...

peraturan bersama kepala arsip nasional republik

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

peraturan bersama kepala arsip nasional republik
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2009
NOMOR 21 TAHUN 2009
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
ARSIPARIS DAN ANGKA KREDITNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor:
PER/3/M.PAN/3/2009
telah
ditetapkan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 37 Peraturan Menteri
Negara
Pendayagunaan
Aparatur
Negara
sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bersama
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
1
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan
Pemerintah
Nomor
4
Tahun
1966
tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
3098),
sebagaimana
telah
sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 21);
6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
32
Tahun
1979
tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik
Lembaran
Indonesia
Negara
Tahun
1979
Republik
Nomor
Indonesia
47,
Tambahan
Nomor
3149)
2
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 1);
7. Peraturan
Pemerintah
Nomor
30
Tahun
1980
tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1980
Nomor
50,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
98
Tahun
2000
tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
3
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan
Pemerintah
Nomor
9
Tahun
2003
tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan
Presiden
Nomor
103
Tahun
2001
tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintan Non Departemen
sebagaimana
telah
enam
kali
diubah
terakhir
dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional
Arsiparis dan Angka Kreditnya;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN BERSAMA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
DAN
KEPALA
BADAN
KEPEGAWAIAN
NEGARA
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
ARSIPARIS DAN ANGKA KREDITNYA.
4
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:
1. Arsiparis
adalah
seseorang
yang
memiliki
kompetensi
di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal
dan/atau
pendidikan
dan
pelatihan
kearsipan
serta
mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan
kegiatan kearsipan.
2. Arsiparis tingkat terampil adalah arsiparis dengan kualifikasi
teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan
fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis
di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.
3. Arsiparis tingkat ahli adalah arsiparis dengan kualifikasi
profesional
yang
pelaksanaan
tugas
dan
fungsinya
mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.
4. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan
meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan
arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung
oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta
sumber daya lainnya.
5. Kegiatan kearsipan adalah kegiatan yang berkesinambungan
dalam pengelolaan arsip secara manual dan/atau elektronik,
dimulai dari proses penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan,
penyusutan, akuisisi, preservasi dan pelestarian, publikasi,
pelayanan,
pembinaan,
bimbingan
dan
supervisi,
serta
akreditasi dan sertifikasi kearsipan.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh
5
lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,
dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
7. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung
dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka
waktu tertentu.
8. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan
persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta
arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila
rusak atau hilang.
9. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi
dan/atau terus menerus.
10. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah
menurun.
11. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip
karena
memiliki
nilai
guna
kesejarahan,
telah
habis
retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah
diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh
Arsip
Nasional
Republik
Indonesia
dan/atau
lembaga
kearsipan.
12. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan
cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit
kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna,
dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
13. Pendidikan adalah unsur kegiatan arsiparis yang merupakan
proses
pengembangan
pengetahuan,
kemampuan
dan
keterampilan melalui proses pembelajaran yang meliputi
pendidikan
formal (sekolah/akademik), pendidikan dan
pelatihan (diklat) pra jabatan, diklat jabatan fungsional
6
arsiparis, diklat teknis kearsipan, diklat dasar kearsipan dan
diklat peningkatan profesi arsiparis.
14. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai
oleh seorang arsiparis dalam rangka pembinaan karier
kepangkatan dan jabatannya.
15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis adalah
tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja arsiparis.
16. Pejabat
Pembina
Kepegawaian
Pusat
adalah
Menteri,
Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan,
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan
Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga
lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan
merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah
Nonkementerian.
17. Pejabat
Pembina
Kepegawaian
Daerah
Provinsi
adalah
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten/Kota
Gubernur.
18. Pejabat
Pembina
adalah Bupati/Walikota.
19. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional
arsiparis bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
BAB II
USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 2
(1) Setiap arsiparis wajib menyiapkan bahan penilaian angka
kredit dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja melalui
atasan langsung.
7
(2) Pimpinan unit kerja menyampaikan bahan penilaian angka
kredit arsiparis kepada pejabat yang berwenang mengusulkan
penetapan angka kredit.
(3) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka
kredit
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2),
dengan
ketentuan:
a. paling rendah pejabat eselon IV untuk satuan organisasi
setingkat eselon III; atau
b. paling rendah pejabat eselon III untuk satuan organisasi
setingkat eselon II;
yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dan
pembinaan kearsipan setelah diketahui atasan langsung
arsiparis yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit arsiparis.
(4) Daftar usul penetapan angka kredit untuk:
a. Arsiparis tingkat terampil dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran I-A sampai dengan
Lampiran I-C Peraturan Bersama ini; dan
b. Arsiparis tingkat ahli dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran II-A sampai dengan
Lampiran II-D Peraturan Bersama ini.
(5) Setiap usul penetapan angka kredit arsiparis harus dilampiri
dengan:
a. Surat
pernyataan
melakukan
kegiatan
pendidikan/
pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini;
b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengelolaan arsip,
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut
pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini;
8
c. Surat
pernyataan
melakukan
kegiatan
pembinaan
kearsipan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini;
d. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan
profesi
arsiparis,
dibuat
menurut
contoh
formulir
sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama
ini; dan
e. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas
arsiparis, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana
tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini.
(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
disertai dengan bukti fisik.
Pasal 3
(1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi arsiparis harus
dinilai secara objektif oleh tim penilai, berdasarkan rincian
kegiatan
dan
nilai
angka
kredit
sebagaimana
tersebut
dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/
2009.
(2) Hasil penilaian tim penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disampaikan kepada pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.
Pasal 4
(1) Penetapan angka kredit arsiparis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan
Bersama ini.
(2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan kepada:
9
a. Arsiparis yang bersangkutan;
b. Sekretaris Tim Penilai Arsiparis yang bersangkutan;
c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian
Instansi yang bersangkutan;
d. Pejabat pengusul angka kredit; dan
e. Pejabat lain yang dipandang perlu.
Pasal 5
(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
setiap arsiparis wajib mencatat dan menginventarisir semua
kegiatan yang dilakukan.
(2) Hasil
inventarisasi
kegiatan
dalam
bentuk
daftar
usul
penetapan angka kredit wajib diusulkan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam setahun.
(3) Penilaian dan penetapan angka kredit arsiparis dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(4) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap arsiparis
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit
ditetapkan paling lambat bulan Januari; dan
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit
ditetapkan paling lambat bulan Juli.
Pasal 6
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah:
a. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau pejabat
eselon I lain yang ditunjuk bagi Arsiparis Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Arsiparis
Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e
di
lingkungan
Arsip
Nasional
Republik
Indonesia
dan
instansi lain;
10
b. Direktur Akreditasi dan Profesi Kearsipan Arsip Nasional
Republik
Indonesia
bagi
Arsiparis
Pelaksana,
pangkat
Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Arsiparis
Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan
Arsiparis Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a
sampai dengan Arsiparis Muda, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d yang bekerja di lingkungan Arsip Nasional
Republik Indonesia;
c. Kepala Badan/Kantor yang tugas dan fungsinya di bidang
pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan Provinsi bagi
Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c
sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d dan Arsiparis Pertama, pangkat Penata
Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Arsiparis Muda,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan
Provinsi;
d. Kepala Badan/Kantor yang tugas dan fungsinya di bidang
pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan Kabupaten/Kota
bagi
Arsiparis
Pelaksana,
pangkat
Pengatur,
golongan
ruang II/c sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang III/d dan Arsiparis Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Arsiparis
Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
di lingkungan Kabupaten/Kota;
e. Pimpinan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang
pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan instansi pusat
di luar Arsip Nasional Republik Indonesia (paling rendah
eselon II) bagi Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur,
golongan ruang II/c sampai dengan Arsiparis Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan Arsiparis
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai
dengan Arsiparis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d di lingkungan masing-masing.
11
Pasal 7
(1) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat
yang dalam menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
18
ayat
(1)
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/
2009 harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
(2) Apabila
terdapat
pergantian
pejabat
yang
berwenang
menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat
yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
Pasal 8
Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhalangan sehingga tidak
dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka
angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat
di
bawahnya,
yang
secara
fungsional
bertanggung
jawab
di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan setelah
mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.
BAB III
TIM PENILAI
Pasal 9
Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis terdiri dari:
a. Tim Penilai Pusat;
b. Tim Penilai Unit Kerja;
c. Tim Penilai Provinsi;
d. Tim Penilai Kabupaten/Kota; dan
e. Tim Penilai Instansi.
12
Pasal 10
(1) Syarat untuk menjadi anggota tim penilai adalah:
a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat arsiparis yang dinilai;
b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi
kerja arsiparis; dan
c. Dapat aktif melakukan penilaian.
(2) Masa jabatan anggota tim penilai adalah 3 (tiga) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
(3) Anggota tim penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali
masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali
setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
(4) Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang berhalangan
tetap, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan pengganti antar
waktu untuk meneruskan sisa masa tugas, kepada pejabat
yang berwenang menetapkan tim penilai.
(5) Dalam hal terdapat tim penilai yang turut dinilai, Ketua Tim
Penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.
(6) Susunan anggota tim penilai paling sedikit 7 (tujuh) orang
terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengelolaan arsip
dan pembinaan kearsipan, unsur kepegawaian, dan pejabat
fungsional arsiparis, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Seorang ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;
c. Seorang
sekretaris
merangkap
anggota
dari
unsur
kepegawaian; dan
d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
(7) Anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional
arsiparis.
13
(8) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka anggota
tim
penilai
mempunyai
dapat
diangkat
kompetensi
dari
dalam
pejabat
penilaian
lain
yang
prestasi
kerja
di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.
(9) Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit
arsiparis ditetapkan oleh Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia
selaku
Pimpinan
Instansi
Pembina
Jabatan
Fungsional Arsiparis.
Pasal 11
(1) Tugas Tim Penilai Pusat:
a. membantu Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau
pejabat eselon I lain yang ditunjuk dalam menetapkan
angka kredit Arsiparis Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e di lingkungan Arsip Nasional Republik
Indonesia dan instansi lain; dan
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia atau pejabat eselon I
lain yang ditunjuk, yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja:
a. membantu Direktur Akreditasi dan Profesi Kearsipan
Arsip Nasional Republik Indonesia dalam menetapkan
angka kredit Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur,
golongan ruang II/c sampai dengan Arsiparis Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dan
Arsiparis
Pertama,
pangkat
Penata
Muda,
golongan
ruang III/a sampai dengan Arsiparis Muda, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang III/d yang bekerja di lingkungan
Arsip Nasional Republik Indonesia; dan
14
b. melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
Direktur Akreditasi dan Profesi Kearsipan Arsip Nasional
Republik Indonesia, yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(3) Tugas Tim Penilai Provinsi:
a. membantu Kepala Badan/Kantor yang tugas dan fungsinya
di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan
Provinsi
dalam
menetapkan
angka
kredit
Arsiparis
Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai
dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d dan Arsiparis Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Arsiparis
Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
di lingkungan Provinsi; dan
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan/Kantor
yang
tugas
dan
fungsinya
di
bidang
pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan Provinsi yang
berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana
dimaksud pada huruf a.
(4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota:
a. membantu Kepala Badan/Kantor yang tugas dan fungsinya
di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan
Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit Arsiparis
Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai
dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d dan Arsiparis Pertama, pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Arsiparis
Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
di lingkungan Kabupaten/Kota; dan
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala
Badan/Kantor
yang
tugas
dan
fungsinya
di
bidang
pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan Kabupaten/Kota
15
yang
berhubungan
dengan
penetapan
angka
kredit
sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(5) Tugas Tim Penilai Instansi:
a. membantu pimpinan unit kerja yang tugas dan fungsinya
di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan
instansi pusat di luar Arsip Nasional Republik Indonesia
(paling rendah eselon II) dalam menetapkan angka kredit
Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c
sampai
dengan
Arsiparis
Penyelia,
pangkat
Penata
Tingkat I, golongan ruang III/d dan Arsiparis Pertama,
pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan
Arsiparis Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d di lingkungan masing-masing; dan
b. melaksanakan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan
oleh
pimpinan unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang
pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan instansi pusat
di luar Arsip Nasional Republik Indonesia (paling rendah
eselon II), yang berhubungan dengan penetapan angka
kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
Pasal 12
(1) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian
angka kredit arsiparis dapat dimintakan kepada Tim Penilai
Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
(2) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk,
penilaian angka kredit arsiparis dapat dimintakan kepada
Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai
Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.
