara
eksplisit mengatur tindakan yang
dapat dilakukan oleh BPS sekiranya
ada kegiatan statistik sektoral yang
dilakukan oleh instansi pemerintah
tidak mengikuti kaidah yang telah
digariskan oleh BPS.

Partisipasi responden yang relatif
masih rendah dalam aktivitas
sensus dan survei, mengakibatkan
penyelesaian kegiatan tersebut
tertunda,yang pada gilirannya
Unit
Penanggung
Jawab
Unit
Terkait/Institusi
Target
Penyelesaian
Biro Humas dan
Hukum
BPS, Kemenkum
dan HAM, DPR
Tahun 2016
167
168
No.
Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan
Regulasi
Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan
Penelitian
mengakibatkan rendahnya tingkat
akurasi dari statistik yang
dihasilkan.
Pasal 27 UU No. 16 tahun 1997
sesungguhnya telah mengatur
tentang kewajiban responden
untuk memberikan keterangan
yang diperlukan dalam
penyelenggaraan statistik dasar
oleh BPS. Selanjutnya pasal 38
mengatur denda bagi responden
yang tidak menjalankan ketentuan
pada pasal 27. Namun dalam
pelaksanaan di lapangan,
ketentuan dari pasal ini tidak
sepenuhnya dapat diterapkan.
Lampiran 2
5-168
Unit
Penanggung
Jawab
Unit
Terkait/Institusi
Target
Penyelesaian
Fly UP