...

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2015 tentang RDTR dan PZ Kota

by user

on
Category: Documents
6

views

Report

Comments

Transcript

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2015 tentang RDTR dan PZ Kota
WALIKOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI KOTA BANDUNG
TAHUN 2015 - 2035
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,
Menimbang
: a.
b.
c.
d.
Mengingat
: 1.
bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman
masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan
ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang
transparan, efektif dan partisipatif, agar terwujud ruang yang
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan yang dituangkan
dalam bentuk Peraturan Daerah serta secara substansial
terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan di bidang
penataan ruang di tingkat pusat maupun di tingkat regional;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang jo.
ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang, pengaturan Rencana Detail Tata Ruang termasuk
peraturan zonasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Bandung Tahun 2011-2031, dan sesuai dengan ketentuan
Pasal 26 ayat (2) telah diamanatkan Rencana Tata Ruang
setiap SWK diatur lebih lanjut dalam RDTRK;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015 – 2035.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16
dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
1
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038 );
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 3358 );
2
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5160);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008
tentang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kawasan
Bandung Utara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 24 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 59);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 88);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan
Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 12
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 172);
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 1990 Nomor 3 seri D);
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
3
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2008 Nomor 08);
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2010
tentang Bangunan Gedung;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007
Nomor 08).
4
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALIKOTA BANDUNG
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
DAN PERATURAN ZONASI KOTA BANDUNG TAHUN 2015 - 2035
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.
Kota adalah Kota Bandung.
5.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung
6.
Walikota adalah Walikota Bandung.
7.
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai
satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain
hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan
hidupnya.
8.
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
9.
Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang
meliputi
pengaturan,
pembinaan,
pelaksanaan,
dan
pengawasan penataan ruang.
10. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan
landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat dalam penataan ruang.
11. Pembinaan
penataan
ruang
adalah
upaya
untuk
meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian
tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan
tata
ruang,
pemanfaatan
ruang
dan
pengendalian
pemanfaatan ruang.
13. Pengawasan
penataan
ruang
adalah
upaya
agar
penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi
penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata
ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta
pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.
17. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung yang
selanjutnya disebut RTRWK adalah arahan kebijakan dan
strategi pemanfaatan ruang wilayah.
19. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung yang selanjutnya
disebut RDTRK adalah penjabaran dan pendetailan RTRWK
yang bersifat operasional sebagai landasan di dalam
mengeluarkan izin pembangunan.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek
fungsional.
21. Subwilayah Kota yang selanjutnya disebut SWK adalah
wilayah yang secara geografis berada dalam wilayah
pelayanan satu subpusat pelayanan Kota (SPK).
22. Lingkungan Kota adalah wilayah yang secara geografis
berada dalam satu wilayah pelayanan pusat lingkungan (PL).
23. Wilayah Bandung Barat adalah wilayah Bandung bagian
barat yang mencakup SWK Bojonagara, SWK Cibeunying,
SWK Tegalega, dan SWK Karees.
24. Wilayah Bandung Timur adalah wilayah Bandung bagian
timur yang mencakup SWK Arcamanik, SWK Ujung Berung,
SWK Kordon dan SWK Gedebage.
25. Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disebut KBU
adalah Zona yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten
Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten
Bandung Barat dengan batas di sebelah utara dan timur
dibatasi oleh punggung topografi yang menghubungkan
puncak Gunung Burangrang, Masigit, Gedongan, Sunda,
Tangkubanparahu dan Manglayang, sedangkan di sebelah
barat dan selatan dibatasi oleh garis (kontur) 750 m di atas
permukaan laut (dpl) yang secara geografis terletak antara
107º 27’ - 107º Bujur Timur, 6º 44’ - 6º 56’ Lintang Selatan.
26. Kawasan Cekungan Bandung adalah sebagian wilayah
Kabupaten Bandung, seluruh wilayah Kota Bandung,
seluruh wilayah Kota Cimahi, sebagian wilayah Kabupaten
Sumedang dan sebagian wilayah Kabupaten Bandung Barat.
27. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah
suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan
dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi
menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal
dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang
batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di
laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh
aktivitas daratan.
28. Tujuan adalah nilai-nilai, kualitas, dan kinerja yang harus
dicapai
dalam
pembangunan
berkaitan
dengan
merealisasikan misi yang telah ditetapkan.
29. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu
wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi
lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
30. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata
ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program
beserta pembiayaannya.
6
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan
dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.
Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan
pemanfaatan
ruang
dan
ketentuan
pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona
peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci
tata ruang.
Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
sumber daya buatan.
Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan
fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan
hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan
bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan
unsur yang lain.
Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurangkurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan
jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara
tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata
seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan
prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan
memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik spesifik.
Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi
dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari
fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh
lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan RTBL.
Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh
ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan
bagi
pertamanan/penghijauan
dan
luas
tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan RTBL.
Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB
adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh
lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
RTBL.
Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB
adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan
terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluarsaluran air
kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi
7
45.
46.
47.
48.
49.
50.
sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari
bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang
dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa
bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan
tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah
area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
sengaja ditanam.
Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH
adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang
tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang
diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi
permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman
atau berpori.
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya
disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang
menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan
untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke
pusat beban dengan tegangan di atas 278 kV.
Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat
SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan
kawat penghantar di udara yang digunakan untuk
penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat
beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278
kV.
Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat
TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat
pendauran-ulangan,
pengolahan,
dan/atau
tempat
pengolahan sampah terpadu.
Tempat pemrosesan akhir sampah yang selanjutnya
disingkat TPAS adalah tempat untuk memproses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman
bagi manusia dan lingkungan.
BAB II
FUNGSI, KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 2
RDTRK berfungsi sebagai:
a. penyelaras kebijakan penataan ruang wilayah kota pada setiap
SWK;
b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Daerah dan Masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan
dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang kota; dan
c. pedoman untuk memberikan perizinan pemanfaatan ruang
kota.
8
Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3
Kedudukan RDTRK yaitu sebagai pedoman bagi:
a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), penyusunan rencana teknis ruang Kota, rencana
pembangunan sektoral, dan/atau program pengembangan
wilayah/kawasan;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
Kota;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
antar sektor, antar SWK, dan antar pemangku kepentingan;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
e. penataan ruang kawasan strategis kota.
Bagian Ketiga
Wilayah Perencanaan
Pasal 4
(1) Lingkup wilayah RDTRK meliputi batas yang ditentukan
berdasarkan aspek administratif, mencakup seluruh wilayah
daratan kota seluas lebih kurang 17.000 (tujuh belas ribu)
hektar beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam
bumi.
(2) Wilayah RDTRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. SWK
Bojonagara,
mencakup
Kecamatan
Sukasari,
Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, dan Kecamatan
Andir;
b. SWK
Cibeunying,
mencakup
Kecamatan
Cidadap,
Kecamatan
Coblong,
Kecamatan
Bandung
Wetan,
Kecamatan Sumur Bandung, Kecamatan Cibeunying Kidul,
dan Kecamatan Cibeunying Kaler;
c. SWK Tegalega, mencakup Kecamatan Bandung Kulon,
Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bojongloa Kaler,
Kecamatan Bojongloa Kidul, dan Kecamatan Astanaanyar;
d. SWK Karees yang mencakup Kecamatan Regol, Kecamatan
Lengkong, Kecamatan Kiaracondong, dan Kecamatan
Batununggal;
e. SWK Arcamanik, mencakup Kecamatan Arcamanik,
Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Antapani;
f. SWK Ujungberung, mencakup Kecamatan Ujungberung,
Kecamatan Cibiru, Kecamatan Cinambo, dan Kecamatan
Panyileukan;
g. SWK Kordon, mencakup Kecamatan Bandung Kidul dan
Kecamatan Buahbatu; dan
h. SWK Gedebage, mencakup Kecamatan Gedebage dan
Kecamatan Rancasari.
(3) Pembagian Blok pada masing-masing SWK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), meliputi :
a. SWK Bojonagara, mencakup seluruh kelurahan yang ada di
SWK Bojonagara;
b. SWK Cibeunying, mencakup seluruh kelurahan yang ada di
SWK Cibeunying;
c. SWK Tegalega, mencakup seluruh kelurahan yang ada di
SWK Tegalega;
9
d. SWK Karees yang mencakup seluruh kelurahan yang ada di
SWK Karees;
e. SWK Arcamanik, mencakup seluruh kelurahan yang ada di
SWK Arcamanik;
f. SWK Ujungberung, mencakup seluruh kelurahan yang ada
di SWK Ujungberung;
g. SWK Kordon, mencakup seluruh kelurahan yang ada di
SWK Kordon; dan
h. SWK Gedebage, mencakup seluruh kelurahan yang ada di
SWK Gedebage.
BAB III
MUATAN RDTR
Bagian Kesatu
Pasal 5
RDTR Kota Bandung memuat :
a. tujuan penataan SWK;
b. rencana pola ruang;
c. rencana jaringan prasarana;
d. penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya;
e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
f. peraturan zonasi.
Bagian Kedua
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 6
Tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 5
huruf a terdiri dari :
a. Tujuan Penataan Ruang SWK Bojonagara;
b. Tujuan Penataan Ruang SWK Cibeunying;
c. Tujuan Penataan Ruang SWK Tegalega;
d. Tujuan Penataan Ruang SWK Karees;
e. Tujuan Penataan Ruang SWK Arcamanik;
f. Tujuan Penataan Ruang SWK Ujungberung;
g. Tujuan Penataan Ruang SWK Kordon; dan
h. Tujuan Penataan Ruang SWK Gedebage.
Bagian Ketiga
Klasifikasi Zona
Pasal 7
(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal 5
huruf b yaitu Klasifikasi Zona meliputi:
(2) rencana zona lindung meliputi :
a. Zona Perlindungan Kawasan Bawahannya (LB)
b. zona perlindungan setempat; (PS)
1. Sub Zona Sempadan Tol; (PS.1)
2. Sub Zona Sempadan Jaringan Jalan: (PS.2)
3. Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api; (PS.2)
4. Sub Zona Sempadan Sungai; (PS.4)
5. Sub Zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET; (PS.5)
6. Sub Zona Sempadan Sekitar Danau Buatan; (PS.6)
7. Sub Zona Sempadan Bandara. (PS.7)
10
c. zona Lindung Alami (RTH);
1. Sub Zona RTH Publik RTH1
1.a Sub-sub Zona RTH Taman Unit Lingkungan;
(RTH 1.1)
1.b Sub-sub Zona RTH Pemakaman; (RTH 1.2)
1.c Sub-sub Zona RTH Hutan Kota; (RTH 1.3)
1.d Sub-sub Zona RTH Pelestarian Alam; (RTH 1.4)
1.d Sub-sub Zona RTH Perlindungan Plasma Nutfah,
Eks Situ; (RTH 1.5)
2. Sub Zona RTH Privat; (RTH 2)
d. zona rawan bencana.
(3) rencana zona budidaya meliputi:
a. zona perumahan; (R)
1. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R.1)
2. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R.2)
3. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R3)
b. zona perdagangan dan jasa;(K)
1. Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional; (K.1)
2. Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa; (K.2)
3. Sub Zona Perdagangan dan Jasa linier (K.3)
c. Zona Campuran; (C)
1. Sub Zona Campuran Tinggi; (C.1)
2. Sub Zona Campuran Sedang; (C.2)
d. Zona Kantor Pemerintahan; (KT)
e. Zona Industri dan Pergudangan; (I)
f. Zona Wisata (W)
g. zona sarana pelayanan umum; (SPU)
1. Sub Zona SPU Pendidikan;(SPU.1)
2. Sub Zona SPU Kesehatan; (SPU.2)
3. Sub Zona SPU Peribadatan; (SPU.3)
4. Sub Zona SPU Olahraga; (SPU.4)
5. Sub Zona SPU Transportasi; (SPU.5)
6. Sub Zona SPU Sosial Budaya; (SPU.6)
h. Zona Pertahanan dan Keamanan; (HK)
i. Zona Pertanian; (PL)
j. Zona Khusus; (KH)
1. IPAL (KH.1)
2. Infrastruktur Perkotaan Pengolahan Sampah dengan
Teknologi Ramah Lingkungan (KH.2)
Bagian Keempat
Jaringan Prasarana
Pasal 8
(1) Rencana Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud pada
pasal 5 huruf c, meliputi:
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan, meliputi :
a. Sistem Jaringan Jalan;
b. Terminal Penumpang;
c. Sistem Jaringan Rel Kereta Api;
d. Bandar Udara;
e. Sistem Jalur Pejalan Kaki;
f. Sistem Perparkiran;
(3) Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan, meliputi:
a. Gardu Induk;
b. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;
11
(4) Rencana Pengembangan
a. Jaringan Terestrial;
b. Jaringan Satelit;
(5) Rencana Pengembangan
(6) Rencana Pengembangan
(7) Rencana Pengembangan
(8) Rencana Pengembangan
(9) Rencana Pengembangan
Jaringan Telekomunikasi, meliputi :
Jaringan Air Minum;
Jaringan Drainase;
Jaringan Air Limbah;
Sistem persampahan; dan
Prasarana Lainnya.
Bagian Kelima
Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganannya
Pasal 9
Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya
sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d terdiri dari :
a. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penangananya di SWK
Bojonagara;
b. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di
SWK Cibeunying;
c. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di
SWK Tegalega;
d. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di
SWK Karees;
e. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di
SWK Arcamanik;
f. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di
SWK Ujungberung;
g. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di
SWK Kordon; dan
h. Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya di
SWK Gedebage.
Bagian Keenam
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Pasal 10
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada pasal
5 huruf e terdiri dari :
a. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Bojonagara;
b. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Cibeunying;
c. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Tegalega;
d. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Karees;
e. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Arcamanik;
f. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Ujungberung;
g. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Kordon; dan
h. Ketentuan Pemanfaatan Ruang SWK Gedebage.
12
Bagian Ketujuh
Peraturan Zonasi
Pasal 11
Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf f
yaitu peraturan zonasi meliputi seluruh wilayah Kota Bandung
yang terdiri dari delapan SWK.
BAB IV
SWK BOJONAGARA
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 12
Tujuan Penataan Ruang RDTR SWK Bojonagara sebagaimana
dimaksud pada pasal 6 huruf a yaitu mewujudkan perlindungan
Kawasan Bandara dan Industri Strategis (Aerobiopolis).
Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang
Pasal 13
Rencana pola ruang SWK Bojonagara digambarkan dalam ketelitian
peta skala minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Paragraf 1
Rencana Zona Lindung
Pasal 14
(1) Zona
Perlindungan
terhadap
kawasan
bawahannya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan
sebaran yaitu :
a. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
b. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
c. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari;
d. Blok Isola Kecamatan Sukasari;
e. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
f. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
g. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
h. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
i. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
j. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo; dan
k. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo.
(2) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi :
a. Sub Zona Sempadan Tol;
b. Sub Zona Sempadan Rel Kereta Api;
c. Sub Zona Sempadan Sungai;
d. Sub Zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET; dan
e. Sub Zona Sempadan Bandara
(3) Sub Zona Sempadan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a seluas kurang lebih 6,26 (enam koma dua enam)
hektar dengan sebaran yaitu :
13
a. Ruas jalan tol padaleunyi pada Blok Pasirkaliki Kecamatan
Cicendo;
b. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Pamoyanan Kecamatan
Cicendo;
c. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Sukabungah Kecamatan
Sukajadi;
d. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Pajajaran Kecamatan
Cicendo;
e. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Husein Sastranegara
Kecamatan Cicendo;
f. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Sukaraja Kecamatan
Cicendo;
g. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Sukawarna Kecamatan
Sukajadi;
h. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Pasteur Kecamatan
Sukajadi; dan
i. Ruas jalan tol padaleunyi Blok Sukagalih Kecamatan
Sukajadi.
(4) Sub Zona Sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 12,20 (dua belas
koma dua nol) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Ruas rel kereta api ciroyom pada Blok Ciroyom Kecamatan
Andir;
b. Ruas rel kereta api ciroyom pada Blok Arjuna Kecamatan
Cicendo;
c. Ruas rel kereta api ciroyom pada Blok Cempaka Kecamatan
Andir;
d. Ruas rel kereta api ciroyom pada Blok Husein Sastranegara
Kecamatan Cicendo; dan
e. Ruas rel kereta api ciroyom pada Blok Sukaraja Kecamatan
Cicendo.
(5) Sub Zona Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c seluas kurang lebih 19,89 (Sembilan belas koma
delapan sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
b. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
c. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
d. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
e. Blok Maleber Kecamatan Andir;
f. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
g. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
h. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
i. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
j. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
k. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
l. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
m. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
n. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
o. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
p. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
q. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
r. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
s. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
t. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
14
(6) Sub Zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas kurang lebih 6,27 (enam
koma dua tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
b. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
c. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
d. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
e. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
f. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
g. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
h. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
(7) Sub Zona Sempadan Bandara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e seluas kurang lebih 53,22 (lima puluh tiga
koma dua dua) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Huseinsastranegara Kecamatan Cicendo;
b. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo; dan
c. Blok Cempaka Kecamatan Andir.
Pasal 15
Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf c angka 2 meliputi:
a. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
b. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
c. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
d. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
e. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
f. Blok Ciroyom Kecamatan Andir.
g. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi
Pasal 16
(1) Zona Lindung Alami sub Zona RTH Publik sebagaimana dimaksud
pasal 7 ayat (2) huruf d seluas kurang lebih 32,45 (tiga puluh dua
koma empat lima) hektar, meliputi :
a. Sub-sub zona RTH Taman Unit Lingkungan;
b. Sub-sub zona RTH Pemakaman.
(2) Sub Zona RTH Taman Unit Lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a seluas 8,43 (delapan koma empat tiga) hektar dengan
sebaran meliputi :
a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
b. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
c. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
d. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
e. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
f. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
g. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
h. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
i. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
j. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
k. Blok SukawarnaKecamatan Sukajadi;
l. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
m. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
n. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
o. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
p. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
15
q. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari;
r. Blok Isola Kecamatan Sukasari;
s. Blok Garuda Kecamatan Andir; dan
t. Blok Maleber Kecamatan Andir.
(3) Sub Zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b seluas 23,65 (dua puluh tiga koma enam lima) Ha dengan
sebaran meliputi :
a. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
b. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
c. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
d. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
e. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo; dan
f. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi.
Pasal 17
(1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2)
huruf e meliputi :
a. Sub zona rawan genangan banjir;
b. Sub zona rawan bencana kebakaran;
c. Sub zona rawan gerakan tanah dan longsor;
d. Sub zona rawan bencana gempa bumi; dan
e. Sub zona rawan bencana letusan gunung berapi.
(2) Sub zona rawan genangan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dengan sebaran yaitu :
a. Jalan Djunjunan pada zona sekitar Saluran Cianting, Blok
Husein Sastranegara;
b. Jalan Raya Sudirman, pada zona sekitar saluran Irigasi
Leuwilimus;
c. Jalan Kebon Kawung, pada saluran Cicendo, Blok Husein
Sastranegara;
d. Jalan Cipaganti-Jalan Setiabudi pada saluran Cikalintu, Blok
Hegarmanah;
e. Jalan Cibogo pada saluran Cibogo, Blok Sukawarna;
f. Jalan Prof. Eyckman pada saluran Leuwimulus I, Blok Pasteur;
g. Jalan Arjuna pada saluran Citepus, Blok Arjuna;
h. Jalan Layang Cimindi Gunung Batu pada saluran Ciwarga, Blok
Sukaraja;
i. Jalan Sukamulya pada saluran Cipedes, Blok Sukagalih;
j. Jalan Sukahaji – Jalan Gegerkalong, Blok Gegerkalong;
k. Pasar Sederhana pada saluran Cikalintu, Blok Gegerkalong;
l. Jalan sekitar lapangan Husein pada saluran Cianting, Blok
Husein Sastranegara;
(3) Sub zona rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berada di seluruh SWK Bojonagara.
(4) Sub zona rawan gerakan tanah dan longsor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c berada di sebagian :
a. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
b. Blok Sarijadi Kecamatan Sukajadi; dan
c. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
(5) Sub zona rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d berada di seluruh SWK Bojonagara
(6) Sub zona rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e berada di sebagian SWK Bojonagara
16
(1)
(2)
(3)
(4)
Paragraf 2
Rencana Zona Budidaya
Zona Perumahan
Pasal 18
Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3)
huruf a terdiri dari :
a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang
c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah
Zona perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 672,79 (enam ratus tujuh
puluh dua koma tujuh sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
b. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
c. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
d. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
e. Blok Garuda Kecamatan Andir;
f. Blok Maleber Kecamatan Andir;
g. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
h. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
i. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
j. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
k. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
l. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
m. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
n. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
o. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
p. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
q. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari;
r. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
s. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari; dan
t. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari.
Zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 267,88 (dua ratus enam puluh
tujuh koma delapan delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
b. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
c. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
a. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
b. Blok Garuda Kecamatan Andir;
c. Blok Maleber Kecamatan Andir;
d. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
e. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
f. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
g. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
h. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
i. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
j. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
k. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
Zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 278,32 (dua ratus tujuh puluh
delapan koma tiga dua) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
b. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
c. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
17
d.
e.
f.
g.
(1)
(2)
(3)
(4)
Blok
Blok
Blok
Blok
Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
Sukarasa Kecamatan Sukasari;
Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
Isola Kecamatan Sukasari.
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 19
Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat
(3) huruf b meliputi :
a. Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional;
b. Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa; dan
c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa linier.
Zona perdagangan dan jasa subzona perdagangan pasar tradisional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih
7,49 (tujuh koma empat sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
b. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
c. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari; dan
d. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo.
Zona perdagangan dan jasa sub zona Pusat Perdagangan dan Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih
32,17 (tiga puluh dua koma satu tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
b. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
c. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
d. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
e. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
f. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
g. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi; dan
h. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo.
Zona perdagangan dan jasa sub zona perdagangan dan jasa linier
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih
328,53 (Tiga ratus dua puluh delapan koma lima tiga) hektar dengan
sebaran yaitu:
a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
b. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
c. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
d. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
e. Blok Garuda Kecamatan Andir;
f. Blok Maleber Kecamatan Andir;
g. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
h. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
i. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
j. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
k. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
l. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
m. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
n. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
o. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
p. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
q. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
r. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
s. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
t. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
u. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
18
Zona Campuran
Pasal 20
(1) Zona Campuran Sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf c
meliputi :
a. Sub Zona Campuran Tinggi; dan
b. Sub Zona Camuran Sedang.
(2) Zona campuran subzona campuran tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 6,26 (enam koma dua
enam) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo; dan
b. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo.
(3) Zona campuran subzona campuran sedang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 93,89 (sembilan puluh tiga
koma delapan sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
b. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
c. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
d. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
e. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
f. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
g. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo; dan
h. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo.
Zona Kantor Pemerintahan
Pasal 21
Zona Kantor Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat
(3) huruf d seluas kurang lebih 16,32 (enam belas koma tiga dua)
hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
b. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
c. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
d. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
e. Blok Garuda Kecamatan Andir;
f. Blok Maleber Kecamatan Andir;
g. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
h. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
i. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
j. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
k. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
l. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
m. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
n. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
o. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
p. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
q. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
r. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
s. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
t. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
19
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 22
(1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 7
ayat (3) huruf g terdiri dari :
a. Sub Zona SPU Pendidikan;
b. Sub Zona SPU Kesehatan;
c. Sub Zona SPU Peribadatan;
d. Sub Zona SPU Olahraga; dan
e. Sub Zona SPU Transportasi.
(2) Sub Zona sarana pelayanan umum pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 99,32 (Sembilan
puluh Sembilan koma tiga dua) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
b. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
c. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
d. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
e. Blok Garuda Kecamatan Andir;
f. Blok Maleber Kecamatan Andir;
g. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
h. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
i. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
j. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
k. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
l. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
m. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
n. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
o. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
p. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
q. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
r. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
s. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
t. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
u. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
(3) Sub Zona Sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 15,82 (lima belas
koma delapan dua) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
b. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
c. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
d. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
e. Blok Garuda Kecamatan Andir;
f. Blok Maleber Kecamatan Andir;
g. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
h. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
i. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
j. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
k. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
l. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
m. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
n. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
o. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
p. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
q. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
r. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
20
(4) Sub Zona sarana pelayanan umum peribadatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 12,01 (dua belas
koma nol satu) hektar dengan sebaran yaitu:
a. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
b. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
c. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
d. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
e. Blok Garuda Kecamatan Andir;
f. Blok Maleber Kecamatan Andir;
g. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
h. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
i. Blok Sukabungah Kecamatan Sukajadi;
j. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
k. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
l. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
m. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
n. Blok Sukawarna Kecamatan Sukajadi;
o. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
p. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
q. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
r. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
s. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
t. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
u. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
(5) Sub Zona sarana pelayanan umum olahraga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 25,52 (dua puluh lima
koma lima dua) dengan sebaran yaitu :
a. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
b. Blok Garuda Kecamatan Andir;
c. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
d. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
e. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
f. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
g. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
h. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
i. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
j. Blok Sukagalih Kecamatan Sukajadi;
k. Blok Sukarasa Kecamatan Sukasari;
l. Blok Sarijadi Kecamatan Sukasari;
m. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
n. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
(6) Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 67,66 (enam
puluh tujuh koma enam enam) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
b. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
c. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
d. Blok Kebon Jeruk Kecamatan Andir;
e. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo; dan
f. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi.
21
Zona Industri dan Pergudangan
Pasal 23
Zona Industri dan Pergudangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7
ayat (3) huruf e seluas kurang lebih 35,36 (tiga puluh lima koma tiga
enam) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Ciroyom Kecamatan Andir;
b. Blok Dunguscariang Kecamatan Andir;
c. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
d. Blok Garuda Kecamatan Andir;
e. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
f. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
g. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
h. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo;
i. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi; dan
j. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 24
Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 7
ayat (3) huruf h seluas kurang lebih 11,18 (sebelas koma satu
delapan) hekatar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
b. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo;
c. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
d. Blok Pasteur Kecamatan Sukajadi;
e. Blok Cipedes Kecamatan Sukajadi;
f. Blok Gegerkalong Kecamatan Sukasari; dan
g. Blok Isola Kecamatan Sukasari.
Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Prasarana
Pasal 25
Rencana jaringan prasarana SWK Bojonagara sebagaimana
dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta
skala minimal 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 26
(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di SWK Bojonagara terdiri atas :
a. sistem jaringan jalan;
b. terminal penumpang
c. sistem Jaringan Kereta Api;
d. Bandar Udara;
e. Sistem Jalur Pejalan Kaki;dan
f. Sistem Perpakiran.
(2) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Pergerakan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk transportasi/pergerakan
22
dan/atau instansi bersangkutan yang diatur dalam Peraturan
Walikota.
(3) Rencana induk jaringan transportasi/pergerakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala
SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 27
(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
1. Jalan Dr. Junjunan;
2. Jalan Pasteur;
3. Jalan Rajawali Barat;
4. Jalan Elang; dan
5. Jalan Raya Cibeureum.
b. Jalan jalan kolektor primer meliputi:
1. Jalan Dr. Setiabudi;
2. Jalan Sukajadi;
3. Jalan Gardujati;
4. Jalan Pajajaran;
5. Jalan HOS Cokroaminoto;
6. Jalan Abdurahman Saleh;
7. Jalan Nurtanio / Garuda;
8. Jalan Pak Gatot Raya;
9. Jalan Dr. Surya Sumantri
c. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi:
1. Jalan Jenderal Sudirman;
2. Jalan Rajawali Timur; dan
3. Jalan Kebonjati.
d. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:
1. Jalan Sersan Bajuri;
2. Jalan Sukahaji;
3. Jalan Sukawangi;
4. Jalan Otto Iskandar Dinata;
5. Jalan Sutami;
6. Jalan Cipaganti;
7. Jalan Arjuna;
8. Jalan Baladewa; dan
9. Jalan Cihampelas
10. Jalan-jalan
yang
dikembangkan
serta
mempunyai
karakteristik dan kapasitas sebagai jalan kolektor sekunder
(lebar jalan minimal 12 m).
e. Peningkatan dan pembangunan jalan baru yaitu : pembangunan
jalan tol baru di dalam kota yang menghubungkan Terusan
Pasteur – Ujung Berung – Cileunyi dengan Ujung Berung –
Gedebage – Majalaya
f. Pembangunan jalan layang meliputi:
1. Jalan layang pada Jalan Setiabudi – Jalan Siliwangi;
2. Jalan layang pada Jalan Braga-Rel KA;
3. Jalan layang Jalan A. Yani-Rel KA;
4. Jalan layang Pada Jalan Ir. H. Juanda (Simpang dago).
g. Peningkatan kapasitas jalan melalui pelebaran jalan meliputi:
1. Jalan Cikutra – Jalan Pasir Layung
2. Jalan Tembus Dago
23
(2) Jalan lainnya yang meliputi:
1. Akses jalan masuk dan keluar Bandara Husein Sastranegara
melalui jalan Nurtanio, Elang, dan Rajawali;
2. Akses jalan masuk ke Terminal Ciroyom melalui Jalan Ciroyom,
Jalan Arjuna, dan Jalan Garuda
3. Angkutan umum pemadu moda (bus line) dengan jalur :
i. Koridor yang menghubungkan Jalan Raya Cibiru-Jalan
Soekarno Hatta-Jalan Elang;
ii. Koridor yang menghubungkan Padalarang-Elang-Kebon
Kawung;
iii. Koridor yang menghubungkan Caringin-Pasirkaliki-Sarijadi.
(3) Sistem jaringan jalan secara lebih rinci termasuk jaringan jalan
lokal dan lingkungan akan dituangkan dalam peta garisan rencana
kota skala 1 : 1.000 yang ditetapkan oleh Walikota.
Pasal 28
Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) huruf b di SWK Bojonagara terdiri atas:
a. Terminal Ledeng
b. Terminal Angkutan Kota Sederhana
c. Terminal Ciroyom di Blok Ciroyom Kecamatan Andir.
Pasal 29
Rencana jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) huruf c di SWK Bojonagara terdiri atas:
a. Jalur kereta api di SWK Bojonagara meliputi:
1. Blok Ciroyom, Kecamatan Andir;
2. Blok Kebonjeruk, Kecamatan Andir;
3. Blok Dunguscariang, Kecamatan Andir;
4. Blok Maleber, Kecamatan Andir;
5. Blok Cempaka di Kecamatan Andir;
6. Blok Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo;
7. Blok Arjuna, Kecamatan Cicendo; dan
8. Blok Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo.
b. Pembangunan
jalur kereta ringan
berbasis rel yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute meliputi :
1. Jalur yang menghubungkan Babakan Siliwangi – Leuwi
Panjang;
2. Jalur yang menghubungkan Cimindi – Gedebage;
3. Jalur yang menghubungkan Stasiun Kereta Api Bandung – Jl.
Otto Iskandar Dinata – Jl. Dalem Kaum;
4. Jalur melingkar (loop line) yang melalui SWK Bojonagara,
SWK Cibeunying, SWK Karees dan SWK Tegalega;
5. Jalur pengumpan (feeder line) yang diatur dalam Peraturan
Walikota;
c. Pembangunan jalur kereta gantung (Cable Car) yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute meliputi:
1. Jalur yang menghubungkan Jl. Raya Lembang - Jl. Kebon
Kawung;
2. Jalur yang menghubungkan Terminal Ledeng - Jl. Leuwi
Panjang (Terminal Leuwipanjang); dan
3. Jalur yang menghubungkan Bandara Husein Sastranegara –
Jl.AH.Nasution (Ujungberung);
24
4. Jalur yang menghubungkan kawasan pariwisata Cihampelas
ke Jl. Gelap Nyawang.
d. Reaktivasi jalur kereta api Bandung – Tanjungsari meliputi:
1. Blok Kebonjeruk, Kecamatan Andir; dan
2. Blok Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo.
e. Jalur lebih spesifik dan rinci yang menghubungkan antar jalur
sebagaimana dimaksud huruf b dan c di atas akan diatur dan
ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan atau Keputusan
Walikota.
Pasal 30
Bandar udara sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) huruf d berupa ruang udara untuk penerbangan berupa
jalur penerbangan dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
(KKOP) meliputi :
a. Blok Pamoyanan Kecamatan Cicendo;
b. Blok Pajajaran Kecamatan Cicendo;
c. Blok Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo;
d. Blok Cempaka Kecamatan Andir;
e. Blok Arjuna Kecamatan Cicendo;
f. Blok Pasirkaliki Kecamatan Cicendo; dan
g. Blok Sukaraja Kecamatan Cicendo.
Pasal 31
Sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) huruf e meliputi:
a. Penyediaan jalur pejalan kaki disisi seluruh jaringan jalan
b. Penyediaan jalur pejalan kaki pada Zona pusat perdagangan
dan jasa.
c. Pembangunan jalur pedestrian layang (Sky Walk) sebagai
penghubung Jl. Cihampelas ke Jl. Gelap Nyawang.
Pasal 32
Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
huruf f meliputi:
a. Penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada
lokasi-lokasi strategis;
b. Pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif.
Paragraf 2
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 33
(1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi:
a. gardu induk; dan
b. jaringan transmisi tenaga listrik
(2) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada
di Blok Isola dan Blok Sukasari.
(3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
huruf b meliputi:
25
a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat SWK
bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non rumah
tangga;
b. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT) melintasi :
1. Blok Cipedes, Kecamatan Sukajadi;
2. Blok Sukagalih, Kecamatan Sukajadi;
3. Blok Pasteur, Kecamatan Sukajadi;
4. Blok Sukawarna, Kecamatan Sukajadi;
5. Blok Gegerkalong, Kecamatan Sukasari;
6. Blok Isola, Kecamatan Sukasari;
7. Blok Sarijadi, Kecamatan Sukasari; dan
8. Blok Sukarasa, Kecamatan Sukasari.
c. jaringan distribusi sekunder melintasi seluruh Blok di SWK
Bojonagara.
(4) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Energi/Kelistrikan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau
instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau
instansi bersangkutan.
(5) Rencana
induk
Jaringan
Energi/Kelistrikan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala
SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Paragraf 3
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Pasal 34
Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi:
a. jaringan terestrial terdiri atas :
1. jaringan kabel; dan
2. jaringan nirkabel.
b. jaringan satelit.
Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1 meliputi:
a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan utama
dan berhierarki sesuai dengan klasifikasi jalan; dan/atau
b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.
Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 2 di SWK Bojonagara yaitu penyediaan teknologi Wireless
Fidelity (wireless) pada lokasi RTH skala Kecamatan dan Kota.
Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di
SWK Bojonagara berupa peningkatan penyebaran layanan internet
pada lokasi yang belum terjangkau.
Rencana prasarana dan sarana Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencanainduk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Rencana
induk
Prasarana
dan
Sarana
Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud padaayat (5), menjadi tugas dan tanggung
jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26
Paragraf 4
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Pasal 35
(1) Rencana penyediaan jaringan air minum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (5) terdiri atas:
a. pengembangan sistem jaringan perpipaan di setiap Sub SWK;
b. pembangunan bangunan pengambil air baku;
c. pengembangan pipa transmisi air baku instalasi produksi di
setiap Sub SWK;
d. pengembangan pipa transmisi air minum di setiap Sub SWK;
e. penyediaan bak penampung pada setiap Sub SWK; dan
f. pengembangan pipa distribusi sekunder hingga blok
peruntukan.
(2) Rencana Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait
berdasarkan
rencana
induk
SKPD
dan/atau
instansi
bersangkutan.
(3) Rencana induk Pengembangan Air Minum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab
Kepala
SKPD
dan/atau
instansi
bersangkutan,
yang
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Pasal 36
(1) Rencana
pengembangan
jaringan
drainase
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) meliputi:
a. rencana pengembangan jaringan drainase primer meliputi:
1. Sungai Cibeureum;
2. Sungai Cilimus;
3. Sungai Cikadalmeteng;
4. Sungai Cianting Cibogo;
5. Sungai Cipedes;
6. Sungai Cikalintu;
7. Sungai Cijalupang;
8. Sungai Citepus I;
9. Sungai Cikakak;
10. Sungai Citepus;
11. Sungai Ciroyom;
12. Sungai Ciwarga;
13. Sungai Cilembur; dan
14. Sungai Cinanjur.
b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan tersier
mengikuti rencana pengembangan jaringan jalan;
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab
Kepala
SKPD
dan/atau
instansi
bersangkutan,
yang
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27
Paragraf 6
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Pasal 37
(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) meliputi:
a. pengembangan sistem pembuangan air limbah ke IPAL
(Instalasi Pengolahan Air Limbah) Bojongsoang;
b. pembangunan waduk/bak penampungan air kotor di setiap
Sub SWK;
c. pengembangan instalasi tambahan untuk air limbah yang
mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh
perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak
(site);
e. pengembangan septik tank individual atau komunal bagi
perumahan dan permukiman di masing-masing Blok;
f. pengembangan septik tank kolektif pada kawasan perkantoran,
pendidikan, pemerintah dan komersil; dan
g. untuk lebih lanjut rencana pengembangan jaringan air limbah
selanjutnya akan diatur oleh peraturan walikota dengan
melibatkan SKPD terkait;
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana
induk
Pengembangan
Jaringan
Air
Limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang
dilaksanakan
berdasarkan
peraturan
perundangundangan.
Paragraf 7
Rencana Pengembangan Sistem Persampahan
Pasal 38
(1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (8) terdiri atas:
a. TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung dan
TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
b. TPS tersebar disetiap blok
(2) Rencana Pengembangan Sistem Persampahan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana induk Pengembangan Sistem Persampahan dimaksud
pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD
dan/atau
instansi
bersangkutan,
yang
dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 8
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Pasal 39
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya sebagaimana
dimaksud pada pasal 8 ayat (9) yaitu jalur evakuasi bencana
meliputi:
28
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo;
Cicendo, Kecamatan Cicendo;
Hegarmanah, Kecamatan Cidadap;
Sukawarna, Kecamatan Cidadap;
Pasteur, Kecamatan Sukajadi;
Arjuna, Kecamatan Cicendo;
Sukaraja, Kecamatan Cicendo;
Sukagalih, Kecamatan Sukajadi;
Gegerkalong, Kecamatan Sukasari; dan
Garuda, Kecamatan Andir.
Bagian Keempat
Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganan
Pasal 40
Penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya di
SWK Bojonagara sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf a
adalah :
a. Bandara Husein Sastranegara dan Zona Eks Industri
Pesawat Terbang berada Kecamatan Andir dan Kecamatan
Cicendo dengan tema penanganan pengembangan ekonomi
berbasis kedirgantaraan; dan
b. Zona perdagangan dan jasa sepanjang Jalan Pasteur di
Kecamatan
Sukajadi
dengan
tema
penanganan
pengembangan ekonomi berbasis pelayanan medis;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Bagian Kelima
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Pasal 41
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada
Pasal 10 huruf a terdiri atas :
a. program pemanfaatan ruang prioritas;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. pelaksana kegiatan; dan
e. waktu pelaksanaan.
Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. perwujudan rencana pola ruang;
b. perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
c. perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya
Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
lokasi yang berada pada lingkup SWK Bojonagara.