(3) Dalam hal Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian
angka kredit arsiparis dapat dimintakan kepada Tim Penilai
Unit Kerja.
16
Pasal 13
(1) Untuk
membantu
tim
penilai
dalam
melaksanakan
tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab
di bidang kepegawaian.
(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan
keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Pasal 14
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat
membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para
ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil
atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan
teknis yang diperlukan.
(2) Tugas Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat
kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian
atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang
memerlukan keahlian tertentu.
(3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab
kepada Ketua Tim Penilai.
BAB IV
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
Pasal 15
Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan
kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat arsiparis, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, dapat dipertimbangkan apabila:
17
a. Paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
c. Setiap unsur penilaian prestasi pekerjaan dalam Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Kenaikan jabatan Arsiparis Pelaksana sampai dengan Arsiparis
Penyelia dan Arsiparis Pertama sampai dengan Arsiparis
Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi
masing-masing.
(3) Kenaikan jabatan Arsiparis Madya menjadi Arsiparis Utama
ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan
teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(4) Arsiparis Madya yang akan naik jabatan menjadi Arsiparis
Utama wajib mengikuti Diklat Peningkatan Profesi Arsiparis.
Pasal 17
(1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
dapat dipertimbangkan apabila:
a. Paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
c. Setiap unsur penilaian prestasi pekerjaan dalam Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki
jabatan Arsiparis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan
ruang IV/b, untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan
ruang IV/c sampai dengan Arsiparis Utama, pangkat Pembina
Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan dengan Keputusan
Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
18
(3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki
jabatan:
a. Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c
untuk menjadi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang
II/d sampai dengan untuk menjadi Arsiparis Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
b. Arsiparis
Pertama,
pangkat
Penata
Muda,
golongan
ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b sampai dengan Arsiparis Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/b,
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
(4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang
menduduki jabatan:
a. Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c
untuk menjadi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang
II/d sampai dengan untuk menjadi Arsiparis Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
b. Arsiparis
Pertama,
pangkat
Penata
Muda,
golongan
ruang III/a, untuk menjadi Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b sampai dengan Arsiparis Madya,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b,
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah
Provinsi
persetujuan
yang
teknis
bersangkutan
Kepala
setelah
Kantor
mendapat
Regional
Badan
Sipil
Daerah
Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
(5) Kenaikan
pangkat
Pegawai
Negeri
Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:
19
a. Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c
untuk menjadi pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang
II/d sampai dengan untuk menjadi Arsiparis Penyelia,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan
b. Arsiparis
Pertama,
pangkat
Penata
Muda,
golongan
ruang III/a untuk menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b sampai dengan Arsiparis Muda,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian
Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan
teknis
Kepala
Kantor
Regional
Badan
Sipil
Daerah
Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
(6) Kenaikan
pangkat
Pegawai
Negeri
Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Arsiparis Muda,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi
Arsiparis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a
sampai
dengan
pangkat
Pembina
Tingkat
I,
golongan
ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan
setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
Pasal 18
(1) Kenaikan pangkat bagi arsiparis dalam jenjang jabatan yang
lebih
tinggi
dapat
dipertimbangkan
apabila
kenaikan
jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat
yang
berwenang
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan.
(2) Arsiparis yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit
yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih
tinggi,
kelebihan
angka
kredit
tersebut
dapat
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
20
Pasal 19
(1) Arsiparis yang mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa
pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib
mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) angka
kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari
kegiatan tugas pokok.
(2) Arsiparis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang
akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan
ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV/c, wajib mengumpulkan angka kredit
paling kurang 12 (dua belas) angka kredit yang berasal dari
unsur pengembangan profesi.
(3) Arsiparis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan
ruang IV/c, yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Arsiparis
Utama pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d,
wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 16 (enam
belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
(4) Arsiparis Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan
ruang IV/d, yang akan naik pangkat menjadi Arsiparis Utama,
pangkat
Pembina
Utama,
golongan
ruang
IV/e
wajib
mengumpulkan paling kurang 18 (delapan belas) angka kredit
dari unsur pengembangan profesi.
(5) Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya
wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit
dari kegiatan tugas pokok.
(6) Arsiparis Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang
IV/e, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya
wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka
kredit dari kegiatan tugas pokok.
21
BAB V
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
Bagian Pertama
Pengangkatan Dalam Jabatan
Pasal 20
(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam
jabatan arsiparis tingkat terampil harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
a. berijazah Diploma III bidang Kearsipan;
b. berijazah Diploma III bidang ilmu lain sesuai kualifikasi
yang ditentukan untuk jabatan arsiparis;
c. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; dan
d. setiap unsur penilaian prestasi pekerjaan dalam Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam
jabatan arsiparis tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai
berikut:
a. Berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Kearsipan; atau
b. Berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang ilmu lain sesuai
kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan arsiparis;
c. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
d. Setiap unsur penilaian prestasi pekerjaan dalam Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
22
(3) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan
formasi jabatan arsiparis, yang telah dipersiapkan pada waktu
pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
(4) Kualifikasi pendidikan untuk jabatan fungsional arsiparis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2)
huruf b ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia selaku pimpinan Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Arsiparis.
(5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan arsiparis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2)
huruf b sebelum diangkat harus mengikuti dan lulus diklat
pengangkatan dalam jabatan fungsional arsiparis.
(6) Surat keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan
arsiparis
dibuat
menurut
contoh
formulir
sebagaimana
tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.
Pasal 21
(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam
jabatan fungsional arsiparis dapat dipertimbangkan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/
2009;
b. Memiliki pengalaman di bidang kearsipan paling kurang
2 (dua) tahun;
c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
d. Telah mengikuti dan lulus diklat pengangkatan dalam
jabatan fungsional arsiparis yang dipersyaratkan; dan
e. Setiap unsur penilaian prestasi pekerjaan dalam Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
23
(2) Pangkat
yang
ditetapkan
bagi
Pegawai
Negeri
Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan
pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatannya
ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang diperoleh
setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari
pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama dan
unsur penunjang.
(3) Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari
jabatan lain ke dalam jabatan arsiparis, dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X
Peraturan Bersama ini.
Pasal 22
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1), dan ayat (2), dan Pasal 21 ayat (1), pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan arsiparis dilaksanakan sesuai
dengan formasi jabatan arsiparis.
Bagian Kedua
Pembebasan Sementara
Pasal 23
(1) Arsiparis
Pelaksana
sampai
dengan
Arsiparis
Pelaksana
Lanjutan dan Arsiparis Pertama sampai dengan Arsiparis
Madya dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah
5
(lima)
tahun
dalam
jabatan
terakhir
tidak
dapat
mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat
lebih tinggi bagi arsiparis yang jabatannya lebih rendah dari
jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.
(2) Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c
sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata, golongan
ruang III/c dan Arsiparis Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan
ruang
III/a
sampai
dengan
Arsiparis
Utama,
24
pangkat
Pembina
Utama
Madya,
golongan
ruang
IV/d
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima)
tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan
angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
bagi arsiparis yang akan mendapatkan kenaikan pangkat
pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
(3) Arsiparis Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/c
sampai dengan Arsiparis Penyelia, pangkat Penata, golongan
ruang III/c dan Arsiparis Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a sampai dengan Arsiparis Utama, pangkat
Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan
sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam
pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit
kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi
arsiparis yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak
diangkat dalam jabatan terakhir.
(4) Arsiparis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila
setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat tidak
dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 (sepuluh)
dari kegiatan tugas pokok.
(5) Arsiparis
Utama,
pangkat
Pembina
Utama,
golongan
ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila
setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat tidak
dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 25 (dua
puluh lima) dari kegiatan tugas pokok.
(6) Pembebasan sementara bagi arsiparis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
didahului dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.
25
(7) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan
paling
lambat
6
(enam)
bulan
sebelum
batas
waktu
pembebasan sementara diberlakukan.
(8) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat
menurut
contoh
formulir
sebagaimana
tersebut
pada
Lampiran XI Peraturan Bersama ini.
(9) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) arsiparis juga
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
a. dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan arsiparis;
d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk
persalinan keempat dan seterusnya; atau
e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
(10) Arsiparis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan
ayat (9) huruf a, tetap melaksanakan tugas pokok dan dinilai
serta ditetapkan angka kreditnya.
(11) Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan arsiparis
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada
Lampiran XII Peraturan Bersama ini.
Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali
Pasal 24
(1) Arsiparis yang dibebaskan sementara karena tidak dapat
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi, diangkat kembali dalam
jabatan arsiparis apabila telah memenuhi angka kredit
kekurangannya.
26
(2) Arsiparis yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman
disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan
pangkat, diangkat kembali dalam jabatan arsiparis apabila
masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
(3) Arsiparis yang dibebaskan sementara karena diberhentikan
sementara, dapat diangkat kembali dalam jabatan arsiparis
apabila
berdasarkan
keputusan
pengadilan
yang
telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah
atau dijatuhi pidana percobaan.
(4) Arsiparis yang dibebaskan sementara karena ditugaskan
secara penuh di luar jabatan arsiparis, dapat diangkat
kembali
dalam jabatan arsiparis apabila telah selesai
melaksanakan tugas di luar jabatan arsiparis apabila berusia
paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
(5) Arsiparis yang dibebaskan sementara karena cuti di luar
tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi
semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan arsiparis.
(6) Arsiparis yang dibebaskan sementara karena menjalani
tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat
kembali dalam jabatan arsiparis apabila telah selesai menjalani
tugas belajar.
(7) Surat
keputusan
arsiparis
dibuat
pengangkatan
menurut
kembali
contoh
dalam
formulir
jabatan
sebagaimana
tersebut pada Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.
Pasal 25
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan
arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, jabatannya
ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan
dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak
menduduki jabatan fungsional arsiparis.
27
Bagian Keempat
Pemberhentian dari Jabatan
Pasal 26
(1) Arsiparis diberhentikan dari jabatannya karena:
a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)
tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
b. dijatuhi
hukuman
disiplin
tingkat
berat
dan
telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman
disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.
(2) Surat keputusan pemberhentian dari jabatan arsiparis dibuat
menurut
contoh
formulir
sebagaimana
tersebut
pada
Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.
BAB VI
PERPINDAHAN ARSIPARIS
TERAMPIL KE DALAM ARSIPARIS AHLI
Pasal 27
(1) Arsiparis tingkat terampil yang memperoleh ijazah Sarjana
(S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan arsiparis
tingkat ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. tersedia formasi untuk jabatan arsiparis tingkat ahli;
b. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional arsiparis
tingkat ahli; dan
c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
28
(2) Arsiparis tingkat terampil yang akan beralih menjadi arsiparis
tingkat ahli diberikan sebesar 65 % (enam puluh lima persen)
angka kredit kumulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok,
dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah
Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak
memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.
(3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut
pada Lampiran XV Peraturan Bersama ini.
(4) Perpindahan arsiparis tingkat terampil jenjang Pelaksana,
pangkat Pengatur, golongan ruang II/c dan pangkat Pengatur
Tingkat I, golongan ruang II/d ke arsiparis tingkat ahli jenjang
Pertama,
pangkat
Penata
Muda,
golongan
ruang
III/a
ditetapkan kenaikan pangkatnya setelah yang bersangkutan
ditetapkan dalam jenjang jabatan Arsiparis Pertama.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan arsiparis tidak
dapat menduduki jabatan rangkap, baik dalam jabatan fungsional
lainnya maupun dalam jabatan struktural.
