...

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
n,Pk€2'
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR
27 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN BELAJAR DI L1NGKUNGAN
BAD AN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,
Menimbang
a. bahwa
untuk
meningkatkan
kemampuan
dan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi
perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil
melalui
pendidikan
berkelanjutan
dalam
bentuk
pemberian izin belajar;
b. bahwa untuk lebih menjamin pelaksanaan kegiatan
terse but, perlu mengubah ketentuan pemberian izin
belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badon
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
c. bahwa
dimaksud huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala
Badon
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan;
Mengingat
1. Undang-Undang
Nomor 8 Tahun
1974 tentang
Pokok
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3890);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun
2000 tentang Kenaikan Pang kat Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
3. Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 103
Tahun
2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi.
Kewenangan, Susunan Organisasi. dan Toto Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh
Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan Tugas, Fungsi. Kewenangan, Susunan,
Organisasi. dan Toto Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 10);
2
4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang
Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai
Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor KEP-06.00.0o-080/K/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah
beberapa kali diu bah terakhir dengan Peraturan Kepala
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas
Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor KEP.06.00.00-286/K/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor PER-1362/K/SU/2012 tentang
Kualifikasi Pendidikan Bagi Pejabat Fungsional di
dan
Ungkungan Badan
Pengawasan
Keuangan
Pembangunan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN TENTANG IliN BELAJAR 01
L1NGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.
Pasall
Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini
yang dimaksud dengan:
(1) Izin belajar adalah izin pendidikan yang diberikan oleh pejabat yang
berwenang
kepada pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan. untuk melanjutkan pendidikan di luar kedinasan ke semua
jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada sekolah/perguruan tinggi negeri
atau swasta atas biaya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
(2) Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan.
(3) Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang
selanjutnya disebut Sekretaris Utama adalah pejabat yang berwenang untuk
memberikan izin belajar.
Pasal2
(1) Izin belajar diberikan kepada pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan yang sudah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan
masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai
Pegawai Negeri Sipil.
(2) Setiap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan
3
Pembangunan yang akan melanjutkan pendidikan dengan izin belajar
diwajibkan:
a. mengajukan permohonan izin kepada pejabat yang berwenang melalui
atasan langsung dan diketahui oleh paling rendah pejabat eselon II pada
unit kerja yang bersangkutan dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala ini;
b. membuat pernyataan dan diketahui oleh paling rendah pejabat eselon II
pada unit kerja yang bersangkutan dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Kepala ini.
Pasal3
(1) Izin betajar dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. diajukan sebelum melaksanakan pendidikan;
b. pendidikan diikuti di luar jam kerja;
c. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang
sedang diikuti. Pegawai Negeri Sipil dopat meninggatkan jabatan
sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
d. tidak mengurangi konsentrasi. energi dan waktu kerja yang dipertukan
untuk melaksanakan tugas kedinasan;
e. bersedia membuat laporan kemajuan pendidikan yang sedang diikuti
kepada kepala unit kerja yang bersangkutan;
f. bersedia ditempatkan/dipindahkan ke unit kerja/organisasi lainnya di
Iingkungan Badon Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk
kepentingan dinas, pada soot mengikuti pendidikan ataupun setelah
selesai pendidikan;
g. tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang
tebih tinggi kecuali terdapat formasi;
h. unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir
paling kurang bernilai baik;
i. tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai
Negeri Sipil.
(2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 di atas telah
terakreditasi serendah-rendahnya tingkat B.
Pasat 4
(1) Izin belajar dapat diberikan bagi semua jurusan ke jenjang program Diploma
III, Diploma IV, strata 1, Strata 2 dan Strata 3.
(2) Izin belajar tidak diperlukan untuk pendidikan ke jenjang Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
(3) Izin belajar dapat diberikan apabila:
a. sesuai dengan bidang tugas yang akan diberikan kepada yang
bersangkutan;
b. jenjang pendidikan satu tingkat di bawahnya telah diakui secara
kedinasan.
Pasal5
(1) Pemberian izin belajar yang pertama kali kepada pegawai diberikan sesuai
ketentuan pad a pasal 2 ayat (1 ).
(2) Pemberian izin belajar yang kedua dan selanjutnya diberikan apabila paling
kurang 2 (duo) tahun telah bekerja sejak lulus pendidikan berdasarkan izin
belajar yang diperoleh sebelumnya.
(3) Pemberian izin belajar dapat diberikan kepada pegawai tugas belajar yang
4
belum
dapat menyelesaikan
tugas
belajarnya
setelah
perpanjangan waktu 1 (satu) tahun atau 2 (duo) semester.
diberikan
Pasal6
Sekretaris Utama dapat mempertimbangkan kembali pemberian izin belajar
apabila mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
Pasal 7
(1) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang diperoleh dari izin belajar dapat
diakui secara kedinasan setelah lulus Ujian Penyesuaian.
(2) STTB/ljazah yang telah diakui secara kedinasan dapat digunakan untuk
mempertimbangkan kenaikan pangkat maupun penilaian angka kredit
dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ujian Penyesuaian diatur dalam Peraturan
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Pasal8
STTB/ljazah yang diperoleh tanpa adanya IZln belajar dari pejabat yang
berwenang tidak dopat diakui secara kedinasan maupun penilaian angka kredit.
Pasal9
Pada sa at Peraturan Kepala ini mulai berlaku:
a. Ketentuan pasal 7 Peraturan Kepala Badon Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomer PER-1362/K/SU/2012 tentang Kualifikasi Pendidikan Bagi
Pejabat Fungsional Oi Lingkungan Badon Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan; dan
b. Peraturan Sekretaris Utama Nomor PER-584/SU/02/2008 tentang Pemberian Izin
Pendidikan Oi Luar Kedinasan Oi Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PasallO
Peraturan Kepala Badon Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.
Oitetapkan di Jakarta
pad a tanggal
5 Juli 2013
LA BAD AN PENGAWASAN
----l~~GAN DAN PEMBANGUNAN,
Fly UP