...

Peraturan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Description

Transcript

Peraturan
KANTOR BESAR
JAWATAN KEPENJARAAN
KEMENTERIAN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 20 Pebruari 1952
ALAMAT KAWAT : KDKP
Nomor
: J.H.1/18/25
Lampiran: Perihal
: Orang-orang tahanan
yang ditahan lebih dari
semestinya.
Kepada
Direktur-Direktur/PimpinanPimpinan Kepenjaraan (Daerah
dan Pengurus Penjara
diSELURUH INDONESIA
Untuk memenuhi perintah Bapak Menteri Kehakiman kepada kami supaya memberi instruksi
kepada Saudara-Saudara, maka dengan ini kami minta dengan hormat supaya :
“Saudara-Saudara secara aktif ikut serta sewaktu-waktu membantu memperingatkan kepada
Jaksa-Jaksa atau Hakim-Hakim yang telah menahan orang-orang di dalam penjara jika dirasa
mungkin kelupaan dalam hal yang Saudara-Saudara kira-kira dapat menduga, bahwa hukuman
yang akan dijatuhkan kepada seseorang tahanan mungkin kira-kira ada yang tidak akan
melebihi dari pada waktu lamanya orang itu ditahan”.
Guna keperluan tersebut, baiklah Saudara berusaha sedapat mungkin :
1.
dimana perlu mengadakan hubungan dengan Jaksa/Hakim untuk mendapatkan sekedar
gambaran hal berat/ ringannya kejahatan yang dilakukan oleh masing-masinh tahanan.
2.
memperingatkan Jaksa/Hakim dengan lisan dengan memberi daftar nama-nama tahanan yang
kira-kira perlu lekas diperiksa cq. diputus perkaranya, misalnya lantaran terlalu lama ditahan,
enteng kejahatannya, penderitaan jiwanya membahayakan dirinya ditahan, dan sebagainya.
3.
meminta kerelaan jaksa/hakim untuk memindahkan orang-orang hukuman yang masih
ditahan dipenjara dengan menunggu perkara lain, disebabkan dipenjara itu tak ada/tak dapat
diadakan perusahaan guna orang-orang hukuman itu (B1 dan lain-lain orang hukuman yang
jumlah hukuman-hukumannya lebih dari 1 tahun), ke penjara lain dimana mereka bisa
menjalani hukumannya lebih seksama dan untuk sekedar mengurangi isi penjara yang
bersangkutan.
Dengan jalan demikian diharapkan akan dapat dipercepat penyelesaian perkaranya para
tahanan dan diharapkan pula akan dapat mencegah terjadinya dijatuhkan hukuman yang kurang
dari pada masa penahannya.
KEPALA JAWATAN KEPENJARAAN
TTD
(ROESBANDI)
Tembusan kepada :
1.
2.
3.
4.
Menteri Kehakiman.
Ketua Mahkamah Agung.
Jaksa Agung pada Mahkamah Agung.
Perdana Menteri.
Fly UP