Pasal 29
(1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan
kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan arsiparis,
Arsip Nasional Republik Indonesia selaku Instansi Pembina
jabatan fungsional arsiparis melaksanakan sosialisasi dan
fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan arsiparis.
29
(2) Untuk pembinaan karier arsiparis secara profesional sesuai
kompetensi jabatan, Arsip Nasional Republik Indonesia selaku
Instansi Pembina, antara lain melaksanakan:
a. penyusunan
petunjuk
teknis
pelaksanaan
jabatan
fungsional arsiparis;
b. penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional arsiparis;
c. penetapan
standar
kompetensi
jabatan
fungsional
arsiparis;
d. pengusulan tunjangan jabatan fungsional arsiparis;
e. sosialisasi jabatan fungsional arsiparis dan petunjuk
pelaksanaannya;
f. penyusunan
kurikulum
pendidikan
dan
pelatihan
fungsional/teknis fungsional arsiparis;
g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/
teknis
fungsional
bagi
arsiparis
dan
penetapan
sertifikasinya;
h. pengembangan
sistem
informasi
jabatan
fungsional
arsiparis;
i. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional arsiparis;
j. fasilitasi
pembentukan
organisasi
profesi
jabatan
fungsional arsiparis;
k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi
dan
kode etik arsiparis; dan
l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional
arsiparis.
30
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30
(1) Pegawai Negeri Sipil yang sudah menduduki jabatan Arsiparis
Pelaksana dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan
ruang II/b sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini tetap diberikan jabatan
sebagai Arsiparis Pelaksana.
(2) Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I,
golongan ruang II/b dan telah lulus pendidikan dan pelatihan
pengangkatan arsiparis sebelum ditetapkan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini dapat diangkat
dalam jabatan fungsional arsiparis selama-lamanya 3 (tiga)
tahun
sejak
ditetapkannya
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara ini dengan pangkat minimal
Pengatur, golongan ruang II/c.
(3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
pada saat diangkat dalam pangkat Pengatur, golongan ruang
II/c ditetapkan angka kreditnya sebesar 60 (enam puluh).
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini
akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara
bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas
masing-masing.
31
Pasal 32
Untuk
mempermudah
pelaksanaan
Peraturan
Bersama
ini,
dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional
Arsiparis dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada
Lampiran XVI Peraturan Bersama ini.
Pasal 33
Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2009
KEPALA
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
EDY TOPO ASHARI
DJOKO UTOMO
32
CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ARSIPARIS PELAKSANA
LAMPIRAN I-A
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL : 22 DESEMBER 2009
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ARSIPARIS PELAKSANA
NOMOR :
Instansi : ………………………………..
Masa penilaian Bulan…………..s/d ………………
KETERANGAN PERORANGAN
NO
1
Nama
2
NIP
3
Nomor Seri Kartu Pegawai
4
Tempat dan Tanggal Lahir
5
Jenis Kelamin
6
Pendidikan yang diperhitungkan Angka Kreditnya
7
Pangkat/Golongan Ruang/TMT
8
Jabatan
9
Masa Kerja Golongan
10
Unit Kerja
Lama
Baru
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
2
1
I
INSTANSI PENGUSUL
UNSUR UTAMA
1
PENDIDIKAN
A. Pendidikan sekolah
-
Diploma III (D3)
B. Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional di bidang kearsipan
1. Lamanya lebih dari 961 jam
2. Lamanya antara 641- 960 jam
3. Lamanya 481 - 640 jam
4. Lamanya 161 - 480 jam
5. Lamanya 81 - 160 jam
6. Lamanya 30 - 80 jam
C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan
- prajabatan golongan II
33
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
1
2
2
INSTANSI PENGUSUL
KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP
A. Ketatalaksanaan kearsipan
1. Mencatat, menyeleksi dan mengarahkan surat/naskah
a. Mencatat surat/naskah
b. Menyeleksi surat/naskah
2. Melakukan pengeditan data base, penggabungan data
kearsipan dan penyesuaian struktur ke dalam sistem
aplikasi kearsipan setiap 100 nomor
B. Pengolahan Arsip
-
Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa Indonesia
a. Kategori 2 : Dikerjakan secara Tim kerja dengan
jumlah anggota maksimal 5 orang, Volume berkisar
antara 15 - 75 meter linier, dan memerlukan waktu
penyelesaian 3 bulan
-
sebagai anggota
b. Kategori 3 : Dikerjakan secara Tim kerja dengan
jumlah anggota maksimal 7 orang, dengan
narasumber, volume berkisar antara 76 - 175 meter
linier, dan memerlukan waktu penyelesaian 5 bulan
-
sebagai anggota
c. Kategori 4 : Dikerjakan secara Tim kerja dengan
jumlah anggota maksimal 7 orang, dengan
narasumber, Volume berkisar antara 176 - 315 meter
linier, dan memerlukan waktu penyelesaian 9 bulan
-
sebagai anggota
C. Perawatan dan pemeliharaan kearsipan
1. Melakukan penyimpanan dan penataan arsip setiap 100
nomor
2. Melakukan kegiatan restorasi/perbaikan arsip (laminasi,
enkapsulasi, leafcasting) meliputi tahapan:
a. Penomoran arsip
b. Menambal dan menyambung
c. Menghilangkan debu, jamur dan kotoran lain
d. Melakukan pengepresan arsip
e. Penentuan bahan formula restorasi
f. Mengeringkan arsip secara manual
3. Melakukan rewashing arsip:
a. Film
b. Microfilm
c. Klise/ negatif foto
4. Melakukan recleaning arsip video per 100 kaset
5. Melakukan rewinding arsip rekaman suara
34
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
1
2
INSTANSI PENGUSUL
6. Melakukan perawatan
a. Tekstual
b. Mikrofische
c. Microfilm
d. Film
e. Video
f. Negative foto
g. Rekaman suara/sejarah lisan
7. Melakukan alih media arsip kertas ke:
a. Microfilm
b. Mikrofische
c. CD
8. Melakukan alihmedia arsip film ke video dan CD
D. Pelayanan kearsipan
-
Memberikan layanan Arsip
- Konvensional
E. Publikasi kearsipan
1. Melaksanakan kegiatan publikasi arsip pandang dengar
melalui media elektronik
- Menjadi pengumpul bahan
2. Mengumpulkan bahan pameran kearsipan
3
PENGEMBANGAN PROFESI
A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kearsipan
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kearsipan yang
dipublikasikan.
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional
b Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kearsipan yang
tidak dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk makalah
3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang kearsipan
yang dipublikasikan.
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang kearsipan
yang tidak dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk makalah
35
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
INSTANSI PENGUSUL
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
2
1
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kearsipan yang
disebar luaskan melalui media massa.
6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan
atau ulasan ilmiah di bidang kearsipan pada pertemuan
ilmiah
B. Menemukan teknologi tepat guna di bidang kearsipan
Menemukan teknologi tepat guna di bidang kearsipan
-
C. Uji Kompetensi
-
Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapatkan
sertifikat
D. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang
kearsipan
1. Menerjemahankan/menyadur di bidang kearsipan yang
dipublikasikan dalam bentuk :
a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional
b Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang
2. Menerjemahankan/menyadur di bidang kearsipan yang
tidak dipublikasikan dalam bentuk :
a Buku
b Makalah
3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang kearsipan yang
dimuat dalam penelitian
JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3 )
II
UNSUR PENUNJANG
UNSUR PENUNJANG TUGAS ARSIPARIS
A. Pengajar/Pelatih di bidang kearsipan
-
Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan kearsipan
B. Mengikuti bimbingan di bidang kearsipan
-
Mengikuti bimbingan kearsipan
C. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang kearsipan
1. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai :
a Pemrasaran
b Pembahas/ moderator/ narasumber
c
Peserta
2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :
a. Ketua
b. Anggota
D. Keanggotaan dalam organisasi profesi Arsiparis
-
Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :
a. Ketua/Wakil ketua
b. Anggota
E. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Arsiparis
- Menjadi anggota Tim Penilai
36
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
37
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
1
2
INSTANSI PENGUSUL
F. Perolehan penghargaan/tanda jasa
1. Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya
a. 30 (tiga puluh) tahun
b. 20 (dua puluh) tahun
c. 10 (sepuluh) tahun
2. Mengikuti lomba kearsipan
a. Sebagai Pemenang Tingkat Nasional/Internasional
b. Sebagai Pemenang Tingkat Instansi/Propinsi
c. Sebagai Pemenang Tingkat Kabupaten/Kota
G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
-
Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang
tugasnya:
a. Diploma III
b. Sarjana (S1)/Diploma IV
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
38
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah
1
2
3
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
39
4
5
6
7
8
40
*) Dicoret yang tidak perlu
III
LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK
1.
2.
3.
4.
5.
Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengelolaan Arsip
Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pembinaan Kearsipan
Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang
dan seterusnya
……………………………..
NIP.
IV
CATATAN PEJABAT PENGUSUL
1.
2.
3.
4.
………………..
………………..
…………………
dan seterusnya
………………………………
(jabatan)
(nama pejabat pengusul)
NIP :
V
CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI
1.
2.
3.
4.
………………..
………………..
…………………
dan seterusnya
………………………………
(nama penilai I )
NIP :
……………………….…….
(nama penilai II )
NIP :
VI
CATATAN KETUA TIM PENILAI
1.
2.
………………..
………………..
3.
4.
…………………
dan seterusnya
……………………………….
Ketua Tim Penilai
(nama)
NIP :
41
CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN
LAMPIRAN I-B
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL : 22 DESEMBER 2009
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN
NOMOR :
Instansi : ………………………………..