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c terdiri atas :
a. dana Pemerintah;
b. dana Pemerintah Provinsi;
c. dana Pemerintah Kota; dan
d. pendanaan lainnya.
Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d meliputi :
a. Pemerintah;
29
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Kota;
d. BUMN;
e. Swasta; dan atau
f. Masyarakat.
(6) waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e sampai dengan tahun 2034 dibagi ke dalam 4 (empat) tahap
meliputi :
a. tahap pertama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
b. tahap kedua tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
c. tahap ketiga tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
d. tahap keempat tahun 2030 sampai dengan 2035.
(7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 42
Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (2) huruf a di SWK Bojonagara terdiri atas:
a. perwujudan rencana zona lindung; dan
b. perwujudan rencana zona budidaya:
Pasal 43
(1) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:
a. perwujudan zona perlindungan setempat;
b. perwujudan zona RTH; dan
c. perwujudan zona rawan bencana.
(2) Perwujudan rencana zona perlindungan setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. perwujudan sempadan jalantol meliputi:
1. Pemeliharaan Sempadan Tol
2. Penghijauan Sempadan Tol
3. Pembersihan sempadan jalan tol dan bangunan liar
b. perwujudan sempadan rel kereta api meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan rel kereta
api;
2. penambah jalur hijau jalan;
3. penghijauan dan Pengadaan Bibit Pohon;
4. penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan rel
kereta api;
5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan Rel kereta api;
6. pembersihan sempadan rel kereta api dan bangunan liar;
7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan rel Kereta Api
c. perwujudan sempadan sungai meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan sungai
untuk RTH Publik;
2. penataan sempadan sungai meliputi sungai dan anak
sungai;
3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
30
4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan sungai;
5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan sempadan sungai;
6. pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
7. pemasangan
papan
larangan
terhadap
larangan
pendirian bangunan;
8. normalisasi sungai; dan
9. pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai
d. perwujudan sempadan jaringan SUTT/SUTET meliputi:
1. pembebasan
lahan
terbangun
pada
sempadan
SUTT/SUTET
2. penataan sempadan jaringan SUTT/SUTET di SWK
Bojonagara;
3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan jaringan SUTT/SUTET;
5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan sempadan jaringan SUTT/SUTET;
6. pembersihan sempadan jaringan SUTT/SUTET dan
bangunan liar; dan
7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan SUTT/SUTET
(3) perwujudan rencana zona RTH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meliputi :
1. Penataan dan Revitalisasi RTH Publik;
2. Pembangunan taman turus jalan;
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan;
4. pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik; dan
5. Penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang berubah
fungsi.
b. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman
meliputi :
1. Penataan dan Revitalisasi RTH Pemakaman;
2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
3. Penetapan sistem retribusi biaya permakaman;
4. Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman;
c. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Unit
Lingkungan meliputi :
1. Identifikasi dan pendataan RTH Taman Unit Lingkungan;
2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan
d. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tematik
meliputi :
1. Pembelian lahan baru untuk taman tematik;
2. Pembangunan taman tematik dalam lingkungan RT,
taman RW Taman Lingkungan, taman Kecamatan dan
taman kota
(4) perwujudan rencana zona rawan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. Perwujudan zona rawan bencana banjir/genangan meliputi:
1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana;
2. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana;
3. Penyediaan saluran drainase;
4. Perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran;
31
5. Penertiban lahan pada sempadan sungai;
6. Pengadaan sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk
dari ancaman / korban bencana;
7. Penghijauan di kawasan imbuhan air;
8. Pembangunan sumur resapan;
9. Pembangunan biopori; dan
10. Pembangunan dam penahan Tanggul Banjir;
b. Perwujudan Zona Rawan bencana Kebakaran meliputi :
1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana;
2. Program Pencegahan kebakaran (pembinaan teknis
pencegah kebakaran, inspeksi dan pengawasan, serta
penindakan bangunan);
3. Pengembangan prasarana kota berkaitan dengan
permasalahan kebakaran;
4. Standarisasi penyelamatan pemerintah, swasta, dan
masyarakat.
c. Perwujudan Zona Rawan bencana gempa bumi meliputi :
1. Pengadaan sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk
dari ancaman / korban Bencana; dan
2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana.
d. Perwujudan Zona Rawan bencana gerakan tanah dan longsor
meliputi :
1. Penertiban lahan pada zona rawan tanah longsor;
2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana;
3. Pengadaan sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk
dari ancaman / korban Bencana.
e. Perwujudan Zona Rawan bencana letusan gunung berapi
meliputi :
1. Penertiban lahan pada areal radius letusan gunung
berapi;
2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana; dan
3. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk
dari ancaman / korban Bencana.
Pasal 44
(1) Perwujudanrencana zona budidaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 huruf b terdiri atas:
a. perwujudan zona perumahan;
b. perwujudan zona perdagangan dan jasa;
c. perwujudan zona campuran;
d. perwujudan zona kantor pemerintahan;
e. perwujudan zona sarana pelayanan umum;
f. perwujudan zona industri dan pergudangan; dan
g. perwujudan zona pertahanan dan keamanan
(2) Perwujudan pola ruang zona perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Perwujudan pola ruang Perumahan Kepadatan Rendah
meliputi :
1. pengendalian
kepadatan
bangunan
dengan
KDB
maksimal 30% (tiga puluh persen);
32
2. Penyediaan kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas
sosial di kawasan perumahan;
3. Relokasi terhadap kawasan perumahan yang berada di
sekitar bantaran sungai, waduk dan situ yang
mengganggu sistem tata air dan penertiban bangunan
rumah liar di sekitar zona lindung;
4. Penyediaan sistem utilitas yang memadai terutama
persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di
zona perumahan; dan
6. Penyediaan sistem pembuangan air hujan dan Drainase
dengan kapasitas tampung yang memadai untuk
mengatasi masalah genangan banjir di kawasan
perumahan.
b. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang
sub zona rumah susun sedang meliputi :
1. pengendalian
kepadatan
bangunan
pada
zona
perumahan KDB sedang/tinggi;
2. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan KDB
sedang-tinggi
melalui perbaikan
lingkungan
dan
peremajaan lingkungan;
3. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh
dan padat melalui program perbaikan kampung terpadu;
4. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah
sebagai sumber air bersih;
5. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
6. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan
peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas
tampung yang memadai untuk mengatasi masalah
genangan banjir;
7. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di
zona perumahan.
c. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang
sub zona rumah tinggal sedang meliputi :
1. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan
melalui
perbaikan
lingkungan
dan
peremajaan
lingkungan;
2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah
sebagai sumber air bersih;
3. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
4. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan
peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas
tampung yang memadai untuk mengatasi masalah
genangan banjir;
5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di
zona perumahan;
6. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan yang
rawan bencana banjir;
7. pengendalian
kepadatan
bangunan
pada
zona
perumahan KDB Tinggi
d. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan tinggi
sub zona rumah susun tinggi meliputi :
1. Pengembangan
perumahan
vertikal
dengan
memprioritaskan pembangunan rumah susun dengan
33
menyediakan
prasarana
dan
saranapersampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
2. Pembangunan rumah susun umum diprioritaskan pada
lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi dan prasarana
sarana terutama persampahan, pengolahan air limbah,
dan air bersih;
3. peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dengan cara
pengembangan perumahan vertikal melalui peremajaan
lingkungan;
4. pembangunan kawasan permukiman baru di kawasan
yang belum terbangun dan diprioritaskan dalam bentuk
perumahan vertikal;
5. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan
drainase dengan kapasitas tampung yang memadai
untuk mengatasi masalah genangan;
6. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial pada
zona perumahan vertikal;
7. Pembangunan rumah susun umum pada kawasan yang
telah ditetapkan;
8. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan
vertikal yang rawan bencana banjir
(3) perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Perwujudan zona perdagangan dan jasa sub zona jasa
tunggal meliputi :
1. Revitalisasi Pasar Tradisional
2. Pengembangan
kawasan
untuk
kegiatan
sektor
informal/PKL
3. Penyediaan lahan parkir
4. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang
udara dan ruang bawah tanah
b. Perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sub zona
perdagangan dan jasa linier meliputi :
1. Pengembangan
kawasan
untuk
kegiatan
sektor
informal/PKL;
2. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang
disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal;
3. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang
udara dan ruang bawah tanah;
4. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona kantor
pemerintahan, perdagangan, dan jasa
(4) perwujudan pola ruang zona Campuran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara
dan ruang bawah tanah;
b. Pengembangan
kawasan
untuk
kegiatan
sektor
informal/PKL;
c. Penyediaaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang
disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal;
34
d. Pengembangan dan pengarahan kawasan untuk kegiatan
campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan
hunian baik secara horisontal maupun vertikal;
e. Pengembangan
sistem
pengelolaan
kawasan
(estate
management) dengan mempertimbangkan faktor sosial,
estetis, ekologis dan kepentingan evakuasi bencana;
f. Pembangunan
kawasan
skala
besar
harus
memperhitungkan bangkitan lalu lintas dan dalam skala
tertentu menyediakan sarana dan fasilitas di dalam zona
campuran;
g. Pengembangan kawasan dengan memperhitungkan sistem
tata air di dalam zona dan kawasan yang dipengaruhinya
harus diperhitungkan dalam pengembangannya;
h. Pengembangan pengelompokan jalur wisata sesuai dengan
karakter dan potensi kawasan;
i. Pengembangan zona campuran dengan konsep TOD di
terminal/stasiun antar moda di pusat kegiatan, stasiun,
shelter, dan terminal angkutan umum massal yang
terintegrasi dengan daerah sekitarnya;
j. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona campuran
(5) perwujudan pola ruang zona kantor Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Revitalisasi Bangunan Gedung dan Kantor Pemerintahan;
b. Pengembangan
kawasan
untuk
kegiatan
sektor
informal/PKL;
c. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona kantor
pemerintahan; dan
d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Tematik.
(6) perwujudan pola ruang zona sarana pelayanan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. perwujudan zona sarana pelayanan umum Pendidikan
meliputi:
1. Penyediaan
sarana
pendidikan
sesuai
standar
peraturan-perundang-undangan;
2. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan
sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah,
serta pendidikan non-formal;
3. pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dasar
dan menengah, serta pendidikan non-formal;
4. pembatasan pengembangan perguruan tinggi pada
lokasi-lokasi yang telah berkembang;
5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas
Pendidikan dan UPT Dinas Pendidikan; dan
6. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
b. perwujudan zona sarana pelayanan umum Kesehatan
meliputi:
1. Penyediaan
sarana
kesehatan
sesuai
standar
peraturanperundang-undangan;
2. pemeliharaan sarana kesehatan;
3. pengembangan sarana pengolah limbah rumah sakit;
4. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan
kesehatan rumah sakit;
35
5. peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana
prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya; dan
6. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas
Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan.
c. perwujudan zona sarana pelayanan umum peribadatan
meliputi:
1. penyediaan oleh masyarakat;
2. optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan;
3. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
4. peningkatan
sarana
dan
prasarana
pendukung
peribadatan;
d. perwujudan zona sarana pelayanan umum olahraga
meliputi:
1. Penyediaan sarana rekreasi dan olahraga sesuai standar
peraturan perundang-undangan;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
3. Pengadaan sarana olahraga/taman bermain di setiap
RW;
4. Revitalisasi Sarana Olahraga Bola Volley, Tenis Meja,
Futsal, dll
5. Pembangunan Gedung Kepemudaan
e. perwujudan zona sarana pelayanan umum transportasi
meliputi:
1. Penataan
terminal/stasiun
dengan
menyediakan
prasarana utilitas dan diintegrasikan dengan sistem
angkutan umum massal, jalur pejalan kaki dan
memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas;
2. pengembangan bandara;
3. penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan
dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar
bandara;
4. penetapan batas ketinggian bangunan yang diizinkan di
sekitar kawasan bandar udara;
5. penyediaan fasilitas intermoda di Bandara; dan
6. penertiban bangunan yang menyalahi aturan KKOP.
(7) perwujudan
pola
ruang
zona
pertahanan
keamanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa zona
pertahanan dan keamanan meliputi:
a. mempertahankan kantor pemerintahan dan instalasi
pertahanan keamanan meliputi Kawasan Pangkalan
Angkatan Udara (LANUD) Husein Sastranagara dan
Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Bandung; dan
b. pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan
keamanan yang baru sesuai dengan rencana tata ruang
kawasan pertahanan keamanan.
Paragraf 2
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 45
(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana SWK Bojonagara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b terdiri
atas:
a. perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan;
36
b. perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
energi/kelistrikan;
c. perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
telekomunikasi;
d. perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum;
e. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
f. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
g. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan;
dan
h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya;
(2) Perwujudan sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a di SWK Bojonagara meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
1. Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer, Kolektor
Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan
Lingkungan;
2. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer, Arteri
Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
3. Pembangunan jalan layang;
4. Pembangunan Overpass;
5. Pembangunan Jembatan;
6. Pelebaran Jalan;
7. Program Penerangan Jalan Umum;
8. Pembangunan Highmast;
9. Pembangunan PJU Dekoratif;
10. Pembangunan PJU Lingkungan;
11. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
b. perwujudan rencana pengembangan terminal penumpang,
terdiri atas:
1. optimalisasi terminal penumpang tipe C.
2. pengembangan
alternatif
moda
yang
mendorong
pergerakan ke pusat Kota dengan menggunakan moda
angkutan;
3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum
pemadu moda;
4. peremajaan moda dan peningkatan kapasitas angkutan
umum;
5. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum
dengan uji emisi gas buang;
c. perwujudan sistem jaringan kereta api terdiri atas:
1. penertiban kegiatan yang mengganggu lalu lintas kereta
api di sepanjang jalur kereta api;
2. pemeliharaan dan perbaikan pintu perlintasan jalan
kereta api;
3. pembangunan perlintasan tidak sebidang pada beberapa
zona rawan macet;
4. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
5. pembangunan jalur kereta gantung.
d. perwujudan rencana pengembangan bandar udara, terdiri
atas:
1. peningkatan akses menuju bandar udara melalui
penyediaan angkutan umum yang memadai dan laik
jalan;
2. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan
bandara Husein Sastranegara;
37
3. penyediaan moda sarana penghubung;
4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung bandara;
dan
5. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
e. perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki,
terdiri atas:
1. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki
di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah
terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan
di sekitar pusat kegiatan;
2. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan
jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar
namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti
lampu jalan, bangku, kotak sampah, zebra cross,
jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
3. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas
jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar
pada satu sisi jalan; dan
4. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan
arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki
trotoar dan kelengkapan lainnya.
f. perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran,
terdiri atas:
1. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan
pada lokasi-lokasi strategis;
2. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
3. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat
disinsentif maupun insentif;
4. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di sekitar
pusat kota; dan
5. pengembangan
alternatif
moda
yang
mendorong
pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda
angkutan publik.
g. perwujudan rencana penyediaan halte, terdiri atas:
1. penertiban dan peningkatan fungsi halte; dan
2. penambahan halte/shelter bus.
(3) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Bojonagara meliputi:
a. Pemeliharaan jaringan SUTT;
b. Pengembangan jaringan transmisi (SKTT/Underground
Cable) baru;
c. Pengembangan jaringan Underground Cable;
d. Pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif);
e. Pengembangan pipa supplai bahan bakar gas dan minyak
bawah tanah;
f. Pemeliharaan Gardu Induk;
g. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringanlistrik dengan jaringan lainnya.
(4) Perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di SWK
Bojonagara meliputi:
a. Penyediaan CCTV;
b. Penyediaan Internet Nirkabel;
c. Penyediaan Jaringan Serat Optik;
38
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
d. Pembangunan baru prasarana ketenagalistrikan yang ramah
lingkungan dan perbaikan prasarana ketenagalistrikan yang
sudah tidak berfungsi;
e. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan telekomunikasi dengan jaringan lainnya.
Perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di SWK
Bojonagara meliputi:
a. Pembangunan dan pemeliharaan instalasi produksi air
bersih (IPA);
b. Mengoptimalkan pengoperasian jaringan distribusi baru di
instalasi pengelolaan air dan pembangunan instalasi
pengolahan;
c. Pemanfaatan sumber air baku alternatif;
d. Pembangunan jaringan distribusi air bersih;
e. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam
rangka kualitas air bersih.
perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
drainase
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di SWK
Bojonagara meliputi:
a. Pembangunan/pemeliharaan Kolam Retensi/waduk/situ;
b. Pembangunan/pemeliharaan Layanan Polder;
c. Pembangunan sumur resapan dangkal;
d. Pembangunan sumur resapan dalam;
e. Pembangunan lubang biopori;
f. Rencana rehabilitasi Saluran Makro;
g. Rencana rehabilitasi Saluran Penghubung/Sub makro; dan
h. Rencana rehabilitasi Saluran Mikro.
perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di SWK Bojonagara
meliputi:
a. Perluasan jaringan pelayanan pengelolaan air limbah offsite
melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan di
kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, dan kawasan
industri;
b. pemeliharaan
dan
peningkatan
kapasitas
jaringan
pembuangan setempat (on site);
c. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan air limbah dengan jaringan lainnya
perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di SWK
Bojonagara meliputi:
a. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan
Sentra 3R;dan
b. Pengembangan sarana dan prasarana sampah spesifik.
perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h di SWK
Bojonagara meliputi:
a. Jalur Evakuasi Bencana;
b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di
lokasi sebagai kawasan evakuasi bencana;
c. Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan
sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan
memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; dan
d. posko logistik
39
Paragraf 3
Perwujudan Penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
Penanganannya
Pasal 46
(1) perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)
huruf c terdiri atas:
a. Bandara Husein Sastranegara dan Zona Eks Industri
Pesawat Terbang berada Kecamatan Andir dan Kecamatan
Cicendo;
b. zona perdagangan dan jasa sepanjang Jalan Pasteur di
Kecamatan Sukajadi;
(2) perwujudan
prioritas
penanganan
Bandara
Husein
Sastranegara dan Zona Eks Industri Pesawat Terbang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL) Bandara Husein Sastranegara dan Zona Ex Industri
Pesawat Terbang;
b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas;
c. peningkatan pelayanan bandar udara dengan perbaikan
lingkungan sekitar; dan
d. penyusunan Rencana Induk Bandara.
(3) Perwujudan prioritas penanganan zona perdagangan dan jasa
sepanjang Jalan Pasteur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. pengembangan kawasan campuran yang terdiri dari fungsi
kantor pemerintahan,perdagangan, jasa serta hunian
b. penyusunan RTBL zona perdagangan dan jasa sepanjang
Jalan Pasteur
c. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas
BAB V
SWK CIBEUNYING
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 47
Tujuan Penataan Ruang SWK Cibeunying sebagaimana dimaksud
pada pasal 6 huruf b yaitu Travelapolis yang merupakan
Perlindungan Bangunan Heritage dan Pusat Kuliner.
Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang
Pasal 48
Rencana pola ruang SWK Cibeunying digambarkan dalam ketelitian
peta skala minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
40
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Paragraf 1
Rencana Zona Lindung
Pasal 49
Zona
Perlindungan
terhadap
kawasan
bawahannya
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan
sebaran yaitu :
a. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
b. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
c. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
d. Blok Dago Kecamatan Coblong;
e. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
f. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
g. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
h. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
i. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler; dan
j. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul.
Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi :
a. Sub zona Sempadan Jaringan Jalan;
b. Sub zona Sempadan Rel Kereta Api;
c. Sub zona Sempadan Sungai; dan
d. Sub zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET.
Sub zona sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 5,34 (lima koma tiga
empat) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Ruas rel kereta api bandung Blok Kebon Pisang Kecamatan
Sumur Bandung;
b. Ruas rel kereta api bandung Blok Braga Kecamatan Sumur
Bandung;
c. Ruas rel kereta api bandung Blok Merdeka Kecamatan
Sumur Bandung; dan
d. Ruas rel kereta api bandung Blok Babakan Ciamis
Kecamatan Sumur Bandung.
Sub zona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c seluas kurang lebih 35,87 (tiga puluh lima koma
delapan tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
b. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
c. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
d. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
e. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
f. Blok Dago Kecamatan Coblong;
g. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
h. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; dan
i. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan.
Sub zona Sempadan jaringan SUTT/SUTET sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas kurang lebih 6,75 (enam
koma tujuh lima) hektar dengan sebaran :
a. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
b. Blok Dago Kecamatan Coblong;
c. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap; dan
d. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap.
41
Pasal 50
Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf c angka 2 meliputi:
a. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;
b. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
c. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
d. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
e. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
f. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
g. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul;
h. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
i. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
j. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong; dan
k. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong.
Pasal 51
(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf
d meliputi:
a. Sub zona RTH Taman Unit Lingkungan;
b. Sub zona RTH Pemakaman;
c. Sub zona RTH Zona Pelestarian Alam; dan
d. Sub zona RTH kawasan perlindungan plasma nutfah
eks.Situ
(2) Sub zona RTH Taman Unit Lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 44,33 (empat puluh
empat koma tiga tiga) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
b. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
c. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
d. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
e. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
f. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
g. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
h. Blok Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
i. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler;
j. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
k. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
l. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
m. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
n. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
o. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
p. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
q. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
r. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
s. Blok Dago Kecamatan Coblong;
t. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
u. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
v. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
w. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
x. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
y. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
z. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung.
(3) Sub Zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b seluas kurang lebih 24,77 (dua puluh empat koma
tujuh tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
42
a. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
b. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
c. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
d. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul.
(4) Sub Zona RTH Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 6,17 (enam koma satu
tujuh) hektar yang berada di Blok Dago Kecamatan Coblong.
(5) Sub zona RTH Zona Perlindungan Plasma nutfah eks. Situ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang
lebih 190,88 (seratus sembilan puluh koma depalan delapan)
hektar yang berada di Blok Lebak Siliwangi Kecamatan
Coblong.
Pasal 52
(1) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat
(2) huruf e meliputi :
a. Sub zona rawan genangan banjir;
b. Sub zona rawan bencana kebakaran;
c. Sub zona rawan gerakan tanah dan longsor;
d. Sub zona rawan bencana gempa bumi; dan
e. Sub zona rawan bencana letusan gunung berapi.
(2) Sub zona rawan genangan banjir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a berada di seluruh SWK Cibeunying.
(3) Sub zona rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b berada di seluruh SWK Cibeunying.
(4) Sub zona rawan gerakan tanah dan longsor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sebagian :
a. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
b. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
c. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
d. Blok Dago Kecamatan Coblong;
e. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
f. Blok Sadang Serang Kecamatan Cibeunying Kaler;
g. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap; dan
h. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap.
(5) Sub zona rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d berada di seluruh SWK Cibeunying; dan
(6) Sub zona rawan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e berada di sebagian SWK Cibeunying.
Paragraf 2
Rencana Zona Budidaya
Zona Perumahan
Pasal 53
(1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3)
huruf a meliputi :
a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi;
b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang; dan
c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah.
(2) Zona perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 598,63 (lima ratus
sembilan puluh delapan koma enam tiga) hektar dengan
sebaran yaitu:
43
a. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
b. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
c. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
d. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
e. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
f. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
g. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler;
h. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
i. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
j. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
k. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
l. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
m. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
n. Blok Dago Kecamatan Coblong;
o. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
p. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;
q. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
r. Blok Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
s. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
t. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
u. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
v. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
w. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap.
(3) Zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 638,78 (enam ratus
tiga puluh delapan koma tujuh delapan) hektar dengan
sebaran yaitu :
a. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
b. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
c. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
d. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
e. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
f. Blok Cipaganti KecamatanCoblong;
g. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
h. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
i. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
j. Blok Dago Kecamatan Coblong; dan
k. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap.
(4) Zona Perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 302,81 (tiga ratus
dua koma delapan satu) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
b. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
c. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
d. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
e. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
f. Blok Dago Kecamatan Coblong;
g. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap; dan
h. Blok Cihapit Kecamatan Sumur Bandung.
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 54
(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal
7 ayat (3) huruf b meliputi :
a. Sub Zona Perdagangan Pasar Tradisional;
44
b. Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa; dan
c. Sub Zona Perdagangan dan Jasa linier.
(2) Sub zona Perdagangan tradisional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 4,95 (empat koma
sembilan lima) hektar berada di Blok Neglasari Kecamatan
Cibeunying Kaler.
(3) Sub zona Pusat perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 27,15 (dua puluh
tujuh koma satu lima) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
b. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
c. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
d. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;
e. Blok Merdeka Kecamatan Bandung Wetan;
f. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung; dan
g. Blok Braga Kecamatan SUmur Bandung.
(4) Subzona perdagangan dan jasa linier sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 492,82 (empat ratus
sembilan puluh dua koma delapan dua) hektar dengan sebaran
yaitu :
a. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
b. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
c. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
d. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
e. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
f. Blok Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
g. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
h. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler;
i. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
j. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
k. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
l. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
m. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
n. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
o. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
p. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
q. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
r. Blok Dago Kecamatan Coblong;
s. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
t. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
u. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
v. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
w. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
x. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul;
y. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; dan
z. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung.
Zona Campuran
Pasal 55
(1) Zona campuran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3)
huruf c meliputi :
a. Sub zona Campuran Tinggi; dan
b. Sub zona Campuran Sedang.
(2) Sub Zona Campuran tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a seluas kurang lebih 9,32 (Sembilan koma tiga dua)
hektar dengan sebaran yaitu :
45
a. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
b. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
c. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
d. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler;
e. Blok Lebak GedeKecamatan Coblong;
f. Blok Dago Kecamatan Coblong;
g. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap; dan
h. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong.
(3) Sub zona Campuran Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b seluas kurang lebih 11,02 (sebelas koma nol dua)
hektar berada di Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong .
Zona Kantor Pemerintahan
Pasal 56
Zona kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal
7 ayat (3) huruf d seluas kurang lebih 67,12 (enam puluh tujuh
koma satu dua) hektar dengan sebaran yaitu:
a. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
b. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
c. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
d. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
e. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
f. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
g. Blok Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
h. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
i. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler;
j. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
k. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
l. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
m. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
n. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
o. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
p. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
q. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
r. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
s. Blok Dago Kecamatan Coblong;
t. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
u. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
v. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
w. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
x. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul;
y. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; dan
z. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul.
Zona Industri dan Pergudangan
Pasal 57
Zona Industri Pergudangan sebagaimana dimaksud pada pasal
7 ayat (3) huruf e seluas kurang lebih 2,74 (dua koma tujuh
empat) hektar berada di
a. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
b. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;
c. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
d. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
e. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler.
46
Zona Wisata
Pasal 58
Zona Wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3)
huruf f seluas kurang lebih 7,52 (tujuh koma lima dua) hektar
dengan sebaran yaitu :
a. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
b. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
c. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
d. Blok Dago Kecamatan Coblong; dan
e. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap.
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 59
(1) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi :
a. Sub zona SPU Pendidikan;
b. Sub zona SPU Kesehatan;
c. Sub zona SPU Peribadatan;
d. Sub zona SPU Olahraga; dan
e. Sub zona SPU Transportasi.
(2) Sub zona sarana pelayanan umum Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 133,22
(seratus tiga puluh tiga koma dua dua) hektar dengan sebaran
yaitu :
a. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
b. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
c. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
d. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
e. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
f. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
g. Blok Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
h. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
i. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler;
j. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
k. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
l. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
m. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
n. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
o. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
p. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
q. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
r. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
s. Blok Dago Kecamatan Coblong;
t. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
u. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
v. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
w. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
x. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
y. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
z. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung.
(3) Sub Zona Sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 23,81 (dua
puluh tiga koma delapan satu) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
b. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
47
c. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
d. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
e. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
f. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
g. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
h. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
i. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
j. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
k. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
l. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
m. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
n. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
o. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
p. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
q. Blok Dago Kecamatan Coblong;
r. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
s. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
t. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
u. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
v. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
w. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul;
x. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung; dan
y. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap.
(4) Zona sarana pelayanan umum peribadatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 20,70 (dua
puluh koma tujuh nol) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Kebon Pisang Kecamatan Sumur Bandung;
b. Blok Braga Kecamatan Sumur Bandung;
c. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
d. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
e. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
f. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
g. Blok Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
h. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
i. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler;
j. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
k. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
l. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
m. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
n. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
o. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
p. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
q. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
r. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
s. Blok Dago Kecamatan Coblong;
t. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
u. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
v. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
w. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
x. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
y. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
z. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung.
(5) Zona pelayanan umum olahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 44,43 (empat puluh empat
koma empat tiga) dengan sebaran yaitu :
a. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung;
48
b. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul;
c. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
d. Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan;
e. Blok Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler;
f. Blok Tamansari Kecamatan Bandung Wetan;
g. Blok Sukaluyu Kecamatan Cibeuying Kaler;
h. Blok Sukapada Kecamatan Cibeunying Kidul;
i. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
j. Blok Lebak Siliwangi Kecamatan Coblong;
k. Blok Pasirlayung Kecamatan Cibeunying Kidul;
l. Blok Lebak Gede Kecamatan Coblong;
m. Blok Cipaganti Kecamatan Coblong;
n. Blok Sekeloa Kecamatan Coblong;
o. Blok Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler;
p. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
q. Blok Dago Kecamatan Coblong;
r. Blok Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap;
s. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
t. Blok Sadang Serang Kecamatan Coblong;
u. Blok Padasuka Kecamatan Cibeunying Kidul;
v. Blok Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul;
w. Blok Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul; dan
x. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung.
(6) Zona Pelayanan Umum Transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 0,43 (nol koma empat
tiga) hektar yaitu Blok Citarum Kecamatan Bandung Wetan.
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 60
Zona Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (3) huruf h seluas kurang lebih 86,18 (delapan
puluh enam koma satu delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kaler;
b. Blok Cihapit Kecamatan Bandung Wetan;
c. Blok Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler;
d. Blok Dago Kecamatan Coblong;
e. Blok Hegarmanah Kecamatan Cidadap;
f. Blok Ledeng Kecamatan Cidadap;
g. Blok Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung;
h. Blok Merdeka Kecamatan Sumur Bandung; dan
i. Blok Citarum Kecamatan Sumur Bandung.
Zona Pertanian
Pasal 61
(1) Zona Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat
(3) huruf i seluas kurang lebih 3,28 (tiga koma dua delapan)
hektar dengan sebaran di Blok
Sukapada Kecamatan
Cibeunying Kidul.
(2) Pada zona pertanian ini direncanakan sebagai Lahan
Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).
49
Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Prasarana
Pasal 62
Rencana jaringan prasarana digambarkan dalam ketelitian peta
skala minimal 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 63
(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di SWK Cibeunying terdiri
atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. terminal penumpang;
c. jalur kereta api;
d. sistem jalur pejalan kaki; dan
e. sistem perpakiran;
(2) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Pergerakan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD
dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk
transportasi/ pergerakan dan/atau instansi bersangkutan
yang diatur dalam Peraturan Walikota.
(3) Rencana
induk
jaringan
transportasi/pergerakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan
tanggung
jawab
Kepala
SKPD
dan/atau
instansi
bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 64
(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pengoptimalan jalan; dan
b. peningkatan dan pembangunan jaringan jalan.
(2) Pengoptimalan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
1. Jalan Layang Pasupati;
2. Jalan Surapati; dan
3. Jalan Penghulu KH. Hasan Mustofa.
b. Jaringan jalan kolektor primer meliputi:
1. Jalan Dr. Setiabudi;
2. Jalan RE. Martadinata / Riau;
3. Jalan Ir. H. Djuanda;
4. Jalan Merdeka;
5. Jalan Diponegoro; dan
6. Jalan Supratman;
c. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi:
1. Jalan Suniaraja;
2. Jalan Lembong;
3. Jalan Veteran;.
4. Jalan Asia Afrika; dan
5. Jalan A. Yani.
50
d. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:
1. Jalan Sadang Serang;
2. Jalan Taman Sari;
3. Jalan Cigadung Raya Barat;
4. Jalan Perintis Kemerdekaan;
5. Jalan Otto Iskandar Dinata;
6. Jalan Cipaganti;
7. Jalan Cihampelas;
8. Jalan Wastukancana;
9. Jalan Ciumbuleuit;
10. Jalan Tamblong;
11. Jalan Braga;
12. Jalan Belitung;
13. Jalan Banda;
14. Jalan Cikutra; dan
15. Jalan Pahlawan
16. jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai
karakteristik dan kapasitas sebagai jalan kolektor
sekunder (lebar jalan minimal 12 m).
e. Jalan lainnya yang meliputi:
1. akses jalan masuk ke Terminal Ledeng melalui jalan Dr.
Setiabudhi dan Jalan Negla;
2. akses jalan masuk ke Terminal Dago melalui Jalan Ir. H.
Juanda;
3. akses jalan masuk ke Terminal Sadang Serang melalui
jalan sadang serang;
4. jalan masuk dan keluar parkir berada di setiap ruas
jalan yang menimbulkan kegiatan perparkiran;
(3) Peningkatan dan pembangunan jalan baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. pembangunan jalan tol baru di dalam kota yang
menghubungkan Terusan Pasteur – Ujung Berung –
Cileunyi dengan Ujung Berung – Gedebage – Majalaya
b. pembangunan jalan layang meliputi:
1. Jalan layang pada Jalan Setiabudi – Jalan Siliwangi;
2. Jalan layang pada Jalan Braga-Rel KA;
3. Jalan layang Jalan A. Yani;
4. Jalan layang pada Jalan Ir. H. Juanda (Simpang Dago).
c. peningkatan kapasitas jalan melalu pelebaran jalan
meliputi:
1. Jalan Cikutra – Jalan Pasir Layung
2. Jalan Tembus Dago
(4) Sistem jaringan jalan secara lebih rinci termasuk jaringan jalan
lokal dan lingkungan akan dituangkan dalam peta garisan
rencana kota skala 1 : 1.000 yang ditetapkan oleh Walikota.
Pasal 65
Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b
di SWK Cibeunying terdiri atas terminal penumpang: Terminal
Dago dan Terminal Sadang Serang.
Pasal 66
Rencana jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (1) huruf c di SWK Cibeunying terdiri atas :
51
a. jalur kereta api di SWK Cibeunying meliputi:
1. Blok Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung;
2. Blok Braga, Kecamatan Sumur Bandung;
3. Blok Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung;
4. Blok Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung.
b. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute meliputi ;
1. Jalur yang menghubungkan Babakan Siliwangi – Leuwi
Panjang;
2. Jalur melingkar (loop line) yang melalui SWK Bojonagara,
SWK Cibeunying, SWK Karees dan SWK Tegalega;
3. Jalur pengumpan (feeder line) yang diatur dalam Peraturan
Walikota;
c. Pembangunan jalur kereta gantung (Cable Car) yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute meliputi:
1. Jalur yang menghubungkan Jl. Raya Lembang - Jl. Kebon
Kawung;
2. Jalur yang menghubungkan Terminal Ledeng - Jl. Leuwi
Panjang (Terminal Leuwipanjang); dan
3. Jalur yang menghubungkan Bandara Husein Sastranegara
– Jl.AH.Nasution (Ujungberung);
4. Jalur
yang
menghubungkan
kawasan
pariwisata
Cihampelas ke Jl. Gelap Nyawang.
d. Reaktivasi jalur kereta api Bandung – Tanjungsari meliputi:
1. Blok Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung;
2. Blok Braga, Kecamatan Sumur Bandung;
3. Blok Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung;
4. Blok Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung.
e. Jalur lebih spesifik dan rinci yang menghubungkan antar jalur
sebagaimana dimaksud huruf b dan c di atas akan diatur dan
ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan atau Keputusan
Walikota.
Pasal 67
Sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (1) huruf d meliputi:
a. penyediaan jalur pejalan kaki disisi seluruh jaringan jalan
b. penyediaan jalur pejalan kaki pada Zona pusat perdagangan
dan jasa.
c. Pembangunan jalur pedestrian layang (Sky Walk) sebagai
penghubung Jl. Cihampelas ke Jl. Gelap Nyawang, dan pada
jalur Jalan Cihampelas.
Pasal 68
Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat
(1) huruf e meliputi:
a. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada
lokasi-lokasi strategis;
b. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif.
52
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Paragraf 2
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 69
Rencana
pengembangan
jaringan
energi/kelistrikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) di SWK
Cibeunying meliputi:
a. gardu induk; dan
b. jaringan transmisi tenaga listrik
Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berada di Blok Dago, Kecamatan Coblong.
Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat
SWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non
rumah tangga;
b. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT) melintasi :
1. Blok Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap;
2. Blok Dago, Kecamatan Coblong;
3. Blok Hegarmanah, Kecamatan Cidadap;
4. Blok Ledeng, Kecamatan Cidadap.
c. jaringan distribusi sekunder melintasi seluruh Blok di
SWK Cibeunying.
Rencana
Pengembangan
Jaringan
Energi/Kelistrikan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD
dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD
dan/atau instansi bersangkutan.
Rencana induk Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Paragraf 3
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Pasal 70
(1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) di SWK Cibeunying meliputi:
a. jaringan terestrial terdiri atas :
1. jaringan kabel; dan
2. jaringan nirkabel.
b. jaringan satelit.
(2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a
angka 1 di SWK Cibeunying meliputi:
a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan
utama dan berhierarki sesuai dengan klasifikasi jalan;
dan/atau
b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.
(3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 2 di SWK Cibeunying meliputi:
a. pemeliharaan Base Transceiver Station (BTS); dan/atau
b. pengaturan BTS terpadu;
53
c.
penyediaan teknologi Wireless Fidelity (wireless) pada
lokasi RTH skala Kecamatan dan Kota.
(4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di
SWK Cibeunying berupa peningkatan penyebaran layanan
internet pada lokasi yang belum terjangkau.
(5) Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(6) Rencana induk Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Paragraf 4
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Pasal 71
(1) Rencana penyediaan jaringan air minum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) di SWK Cibeunying terdiri
atas:
a. pengembangan sistem jaringan perpipaan di setiap Sub
SWK;
b. pembangunan bangunan pengambil air baku;
c. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Badak
Singa dan Dago;
d. pengembangan pipa transmisi air baku instalasi produksi
di setiap Sub SWK;
e. pengembangan pipa transmisi air minum di setiap Sub
SWK;
f. penyediaan bak penampung pada setiap Sub SWK; dan
g. pengembangan pipa distribusi sekunder hingga blok
peruntukan
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung
jawab
Kepala
SKPD
dan/atau
instansi
bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 5
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Pasal 72
(1)Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) meliputi:
a. rencana pengembangan jaringan drainase primer meliputi:
1. Sungai Cihejo;
2. Sungai Cipaganti;
3. Sungai Cikadu;
54
4. Sungai Cidadap;
5. Sungai Cilebaklarang;
6. Sungai Cibojong;
7. Sungai Cikapundung
8. Sungai Curug Dago
9. Sungai Cibarani
10. Sungai Cirapohan
11. Sungai Cidurian
12. Sungai Ciborete
13. Sungai Cihalarang
14. Sungai Cimuncang
15. Sungai Ciparungpung
16. Sungai Cileuweung
17. Sungai Cipamokolan
18. Sungai Cicadas
19. Sungai Cibeunying
20. Sungai Cihaur
21. Sungai Cikapayang
22. Sungai Cihapit
23. Sungai Cikudapateuh
24. Sungai Cibunut
b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan
tersier mengikuti rencana pengembangan jaringan jalan;
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana
induk
Pengembangan
Jaringan
Drainase
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung
jawab
Kepala
SKPD
dan/atau
instansi
bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 6
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Pasal 73
(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) meliputi:
a. pengembangan sistem pembuangan air limbah IPAL
(Instalasi Pengolahan Air Limbah) Bojongsoang;
b. pembangunan waduk/bak penampungan air kotor di
setiap Sub SWK;
c. pengembangan instalasi tambahan untuk air limbah yang
mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh
perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak
(site);
e. Pengembangan septik tank individual atau komunal bagi
perumahan dan permukiman di masing-masing Blok;
f. Pengembangan septik tank kolektif pada kawasan kantor
pemerintahan, pendidikan, pemerintah dan komersil;
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
55
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung
jawab
Kepala
SKPD
dan/atau
instansi
bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 7
Rencana Pengembangan Sistem persampahan
Pasal 74
(1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (8) di SWK Cibeunying terdiri atas:
a. TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung dan
TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
b. TPS tersebar disetiap blok
c. pengembang perumahan baru skala kecil dan besar,
diwajibkan untuk menyediakan TPS skala lingkungan.