Masa penilaian Bulan…………..s/d ………………
KETERANGAN PERORANGAN
NO
1
Nama
2
NIP
3
Nomor Seri Kartu Pegawai
4
Tempat dan Tanggal Lahir
5
Jenis Kelamin
6
Pendidikan yang diperhitungkan Angka Kreditnya
7
Pangkat/Golongan Ruang/TMT
8
Jabatan
9
Masa Kerja Golongan
10
Unit Kerja
Lama
Baru
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
2
1
I
INSTANSI PENGUSUL
UNSUR UTAMA
1
PENDIDIKAN
A. Pendidikan sekolah
-
Diploma III (D3)
B. Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional di bidang kearsipan
1. Lamanya lebih dari 961 jam
2. Lamanya antara 641- 960 jam
3. Lamanya 481 - 640 jam
4. Lamanya 161 - 480 jam
5. Lamanya 81 - 160 jam
6. Lamanya 30 - 80 jam
C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan
- prajabatan golongan II
40
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
1
2
2
INSTANSI PENGUSUL
KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP
A. Ketatalaksanaan kearsipan
1. Mencatat, menyeleksi dan mengarahkan surat/naskah
- Mengarahkan surat/naskah
2. Mengendalikan surat dan memantau tindak lanjut surat
3. Melakukan entri data ke komputer
4. Melakukan monitoring penggunaan aplikasi sistem
informasi kearsipan
B. Pengolahan Arsip
1. Menyusun rencana pemberkasan arsip aktif
2. Memberkaskan arsip aktif setiap 50 berkas
3. Membuat daftar arsip aktif setiap 100 nomor
4. Membuat daftar arsip inaktif
a. teratur setiap 100 nomor
b. tidak teratur setiap 100 nomor
5. Membuat daftar isi berkas arsip setiap 100 nomor
6. Melaksanakan penyeleksian arsip inaktif yang akan
disusutkan
7. Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa Indonesia
a. Kategori 1 : Dikerjakan secara perorangan, Volume
berkisar 1 - 5 meter linier, dan memerlukan waktu
penyelesaian 1 bulan
b. Kategori 2 : Dikerjakan secara Tim kerja dengan
jumlah anggota maksimal 5 orang, Volume berkisar
antara 15 - 75 meter linier, dan memerlukan waktu
penyelesaian 3 bulan
-
sebagai anggota
c. Kategori 3 : Dikerjakan secara Tim kerja dengan
jumlah anggota maksimal 7 orang, dengan
narasumber, Volume berkisar antara 76 - 175 meter
linier, dan memerlukan waktu penyelesaian 5 bulan
-
sebagai anggota
d. Kategori 4 : Dikerjakan secara Tim kerja dengan
jumlah anggota maksimal 7 orang, dengan
narasumber, Volume berkisar antara 176 - 315 meter
linier, dan memerlukan waktu penyelesaian 9 bulan
-
sebagai anggota
e. Kategori 5 : Dikerjakan secara Tim kerja dengan
jumlah anggota maksimal 7 orang, dengan
narasumber, Volume berkisar antara 316 - 420 meter
linier, dan memerlukan waktu penyelesaian 1 tahun
-
sebagai anggota
41
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
42
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
1
2
INSTANSI PENGUSUL
8. Menyusun informasi arsip pandang dengar beridentitas
a. Citra bergerak
- film
- video
b. Gambar Statik
c. Rekaman suara
9. Membuat daftar arsip kartografik: (pemilahan,
mendeskripsi, menyusun skema, mengelompokkan,
menyusun dalam daftar setiap 100 nomor)
C. Perawatan dan pemeliharaan kearsipan
1. Menyeleksi arsip yang akan direstorasi
a. tekstual/konvensional
b. media baru
-
film
-
video
-
Gambar statik
-
Rekaman suara/ sejarah lisan
c Kartografi
2. Menyeleksi arsip foto yang akan dialihmediakan
a. Klise/Foto negatif yang akan dicetak
b. Positif yang akan direpro/discan
c. Foto positif/gambar yang akan dibuat foto negatif/klise
3. Melakukan alihmedia arsip video ke video dan CD/DVD
4. Melakukan alih media arsip foto ke kertas foto dan CD
5. Melakukan alih media arsip Audio (rekaman suara/sejarah
lisan) dari kaset ke CD
6. Melakukan konversi media simpan arsip elektronik
7. Melakukan alih format arsip elektronik
8. Melakukan pemindaian (scanning)
a. Surat/naskah
b. Peta/gambar tehnik/poster
c. Foto
D. Pelayanan kearsipan
1. Memberikan layanan Arsip
a. Film dan video
b. Rekaman Suara, Mikrofilm
c. Kartografi dan gambar statik
2. Memberikan layanan alih media
- Arsip konvensional
E. Publikasi kearsipan
1. Melaksanakan kegiatan publikasi arsip pandang dengar
melalui media elektronik
- penata gambar
2. Menyeleksi materi/bahan pameran kearsipan
43
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
44
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
1
2
3
PEMBINAAN KEARSIPAN
-
Bimbingan dan supervisi kearsipan
4
INSTANSI PENGUSUL
Memberikan bimbingan Arsiparis yang berkaitan dengan
jabatan fungsional Arsiparis
PENGEMBANGAN PROFESI
A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kearsipan
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kearsipan yang
dipublikasikan.
Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
a. secara nasional
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kearsipan yang
tidak dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk makalah
3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang kearsipan
yang dipublikasikan.
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang kearsipan
yang tidak dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk makalah
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kearsipan yang
disebarluaskan melalui media massa.
6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan
atau ulasan ilmiah di bidang kearsipan pada pertemuan
ilmiah
B. Menemukan teknologi tepat guna di bidang kearsipan
-
Menemukan teknologi tepat guna di bidang kearsipan
C. Uji Kompetensi
- Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapatkan
sertifikat
D. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang
kearsipan
1. Menerjemahankan/menyadur di bidang kearsipan yang
dipublikasikan dalam bentuk :
a. Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional
b. Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang
2. Menerjemahankan/menyadur di bidang kearsipan yang
tidak dipublikasikan dalam bentuk :
a. Buku
b. Makalah
3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang kearsipan yang
dimuat dalam penelitian
JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3 )
45
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
46
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
1
2
II
INSTANSI PENGUSUL
UNSUR PENUNJANG
UNSUR PENUNJANG TUGAS ARSIPARIS
A. Pengajar/Pelatih di bidang kearsipan
-
Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan kearsipan
B. Mengikuti bimbingan di bidang kearsipan
-
Mengikuti bimbingan kearsipan
C. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang kearsipan
1. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai :
a. Pemrasaran
b. Pembahas/ moderator/ narasumber
c.
Peserta
3. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :
a. Ketua
b. Anggota
D. Keanggotaan dalam organisasi profesi Arsiparis
-
Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :
a. Ketua/Wakil ketua
b. Anggota
E. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Arsiparis
- Menjadi anggota Tim Penilai
F. Perolehan penghargaan/tanda jasa
1. Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya
a. 30 (tiga puluh) tahun
b. 20 (dua puluh) tahun
c. 10 (sepuluh) tahun
2. Mengikuti lomba kearsipan
a. Sebagai Pemenang Tingkat Nasional/Internasional
b. Sebagai Pemenang Tingkat Instansi/Propinsi
c. Sebagai Pemenang Tingkat Kabupaten/Kota
G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
-
Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang
tugasnya:
a. Diploma III
b. Sarjana (S1)/Diploma IV
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
47
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah
1
2
3
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
48
4
5
6
7
8
49
*) Dicoret yang tidak perlu
III
LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK
1.
2.
3.
4.
5.
Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengelolaan Arsip
Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pembinaan Kearsipan
Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang
dan seterusnya
……………………………..
NIP.
IV
CATATAN PEJABAT PENGUSUL
1.
2.
3.
4.
………………..
………………..
…………………
dan seterusnya
………………………………
(jabatan)
(nama pejabat pengusul)
NIP :
V
CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI
1.
2.
3.
4.
………………..
………………..
…………………
dan seterusnya
………………………………
(nama penilai I )
NIP :
……………………….…….
(nama penilai II )
NIP :
VI
CATATAN KETUA TIM PENILAI
1.
2.
………………..
………………..
3.
4.
…………………
dan seterusnya
……………………………….
Ketua Tim Penilai
(nama)
NIP :
50
CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ARSIPARIS PENYELIA
LAMPIRAN I-C
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL : 22 DESEMBER 2009
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ARSIPARIS PENYELIA
NOMOR :
Instansi : ………………………………..
Masa penilaian Bulan…………..s/d ………………
KETERANGAN PERORANGAN
NO
1
Nama
2
NIP
3
Nomor Seri Kartu Pegawai
4
Tempat dan Tanggal Lahir
5
Jenis Kelamin
6
Pendidikan yang diperhitungkan Angka Kreditnya
7
Pangkat/Golongan Ruang/TMT
8
Jabatan
9
Masa Kerja Golongan
Lama
Baru
10 Unit Kerja
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
2
1
I
INSTANSI PENGUSUL
UNSUR UTAMA
1
PENDIDIKAN
A. Pendidikan sekolah
-
Diploma III (D3)
B. Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional di bidang kearsipan
1. Lamanya lebih dari 961 jam
2. Lamanya antara 641- 960 jam
3. Lamanya 481 - 640 jam
4. Lamanya 161 - 480 jam
5. Lamanya 81 - 160 jam
6. Lamanya 30 - 80 jam
C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan
- prajabatan golongan II
47
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
3
4
5
6
BARU JUMLAH
7
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
NO
INSTANSI PENGUSUL
2
1
2
KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP
A. Ketatalaksanaan kearsipan
1. Melakukan pemantauan pengelolaan arsip
2. Melakukan kontrol sistem akses arsip elektronik
3. Melakukan peliputan kegiatan kedinasan yang
menghasilkan arsip
a. Audio
b. Video
c. Foto
B. Pengolahan Arsip
1. Membuat daftar arsip statis setiap 100 nomor
2. Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa Indonesia
a. Kategori 2 : Dikerjakan secara Tim kerja dengan
jumlah anggota maksimal 5 orang, Volume berkisar
antara 15 - 75 meter linier, dan memerlukan waktu
penyelesaian 3 bulan
- sebagai ketua
b. Kategori 3 : Dikerjakan secara Tim kerja dengan
jumlah anggota maksimal 7 orang, dengan
narasumber, Volume berkisar antara 76 - 175 meter
linier, dan memerlukan waktu penyelesaian 5 bulan
- sebagai anggota
c. Kategori 4 : Dikerjakan secara Tim kerja dengan
jumlah anggota maksimal 7 orang, dengan
narasumber, Volume berkisar antara 176 - 315 meter
linier, dan memerlukan waktu penyelesaian 9 bulan
- sebagai anggota
d. Kategori 5 : Dikerjakan secara Tim kerja dengan
jumlah anggota maksimal 7 orang, dengan
narasumber, Volume berkisar antara 316 - 420 meter
linier, dan memerlukan waktu penyelesaian 1 tahun
- sebagai anggota
3. Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa asing atau
berbahasa daerah
a. Kategori 1 : Dikerjakan perorangan, Volume berkisar
1 - 5 meter linier, dan memerlukan waktu
penyelesaian 2,5 bulan
b. Kategori 2 : Dikerjakan secara Tim kerja dengan
jumlah anggota maksimal 5 orang, Volume berkisar
antara 60- 125 meter linier, dan memerlukan waktu
penyelesaian 6 bulan
- sebagai anggota
c. Kategori 3 : Dikerjakan secara tim kerja dengan
jumlah anggota maksimal 7 orang ,dengan
narasumber, volume berkisar antara 126 - 167 meter
linier, dan memerlukan waktu penyelesaian 9 bulan
- sebagai anggota
d. Kategori 4 : Dikerjakan secara tim kerja dengan
jumlah anggota maksimal 7 orang, dengan
narasumber, volume 168 meter linier ke atas,
dan memerlukan waktu penyelesaian 12 bulan
- sebagai anggota
48
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
3
4
5
6
BARU JUMLAH
7
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
1
2
INSTANSI PENGUSUL
4. Membuat ikhtisar khasanah arsip
5. Melakukan transliterasi arsip paleografi/huruf asing
6. Menyusun informasi arsip pandang dengar tidak
beridentitas
a. citra bergerak
- film
- video
b. Gambar statik
c. Rekaman suara
7. Membuat indeks arsip pandang dengar
a. citra bergerak
-
film
-
video
b. Gambar statik
c. Rekaman suara
8. Membuat daftar arsip pandang dengar beridentitas setiap
100 nomor
a. citra bergerak
-
film
-
video
b. Gambar statik
c. Rekaman suara
9. Membuat daftar arsip pandang dengar tidak beridentitas
setiap 100 nomor
a. citra bergerak
-
film
-
video
b. Gambar statik
c. Rekaman suara
C. Perawatan dan pemeliharaan kearsipan
1. Membuat denah dan peta lokasi penyimpanan arsip
2. Melakukan kegiatan restorasi/perbaikan arsip (laminasi,
enkapsulasi, leafcasting) meliputi tahapan:
- Mengeringkan dengan vacum dry chamber
3. Melakukan penilaian terhadap hasil restorasi dan
perawatan arsip/alih media (quality control)
a. Tekstual/Konvensional
b. Media Baru
-
film
-
Citra Bergerak
-
Gambar static
-
Rekaman suara/sejarah lisan
c. Kartografi
49
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
3
4
5
6
BARU JUMLAH
7
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
INSTANSI PENGUSUL
2
1
D. Pelayanan kearsipan
1. Memeriksa integritas berkas yang digunakan dalam
layanan
2. Memberikan layanan alih media
- Arsip media baru/Audiovisual
E. Publikasi kearsipan
1. Melakukan Penerbitan Tematik Sumber Kearsipan
2. Menyusun katalog pameran kearsipan
3. Membuat representasi informasi/caption
4. Memberikan panduan pada pameran kearsipan
3
PEMBINAAN KEARSIPAN
-
Bimbingan dan supervisi kearsipan
1. Menyusun materi bimbingan teknis kearsipan
2. Memberikan layanan konsultasi penyusunan dan
persetujuan sistem Pengelolaan Arsip
4
PENGEMBANGAN PROFESI
A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kearsipan
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kearsipan yang
dipublikasikan.
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang kearsipan yang
tidak dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk makalah
3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang kearsipan
yang dipublikasikan.
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau
ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang kearsipan
yang tidak dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk makalah
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang kearsipan yang
disebar luaskan melalui media massa.
6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan
atau ulasan ilmiah di bidang kearsipan pada pertemuan
ilmiah
B. Menemukan teknologi tepat guna di bidang kearsipan
-
Menemukan teknologi tepat guna di bidang kearsipan
50
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
3
4
5
6
BARU JUMLAH
7
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
1
2
INSTANSI PENGUSUL
C. Uji Kompetensi
Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapatkan
sertifikat
D. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang
kearsipan
1. Menerjemahankan/menyadur di bidang kearsipan yang
dipublikasikan dalam bentuk :
a. Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional
-
b. Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang
2. Menerjemahankan/menyadur di bidang kearsipan yang
tidak dipublikasikan dalam bentuk :
a. Buku
b. Makalah
3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang kearsipan yang
dimuat dalam penelitian
JUMLAH UNSUR UTAMA (1 S/D 3 )
II
UNSUR PENUNJANG
UNSUR PENUNJANG TUGAS ARSIPARIS
A. Pengajar/Pelatih di bidang kearsipan
-
Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan
kearsipan
B. Mengikuti bimbingan di bidang kearsipan
-
Mengikuti bimbingan kearsipan
C. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang kearsipan
1. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai :
a. Pemrasaran
b. Pembahas/ moderator/ narasumber
c. Peserta
2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :
a. Ketua
b. Anggota
D. Keanggotaan dalam organisasi profesi Arsiparis
-
Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :
a. Ketua/Wakil ketua
b. Anggota
E. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Arsiparis
- Menjadi anggota Tim Penilai
F. Perolehan penghargaan/tanda jasa
1. Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya
a. 30 (tiga puluh) tahun
b. 20 (dua puluh) tahun
51
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
3
4
5
6
BARU JUMLAH
7
8
c. 10 (sepuluh) tahun
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
1
2
INSTANSI PENGUSUL
2. Mengikuti lomba kearsipan
a. Sebagai Pemenang Tingkat Nasional/Internasional
b. Sebagai Pemenang Tingkat Instansi/Propinsi
c. Sebagai Pemenang Tingkat Kabupaten/Kota
G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
-
Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai dengan bidang
tugasnya:
a. Diploma III
b. Sarjana (S1)/Diploma IV
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
52
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
3
4
5
6
BARU JUMLAH
7
8
Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah
1
2
3
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
53
4
5
6
7
8
*) Dicoret yang tidak perlu
III
LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK
1.
2.
3.
4.
5.
Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengelolaan Arsip
Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pembinaan Kearsipan
Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang
dan seterusnya
……………………………..
NIP.
IV
CATATAN PEJABAT PENGUSUL
1.
2.
3.
4.
………………..
………………..
…………………
dan seterusnya
………………………………
(jabatan)
(nama pejabat pengusul)
NIP :
V
CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI
1.
2.
3.
4.
………………..
………………..
…………………
dan seterusnya
………………………………
(nama penilai I )
NIP :
……………………….…….
(nama penilai II )
NIP :
VI
CATATAN KETUA TIM PENILAI
1. ………………..
2. ………………..
……………………………….
Ketua Tim Penilai
3. …………………
4. dan seterusnya
(nama)
NIP :
54
CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ARSIPARIS PERTAMA
LAMPIRAN II-A
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL : 22 DESEMBER 2009
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ARSIPARIS PERTAMA
NOMOR :
Instansi : ………………………………..
Masa penilaian Bulan …………..s/d …………………
KETERANGAN PERORANGAN
NO
1
Nama
2
NIP
3
Nomor Seri Kartu Pegawai
4
Tempat dan Tanggal Lahir
5
Jenis Kelamin
6
Pendidikan yang diperhitungkan Angka Kreditnya
7
Pangkat/Golongan Ruang/TMT
8
Jabatan
9
Masa Kerja Golongan
Lama
Baru
10 Unit Kerja
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
1
2
I
INSTANSI PENGUSUL
LAMA
3
BARU
4
JUMLAH
5
UNSUR UTAMA
1
PENDIDIKAN
A. Pendidikan sekolah
1. Doktor (S3)
0
2. Pascasarjana (S2)
3. Sarjana (S1)/Diploma IV
B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang
kearsipan
1. Lamanya 961 jam atau lebih
2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam
3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam
4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam
5. Lamanya antara 081 s.d 160 jam
6. Lamanya antara 030 s.d 080 jam
C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan
Prajabatan golongan III
55
TIM PENILAI
LAMA
6
BARU
7
JUMLAH
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
INSTANSI PENGUSUL
LAMA
3
2
1
2
KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP
A. Pengolahan Arsip
1. Membuat daftar arsip yang disusutkan
setiap 100 Nomor
2. Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa
Indonesia
a. Kategori 3 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 7 orang,
dengan narasumber, Volume berkisar antara
76 - 175 meter linier, dan memerlukan waktu
penyelesaian 5 bulan
- sebagai anggota
b. Kategori 4 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 7 orang,
dengan narasumber, Volume berkisar antara
176 - 315 meter linier, dan memerlukan waktu
penyelesaian 9 bulan
- sebagai anggota
c. Kategori 5 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 7 orang,
dengan narasumber, Volume berkisar antara
316 - 420 meter linier, dan memerlukan waktu
penyelesaian 1 tahun
- sebagai anggota
3. Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa
asing atau berbahasa daerah
a. Kategori 2 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 5 orang,
Volume berkisar antara 60 - 125 meter linier,
dan memerlukan waktu penyelesaian 6 bulan
- sebagai anggota
b. Kategori 3 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 7 orang,
dengan narasumber, Volume berkisar antara
126 - 167 meter linier, dan memerlukan waktu
penyelesaian 9 bulan
- sebagai anggota
c. Kategori 4 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 7 orang,
dengan narasumber, Volume 168 meter linier
keatas, dan memerlukan waktu penyelesaian
12 bulan
- sebagai anggota
4. Membuat inventaris arsip perseorangan
- Kategori 3 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 5 orang,
dengan narasumber, Volume 88 meter linier
keatas, dan memerlukan waktu penyelesaian 7
bulan
- sebagai anggota
5. Menilai senarai/Daftar arsip
6. Mengedit hasil liputan dalam rangka akuisisi
56
BARU
4
JUMLAH
5
TIM PENILAI
LAMA
6
BARU
7
JUMLAH
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
INSTANSI PENGUSUL
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
NO
LAMA
3
2
B. Perawatan dan pemeliharaan arsip
1
1. Menyusun rencana penyimpanan arsip
2. Monitoring dan evaluasi terhadap fisik arsip setiap
100 nomor
3.
Melakukan penilaian arsip yang telah direstorasi
4. Melakukan laminasi arsip peta
5. Melakukan penilaian arsip yang akan dialih
format/alih media min. 100 nomor
C. Pelayanan Kearsipan
-
Memberikan layanan konsultasi aplikasi sistem
kearsipan
D. Publikasi kearsipan
3
Menyusun unjuk citra (display) pameran kearsipan
PEMBINAAN KEARSIPAN
A. Bimbingan dan Supervisi Kearsipan
-
4
Melaksanakan supervisi kearsipan dinamis/statis
PENGEMBANGAN PROFESI ARSIPARIS
A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kearsipan
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang
kearsipan yang dipublikasikan.
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang
kearsipan yang tidak dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk makalah
3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di
bidang kearsipan yang dipublikasikan.
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di
bidang kearsipan yang tidak dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk makalah
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang
kearsipan yang disebarluaskan melalui media
massa.
6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
dan atau ulasan ilmiah di bidang kearsipan pada
pertemuan ilmiah
57
BARU
4
JUMLAH
5
TIM PENILAI
LAMA
6
BARU
7
JUMLAH
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
INSTANSI PENGUSUL
2
B. Menyusun Standar/Pedoman Kearsipan
1
1. Menyusun dan atau menyempurnakan standar
bidang kearsipan
2. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman
kearsipan setiap sub sistem
3. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk
teknis pengelolaan arsip dinamis/statis/ elektronik
C. Menemukan teknologi tepat guna di bidang kearsipan
-
Menemukan teknologi tepat guna di bidang
kearsipan
D. Uji Kompetensi
-
Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat
sertifikat
E. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di
bidang kearsipan
1. Menerjemahankan/menyadur di bidang kearsipan
yang dipublikasikan dalam bentuk :
a. Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara
nasional
b. Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang
2. Menerjemahankan/menyadur di bidang kearsipan
yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :
a. Buku
b. Makalah
3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang kearsipan
yang dimuat dalam penelitian
JUMLAH UNSUR UTAMA ( 1 S/D 4 )
II
UNSUR PENUNJANG
1
PENUNJANG TUGAS ARSIPARIS
A. Pengajar/pelatih di bidang kearsipan
-
Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan
kearsipan
B. Mengikuti Bimbingan di Bidang Kearsipan
-
Mengikuti bimbingan kearsipan
C. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang
kearsipan
1. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai :
a. Pemrasaran
b. Pembahas/ moderator/ narasumber
c. Peserta
2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :
a. Ketua
b. Anggota
D. Keanggotaan dalam organisasi profesi Arsiparis
-
Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :
a. Ketua/Wakil ketua
b. Anggota
58
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
1
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
INSTANSI PENGUSUL
2
E. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional
Arsiparis
-
Menjadi anggota Tim Penilai
F. Perolehan penghargaan/tanda jasa
1. Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya
Satya
a. 30 (tiga puluh) tahun
b. 20 (dua puluh) tahun
c. 10 (sepuluh) tahun
2. Mengikuti lomba kearsipan
a. Sebagai Pemenang Tingkat Nasional/
Internasional
b. Sebagai Pemenang Tingkat Instansi/Propinsi
c. Sebagai Pemenang Tingkat Kabupaten/Kota
3. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
- Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai
dengan bidang tugasnya:
a. Sarjana (S1)/Diploma IV
b. Pasca Sarjana (S2)
c. Doktor (S3)
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
59
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah
1
2
3
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
60
4
5
6
7
8
*) Dicoret yang tidak perlu
III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK
1. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengelolaan Arsip
2. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pembinaan Kearsipan
3. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
4. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang
5. dan seterusnya
……………………………..
NIP.
IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL
1.
2.
3.
4.
………………..
………………..
…………………
dan seterusnya
………………………………
(jabatan)
(nama pejabat pengusul)
NIP :
V
CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI
1.
2.
3.
4.
………………..
………………..
…………………
dan seterusnya
………………………………
(nama penilai I )
NIP :
……………………….…….
(nama penilai II )
NIP :
VI CATATAN KETUA TIM PENLAI
1.
2.
3.
4.
………………..
………………..
…………………
dan seterusnya
……………………………….
Ketua Tim Penilai
(nama)
61
CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ARSIPARIS MUDA
LAMPIRAN II-B
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL : 22 DESEMBER 2009
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ARSIPARIS MUDA
NOMOR :
Instansi : ………………………………..