(2) Rencana Pengembangan Sistem Persampahan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana
induk
Pengembangan
Sistem
Persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung
jawab
Kepala
SKPD
dan/atau
instansi
bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 8
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Pasal 75
Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) berupa jalur
evakuasi meliputi :
a. Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi rawan
genangan dan/atau banjir cileuncang meliputi:
1. Blok Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler;
2. Blok Braga, Kecamatan Sumur Bandung;
3. Blok Hegarmanah, Kecamatan Cidadap;
4. Blok Sukawarna, Kecamatan Cidadap;
5. Blok Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kidul;
6. Blok Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan;
7. Blok Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung;
8. Blok Lebakgede & Sadang Serang, Kecamatan
Coblong;
9. Blok Sukamaju, Kecamatan Cibeunying Kidul;
10. Blok Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul;
11. Blok Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung;
12. Blok Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung;
13. Blok Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul;
b. Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi bencana
longsor meliputi:
1. Jalan Ir. H. Juanda;
56
2.
3.
Jalan Ciumbuleuit;
Jalan Setiabudi.
Bagian Keempat
Penetapan Zona Prioritas Penanganan
Pasal 76
Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganannya di
SWK Cibeunying sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b
meliputi :
a. Zona Perdagangan dan Jasa Sentra kaos Surapati dengan
tema penanganan pengembangan perdagangan dan jasa
berbasis industri kreatif;
b. Zona Cagar Budaya (Ir. H. Juanda, Dipati Ukur, Braga,
Gempol, Cimandiri, Asia Afrika, Aceh, R.E, Martadinata,
Diponegoro) dengan tema Perlindungan bangunan
heritage;
c. Penataan Zona sekitar bantaran Sungai Cikapundung.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Bagian Kelima
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Pasal 77
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada
pasal 10 huruf b terdiri atas :
a. Program pemanfaatan ruang prioritas;
b. Lokasi;
c. Sumber pendanaan;
d. Pelaksana kegiatan; dan
e. Waktu pelaksanaan.
Ketentuan program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. Perwujudan rencana pola ruang;
b. Perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
c. Perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya
Ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi lokasi yang berada pada lingkup SWK Cibeunying.
Ketentuan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri atas :
a. dana Pemerintah;
b. dana Pemerintah Provinsi;
c. dana Pemerintah Kota; dan
d. pendanaan lainnya.
Ketentuan pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d meliputi :
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Kota;
d. BUMN;
e. Swasta; dan
f. Masyarakat.
Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e sampai dengan tahun 2034 dibagi ke dalam 4
(empat) tahap meliputi :
57
a. tahap pertama tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
b. tahap kedua tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
c. tahap ketiga tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
d. tahap keempat tahun 2030 sampai dengan 2035.
(7) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
Paragraf 1
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 78
Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a di SWK Cibeunying terdiri
atas:
a. perwujudan rencana zona lindung; dan
b. perwujudan rencana zona budidaya:
Pasal 79
(1) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 huruf a terdiri atas:
a. zona perlindungan setempat;
b. zona cagar budaya;
c. zona RTH;
d. zona rawan bencana.
(2) Perwujudan
rencana
zona
perlindungan
setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. perwujudan sempadan tol meliputi:
1. Pemeliharaan Sempadan Tol;
2. Penghijauan Sempadan Tol; dan
3. Pembersihan sempadan jalan tol dan bangunan liar.
b. perwujudan sempadan jaringan Rel Kereta Api meliputi:
1. Pembebasan Lahan Terbangun pada sempadan rel
kereta api;
2. Penambah Jalur Hijau Jalan;
3. Penghijauan dan Pengadaan Bibit Pohon;
4. penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan
rel kereta api;
5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan Rel kereta api;
6. pembersihan sempadan rel kereta api dan bangunan
liar;
7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan rel Kereta Api.
c. perwujudan sempadan sungai meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan sungai
untuk RTH Publik;
2. penataan sempadan sungai meliputi sungai dan anak
sungai;
3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan sungai;
5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan sempadan sungai;
6. pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
58
7. pemasangan papan larangan terhadap larangan
pendirian bangunan;
8. normalisasi sungai; dan
9. pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai
d. perwujudan Jaringan SUTT/SUTET meliputi:
1. pembebasan
lahan
terbangun
pada
sempadan
SUTT/SUTET
2. penataan sempadan jaringan SUTT/SUTET di SWK
Cibeunying;
3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan jaringan SUTT/SUTET;
5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan sempadan jaringan SUTT/SUTET;
6. pembersihan sempadan jaringan SUTT/SUTET dan
bangunan liar; dan
7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan SUTT/SUTET
(3) Perwujudan Rencana Zona Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. pemeliharaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
kawasan cagar budaya;
b. perlindungan terhadap fungsi dan menata kawasan cagar
budaya;
c. mengembalikan fungsi kawasan cagar budaya yang telah
beralih fungsi secara bertahap
(4) Perwujudanrencana zona RTH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meliputi :
1. Penataan dan Revitalisasi RTH Publik;
2. Pembangunan taman turus jalan;
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan;
4. pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik; dan
5. Penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang berubah
fungsi.
b. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman
meliputi :
1. Penataan dan Revitalisasi RTH Pemakaman;
2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
3. Penetapan sistem retribusi biaya permakaman;
4. Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman;
c. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Unit
Lingkungan meliputi :
1. Identifikasi
dan
pendataan
RTH
Taman
Unit
Lingkungan;
2. pemeliharaan dan penghijauan RTH Taman Pemakaman;
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan
d. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tematik
meliputi :
1. Pembelian lahan baru untuk taman tematik;
2. Pembangunan taman Tematik dalam lingkungan RT,
taman RW Taman Lingkungan, taman Kecamatan dan
taman kota
(5) Perwujudan rencana zona rawan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
a. Perwujudan zona rawan bencana banjir/genangan
meliputi:
59
b.
c.
d.
e.
1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana;
2. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana;
3. Penyediaan Saluran drainase;
4. Perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran;
5. Penertiban lahan pada sempadan sungai;
6. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk
dari ancaman / korban Bencana;
7. Penghijauan di kawasan imbuhan air;
8. Pembangunan sumur resapan;
9. Pembangunan biopori; dan
10. Pembangunan dam penahan Tanggul Banjir;
Perwujudan Zona Rawan bencana Kebakaran meliputi :
1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana;
2. Program Pencegahan kebakaran (pembinaan teknis
pencegah kebakaran, inspeksi dan pengawasan, serta
penindakan bangunan);
3. Pengembangan prasarana kota berkaitan dengan
permasalahan kebakaran;
4. Standarisasi penyelematan pemerintah, swasta, dan
masyarakat.
Perwujudan Zona Rawan bencana gempa bumi meliputi :
1. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk
dari ancaman / korban Bencana; dan
2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana.
Perwujudan Zona Rawan bencana gerakan tanah dan
longsor meliputi :
1. Penertiban lahan pada zona rawan tanah longsor;
2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana;
3. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk
dari ancaman / korban Bencana.
Perwujudan Zona Rawan bencana letusan gunung berapi
meliputi :
1. Penertiban lahan pada areal radius letusan gunung
berapi;
2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana; dan
3. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk
dari ancaman/korban Bencana.
Pasal 80
(1) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 huruf b terdiri atas:
a. perwujudan zona perumahan;
b. perwujudan zona perdagangan dan jasa;
c. perwujudan zona campuran;
d. perwujudan zona kantor pemerintahan;
e. perwujudan zona industri dan pergudangan;
f. perwujudan zona Wisata;
g. perwujudan zona sarana pelayanan umum;dan
h. perwujudan zona Pertanian.
60
(2) Perwujudan pola ruang zona perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan rendah
meliputi :
1. pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB
maksimal 40% (empat puluh persen);
2. Penyediaan kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas
sosial di kawasan perumahan;
3. Relokasi terhadap kawasan perumahan yang berada di
sekitar bantaran sungai, waduk dan situ yang
mengganggu sistem tata air dan penertiban bangunan
rumah liar di sekitar zona lindung;
4. Penyediaan sistem utilitas yang memadai terutama
persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di
zona perumahan; dan
6. Penyediaan sistem pembuangan air hujan dan Drainase
dengan kapasitas tampung yang memadai untuk
mengatasi masalah genangan banjir di kawasan
perumahan.
b. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang
sub zona rumah susun sedang meliputi :
1. pengendalian
kepadatan
bangunan
pada
zona
perumahan KDB sedang/tinggi;
2. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan KDB
sedang-tinggi melalui perbaikan lingkungan dan
peremajaan lingkungan;
3. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh
dan padat melalui program perbaikan kampung terpadu;
4. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah
sebagai sumber air bersih;
5. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
6. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan
peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas
tampung yang memadai untuk mengatasi masalah
genangan banjir;
7. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di
zona perumahan.
c. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan sedang
sub zona rumah tinggal sedang meliputi :
1. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan
melalui
perbaikan
lingkungan
dan
peremajaan
lingkungan;
2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah
sebagai sumber air bersih;
3. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
4. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan
peningkatan jaringan Drainase dengan kapasitas
tampung yang memadai untuk mengatasi masalah
genangan banjir;
5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di
zona perumahan;
6. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan yang
rawan bencana banjir;
61
7. pengendalian
kepadatan
bangunan
pada
zona
perumahan KDB Tinggi
d. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan tinggi
sub zona rumah susun tinggi meliputi :
1. Pengembangan
perumahan
vertikal
dengan
memprioritaskan pembangunan rumah susun dengan
menyediakan prasarana dan sarana persampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
2. Pembangunan rumah susun umum diprioritaskan pada
lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi dan prasarana
sarana terutama persampahan, pengolahan air limbah,
dan air bersih;
3. peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dengan cara
pengembangan perumahan vertikal melalui peremajaan
lingkungan;
4. pembangunan kawasan permukiman baru di kawasan
yang belum terbangun dan diprioritaskan dalam bentuk
perumahan vertikal;
5. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan dan
drainase dengan kapasitas tampung yang memadai
untuk mengatasi masalah genangan;
6. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial
pada zona perumahan vertikal;
7. Pembangunan rumah susun umum pada kawasan yang
telah ditetapkan;
8. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan
vertikal yang rawan bencana banjir
(3) perwujudan pola ruang zona perdagangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Perwujudan zona perdagangan dan jasa sub zona jasa
tunggal meliputi :
1. Revitalisasi Pasar Tradisional
2. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor
informal/PKL
3. Penyediaan lahan parkir
4. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang
udara dan ruang bawah tanah
b. Perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sub
zona Perdagangan dan jasa linier meliputi :
1. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor
informal/PKL;
2. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang
disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal;
3. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang
udara dan ruang bawah tanah;
4. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona kantor
pemerintahan, perdagangan, dan jasa
(4) perwujudan pola ruang zona Campuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara
dan ruang bawah tanah;
62
b. Pengembangan
kawasan
untuk
kegiatan
sektor
informal/PKL;
c. Penyediaaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang
disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal;
d. Pengembangan dan pengarahan kawasan untuk kegiatan
campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan
hunian baik secara horisontal maupun vertikal;
e. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan (estate
management) dengan mempertimbangkan faktor sosial,
estetis, ekologis dan kepentingan evakuasi bencana;
f. Pembangunan
kawasan
skala
besar
harus
memperhitungkan bangkitan lalu lintas dan dalam skala
tertentu menyediakan sarana dan fasilitas di dalam zona
campuran;
g. Pengembangan kawasan dengan memperhitungkan sistem
tata air di dalam zona dan kawasan yang dipengaruhinya
harus diperhitungkan dalam pengembangannya;
h. Pengembangan pengelompokan jalur wisata sesuai dengan
karakter dan potensi kawasan;
i. Pengembangan zona campuran dengan konsep TOD di
terminal/stasiun antar moda di pusat kegiatan, stasiun,
shelter, dan terminal angkutan umum massal yang
terintegrasi dengan daerah sekitarnya;
j. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona campuran
(5) perwujudan
pola
ruang
zona
kantor
pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Revitalisasi Bangunan Gedung dan Kantor Pemerintahan;
b. Pengembangan
kawasan
untuk
kegiatan
sektor
informal/PKL;
c. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona kantor
pemerintahan; dan
d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Tematik.
(6) Perwujudan
pola ruang zona
industri pergudangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
a. pengembangan industri perakitan di sekitar Bandara
Husein Sastranagara;
b. pembangunan pusat komersil boneka Sentra Boneka
Sukamulya;
c. pembangunan sentra pusat promosi Sentra Boneka
Sukamulya;
d. pemberian insentif berupa penyediaan ruang parkir;
e. pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana
dan prasarana lingkungan;
f. penetapan lokasi dan pengembangan industri rumah
tangga;
g. pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan
industri rumah tangga;
h. revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian dari
industri rumah tangga; dan
i. pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau sebagai pelindung
(Buffer).
(7) Perwujudan pola ruang zona wisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f meliputi :
63
a. Penataan Kawasan Wisata;
b. Penambahan fasilitas pendukung pariwisata; dan
c. Pengembangan pengelompokan jalur wisata sesuai dengan
karakter dan potensi kawasan.
(8) perwujudan pola ruang zona sarana pelayanan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. perwujudan zona sarana pelayanan umum Pendidikan
meliputi:
1. Penyediaan sarana pendidikan
sesuai standar
peraturan-perundang-undangan;
2. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan
sarana dan prasarana pendidikan dasar dan
menengah, serta pendidikan non-formal;
3. pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dasar
dan menengah, serta pendidikan non-formal;
4. pembatasan pengembangan perguruan tinggi pada
lokasi-lokasi yang telah berkembang;
5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas
Pendidikan dan UPT Dinas Pendidikan; dan
6. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
b. perwujudan zona sarana pelayanan umum Kesehatan
meliputi:
1. Penyediaan
sarana
kesehatan
sesuai
standar
peraturanperundang-undangan;
2. pemeliharaan sarana kesehatan;
3. pengembangan sarana pengolah limbah rumah sakit;
4. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan
kesehatan Rumah Sakit;
5. peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana
prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya; dan
6. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas
Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan.
c. perwujudan zona sarana pelayanan umum peribadatan
meliputi:
1. penyediaan oleh masyarakat;
2. optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan;
3. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung
peribadatan;
d. perwujudan zona sarana pelayanan umum olahraga
meliputi:
1. Penyediaan sarana rekreasi dan olahraga sesuai
standar peraturan perundang-undangan;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
3. Pengadaan sarana olahraga/taman bermain di setiap
RW;
4. Pembangunan Gedung Kepemudaan
e. perwujudan zona sarana pelayanan umum transportasi
meliputi:
1. Penataan terminal/stasiun dengan menyediakan
prasarana utilitas dan diintegrasikan dengan sistem
angkutan umum massal, jalur pejalan kaki dan
memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas;
2. pengembangan bandara;
64
3. penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan
dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar
bandara;
4. penetapan batas ketinggian bangunan yang diizinkan
di sekitar kawasan bandar udara;
5. penertiban bangunan yang menyalahi aturan KKOP.
Paragraf 2
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 81
(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana SWK Cibeunying
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b terdiri
atas:
a. perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan;
b. perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
energi/kelistrikan;
c. perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
telekomunikasi;
d. perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum;
e. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
f. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
g. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan;
h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya;
(2) Perwujudan
sistem
jaringan
pergerakan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a di SWK Cibeunying meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
1. Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer, Kolektor
Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan
Lingkungan;
2. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer,
Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
3. Pembangunan jalan layang;
4. Pembangunan Overpass;
5. Pembangunan Jembatan;
6. Pelebaran Jalan;
7. Program Penerangan Jalan Umum;
8. Pembangunan Highmast;
9. Pembangunan PJU Dekoratif;
10. Pembangunan PJU Lingkungan;
11. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
b. perwujudan rencana pengembangan terminal penumpang,
terdiri atas:
1. optimalisasi terminal penumpang tipe C.
2. pengembangan alternatif moda yang mendorong
pergerakan ke pusat Kota dengan menggunakan moda
angkutan;
3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum
pemadu moda;
4. peremajaan
moda
dan
peningkatan
kapasitas
angkutan umum;
5. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum
dengan uji emisi gas buang;
c. perwujudan sistem jaringan kereta api terdiri atas:
1. penertiban kegiatan yang mengganggu lalu lintas
kereta api di sepanjang jalur kereta api;
65
2. pemeliharaan dan perbaikan pintu perlintasan jalan
kereta api;
3. pembangunan perlintasan tidak sebidang pada
beberapa zona rawan macet;
4. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
5. pembangunan jalur kereta gantung.
d. perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki,
terdiri atas:
1. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan
kaki di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah
terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas
jalan di sekitar pusat kegiatan;
2. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan
jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar
namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti
lampu jalan, bangku, kotak sampah, zebra cross,
jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
3. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas
jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar
pada satu sisi jalan; dan
4. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas
jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum
memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya.
e. perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran,
terdiri atas:
1. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan
pada lokasi-lokasi strategis;
2. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
3. pengembangan strategi manajemen parkir yang
bersifat disinsentif maupun insentif;
4. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di
sekitar pusat kota; dan
5. pengembangan alternatif moda yang mendorong
pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda
angkutan publik.
f. perwujudan rencana penyediaan halte, terdiri atas:
1. penertiban dan peningkatan fungsi halte; dan
2. penambahan halte/shelter bus.
(3) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikansebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Cibeunying meliputi:
a. Pemeliharaan jaringan SUTT;
b. Pengembangan jaringan transmisi (SKTT / Underground
Cable) baru;
c. Pengembangan jaringan Underground Cable;
d. Pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif);
e. Pengembangan pipa supplai bahan bakar gas dan minyak
bawah tanah;
f. Pemeliharaan Gardu Induk; dan
g. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting)
terpadu jaringanlistrik dengan jaringan lainnya
(4) perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di SWK
Cibeunying meliputi:
a. Penyediaan CCTV;
b. Penyediaan Internet Nirkabel;
66
c.
d.
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Penyediaan Jaringan Serat Optik;
Pembangunan baru prasarana ketenagalistrikan yang
ramah
lingkungan
dan
perbaikan
prasarana
ketenagalistrikan yang sudah tidak berfungsi;
e. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting)
terpadu jaringan telekomunikasi dengan jaringan lainnya
perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di SWK
Cibeunying meliputi:
a. Pembangunan dan pemeliharaan instalasi produksi air
bersih (IPA);
b. Mengoptimalkan pengoperasian jaringan distribusi baru di
instalasi pengelolaan air dan pembangunan instalasi
pengolahan;
c. Pemanfaatan sumber air baku alternatif;
d. Pembangunan jaringan distribusi air bersih;
e. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam
rangka kualitas air bersih.
perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di SWK
Cibeunying meliputi:
a. pembangunan/pemeliharaan Kolam Retensi/waduk/situ;
b. Pembangunan/pemeliharaan Layanan Polder;
c. Pembangunan sumur resapan dangkal;
d. Pembangunan sumur resapan dalam;
e. Pembangunan lubang biopori;
f. Rencana rehabilitasi Saluran Makro;
g. Rencana rehabilitasi Saluran Penghubung/Sub makro;
dan
h. Rencana rehabilitasi Saluran Mikro.
perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di Cibeunying
meliputi:
a. Perluasan jaringan pelayanan pengelolaan air limbah
offsite melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan
di kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, dan
kawasan industri;
b. pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jaringan
pembuangan setempat (on site); dan
c. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting)
terpadu jaringan air limbah dengan jaringan lainnya.
perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di SWK
Cibeunying meliputi:
a. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan
Sentra 3R; dan
b. Pengembangan sarana dan prasarana sampah spesifik.
perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h di SWK
Cibeunying meliputi:
a. Jalur Evakuasi Bencana;
b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di
lokasi sebagai kawasan evakuasi bencana;
c. Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan
sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan
67
d.
memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas;
dan
Posko logistik.
Paragraf 3
Perwujudan Penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
Penanganannya
Pasal 82
(1) perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat
(2) huruf c terdiri atas:
a. Zona Perdagangan dan Jasa Sentra kaos Surapati dengan
tema penanganan pengembangan perdagangan dan jasa
berbasis industri kreatif;
b. Zona Cagar Budaya (Ir. H. Juanda, Dipatiukur, Braga,
Gempol, Cimandiri, Asia Afrika, Aceh, R.E. Martadinata,
Diponegoro) dengan tema Perlindungan bangunan heritage;
(2) perwujudan prioritas penanganan sentra kaos surapati
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
(3) perwujudan prioritas penanganan zona cagar budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyusunan RTBL kawasan zona cagar budaya;
b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
BAB VI
SWK TEGALEGA
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 83
Tujuan Penataan Ruang SWK Tegalega sebagimana dimaksud pada
pasal 6 huruf c yaitu Pengembangan Industri Kreatif (Mediapolis)
Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang
Pasal 84
Rencana pola ruang SWK Tegalega digambarkan dalam ketelitian
peta skala minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
68
Paragraf 1
Rencana Zona Lindung
Pasal 85
(1) Rencana Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud
pada pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
a. Sub zona sempadan Tol;
b. Sub zona sempadan Jalan;
c. Sub zona sempadan sungai; dan
d. Sub zona sempadan Jaringan SUTT/SUTET.
(2) Sub zona sempadan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a seluas kurang lebih 30,50 (tiga puluh koma enam lima)
hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
b. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
c. Blok Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
d. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
e. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
f. Blok Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon;
g. Blok Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon;
h. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
i. Blok Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon;
j. Blok Karasak Kecamatan Astana Anyar;
k. Blok Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay;
l. Blok Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
m. Blok Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon.
(3) Sub zona Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c seluas kurang lebih 21,06 (dua puluh satu koma
nol enam) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler;
b. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
c. Blok Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler;
d. Blok Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
e. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
f. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
g. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar;
h. Blok Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
i. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
j. Blok Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon;
k. Blok Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon;
l. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
m. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
n. Blok Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon;
o. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
p. Blok Karanganyar Kecamatan Astana Anyar;
q. Blok Karasak Kecamatan Astana Anyar;
r. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
s. Blok Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;
t. Blok Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul;
u. Blok Nyengseret Kecamatan Astana Anyar;
v. Blok Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar;
w. Blok Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
x. Blok Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler.
69
(4) Sub zona sempadan Jaringan SUTT/SUTET sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 17,92
(tujuh belas koma sembilan dua) dengan sebaran yaitu :
a. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
b. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
c. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
d. Blok Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
e. Blok Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
f. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
g. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
h. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
i. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
j. Blok Karasak Kecamatan Astana Anyar;
k. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
l. Blok Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay;
m. Blok Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay; dan
n. Blok Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul.
Pasal 86
Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat
(2) huruf c angka 2 meliputi:
a. Blok Karang Anyar Kecamatan Astana Anyar; dan
b. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar.
Pasal 87
(1) Zona Lindung Alami (RTH) sebagaimana dimaksud pada pasal
7 ayat (2) huruf d meliputi :
a. Sub Zona RTH Taman Unit Lingkungan;
b. Sub Zona RTH Pemakaman; dan
c. Sub Zona RTH Privat.
(2) Sub Zona RTH Taman Unit Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 5,62 (lima
koma enam dua) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
b. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
c. Blok Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler;
d. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
e. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar;
f. Blok Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
g. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
h. Blok Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
i. Blok Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon;
j. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
k. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
l. Blok Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon;
m. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
n. Blok Karasak Kecamatan Astana Anyar;
o. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
p. Blok Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;
q. Blok Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay;
r. Blok Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay;
s. Blok Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul;
t. Blok Nyengseret Kecamatan Astana Anyar;
u. Blok Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar;
70
v. Blok Situ SaeurKecamatan Bojongloa Kidul;
w. Blok SukaasihKecamatan Bojongloa Kaler;
x. Blok Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay; dan
y. Blok Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon.
(3) Sub zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b seluas kurang lebih 10,52 (sepuluh koma lima dua)
hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
b. Blok Panjunan Kecamatan Astana Anyar;
c. Blok Karang Anyar Kecamatan Astana Anyar; dan
d. Blok Gempol Sari Kecamatan Bandung Kulon.
(4) Sub zona RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c seluas kurang lebih 1,21 (satu koma dua satu) hektar
dengan sebaran yaitu :
a. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul
b. Blok Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon
Pasal 88
Zona Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 7
ayat (2) huruf e meliputi :
a. sekitar Terminal Leuwipanjang di Blok Situsaeur
Kecamatan Bojongloa Kidul seluas kurang lebih 0,60 (nol
koma enam nol) hektar; dan
b. Jalan Pagarsih berasal dari Sungai Citepus di Blok Jamika
Blok Bojongloa Kaler seluas kurang lebih 0,80 (nol koma
delapan nol) hektar.
Paragraf 2
Rencana Zona Budidaya
Zona Perumahan
Pasal 89
(1) Rencana sub zona perumahan tinggi seluas kurang lebih
1.249,72 (seribu dua ratus empat puluh sembilan koma
tujuh dua) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
b. Blok Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler;
c. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
d. Blok Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler;
e. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
f. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar;
g. Blok Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
h. Blok Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
i. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
j. Blok Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
k. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
l. Blok Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon;
m. Blok Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon;
n. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
o. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
p. Blok Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon;
q. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
r. Blok Karasak Kecamatan Astana Anyar;
s. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
71
t. Blok
u. Blok
v. Blok
w. Blok
x. Blok
y. Blok
z. Blok
aa. Blok
bb. Blok
cc. Blok
dd. Blok
Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;
Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay;
Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay;
Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul;
Nyengseret Kecamatan Astana Anyar;
Panjunan Kecamatan Astana Anyar;
Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar;
Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler;
Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay; dan
Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon.
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 90
(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi :
a. Sub zona Pasar Tradisional;
b. Sub zona Pusat Perdagangan dan Jasa; dan
b. Sub zona Perdagangan dan Jasa Linier.
(2) Subzona pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a seluas kurang lebih 1,55 (satu koma lima lima)
hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar;
b. Blok Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon;
c. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
d. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler; dan
e. Blok Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler.
(3)
Subzona pusat perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 146,80 (seratus
empat puluh enam koma delapan nol) hektar dengan sebaran
yaitu :
a. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
b. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
c. Blok Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler;
d. Blok Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon;
e. Blok Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay;
f. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
g. Blok Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
h. Blok Situsaeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
i. Blok Karasak Kecamatan Astana Anyar;
j. Blok Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;
k. Blok Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar;
l. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
m. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar;
n. Blok Karanganyar Kecamatan Astana Anyar;
o. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;dan
p. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon.
(4) Subzona perdagangan dan jasa linier sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 522,95 (lima ratus
dua puluh dua koma sembilan lima) hektar dengan sebaran
yaitu :
a. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
b. Blok Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler;
c. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
d. Blok Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler;
72
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
Cibadak Kecamatan Astana Anyar;
Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon;
Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon;
Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon;
Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
Karanganyar Kecamatan Astana Anyar;
Karasak Kecamatan Astana Anyar;
Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;
Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay;
Margasuka Babakan Ciparay;
Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul;
Nyengseret Kecamatan Astana Anyar;
Panjunan Kecamatan Astana Anyar;
Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar;
Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler;
Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay; dan
Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon.
Zona Campuran
Pasal 91
Rencana
zona
campuran
subzona
campuran
tinggi
sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf c
angka1seluas kurang lebih 4,20 (empat koma dua nol) dengan
sebaran yaitu :
a. Blok Nyengseret Kecamatan Astana Anyar; dan
b. Blok Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul.
Zona Kantor Pemerintahan
Pasal 92
Rencana zona kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 7 ayat (3) huruf d meliputi Sub zona kantor
pemerintahan seluas kurang lebih 13,97 (tiga belas koma
sembilan tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
b. Blok Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler;
c. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
d. Blok Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
e. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
f. Blok Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon;
g. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
h. Blok Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon;
i. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
j. Blok Karanganyar Kecamatan Astana Anyar;
73
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;
Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay;
Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar;
Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler;
Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul; dan
Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon.
Zona Industri dan Pergudangan
Pasal 93
Zona industri pergudangan sebagaimana dimaksud pada pasal
7 ayat (3) huruf e seluas kurang lebih 201,74 (dua ratus satu
koma tujuh empat) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Babakan
Kecamatan Babakan Ciparay;
b. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
c. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
d. Blok Cibaduyut Kecamatan
Bojongloa Kidul;
e. Blok Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
f. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
g. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
h. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
i. Blok Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon;
j. Blok Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay;
k. Blok Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay;
l. Blok Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar; dan
m. Blok Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon.
Zona Wisata
Pasal 94
Rencana zona wisata sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat
(3) huruf f seluas kurang lebih 0,98 (nol koma sembilan
delapan) hektar berada di Blok Pelindung Hewan Kecamatan
Astana Anyar.
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 95
(1) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi :
a. Sub zona SPU Pendidikan;
b. Sub zona SPU Kesehatan;
c. Sub zona SPU Peribadatan;
d. Sub zona SPU Olah Raga;
e. Sub zona SPU Transportasi; dan
f. Sub zona SPU Sosial Budaya.
(2) Sub Zona sarana pelayanan umum pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 16,98
(enam belas koma sembilan delapan) hektar dengan sebaran
yaitu:
a. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
b. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
c. Blok Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler;
d. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
e. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar;
f. Blok Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
74
g. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
h. Blok Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
i. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
j. Blok Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon;
k. Blok Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon;
l. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
m. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
n. Blok Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon;
o. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
p. Blok Karanganyar Kecamatan Astana Anyar;
q. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
r. Blok Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;
s. Blok Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay;
t. Blok Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay;
u. Blok Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul;
v. Blok Nyengseret Kecamatan Astana Anyar;
w. Blok Panjunan Kecamatan Astana Anyar;
x. Blok Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar;
y. Blok Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
z. Blok Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler;
aa. Blok Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay;
bb. Blok Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon;
cc. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
dd. Blok Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay; dan
ee. Blok Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler.
(3) Sub Zona sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 5,65 (lima
koma enam lima) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
b. Blok Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler;
c. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
d. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar;
e. Blok Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
f. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
g. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
h. Blok Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;
i. Blok Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
j. Blok Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay;
k. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay; dan
l. Blok Nyengseret Kecamatan Astana Anyar.
(4) Sub Zona sarana pelayanan umum peribadatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 5,14 (lima
koma satu empat) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
b. Blok Babakan Asih Kecamatan Bojongloa Kaler;
c. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
d. Blok Babakan Tarogong Kecamatan Bojongloa Kaler;
e. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
f. Blok Cibadak Kecamatan Astana Anyar;
g. Blok Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
h. Blok Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
i. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
j. Blok Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon;
k. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
l. Blok Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kulon;
m. Blok Cigondewah Rahayu Kecamatan Bandung Kulon;
75
n. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
o. Blok Gempolsari Kecamatan Bandung Kulon;
p. Blok Jamika Kecamatan Bojongloa Kaler;
q. Blok Karanganyar Kecamatan Astana Anyar;
r. Blok Karasak Kecamatan Astana Anyar;
s. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
t. Blok Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler;
u. Blok Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay;
v. Blok Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay;
w. Blok Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul;
x. Blok Nyengseret Kecamatan Astana Anyar;
y. Blok Panjunan Kecamatan Astana Anyar;
z. Blok Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar;
aa. Blok Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul;
bb. Blok Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler;
cc. Blok Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay; dan
dd. Blok Warungmuncang Kecamatan Bandung Kulon.
(5) Sub Zona sarana pelayanan umum olah raga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 0,97 (nol
koma sembilan tujuh) hektar dengan sebaran :
a. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay
b. Blok Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay
(6) Sub Zona sarana pelayanan umum transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 0,98 (nol
koma sembilan delapan) hektar yaitu di Blok Nyengseret
Kecamatan Astanaanyar.
(7) Sub Zona sarana pelayanan umum sosial budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 3,86 (tiga
koma delapan enam) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul
b. Blok Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 96
Rencana zona pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud
pada pasal 7 ayat (3) huruf h seluas kurang lebih 1,71 (satu
koma tujuh satu) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
b. Blok Pelindung Hewan Kecamatan Astana Anyar; dan
c. Blok Situ Saeur Kecamatan Bojongloa Kidul.
Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Prasarana
Pasal 97
Rencana jaringan prasarana SWK Tegalega digambarkan
dalam ketelitian peta skala minimal 1:25.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
76
Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 98
(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di SWK Tegalega terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. terminal penumpang;
c. Sistem Jaringan Rel Kereta Api
d. sistem jalur pejalan kaki;dan
e. sistem perparkiran.
(2) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Pergerakan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD
dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk
transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan
yang diatur dalam Peraturan Walikota.
(3) Rencana
induk
jaringan
transportasi/pergerakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung
jawab
Kepala
SKPD
dan/atau
instansi
bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 99
(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pengoptimalan jalan; dan
b. peningkatan dan pembangunan jalan baru.
(2) Pengoptimalan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi jalan:
a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
1. Jl Soekarno-Hatta;
b. Jaringan jalan kolektor primer meliputi:
1. Jalan KH. Wahid Hasyim;
2. Jalan Astana Anyar;
3. Jalan Panjunan;
4. Jalan Pasirkoja;
5. Jalan Terusan Pasirkoja; dan
6. Jalan Moch. Toha.
c. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi:
1. Jalan Jend. Sudirman;
2. Jalan Jamika;
3. Jalan BKR;
4. Jalan Peta
d. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:
1. Jalan Leuwipanjang;
2. Jalan Cibaduyut Raya;
3. Jalan Cijerah;
4. Jalan Caringin; dan
5. Jalan Pagarsih.
6. Jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai
karakteristik dan kapasitas sebagai jalan kolektor
sekunder (lebar jalan minimal 12 m).
e. Jalan lainnya yang meliputi:
1. Akses masuk ke Terminal penumpang tipe C
Leuwipanjangmelalui Jalan Soekarno-hatta;
2. Akses masuk ke Terminal Cijerah melalui jalan Cijerah;
3. Jaringan jalan moda transportasi umum meliputi:
77
i. Kopo–Leuwipanjang-Kebon Kawung;
ii. Cibaduyut–Tegalega-Kebon Kawung;
(3) Peningkatan dan pembangunan jalan baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a. Pembangunan jalan baru meliputi :
1. Kopo Jaya (Jl. Wahid Hasyim sampai dengan Simpang
Jl. Caringin);
2. Interchange Jalan Tol Soreang – Jl. Pasir Koja;
3. Jalan menuju Jl. Marga Asri;
4. Akses baru yang menghubungkan Blok Cirangrang
menuju Jl. Sauyunan Mas; dan
5. Jalan baru dari Jl. Caringin menuju Jl. Soekarno Hatta
6. Jalan Baru dari Jl. Tarumanegara – Jl. Sumber
Makmur
b.Pembangunan jalan layang meliputi:
1. Jalan layang persimpangan pada Jalan Soekarno
Hatta-Jalan Cibaduyut;dan
2. Jalan layang Kopo - Leuwi Panjangpada ruas Jalan
Soekarno Hatta.
c. Peningkatan Jembatan Kali Citopeng
(4) Sistem jaringan jalan secara lebih rinci termasuk jaringan jalan
lokal dan lingkungan akan dituangkan dalam peta garisan
rencana kota skala 1 : 1.000 yang ditetapkan oleh Walikota.
Pasal 100
Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
ayat (1) huruf b terminal penumpang Tipe C di Leuwipanjang
dan pusat sekunder Tegalega atau daerah lainnya di wilayah
SWK Tegalega.
Pasal 101
Rencana jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
ayat (1) huruf c di SWK Tegalega terdiri atas:
a. Pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute melalui :
1. Jalur yang menghubungkan Babakan Siliwangi – Leuwi
Panjang;
2. Jalur yang menghubungkan Stasiun Kereta Api
Bandung – Jl. Otto Iskandar Dinata – Jl. Dalem Kaum;
3. Jalur melingkar (loop line) yang melalui SWK Bojonagara,
SWK Cibeunying, SWK Karees dan SWK Tegalega;
4. Jalur pengumpan (feeder line) yang diatur dalam
Peraturan Walikota;
b. Pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan regional Jawa Barat;
c. Pembangunan jalur kereta gantung (Cable Car) yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan yaitu jalur yang
menghubungkan Terminal Ledeng - Jl. Leuwi Panjang
(Terminal Leuwipanjang);
d. Jalur lebih spesifik dan rinci yang menghubungkan antar
jalur sebagaimana dimaksud huruf b dan c di atas akan
diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan atau
Keputusan Walikota;
e. Rencana pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung
melalui SWK Tegalega.
78
Pasal 102
Sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98
ayat (1) huruf d meliputi:
a. penyediaan jalur pejalan kaki disisi seluruh jaringan jalan
b. penyediaan jalur pejalan kaki pada Zona pusat perdagangan
dan jasa.
Pasal 103
Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat
(1) huruf e meliputi:
a. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada
lokasi-lokasi strategis;
b. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif.
(1)
(2)
(3)
(4)
Paragraf 2
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 104
Rencana
pengembangan
jaringan
energi/kelistrikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) di SWK Tegalega
meliputi jaringan transmisi tenaga listrik.
Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat
SWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non
rumah tangga;
b. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT) melintasi :
1. Blok Babakan Kecamatan Babakan Ciparay;
2. Blok Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay;
3. Blok Caringin Kecamatan Bandung Kulon;
4. Blok Cibaduyut Kecamatan Bojongloa Kidul;
5. Blok Cibaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul;
6. Blok Cibaduyut Wetan Kecamatan Bojongloa Kidul;
7. Blok Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon;
8. Blok Cijerah Kecamatan Bandung Kulon;
9. Blok Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay;
10. Blok Karasak Kecamatan Astana Anyar;
11. Blok Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul;
12. Blok Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay;
13. Blok Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay; dan
14. Blok Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul.
c. jaringan distribusi sekunder melintasi seluruh Blok di
SWK Tegalega.
Rencana
Pengembangan
Jaringan
Energi/Kelistrikan
sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD
dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD
dan/atau instansi bersangkutan.
Rencana induk Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
79
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Paragraf 3
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Pasal 105
Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) di SWK Tegalega meliputi:
a. jaringan terestrial terdiri atas :
1. jaringan kabel; dan
2. jaringan nirkabel.
b. jaringan satelit.
Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1 di SWK Tegalega meliputi:
a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan
utama dan berhirarki sesuai dengan klasifikasi jalan;
dan/atau
b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.
Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 2 di SWK Tegalega meliputi:
a. pemeliharaan Base Transceiver Station (BTS); dan/atau
b. pengaturan BTS terpadu;
c. penyediaan teknologi Wireless Fidelity (wireless) pada
lokasi RTH skala Kecamatan dan Kota.
Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di
SWK Tegalega berupa peningkatan penyebaran layanan internet
pada lokasi yang belum terjangkau.
Rencana
Pengembangan
Jaringan
Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) dilaksanakan oleh
SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk
SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Rencana induk Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Paragraf 4
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Pasal 106
(1) Rencana penyediaan jaringan air minum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) di SWK Tegalega terdiri atas:
a. pengembangan sistem jaringan perpipaan di setiap Sub
SWK;
b. pengembangan pipa transmisi air minum di setiap Sub
SWK;
c. penyediaan bak penampung pada setiap Sub SWK; dan
d. pengembangan pipa distribusi sekunder hingga blok
peruntukan
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung
jawab
Kepala
SKPD
dan/atau
instansi
bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
80
Paragraf 5
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Pasal 107
(1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) di SWK Tegalega meliputi:
a. rencana pengembangan jaringan drainase primer meliputi:
1. Sungai Cibeureum;
2. Sungai Cikeeus;
3. Sungai Kalimalang;
4. Sungai Cibiuk;
5. Sungai Cigondewah;
6. Sungai Cipanya;
7. Sungai Cicukang;
8. Sungai Kaliranca;
9. Sungai Cikahiyangan;
10. Sungai Cikungkurak;
11. Anak Sungai Cilimus;
12. Sungai Cilimus;
13. Sungai Cirangrang;
14. Sungai Ciroyom;
15. Sungai Citepus;
16. Sungai Cikakak;
17. Sungai Cibojong;
18. Kali Anggacarang;
19. Kali Bobojong; dan
20. Sungai Dungusgede.
b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan
tersier mengikuti rencana pengembangan jaringan jalan;
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab
Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 6
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Pasal 108
(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) di SWK Tegalega meliputi:
a. pembangunan waduk/bak penampungan air kotor di setiap
Sub SWK;
b. pengembangan instalasi tambahan untuk air limbah yang
mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
c. pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh
perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak
(site);
d. Pengembangan septik tank individual atau komunal bagi
perumahan dan permukiman di masing-masing Blok;
e. Pengembangan septik tank kolektif pada kawasan kantor
pemerintahan, pendidikan, pemerintah dan komersil;
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
81
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana
induk
Pengembangan
Jaringan
Air
Limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Paragraf 7
Rencana Pengembangan Sistem persampahan
Pasal 109
(1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (8) di SWK Tegalega terdiri atas:
a. TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung dan
TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
b. TPS tersebar disetiap blok
(2) Rencana Pengembangan sistem persampahan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana
induk
Pengembangan
Sistem
Persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Paragraf 8
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Pasal 110
(1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) di SWK
Tegalega berupa jalur evakuasi dan ruang evakuasi meliputi :
a. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di zona
perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan,
lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik;
b. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam
dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; dan
c. ruang evakuasi skala kota dapat memanfaatkan ruang
terbuka publik yang cukup besar meliputi lapangan
olahraga, halaman, dan/atau gedung pelayanan umum.
(2) Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi rawan
genangan dan/atau banjir meliputi Blok Situsaeur Kecamatan
Bojongloa Kaler.
Bagian Keempat
Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganannya
Pasal 111
Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganannya di
SWK Tegalega sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf c
meliputi :
a. zona sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut dengan
tema pengembangan industri kreatif;
b. zona sentra tekstil Cigondewah;
82
c. zona sentra tahu dan tempe Cibuntu;
d. zona bursa ekonomi kreatif Jawa Barat (lokasi eks zona
industri);
Bagian Kelima
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Pasal 112
Ketentuan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
a. Program pemanfaatan ruang prioritas;
b. Lokasi;
c. Sumber pendanaan;
d. Pelaksana kegiatan; dan
e. Waktu pelaksanaan.
Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. perwujudan rencana pola ruang;
b. perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
c. perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya
Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
lokasi yang berada pada lingkup SWK Tegalega.
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas :
a. dana Pemerintah;
b. dana Pemerintah Provinsi;
c. dana Pemerintah Kota; dan atau
d. pendanaan lainnya.
Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi :
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Kota;
d. BUMN;
e. Swasta; dan
f. Masyarakat.
Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e sampai dengan tahun 2035 dibagi ke dalam 4 (empat)
tahap meliputi :
a. tahap pertama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
b. tahap kedua tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
c. tahap ketiga tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
d. tahap keempat tahun 2030 sampai dengan 2035.
Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
Paragraf 1
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 113
Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a di SWK Tegalega terdiri atas:
a. perwujudan rencana zona lindung; dan
83
b. perwujudan rencana zona budidaya.
Pasal 114
(1) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 huruf a terdiri atas:
a. perwujudan zona perlindungan setempat;
b. perwujudan zona RTH; dan
c. perwujudan zona rawan bencana.
(2) Perwujudan
rencana
zona
perlindungan
setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. perwujudan sempadan jalantol meliputi:
1. Pemeliharaan Sempadan Tol;
2. Penghijauan Sempadan Tol; dan
3. Pembersihan sempadan jalan tol dan bangunan liar.
b. perwujudan sempadan rel kereta api meliputi:
1. Pembebasan Lahan Terbangun pada sempadan rel
kereta api;
2. Penambah Jalur Hijau Jalan;
3. Penghijauan dan Pengadaan Bibit Pohon;
4. penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan
rel kereta api;
5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan Rel kereta api;
6. pembersihan sempadan rel kereta api dan bangunan
liar; dan
7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan rel Kereta
Api.
c. perwujudan sempadan sungai meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan sungai
untuk RTH Publik;
2. penataan sempadan sungai meliputi sungai dan anak
sungai;
3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan sungai;
5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan sempadan sungai;
6. pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
7. pemasangan papan larangan terhadap larangan
pendirian bangunan;
8. normalisasi sungai; dan
9. pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai
d. perwujudan sempadan jaringan SUTT/SUTET meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan
SUTT/SUTET
2. penataan sempadan jaringan SUTT/SUTET di SWK
Bojonagara;
3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan jaringan SUTT/SUTET;
5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan sempadan jaringan SUTT/SUTET;
6. pembersihan sempadan jaringan SUTT/SUTET dan
bangunan liar; dan
7. pemeliharaan
dan
penghijauan
sempadan
SUTT/SUTET
84
(3) perwujudan rencana zona RTH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meliputi :
1. Penataan dan Revitalisasi RTH Publik;
2. Pembangunan taman turus jalan;
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan;
4. pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik; dan
5. Penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang berubah
fungsi.
b. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman
meliputi :
1. Penataan dan Revitalisasi RTH Pemakaman;
2. pemeliharaan
dan
penghijauan
RTH
Taman
Pemakaman;
3. Penetapan sistem retribusi biaya permakaman;
4. Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman;
c. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Unit
Lingkungan meliputi :
1. Identifikasi
dan
pendataan
RTH
Taman
Unit
Lingkungan;
2. pemeliharaan
dan
penghijauan
RTH
Taman
Pemakaman;
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan
d. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tematik
meliputi :
1. Pembelian lahan baru untuk taman tematik;
2. Pembangunan taman Tematik dalam lingkungan RT,
taman RW Taman Lingkungan, taman Kecamatan dan
taman kota
(4) Perwujudan rencana zona rawan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. Perwujudan zona rawan bencana banjir/genangan
meliputi:
1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana;
2. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana;
3. Penyediaan Saluran drainase;
4. Perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran;
5. Penertiban lahan pada sempadan sungai;
6. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk
dari ancaman / korban Bencana;
7. Penghijauan di kawasan imbuhan air;
8. Pembangunan sumur resapan;
9. Pembangunan biopori; dan
10. Pembangunan dam penahan Tanggul Banjir;
b. Perwujudan Zona Rawan bencana Kebakaran meliputi :
1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana;
2. Program Pencegahan kebakaran (pembinaan teknis
pencegah kebakaran, inspeksi dan pengawasan, serta
penindakan bangunan);
3. Pengembangan prasarana kota berkaitan dengan
permasalahan kebakaran;
4. Standarisasi penyelematan pemerintah, swasta, dan
masyarakat.
c. Perwujudan Zona Rawan bencana gempa bumi meliputi :
85
1. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk
dari ancaman / korban Bencana; dan
2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana.
Pasal 115
(1) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 huruf b terdiri atas:
a. perwujudan zona perumahan;
b. perwujudan zona perdagangan dan jasa;
c. perwujudan zona campuran;
d. perwujudan zona kantor pemerintahan;
e. perwujudan zona industri dan pergudangan;
f. perwujudan zona wisata;
g. perwujudan zona sarana pelayanan umum; dan
h. perwujudan zona pertahanan dan keamanan.
(2) Perwujudan pola ruang zona perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan
sedang sub zona rumah susun sedang meliputi :
1. pengendalian kepadatan bangunan pada zona
perumahan KDB sedang/tinggi;
2. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan
KDB sedang-tinggi melalui perbaikan lingkungan dan
peremajaan lingkungan;
3. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman
kumuh dan padat melalui program perbaikan
kampung terpadu;
4. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah
sebagai sumber air bersih;
5. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
6. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan
dan peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas
tampung yang memadai untuk mengatasi masalah
genangan banjir;
7. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di
zona perumahan.
b. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan
sedang sub zona rumah tinggal sedang meliputi :
1. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan
melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan
lingkungan;
2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah
sebagai sumber air bersih;
3. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
4. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan
dan peningkatan jaringan Drainase dengan kapasitas
tampung yang memadai untuk mengatasi masalah
genangan banjir;
5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di
zona perumahan;
6. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan yang
rawan bencana banjir;
86
(3)
(4)
(5)
(6)
7. pengendalian kepadatan bangunan pada zona
perumahan KDB Tinggi
perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa deret atau
linier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Pengembangan
kawasan
untuk
kegiatan
sektor
informal/PKL;
b. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang
disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal;
c. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang
udara dan ruang bawah tanah;
d. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona kantor
pemerintahan, perdagangan, dan jasa
perwujudan pola ruang zona campuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang
udara dan ruang bawah tanah;
b. Pengembangan
kawasan
untuk
kegiatan
sektor
informal/PKL;
c. Penyediaaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang
disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal;
d. Pengembangan dan pengarahan kawasan untuk kegiatan
campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan
hunian baik secara horisontal maupun vertikal;
e. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan (estate
management) dengan mempertimbangkan faktor sosial,
estetis, ekologis dan kepentingan evakuasi bencana;
f. Pembangunan
kawasan
skala
besar
harus
memperhitungkan bangkitan lalu lintas dan dalam skala
tertentu menyediakan sarana dan fasilitas di dalam zona
campuran;
g. Pengembangan kawasan dengan memperhitungkan sistem
tata air di dalam zona dan kawasan yang dipengaruhinya
harus diperhitungkan dalam pengembangannya;
h. Pengembangan pengelompokan jalur wisata sesuai dengan
karakter dan potensi kawasan;
i. Pengembangan zona campuran dengan konsep TOD di
terminal/stasiun antar moda di pusat kegiatan, stasiun,
shelter, dan terminal angkutan umum massal yang
terintegrasi dengan daerah sekitarnya;
j. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona campuran
perwujudan
pola
ruang
zona
kantor
pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Revitalisasi Bangunan Gedung dan Kantor Pemerintahan;
b. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona kantor
pemerintahan; dan
c. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.
perwujudan
pola ruang zona
industri pergudangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
87
a.
(7)
(8)
pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana
dan prasarana lingkungan;
b. penetapan lokasi dan pengembangan industri rumah
tangga;
c. pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan
industri rumah tangga
d. pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau sebagai pelindung
(Buffer).
perwujudan pola ruang zona wisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. penyediaan prasarana dasar minimal penunjang kegiatan
wisata terutama fasilitas parkir.
b. pengembangan kelembagaan objek wisata;
c. mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah
d. mempertahankan obyek wisata pendidikan dan budaya
e. pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi
sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan dan perumahan
f. pengadaan kegiatan festival gelar seni budaya.
g. revitalisasi dan operasional objek wisata;
h. pengembangan kawasan pariwisata budaya dan cagar
budaya;
i. pelestarian daya dukung lingkungan dan cagar budaya;
Perwujudan pola ruang zona sarana pelayanan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
a. perwujudan zona sarana pelayanan umum Pendidikan
meliputi:
1. Penyediaan sarana pendidikan
sesuai standar
peraturan-perundang-undangan;
2. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan
sarana dan prasarana pendidikan dasar dan
menengah, serta pendidikan non-formal;
3. pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dasar
dan menengah, serta pendidikan non-formal;
4. pembatasan pengembangan perguruan tinggi pada
lokasi-lokasi yang telah berkembang; dan
5. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
b. perwujudan zona sarana pelayanan umum Kesehatan
meliputi:
1. Penyediaan
sarana
kesehatan
sesuai
standar
peraturan perundang-undangan;
2. pemeliharaan sarana kesehatan;
3. pengembangan sarana pengolah limbah rumah sakit;
4. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan
kesehatan Rumah Sakit;
5. peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana
prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya; dan
c. perwujudan zona sarana pelayanan umum peribadatan
meliputi:
1. penyediaan oleh masyarakat;
2. optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan;
3. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung
peribadatan;
d. perwujudan zona sarana pelayanan umum olahraga
meliputi:
88
(9)
1. Penyediaan sarana rekreasi dan olahraga sesuai
standar peraturan perundang-undangan;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
3. Pengadaan sarana olahraga/taman bermain di setiap
RW;
4. Pembangunan Gedung Kepemudaan
e. perwujudan zona sarana pelayanan umum transportasi
meliputi penataan terminal/stasiun dengan menyediakan
prasarana utilitas dan diintegrasikan dengan sistem
angkutan umum massal, jalur pejalan kaki dan
memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas;
Perwujudan pola ruang zona pertahanan dan keamanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi
pengamanan kawasan kantor pemerintahan dan instalasi
pertahanan keamanan.
Paragraf 2
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 116
(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana SWK Tegalega
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b
terdiri atas:
a. perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan;
b. perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
energi/kelistrikan;
c. perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
telekomunikasi;
d. perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum;
e. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
f. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
g. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan;
h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya;
(2) Perwujudan sistem jaringan pergerakansebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a di SWK Tegalega meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
1. Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer, Kolektor
Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan
Lingkungan;
2. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer,
Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
3. Pembangunan jalan layang;
4. Pembangunan Overpass;
5. Pembangunan Jembatan;
6. Pelebaran Jalan;
7. Program Penerangan Jalan Umum;
8. Pembangunan Highmast;
9. Pembangunan PJU Dekoratif;
10. Pembangunan PJU Lingkungan;
11. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
b. perwujudan rencana pengembangan terminal penumpang,
terdiri atas:
1. optimalisasi terminal penumpang tipe C.
2. pengembangan alternatif moda yang mendorong
pergerakan ke pusat Kota dengan menggunakan moda
angkutan;
89
3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum
pemadu moda;
4. peremajaan moda dan peningkatan kapasitas angkutan
umum;
5. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum
dengan uji emisi gas buang;
c. perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki,
terdiri atas:
1. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki
di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah
terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan
di sekitar pusat kegiatan;
2. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan
jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar
namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti
lampu jalan, bangku, kotak sampah, zebra cross,
jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
3. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas
jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar
pada satu sisi jalan; dan
4. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan
arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki
trotoar dan kelengkapan lainnya.
d. perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran,
terdiri atas:
1. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan
pada lokasi-lokasi strategis;
2. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
3. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat
disinsentif maupun insentif;
4. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di
sekitar pusat kota; dan
5. pengembangan alternatif moda yang mendorong
pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda
angkutan publik.
e. perwujudan rencana penyediaan halte, terdiri atas:
1. penertiban dan peningkatan fungsi halte; dan
2. penambahan halte/shelter bus.
(3) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikansebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Tegalega meliputi:
a. Pemeliharaan jaringan SUTT;
b. Pengembangan jaringan transmisi (SKTT / Underground
Cable) baru;
c. Pengembangan jaringan Underground Cable;
d. Pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif);
e. Pengembangan pipa supplai bahan bakar gas dan minyak
bawah tanah;
f. Pemeliharaan Gardu Induk;
g. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan listrik dengan jaringan lainnya
(4) perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di SWK Tegalega
meliputi:
a. Penyediaan CCTV;
b. Penyediaan Internet Nirkabel;
c. Penyediaan Jaringan Serat Optik;
90
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
d. Pembangunan baru prasarana ketenagalistrikan yang
ramah
lingkungan
dan
perbaikan
prasarana
ketenagalistrikan yang sudah tidak berfungsi;
e. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan telekomunikasi dengan jaringan lainnya
perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di SWK Tegalega
meliputi:
a. Mengoptimalkan pengoperasian jaringan distribusi baru di
instalasi pengelolaan air dan pembangunan instalasi
pengolahan;
b. Pemanfaatan sumber air baku alternatif;
c. Pembangunan jaringan distribusi air bersih;
d. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam
rangka kualitas air bersih.
perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di SWK Tegalega
meliputi:
a. pembangunan/pemeliharaan Kolam Retensi/waduk/situ;
b. Pembangunan sumur resapan dangkal;
c. Pembangunan sumur resapan dalam;
d. Pembangunan lubang biopori;
e. Rencana rehabilitasi Saluran Makro dan Mikro;
f. Rencana rehabilitasi Saluran Penghubung/Sub makro; dan
perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di SWK Tegalega
meliputi:
a. Perluasan jaringan pelayanan pengelolaan air limbah
offsite melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan di
kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, dan
kawasan industri;
b. pemeliharaan dan peningkatan
kapasitas jaringan
pembuangan setempat (on site);
c. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan air limbah dengan jaringan lainnya
perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di SWK Tegalega
meliputi:
a. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan
Sentra 3R; dan
b. Pengembangan sarana dan prasarana persampahan.
perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h di SWK Tegalega
meliputi:
a. Jalur Evakuasi Bencana;
b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di
lokasi sebagai kawasan evakuasi bencana;
c. Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan
sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan
memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; dan
d. posko logistik
91
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Paragraf 3
Perwujudan Penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
Penanganannya
Pasal 117
Perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat
(2) huruf c terdiri atas:
a. zona sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut dengan
tema pengembangan industri kreatif;
b. zona sentra tekstil Cigondewah;
c. zona sentra tahu dan tempe Cibuntu;
d. zona bursa ekonomi kreatif Jawa Barat (lokasi eks zona
industri);
Perwujudan prioritas penanganan Zona Sentra sepatu dan
olahan kulit Cibaduyut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. penyusunan RTBL Zona Industri Kreatif;
b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas;
Perwujudan prioritas penanganan Zona sentra tekstil
Cigondewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. Penyusunan RTBL Kawasan Industri Tekstil;
b. Perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
Perwujudan prioritas penanganan Zona sentra tahu dan tempe
Cibuntu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. penyusunan RTBL Kawasan Industri Pengolahan Tahu dan
Tempe
b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas
Perwujudan prioritas penanganan zona bursa ekonomi kreatif
Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
meliputi :
a. penyusunan RTBL Kawasan bursa ekonomi kreatif Jawa
Barat
b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas
BAB VII
SWK KAREES
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 118
Tujuan Penataan Ruang SWK Karees sebagaimana dimaksud pada
pasal 6 huruf d yaitu Pengembangan Kawasan Kreatif Terpadu
(Karyapolis).
Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang
Pasal 119
Rencana pola ruang Sub Wilayah Kota (SWK) digambarkan dalam
ketelitian peta skala minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
92
(1)
(2)
(3)
(4)
Paragraf 1
Rencana Zona Lindung
Pasal 120
Rencana Zona Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 62,17 (enam
puluh dua koma satu tujuh) hektarmeliputi :
a. Sub zona Sempadan rel kereta api
b. Sub zona Sempadan sungai
c. Sub zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET
Sub zona Sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 17,85 (tujuh belas koma
delapan lima) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong;
b. Blok Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
c. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
d. Blok Maleer Kecamatan Batununggal;
e. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
f. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;
g. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
h. Blok Kebongedang Kecamatan Batununggal;
i. Blok Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong; dan
j. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.
Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
seluas kurang lebih 32,73 (tiga puluh dua koma tujuh tiga)
hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
b. Blok Kebonwaru KecamatanBatununggal;
c. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
d. Blok Maleer Kecamatan Batununggal;
e. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
f. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;
g. Blok Ciateul Kecamatan Regol;
h. Blok Pungkur Kecamatan Regol;
i. Blok Cigereleng Kecamatan Regol;
j. Blok Turangga Kecamatan Lengkong;
k. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
l. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
m. Blok Ancol Kecamatan Regol;
n. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol;
o. Blok Burangrang Kecamatan Lengkong;
p. Blok Cikawao Kecamatan Lengkong;
q. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
r. Blok Binong Kecamatan Batununggal;
s. Blok Kebongedang Kecamatan Batununggal;
t. Blok Cijagra Kecamatan Lengkong;
u. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
v. Blok Paledang Kecamatan Lengkong;
w. Blok Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong;
x. Blok Kebonkangkung Kecamatan Kiaracondong;
y. Blok Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
z. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong;
aa. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong; dan
bb. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.
Sub zona Sempadan jaringan SUTT/SUTET sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 9,10
(sembilan koma satu nol) hektar dengan sebaran yaitu :
93
a. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
b. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol; dan
c. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.
Pasal 121
Zona cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf c angka 2 meliputi:
a. Blok Pungkur Kecamatan Regol;
b. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
c. Blok Cikawao Kecamatan Lengkong;
d. Blok Paledang Kecamatan Lengkong;
e. Blok Samoja Batununggal;
f. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
g. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
h. Blok Kebon Waru Kecamatan Batununggal;
i. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
j. Blok Maleer Kecamatan Batununggal; dan
k. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal.
Pasal 122
(1) Zona Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (2) huruf d seluas kurang lebih 61,66 (enam puluh satu
koma enam enam) hektar, meliputi :
a. Sub zona RTH Taman Unit Lingkungan
b. Sub zona RTH Pemakaman
(2) Sub Zona RTH Taman Unit Lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 26,29 (dua puluh
enam koma dua sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
b. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
c. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
d. Blok Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
e. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
f. Blok Maleer Kecamatan Batununggal;
g. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;
h. Blok Ciateul Kecamatan Regol;
i. Blok Pungkur Kecamatan Regol;
j. Blok Cigereleng Kecamatan Regol;
k. Blok Turangga Kecamatan Lengkong;
l. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
m. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
n. Blok Ancol Kecamatan Regol;
o. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol;
p. Blok Burangrang Kecamatan Lengkong;
q. Blok Cikawao Kecamatan Lengkong;
r. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
s. Blok Binong Kecamatan Batununggal;
t. Blok Kebongedang Kecamatan Batununggal;
u. Blok Cijagra Kecamatan Lengkong;
v. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
w. Blok Paledang Kecamatan Lengkong;
x. Blok Kebonkangkung Kecamatan Kiaracondong;
y. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong;
z. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong; dan
aa. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.
94
(3) Sub zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b seluas kurang lebih 6,65 (enam koma enam lima)
hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Maleer Kecamatan Batununggal;
b. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
c. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol; dan
d. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol.
Pasal 123
Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf e, berupa zona rawan genangan/ banjir cileuncang
yaitu :
a. Jl Gatot Subroto pada Sungai Cikapundung kolot- belakang
TSM Blok Samoja, kecamatan Batununggal;
b. Jl Moh Toha –sal Cipalasari/sal ciateul Blok Pasirluyu,
Kecamatan Regol;
c. Jalan Nilem, Blok Paledang,Kecamatan Lengkong;
d. Jalan A yani – Jalan Jakarta, Kebongedang,Kecamatan
Batununggal; dan
e. Jalan
Kiara
condong
–
Jalan
Soekarno
Hatta,
Kebongedang,Kecamatan Batununggal.
Paragraf 2
Rencana Zona Budidaya
Zona Perumahan
Pasal 124
(1) Zona Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a, meliputi :
a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi seluas kurang lebih
577,79 (lima ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh sembilan)
hektar
b. Sub Zona Perumahan Kedapatan Sedang seluas kurang
lebih 436,52 (empat ratus tiga puluh enam koma lima dua)
hektar
(2) Sub Zona Perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dengan sebaran yaitu :
a. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal
b. Blok Maleer Kecamatan Batununggal;
c. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
d. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;
e. Blok Cikawao Kecamatan Lengkong;
f. Blok Binong Kecamatan Batununggal;
g. Blok Kebongedang Kecamatan Batununggal;
h. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
i. Blok Paledang Kecamatan Lengkong;
j. Blok Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong;
k. Blok Kebonkangkung Kecamatan Kiaracondong;
l. Blok Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
m. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong;
n. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong;
o. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong; dan
p. Blok Kebonwaru Kecamatan Batununggal.
(3) Sub Zona perumahan kepadatan sedang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan sebaran yaitu :
a. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
95
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
(1)
(2)
(3)
(4)
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Pasirluyu Kecamatan Regol;
Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
Ciateul Kecamatan Regol;
Cigereleng Kecamatan Regol;
Turangga Kecamatan Lengkong;
Ancol Kecamatan Regol;
Burangrang Kecamatan Lengkong;
Gumuruh Kecamatan Batununggal;
Cijagra Kecamatan Lengkong; dan
Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong.
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 125
Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal
7 ayat (3) huruf b seluas kurang lebih 386,01 (tiga ratus
delapan puluh enam koma nol satu) hektar, meliputi
a. Sub Zona pasar tradisional;
b. Sub Zona pusat perdagangan dan jasa; dan
c. Sub Zona perdagangan dan jasa linier.
Sub zona pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a seluas kurang lebih 1,86 (satu koma delapan enam)
hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Binong Kecamatan Kiaracondong;
b. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
c. Blok Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong; dan
d. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol.
Sub zona pusat perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 24,60 (dua puluh
empat koma enam nol) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
b. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
c. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;
d. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong;
e. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal; dan
f. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.
Sub zona perdagangan dan jasa linier sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 370,93 (tiga ratus
tujuh puluh koma sembilan tiga) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
b. Blok Kebonwaru KecamatanBatununggal;
c. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
d. Blok Maleer Kecamatan Batununggal;
e. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
f. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;
g. Blok Ciateul Kecamatan Regol;
h. Blok Pungkur Kecamatan Regol;
i. Blok Cigereleng Kecamatan Regol;
j. Blok Turangga Kecamatan Lengkong;
k. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
l. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
m. Blok Ancol Kecamatan Regol;
n. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol;
o. Blok Burangrang Kecamatan Lengkong;
p. Blok Cikawao Kecamatan Lengkong;
q. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
r. Blok Binong Kecamatan Batununggal;
96
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Blok
Kebongedang Kecamatan Batununggal;
Cijagra Kecamatan Lengkong;
Malabar Kecamatan Lengkong;
Paledang Kecamatan Lengkong;
Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong;
Kebonkangkung Kecamatan Kiaracondong;
Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
Cicaheum Kecamatan Kiaracondong;
Babakansari Kecamatan Kiaracondong; dan
Sukapura Kecamatan Kiaracondong.
Zona Campuran
Pasal 126
(1) Zona campuran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3)
huruf cangka1seluas kurang lebih 30,02 (tiga puluh koma nol
dua) hektar, meliputi:
a. Sub Zona Campuran Intensitas Tinggi
b. Sub Zona Campuran Intensitas Sedang
(2) Sub zona campuran intensitas tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a seluas kurang 29,70 (dua puluh sembilan
koma tujuh nol) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong
b. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal
(3) Sub zona campuran intensitas sedang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 0,32 (nol koma tiga
dua) hektar terletak di Blok Balonggede Kecamatan Regol
Zona Kantor Pemerintahan
Pasal 127
Zona kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat
(3) huruf d seluas kurang lebih 45,73 (empat puluh lima koma tujuh
tiga) hektar dengan sebaran:
a. Blok Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
b. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong;
c. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong;
d. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
e. Blok Kebonkangkung Kecamatan Kiaracondong;
f. Blok Kebonwaru KecamatanBatununggal;
g. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
h. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
i. Blok Maleer Kecamatan Batununggal;
j. Blok Paledang Kecamatan Lengkong;
k. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
l. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;
m. Blok Ciateul Kecamatan Regol;
n. Blok Cigereleng Kecamatan Regol;
o. Blok Turangga Kecamatan Lengkong;
p. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
q. Blok Burangrang Kecamatan Lengkong;
r. Blok Cikawao Kecamatan Lengkong;
s. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
t. Blok Binong Kecamatan Batununggal;
u. Blok Kebongedang Kecamatan Batununggal;
v. Blok Cijagra Kecamatan Lengkong;
w. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
97
x. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong; dan
y. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol.
Zona Industri Pergudangan
Pasal 128
Zona industri pergudangan sebagaimana dimaksud pada pasal
7 ayat (3) huruf e seluas kurang lebih 73,69 (tujuh puluh tiga
koma enam sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
b. Blok Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
c. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
d. Blok Binong Kecamatan Batununggal;
e. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
f. Blok Kebonkangkung Kecamatan Kiaracondong;
g. Blok Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
h. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong; dan
i. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 129
(1) Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (3) huruf g seluas kurang lebih 111,26 (seratus
sebelas koma dua enam) hektar meliputi :
a. Sub zona SPU Pendidikan;
b. Sub zona SPU Kesehatan;
c. Sub zona SPU Peribadatan;
d. Sub zona SPU Olahraga;
e. Sub zona SPU Transportasi; dan
f. Sub zona SPU Seni Budaya.
(2) Sub Zona sarana pelayanan umum pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 58,04 (lima
puluh delapan koma nol empat) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
b. Blok Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
c. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
d. Blok Maleer Kecamatan Batununggal;
e. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
f. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;
g. Blok Ciateul Kecamatan Regol;
h. Blok Pungkur Kecamatan Regol;
i. Blok Cigereleng Kecamatan Regol;
j. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong;
k. Blok Turangga Kecamatan Lengkong;
l. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
m. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
n. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol;
o. Blok Burangrang Kecamatan Lengkong;
p. Blok Cikawao Kecamatan Lengkong;
q. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
r. Blok Binong Kecamatan Batununggal;
s. Blok Kebongedang Kecamatan Batununggal;
t. Blok Cijagra Kecamatan Lengkong;
u. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
v. Blok Paledang Kecamatan Lengkong;
w. Blok Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong;
x. Blok Kebonkangkung Kecamatan Kiaracondong;
98
y. Blok Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
z. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong; dan
aa. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong.
(3) Sub Zona sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 11,90
(Sebelas koma sembilan nol) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
b. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;
c. Blok Ciateul Kecamatan Regol;
d. Blok Turangga Kecamatan Lengkong;
e. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
f. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
g. Blok Burangrang Kecamatan Lengkong;
h. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
i. Blok Cijagra Kecamatan Lengkong;
j. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
k. Blok Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong;
l. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong;
m. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong; dan
n. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.
(4) Sub Zona sarana pelayanan umum Peribadatan sebagaimana
dmaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 10,29
(sepuluh koma dua sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
b. Blok Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
c. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
d. Blok Maleer Kecamatan Batununggal;
e. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
f. Blok Cibangkong Kecamatan Batununggal;
g. Blok Ciateul Kecamatan Regol;
h. Blok Pungkur Kecamatan Regol;
i. Blok Cigereleng Kecamatan Regol;
j. Blok Turangga Kecamatan Lengkong;
k. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
l. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
m. Blok Ancol Kecamatan Regol;
n. Blok Pasirluyu Kecamatan Regol;
o. Blok Burangrang Kecamatan Lengkong;
p. Blok Cikawao Kecamatan Lengkong;
q. Blok Gumuruh Kecamatan Batununggal;
r. Blok Binong Kecamatan Batununggal;
s. Blok Kebongedang Kecamatan Batununggal;
t. Blok Cijagra Kecamatan Lengkong;
u. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
v. Blok Paledang Kecamatan Lengkong;
w. Blok Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong;
x. Blok Kebonkangkung Kecamatan Kiaracondong;
y. Blok Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracondong;
z. Blok Cicaheum Kecamatan Kiaracondong;
aa. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong; dan
bb. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.
(5) Sub Zona sarana pelayanan umum olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 22,85 (dua
puluh dua koma delapan lima) hektar dengan sebaran yaitu:
a. Blok Ciseureuh Kecamatan Regol;
b. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
99
c. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
d. Blok Turangga Kecamatan Lengkong;
e. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
f. Blok Balonggede Kecamatan Regol;
g. Blok Burangrang Kecamatan Lengkong;
h. Blok Kebongedang Kecamatan Batununggal;
i. Blok Cijagra Kecamatan Lengkong;
j. Blok Malabar Kecamatan Lengkong;
k. Blok Paledang Kecamatan Lengkong;
l. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong; dan
m. Blok Sukapura Kecamatan Kiaracondong.
(6) Sub zona sarana pelayanan umum transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 7,88 (tujuh
koma delapan delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Kebonwaru Kecamatan Batununggal;
b. Blok Samoja Kecamatan Batununggal;
c. Blok Pungkur Kecamatan Regol; dan
d. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong;
(7) Sub zona sarana pelayanan umum sosial budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 0,30 (nol
koma tiga nol) hektar terletak di Blok Cijagra Kecamatan
Lengkong.
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 130
Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (3) huruf h seluas kurang lebih 61,56 (enam puluh
satu koma lima enam) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Kacapiring Kecamatan Batununggal;
b. Blok Ciateul Kecamatan Regol;
c. Blok Cigereleng Kecamatan Regol;
d. Blok Lingkar Selatan Kecamatan Lengkong;
e. Blok Kebonjayanti Kecamatan Kiaracondong;
f. Blok Kebonkangkung Kecamatan Kiaracondong; dan
g. Blok Babakansari Kecamatan Kiaracondong.
Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Prasarana
Pasal 131
Rencana jaringan prasarana SWK Karees digambarkan dalam
ketelitian peta skala minimal 1:25.000 sebagaimana tercantum
dalam
Lampiran
Rencana
jaringan
prasarana
kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 132
(1) Rencana sistem jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) di SWK Karees terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. terminal penumpang;
c. jalur kereta api;
d. sistem jalur pejalan kaki;
100
e. sistem perparkiran.
(2) Rencana
prasarana
dan
sarana
Jaringan
Pergerakan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD
dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk
tranportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan yang
diatur dalam Peraturan Walikota.
(3) Rencana induk jaringan transportasi/pergerakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab
Kepala
SKPD
dan/atau
instansi
bersangkutan,
yang
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 133
(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pengoptimalan jalan; dan
b. peningkatan dan pembangunan jalan baru.
(2) Pengoptimalan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
1. Jalan Soekarno - Hatta; dan
2. Jalan AH. Nasution.
b. Jaringan jalan kolektor primer meliputi:
1. Jalan Moch. Toha;
2. Jalan Ibrahim Adjie; dan
3. Jalan Karapitan;
c. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi:
1. Jalan Asia-Afrika;
2. Jalan A. Yani;
3. Jalan BKR;
4. Jalan Pelajar Pejuang;
5. Jalan Laswi; dan
6. Jalan Sukabumi.
d. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:
1. Jalan Ters. Jakarta;
2. Jalan Jakarta;
3. Jalan Gatot Subroto;
4. Jalan Turangga;
5. Jalan Martanegara;
6. Jalan Talaga Bodas;
7. Jalan Banteng / Ahmad Dahlan;
8. Jalan Palasari;
9. Jalan Malabar;
10. Jalan Sadakeling;
11. Jalan Burangrang;
12. Jalan Lengkong Besar;
13. Jalan Cikawao;
14. Jalan Moch. Ramdan;
15. Jalan Lengkong Kecil;
16. Jalan Dalem Kaum;
17. Jalan Dewi Sartika;
18. Jalan Pungkur;
19. Jalan Balonggede;
20. Jalan Kautamaan Istri;
21. Jalan Sulaksana;
22. Jalan Purwakarta; dan
101
23. Jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai
karakteristik dan kapasitas sebagai jalan kolektor
sekunder (lebar jalan minimal 12 m).
e. Jaringan jalan lainya meliputi :
1. Akses jalan masuk dan keluar Terminal Cicaheum
melalui jalan AH. Nasution, Jalan A. Yani dan Jalan
Antapani Lama
2. jalan masuk dan keluar parkir berada di setiap ruas
jalan yang menimbulkan kegiatan perparkiran tinggi.
(3) peningkatan jaringan jalan baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. pengingkatan jalan baru meliputi Pusat Sekunder
Turangga meliputi:
1. Ruas jalan Lodaya;
2. Ruas jalan Talaga Bodas;
3. Ruas jalan Burangrang;
4. Ruas jalan Gurame; dan
5. Ruas jalan Palasari;
b. Perbesaran jalan guna meningkatkan akses menuju Pusat
Tersier meliputi:
1. Ruas jalan Kembar Mas;
2. Ruas jalan Sriwijaya;
3. Ruas jalan Pasirluyu;
4. Ruas jalan Pasir Salam Raya;
5. Ruas jalan Suryalaya;
6. Ruas jalan Buahbatu;
7. Ruas jalan Kliningan;
8. Ruas jalan Reog;
9. Ruas jalan Martanegara;
10. Ruas jalan Mandala;
11. Ruas jalan Papanggungan;
12. Ruas jalan Cidurian; dan
13. Ruas jalan Babakansari;
(4) perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki, terdiri
atas
a. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki di
ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah terdapat
fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan di sekitar
pusat kegiatan;
b. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan jalan
arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar namun
belum memiliki sarana yang lengkap, seperti lampu jalan,
bangku,
kotak
sampah,
zebra
cross,
jembatan
penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
c. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan
arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu
sisi jalan; dan
d. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan
arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar
dan kelengkapan lainnya.
(5) perwujudan rencana pengembangan pengembangan sistem
perparkiran, terdiri atas:
a. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
b. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat
disinsentif maupun insentif;
102
c. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di sekitar
pusat kota; dan
d. pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan
ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan
publik.
(6) Sistem jaringan jalan secara lebih rinci termasuk jaringan jalan
lokal dan lingkungan akan dituangkan dalam peta garisan
rencana kota skala 1 : 1.000 yang ditetapkan oleh Walikota.
Pasal 134
Rencana sistem jaringan transportasi terminal penumpang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b terminal
penumpang Tipe C di Cicaheum dan pusat sekunder Karees atau
daerah lainnya di wilayah SWK Karees.