Masa penilaian Bulan …………..s/d …………………
KETERANGAN PERORANGAN
NO
1
Nama
2
NIP
3
Nomor Seri Kartu Pegawai
4
Tempat dan Tanggal Lahir
5
Jenis Kelamin
6
Pendidikan yang diperhitungkan Angka Kreditnya
7
Pangkat/Golongan Ruang/TMT
8
Jabatan
9
Masa Kerja Golongan
Lama
Baru
10 Unit Kerja
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
LAMA
3
2
1
I
INSTANSI PENGUSUL
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
BARU
4
JUMLAH
5
UNSUR UTAMA
1
PENDIDIKAN
A. Pendidikan sekolah
1. Doktor (S3)
0
2. Pascasarjana (S2)
3. Sarjana (S1)/Diploma IV
B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang
kearsipan
1. Lamanya 961 jam atau lebih
2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam
3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam
4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam
5. Lamanya antara 081 s.d 160 jam
6. Lamanya antara 030 s.d 080 jam
C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan
Prajabatan golongan III
62
TIM PENILAI
LAMA
6
BARU
7
JUMLAH
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
INSTANSI PENGUSUL
LAMA
3
2
1
2
KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP
A. Pengolahan Arsip
1. Menilai arsip yang akan disusutkan
2. Membuat daftar arsip statis selain yang berbahasa
Indonesia setiap 100 nomor
3. Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa
Indonesia
a. Kategori 3 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 7 orang,
dengan narasumber, Volume berkisar antara
76 - 175 meter linier, dan memerlukan waktu
penyelesaian 5 bulan
- sebagai ketua
b. Kategori 4 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 7 orang,
dengan narasumber, Volume berkisar antara
176 - 315 meter linier, dan memerlukan waktu
penyelesaian 9 bulan
- sebagai anggota
c. Kategori 5 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 7 orang,
dengan narasumber, Volume berkisar antara
316 - 420 meter linier, dan memerlukan waktu
penyelesaian 1 tahun
- sebagai anggota
4. Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa
asing atau berbahasa daerah
a. Kategori 1 : Dikerjakan secara perorangan,
Volume berkisar 1 - 5 meter linier, dan
memerlukan waktu penyelesaian 2,5 bulan
b. Kategori 2 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 5 orang,
Volume berkisar antara 60 - 125 meter linier,
dan memerlukan waktu penyelesaian 6 bulan
- sebagai ketua
c. Kategori 3 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 7 orang,
dengan narasumber, Volume berkisar antara
126 - 167 meter linier, dan memerlukan waktu
penyelesaian 9 bulan
- sebagai anggota
d. Kategori 4 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 7 orang,
dengan narasumber, Volume 168 meter linier
keatas, dan memerlukan waktu penyelesaian
12 bulan
- sebagai anggota
5. Membuat inventaris arsip perseorangan
a. Kategori 1 : Dikerjakan secara perorangan,
Volume berkisar 1 - 5 meter linier, dan
memerlukan waktu penyelesaian 2 bulan
b. Kategori 2 : Dikerjakan secara perorangan,
Volume berkisar 6 - 13 meter linier, dan
memerlukan waktu penyelesaian 5 bulan
63
BARU
4
JUMLAH
5
TIM PENILAI
LAMA
6
BARU
7
JUMLAH
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
INSTANSI PENGUSUL
2
c. Kategori 3 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 5 orang,
dengan narasumber, Volume 88 meter linier
keatas, dan memerlukan waktu penyelesaian 7
bulan
- sebagai anggota
1
6. Menilai hasil transliterasi arsip
7. Menilai hasil transkripsi arsip
8. Membuat evaluasi rekaman suara wawancara
sejarah lisan
9. Membuat pengujian dasar arsip audio visual
a. kaset
b. film
c. video
10. Menilai hasil peliputan dalam rangka akuisisi
yang menghasilkan arsip
B. Pelayanan Kearsipan
1. Menilai pedoman layanan informasi pameran
kearsipan
2. Menilai pedoman layanan informasi/ bahan
kearsipan
C. Publikasi kearsipan
1. Melaksanakan kegiatan publikasi arsip pandang
dengar melalui media elektronik
- Menjadi penulis naskah
2. Merancang penyelenggaraan pameran kearsipan
3
PEMBINAAN KEARSIPAN
A. Bimbingan dan Supervisi Kearsipan
1. Memberikan bimbingan dan konsultasi kearsipan
dinamis/statis
2. Melakukan penelaahan konsep/ rancangan JRA
dalam rangka persetujuan tiap subyek/bidang/
kelompok
- yang sudah mempunyai pedoman
4
PENGEMBANGAN PROFESI ARSIPARIS
A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kearsipan
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang
kearsipan yang dipublikasikan.
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang
kearsipan yang tidak dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk makalah
3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di
bidang kearsipan yang dipublikasikan.
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
64
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
INSTANSI PENGUSUL
2
4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di
bidang kearsipan yang tidak dipublikasikan
1
a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk makalah
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang
kearsipan yang disebarluaskan melalui media
massa.
6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
dan atau ulasan ilmiah di bidang kearsipan pada
pertemuan ilmiah
B. Menyusun Standar/Pedoman Kearsipan
1. Menyusun dan atau menyempurnakan standar
bidang kearsipan
2. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman
kearsipan setiap sub sistem
3. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk
teknis pengelolaan arsip dinamis/statis/ elektronik
C. Menemukan teknologi tepat guna di bidang kearsipan
-
Menemukan teknologi tepat guna di bidang
kearsipan
D. Uji Kompetensi
Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat
sertifikat
E. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnnya
di bidang kearsipan
1. Menerjemahankan/menyadur di bidang kearsipan
yang dipublikasikan dalam bentuk :
a. Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara
nasional
b. Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang
-
2. Menerjemahankan/menyadur di bidang kearsipan
yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :
a. Buku
b. Makalah
3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang kearsipan
yang dimuat dalam penelitian
JUMLAH UNSUR UTAMA ( 1 S/D 4 )
II
UNSUR PENUNJANG
1
PENUNJANG TUGAS ARSIPARIS
A. Pengajar/pelatih di bidang kearsipan
-
Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan
kearsipan
B. Mengikuti Bimbingan di Bidang Kearsipan
-
Mengikuti bimbingan kearsipan
C. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang
kearsipan
1. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai :
a Pemrasaran
b Pembahas/ moderator/ narasumber
65
LAMA
3
BARU
4
JUMLAH
5
TIM PENILAI
LAMA
6
BARU
7
JUMLAH
8
c Peserta
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
INSTANSI PENGUSUL
2
1
2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :
a Ketua
b Anggota
D. Keanggotaan dalam organisasi profesi Arsiparis
-
Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :
a Ketua/Wakil ketua
b
Anggota
E. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional
Arsiparis
- Menjadi anggota Tim Penilai
F. Perolehan penghargaan/tanda jasa
1. Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya
Satya
a. 30 (tiga puluh) tahun
b. 20 (dua puluh) tahun
c. 10 (sepuluh) tahun
2. Mengikuti lomba kearsipan
a. Sebagai Pemenang Tingkat Nasional/
Internasional
b. Sebagai Pemenang Tingkat Instansi/Propinsi
c. Sebagai Pemenang Tingkat Kabupaten/Kota
3. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
- Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai
dengan bidang tugasnya:
a. Sarjana (S1)/Diploma IV
b. Pasca Sarjana (S2)
c. Doktor (S3)
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
66
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah
1
2
3
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
67
4
5
6
7
8
*) Dicoret yang tidak perlu
III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK
1. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengelolaan Arsip
2. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pembinaan Kearsipan
3. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
4. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang
5. dan seterusnya
……………………………..
NIP.
IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL
1.
2.
3.
4.
………………..
………………..
…………………
dan seterusnya
………………………………
(jabatan)
(nama pejabat pengusul)
NIP :
V
CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI
1.
2.
3.
4.
………………..
………………..
…………………
dan seterusnya
………………………………
(nama penilai I )
NIP :
……………………….…….
(nama penilai II )
NIP :
VI CATATAN KETUA TIM PENLAI
1.
2.
3.
4.
………………..
………………..
…………………
dan seterusnya
……………………………….
Ketua Tim Penilai
(nama)
68
CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ARSIPARIS MADYA
LAMPIRAN II-C
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL : 22 DESEMBER 2009
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ARSIPARIS MADYA
NOMOR :
Instansi : ………………………………..
Masa penilaian Bulan …………..s/d …………………
KETERANGAN PERORANGAN
NO
1
Nama
2
NIP
3
Nomor Seri Kartu Pegawai
4
Tempat dan Tanggal Lahir
5
Jenis Kelamin
6
Pendidikan yang diperhitungkan Angka Kreditnya
7
Pangkat/Golongan Ruang/TMT
8
Jabatan
9
Masa Kerja Golongan
Lama
Baru
10 Unit Kerja
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
LAMA
3
2
1
I
INSTANSI PENGUSUL
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
NO
BARU
4
JUMLAH
5
UNSUR UTAMA
1
PENDIDIKAN
A. Pendidikan sekolah
1. Doktor (S3)
0
2. Pascasarjana (S2)
3. Sarjana (S1)/Diploma IV
B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang
kearsipan
1. Lamanya 961 jam atau lebih
2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam
3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam
4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam
5. Lamanya antara 081 s.d 160 jam
6. Lamanya antara 030 s.d 080 jam
C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan
Prajabatan golongan III
69
TIM PENILAI
LAMA
6
BARU
7
JUMLAH
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
1
2
2
INSTANSI PENGUSUL
KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP
A. Pengolahan Arsip
1. Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa
Indonesia
a. Kategori 4 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 7 orang,
dengan narasumber, Volume berkisar antara
176 - 315 meter linier, dan memerlukan waktu
penyelesaian 9 bulan
- sebagai ketua
b. Kategori 5 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 7 orang,
dengan narasumber, Volume berkisar antara
316 - 420 meter linier, dan memerlukan waktu
penyelesaian 1 tahun
- sebagai ketua
2. Membuat inventaris arsip organisasi berbahasa
asing atau berbahasa daerah
a. Kategori 3 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 7 orang,
dengan narasumber, Volume berkisar antara
126 - 167 meter linier, dan memerlukan waktu
penyelesaian 9 bulan
- sebagai ketua
b. Kategori 4 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 7 orang,
dengan narasumber, Volume 168 meter linier
keatas, dan memerlukan waktu penyelesaian
12 bulan
- sebagai ketua
3. Membuat inventaris arsip perseorangan
- Kategori 3 : Dikerjakan secara Tim kerja
dengan jumlah anggota maksimal 5 orang,
dengan narasumber, Volume 88 meter linier
keatas, dan memerlukan waktu penyelesaian
7 bulan
- sebagai ketua
B. Pelayanan kearsipan
1. Memberikan layanan konsultasi pengenalan
sumber/pengenal khasanah arsip
2. Memberikan layanan jasa penelusuran arsip
3. Memberikan layanan advokasi bidang kearsipan
C. Publikasi kearsipan
1. Menyusun naskah apresiasi kearsipan
2. Melakukan apresiasi kearsipan
3. Melaksanakan kegiatan publikasi arsip pandang
dengar melalui media elektronik
a. Menjadi sutradara/pengarah
b. Menjadi penyunting
4. Melaksanakan konsultasi kearsipan dalam rangka
publikasi
5. Membuat evaluasi penyelenggaraan pameran
70
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
6. Menilai naskah penerbitan sumber arsip
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
INSTANSI PENGUSUL
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
2
1
3
PEMBINAAN KEARSIPAN
A. Bimbingan dan Supervisi Kearsipan
1. Menyusun materi bimbingan dan konsultasi
kearsipan dinamis/statis
2. Menyusun evaluasi penyelenggaraan bimbingan
dan konsultasi kearsipan
3. Memberikan konsultasi penyusunan sistem
pengelolaan arsip tiap sub sistem
4. Memberikan layanan penyusunan jadwal Retensi
Arsip tiap subyek/ bidang/ kelompok
5. Melakukan penelaahan konsep/ rancangan JRA
dalam rangka persetujuan tiap subyek/
bidang/kelompok
- Yang belum mempunyai pedoman
B. Akreditasi dan sertifikasi kearsipan
1. Melakukan akreditasi Unit dan Lembaga Kearsipan
2. Melakukan sertifikasi SDM Kearsipan
4
PENGEMBANGAN PROFESI ARSIPARIS
A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kearsipan
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang
kearsipan yang dipublikasikan.
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang
kearsipan yang tidak dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk makalah
3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di
bidang kearsipan yang dipublikasikan.
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di
bidang kearsipan yang tidak dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk makalah
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang
kearsipan yang disebarluaskan melalui media
massa.