Pasal 135
Rencana sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf c di SWK Karees terdiri
atas:
a. jalur kereta api di SWK Karees meliputi:
1. Blok Babakansari, Kecamatan Kiaracondong;
2. Blok Cibangkong, Kecamatan Batununggal;
3. Blok Gumuruh, Kecamatan Batununggal;
4. Blok Kacapiring, Kecamatan Batununggal;
5. Blok Kebongedang, Kecamatan Batununggal;
6. Blok Kebonjayanti, Kecamatan Kiaracondong;
7. Blok Kebonwaru, Kecamatan Batununggal;
8. Blok Maleer, Kecamatan Batununggal;
9. Blok Samoja, Kecamatan Batununggal; dan
10. Blok Sukapura, Kecamatan Kiaracondong.
b. Pembangunan
jalur
ganda
kereta
api
perkotaan
Kiaracondong-Rancaekek-Cicalengka dan kawasan terpadu
Gedebage;
c. Peningkatan sarana dan prasarana stasiun di Stasiun
Cikudapateuh dan Kiaracondong.
d. Pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute
1. Jalur yang menghubungkan Babakan Siliwangi – Leuwi
Panjang;
2. Jalur yang menghubungkan Stasiun Kereta Api Bandung
– Jl. Otto Iskandar Dinata – Jl. Dalem Kaum;
3. Jalur melingkar (loop line) yang melalui SWK Bojonagara,
SWK Cibeunying, SWK Karees dan SWK Tegalega;
4. Jalur pengumpan (feeder line) yang diatur dalam
Peraturan Walikota;
e. Pembangunan jalur kereta gantung (Cable Car) yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan yaitu:
1. Jalur yang menghubungkan Terminal ledeng – Leuwi
Panjang
2. Jalur
yang
menghubungkan
Bandara
Husein
Sastranegara – Jl. AH. Nasution (ujungberung);
f. Reaktivasi jalur kereta api Bandung – Tanjungsari meliputi:
1. Blok Babakansari, Kecamatan Kiaracondong;
2. Blok Cibangkong, Kecamatan Batununggal;
3. Blok Gumuruh, Kecamatan Batununggal;
103
4. Blok Kacapiring, Kecamatan Batununggal;
5. Blok Kebongedang, Kecamatan Batununggal;
6. Blok Kebonjayanti, Kecamatan Kiaracondong;
7. Blok Kebonwaru,Kecamatan Batununggal;
8. Blok Maleer,Kecamatan Batununggal;
9. Blok Samoja,Kecamatan Batununggal; dan
10. Blok Sukapura,Kecamatan Kiaracondong.
g. Jalur lebih spesifik dan rinci yang menghubungkan antar
jalur sebagaimana dimaksud huruf b dan e di atas akan
diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan atau
Keputusan Walikota.
Pasal 136
Sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132
ayat (1) huruf d meliputi:
a. penyediaan jalur pejalan kaki disisi seluruh jaringan jalan
b. penyediaan jalur pejalan kaki pada Zona pusat perdagangan
dan jasa.
Pasal 137
Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat
(1) huruf e meliputi:
a. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada
lokasi-lokasi strategis; dan
b. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Paragraf 2
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 138
Rencana sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) di SWK Karees dilakukan
melalui:
a. gardu induk; dan
b. jaringan transmisi tenaga listrik
Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berada di Blok Sukapura, Kecamatan Kiaracondong.
Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat
SWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non
rumah tangga;
b. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT) melintasi :
1. Blok Ciseureuh, Kecamatan Regol;
2. Blok Pasirluyu, Kecamatan Regol;
3. Blok Sukapura, Kecamatan Kiaracondong;
c. jaringan distribusi sekunder melintasi seluruh Blok di SWK
Karees.
Rencana
Pengembangan
Jaringan
Energi/Kelistrikan
sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh
SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk
SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Rencana induk Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tugas dan
tanggung
jawab
Kepala
SKPD
dan/atau
instansi
104
bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Paragraf 3
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Pasal 139
Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) di SWK Karees meliputi:
a. jaringan terestrial terdiri atas :
1. jaringan kabel;
2. jaringan nirkabel; dan
b. jaringan satelit.
Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1 di SWK Karees meliputi:
a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan
utama dan berhierarki sesuai dengan klasifikasi jalan;
dan/atau
b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.
Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 2 di SWK Karees meliputi:
a. pemeliharaan Base Transceiver Station (BTS); dan/atau
b. pengaturan BTS terpadu;
c. penyediaan teknologi Wireless Fidelity (wireless) pada
lokasi RTH skala Kecamatan dan Kota.
Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di
SWK Karees berupa peningkatan penyebaran layanan internet
pada lokasi yang belum terjangkau.
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau
instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau
instansi bersangkutan.
Rencana induk Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Paragraf 4
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Pasal 140
(1) Rencana penyediaan jaringan air minum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) di SWK Karees terdiri atas:
a. pengembangan sistem jaringan perpipaan di setiap Sub
SWK;
b. pengembangan pipa transmisi air minum di setiap Sub
SWK;
c. penyediaan bak penampung pada setiap Sub SWK; dan
d. pengembangan pipa distribusi sekunder hingga blok
peruntukan
(2) Rencana Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait
berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
105
(3) Rencana
induk
Pengembangan
Jaringan
Air
Minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Paragraf 5
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Pasal 141
(1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) meliputi:
a. rencana pengembangan jaringan drainase primer meliputi:
1. Sungai Cikapundung;
2. Sungai Cipalasari;
3. Sungai Cijantra;
4. Sungai Ciregol;
5. Sungai Cikarees;
6. Sungai Cikapundung Kolot;
7. Sungai Cihapit;
8. Sungai Cibeunying;
9. Sungai Cicadas;
10. Sungai Cidurian; dan
11. Sungai Ciparungpung.
b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan
tersier mengikuti rencana pengembangan jaringan jalan;
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab
Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 6
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Pasal 142
(1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (7) di SWK Karees terdiri atas:
a. pembangunan waduk/bak penampungan air kotor di setiap
Sub SWK;
b. pengembangan instalasi tambahan untuk air limbah yang
mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
c. pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh
perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak
(site);
d. Pengembangan septik tank individual atau komunal bagi
perumahan dan permukiman di masing-masing Blok;
e. Pengembangan septik tank kolektif pada kawasan kantor
pemerintahan, pendidikan, pemerintah dan komersil;
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
106
(3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Paragraf 7
Rencana Pengembangan Sistem Persampahan
Pasal 143
(1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (8) di SWK Karees terdiri atas:
a. TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung dan
TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
b. TPS tersebar disetiap blok.
(2) Rencana Pengembangan Sistem persampahan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana
induk
Pengembangan
Sistem
persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Paragraf 8
Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 144
(1) Rencana
pengembangan
jaringan
prasarana
lainnya
sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (9) meliputi :
a. Bentuk Ruang Evakuasi Bencana
b. Jalur Evakuasi Bencana
(2) Bentuk ruang evakuasi bencana di SWK Karees sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. ruang evakuasi bencana dapat berupa ruang yang bersifat
permanen dan temporer yang berfungsi menjamin
keamanan dan keselamatan bagi para pengungsi;
b. ruang evakuasi bencana ditempatkan di ruang-ruang
terbuka
publik
seperti
lapangan,
taman,
dan
memanfaatkan fasilitas umum seperti gedung atau
lapangan sekolah;
c. jalur evakuasi merupakan jalur yang mudah diakses baik
oleh orang maupun kendaraan; dan
d. titik atau pos evakuasi bencana dapat berupa ruang
terbuka yang berada di lingkungan lokal seperti lapangan
olahraga, taman RT/RW, dan lain-lain, yang sifatnya
sebagai tempat penampungan sementara.
(3) Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi rawan genangan
dan/atau banjir cileuncang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:
a. Blok Samoja, Kecamatan Batununggal;
b. Blok Pasirluyu, Kecamatan Regol;
c. Blok Paledang,Kecamatan Lengkong;
d. Blok Cicaheum,Kecamatan Kiara condong; dan
e. Blok Paledang,Kecamatan Lengkong.
107
Bagian Keempat
Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganannya
Pasal 145
Penetapan sub SWK yang diprioritaskan penanganannya di
SWK Karees sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf d
terdiri atas:
a. Zona Pecinan (Sub Kawasan Perdagangan Pasar Baru)
meliputi Otista-Stasiun Timur – Banceuy – Tamim–
Pungkur
–
Ciateul)
dengan
tema
penanganan
Pengembangan Kawasan Kreatif Terpadu;
b. Zona Etnik Sunda dan Cagar Budaya
1. (Sub Kawasan Pasundan) meliputi Otista-Simpangpendopo-Balong Gede-Dalem Kaum-Kepatihan-Abdul
Muis;
2. (Sub Kawasan Dewi Sartika) meliputi Otista – Pungkur
– Ciateul;
3. (Sub Kawasan Mohamad Toha) meliputi Mohamad
Toha-Ciateul-Abdul Muis-Mohamad Ramdan; dan
c. Zona Industri (Sub Kawasan Industri Timur) meliputi
Komplek Pabrik Senjata Pindad dengan tema industri
kreatif.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Bagian Kelima
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Pasal 146
Ketentuan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
a. program pemanfaatan ruang prioritas;
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. pelaksana kegiatan; dan
e. indikasi waktu pelaksanaan.
Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. perwujudan rencana pola ruang;
b. perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
c. perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya
Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
lokasi yang berada pada lingkup SWK Karees.
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas :
a. dana Pemerintah;
b. dana Pemerintah Provinsi;
c. dana Pemerintah Kota; dan
d. pendanaan lainnya.
Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi :
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Provinsi;
108
c. Pemerintah Kota;
d. BUMN;
e. Swasta; dan
f. Masyarakat.
(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e sampai dengan tahun 2035 dibagi ke dalam 4 (empat)
tahap meliputi :
a. tahap pertama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
b. tahap kedua tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
c. tahap ketiga tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
d. tahap keempat tahun 2030 sampai dengan 2035.
(7) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 147
Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 146 ayat (2) huruf a di SWK Karees terdiri atas:
a. perwujudan rencana zona lindung; dan
b. perwujudan rencana zona budidaya:
Pasal 148
(1) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 147 huruf a terdiri atas:
a. perwujudan zona perlindungan setempat;
b. perwujudan zona RTH; dan
c. perwujudan zona rawan bencana.
(2) Perwujudan
rencana
zona
perlindungan
setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. perwujudan sempadan jalan tol meliputi:
1. Pemeliharaan Sempadan Tol;
2. Penghijauan Sempadan Tol; dan
3. Pembersihan sempadan jalan tol dan bangunan liar.
b. perwujudan sempadan rel kereta api meliputi:
1. Pembebasan Lahan Terbangun pada sempadan rel
kereta api;
2. Penambah Jalur Hijau Jalan;
3. Penghijauan dan Pengadaan Bibit Pohon;
4. penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan
rel kereta api;
5. penyusunan
perundangan
peraturan
daerah
mengenai ketentuan Rel kereta api;
6. pembersihan sempadan rel kereta api dan bangunan
liar; dan
7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan rel Kereta
Api.
c. perwujudan sempadan sungai meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan sungai
untuk RTH Publik;
2. penataan sempadan sungai meliputi sungai dan anak
sungai;
3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan sungai;
109
5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan sempadan sungai;
6. pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
7. pemasangan papan larangan terhadap larangan
pendirian bangunan;
8. normalisasi sungai; dan
9. pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai
d. perwujudan sempadan jaringan SUTT/SUTET meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan
SUTT/SUTET
2. penataan sempadan jaringan SUTT/SUTET di SWK
Karees;
3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan jaringan SUTT/SUTET;
5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan sempadan jaringan SUTT/SUTET;
6. pembersihan sempadan jaringan SUTT/SUTET dan
bangunan liar; dan
7. pemeliharaan
dan
penghijauan
sempadan
SUTT/SUTET
(3) perwujudan rencana zona RTH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meliputi :
1. Penataan dan Revitalisasi RTH Publik;
2. Pembangunan taman turus jalan;
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan;
4. pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik; dan
5. Penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang berubah
fungsi.
b. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman
meliputi :
1. Penataan dan Revitalisasi RTH Pemakaman;
2. pemeliharaan
dan
penghijauan
RTH
Taman
Pemakaman;
3. Penetapan sistem retribusi biaya permakaman;
4. Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman;
c. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Unit
Lingkungan meliputi :
1. Identifikasi
dan
pendataan
RTH
Taman
Unit
Lingkungan;
2. pemeliharaan
dan
penghijauan
RTH
Taman
Pemakaman;
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan
d. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tematik
meliputi :
1. Pembelian lahan baru untuk taman tematik;
2. Pembangunan taman Tematik dalam lingkungan RT,
taman RW Taman Lingkungan, taman Kecamatan dan
taman kota.
(4) perwujudan rencana zona rawan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. Perwujudan zona rawan bencana banjir/genangan
meliputi:
1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana;
110
2.
3.
4.
5.
6.
Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana;
Penyediaan Saluran drainase;
Perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran;
Penertiban lahan pada sempadan sungai;
Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk
dari ancaman / korban Bencana;
7. Penghijauan di kawasan imbuhan air;
8. Pembangunan sumur resapan;
9. Pembangunan biopori; dan
10. Pembangunan dam penahan Tanggul Banjir;
b. Perwujudan Zona Rawan bencana Kebakaran meliputi :
1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana;
2. Program Pencegahan kebakaran (pembinaan teknis
pencegah kebakaran, inspeksi dan pengawasan, serta
penindakan bangunan);
3. Pengembangan prasarana kota berkaitan dengan
permasalahan kebakaran; dan
4. Standarisasi penyelamatan pemerintah, swasta, dan
masyarakat.
Pasal 149
(1) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 147 huruf b terdiri atas:
a. perwujudan zona perumahan;
b. perwujudan zona perdagangan dan Jasa;
c. perwujudan zona campuran;
d. perwujudan zona kantor pemerintahan;
e. perwujudan zona sarana pelayanan umum;dan
f. perwujudan zona pertahanan dan keamanan.
(2) Perwujudan pola ruang zona perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan
sedang sub zona rumah susun sedang meliputi :
1. pengendalian kepadatan bangunan pada zona
perumahan KDB sedang/tinggi;
2. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan
KDB sedang-tinggi melalui perbaikan lingkungan dan
peremajaan lingkungan;
3. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh
dan padat melalui program perbaikan kampung
terpadu;
4. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah
sebagai sumber air bersih;
5. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
6. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan
dan peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas
tampung yang memadai untuk mengatasi masalah
genangan banjir;
7. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di
zona perumahan.
b. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan
sedang sub zona rumah tinggal sedang meliputi :
111
1. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan
melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan
lingkungan;
2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah
sebagai sumber air bersih;
3. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
4. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan
dan peningkatan jaringan Drainase dengan kapasitas
tampung yang memadai untuk mengatasi masalah
genangan banjir;
5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di
zona perumahan;
6. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan yang
rawan bencana banjir;
7. pengendalian kepadatan bangunan pada zona
perumahan KDB Tinggi
c. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan tinggi
sub zona rumah susun tinggi meliputi :
1. Pengembangan
perumahan
vertikal
dengan
memprioritaskan pembangunan rumah susun dengan
menyediakan prasarana dan sarana persampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
2. Pembangunan rumah susun umum diprioritaskan
pada lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi dan
prasarana sarana terutama persampahan, pengolahan
air limbah, dan air bersih;
3. peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dengan
cara pengembangan perumahan vertikal melalui
peremajaan lingkungan;
4. pembangunan kawasan permukiman baru di kawasan
yang belum terbangun dan diprioritaskan dalam
bentuk perumahan vertikal;
5. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan
dan drainase dengan kapasitas tampung yang
memadai untuk mengatasi masalah genangan;
6. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial
pada zona perumahan vertikal;
7. Pembangunan rumah susun umum pada kawasan
yang telah ditetapkan;
8. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan
vertikal yang rawan bencana banjir
(3) perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Perwujudan zona perdagangan dan jasa sub zona jasa
tunggal meliputi :
1. Revitalisasi Pasar Tradisional
2. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor
informal/PKL
3. Penyediaan lahan parkir
4. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang
udara dan ruang bawah tanah
b. Perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sub
zona Perdagangan dan jasa linier meliputi :
1. Pengendalian kegiatan sektor informal/PKL;
112
2. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang
disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal;
3. Penyediaan ruang parkir yang memadai;
4. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona kantor
pemerintahan, perdagangan, dan jasa
(4) perwujudan pola ruang zona Campuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara
dan ruang bawah tanah;
b. Pengembangan
kawasan
untuk
kegiatan
sektor
informal/PKL;
c. Penyediaaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang
disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal;
d. Pengembangan dan pengarahan kawasan untuk kegiatan
campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan
hunian baik secara horisontal maupun vertikal;
e. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan (estate
management) dengan mempertimbangkan faktor sosial,
estetis, ekologis dan kepentingan evakuasi bencana;
f. Pembangunan
kawasan
skala
besar
harus
memperhitungkan bangkitan lalu lintas dan dalam skala
tertentu menyediakan sarana dan fasilitas di dalam zona
campuran;
g. Pengembangan kawasan dengan memperhitungkan sistem
tata air di dalam zona dan kawasan yang dipengaruhinya
harus diperhitungkan dalam pengembangannya;
h. Pengembangan pengelompokan jalur wisata sesuai dengan
karakter dan potensi kawasan;
i. Pengembangan zona campuran dengan konsep TOD di
terminal/stasiun antar moda di pusat kegiatan, stasiun,
shelter, dan terminal angkutan umum massal yang
terintegrasi dengan daerah sekitarnya;
j. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona campuran
(5) perwujudan
pola
ruang
zona
kantor
pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Revitalisasi Bangunan Gedung dan Kantor Pemerintahan;
b. Pengembangan
kawasan
untuk
kegiatan
sektor
informal/PKL;
c. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona kantor
pemerintahan; dan
d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Tematik.
(6) perwujudan pola ruang zona sarana pelayanan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. perwujudan zona sarana pelayanan umum Pendidikan
meliputi:
1. Penyediaan sarana pendidikan sesuai standar
peraturan-perundang-undangan;
2. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan
sarana dan prasarana pendidikan dasar dan
menengah, serta pendidikan non-formal;
113
3. pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dasar
dan menengah, serta pendidikan non-formal;
4. pembatasan pengembangan perguruan tinggi pada
lokasi-lokasi yang telah berkembang;
5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas
Pendidikan dan UPT Dinas Pendidikan; dan
6. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
b. perwujudan zona sarana pelayanan umum Kesehatan
meliputi:
1. Penyediaan
sarana
kesehatan
sesuai
standar
peraturanperundang-undangan;
2. pemeliharaan sarana kesehatan;
3. pengembangan sarana pengolah limbah rumah sakit;
4. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan
kesehatan Rumah Sakit;
5. peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana
prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya; dan
6. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas
Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan.
c. perwujudan zona sarana pelayanan umum peribadatan
meliputi:
1. penyediaan oleh masyarakat;
2. optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan;
3. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung
peribadatan;
d. perwujudan zona sarana pelayanan umum olahraga
meliputi:
1. Penyediaan sarana rekreasi dan olahraga sesuai
standar peraturan perundang-undangan;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah
raga;
3. Pengadaan sarana olahraga/taman bermain di setiap
RW;
4. Revitalisasi Sarana Olahraga Bola Volley, Tenis Meja,
Futsal, dll
5. Pembangunan Gedung Kepemudaan
e. perwujudan zona sarana pelayanan umum transportasi
meliputi:
1. Penataan terminal/stasiun dengan menyediakan
prasarana utilitas dan diintegrasikan dengan sistem
angkutan umum massal, jalur pejalan kaki dan
memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas;
2. pengembangan bandara;
3. penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan
dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar
bandara;
4. penetapan batas ketinggian bangunan yang diizinkan
di sekitar kawasan bandar udara;
5. penyediaan fasilitas intermoda di Bandara; dan
6. penertiban bangunan yang menyalahi aturan KKOP.
(7) perwujudan pola ruang zona pertahanan keamanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa zona
pertahanan dan keamanan meliputi:
114
a. mempertahankan kantor pemerintahan dan instalasi
pertahanan keamanan meliputi Kawasan Pangkalan
Angkatan Udara (LANUD) Husein Sastranagara dan
Pangkalan Angkatan Laut (LANAL) Bandung; dan
b. pengamanan
kawasan
perkantoran
dan
instalasi
pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana
tata ruang kawasan pertahanan keamanan.
Paragraf 2
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 150
(1) Perwujudan jaringan prasarana di SWK Karees sebagaimana
dimaksud pada pasal 146 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a. perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan;
b. perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
energi/kelistrikan;
c. perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
telekomunikasi;
d. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
e. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
f. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan;
dan
g. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya.
(2) Perwujudan
sistem
jaringan
pergerakan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a di SWK Karees meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
1. Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer, Kolektor
Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan
Lingkungan;
2. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer,
Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
3. Pembangunan jalan layang;
4. Pembangunan Overpass;
5. Pembangunan Jembatan;
6. Pelebaran Jalan;
7. Program Penerangan Jalan Umum;
8. Pembangunan Highmast;
9. Pembangunan PJU Dekoratif;
10. Pembangunan PJU Lingkungan; dan
11. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
b. perwujudan rencana pengembangan terminal penumpang,
terdiri atas:
1. optimalisasi terminal penumpang tipe C.
2. pengembangan alternatif moda yang mendorong
pergerakan ke pusat Kota dengan menggunakan
moda angkutan;
3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum
pemadu moda;
4. peremajaan moda dan peningkatan kapasitas
angkutan umum; dan
5. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum
dengan uji emisi gas buang.
c. perwujudan sistem jaringan kereta api terdiri atas:
1. penertiban kegiatan yang mengganggu lalu lintas kereta
api di sepanjang jalur kereta api;
115
2. pemeliharaan dan perbaikan pintu perlintasan jalan
kereta api;
3. pembangunan perlintasan tidak sebidang pada beberapa
zona rawan macet;
4. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan; dan
5. pembangunan jalur kereta gantung.
d. perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki,
terdiri atas:
1. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan
kaki di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah
terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan
di sekitar pusat kegiatan;
2. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan
jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar
namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti
lampu jalan, bangku, kotak sampah, zebra cross,
jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
3. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas
jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar
pada satu sisi jalan; dan
4. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas
jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum
memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya.
e. perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran,
terdiri atas:
1. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan
pada lokasi-lokasi strategis;
2. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
3. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat
disinsentif maupun insentif;
4. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di
sekitar pusat kota; dan
5. pengembangan alternatif moda yang mendorong
pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda
angkutan publik.
f. perwujudan rencana penyediaan halte, terdiri atas:
1. penertiban dan peningkatan fungsi halte; dan
2. penambahan halte/shelter bus.
(3) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikansebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Karees meliputi:
a. Pemeliharaan jaringan SUTT;
b. Pengembangan jaringan transmisi (SKTT / Underground
Cable) baru;
c. Pengembangan jaringan Underground Cable;
d. Pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif);
e. Pengembangan pipa supplai bahan bakar gas dan minyak
bawah tanah;
f. Pemeliharaan Gardu Induk; dan
g. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan listrik dengan jaringan lainnya
(4) perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di SWK Karees
meliputi:
a. Penyediaan CCTV;
b. Penyediaan Internet Nirkabel;
116
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
c. Penyediaan Jaringan Serat Optik;
d. Pembangunan baru prasarana ketenagalistrikan yang
ramah
lingkungan
dan
perbaikan
prasarana
ketenagalistrikan yang sudah tidak berfungsi; dan
e. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan telekomunikasi dengan jaringan lainnya.
perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d di SWK Karees
meliputi:
a. Pembangunan dan pemeliharaan instalasi produksi air
bersih (IPA);
b. Mengoptimalkan pengoperasian jaringan distribusi baru di
instalasi pengelolaan air dan pembangunan instalasi
pengolahan;
c. Pemanfaatan sumber air baku alternatif;
d. Pembangunan jaringan distribusi air bersih; dan
e. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam
rangka kualitas air bersih.
perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di SWK Karees
meliputi:
a. pembangunan/pemeliharaan Kolam Retensi/waduk/situ;
b. Pembangunan/pemeliharaan Layanan Polder;
c. Pembangunan sumur resapan dangkal;
d. Pembangunan sumur resapan dalam;
e. Pembangunan lubang biopori;
f. Rencana rehabilitasi Saluran Makro;
g. Rencana rehabilitasi Saluran Penghubung/Sub makro; dan
h. Rencana rehabilitasi Saluran Mikro.
perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di SWK Karees
meliputi:
a. Perluasan jaringan pelayanan pengelolaan air limbah
offsite melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan di
kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, dan
kawasan industri;
b. pemeliharaan dan peningkatan
kapasitas jaringan
pembuangan setempat (on site); dan
c. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan air limbah dengan jaringan lainnya.
perwujudan
rencana
pengembangan
sistem
persampahansebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf g di
SWK Karees meliputi:
a. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan
Sentra 3R; dan
b. Pengembangan sarana dan prasarana sampah spesifik.
perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h di SWK Karees
meliputi:
a. Jalur Evakuasi Bencana;
b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di
lokasi sebagai kawasan evakuasi bencana;
c. Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan
sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan
memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; dan
d. posko logistik.
117
(1)
(2)
(3)
(4)
Paragraf 3
BAB VIII
Perwujudan Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan
Pasal 151
perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat
(2) huruf c terdiri atas:
a. Zona Pecinan (Sub Kawasan Perdagangan Pasar Baru)
meliputi Otista-Stasiun Timur – Banceuy – Tamim– Pungkur
– Ciateul) dengan tema penanganan
Pengembangan
Kawasan Kreatif Terpadu;
b. Zona Etnik Sunda dan Cagar Budaya
1. (Sub Kawasan Pasundan) meliputi Otista-Simpangpendopo-Balong Gede-Dalem Kaum-Kepatihan-Abdul
Muis;
2. (Sub Kawasan Dewi Sartika) meliputi Otista – Pungkur –
Ciateul; dan
3. (Sub Kawasan Mohamad Toha) Meliputi Mohamad TohaCiateul-Abdul Muis-Mohamad Ramdan.
c. Zona Industri (Sub Kawasan Industri Timur) meliputi
Komplek Pabrik Senjata Pindad dengan tema industri.
perwujudan prioritas penanganan Zona Pecinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyusunan RTBL zona Pecinan; dan
b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
perwujudan prioritas penanganan Zona Etnik Sunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Penyusunan RTBL Zona Etnik Sunda; dan
b. Perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
perwujudan prioritas penanganan Zona Industri Pindad
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas;
SWK ARCAMANIK
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 152
Tujuan Penataan Ruang SWK Arcamanik sebagaimana dimaksud
pada pasal 6 huruf e yaitu Pengembangan pusat pembinaan
potensi Olahraga (Sportipolis).
Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang
Pasal 153
Rencana pola ruang SWK Arcamanik digambarkan dalam ketelitian
peta skala minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Iyang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
118
Paragraf 1
Rencana Zona Lindung
Pasal 154
Zona perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud
pada pasal 7 ayat (2) huruf a dengan sebaran yaitu :
a. Blok JatihandapKecamatan Mandalajati;
b. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
c. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati; dan
d. Blok Karang Pamulang Kecamatan Mandalajati.
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 155
Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (2) huruf b,meliputi :
a. Sub zona Sempadan Rel Kereta Api;
b. Sub zona Sempadan Sungai; dan
c. Sub zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET;
Sub zona Sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2,51 (dua koma lima satu)
hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
b. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
c. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik; dan
d. Blok Antapani Tengah Kecamatan Arcamanik.
Sub zona Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b seluas kurang lebih 28,35 (dua puluh delapan
koma tiga lima) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
b. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
c. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
d. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
e. Blok Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
f. Blok Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
g. Blok Antapani Wetan Kecamatan Antapani;
h. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
i. Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik;
j. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
k. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani; dan
l. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik.
Sub zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET dimaksud pada
ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 8,89 (delapan koma
delapan sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
b. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
c. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
d. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
e. Blok Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
f. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
g. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
h. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani; dan
i. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik.
Pasal 156
Zona Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf c yaitu Bangunan Lembaga Pemasyarakatan (LP)
Sukamiskin di Jalan A.H. Nasution.
119
Pasal 157
(1) Zona Lindung Alami (RTH) sub Zona RTH Publik sebagaimana
dimaksud pasal 7 huruf d seluas kurang lebih 87,16 (delapan
puluh tujuh koma satu enam) hektar, meliputi:
a. Sub sub zona RTH Taman Lingkungan; dan
b. Sub sub zona RTH Pemakaman.
(2) Sub Sub Zona Taman Lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 42,04 (empat puluh
dua koma nol empat) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
b. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
c. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
d. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
e. Blok Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
f. Blok Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
g. Blok Antapani Wetan Kecamatan Antapani;
h. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
i. Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik;
j. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
k. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani; dan
l. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik.
(3) Sub Zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b seluas kurang lebih 43,14 (empat puluh tiga koma
satu empat) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
b. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati; dan
c. Blok Cisaranten Kulon.
Pasal 158
Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat
(2) huruf e, berupa zona rawan genangan/banjir cileuncang yaitu:
a. Jalan A.H. Nasution pada zona sekitar Aliran Sungai Cikiley,
Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
b. Jalan Plered pada zona sekitar saluran Antapani, Blok
Antapani Tengah, Kecamatan Antapani;
c. Jalan Purwakarta pada zona sekitar saluran Ciparungpung,
Blok Antapani Kidul, Kecamatan Antapani; dan
d. Zona sekitar saluran Sungai Cipagalo, Blok Sukamiskin,
Kecamatan Arcamanik.
Rencana Zona Budidaya
Zona Perumahan
Pasal 159
(1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf a meliputi:
a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi;
b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang; dan
c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah.
(2) Zona perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 379,77 (tiga ratus
tujuh puluh sembilan koma tujuh tujuh) hektar dengan
sebaran yaitu :
a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
120
b. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
c. Blok Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
d. Blok Antapani Wetan Kecamatan Antapani;
e. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
f. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
g. Blok Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
h. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
i. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik;
j. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
k. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
l. Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik; dan
m. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani.
(3) Zona Perumahan Kepadatan Sedang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 493,62 (empat ratus
sembilan puluh tiga koma enam dua) hektar dengan sebaran
yaitu :
a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
b. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
c. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
d. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
e. Blok Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
f. Blok Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
g. Blok Antapani Wetan Kecamatan Antapani;
h. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
i. Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik;
j. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
k. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani; dan
l. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik.
(4) Zona perumahan kepadatan rendah sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 100,76
(seratus koma tujuh enam) hektar dengan sebaran yaitu:
a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
b. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
c. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
d. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati; dan
e. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik.
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 160
(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal
7 ayat (3) huruf b meliputi :
a.
Sub zona Pasar Tradisional
b.
Sub zona Pusat Perdagangan dan Jasa;
c.
Sub zona Perdagangan dan Jasa Linier;
(2) Subzona pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a seluas kurang lebih 3,23 (tiga koma dua tiga) hektar
dengan sebaran yaitu :
a.
Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati; dan
b.
Blok Cisaranten Bina Harapan Kecamatan Arcamanik.
(3) Subzona pusat perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 19,07 (Sembilan
belas koma nol tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
a.
Blok Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
b.
Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani;
c.
Blok Antapani Wetan Kecamatan Antapani; dan
d.
Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik.
121
(4) Subzona perdagangan dan jasa linier sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 83,78 (Delapan puluh
tiga koma tujuh delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
a.
Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
b.
Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
c.
Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
d.
Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
e.
Blok Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
f.
Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani;
g.
Blok Antapani Wetan Kecamatan Antapani;
h. Blok Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
i.
Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
j.
Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik;
k.
Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik; dan
l.
Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik.
Zona Campuran
Pasal 161
(1) Zona campuran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3)
huruf c meliputi :
a.
Sub zona Campuran Tinggi; dan
b.
Sub zona Campuran Sedang.
(2) Subzona campuran tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a seluas kurang lebih 16,51 (enam belas koma lima satu)
hektar berada di Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
(3) Subzona campuran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b seluas kurang lebih 1,39 (satu koma tiga Sembilan)
hektar berada di Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani.
Zona Kantor Pemerintahan
Pasal 162
Zona Kantor Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal
7 ayat (3) huruf d seluas kurang lebih 37,19 (tiga puluh tujuh
koma satu sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
b. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
c. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
d. Blok Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
e. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
f. Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik;
g. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
h. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani; dan
i. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik.
Zona Industri dan Pergudangan
Pasal 163
Zona industri pergudangan sebagaimana dimaksud pada pasal
7 ayat (3) huruf e seluas kurang lebih 34,02 (tiga puluh lima
koma nol dua) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
b. Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik; dan
c. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani.
122
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 164
Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi :
a. Sub zona SPU Pendidikan;
b. Sub zona SPU Kesehatan;
c. Sub zona SPU Peribadatan;
d. Sub Zona SPU Olahraga;dan
e. Sub zona SPU Sosial Budaya;
Subzona sarana pelayanan umum pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 15,68 (lima
belas koma enam delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
b. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
c. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
d. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
e. Blok Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
f. Blok Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
g. Blok Antapani Wetan Kecamatan Antapani;
h. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
i. Blok Cisaranten BinaharapanKecamatan Arcamanik;
j. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
k. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani;
l. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik; dan
m. Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik.
Subzona sarana pelayanan umum kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3,35 (tiga
koma tiga lima) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
b. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
c. Blok Antapani Wetan Kecamatan Antapani;
d. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
e. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik; dan
f. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani.
Subzona sarana pelayanan umum peribadatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 5,16 (lima
koma satu enam) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Sindangjaya Kecamatan Mandalajati;
b. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
c. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati;
d. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati;
e. Blok Antapani Kulon Kecamatan Antapani;
f. Blok Antapani Kidul Kecamatan Antapani;
g. Blok Antapani Wetan Kecamatan Antapani;
h. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik;
i. Blok Cisaranten Binaharapan Kecamatan Arcamanik;
j. Blok Cisaranten Kulon Kecamatan Arcamanik;
k. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani; dan
l. Blok Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik.
Sub zona sarana pelayanan umum olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 18,09
(delapan belas koma nol sembilan) hektar dengan sebaran
yaitu:
a. Blok Antapani Kidul, Kecamatan Antapani;
b. Blok Antapani Kulon, Kecamatan Antapani;
c. Blok Antapani Tengah, Kecamatan Antapani;
123
d. Blok Antapani Wetan, Kecamatan Antapani;
e. Blok Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik;
f. Blok Cisaranten Endah, Kecamtan Arcamanik;
g. Blok Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik;
h. Blok Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik;
i. Blok Jatihandap, Kecamatan Mandalajati; dan
j. Blok Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati.
(6) Subzona sarana pelayanan umum sosial budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 0,098 (nol
koma nol Sembilan delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
b. Blok Sukamiskin Kecamatan Arcamanik; dan
c. Blok Antapani Tengah Kecamatan Antapani.
Zona Pertahanan dan Kemanan
Pasal 165
Zona Pertahanan dan Kemanan sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (3) huruf h seluas kurang lebih 0,06 (nol koma
nol enam) hektar berada di Blok Cisaranten Kulon Kecamatan
Arcamanik.
Zona Pertanian
Pasal 166
(1) Zona pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3)
huruf i seluas kurang lebih 14,83 (empat belas koma delapan
tiga) hektar dengan sebaran yaitu:
a. Blok Pasir Impun Kecamatan Mandalajati; dan
b. Blok Jatihandap Kecamatan Mandalajati.
(2) Pada zona pertanian ini direncanakan sebagai Lahan Pangan
Pertanian Berkelanjutan (LP2B).
Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Prasarana
Pasal 167
Rencana jaringan prasarana SWK Arcamanik digambarkan
dalam ketelitian peta skala minimal 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 168
(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di SWK Arcamanik terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. terminal penumpang;
c. Sistem jalur kereta api;
d. sistem jalur pejalan kaki dan sepeda; dan
e. sistem perparkiran;
(2) Rencana
prasarana
dan
sarana
Jaringan
Pergerakan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD
dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk
transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan yang
diatur dalam Peraturan Walikota.
124
(3) Rencana induk jaringan transportasi/pergerakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan tanggung jawab
Kepala
SKPD
dan/atau
instansi
bersangkutan,
yang
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 169
(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pengoptimalan jalan; dan
b. pengingkatan jalan baru.
(2) Pengoptimalan dan peningkatan jaringan jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jalan arteri primer berupa meliputi:
1. Jalan Soekarno - Hatta; dan
2. Jalan AH. Nasution.
b. Jaringan jalan kolektor primer meliputi:
1. Jalan Pacuan Kuda
c. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi:
1. Jalan Lingkar Utara.
d. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:
1. Jalan Ters. Jakarta;
2. Jalan Purwakarta;
3. Jalan Antapani Lama;
4. Jalan Cibatu Raya; dan
5. Jalan Arcamanik Endah.
6. Jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai
karakteristik dan kapasitas sebagai jalan kolektor
sekunder (lebar jalan minimal 12 m).
e. Jalan lainnya yang meliputi:
1. jalan masuk dan keluar terminal barang berupa Jalan
Rumah Sakit-Jalan Gedebage yang mengakses Terminal
Terpadu Gedebage.
2. Jalan masuk dan keluar terminal antapani melalui jalan
terusan jalan Jakarta, Jalan Cibatu dan Jalan
Arcamanik
3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum
pemadu moda (bus line) dengan jalur :
a. Koridor yang menghubungkan Antapani-Jalan
Laswi-Jalan Lingkar Selatan;
b. Koridor yang menghubungkan Ujung Berung-Jalan
Surapati-Jalan Dr. Djunjunan;
4. jaringan jalan moda transportasi umum meliputi:
a. Jalan Cisaranten Kulon;
b. Jalan Cibatu Raya;
c. Jalan Kawali Raya;
d. Jalan Kalijati Indah;
e. Jalan Kalijati Raya;
f. Jalan Subang;
g. Jalan Antapani Lama;
h. Jalan Purwakarta;
i. Jalan Arcamanik Endah
j. Jalan Sindanglaya
k. Jalan Antapani Lama
l. Jalan A.H. Nasution.
125
5. jalan masuk dan keluar parkir berada di setiap ruas
jalan yang menimbulkan kegiatan perparkiran tinggi
meliputi:
a. Jalan Soekarno Hatta;
b. Jalan A.H.Nasution,
c. Jalan Terusan Jakarta,
d. Jalan Purwakarta; dan
e. Jalan Arcamanik Endah
(3) peningkatan jaringan jalan baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. pembangunan jalan Tol Dalam Kota dan/atau Jalan Bebas
Hambatan dan Jalan Tol KM 149 – Jalan Soekarno hatta
(simpang Rumah Sakit) di sepanjang jalan A.H Nasution;
b. Peningkatan kualitas jalan inspeksi sungai sebagai jalan
alternatif.
c. rencana jalan tembus pusat sekunder Arcamanik meliputi:
a. Jalan Cingised;
b. Jalan Cisaranten;
c. Jalan Cisaranten Kulon; dan
d. Jalan Golf Timur.
(4) Sistem jaringan jalan secara lebih rinci termasuk jaringan
jalan lokal dan lingkungan akan dituangkan dalam peta
garisan rencana kota skala 1 : 1.000 yang ditetapkan oleh
Walikota.
Pasal 170
Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf b
terminal penumpang Tipe C di pusat sekunder Arcamanik atau
daerah lainnya di wilayah SWK Arcamanik.
Pasal 171
Rencana jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168
ayat (1) huruf c di SWK Arcamanik terdiri atas:
a. pembangunan jalur ganda kereta api perkotaan KiaracondongRancaekek-Cicalengka dan kawasan terpadu Gedebage;
b. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan yaitu:
1. Jalur yang menghubungkan Cimindi – Gedebage;
2. Jalur melingkar (loop line) yang melalui SWK Bojonagara,
SWK Cibeunying, SWK Karees dan SWK Tegalega; dan
3. Jalur pengumpan (feeder line) yang diatur dalam Peraturan
Walikota;
c. Pembangunan jalur kereta gantung (Cable Car) yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan yaitu jalur yang
menghubungkan
Bandara
Husein
Sastranegara
–
Jl.AH.Nasution (Ujungberung);
d. Reaktivasi jalur kereta api Bandung – Tanjungsari meliputi:
1. Blok Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik; dan
2. Blok Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik.
e. Jalur lebih spesifik dan rinci yang menghubungkan antar jalur
sebagaimana dimaksud huruf b dan c di atas akan diatur dan
ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan atau Keputusan
Walikota.
126
Pasal 172
Sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168
ayat (1) huruf d meliputi:
a. penyediaan jalur pejalan kaki disisi seluruh jaringan jalan; dan
b. penyediaan jalur pejalan kaki pada Zona pusat perdagangan
dan jasa.
Pasal 173
Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat
(1) huruf e meliputi:
a. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada
lokasi-lokasi strategis;
b. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif.
Paragraf 2
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 174
(1) Rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) di SWK Arcamanik meliputi:
a. gardu induk;
b. pembangkit tenaga listrik; dan
c. jaringan transmisi tenaga listrik
(2) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berada di Sub SWK.
(3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berupa pemanfaatan sumber energi terbarukan/energi
alternatif sampah Gedebage di Blok Rancanumpang,
Kecamatan Gedebage.
(4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat
SWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non
rumah tangga;
b. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi
penyaluran;
c. jaringan transmisi listrik meliputi Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi :
1. Blok Mekarjaya, Kecamatan Rancasari;
2. Blok Derwati, Kecamatan Rancasari;
3. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage; dan
4. Blok Rancamumpang, Kecamatan Gedebage.
(5) Rencana
Pengembangan
Jaringan
Energi/Kelistrikan
sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), dan (4) dilaksanakan oleh
SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk
SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
(6) Rencana induk SKPD dan/atau instansi terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan tanggung jawab
Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
127
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Paragraf 3
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Pasal 175
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (4) di SWK Arcamanik meliputi:
a. jaringan terestrial terdiri atas :
1. jaringan kabel; dan
2. jaringan nirkabel.
b. jaringan satelit.
jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1 di SWK Arcamanik meliputi:
a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan
utama dan berhierarki sesuai dengan klasifikasi jalan;
dan/atau
b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.
jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a
angka 2 di SWK Arcamanik meliputi:
a. pemeliharaan Base Transceiver Station (BTS); dan/atau
b. pengaturan sebaran lokasi dan pembangunan menara
telekomunikasi bersama.
jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 1 di SWK Arcamanik berupa peningkatan penyebaran
layanan internet pada lokasi yang belum terjangkau.
Rencana
Pengembangan
Jaringan
Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud ayat (2), (3) dan (4) dilaksanakan oleh
SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk
SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Rencana induk Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Paragraf 4
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Pasal 176
(1) Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (5) di SWK Arcamanik terdiri atas:
a. pengembangan sistem jaringan air baku untuk air minum,
yaitu sungai Cipanjalu;
b. penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kavling bangunan
yang mempunyai kedalaman muka air tanah paling kurang
1,5 (satu koma lima) meter;
c. pembangunan bangunan pengambil air baku;
d. pengembangan pipa transmisi air baku instalasi produksi di
setiap Sub SWK;
e. pengembangan pipa transmisi air minum di setiap Sub SWK;
f. penyediaan bak penampung pada setiap Sub SWK; dan
g. pengembangan pipa distribusi sekunder hingga blok
peruntukan.
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
128
(3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab
Kepala
SKPD
dan/atau
instansi
bersangkutan,
yang
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Pasal 177
(1)Rencana sistem drainase Kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (6) di SWK Arcamanik terdiri atas:
a. rencana pengembangan jaringan drainase primer meliputi:
1. Sungai Cipamokolan;
2. Sungai Cileuweung;
3. Sungai Cikalang;
4. Sungai Ciparungpung;
5. Sungai Cibodas;
6. Sungai Cipagalo;
7. Sungai Cingised;
8. Sungai Cironggeng;
9. Sungai Bebedahan;
10. Sungai Cinambo Baru;
11. Sungai Cijalupang;
12. Sungai Cigiringsing;
13. Sungai Cisaranten;
14. Sungai Cikiley; dan
15. Sungai Cicabe.
b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan
tersier mengikuti rencana pengembangan jaringan jalan;
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Drainase dimaksud
pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD
dan/atau
instansi
bersangkutan,
yang
dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 6
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Pasal 178
(1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (7) di SWK Arcamanik terdiri atas:
a. pengembangan sistem pembuangan air limbah ke IPAL
(Instalasi Pengolahan Air Limbah) Bojongsoang;
b. pembangunan waduk/bak penampungan air kotor di setiap
Sub SWK;
c. pengembangan instalasi tambahan untuk air limbah yang
mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh
perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak
(site);
e. Pengembangan septik tank individual atau komunal bagi
perumahan dan permukiman di masing-masing Blok;
f. Pengembangan
septik
tank
kolektif
pada
kawasan
perkantoran, pendidikan, pemerintah dan komersil.
129
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana
induk
Pengembangan
Jaringan
Air
Limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang
dilaksanakan
berdasarkan
peraturan
perundangundangan.
Paragraf 7
Rencana Pengembangan Sistem persampahan
Pasal 179
(1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (8) di SWK Arcamanik terdiri atas:
a. TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung dan
TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
b. TPS tersebar disetiap blok.
(2) Rencana Pengembangan Sistem persampahan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana
induk
Pengembangan
Sistem
Persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang
dilaksanakan
berdasarkan
peraturan
perundangundangan.
Paragraf 8
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Pasal 180
(1) Rencana
pengembangan
jaringan
prasarana
lainnya
sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (9) meliputi :
a. Ruang Evakuasi
b. Jalur Evakuasi Bencana
(2) Ruang Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di zona
perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan,
lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik;
b. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam
dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; dan
c. ruang evakuasi skala kota dapat memanfaatkan ruang
terbuka publik yang cukup besar meliputi lapangan
olahraga, halaman, dan/atau gedung pelayanan umum.
(3) Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi rawan
genangan dan/atau banjir cileuncang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Blok Karangpamulang Kecamatan Mandalajati;
b. Blok Antapani Tengah, Kecamatan Antapani;
c. Blok Antapani Kidul, Kecamatan Antapani; dan
d. Blok Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik.
130
Bagian Keempat
Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan Penanganannya
Pasal 181
Penetapan Sub SWK Yang DiprioritaskanPenanganannya di
SWK Arcamanik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e
meliputi :
a. Zona Sport Center Arcamanik dengan tema pengembangan
pusat pembinaan potensi Olahraga (Sportipolis);
b. Penataan kawasan sekitar bantaran sungai; dan
c. Kawasan permukiman kumuh (sub kawasan perumahan
kampong/ kumuh) meliputi :
1. Sebagian Blok Antapani Wetan di Kecamatan Antapani;
2. Sebagian Blok Cisaranten Kulon di Kecamatan
Arcamanik; dan
3. Sebagian Blok Karang Pamulang di Kecamatan
Mandalajati.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Bagian Kelima
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Pasal 182
Ketentuan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
a. Program pemanfaatan ruang prioritas;
b. Lokasi;
c. Sumber pendanaan;
d. Pelaksana kegiatan; dan
e. Waktu pelaksanaan.
Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. perwujudan rencana pola ruang;
b. perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
c. perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya;
Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
lokasi yang berada pada lingkup SWK Arcamanik.
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas :
a. dana Pemerintah;
b. dana Pemerintah Provinsi;
c. dana Pemerintah Kota; dan
d. pendanaan lainnya.
Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi :
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Kota;
d. BUMN;
e. Swasta; dan atau
f. Masyarakat.
Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e sampai dengan tahun 2035 dibagi ke dalam 4 (empat)
tahap meliputi :
a. tahap pertama tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;
b. tahap kedua tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
c. tahap ketiga tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
d. tahap keempat tahun 2030 sampai dengan 2035.
131
(7) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
Paragraf 1
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 183
Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 182 ayat (2) huruf a di SWK Arcamanik terdiri
atas:
a. perwujudan rencana zona lindung; dan
b. perwujudan rencana zona budidaya:
Pasal 184
(1) Perwujudanrencana zona lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 183 huruf a terdiri atas:
a. perwujudan
zona
perlindungan
terhadap
kawasan
bawahannya;
b. perwujudan zona perlindungan setempat;
c. perwujudan zona RTH; dan
d. perwujudan zona rawan bencana.
(2) Perwujudan
zona
perlindungan
terhadap
kawasan
bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. pengukuhan zona perlindungan terhadap kawasan
bawahannya, melalui kegiatan:
1. penunjukkan zona perlindungan terhadap kawasan
bawahannya;
2. penataan batas zona perlindungan terhadap kawasan
bawahannya;
3. pemetaan zona perlindungan terhadap kawasan
bawahannya;
4. penetapan zona perlindungan terhadap kawasan
bawahannya; dan
5. penguasaan zona perlindungan terhadap kawasan
bawahannya.
b. rehabilitasi dan konservasi lahan di zona perlindungan
terhadap kawasan bawahannya guna mengembalikan dan
meningkatkan
fungsi
lindung
melalui
kegiatan
penghijauan;
c. pengamanan dan pengendalian lahan di zona perlindungan
terhadap
kawasan
bawahannya
melalui
kegiatan
pengawasan, pengamanan dan pengaturan pemanfaatan
serta penguasaan sumber daya;
d. pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan
lahan
di
zona
perlindungan
terhadap
kawasan
bawahannya;
e. peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumbersumber air;
f. perlindungan serta peningkatan kualitas kawasan hutan
berfungsi lindung;
g. pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan
reboisasi; dan
h. pengembangan zona perlindungan terhadap kawasan
bawahannya dengan tanaman tahunan.
132
(3) Perwujudan
rencana
zona
perlindungan
setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. perwujudan sempadan rel kereta api meliputi:
1. Pembebasan Lahan Terbangun pada sempadan rel
kereta api;
2. Penambah Jalur Hijau Jalan;
3. Penghijauan dan Pengadaan Bibit Pohon;
4. penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan
rel kereta api;
5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan Rel kereta api;
6. pembersihan sempadan rel kereta api dan bangunan
liar; dan
7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan rel Kereta
Api
b. perwujudan sempadan sungai meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan sungai
untuk RTH Publik;
2. penataan sempadan sungai meliputi sungai dan anak
sungai;
3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan sungai;
5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan sempadan sungai;
6. pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
7. pemasangan papan larangan terhadap larangan
pendirian bangunan;
8. normalisasi sungai; dan
9. pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai
c. perwujudan sempadan jaringan SUTT/SUTET meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan
SUTT/SUTET
2. penataan sempadan jaringan SUTT/SUTET di SWK
Bojonagara;
3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan jaringan SUTT/SUTET;
5. penyusunan
perundangan
peraturan
daerah
mengenai
ketentuan
sempadan
jaringan
SUTT/SUTET;
6. pembersihan sempadan jaringan SUTT/SUTET dan
bangunan liar; dan
7. pemeliharaan
dan
penghijauan
sempadan
SUTT/SUTET
(4) Perwujudan rencana zona RTH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meliputi :
1. Penataan dan Revitalisasi RTH Publik;
2. Pembangunan taman turus jalan;
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan;
4. pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik; dan
5. Penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang berubah
fungsi.
133
b. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman
meliputi :
1. Penataan dan Revitalisasi RTH Pemakaman;
2. pemeliharaan
dan
penghijauan
RTH
Taman
Pemakaman;
3. Penetapan sistem retribusi biaya permakaman; dan
4. Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman;
c. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Unit
Lingkungan meliputi :
1. Identifikasi
dan
pendataan
RTH
Taman
Unit
Lingkungan;
2. pemeliharaan
dan
penghijauan
RTH
Taman
Pemakaman; dan
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan.
(5) Perwujudanrencana zona rawan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa perwujudan
genangan/banjir cileuncang terdiri atas:
a. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana;
b. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana;
c. Penyediaan Saluran drainase;
d. Perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran;
e. Penertiban lahan pada sempadan sungai;
f. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk
dari ancaman / korban Bencana;
g. Penghijauan di kawasan imbuhan air;
h. Pembangunan sumur resapan;
i. Pembangunan biopori; dan
j. Pembangunan dam penahan Tanggul Banjir;
Pasal 185
(1) Perwujudanrencana zona budidaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 183 huruf b terdiri atas:
a. perwujudan zona perumahan;
b. perwujudan zona perdagangan dan jasa;
c. perwujudan zona campuran;
d. perwujudan zona kantor pemerintahan;
e. perwujudan zona sarana pelayanan umum;
f. perwujudan zona industri pergudangan;
g. perwujudan zona pertahanan dan kemanan; dan
(2) Perwujudan pola ruang zona perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Perwujudan pola ruang Perumahan Kepadatan Rendah
meliputi :
1. Pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB
maksimal 40% (empat puluh persen);
2. Penyediaan kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas
sosial di kawasan perumahan;
3. Relokasi terhadap kawasan perumahan yang berada di
sekitar bantaran sungai, waduk dan situ yang
mengganggu sistem tata air dan penertiban bangunan
rumah liar di sekitar zona lindung;
4. Penyediaan sistem utilitas yang memadai terutama
persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
5. Penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di
zona perumahan; dan
134
6. Penyediaan sistem pembuangan air hujan dan
Drainase dengan kapasitas tampung yang memadai
untuk mengatasi masalah genangan banjir di kawasan
perumahan.
b. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan
sedang sub zona rumah susun sedang meliputi :
1. pengendalian kepadatan bangunan pada zona
perumahan KDB sedang/tinggi;
2. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan
KDB sedang-tinggi melalui perbaikan lingkungan dan
peremajaan lingkungan;
3. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman kumuh
dan padat melalui program perbaikan kampung
terpadu;
4. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah
sebagai sumber air bersih;
5. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
6. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan
dan peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas
tampung yang memadai untuk mengatasi masalah
genangan banjir; dan
7. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di
zona perumahan.
c. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan
sedang sub zona rumah tinggal sedang meliputi :
1. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan
melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan
lingkungan;
2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah
sebagai sumber air bersih;
3. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
4. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan
dan peningkatan jaringan Drainase dengan kapasitas
tampung yang memadai untuk mengatasi masalah
genangan banjir;
5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di
zona perumahan;
6. penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan yang
rawan bencana banjir; dan
7. pengendalian kepadatan bangunan pada zona
perumahan KDB Tinggi.
d. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan tinggi
sub zona rumah susun tinggi meliputi :
1. Pengembangan
perumahan
vertikal
dengan
memprioritaskan pembangunan rumah susun dengan
menyediakan prasarana dan saranapersampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
2. Pembangunan rumah susun umum diprioritaskan
pada lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi dan
prasarana sarana terutama persampahan, pengolahan
air limbah, dan air bersih;
3. Peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dengan
cara pengembangan perumahan vertikal melalui
peremajaan lingkungan;
135
4. Pembangunan kawasan permukiman baru di kawasan
yang belum terbangun dan diprioritaskan dalam
bentuk perumahan vertikal;
5. Penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan
dan drainase dengan kapasitas tampung yang
memadai untuk mengatasi masalah genangan;
6. Penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial
pada zona perumahan vertikal;
7. Pembangunan rumah susun umum pada kawasan
yang telah ditetapkan; dan
8. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan
vertikal yang rawan bencana banjir
(3) perwujudan pola ruang zona perdagangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Perwujudan zona perdagangan dan jasa sub zona jasa
tunggal meliputi :
1. Revitalisasi Pasar Tradisional;
2. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor
informal/PKL;
3. Penyediaan lahan parkir; dan
4. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang
udara dan ruang bawah tanah.
b. Perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sub
zona Perdagangan dan jasa linier meliputi :
1. Pengendalian kegiatan sektor informal/PKL;
2. Penyediaan
prasarana
untuk
pejalan
kaki,
penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal; dan
3. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona kantor
pemerintahan, perdagangan, dan jasa.
(4) perwujudan pola ruang zona campuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang
udara dan ruang bawah tanah;
b. Penyediaaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang
disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal;
c. Pengembangan dan pengarahan kawasan untuk kegiatan
campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan
hunian baik secara horisontal maupun vertikal;
d. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan (estate
management) dengan mempertimbangkan faktor sosial,
estetis, ekologis dan kepentingan evakuasi bencana;
e. Pembangunan
kawasan
skala
besar
harus
memperhitungkan bangkitan lalu lintas dan dalam skala
tertentu menyediakan sarana dan fasilitas di dalam zona
campuran;
f. Pengembangan kawasan dengan memperhitungkan sistem
tata air di dalam zona dan kawasan yang dipengaruhinya
harus diperhitungkan dalam pengembangannya;
g. Pengembangan pengelompokan jalur wisata sesuai dengan
karakter dan potensi kawasan;
136
h.
Pengembangan zona campuran dengan konsep TOD di
terminal/stasiun antar moda di pusat kegiatan, stasiun,
shelter, dan terminal angkutan umum massal yang
terintegrasi dengan daerah sekitarnya; dan
i. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona campuran.
(5) perwujudan
pola
ruang
zona
kantor
pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Revitalisasi Bangunan Gedung dan Kantor Pemerintahan;
b. Pengembangan
kawasan
untuk
kegiatan
sektor
informal/PKL;
c. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona kantor
pemerintahan; dan
d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Tematik.
(6) perwujudan pola ruang zona sarana pelayanan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. perwujudan zona sarana pelayanan umum Pendidikan
meliputi:
1. penyediaan sarana pendidikan sesuai standar
peraturan-perundang-undangan;
2. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan
sarana dan prasarana pendidikan dasar dan
menengah, serta pendidikan non-formal;
3. pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dasar
dan menengah, serta pendidikan non-formal;
4. pembatasan pengembangan perguruan tinggi pada
lokasi-lokasi yang telah berkembang;
5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas
Pendidikan dan UPT Dinas Pendidikan; dan
6. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
b. perwujudan zona sarana pelayanan umum Kesehatan
meliputi:
1. penyediaan
sarana
kesehatan
sesuai
standar
peraturan perundang-undangan;
2. pemeliharaan sarana kesehatan;
3. pengembangan sarana pengolah limbah rumah sakit;
4. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan
kesehatan Rumah Sakit;
5. peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana
prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya;
6. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas
Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan.
c. perwujudan zona sarana pelayanan umum peribadatan
meliputi:
1. penyediaan oleh masyarakat;
2. optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan; dan
3. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung
peribadatan;
d. perwujudan zona sarana pelayanan umum olahraga
bandara meliputi:
1. Penyediaan sarana rekreasi dan olahraga sesuai
standar peraturan perundang-undangan;
137
2.
program peningkatan sarana dan prasarana olah
raga;
3. Pengadaan sarana olahraga/taman bermain di setiap
RW;
4. Revitalisasi Sarana Olahraga Bola Volley, Tenis Meja,
Futsal; dan
5. Pembangunan Gedung Kepemudaan.
e. perwujudan zona sarana pelayanan umum transportasi
meliputi:
1. Penataan terminal/stasiun dengan menyediakan
prasarana utilitas dan diintegrasikan dengan sistem
angkutan umum massal, jalur pejalan kaki dan
memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas;
2. pengembangan bandara;
3. penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan
dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar
bandara;
4. penetapan batas ketinggian bangunan yang diizinkan
di sekitar kawasan bandar udara;
5. penyediaan fasilitas intermoda di Bandara; dan
6. penertiban bangunan yang menyalahi aturan KKOP.
(7) perwujudan
pola ruang zona
industri pergudangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. pemberian insentif berupa penyediaan ruang parkir;
b. pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana
dan prasarana lingkungan;
c. penetapan lokasi dan pengembangan industri rumah
tangga;
d. pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan
industri rumah tangga
e. revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian dari
industri rumah tangga;
f. pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau sebagai pelindung
(Buffer).
(8) perwujudan pola ruang
pertahanan dan keamanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa zona
pertahanan dan keamanan meliputi:
a. mempertahankan perkantoran dan instalasi pertahanan
keamanan; dan
b. pengamanan
kawasan
perkantoran
dan
instalasi
pertahanan keamanan yang baru sesuai dengan rencana
tata ruang kawasan pertahanan keamanan.
Paragraf 2
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 186
(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana SWK Arcamanik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) huruf b
terdiri atas:
a. perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan;
b. perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
energi/kelistrikan;
c. perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
telekomunikasi;
d. perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum;
e. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
138
f. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
g. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan;
h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya;
(2) Perwujudan
sistem
jaringan
pergerakan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a di SWK Arcamanik meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
1. Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer, Kolektor
Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan
Lingkungan;
2. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer,
Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
3. Pembangunan jalan layang;
4. Pembangunan Overpass;
5. Pembangunan Jembatan;
6. Pelebaran Jalan;
7. Program Penerangan Jalan Umum;
8. Pembangunan Highmast;
9. Pembangunan PJU Dekoratif;
10. Pembangunan PJU Lingkungan;
11. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
b. perwujudan rencana pengembangan terminal penumpang,
terdiri atas:
1. optimalisasi terminal penumpang tipe C.
2. pengembangan alternatif moda yang mendorong
pergerakan ke pusat Kota dengan menggunakan moda
angkutan;
3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum
pemadu moda;
4. peremajaan moda dan peningkatan kapasitas angkutan
umum;
5. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum
dengan uji emisi gas buang;
c. perwujudan sistem jaringan kereta api terdiri atas:
1. penertiban kegiatan yang mengganggu lalu lintas kereta
api di sepanjang jalur kereta api;
2. pemeliharaan dan perbaikan pintu perlintasan jalan
kereta api;
3. pembangunan perlintasan tidak sebidang pada beberapa
zona rawan macet;
4. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
5. pembangunan jalur kereta gantung.
d. perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki,
terdiri atas:
1. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki
di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah
terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan
di sekitar pusat kegiatan;
2. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan
jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar
namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti
lampu jalan, bangku, kotak sampah, zebra cross,
jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
3. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas
jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar
pada satu sisi jalan; dan
139
(3)
(4)
(5)
(6)
4. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan
arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki
trotoar dan kelengkapan lainnya.
e. perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran,
terdiri atas:
1. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan
pada lokasi-lokasi strategis;
2. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
3. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat
disinsentif maupun insentif;
4. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di
sekitar pusat kota; dan
5. pengembangan alternatif moda yang mendorong
pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda
angkutan publik.
f. perwujudan rencana penyediaan halte, terdiri atas:
1. penertiban dan peningkatan fungsi halte; dan
2. penambahan halte/shelter bus.
Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikansebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Arcamanik meliputi:
a. Pemeliharaan jaringan SUTT;
b. Pengembangan jaringan transmisi (SKTT / Underground
Cable) baru;
c. Pengembangan jaringan Underground Cable;
d. Pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif);
e. Pengembangan pipa supplai bahan bakar gas dan minyak
bawah tanah;
f. Pemeliharaan Gardu Induk;
g. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringanlistrik dengan jaringan lainnya
perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di SWK
Arcamanik meliputi:
a. Penyediaan CCTV;
b. Penyediaan Internet Nirkabel;
c. Penyediaan Jaringan Serat Optik;
d. Pembangunan baru prasarana ketenagalistrikan yang
ramah
lingkungan
dan
perbaikan
prasarana
ketenagalistrikan yang sudah tidak berfungsi;
e. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan telekomunikasi dengan jaringan lainnya
perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di SWK
Arcamanik meliputi:
a. Pembangunan dan pemeliharaan instalasi produksi air
bersih (IPA);
b. Mengoptimalkan pengoperasian jaringan distribusi baru di
instalasi pengelolaan air dan pembangunan instalasi
pengolahan;
c. Pemanfaatan sumber air baku alternatif;
d. Pembangunan jaringan distribusi air bersih;
e. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam
rangka kualitas air bersih.
perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di SWK
Arcamanik meliputi:
140
a. pembangunan/pemeliharaan Kolam Retensi/waduk/situ;
b. Pembangunan/pemeliharaan Layanan Polder;
c. Pembangunan sumur resapan dangkal;
d. Pembangunan sumur resapan dalam;
e. Pembangunan lubang biopori;
f. Rencana rehabilitasi Saluran Makro;
g. Rencana rehabilitasi Saluran Penghubung/Sub makro; dan
h. Rencana rehabilitasi Saluran Mikro.
(7) perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di SWK
Arcamanik meliputi:
a. Perluasan jaringan pelayanan pengelolaan air limbah
offsite melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan di
kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, dan
kawasan industri;
b. pemeliharaan dan peningkatan
kapasitas jaringan
pembuangan setempat (on site);
c. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan air limbah dengan jaringan lainnya
(8) perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di SWK
Arcamanik meliputi:
a. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan
Sentra 3R; dan
b. Pengembangan sarana dan prasarana sampah spesifik.
(9) perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h di SWK
Arcamanik meliputi:
a. Jalur Evakuasi Bencana;
b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di
lokasi sebagai kawasan evakuasi bencana;
c. Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan
sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan
memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; dan
d. posko logistik
Paragraf 2
Perwujudan Penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
Penanganannya
Pasal 187
(1) perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat
(2) huruf c terdiri atas:
a. Zona Sport Center Arcamanik dengan tema pengembangan
pusat pembinaan potensi Olahraga (Sportipolis);
b. Penataan kawasan sekitar bantaran sungai; dan
c. Kawasan permukiman kumuh (sub kawasan perumahan
kampong/ kumuh) meliputi :
1. Sebagian Blok Antapani Wetan di Kecamatan Antapani;
2. Sebagian Blok Cisaranten Kulon di Kecamatan
Arcamanik; dan
3. Sebagian Blok Karang Pamulang di Kecamatan
Mandalajati.
141
(2) perwujudan prioritas penanganan Zona Sport Center
Arcamanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. penyusunan RTBL;
b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
(3) perwujudan prioritas penanganan penataan kawasan sekitar
bantaran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. Penyusunan RTBL;
b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas
(4) perwujudan prioritas penanganan Kawasan permukiman
kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Penyusunan RTBL;
b. Perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
BAB IX
SWK UJUNGBERUNG
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 188
Tujuan Penataan Ruang SWK Ujungberung sebagaimana dimaksud
pada pasal 6 huruf f yaitu Pengembangan Seni Budaya Berbasis
Masyarakat (Sundapolis)
Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang
Pasal 189
Rencana pola ruang SWK Ujungberung digambarkan dalam
ketelitian peta skala minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
Rencana Zona Lindung
Pasal 190
Zona Perlindungan terhadap Zona bawahannya sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dengan sebaran yaitu :
a. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
b. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
c. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
d. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
e. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
f. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
Pasal 191
(1) Zona perlidungan setempat sebagaimana dimaksud pada pasal
7 ayat (2) huruf b meliputi :
a. Sub zona Sempadan Rel Kereta Api;
b. Sub zona Sempadan Sungai;
c. Sub zona Sempadan Jaringan SUTT/SUTET
(2) Sub zona Sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2,69 (dua koma enam
sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
b. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
142
(3) Sub zona Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b seluas kurang lebih 33,76 (tiga puluh tiga koma
tujuh enam) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
b. Blok Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan
c. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
d. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
e. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
f. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
g. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
h. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
i. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
j. Blok Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan
k. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
l. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
m. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
n. Blok Sukamulya Kecamatan Cinambo
o. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
p. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
q. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
(4) Sub zona Sempadan jaringan SUTT/SUTET sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 11,74
(sebelas koma tujuh empat) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
b. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
c. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
d. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
e. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
f. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
g. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
h. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
i. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
j. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
k. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
l. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
m. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
Pasal 192
(1) Zona Lindung Alami sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat
(2) huruf d adalah Sub zona RTH Publik terdiri dari:
a. Sub zona RTH Taman Lingkungan
b. Sub zona RTH Pemakaman
(2) Sub zona RTH Taman Lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 7,97 (tujuh koma
Sembilan tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
b. Blok Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan
c. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
d. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
e. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
f. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
g. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
h. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
i. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
j. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
143
k. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
l. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
m. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
n. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
o. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
(3) Sub zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b seluas kurang lebih 8,95 (delapan koma sembilan
lima) hektar yang berada di Blok Pasirjati Kecamatan
Ujungberung.
Pasal 193
Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf e berupa zona rawan genangan dan/atau banjir
cileuncang meliputi:
a. Genangan cileuncang yang berada di perumahan Bumi
Panyileukan yang berada di Saluran Cisalatri seluas kurang
lebih 0,80 (nol koma delapan nol) hektar di Blok Cipadung
Kidul Kecamatan Panyileukan;
b. Genangan yang ada di Pasar induk Gedebage yang berada di
saluran Cipamulihan seluas kurang lebih 0,50 (nol koma lima
nol) hektar di Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan; dan
c. Genangan yang berada di Jalan Persimpangan SoekarnoHatta Jalan Rumah Sakit seluas kurang lebih 0,20 (nol koma
dua nol) di Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo.
Paragraf 2
Rencana Zona Budidaya
Zona Perumahan
Pasal 194
(1) zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a meliputi :
a. Zona Perumahan Kepadatan Tinggi
b. Zona Perumahan Kepadaan Sedang
c. Zona Perumahan Kepadatan Rendah
(2) Zona Perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 706,48 (tujuh ratus
enam koma empat delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
b. Blok Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan
c. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
d. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
e. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
f. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
g. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
h. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
i. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
j. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
k. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
l. Blok Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan
m. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
n. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
o. Blok Sukamulya Kecamatan Cinambo
p. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
q. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinamb
144
(3) Zona Perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 169,64 (seratus enam
puluh Sembilan koma enam empat) hektar dengan sebaran
yaitu :
a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
b. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
c. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
d. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
e. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
f. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
g. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
h. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
i. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
j. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
k. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
l. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
m. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
n. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
o. Blok Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan
(4) Zona Perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 170,03 (seratus tujuh
puluh koma nol tiga) hektar dengan sebaran :
a. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
b. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
c. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
d. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
e. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
f. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
g. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 195
(1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal
7 ayat (3) huruf b meliputi :
a. Sub zona pasar tradisional;
b. Sub zona perdagangan dan jasa linier.
(2) Sub zona pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a seluas kurang lebih 4,66 (empat koma enam enam)
hektar yang berada di Blok Palasari Kecamatan Cibiru.
(3) Sub zona perdagangan dan jasa linier sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 86,38 (delapan puluh
enam koma tiga delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
b. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
c. Blok Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan
d. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
e. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
f. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
g. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
h. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
i. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
j. Blok Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan
k. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
l. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
m. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
n. Blok Sukamulya Kecamatan Cinambo
145
o. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
p. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
q. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
Zona Campuran
Pasal 196
(1) Zona Campuran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3)
huruf c angka 1 meliputi:
a. Sub zona campuran tinggi
b. Sub zona campuran sedang
(2) Sub zona campuran tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a seluas kurang lebih 5,48 (lima koma empat delapan)
hektar berada di Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
(3) Sub zona campuran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b seluas kurang lebih 16,32 (enam belas koma tiga
dua) hektar berada di Blok Babakan Penghulu Kecamatan
Cinambo dan Blok Cigending Kecamatan Ujungberung.
Zona Kantor Pemerintahan
Pasal 197
Zona kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7
ayat (3) huruf d seluas kurang lebih 5,50 (lima koma lima nol)
hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
b. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
c. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
d. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
e. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
f. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
g. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
h. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
i. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
j. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
k. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
l. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
m. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
n. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
Zona Industri dan Pergudangan
Pasal 198
Zona Industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (3) huruf e seluas kurang lebih 268,84 (dua ratus
enam puluh delapan koma delapan empat) hektar dengan
sebaran yaitu :
a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
b. Blok Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan
c. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
d. Blok Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan
e. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
f. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
g. Blok Sukamulya Kecamatan Cinambo
h. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
i. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
j. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
k. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
146
Zona Wisata
Pasal 199
Zona wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf
f seluas kurang lebih 6,05 (enam koma nol lima) hektar yang
berada di Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung.
(1)
(2)
(3)
(4)
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 200
Zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi :
a. Sub zona SPU Pendidikan;
b. Sub zona SPU Kesehatan;
c. Sub zona SPU Peribadaan;
d. Sub zona SPU Transportasi;
e. Sub zona SPU Sosial Budaya;
f. Sub zona SPU Olahraga.
Sub zona sarana pelayanan umum pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 20,14 (dua
puluh koma satu empat) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
b. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
c. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
d. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
e. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
f. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
g. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
h. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
i. Blok Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan
j. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
k. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
l. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1,09 (satu
koma nol sembilan) hektar yang berada di Blok Pakemitan
Kecamatan Cinambo.
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan sebagaimana
dimaksudkan pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 4,23
(empat koma dua tiga) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
b. Blok Cipadung Wetan Kecamatan Panyileukan
c. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
d. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
e. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
f. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
g. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
h. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
i. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
j. Blok Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan
k. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
l. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
m. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
n. Blok Sukamulya Kecamatan Cinambo
o. Blok Cisaranten Wetan Kecamatan Cinambo
p. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
q. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
147
r. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
s. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
t. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
u. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
v. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
(5) Sub Zona sarana pelayanan umum transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 1,90 (satu
koma sembilan nol) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
b. Blok Cipadung Kidul Kecamatan Panyileukan
c. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
d. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
(6) Sub Zona sarana pelayanan umum sosial budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 2,36 (dua
koma tiga enam) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
b. Blok Cipadung Kecamatan Cibiru
c. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
d. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
e. Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo
(7) Sub Zona sarana pelayanan umum olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 2,61 (dua
koma enam satu) hektar dengan sebaran :
a. Blok Mekarmulya Kecamatan Panyileukan
b. Blok Pasirendah Kecamatan Ujungberung
c. Blok Cigending Kecamatan Ujungberung
d. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
e. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
f. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
g. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
h. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
i. Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 201
Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (3) huruf h seluas kurang lebih 40,90 (empat puluh
koma sembilan nol) di Blok Pakemitan Kecamatan Cinambo.
Zona Pertanian
Pasal 202
(1) Zona pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3)
huruf I seluas kurang lebih 50,41 (lima puluh koma empat
satu) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Pasirwangi Kecamatan Ujungberung
b. Blok Pasirjati Kecamatan Ujungberung
c. Blok Palasari Kecamatan Cibiru
d. Blok Cisurupan Kecamatan Cibiru
e. Blok Pasir Biru Kecamatan Cibiru
f. Blok Pasanggrahan Kecamatan Ujungberung
(2) Pada zona pertanian ini direncanakan sebagai Lahan Pangan
Pertanian Berkelanjutan (LP2B)
148
Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Prasarana
Pasal 203
Rencana jaringan prasarana SWK Ujungberung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta
skala minimal 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 204
(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di SWK Ujungberung terdiri
atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. terminal penumpang;
c. jalur kereta api;
d. sistem jalur pejalan kaki;dan
e. sistem perpakiran;
(2) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Pergerakan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD
dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk
transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan
(3) Rencana induk jaringan transportasi/pergerakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab
Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 205
(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pengoptimalan jalan; dan
b. peningkatan dan pembangunan jalan baru.
(2) Pengoptimalan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi jalan yang menjadi kewenangan Kota
meliputi:
a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
1. Jalan Soekarno - Hatta; dan
2. Jalan AH. Nasution
b. Jaringan jalan kolektor primer meliputi:
1. Jalan Rumah Sakit;
2. Jalan Gedebage.
c. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi:
1. Jalan Lingkar Utara
d. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:
1. Jalan Panghegar;
2. Jalan Desa Cipadung.
3. Jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai
karakteristik dan kapasitas sebagai jalan kolektor
sekunder (lebar jalan minimal 12 m).
e. Jalan lainnya yang meliputi:
1. jaringan jalan moda transportasi umum meliputi:
i.
Koridor yang menghubungkan Jalan Raya CibiruJalan Soekarno Hatta-Jalan Elang;
149
ii.
Koridor yang menghubungkan Ujung BerungJalan Surapati-Jalan Dr. Djunjunan;
2. jalan masuk dan keluar parkir berada di setiap ruas
jalan yang menimbulkan kegiatan perparkiran.
(3) Peningkatan dan pembangunan jalan baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. jalan inspeksi sungai;
2. jalan tol dalam dalam kota (Terusan Pasteur-Ujung
Berung-Cileunyi); dan
3. Jalan Tol Gedebage-Majalaya.
4. Pembangunan jalan TOL BIUTR sepanjang Jalan A.H
Nasution dan Jalan Rumah Sakit;
5. Pembangunan jalan menuju Kampung Seni;dan
6. Pembangunan jalan lingkar utara Kecamatan Ujungberung
dan Kecamatan Cibiru
(4) Sistem jaringan jalan secara lebih rinci termasuk jaringan
jalan lokal dan lingkungan akan dituangkan dalam peta
garisan rencana kota skala 1 : 1.000 yang ditetapkan oleh
Walikota.
Pasal 206
Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) huruf b
berada di Lingkungan Pasar Ujungberung, dan Terminal Peti
Kemas (dry port) di Blok Babakan Penghulu Kecamatan Cinambo.
Pasal 207
Jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1)
huruf c meliputi :
a. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute meliputi ;
1. Jalur yang menghubungkan Cimindi – Gedebage;
2. Jalur pengumpan (feeder line) yang diatur dalam Peraturan
Walikota;
b. Pembangunan jalur kereta gantung (Cable Car) yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute meliputi
jalur yang menghubungkan Bandara Husein Sastranegara –
Jl.AH.Nasution (Ujungberung).
c. Jalur lebih spesifik dan rinci yang menghubungkan antar jalur
sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas akan diatur dan
ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan atau Keputusan
Walikota.
Pasal 208
Sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal
204 ayat (1) huruf d meliputi:
a. penyediaan jalur pejalan kaki disisi seluruh jaringan jalan
b. penyediaan jalur pejalan kaki pada zona pusat perdagangan
dan jasa.
Pasal 209
Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204
ayat (1) huruf e meliputi:
150
a. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada
lokasi-lokasi strategis;
b. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Paragraf 2
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 210
Rencana
pengembangan
jaringan
energi/kelistrikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) di SWK
Ujungberung meliputi:
a. gardu induk; dan
b. jaringan transmisi tenaga listrik
Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berada di Sub SWK.
Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat
SWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non
rumah tangga;
b. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT) melintasi :
1. Blok Babakan Penghulu
2. Blok Cipadung
3. Blok Cipadung Kidul
4. Blok Cisaranten Wetan
5. Blok Cisurupan
6. Blok Mekarmulya
7. Blok Pakemitan
8. Blok Palasari
9. Blok Pasanggrahan
10. Blok Pasir Biru
11. Blok Pasirjati
12. Blok Pasirwangi
c. jaringan distribusi sekunder melintasi seluruh blok di
SWK Ujungberung.
Rencana
Pengembangan
Jaringan
Energi/Kelistrikan
sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh
SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk
SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Rencana induk Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Paragraf 3
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Pasal 211
(1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) di SWK Ujungberung meliputi:
a. jaringan terestrial terdiri atas :
1. jaringan kabel; dan
2. jaringan nirkabel.
b. jaringan satelit.