6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
dan atau ulasan ilmiah di bidang kearsipan pada
pertemuan ilmiah
71
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
INSTANSI PENGUSUL
2
B. Menyusun Standar/Pedoman Kearsipan
1
1. Menyusun dan atau menyempurnakan standar
bidang kearsipan
2. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman
kearsipan setiap sub sistem
3. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk
teknis pengelolaan arsip dinamis/statis/ elektronik
C. Menemukan teknologi tepat guna di bidang kearsipan
-
Menemukan teknologi tepat guna di bidang
kearsipan
D. Uji Kompetensi
-
Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat
sertifikat
E. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnnya
di bidang kearsipan
1. Menerjemahankan/menyadur di bidang kearsipan
yang dipublikasikan dalam bentuk :
a. Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara
nasional
b. Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang
2. Menerjemahankan/menyadur di bidang kearsipan
yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :
a. Buku
b. Makalah
3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang kearsipan
yang dimuat dalam penelitian
JUMLAH UNSUR UTAMA ( 1 S/D 4 )
II
UNSUR PENUNJANG
1
PENUNJANG TUGAS ARSIPARIS
A. Pengajar/pelatih di bidang kearsipan
-
Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan
kearsipan
B. Mengikuti Bimbingan di Bidang Kearsipan
-
Mengikuti bimbingan kearsipan
C. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang
kearsipan
1. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai :
a. Pemrasaran
b. Pembahas/ moderator/ narasumber
c. Peserta
2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :
a. Ketua
b. Anggota
D. Keanggotaan dalam organisasi profesi Arsiparis
-
Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :
72
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
a. Ketua/Wakil ketua
b. Anggota
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
1
2
E. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional
Arsiparis
-
INSTANSI PENGUSUL
Menjadi anggota Tim Penilai
F. Perolehan penghargaan/tanda jasa
1. Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya
Satya
a. 30 (tiga puluh) tahun
b. 20 (dua puluh) tahun
c. 10 (sepuluh) tahun
2. Mengikuti lomba kearsipan
a. Sebagai Pemenang Tingkat Nasional/
Internasional
b. Sebagai Pemenang Tingkat Instansi/Propinsi
c. Sebagai Pemenang Tingkat Kabupaten/Kota
3. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
- Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai
dengan bidang tugasnya:
a. Sarjana (S1)/Diploma IV
b. Pasca Sarjana (S2)
c. Doktor (S3)
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
73
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah
1
2
3
74
4
5
6
7
8
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
*) Dicoret yang tidak perlu
III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK
1. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengelolaan Arsip
2. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pembinaan Kearsipan
3. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
4. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang
5. dan seterusnya
……………………………..
NIP.
IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL
1.
2.
3.
4.
………………..
………………..
…………………
dan seterusnya
………………………………
(jabatan)
(nama pejabat pengusul)
NIP :
V
CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI
1.
2.
3.
4.
………………..
………………..
…………………
dan seterusnya
………………………………
(nama penilai I )
NIP :
……………………….…….
(nama penilai II )
NIP :
VI CATATAN KETUA TIM PENLAI
1.
2.
3.
4.
………………..
………………..
…………………
dan seterusnya
……………………………….
Ketua Tim Penilai
75
CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ARSIPARIS UTAMA
LAMPIRAN II-D
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL : 22 DESEMBER 2009
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
ARSIPARIS UTAMA
NOMOR :
Instansi : ………………………………..
Masa penilaian Bulan …………..s/d …………………
KETERANGAN PERORANGAN
NO
1
Nama
2
NIP
3
Nomor Seri Kartu Pegawai
4
Tempat dan Tanggal Lahir
5
Jenis Kelamin
6
Pendidikan yang diperhitungkan Angka Kreditnya
7
Pangkat/Golongan Ruang/TMT
8
Jabatan
9
Masa Kerja Golongan
Lama
Baru
10 Unit Kerja
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
2
1
I
INSTANSI PENGUSUL
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
UNSUR UTAMA
1
PENDIDIKAN
A. Pendidikan sekolah
1. Doktor (S3)
0
2. Pascasarjana (S2)
3. Sarjana (S1)/Diploma IV
B. Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang
kearsipan
1. Lamanya 961 jam atau lebih
2. Lamanya antara 641 s.d 960 jam
3. Lamanya antara 481 s.d 640 jam
4. Lamanya antara 161 s.d 480 jam
5. Lamanya antara 081 s.d 160 jam
6. Lamanya antara 030 s.d 080 jam
C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan
Prajabatan golongan III
76
TIM PENILAI
LAMA
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
1
2
INSTANSI PENGUSUL
2
KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP
A. Pengolahan Arsip
-
Menilai inventaris arsip
B. Pelayanan Kearsipan
1. Melakukan penyajian informasi khasanah
kearsipan
2. Melakukan pelayanan pengujian sistem kearsipan
a. Sub Sistem Penciptaan Arsip
b. Sub Sistem Pemberkasan Arsip
c. Sub Sistem Penyusutan
d. Sub Sistem Pemeliharaan dan Perawatan
3. Melakukan layanan pengujian:
a. Reliabilitas arsip
b. Otentisitas arsip
4. Menilai petunjuk pelacakan arsip atau sumber
arsip
C. Publikasi kearsipan
1. Melakukan penerbitan tematik bahan
kearsipan/naskah sumber arsip kearsipan
2. Menilai kegiatan publikasi arsip pandang dengar
melalui media elektronik
3
PEMBINAAN KEARSIPAN
A. Bimbingan dan Supervisi Kearsipan
-
Menilai hasil supervisi/pengawasan kearsipan
B. Akreditasi dan sertifikasi kearsipan
1. Menyusun dan atau menyempurnakan materi uji
kompetensi/parameter penilaian
2. Mengevaluasi pelaksanaan akreditasi dan
sertifikasi
4
PENGEMBANGAN PROFESI ARSIPARIS
A. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kearsipan
1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang
kearsipan yang dipublikasikan.
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian,
pengkajian, survey dan evaluasi di bidang
kearsipan yang tidak dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk makalah
3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di
bidang kearsipan yang dipublikasikan.
a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan
diedarkan secara nasional
b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI
77
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
INSTANSI PENGUSUL
2
4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan
atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di
bidang kearsipan yang tidak dipublikasikan
1
a. Dalam bentuk buku
b. Dalam bentuk makalah
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang
kearsipan yang disebarluaskan melalui media
massa.
6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan
dan atau ulasan ilmiah di bidang kearsipan pada
pertemuan ilmiah
B. Menyusun Standar/Pedoman Kearsipan
1. Menyusun dan atau menyempurnakan standar
bidang kearsipan
2. Menyusun dan atau menyempurnakan pedoman
kearsipan setiap sub sistem
3. Menyusun dan atau menyempurnakan petunjuk
teknis pengelolaan arsip dinamis/statis/ elektronik
C. Menemukan teknologi tepat guna di bidang kearsipan
-
Menemukan teknologi tepat guna di bidang
kearsipan
D. Uji Kompetensi
-
Mengikuti uji kompetensi/sertifikasi dan mendapat
sertifikat
E. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnnya
di bidang kearsipan
1. Menerjemahankan/menyadur di bidang kearsipan
yang dipublikasikan dalam bentuk :
a. Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara
nasional
b. Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang
berwenang
2. Menerjemahankan/menyadur di bidang kearsipan
yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :
a. Buku
b. Makalah
3. Membuat abstrak tulisan ilmiah bidang kearsipan
yang dimuat dalam penelitian
JUMLAH UNSUR UTAMA ( 1 S/D 4 )
II
UNSUR PENUNJANG
1
PENUNJANG TUGAS ARSIPARIS
A. Pengajar/pelatih di bidang kearsipan
-
Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan
kearsipan
B. Mengikuti Bimbingan di Bidang Kearsipan
-
Mengikuti bimbingan kearsipan
C. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang
kearsipan
78
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
UNSUR YANG DINILAI
ANGKA KREDIT MENURUT
NO
UNSUR SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
1
2
INSTANSI PENGUSUL
1. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai :
a. Pemrasaran
b. Pembahas/ moderator/ narasumber
c. Peserta
2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :
a. Ketua
b. Anggota
D. Keanggotaan dalam organisasi profesi Arsiparis
-
Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :
a. Ketua/Wakil ketua
b.
Anggota
E. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional
Arsiparis
- Menjadi anggota Tim Penilai
F. Perolehan penghargaan/tanda jasa
1. Penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya
Satya
a. 30 (tiga puluh) tahun
b. 20 (dua puluh) tahun
c. 10 (sepuluh) tahun
2. Mengikuti lomba kearsipan
a. Sebagai Pemenang Tingkat Nasional/
Internasional
b. Sebagai Pemenang Tingkat Instansi/Propinsi
c. Sebagai Pemenang Tingkat Kabupaten/Kota
3. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
- Memperoleh ijazah lain yang tidak sesuai
dengan bidang tugasnya:
a. Sarjana (S1)/Diploma IV
b. Pasca Sarjana (S2)
c. Doktor (S3)
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
79
TIM PENILAI
LAMA
BARU
JUMLAH
LAMA
BARU
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah
1
2
3
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG
80
4
5
6
7
8
*) Dicoret yang tidak perlu
III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK
1. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengelolaan Arsip
2. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pembinaan Kearsipan
3. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi
4. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang
5. dan seterusnya
……………………………..
NIP.
IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL
1. ………………..
2. ………………..
3. …………………
4. dan seterusnya
………………………………
(jabatan)
(nama pejabat pengusul)
NIP :
V
CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI
1. ………………..
2. ………………..
3. …………………
4. dan seterusnya
………………………………
(nama penilai I )
NIP :
……………………….…….
(nama penilai II )
NIP :
VI CATATAN KETUA TIM PENLAI
1. ………………..
2. ………………..
3. …………………
4. dan seterusnya
……………………………….
Ketua Tim Penilai
(nama)
NIP :
81
CONTOH :
SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN ARSIPARIS
LAMPIRAN III
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL
: 22 DESEMBER 2009
SURAT PERNYATAAN
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ARSIPARIS
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja
:
:
:
:
:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
:
:
:
:
:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Menyatakan bahwa :
Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja
Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan arsiparis sebagai berikut :
No
Uraian Kegiatan
Tanggal
Satuan
Hasil
1
1.
2.
3.
dst
2
3
4
Jumlah
Volume
Kegiatan
5
Angka
Kredit
Jumlah
Angka
Kredit
Keterangan/
bukti fisik
6
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
………………..,………………………..
Atasan Langsung
NIP
82
7
CONTOH :
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PENGELOLAAN ARSIP
LAMPIRAN IV
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL
: 22 DESEMBER 2009
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja
:
:
:
:
:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
:
:
:
:
:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Menyatakan bahwa :
Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja
Telah melakukan kegiatan pengelolaan arsip sebagai berikut :
No
Uraian Kegiatan
Tanggal
Satuan
Hasil
1
1.
2.
3.
dst
2
3
4
Jumlah
Volume
Kegiatan
5
Angka
Kredit
Jumlah
Angka
Kredit
Keterangan/
bukti fisik
6
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
………………..,………………………..
Atasan Langsung
NIP
83
7
CONTOH :
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN
KEARSIPAN
LAMPIRAN V
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL
: 22 DESEMBER 2009
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN KEARSIPAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja
:
:
:
:
:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
:
:
:
:
:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Menyatakan bahwa :
Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja
Telah melakukan kegiatan pembinaan kearsipan sebagai berikut :
No
Uraian Kegiatan
Tanggal
Satuan
Hasil
1
1.
2.
3.
dst
2
3
4
Jumlah
Volume
Kegiatan
5
Angka
Kredit
Jumlah
Angka
Kredit
Keterangan/
bukti fisik
6
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
………………..,………………………..
Atasan Langsung
NIP
84
7
CONTOH :
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PENGEMBANGAN PROFESI
LAMPIRAN VI
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL
: 22 DESEMBER 2009
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja
:
:
:
:
:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
:
:
:
:
:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Menyatakan bahwa :
Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja
Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut :
No
Uraian Kegiatan
Tanggal
Satuan
Hasil
1
1.
2.
3.
dst
2
3
4
Jumlah
Volume
Kegiatan
5
Angka
Kredit
Jumlah
Angka
Kredit
Keterangan/
bukti fisik
6
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
………………..,………………………..