(2) Jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 1 di SWK Ujungberung meliputi:
151
a.
(3)
(4)
(5)
(6)
pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan
utama dan berhierarki sesuai dengan klasifikasi jalan;
dan/atau
b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.
Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 2 di SWK Ujungberung meliputi:
a. pemeliharaan Base Transceiver Station (BTS); dan/atau
b. pengaturan BTS terpadu;
c. penyediaan teknologi Wireless Fidelity (wireless) pada
lokasi RTH skala Kecamatan dan Kota.
Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di
SWK Ujungberung berupa peningkatan penyebaran layanan
internet pada lokasi yang belum terjangkau.
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud ayat (2), (3) dan (4) dilaksanakan oleh SKPD
dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD
dan/atau instansi bersangkutan.
Rencana induk Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Paragraf 4
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Pasal 212
(1) Rencana penyediaan jaringan air minum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) di SWK Ujungberung terdiri
atas:
a. pengembangan sistem jaringan air baku untuk air minum,
yaitu sungai Cipanjalu di wilayah Ujungberung; dan
b. penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kavling bangunan
yang mempunyai kedalaman muka air tanah paling kurang
1,5 (satu koma lima) meter.
c. pembangunan bangunan pengambil air baku;
d. pengembangan pipa transmisi air baku instalasi produksi di
setiap Sub SWK;
e. pengembangan pipa transmisi air minum di setiap Sub
SWK;
f. penyediaan bak penampung pada setiap Sub SWK; dan
g. pengembangan pipa distribusi sekunder hingga blok
peruntukan
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana
induk
Pengembangan
Jaringan
Air
Minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
152
Paragraf 5
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Pasal 213
(1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) meliputi:
a. rencana pengembangan jaringan drainase primer meliputi:
1. Sungai Cigiringsing
2. Sungai Ciresik
3. Sungai Cijalupang
4. Sungai Cicalobak
5. Sungai Cipanjalu
6. Sungai Cigending
7. Sungai Cipicung
8. Sungai Cisepan
9. Sungai Cinambo
10. Sungai Babakan teureup
11. Sungai Wareng
12. Sungai Kalimati
13. Saluran Rancameong
14. Sungai Cinambo Lama
15. Sungai Cihampelas
16. Sungai Cipamulikan
17. Sungai Pangaritan
18. Sungai Cipadung
19. Sungai Cisalatri
20. Sungai Cibiru
21. Sungai Cipariuk
22. Saluran Cimencrang
23. Aliran Cibiru
24. Sungai Ciaru
25. Sungai Cilameta
26. Sungai Cilengkrang
27. Sungai Cihampelas
b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan
tersier mengikuti rencana pengembangan jaringan jalan;
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana induk pengembangan jaringan drainase sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab
Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 6
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Pasal 214
(1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) meliputi:
a. pengembangan sistem pembuangan air limbah ke IPAL
(Instalasi Pengolahan Air Limbah) Bojongsoang;
b. pembangunan waduk/bak penampungan air kotor di setiap
Sub SWK;
c. pengembangan instalasi tambahan untuk air limbah yang
mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
153
d. pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh
perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak
(site);
e. Pengembangan septik tank individual atau komunal bagi
perumahan dan permukiman di masing-masing Blok;
f. Pengembangan septik tank kolektif pada kawasan
perkantoran, pendidikan, pemerintah dan komersil;
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana
induk
Pengembangan
Jaringan
Air
Limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Paragraf 7
Rencana Pengembangan Sistem persampahan
Pasal 215
(1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (7) meliputi:
a. TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung dan
TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
b. TPS tersebar disetiap blok
(2) Rencana Pengembangan Sistem persampahan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana
induk
Pengembangan
Sistem
Persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Paragraf 8
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Pasal 216
(1) Rencana
pengembangan
jaringan
prasarana
lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) berupa jalur
evakuasi dan ruang evakuasi meliputi :
a. Ruang Evakuasi
b. Jalur Evakuasi
(2) Ruang evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi:
a. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di zona
perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan,
lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik;
b. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam
dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; dan
c. ruang evakuasi skala kota dapat memanfaatkan ruang
terbuka publik yang cukup besar meliputi lapangan
olahraga, halaman, dan/atau gedung pelayanan umum.
(3) Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi rawan
genangan dan/atau banjir cileuncang sebagaimana dimaksud
154
pada ayat (1) huruf b meliputi Blok Cigending Kecamatan
Ujungberung.
Bagian Keempat
Penetapan Zona Prioritas Penanganan
Pasal 217
Penetapan Sub SWK yang diprioritaskan penanganannya
sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf f terdiri atas:
a. Pusat
Seni
Budaya
Ujungberung
dengan
tema
pengembangan
seni budaya
berbasis
masyarakat
(sundapolis);
b. Zona Pasar Gedebage dengan tema pengembangan
berbasis masyarakat.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Bagian Kelima
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Pasal 218
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada
pasal 10 huruf f terdiri atas :
a. Program pemanfaatan ruang prioritas;
b. Lokasi;
c. Sumber pendanaan;
d. Pelaksana kegiatan; dan
e. Waktu pelaksanaan.
Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. perwujudan rencana pola ruang;
b. perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
c. perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya
Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
lokasi yang berada pada lingkup SWK Ujung Berung.
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas :
a. dana Pemerintah;
b. dana Pemerintah Provinsi;
c. dana Pemerintah Kota; dan
d. pendanaan lainnya.
Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi :
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Kota;
d. BUMN;
e. Swasta; dan atau
f. Masyarakat.
Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e sampai dengan tahun 2035 dibagi ke dalam 4 (empat)
tahap meliputi :
a. tahap pertama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
b. tahap kedua tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
c. tahap ketiga tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
d. tahap keempat tahun 2030 sampai dengan 2035.
Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
155
Paragraf 1
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 219
Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 218 ayat (2) huruf a di SWK Ujung Berung terdiri atas:
a. perwujudan rencana zona lindung; dan
b. perwujudan rencana zona budidaya:
Pasal 220
(1) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 219 huruf a terdiri atas:
a. Perwujudan zona perlindungan terhadap kawasan
bawahannya
b. Perwujudan zona perlindungan setempat;
c. Perwujudan zona RTH;
d. Perwujudan zona cagar budaya; dan
e. Perwujudan zona rawan bencana.
(2) Perwujudan
zona
perlindungan
terhadap
kawasan
bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas :
a. penetapan tata batas zona perlindungan terhadap
kawasan bawahannya khususnya Kawasan Bandung
Utara;
b. peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan
sumber-sumber air;
c. pengembalian fungsi lindung dengan rehabiliatsi dan
reboisasi; dan
d. pengembangan hutan dan tanaman tahunan.
(3) Perwujudan
rencana
zona
perlindungan
setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. perwujudan sempadan sungai meliputi:
1. penataan sempadan sungai meliputi sungai dan anak
sungai;
2. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
3. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan sungai;
4. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan sempadan sungai;
5. pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
6. pemasangan papan larangan terhadap larangan
pendirian bangunan; dan
7. normalisasi sungai.
b. perwujudan sempadan jaringan SUTT/SUTET meliputi:
1. penataan sempadan jaringan SUTT/SUTET di SWK
Ujungberung;
2. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
3. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan jaringan SUTT/SUTET;
4. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan sempadan jaringan SUTT/SUTET;
5. pembersihan sempadan jaringan SUTT/SUTET dan
bangunan liar;
6. pemasangan papan larangan terhadap larangan
pendirian bangunan.
c. perwujudan sempadan rel kereta api meliputi:
156
1. penambahan jalur hijau jalan di sepanjang sempadan
rel kereta api;
2. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
3. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan jalan bebas hambatan;
4. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan sempadan hambatan;
5. pembersihan sempadan jalan bebas hambatan dan
bangunan liar; dan
6. pemasangan papan larangan terhadap larangan
pendirian bangunan.
(4) Perwujudan rencana zona RTH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meliputi :
1. Penataan dan Revitalisasi RTH Publik;
2. Pembangunan taman turus jalan;
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan;
4. pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik; dan
5. Penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang berubah
fungsi.
b. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman
meliputi :
1. Penataan dan Revitalisasi RTH Pemakaman;
2. pemeliharaan
dan
penghijauan
RTH
Taman
Pemakaman;
3. Penetapan sistem retribusi biaya permakaman;
4. Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman.
c. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Unit
Lingkungan meliputi :
1. Identifikasi dan pendataan RTH Taman Unit
Lingkungan;
2. pemeliharaan
dan
penghijauan
RTH
Taman
Pemakaman;
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan
(5) Perwujudan zona cagar budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d meliputi :
a. pemeliharaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
kawasan cagar budaya;
b. perlindungan terhadap fungsi dan menata kawasan cagar
budaya;
c. mengembalikan fungsi kawasan cagar budaya yang telah
beralih fungsi secara bertahap
(6) Perwujudan zona rawan bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e berupa perwujudan genangan/banjir
cileuncang terdiri atas:
a. Perwujudan zona rawan bencana banjir/genangan
meliputi:
1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana;
2. Pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana;
3. Penyediaan Saluran drainase;
4. Perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran;
5. Penertiban lahan pada sempadan sungai;
6. Pengadaan
Sarana
dan
prasarana
Evakuasi
Penduduk dari ancaman / korban Bencana;
157
7. Penghijauan di kawasan imbuhan air;
8. Pembangunan sumur resapan;
9. Pembangunan biopori; dan
10. Pembangunan dam penahan Tanggul Banjir.
b. Perwujudan Zona Rawan bencana Kebakaran meliputi :
1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana;
2. Program Pencegahan kebakaran (pembinaan teknis
pencegah kebakaran, inspeksi dan pengawasan, serta
penindakan bangunan);
3. Pengembangan prasarana kota berkaitan dengan
permasalahan kebakaran;
4. Standarisasi penyelematan pemerintah, swasta, dan
masyarakat.
c. Perwujudan Zona Rawan bencana gempa bumi meliputi :
1. Pengadaan
Sarana
dan
prasarana
Evakuasi
Penduduk dari ancaman / korban Bencana; dan
2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana.
d. Perwujudan Zona Rawan bencana gerakan tanah dan
longsor meliputi :
1. Penertiban lahan pada zona rawan tanah longsor;
2. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana;
3. Pengadaan
Sarana
dan
prasarana
Evakuasi
Penduduk dari ancaman / korban Bencana.
Pasal 221
(1) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 219 huruf b terdiri atas:
a. perwujudan zona perumahan;
b. perwujudan zona perdagangan dan jasa;
c. perwujudan zona campuran;
d. perwujudan zona kantor pemerintahan;
e. perwujudan zona sarana pelayanan umum;
f. perwujudan zona pertahanan dan keamanan; dan
g. perwujudan zona pertanian.
(2) Perwujudan pola ruang zona perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Perwujudan pola ruang Perumahan Kepadatan Rendah
meliputi :
1. pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB
maksimal 30% (tiga puluh persen);
2. Penyediaan kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas
sosial di kawasan perumahan;
3. Relokasi terhadap kawasan perumahan yang berada di
sekitar bantaran sungai, waduk dan situ yang
mengganggu sistem tata air dan penertiban bangunan
rumah liar di sekitar zona lindung;
4. Penyediaan sistem utilitas yang memadai terutama
persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di
zona perumahan; dan
6. Penyediaan sistem pembuangan air hujan dan
Drainase dengan kapasitas tampung yang memadai
158
untuk mengatasi masalah genangan banjir di kawasan
perumahan.
b. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan
sedang sub zona rumah susun sedang meliputi :
1. pengendalian kepadatan bangunan pada zona
perumahan KDB sedang/tinggi;
2. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan
KDB sedang-tinggi melalui perbaikan lingkungan dan
peremajaan lingkungan;
3. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman
kumuh dan padat melalui program perbaikan
kampung terpadu;
4. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah
sebagai sumber air bersih;
5. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
6. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan
dan peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas
tampung yang memadai untuk mengatasi masalah
genangan banjir;
7. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di
zona perumahan.
c. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan
sedang sub zona rumah tinggal sedang meliputi :
1. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan
melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan
lingkungan;
2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah
sebagai sumber air bersih;
3. penyediaan prasarana utilitas terutama persampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
4. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan
dan peningkatan jaringan Drainase dengan kapasitas
tampung yang memadai untuk mengatasi masalah
genangan banjir;
5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial di
zona perumahan;
6. penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan yang
rawan bencana banjir;
7. pengendalian kepadatan bangunan pada zona
perumahan KDB Tinggi
d. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan tinggi
sub zona rumah susun tinggi meliputi :
1. pengembangan
perumahan
vertikal
dengan
memprioritaskan pembangunan rumah susun dengan
menyediakan prasarana dan saranapersampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
2. pembangunan rumah susun umum diprioritaskan
pada lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi dan
prasarana sarana terutama persampahan, pengolahan
air limbah, dan air bersih;
3. peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dengan
cara pengembangan perumahan vertikal melalui
peremajaan lingkungan;
159
4. pembangunan kawasan permukiman baru di kawasan
yang belum terbangun dan diprioritaskan dalam
bentuk perumahan vertikal;
5. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan
dan drainase dengan kapasitas tampung yang
memadai untuk mengatasi masalah genangan;
6. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial
pada zona perumahan vertikal;
7. pembangunan rumah susun umum pada kawasan
yang telah ditetapkan;
8. penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan
vertikal yang rawan bencana banjir.
(3) Perwujudan pola ruang zona perdagangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. perwujudan zona perdagangan dan jasa sub zona jasa
tunggal meliputi :
1. Revitalisasi Pasar Tradisional
2. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor
informal/PKL
3. Penyediaan lahan parkir
4. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang
udara dan ruang bawah tanah
b. Perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sub
zona Perdagangan dan jasa linier meliputi :
1. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor
informal/PKL;
2. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang
disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal;
3. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang
udara dan ruang bawah tanah;
4. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona kantor
pemerintahan, perdagangan, dan jasa
(4) Perwujudan pola ruang zona campuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara
dan ruang bawah tanah;
b. Pengembangan
kawasan
untuk
kegiatan
sektor
informal/PKL;
c. Penyediaaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang
disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal;
d. Pengembangan dan pengarahan kawasan untuk kegiatan
campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan
hunian baik secara horisontal maupun vertikal;
e. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan (estate
management) dengan mempertimbangkan faktor sosial,
estetis, ekologis dan kepentingan evakuasi bencana;
f. Pembangunan
kawasan
skala
besar
harus
memperhitungkan bangkitan lalu lintas dan dalam skala
tertentu menyediakan sarana dan fasilitas di dalam zona
campuran;
160
g. Pengembangan kawasan dengan memperhitungkan sistem
tata air di dalam zona dan kawasan yang dipengaruhinya
harus diperhitungkan dalam pengembangannya;
h. Pengembangan pengelompokan jalur wisata sesuai dengan
karakter dan potensi kawasan;
i. Pengembangan zona campuran dengan konsep TOD di
terminal/stasiun antar moda di pusat kegiatan, stasiun,
shelter, dan terminal angkutan umum massal yang
terintegrasi dengan daerah sekitarnya;
j. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona campuran
(5) Perwujudan
pola
ruang
zona
kantor
pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Revitalisasi Bangunan Gedung dan Kantor Pemerintahan;
b. Pengembangan
kawasan
untuk
kegiatan
sektor
informal/PKL;
c. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona kantor
pemerintahan; dan
d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Tematik.
(6) Perwujudan pola ruang zona sarana pelayanan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. perwujudan zona sarana pelayanan umum Pendidikan
meliputi:
1. penyediaan sarana pendidikan
sesuai standar
peraturan-perundang-undangan;
2. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan
sarana dan prasarana pendidikan dasar dan
menengah, serta pendidikan non-formal;
3. pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dasar
dan menengah, serta pendidikan non-formal;
4. pembatasan pengembangan perguruan tinggi pada
lokasi-lokasi yang telah berkembang;
5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas
Pendidikan dan UPT Dinas Pendidikan; dan
6. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
b. perwujudan zona sarana pelayanan umum Kesehatan
meliputi:
1. penyediaan
sarana
kesehatan
sesuai
standar
peraturanperundang-undangan;
2. pemeliharaan sarana kesehatan;
3. pengembangan sarana pengolah limbah rumah sakit;
4. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan
kesehatan Rumah Sakit;
5. peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana
prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya; dan
6. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas
Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan.
c. perwujudan zona sarana pelayanan umum peribadatan
meliputi:
1. penyediaan oleh masyarakat;
2. optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan;
3. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung
peribadatan;
161
d. perwujudan zona sarana pelayanan umum olahraga
meliputi:
1. penyediaan sarana rekreasi dan olahraga sesuai
standar peraturan perundang-undangan;
2. program peningkatan sarana dan prasarana olah
raga;
3. pengadaan sarana olahraga/taman bermain di setiap
RW;
4. revitalisasi Sarana Olahraga Bola Volley, Tenis Meja,
Futsal, dll
5. pembangunan Gedung Kepemudaan
e. perwujudan zona sarana pelayanan umum transportasi
meliputi:
1. penataan terminal/stasiun dengan menyediakan
prasarana utilitas dan diintegrasikan dengan sistem
angkutan umum massal, jalur pejalan kaki dan
memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas;
2. pengembangan bandara;
3. penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan
dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar
bandara;
4. penetapan batas ketinggian bangunan yang diizinkan
di sekitar kawasan bandar udara;
5. penyediaan fasilitas intermoda di Bandara; dan
6. penertiban bangunan yang menyalahi aturan KKOP.
(7) Perwujudan pola ruang zona pertahanan dan keamanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa zona
pertahanan dan keamanan meliputi:
a. mempertahankan instalasi dan tempat latihan pertanahan
keamanan Bihbul.
b. pengamanan kawasan instalasi pertanahan dan keamanan.
(8) Perwujudan pola ruang zona pertanian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa zona pertanian
meliputi:
a. pengadaan bibit;
b. Pengadaan penyuluhan kepada para petani.
Paragraf 2
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 222
(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana SWK Ujungberung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) huruf b
terdiri atas:
a. perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan;
b. perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
energi/kelistrikan;
c. perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
telekomunikasi;
d. perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum;
e. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
f. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
g. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan;
h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya;
(2) Perwujudan sistem jaringan pergerakansebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a di SWK Ujungberung meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
162
1. Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer, Kolektor
Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan
Lingkungan;
2. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer,
Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
3. Pembangunan jalan layang;
4. Pembangunan Overpass;
5. Pembangunan Jembatan;
6. Pelebaran Jalan;
7. Program Penerangan Jalan Umum;
8. Pembangunan Highmast;
9. Pembangunan PJU Dekoratif;
10. Pembangunan PJU Lingkungan;
11. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
b. perwujudan rencana pengembangan terminal penumpang,
terdiri atas:
1. optimalisasi terminal penumpang tipe C.
2. pengembangan alternatif moda yang mendorong
pergerakan ke pusat Kota dengan menggunakan moda
angkutan;
3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum
pemadu moda;
4. peremajaan moda dan peningkatan kapasitas angkutan
umum;
5. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum
dengan uji emisi gas buang;
6. mempertahankan dan merevitalisasi fungsi terminal peti
kemas (dry port).
c. perwujudan sistem jaringan kereta api terdiri atas:
1. penertiban kegiatan yang mengganggu lalu lintas kereta
api di sepanjang jalur kereta api;
2. pemeliharaan dan perbaikan pintu perlintasan jalan
kereta api;
3. pembangunan perlintasan tidak sebidang pada beberapa
zona rawan macet;
4. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
5. pembangunan jalur kereta gantung.
d. perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki,
terdiri atas:
1. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki
di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah
terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan
di sekitar pusat kegiatan;
2. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan
jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar
namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti
lampu jalan, bangku, kotak sampah, zebra cross,
jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
3. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas
jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar
pada satu sisi jalan; dan
4. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan
arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki
trotoar dan kelengkapan lainnya.
163
(3)
(4)
(5)
(6)
e. perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran,
terdiri atas:
1. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan
pada lokasi-lokasi strategis;
2. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
3. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat
disinsentif maupun insentif;
4. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di
sekitar pusat kota; dan
5. pengembangan alternatif moda yang mendorong
pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda
angkutan publik.
f. perwujudan rencana penyediaan halte, terdiri atas:
1. penertiban dan peningkatan fungsi halte; dan
2. penambahan halte/shelter bus.
Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Ujungberung meliputi:
a. Pemeliharaan jaringan SUTT;
b. Pengembangan jaringan transmisi (SKTT / Underground
Cable) baru;
c. Pengembangan jaringan Underground Cable;
d. Pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif);
e. Pengembangan pipa supplai bahan bakar gas dan minyak
bawah tanah;
f. Pemeliharaan Gardu Induk;
g. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan listrik dengan jaringan lainnya
perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di SWK Ujung
Berung meliputi:
a. Penyediaan CCTV;
b. Penyediaan Internet Nirkabel;
c. Penyediaan Jaringan Serat Optik;
d. Pembangunan baru prasarana ketenagalistrikan yang
ramah
lingkungan
dan
perbaikan
prasarana
ketenagalistrikan yang sudah tidak berfungsi;
e. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan telekomunikasi dengan jaringan lainnya
perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di SWK
Ujungberung meliputi:
a. Pembangunan dan pemeliharaan instalasi produksi air
bersih (IPA);
b. Mengoptimalkan pengoperasian jaringan distribusi baru di
instalasi pengelolaan air dan pembangunan instalasi
pengolahan;
c. Pemanfaatan sumber air baku alternatif;
d. Pembangunan jaringan distribusi air bersih;
e. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam
rangka kualitas air bersih.
perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
drainase
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di SWK
Ujungberung meliputi:
a. pembangunan/pemeliharaan Kolam Retensi/waduk/situ;
b. Pembangunan/pemeliharaan Layanan Polder;
c. Pembangunan sumur resapan dangkal;
164
d.
e.
f.
g.
Pembangunan sumur resapan dalam;
Pembangunan lubang biopori;
Rencana rehabilitasi Saluran Makro;
Rencana rehabilitasi Saluran Penghubung/Sub makro;
dan
h. Rencana rehabilitasi Saluran Mikro.
(7) perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di SWK
Ujungberung meliputi:
a. Perluasan jaringan pelayanan pengelolaan air limbah offsite
melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan di
kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, dan kawasan
industri;
b. Pemeliharaan
dan
peningkatan
kapasitas
jaringan
pembuangan setempat (on site);
c. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan air limbah dengan jaringan lainnya
(8) perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di SWK
Ujungberung meliputi:
a. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan
Sentra 3R; dan
b. Pengembangan sarana dan prasarana sampah spesifik.
(9) perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h di SWK
Ujungberung meliputi:
a. Jalur Evakuasi Bencana;
b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di
lokasi sebagai kawasan evakuasi bencana;
c. Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan
sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan
memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; dan
d. Posko logistik
Paragraf 3
Perwujudan Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan
Penanganannya
Pasal 223
(1) Perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat
(2) huruf c terdiri atas:
a. Pusat
Seni
Budaya
Ujungberung
dengan
tema
pengembangan
seni
budaya
berbasis
masyarakat
(sundapolis);
b. Zona Pasar Gedebage dengan tema pengembangan
berbasis masyarakat.
(2) perwujudan prioritas penanganan Pusat seni budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL);
b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
(3) perwujudan prioritas penanganan zona Pasar Gedebage
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyusunan RTBL kawasan Pasar Gedebage;
b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
165
BAB X
SWK KORDON
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 224
Tujuan penataan ruang SWK Kordon sebagaimana dimaksud
pada pasal 6 huruf g yaitu pengembangan fasilitas dan
penyelenggaraan event-event sebagai etalase produk karya dan
jasa (Ekshibisiopolis).
Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang
Pasal 225
Rencana pola ruang Sub Wilayah Kota (SWK) digambarkan
dalam ketelitian peta skala minimal 1 : 5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)
(2)
(3)
(4)
Paragraf 1
Rencana Zona Lindung
Pasal 226
Rencana Zona Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud
pada Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi
a. Sempadan tol;
b. Sempadan rel kereta api
c. Sempadan sungai
d. Sempadan jaringan SUTT/SUTET
Sempadan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
seluas kurang lebih 15,48 (lima belas koma empat delapan)
hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Wates KecamatanBandung Kidul
b. Blok Mengger Kecamatan Bandung Kidul
c. Blok Cijaura Kecamatan Buahbatu
d. Blok Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul
e. Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
Sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c seluas kurang lebih 5,49 (lima koma empat sembilan)
hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul
b. Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
c. Blok Jatisari Kecamatan Buahbatu
d. Blok Mengger Kecamatan Bandung Kidul
e. Blok Wates Kecamatan Bandung Kidul
f. Blok Cijaura Kecamatan Buah Batu
Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
seluas kurang lebih 12,35 (dua belas koma tiga lima) hektar
dengan sebaran yaitu :
a. Blok Jatisari Kecamatan Buahbatu
b. Blok Wates Kecamatan Bandung Kidul
c. Blok Mengger Kecamatan Bandung Kidul
d. Blok Cijaura Kecamatan Buahbatu
e. Blok Sekejati Kecamatan Buahbatu
f. Blok Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul
g. Blok Margasari Kecamatan Buahbatu
166
h. Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
i. Blok Manjahlega Kecamatan Buahbatu
(5) Sempadan jaringan SUTT/SUTET sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 26,23 (dua puluh enam
koma dua tiga) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Wates Kecamatan Bandung Kidul
b. Blok Mengger Kecamatan Bandung Kidul
c. Blok Sekejati Kecamatan Buahbatu
d. Blok Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul
e. Blok Margasari Kecamatan Buahbatu
f. Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
g. Blok Jatisari Kecamatan Buahbatu
Pasal 227
(1) Zona Lindung Alami sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat
(2) huruf d berupa RTH Publik meliputi :
a. RTH Taman Unit Lingkungan
b. RTH Pemakaman
(2) Zona RTH Taman Unit Lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 9,18 (sembilan koma
satu delapan) hektar dengan sebaran :
a. Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
b. Blok Cijaura Kecamatan Buahbatu
c. Blok Sekejati Kecamatan Buahbatu
d. Blok Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul
e. Blok Margasari Kecamatan Buahbatu
f.
Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
g. Blok Jatisari Kecamatan Buahbatu
(3) Zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b seluas kurang lebih 1,85 (satu koma delapan lima)
hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
b. Blok Wates Kecamatan Bandung Kidul
Pasal 228
Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2) huruf e berupa zona rawan genangan dan/atau banjir
cileuncang meliputi:
a. Jalan Moh Toha pada Saluran irigasi Dungusrema, Blok
Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul;
b. Terusan Jalan Kiaracondong-Jl Soekarno Hatta, Blok
Margasari,Kecamatan Buah Batu;
c. Jalan Tata Surya-JL Mercuri , pada saluran Mercuri, Blok
Manjahlega,KecamatanRancasari;
d. Jalan Ranca Bolang pada saluranRancabolang-Pasantren,
BlokMargasari, Kecamatan Buahbatu;
e. Jalan Ciwastra pada saluran Ciganitri, Blok Margasari,
Kecamatan Buahbatu.
Paragraf 2
Rencana Zona Budidaya
Zona Perumahan
Pasal 229
(1) Rencana Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (3) huruf a meliputi:
a. Perumahan Kepadatan Tinggi
167
b. Perumahan Kepadatan Sedang
(2) Perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a angka 1 seluas kurang lebih 6,59 (enam
koma lima sembilan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Mengger Kecamatan Bandung Kidul
b. Blok Jatisari Kecamatan Buahbatu
(3) Perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a angka 2 seluas kurang lebih 855,67
(delapan ratus lima puluh lima koma enam tujuh) hektar
dengan sebaran yaitu :
a. Blok Wates Kecamatan Bandung Kidul
b. Blok Mengger Kecamatan Bandung Kidul
c. Blok Cijaura Kecamatan Buahbatu
d. Blok Sekejati Kecamatan Buahbatu
e. Blok Kujangsari Kecamatan Bandung Kidul
f. Blok Margasari Kecamatan Buahbatu
g. Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
h. Blok Jatisari Kecamatan Buahbatu
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 230
(1) Rencana Zona Perdagangan Jasa sub zona pasar tradisional
sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf b angka
1 seluas kurang lebih 0,09 (nol koma nol sembilan) hektar
dengan sebaran yaitu Blok Kujangsari Kecamatan Bandung
Kidul.
(2) Rencana Zona Perdagangan Jasa sub zona pusat
perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 7
ayat (3) huruf b angka 2 seluas kurang lebih 37,97 (tiga
puluh tujuh koma sembilan tujuh) hektar dengan sebaran
yaitu:
a. Blok Mengger, Kecamatan Bandung Kidul
b. Blok Sekejati, Kecamatan Buahbatu
c. Blok Jatisari, Kecamatan Buahbatu
d. Blok Batununggal Kecamatan Bandung Kidul
(3) Rencana Zona Perdagangan Jasa sub zona perdagangan dan
jasa deret atau linier sebagaimana dimaksud pada pasal 7
ayat (3) huruf b angka 3 seluas kurang lebih 117,14 (seratus
tujuh belas koma satu empat) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul
b. Blok Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul
c. Blok Mengger, Kecamatan Bandung Kidul
d. Blok Wates, Kecamatan Bandung Kidul
e. Blok Cijaura, Kecamatan Buahbatu
f. Blok Jatisari, Kecamatan Buahbatu
g. Blok Margasari, Kecamatan Buahbatu
h. Blok Sekejati, Kecamatan Buahbatu
i. Blok Manjahlega, Kecamatan Rancasari
Zona Campuran
Pasal 231
Zona Campuran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat
(3) huruf c adalah zona campuran tinggi seluas kurang lebih
13,46 (tiga belas koma empat enam) hektar dengan sebaran
yaitu Blok Wates,Kecamatan Bandung Kidul.
168
Zona Kantor Pemerintahan
Pasal 232
Rencana zona kantor pemerintahan sebagaimana dimaksud
pada pasal 7 ayat (3) huruf d seluas kurang lebih 0,70 (nol
koma tujuh nol) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Batununggal,Kecamatan Bandung Kidul;
b. Blok Cijaura,Kecamatan Buahbatu;
c. Blok Wates,Kecamatan Bandung Kidul;
d. Blok Margasari,Kecamatan Buahbatu; dan
e. Blok Mengger,Kecamatan Bandung Kidul.
f. Blok Sekejati, Kecamatan Buahbatu; dan
g. Blok Jatisari, Kecamatan Buahbatu.
h. Blok Batununggal,Kecamatan Bandung Kidul;
i. Blok Sekejati,Kecamatan Buahbatu;
Zona Industri dan Pergudangan
Pasal 233
Rencana zona industri pergudangan sebagaimana dimaksud
pada pasal 7 ayat (3) huruf e seluas kurang lebih 12,52 (dua
belas koma lima dua) hektar meliputi:
a. Blok Bandung Kidul, Kecamatan Kordon;
b. Blok Batununggal, Kecamatan Kordon;
c. Blok Kujangsari, Kecamatan Kordon;
d. Blok Wates, Kecamatan Kordon;
e. Blok Cijaura, Kecamatan Buah Batu;
f. Blok Margasari, Kecamatan Buah Batu;
g. Blok Sekejati, Kecamatan Buah Batu.
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 234
(1) Rencana zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud
pada pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi:
a. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga;
b. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan;dan
c. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan;
(2) Sub zona Pelayanan Umum Olahraga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1,34 (satu koma tiga
empat) hektar meliputi :
a. Blok Margasari,Kecamatan Buahbatu;
b. Blok Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul
c. Blok Cijaura, Kecamatan Buahbatu
d. Blok Jatisari, Kecamatan Buahbatu
e. Blok Sekejati, Kecamatan Buahbatu
(3) Sub zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 23,19 (dua
puluh tiga koma satu sembilan) hektar meliputi :
a. Blok Batununggal,Kecamatan Bandung Kidul;
b. Blok Cijaura, Kecamatan Buahbatu;
c. Blok Jatisari, Kecamatan Buahbatu;
d. Blok Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul;
e. Blok Manjahlega, Kecamatan Rancasari;
f. Blok Margasari, Kecamatan Buahbatu;
g. Blok Mengger, Kecamatan Bandung Kidul;
h. Blok Sekejati, Kecamatan Buahbatu;
i. Blok Wates, Kecamatan Bandung Kidul;
169
(4) Zona Sarana Pelayanana Umum Peribadatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 4,80
(empat koma delapan nol) hektar meliputi :
a. Blok Batununggal,kecamatan Bandung Kidul;
b. Blok Cijaura,Kecamatan Buahbatu;
c. Blok Jatisari,Kecamatan Buahbatu;
d. Blok Kujangsari,Kecamatan Bandung Kidul;
e. Blok Manjahlega,Kecamatan Rancasari;
f. Blok Margasari,Kecamatan Buahbatu;
g. Blok Mengger,Kecamatan Bandung Kidul;
h. Blok Sekejati,Kecamatan Buahbatu;
i. Blok Wates,Kecamatan Bandung Kidul.
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 235
Zona Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (3) huruf h seluas kurang lebih 0,19 (nol koma
satu sembilan) hektar meliputi:
a. Blok Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul;
b. Blok Margasari, Kecamatan Buahbatu;
c. Blok Mengger, Kecamatan Bandung Kidul.
Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Prasarana
Pasal 236
Rencana jaringan prasarana SWK Kordon digambarkan dalam
ketelitian peta skala minimal 1:5.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 237
(1) Rencana
sistem
jaringan
pergerakan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) di SWK Kordon terdiri
atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. terminal penumpang;
c. sistem rel kereta api;
d. sistem jalur pejalan kaki; dan
e. sistem perparkiran;
(2) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Pergerakan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD
dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk
transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan
(3) Rencana
induk
jaringan
transportasi/pergerakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala
SKPD
dan/atau instansi
bersangkutan, yang dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 238
(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pengoptimalan jalan; dan
b. peningkatan dan pembangunan jalan baru.
170
(2) Pengoptimalan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi jalan yang menjadi kewenangan Kota
meliputi:
a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
1. Jalan Soekarno – Hatta
b. Jaringan jalan kolektor primer meliputi:
1. Jalan Rancabolang;
2. Jalan Derwati.
c. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi:
1. Jalan Terusan Buah Batu
d. Jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:
1. Jalan Saturnus Timur II;
2. Saturnus Utara;
3. Saturnus Utara 15; dan
4. Saturnus Utara 6.
5. Jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai
karakteristik dan kapasitas sebagai jalan kolektor
sekunder (lebar jalan minimal 12 m).
(3) Peningkatan dan pembangunan jalan baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pembangunan jalan tol baru di dalam kota yang
menghubungkan antar wilayah dengan SWK Kordon.
b. perbesaran Jalan guna meningkatkan akses menuju Sub
Pusat Pelayanan Kota Buah Batu dan Kordon meliputi:
1. Ruas Jalan Terusan Buah Batu,
2. Ruas Jalan Terusan Ibrahim Adjie,
3. Ruas Jalan Rancabolang,
4. Ruas Jalan Batununggal Raya,
5. Ruas Jalan Bojongsoang dan
6. Ruas Jalan yang akses ke Zona permukiman baru.
c. pembangunan Jalan baru sebagai Jalan alternatif/tembus :
1. Ruas Jalan Waas-Batununggal I-Jalan Batununggal
Indah Raya (Jalan tembus Perumahan Batununggal ke
Pusat Sekunder dan Ke Jalan Lingkar Soekarno-Hatta),
2. Ruas Jalan Cijaura Girang- Cijaura Girang IV- Cidurian
Selatan-Cijaura Girang-Cipagalo Girang-Jalan Bunga
Bakung- BungaBakung VIII (Perumahan Cidurian),
3. Ruas Jalan Terusan Buah Batu- Jalan Ciparay- Jalan
Jaka Purwa-Jalan Jaka Mustika-Jalan Kencana AsriJalan Kencana Wangi IX-Jalan Marga Kencana-Jalan
Marga Wangi Kencana-Marga Wangi IX, Jalan Marga Puri
IV- Jalan Cijagra Hilir-Jalan Cijagra Indah.
(4) Sistem jaringan jalan secara lebih rinci termasuk jaringan jalan
lokal dan lingkungan akan dituangkan dalam peta garisan
rencana kota skala 1 : 1.000 yang ditetapkan oleh Walikota.
Pasal 239
Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf b
terminal penumpang Tipe C di pusat sekunder Kordon atau daerah
lainnya di wilayah SWK Kordon.
Pasal 240
Rencana jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237
ayat (1) huruf c di SWK Kordon terdiri dari:
a. Jalur kereta api Bandung – Ciwidey
171
b. Rencana pembangunan kereta api cepat Jakarta – Bandung
melalui SWK Kordon
Pasal 241
Sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237
ayat (1) huruf d meliputi:
a. penyediaan jalur pejalan kaki disisi seluruh jaringan jalan
b. penyediaan jalur pejalan kaki pada zona pusat perdagangan
dan jasa.
Pasal 242
Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat
(1) huruf e meliputi:
a. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada
lokasi-lokasi strategis;
b. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Paragraf 2
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 243
Rencana
pengembangan
jaringan
energi/kelistrikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b di SWK
Kordon meliputi:
a. Gardu Listrik
b. jaringan transmisi tenaga listrik
Gardu listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berada di
Seluruh Sub SWK.
Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat
SWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non
rumah tangga;
b. jaringan distribusi primer berupa Saluran Udara Tegangan
Tinggi (SUTT) melintasi :
1. Blok Batununggal,Kecamatan Bandung Kidul;
2. Blok Cijaura, Kecamatan Buahbatu;
3. Blok Jatisari, Kecamatan Buahbatu;
4. Blok Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul;
5. Blok Margasari, Kecamatan Buahbatu;
6. Blok Mengger, Kecamatan Bandung Kidul;
7. Blok Sekejati, Kecamatan Buahbatu; dan
8. Blok Wates, Kecamatan Bandung Kidul.
c. jaringan distribusi sekunder melintasi seluruh blok di
SWK Kordon.
Rencana
Pengembangan
Jaringan
Energi/Kelistrikan
sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh
SKPD dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk
SKPD dan/atau instansi bersangkutan.
Rencana induk Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
172
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Paragraf 3
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 244
Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) di SWK Kordon meliputi:
a. jaringan terestrial terdiri atas :
1. jaringan kabel; dan
2. jaringan nirkabel.
b. jaringan satelit.
Jaringan kabel sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a
angka 1 di SWK Kordon meliputi:
a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan
utama dan berhierarki sesuai dengan klasifikasi jalan;
dan/atau
b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.
Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
angka 1 di SWK Kordon meliputi:
a. pemeliharaan Base Transceiver Station (BTS); dan/atau
b. pengaturan BTS terpadu;
c. penyediaan teknologi Wireless Fidelity (wireless) pada
lokasi RTH skala Kecamatan dan Kota.
Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di
SWK Kordon berupa peningkatan penyebaran layanan internet
pada lokasi yang belum terjangkau.
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud ayat (2), (3) dan (4) dilaksanakan oleh SKPD
dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD
dan/atau instansi bersangkutan.