Atasan Langsung
NIP
85
7
CONTOH :
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN
PENUNJANG TUGAS
LAMPIRAN VII
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL
: 22 DESEMBER 2009
SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja
:
:
:
:
:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
:
:
:
:
:
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Menyatakan bahwa :
Nama
NIP
Pangkat/golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit Kerja
Telah melakukan kegiatan penunjang tugas sebagai berikut :
No
Uraian Kegiatan
Tanggal
Satuan
Hasil
1
1.
2.
3.
dst
2
3
4
Jumlah
Volume
Kegiatan
5
Angka
Kredit
Jumlah
Angka
Kredit
Keterangan/
bukti fisik
6
Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
………………..,………………………..
Atasan Langsung
NIP
86
7
CONTOH :
PENETAPAN ANGKA KREDIT
LAMPIRAN VIII
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL
: 22 DESEMBER 2009
PENETAPAN ANGKA KREDIT
---------------------------------------------------------------------------------------NOMOR :
/
/
/
Instansi : .................................
I
Masa Penilaian : ...................s/d...................
KETERANGAN PERORANGAN
1
Nama
2
NIP
3
Nomor Seri KARPEG
4
Pangkat / Golongan Ruang / TMT
5
Tempat dan Tanggal Lahir
6
Jenis Kelamin
7
Pendidikan Tertinggi
8
Jabatan Fungsional / TMT
9
Masa kerja golongan
Lama
Baru
10
II
Unit kerja
PENETAPAN ANGKA KREDIT
1
LAMA
BARU
JUMLAH
UNSUR UTAMA
A
1)
Pendidikan formal
2)
Pendidikan & pelatihan dan mendapat Surat
Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)
B
Pengelolaan arsip
C
Pembinaan kearsipan
D
Pengembangan profesi
Jumlah Unsur Utama
2
UNSUR PENUNJANG ARSIPARIS
Penunjang tugas arsiparis
Jumlah Unsur Penunjang
III
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM
JABATAN.............................................../ PANGKAT............................../ TMT..........................
ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN
TEMBUSAN disampaikan kepada:
1. Arsiparis yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Ditetapkan di : ...................
Pada tanggal : ..................
-----------------------------------
........................................
NIP.
87
CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN ARSIPARIS
LAMPIRAN IX
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL
: 22 DESEMBER 2009
KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :………………………………………..
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN ARSIPRIS
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)
Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1.
bahwa sebagaimana Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan
Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk
mengangkat
Saudara
…………….dalam
jabatan
arsiparis
……………….;
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
…………………...;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2005;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/3/M.PAN/3/2009;
7.
Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor...................... dan Nomor
.......................................;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Terhitung mulai tanggal ............ , ..... .........................................................
Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a.
Nama
:
.............................................................
b.
NIP
:
.............................................................
c.
Pangkat/golongan
:
.............................................................
ruang/TMT
88
d.
Unit kerja
Dalam
:
.............................................................
jabatan..................................................................................dengan
angka kredit sebesar........................................(........................................).
KEDUA
:
**).....................................................................................................................
KETIGA
:
**).....................................................................................................................
KEEMPAT
:
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
KELIMA
:
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
.
Ditetapkan di :.......................
Pada Tanggal :........................
NIP.
Tembusan :
1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan.*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
89
CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN KE DALAM
JABATAN ARSIPARIS
LAMPIRAN X
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL
: 22 DESEMBER 2009
KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :………………………………………..
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KEDALAM JABATAN ARSIPARIS
MENTER / PIMPINAN LPND / GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA,*)
Menimbang
: a. bahwa sebagaimana Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur
Negara
Nomor
PER/3/M.PAN/3/2009
tentang
Jabatan
Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk
mengangkat Saudara …………….dalam jabatan arsiparis ……………..;
b. ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/3/M.PAN/3/2009;
7. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor.................... dan Nomor ....................;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Terhitung mulai tanggal ............ , ..... .........................................................
Mengangkat/mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
a.
Nama
:
.............................................................
b.
NIP
:
.............................................................
c.
Pangkat/golongan
:
.............................................................
ruang/TMT
90
d.
Unit kerja
:
.............................................................
Dalam jabatan....................................................................................dengan
angka kredit sebesar........................................(........................................).
KEDUA
:
**)..........................................................................................................................
KETIGA
:
**)..........................................................................................................................
KEEMPAT
:
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
KELIMA
:
Asli
Keputusan
ini
disampaikan
kepada
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
.
Ditetapkan di :.....................
Pada Tanggal :....................
NIP.
Tembusan :
1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian
instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan.*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
91
CONTOH :
SURAT PERINGATAN
LAMPIRAN XI
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL
: 22 DESEMBER 2009
SURAT PERINGATAN
NOMOR :
DARI
:
...........................................................................................
KEPADA YTH
:
...........................................................................................
ALAMAT
:
...........................................................................................
TANGGAL
:
...........................................................................................
1.
Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
Nama
:
............................................................................................
NIP
:
............................................................................................
Pangkat/Gol. ruang
:
............................................................................................
Jabatan
:
............................................................................................
Unit kerja
:
............................................................................................
Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ............................... tahun menduduki
jabatan..........................................tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang
ditentukan sejumlah ............................................................
2.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 jo Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ........................ dan Nomor
...........................tanggal ............... diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka
kredit yang dipersyaratkan.
3.
Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan
sementara dari arsiparis.
4.
Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di :..........................
Pada tanggal : ........................
NIP.
Tembusan :
1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja arsiparis yang bersangkutan;
4. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/BKD yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
92
CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN
PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN ARSIPARIS
LAMPIRAN XII
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL
: 22 DESEMBER 2009
KEPUTUSAN
MENTERI / PIMPINAN LPND / GUBERNUR / BUPAT I/ WALIKOTA*)
NOMOR :………………………………………..
TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN ARSIPARIS
MENTERI / PIMPINAN LPND / GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA *)
Menimbang
Mengingat
a.
:
b.
bahwa Saudara ..................... NIP ............... pangkat/golongan ruang
....................., terhitung mulai tanggal………dibebaskan sementara dari
jabatan arsiparis karena ............. **);
bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Arsiparis, dipandang perlu untuk
membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
dari jabatan arsiparis;
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999;
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2005;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/3/M.PAN/3/2009;
7.
Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ................... dan Nomor
............ ..............;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Terhitung mulai tanggal .........................................................membebaskan
sementara Pegawai Negeri Sipil :
a.
Nama
:
.............................................................
b.
NIP
:
.............................................................
c.
Pangkat/golongan
:
.............................................................
ruang/TMT
93
d.
Unit kerja
:
.............................................................
Dari jabatan ...........................................................................dengan angka
kredit sebesar................(........................................).
(diisi dengan angka dan huruf)
KEDUA
:
Saudara....................dapat diangkat kembali dalam jabatan..................apabila
telah ......................
KETIGA
:
***).......................................................................................................................
KEEMPAT
:
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
KELIMA
:
Asli
Keputusan
ini
disampaikan
kepada
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : .................
Pada Tanggal : ................
NIP.
Tembusan :
1.
2.
3.
4.
5.
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;*)
Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan;
*) Coret yang tidak perlu.
**) Alasan pembebasan sementara.
***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
94
CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM
JABATAN ARSIPARIS
LAMPIRAN XIII
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL
: 22 DESEMBER 2009
KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :………………………………………..
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN ARSIPARIS
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)
Menimbang :
a. bahwa sebagaimana Pasal 31 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis
dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara
…………….dalam jabatan arsiparis ………………….;
b. ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2005;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/3/M.PAN/3/2009;
7. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala
Badan
Kepegawaian
Negara
Nomor......................
dan
Nomor
..................................;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Terhitung mulai tanggal ............ , ..... .........................................................
Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
a.
Nama
:
.............................................................
b.
NIP
:
.............................................................
c.
Pangkat/golongan
:
.............................................................
:
.............................................................
ruang/TMT
d.
Unit kerja
95
Dalam
jabatan..................................................................................dengan
angka kredit sebesar........................................(........................................).
KEDUA
:
**)..........................................................................................................................
KETIGA
:
**)..........................................................................................................................
KEEMPAT
:
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
KELIMA
:
Asli
Keputusan
ini
disampaikan
kepada
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
.
Ditetapkan di :.......................
Pada Tanggal :........................
NIP.
Tembusan :
1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi
yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan.*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
96
CONTOH :
PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN ARSIPARIS
LAMPIRAN XIV
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL
: 22 DESEMBER 2009
KEPUTUSAN
MENTERI / PIMPINAN LPND / GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA*)
NOMOR :………………………………………..
TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ARSIPARIS
KARENA DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP /
TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)
MENTERI / PIMPINAN LPND / GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA*)
Menimbang
:
1.
bahwa
Saudara…………..NIP…………jabatan……………..pangkat
/
golongan ruang…………….terhitung mulai tanggal…………telah dijatuhi
hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang
Nomor…………..tanggal………./dinyatakan
tidak
dapat
mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) sejak
dibebaskan sementara*);
2.
bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Arsiparis, dipandang perlu
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan
arsiparis;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2005;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/3/M.PAN/3/2009;
8.
Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor...................... dan Nomor
..................................................;
97
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Terhitung mulai tanggal ............................................memberhentikan dengan
hormat dari jabatan arsiparis :
a.
Nama
:
.............................................................
b.
NIP
:
.............................................................
c.
Pangkat/golongan
:
.............................................................
:
.............................................................
ruang/TMT
d.
Unit kerja
KEDUA
:
**)..........................................................................................................................
KETIGA
:
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
KEEMPAT
:
Asli
Keputusan
ini
disampaikan
kepada
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : ...................
Pada Tanggal : ..................
NIP.
Tembusan :
1.
2.
3.
4.
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
Pimpinan Instansi yang bersangkutan;*)
Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang
bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah
yang bersangkutan;*)
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
98
CONTOH :
PENETAPAN ANGKA KREDIT
PERALIHAN
LAMPIRAN XV
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL
: 22 DESEMBER 2009
PENETAPAN ANGKA KREDIT PERALIHAN
JABATAN FUNGSIONAL ………………..TERAMPIL KE AHLI
Nomor : ………………………………………………………….
Instansi : .................................
I
1
Nama
2
NIP
3
Nomor Seri KARPEG
4
Pangkat/Golongan ruang TMT
5
Tempat dan Tanggal lahir
6
8
Jenis Kelamin
Pendidikan yang diperhitungkan
angka kreditnya
Jabatan Fungsional/TMT
9
Masa Kerja Golongan Lama
7
II
Masa Penilaian : .................s/d.............
KETERANGAN PERORANGAN
10
Masa Kerja Golongan Baru
11
Unit Kerja
PENETAPAN ANGKA KREDIT
1
LAMA
BARU
JUMLAH
PERALIHAN
UNSUR UTAMA
A
1) Pendidikan formal
2) Pendidikan dan pelatihan dan mendapat
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP)
B
Pengelolaan arsip
C
Pembinaan kearsipan
D
Pengembangan profesi
Jumlah Unsur Utama
2
UNSUR PENUNJANG ARSIPARIS
Penunjang tugas arsiparis
Jumlah Unsur Penunjang
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang
III
Dapat diperimbangkan untuk dialihkan dari jabatan fungsional ………. terampil jenjang …….
pangkat……….. golongan ruang ……………. ke jabatan fungsional…….. ahli jenjang…….pangkat
…………… golongan ruang ………….. dengan angka kredit …………….
ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN
TEMBUSAN disampaikan kepada:
1. Arsiparis yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3.Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
Ditetapkan di : ...................
Pada tanggal : ..................
..............................................
NIP.
99
CONTOH :
PENETAPAN ANGKA KREDIT
PERALIHAN
LAMPIRAN XVI
PERATURAN BERSAMA
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR
: 18 TAHUN 2009
NOMOR
: 21 TAHUN 2009
TANGGAL
: 22 DESEMBER 2009
PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/3/M.PAN/3/2009
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN
ANGKA KREDITNYA
100
Fly UP