Rencana induk Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Paragraf 4
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Pasal 245
(1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana
dimaksud Pasal 8 ayat (5) di SWK Kordon terdiri atas:
a. pengembangan sistem jaringan air baku untuk air minum,
yaitu Sungai Cisangkuy, Sungai Cikapundung dan Sungai
Citarum Hulu;
b. penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kavling bangunan
yang mempunyai kedalaman muka air tanah paling kurang
1,5 (satu koma lima) meter.
c. pembangunan bangunan pengambil air baku;
d. pengembangan pipa transmisi air baku instalasi produksi di
setiap Sub SWK;
e. pengembangan pipa transmisi air minum di setiap Sub
SWK;
f. penyediaan bak penampung pada setiap Sub SWK; dan
g. pengembangan pipa distribusi sekunder hingga blok
peruntukan
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
173
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana
induk
Pengembangan
Jaringan
Air
Minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Paragraf 5
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Pasal 246
(1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) meliputi:
a. rencana pengembangan jaringan drainase primer meliputi:
1. Sungai Ciguriang;
2. Sungai Cijantra;
3. Sungai Cipalasari;
4. Sungai Cijeunjing;
5. Sungai Cikapundung;
6. Sungai Ciborete;
7. Sungai Cileutik;
8. Sungai Cibeunying;
9. Sungai Cikapundung Kolot;
10. Sungai Citiis;
11. Sungai Cicadas;dan
12. Sungai Cidurian.
b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan
tersier mengikuti rencana pengembangan jaringan jalan;
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana induk Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab
Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 6
Rencana Pengembangan sistem pengelolaan air limbah
Pasal 247
(3) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (7) di SWK Kordon terdiri atas :
a. pembangunan waduk/bak penampungan air kotor di setiap
Sub SWK;
b. pengembangan instalasi tambahan untuk air limbah yang
mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
c. pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh
perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak
(site);
d. Pengembangan septik tank individual atau komunal bagi
perumahan dan permukiman di masing-masing Blok;
e. Pengembangan septik tank kolektif pada kawasan
perkantoran, pendidikan, pemerintah dan komersil.
(4) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
174
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(5) Rencana
induk
Pengembangan
Jaringan
Air
Limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang
dilaksanakan
berdasarkan
peraturan
perundangundangan.
Paragraf 7
Rencana Pengembangan Sistem persampahan
Pasal 248
(1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (8) di SWK Kordon terdiri atas:
a. TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung dan
TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
b. TPS tersebar disetiap blok
(2) Rencana Pengembangan Sistem persampahan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana
induk
Pengembangan
Sistem
persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang
dilaksanakan
berdasarkan
peraturan
perundangundangan.
Paragraf 8
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Pasal 249
(1) Rencana
pengembangan
jaringan
prasarana
lainnya
sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (9) meliputi :
a. Ruang Evakuasi
b. Jalur Evakuasi Bencana
(2) Ruang Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a meliputi
a. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di zona
perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan,
lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik;
b. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam
dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; dan
c. ruang evakuasi skala kota dapat memanfaatkan ruang
terbuka publik yang cukup besar meliputi lapangan
olahraga, halaman, dan/atau gedung pelayanan umum.
(3) Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi rawan
genangan dan/atau banjir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b meliputi:
a. Blok Kujang sari, Kecamatan Bandung Kidul;
b. Blok Margasari,Kecamatan Buah Batu;
c. Blok Manjahlega,KecamatanRanca sari;
d. Blok Margasari, Kecamatan Buahbatu;dan
e. Blok Margasari, Kecamatan Buahbatu.
175
Bagian Keempat
Penetapan Zona Prioritas Penanganan
Pasal 250
Penetapan Sub zona prioritas penanganannya sebagaimana
dimaksud pada pasal 9 huruf g adalah pusat Eksibisi di Blok
Batununggal Kecamatan Bandung Kidul.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Bagian Kelima
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Pasal 251
Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada
pasal 10 huruf g terdiri atas :
a. Program pemanfaatan ruang prioritas;
b. Lokasi;
c. Sumber pendanaan;
d. Pelaksana kegiatan; dan
e. Waktu pelaksanaan.
Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. perwujudan rencana pola ruang;
b. perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
c. perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya
Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
lokasi yang berada pada lingkup SWK Kordon.
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas :
a. dana Pemerintah;
b. dana Pemerintah Provinsi;
c. dana Pemerintah Kota; dan
d. pendanaan lainnya.
Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi :
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Kota;
d. BUMN;
e. Swasta; dan atau
f. Masyarakat.
Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e sampai dengan tahun 2035 dibagi ke dalam 4 (empat)
tahap meliputi :
a. tahap pertama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
b. tahap kedua tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
c. tahap ketiga tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
d. tahap keempat tahun 2030 sampai dengan 2035.
Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
176
Paragraf 1
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 252
Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 251 ayat (2) huruf a di SWK Kordon terdiri atas:
a. perwujudan rencana zona lindung; dan
b. perwujudan rencana zona budidaya:
Pasal 253
(1) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 252 huruf a terdiri atas:
a. perwujudan zona perlindungan setempat;
b. perwujudan zona RTH; dan
c. perwujudan zona rawan bencana.
(2) Perwujudan
rencana
zona
perlindungan
setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. perwujudan sempadan jalan tol meliputi:
1. Pemeliharaan Sempadan Tol
2. Penghijauan Sempadan Tol
3. Pembersihan sempadan jalan tol dan bangunan liar
b. perwujudan sempadan rel kereta api meliputi:
1. Pembebasan Lahan Terbangun pada sempadan rel
kereta api;
2. Penambah Jalur Hijau Jalan;
3. Penghijauan dan Pengadaan Bibit Pohon;
4. penanaman pohon produktif dan pelindung sempadan
rel kereta api;
5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan Rel kereta api;
6. pembersihan sempadan rel kereta api dan bangunan
liar;
7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan rel Kereta
Api
c. perwujudan sempadan sungai meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan sungai
untuk RTH Publik;
2. penataan sempadan sungai meliputi sungai dan anak
sungai;
3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan sungai;
5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan sempadan sungai;
6. pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
7. pemasangan papan larangan terhadap larangan
pendirian bangunan;
8. normalisasi sungai; dan
9. pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai
d. perwujudan sempadan jaringan SUTT/SUTET meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan
SUTT/SUTET
2. penataan sempadan jaringan SUTT/SUTET di SWK
Kordon;
3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan jaringan SUTT/SUTET;
177
5. penyusunan perundangan peraturan daerah mengenai
ketentuan sempadan jaringan SUTT/SUTET;
6. pembersihan sempadan jaringan SUTT/SUTET dan
bangunan liar; dan
7. pemeliharaan
dan
penghijauan
sempadan
SUTT/SUTET
(3) Perwujudan rencana zona RTH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meliputi :
1. Penataan dan Revitalisasi RTH Publik;
2. Pembangunan taman turus jalan;
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan;
4. Pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik; dan
5. Penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang berubah
fungsi.
b. perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman
meliputi :
1. Penataan dan Revitalisasi RTH Pemakaman;
2. Pemeliharaan
dan
penghijauan
RTH
Taman
Pemakaman;
3. Penetapan sistem retribusi biaya permakaman;
4. Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman;
c. perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Unit
Lingkungan meliputi :
1. Identifikasi
dan
pendataan
RTH
Taman
Unit
Lingkungan;
2. Pemeliharaan
dan
penghijauan
RTH
Taman
Pemakaman;
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan
(4) Perwujudan rencana zona rawan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan
genangan/banjir cileuncang terdiri atas:
1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana;
2. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana;
3. Penyediaan Saluran drainase;
4. Perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran;
5. Penertiban lahan pada sempadan sungai;
6. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk dari
ancaman / korban Bencana;
7. Penghijauan di kawasan imbuhan air;
8. Pembangunan sumur resapan;
9. Pembangunan biopori; dan
10. Pembangunan dam penahan Tanggul Banjir.
Pasal 254
(1) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 252 huruf b terdiri atas:
a. perwujudan zona perumahan;
b. perwujudan zona perdagangan dan jasa;
c. perwujudan zona kantor pemerintahan;
d. perwujudan zona sarana pelayanan umum;
e. perwujudan zona industri pergudangan.
(2) Perwujudan pola ruang zona perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
178
a. Perwujudan pola ruang Perumahan Kepadatan Rendah
meliputi :
1. pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB
maksimal 30% (tiga puluh persen);
2. Penyediaan kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas
sosial di kawasan perumahan;
3. relokasi terhadap kawasan perumahan yang berada
di sekitar bantaran sungai, waduk dan situ yang
mengganggu sistem tata air dan
penertiban
bangunan rumah liar di sekitar zona lindung;
4. penyediaan sistem utilitas yang memadai terutama
persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial
di zona perumahan; dan
6. penyediaan sistem pembuangan air hujan dan
Drainase dengan kapasitas tampung yang memadai
untuk mengatasi masalah genangan banjir di
kawasan perumahan.
b. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan
sedang sub zona rumah susun sedang meliputi :
1. pengendalian kepadatan bangunan pada zona
perumahan KDB sedang/tinggi;
2. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan
KDB sedang-tinggi melalui perbaikan lingkungan dan
peremajaan lingkungan;
3. perbaikan lingkungan di kawasan permukiman
kumuh dan padat melalui program perbaikan
kampung terpadu;
4. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah
sebagai sumber air bersih;
5. penyediaan
prasarana
utilitas
terutama
persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
6. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan
dan peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas
tampung yang memadai untuk mengatasi masalah
genangan banjir;
7. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial
di zona perumahan.
c. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan
sedang sub zona rumah tinggal sedang meliputi :
1. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan
melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan
lingkungan;
2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah
sebagai sumber air bersih;
3. penyediaan
prasarana
utilitas
terutama
persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
4. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan
dan peningkatan jaringan Drainase dengan kapasitas
tampung yang memadai untuk mengatasi masalah
genangan banjir;
5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial
di zona perumahan;
6. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan
yang rawan bencana banjir;
179
7.
pengendalian kepadatan bangunan pada zona
perumahan KDB Tinggi
d. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan tinggi
sub zona rumah susun tinggi meliputi :
1. pengembangan
perumahan
vertikal
dengan
memprioritaskan pembangunan rumah susun dengan
menyediakan prasarana dan saranapersampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
2. pembangunan rumah susun umum diprioritaskan
pada lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi dan
prasarana sarana terutama persampahan, pengolahan
air limbah, dan air bersih;
3. peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dengan
cara pengembangan perumahan vertikal melalui
peremajaan lingkungan;
4. pembangunan kawasan permukiman baru di kawasan
yang belum terbangun dan diprioritaskan dalam
bentuk perumahan vertikal;
5. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan
dan drainase dengan kapasitas tampung yang
memadai untuk mengatasi masalah genangan;
6. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial
pada zona perumahan vertikal;
7. pembangunan rumah susun umum pada kawasan
yang telah ditetapkan;
8. penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan
vertikal yang rawan bencana banjir
(3) Perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Perwujudan zona perdagangan dan jasa sub zona jasa
tunggal meliputi :
1. Revitalisasi Pasar Tradisional
2. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor
informal/PKL
3. Penyediaan lahan parkir
4. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang
udara dan ruang bawah tanah
b. Perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sub
zona Perdagangan dan jasa linier meliputi :
1. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor
informal/PKL;
2. Penyediaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang
disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal;
3. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang
udara dan ruang bawah tanah;
4. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona kantor
pemerintahan, perdagangan, dan jasa
(4) Perwujudan
pola
ruang
zona
kantor
pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Revitalisasi Bangunan Gedung dan Kantor Pemerintahan;
180
b.
Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona kantor
pemerintahan; dan
c. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.
(5) Perwujudan pola ruang zona sarana pelayanan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. perwujudan zona sarana pelayanan umum Pendidikan
meliputi:
1. Penyediaan sarana pendidikan sesuai standar
peraturan-perundang-undangan;
2. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan
sarana dan prasarana pendidikan dasar dan
menengah, serta pendidikan non-formal;
3. pengendalian sarana dan prasarana pendidikan dasar
dan menengah, serta pendidikan non-formal;
4. pembatasan pengembangan perguruan tinggi pada
lokasi-lokasi yang telah berkembang;
5. peningkatan kualitas sarana dan prasarana Dinas
Pendidikan dan UPT Dinas Pendidikan; dan
6. penyediaan prasarana dan parkir yang memadai.
b. perwujudan zona sarana pelayanan umum Kesehatan
meliputi:
1. Penyediaan
sarana
kesehatan
sesuai
standar
peraturan perundang-undangan;
2. pemeliharaan sarana kesehatan;
3. pengembangan sarana pengolah limbah rumah sakit;
4. peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan
kesehatan Rumah Sakit;
5. peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana
prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya.
c. perwujudan zona sarana pelayanan umum peribadatan
meliputi:
1. penyediaan oleh masyarakat;
2. optimalisasi sarana dan prasarana peribadatan;
3. pengembangan sarana dan prasarana peribadatan;
4. peningkatan sarana dan prasarana pendukung
peribadatan.
d. perwujudan zona sarana pelayanan umum olahraga
bandara meliputi:
1. Penyediaan sarana rekreasi dan olahraga sesuai
standar peraturan perundang-undangan;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana olah
raga;
3. Pengadaan sarana olahraga/taman bermain di setiap
RW;
4. Pembangunan Gedung Kepemudaan
e. perwujudan zona sarana pelayanan umum transportasi
adalahpenataan terminal/stasiun dengan menyediakan
prasarana utilitas dan diintegrasikan dengan sistem
angkutan umum masal, jalur pejalan kaki dan
memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas;
(6) perwujudan pola ruang zona industri dan pergudangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. pemberian insentif berupa penyediaan ruang parkir;
181
b.
c.
pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana
dan prasarana lingkungan;
pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau sebagai pelindung
(Buffer).
Paragraf 2
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 255
(1) Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada
pasal 251 ayat (2) huruf b di SWK Kordon terdiri atas:
a. perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan;
b. perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
energi/kelistrikan;
c. perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
telekomunikasi;
d. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
e. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
f. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan;
g. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya;
(2) Perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di SWK Kordon
meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
1. Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer, Kolektor
Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan
Lingkungan;
2. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer,
Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
3. Pembangunan jalan layang;
4. Pembangunan Jembatan;
5. Pelebaran Jalan;
6. Program Penerangan Jalan Umum;
7. Pembangunan Highmast;
8. Pembangunan PJU Dekoratif;
9. Pembangunan PJU Lingkungan;
10. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
b. perwujudan rencana pengembangan terminal penumpang,
terdiri atas:
1. optimalisasi terminal penumpang tipe C.
2. pengembangan alternatif moda yang mendorong
pergerakan ke pusat Kota dengan menggunakan moda
angkutan;
3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum
pemadu moda;
4. peremajaan moda dan peningkatan kapasitas angkutan
umum;
5. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum
dengan uji emisi gas buang;
c. perwujudan sistem jaringan kereta api terdiri atas:
1. penertiban kegiatan yang mengganggu lalu lintas kereta
api di sepanjang jalur kereta api;
2. pemeliharaan dan perbaikan pintu perlintasan jalan
kereta api;
3. pembangunan perlintasan tidak sebidang pada beberapa
zona rawan macet;
182
4. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
d. perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki,
terdiri atas:
1. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki
di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah
terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan
di sekitar pusat kegiatan;
2. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan
jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar
namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti
lampu jalan, bangku, kotak sampah, zebra cross,
jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
3. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas
jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar
pada satu sisi jalan; dan
4. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan
arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki
trotoar dan kelengkapan lainnya.
e. perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran,
terdiri atas:
1. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan
pada lokasi-lokasi strategis;
2. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
3. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat
disinsentif maupun insentif;
4. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di
sekitar pusat kota; dan
5. pengembangan alternatif moda yang mendorong
pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda
angkutan publik.
f. perwujudan rencana penyediaan halte, terdiri atas:
1. penertiban dan peningkatan fungsi halte; dan
2. penambahan halte/shelter bus.
(3) Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikansebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Pemeliharaan jaringan SUTT;
b. Pengembangan jaringan transmisi (SKTT / Underground
Cable) baru;
c. Pengembangan jaringan Underground Cable;
d. Pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif);
e. Pengembangan pipa supplai bahan bakar gas dan minyak
bawah tanah;
f. Pemeliharaan Gardu Induk;
g. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringanlistrik dengan jaringan lainnya
(4) perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Penyediaan CCTV;
b. Penyediaan Internet Nirkabel;
c. Penyediaan Jaringan Serat Optik;
d. Pembangunan baru prasarana ketenagalistrikan yang
ramah
lingkungan
dan
perbaikan
prasarana
ketenagalistrikan yang sudah tidak berfungsi;
e. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan telekomunikasi dengan jaringan lainnya
183
(5) perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Pembangunan dan pemeliharaan instalasi produksi air
bersih (IPA);
b. Mengoptimalkan pengoperasian jaringan distribusi baru di
instalasi pengelolaan air dan pembangunan instalasi
pengolahan;
c. Pemanfaatan sumber air baku alternatif;
d. Pembangunan jaringan distribusi air bersih;
e. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam
rangka kualitas air bersih.
(6) perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. pembangunan/pemeliharaan Kolam Retensi/waduk/situ;
b. Pembangunan/pemeliharaan Layanan Polder;
c. Pembangunan sumur resapan dangkal;
d. Pembangunan sumur resapan dalam;
e. Pembangunan lubang biopori;
f. Rencana rehabilitasi Saluran Makro;
g. Rencana rehabilitasi Saluran Penghubung/Sub makro; dan
h. Rencana rehabilitasi Saluran Mikro.
(7) perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
air
limbahsebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. Perluasan jaringan pelayanan pengelolaan air limbah
offsite melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan di
kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, dan
kawasan industri;
b. pemeliharaan dan peningkatan
kapasitas jaringan
pembuangan setempat (on site);
c. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan air limbah dengan jaringan lainnya
(8) perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. melakukan studi lokasi untuk implementasi pengelolaan
Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan
Sentra 3R; dan
b. Pengembangan sarana dan prasarana persampahan.
(9) perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
a. Jalur Evakuasi Bencana;
b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di
lokasi sebagai kawasan evakuasi bencana;
c. Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan
sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan
memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; dan
d. posko logistik.
Paragraf 3
Perwujudan Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan
Penanganannya
Pasal 256
(1) perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat
(2) huruf c adalah pusat eksibisi di Blok Batununggal
Kecamatan Bandung Kidul.
184
(2) perwujudan prioritas penanganan pusat eksibisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL);
b. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas
BAB XI
SWK GEDEBAGE
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang
Pasal 257
Tujuan Penataan Ruang SWK Gedebage sebagaimana dimaksud
pada pasal 6 huruf h yaitu Pengembangan Kawasan yang
bersinergikan antara pedidikan tinggi, ekonomi kreatif, komersial
dan pusat pemerintahan berkonsep Teknopolis, dalam mewujudkan
fungsi Pusat Pelayanan Kota (PPK) Gedebage.
Bagian Kedua
Rencana Pola Ruang
Paragraf 1
Rencana Zona Lindung
Pasal 258
Rencana pola ruang SWK Gedebage digambarkan dalam ketelitian
peta skala minimal 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
Pasal 259
(1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi :
a. Sempadan Tol;
b. Sempadan Rel Kereta Api;
c. Sempadan Sungai;
d. Sempadan SUTT/SUTET;
e. Sempadan Sekitar Danau Buatan;
(2) Sempadan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
seluas kurang lebih 16,56 (enam belas koma lima enam) hektar
dengan sebaran yaitu :
a. Blok Derwati, Kecamatan Rancasari;
b. Blok Rancanumpang, Kecamatan Gedebage;
c. Blok Mekarmulya, Kecamatan Rancasari;
d. Blok Mekarjaya, Kecamatan Rancasari; dan
e. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage.
(3) Sempadan Rel Kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b seluas kurang lebih 8,75 (delapan koma tujuh lima)
hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Cimencrang Kecamatan Gedebage;
b. Blok Mekarjaya, Kecamatan Rancasari;
c. Blok Rancanumpang, Kecamatan Gedebage;
d. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage; dan
e. Blok Derwati, Kecamatan Gedebage.
185
(4) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
seluas kurang lebih 44,45 (empat puluh empat koma empat
lima) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Manjahlega, Kecamatan Rancasari;
b. Blok Cipamokolan, Kecamatan Rancasari;
c. Blok Rancamumpang, Kecamatan Gedebage;
d. Blok Cimencrang, Kecamatan Gedebage;
e. Blok Rancabolang, Kecamatan Gedebage;
f. Blok Cimencrang, Kecamatan Gedebage;
g. Blok Derwati, Kecamatan Rancasari;
h. Blok Mekarjaya, Kecamatan Rancasari; dan
i. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage.
(5) Sempadan SUTT/SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d seluas kurang lebih 9,30 (sembilan koma tiga nol)
hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Derwati Kecamatan Rancasari;
b. Blok Cipamokolan Kecamatan Rancasari;
c. Blok Rancabolang Kecamatan Gedebage;
d. Blok Rancanumpang Kecamatan Gedebage;
e. Blok Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage; dan
f. Blok Mekarjaya Kecamatan Rancasari.
(6) Sempadan sekitar danau buatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 2,56 (dua koma lima enam)
hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Cimencrang Kecamatan Gedebage;
b. Blok Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage; dan
c. Blok Rancanumpang Kecamatan Gedebage.
Pasal 260
(1) Zona Lindung Alami (RTH) sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi Sub zona RTH Publik yang
mencakup :
a. Sub sub zona RTH Taman Unit Lingkungan;
b. Sub sub zona RTH Pemakaman; dan
c. Sub sub zona RTH Hutan Kota.
(2) Sub sub zona RTH Taman Unit Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 22,92
(dua puluh dua koma sembilan dua) hektar dengan sebaran
yaitu :
a. Blok Manjahlega Kecamatan Rancasari;
b. Blok Derwati Kecamatan Rancasari;
c. Blok CipamokolanKecamatan Rancasari;
d. Blok Rancamumpang Kecamatan Gedebage;
e. Blok Cimencrang Kecamatan Gedebage;
f. Blok Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage; dan
g. Blok Rancabolang Kecamatan Gedebage.
(3) Sub sub zona RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 11,68 (sebelas koma
enam delapan) hektar dengan sebaran:
a. Blok Derwati Kecamatan Rancasari; dan
b. Blok Mekarjaya Kecamatan Rancasari.
(4) Sub zona RTH Hutan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c seluas kurang lebih 19,13 (Sembilan belas koma
satu tiga) hektar yang berada di Blok Rancanumpang
Kecamatan Gedebage.
186
Pasal 261
Zona Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7
Ayat (2) huruf e berupa zona rawan genangan dan atau
banjir cileuncang meliputi :
a. Jalan Tata Surya dan Jalan Merkuri sekitar Saluran
Merkuri Blok Manjahlega Kecamatan Rancasari;
b. Jalan Komplek Santosa Asih Blok Cipamokolan
Kecamatan Rancasari; dan
c. Perumahan
Riung
Bandung
Blok
Cipamokolan
Kecamatan Rancasari.
Paragraf 2
Rencana Zona Budidaya
Zona Perumahan
Pasal 262
(1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7
ayat (3) huruf a meliputi :
a. Sub zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R1)
b. Sub zona Perumahan kepadatan sedang (R2)
c. Sub zona Perumahan Kepadatan Rendah (R3)
(2) Sub zona Perumahan kepadatan tinggi (R1) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 207,59
(dua ratus tujuh koma lima sembilan) hektar dengan
sebaran yaitu :
a. Blok Cipamokolan Kecamatan Rancasari
b. Blok Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage
c. Blok Derwati Kecamatan Rancasari
d. Blok Rancabolang Kecamatan Gedebage
e. Blok Rancanumpang Kecamatan Gedebage
f. Blok Mekarjaya Kecamatan Rancasari
g. Blok Cimencrang Kecamatan Gedebage
(3) Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 582,58
(lima ratus delapan puluh dua koma lima delapan) hektar
dengan sebaran yaitu
a. Blok CimencrangKecamatan Gedebage
b. Blok Cipamokolan Kecamatan Rancasari
c. Blok Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage
d. Blok Derwati Kecamatan Rancasari
e. Blok Manjahlega Kecamatan Rancasari
f. Blok Mekarjaya Kecamatan Rancasari
g. Blok Rancabolang Kecamatan Gedebage
h. Blok Rancanumpang Kecamatan Gedebage
Zona Perdagangan dan Jasa
Pasal 263
(1) Zona Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 Ayat (3) huruf b meliputi :
a. Sub Zona Pusat Perdagangan dan Jasa;
b. Sub Zona Perdagangan dan Jasa Linier.
(2) Sub zona pusat perdagangan dan jasa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 2 seluas
kurang lebih 132,67 (seratus tiga puluh dua koma enam
tujuh) hektar dengan sebaran yaitu :
187
a. Blok Cisaranten Kecamatan Gedebage
b. Blok Rancabolang Kecamatan Gedebage
(3) Subzona perdagangan dan jasa deret atau linier
sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b angka
3 seluas kurang lebih 138,80 (seratus tiga puluh delapan
koma delapan nol) hektar dengan sebaran yaitu:
a. Blok Derwati Kecamatan Rancasari
b. Blok Cipamokolan Kecamatan Rancasari
c. Blok Rancanumpang Kecamatan Gedebage
d. Blok Cimencrang Kecamatan Gedebage
e. Blok Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage
f. Blok Rancabolang Kecamatan Gedebage
Zona Campuran
Pasal 264
(1) Zona campuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat
(3) huruf c meliputi :
a. Sub zona Campuran Tinggi
b. Sub zona Campuran Sedang
(2) Sub zona Campuran tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 75,78 (tujuh lima koma
tujuh delapan) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Cimencrang Kecamatan Gedebage
b. Blok Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage
c. Blok Rancabolang Kecamatan Gedebage
(3) Sub zona Campuran Sedang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6,48 (enam koma empat
delapan) hektar yaitu Blok Rancabolang Kecamatan
Gedebage.
Zona Kantor Pemerintahan
Pasal 265
Zona Kantor Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7
ayat (3) seluas kurang lebih 12,96 (dua belas koma sembilan
enam) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Cimencrang Kecamatan Gedebage
b. Blok Cipamokolan Kecamatan Rancasari
c. Blok Cisaranten Kidul Kecamatan Gedebage
d. Blok Derwati Kecamatan Rancasari
e. Blok Manjahlega Kecamatan Rancasari
f. Blok Rancabolang Kecamatan Gedebage
Zona Industri dan Pergudangan
Pasal 266
Rencana Zona industri pergudangan sebagaimana dimaksud
pada pasal 7 ayat (3) huruf e seluas kurang 33,82 (tiga puluh
tiga koma delapan dua) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Derwati Kecamatan Rancasari
b. Blok Cisaranten Kecamatan Gedebage
c. Blok Cipamokolan Kecamatan Rancasari
188
Zona Wisata Buatan
Pasal 267
Rencana Zona Wisata Buatan sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (3) huruf f seluas kurang 18.08 (delapan belas
koma nol delapan) hektar dengan terletak di Blok Derwati
Kecamatan Rancasari.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Zona Sarana Pelayanan Umum
Pasal 268
Rencana Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana
dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf g meliputi:
a. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Pendidikan;
b. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan;
c. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Peribadatan;
d. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Olahraga;
e. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi;
f. Sub zona Sarana Pelayanan Umum Sosial Budaya.
Sub zona Pelayanan Umum Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 17.70
(tujuh belas koma tujuh nol) hektar meliputi :
a. Blok Cimencrang,Kecamatan Gedebage;
b. Blok Cipamikolan, Kecamatan Rancasari
c. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage
d. Blok Derwati, Kecamatan Rancasari
e. Blok Mekarjaya, Kecamatan Rancasari
f. Blok Rancanumpang, Kecamatan Gedebage
g. Blok Rancabolang, Kecamatan Gedebage
Sub zona Sarana Pelayanan Umum Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 12.57
(dua belas koma lima tujuh) hektar meliputi :
a. Blok Cipamokolan,Kecamatan Rancasari ;
b. Blok Derwati, Kecamatan Rancasari
c. Blok Mekarjaya, Kecamatan Rancasari
Zona Sarana Pelayanana Umum Peribadatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 4,20
(empat koma dua nol) hektar meliputi :
a. Blok Cimencrang,Kecamatan Gedebage;
b. Blok Cipamokolan, Kecamatan Rancasari
c. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage
d. Blok Derwati, Kecamatan Rancasari
e. Blok Manjahlega,Kecamatan Rancasari;
f. Blok Mekarjaya, Kecamatan Rancasari
g. Blok Rancabolang,Kecamatan Gedebage;
h. Blok Rancanumpang, Kecamatan Gedebage.
Zona Sarana Pelayananan Umum Olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 22.88
(dua puluh dua koma delapan delapan) hektar meliputi :
a. Blok Cimencrang,Kecamatan Gedebage;
b. Blok Cipamokolan, Kecamatan Rancasari
c. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage
d. Blok Derwati, Kecamatan Rancasari
e. Blok Manjahlega, Kecamatan Rancasari;
f. Blok Mekaraya, Kecamatan Rancasari
g. Blok Rancanumpang, Kecamatan Gedebage
Zona Sarana Pelayanan Umum Transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 0,24
189
(nol koma dua empat) hektar terletak di Blok Cisaranten
Kidul, Kecamatan Gedebage
(7) Zona Sarana Pelayanana Umum Sosial Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 1,73
(satu koma tujuh tiga) hektar meliputi :
a. Blok Rancanumpang, Kecamatan Gedebage
b. Blok Rancabolang, Kecamatan Gedebage
Zona Pertahanan dan Keamanan
Pasal 269
Rencana Zona Pertahanan dan Keamanan sebagaimana
dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf h seluas kurang 7,35
(tujuh koma tiga lima) hektar dengan sebaran yaitu :
a. Blok Cimencrang Kecamatan Rancasari;
b. Blok Cipamokolan Kecamatan Rancasari; dan
c. Blok Derwati Kecamatan Rancasari.
Zona Khusus
Pasal 270
Zona khusus yaitu zona infrastruktur perkotaan pengolahan
sampah dengan teknologi ramah lingkungan sebagaimana
dimaksud pada pasal 7 ayat (3) huruf j angka 2 seluas kurang
lebih 4,67 (empat koma enam tujuh) hektar yang berada di Blok
Rancanumpang Kecamatan Gedebage.
Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Prasarana
Pasal 271
Rencana jaringan prasarana SWK Gedebage digambarkan
dalam ketelitian peta skala minimal 1:5.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan
Pasal 272
(1) Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
a. sistem jaringan jalan;
b. terminal penumpang
c. jalur kereta api;
d. sistem jalur pejalan kaki; dan
e. sistem perparkiran.
(2) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Pergerakan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD
dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk
transportasi/pergerakan dan/atau instansi bersangkutan yang
diatur dalam Peraturan Walikota.
(3) Rencana induk jaringan transportasi/pergerakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab
Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
190
Pasal 273
(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. pengoptimalan jalan; dan
b. pengingkatan jalan baru.
(2) Pengoptimalan dan peningkatan jaringan jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Jaringan jalan arteri primer meliputi:
1. Jalan Soekarno – Hatta
b. Jaringan jalan kolektor primer meliputi:
1. Jalan Rancabolang; dan
c. Jaringan jalan arteri sekunder meliputi:
1. Jalan Cipamokolan
2. Jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai
karakteristik dan kapasitas sebagai jalan arteri sekunder
(lebar jalan minimal 20 m).
d. Jalan kolektor sekunder meliputi:
1. Jalan Cimincrang;
2. Jalan Rancaoray;
3. Jalan Venus Raya;
4. Jalan Saturnus Timur II;
5. Saturnus Utara;
6. Saturnus Utara 15;
7. Saturnus Utara 6;
8. Jalan Derwati
9. jalan-jalan yang dikembangkan serta mempunyai
karakteristik dan kapasitas sebagai jalan kolektor
sekunder (lebar jalan minimal 12 m).
e. Jalan lainnya yang meliputi:
1. jalan masuk dan keluar terminal barang berupa Jalan
Rumah Sakit-Jalan Gedebage yang mengakses Terminal
Terpadu Gedebage.
2. jaringan jalan moda transportasi umum meliputi:
i. ruas jalan Soekarno Hatta;
ii. ruas jalan Margahayu;
iii. ruas jalan Riung Bandung;
iv. ruas jalan Ciwastara;
v. ruas jalan Derwati;
vi. ruas jalan Rancabolang.
3. jalan masuk dan keluar parkir berada di setiap ruas
jalan yang menimbulkan kegiatan perparkiran.
(3) peningkatan jaringan jalan baru sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. pembangunan jalan bebas hambatan berupa jalan tol
dalam Kota Ujung Berung-Gedebage-Majalaya.
b. pembangunan pintu masuk/gerbang tol di wilayah Pusat
Primer pada jalan tol Ujung berung-Gedebage-Majalaya.
c. pelebaran jalan meliputi:
1. ruas jalan Cimencrang
2. ruas jalan Gedebage Selatan
3. ruas jalan Cipamokolan
4. ruas jalan Derwati
d. pembangunan jalan layang Cimencrang meliputi:
1. ruas jalan sejajar rel
2. ruas jalan Sejajar Cisalatri
191
3.
ruas jalan menuju batas kota Bandung-Kabupaten
Bandung
4. Ruas Jalan Timur Barat Wilayah Gedebage
5. Ruas jalan Utara Selatan Wilayah Gedebage
e. Jalan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dan/atau
Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol KM 149 – Jalan
Soekarno hatta (simpang Rumah Sakit) meliputi:
1. Jalan tembus Gedebage Selatan – Jalan Riung Gede
2. Pembangunan Jalan tembus Terusan Buah Batu –
Jalan Bodogol
3. Jalan Interkoneksi Perumahan Cempaka Arum ke Jl
Sejajar Sungai Cisalatri
(4) Sistem jaringan jalan secara lebih rinci termasuk jaringan jalan
lokal dan lingkungan akan dituangkan dalam peta garisan
rencana kota skala 1 : 1.000 yang ditetapkan oleh Walikota.
Pasal 274
Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) huruf b
di SWK Gedebage terdiri dari Terminal Terpadu di Blok
Cimencrang Kecamatan Gedebage dan Sub Terminal di Blok
Derwati Kecamatan Gedebage.
Pasal 275
Rencana jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272
ayat (1) huruf c di SWK Gedebage terdiri atas:
a. jalur kereta api di SWK Gedebage meliputi:
1. Blok Cimencrang, Kecamatan Gedebage; dan
2. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage.
b. pembangunan jalur ganda kereta api Perkotaan KiaracondongRancaekek-Cicalengka dan Zona terpadu gedebage;
c. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan dengan rute meliputi ;
1. Jalur yang menghubungkan Cimindi – Gedebage;
2. Jalur pengumpan (feeder line) yang diatur dalam Peraturan
Walikota;
d. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan regional Jawa Barat;
e. pembangunan jalur kereta gantung (cable car) yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan.
f. rencana pembangunan stasiun meliputi:
1. Rencana Stasiun di Babakan Siliwangi, Simpang Dago,
UNPAD, Panatayuda, Dukomsel, Sultan Agung, BIP, Balai
Kota, Braga, Tamblong, Asia Afrika, UNPAS, Karapitan,
Tegalega, Immanuel, dan Leuwipanjang;
2. Rencana Stasiun di Cimindi, Kebon kopi, Bundaran
rajawali, Elang, Bandara, Ciroyom, Istana Plasa,
Purnawarman, Banda, Citarum, Taman Pramuka, Stadion
Persib, Jakarta, Purwakarta, Setra Dago, Antapani.
g. rencana reaktivasi Jalur Kereta Api Bandung – Tanjungsari
meliputi:
1. Blok Cimencrang, Kecamatan Gedebage; dan
2. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage.
h. rencana pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung
melalui SWK Gedebage.
192
i. Jalur lebih spesifik dan rinci yang menghubungkan antar jalur
sebagaimana dimaksud huruf c dan d di atas akan diatur dan
ditetapkan dalam Peraturan Walikota dan atau Keputusan
Walikota.
Pasal 276
(1) Sistem jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal
272 ayat (1) huruf d meliputi:
a. penyediaan jalur pejalan kaki dan sepeda disisi seluruh
jaringan jalan
b. penyediaan jalur pejalan kaki dan sepeda pada Zona pusat
perdagangan dan jasa.
(2) Rencana Sistem Jalur Pejalan Kaki dan sepeda sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana induk Sistem Jalur Pejalan Kaki dan sepeda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Pasal 277
Sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat
(1) huruf e meliputi :
a. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan pada
lokasi-lokasi strategis;
b. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Paragraf 2
Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan
Pasal 278
Rencana jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (3) di SWK Gedebage meliputi:
a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;
b. gardu induk;
c. pembangkit tenaga listrik; dan
d. jaringan transmisi tenaga listrik
Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan jalan sepanjang
soekarno – hatta;
Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputibeberapa Blok.
Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c berupa pemanfaatan sumber energi terbarukan/energi
alternatif sampah Gedebage di Blok Rancanumpang,
Kecamatan Gedebage.
Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d meliputi:
a. penyediaan jaringan energi listrik tersebar di setiap pusat
SWK bagi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan non
rumah tangga;
b. jaringan transmisi listrik meliputi Saluran Udara
Tegangan Tinggi (SUTT) melintasi :
193
1. Blok Mekarjaya, Kecamatan Rancasari;
2. Blok Derwati, Kecamatan Rancasari;
3. Blok Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage; dan
4. Blok Rancamumpang, Kecamatan Gedebage.
(6) Rencana prasarana dan sarana Jaringan Energi/Kelistrikan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD
dan/atau instansi terkait berdasarkan rencana induk SKPD
dan/atau instansi bersangkutan.
(7) Rencana induk Jaringan Energi/Kelistrikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), menjadi tugas dan tanggung jawab
Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Paragraf 3
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi
Pasal 279
Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (4) di SWK Gedebage meliputi:
a. jaringan terestrial terdiri atas :
1. jaringan kabel; dan
2. jaringan nirkabel.
b. jaringan satelit.
Jaringan kabel sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a
angka 1 di SWK Gedebage meliputi:
a. pembangunan jaringan kabel mengikuti jaringan jalan
utama dan berhierarki sesuai dengan klasifikasi jalan;
dan/atau
b. pengembangan dan peningkatan jaringan telepon umum.
Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a
angka 2 di SWK Gedebage meliputi:
a. pemeliharaan Base Transceiver Station (BTS); dan/atau
b. pengaturan BTS terpadu.
Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
di SWK Gedebage berupa peningkatan penyebaran layanan
internet pada lokasi yang belum terjangkau.
Rencana prasarana dan sarana Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
Rencana induk prasarana dan sarana Telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi tugas dan
tanggung jawab Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan,
yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan.
Paragraf 4
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum
Pasal 280
(1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) di SWK Gedebage terdiri atas:
a. pengembangan sistem jaringan air baku untuk air minum,
yaitu Sungai Cisangkuy, Sungai Cikapundung dan Sungai
Citarum Hulu;
194
b. penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kavling bangunan
yang mempunyai kedalaman muka air tanah paling kurang
1,5 (satu koma lima) meter.
c. pengembangan pipa transmisi air minum di setiap Blok
sesuai kebutuhan;
d. penyediaan bak penampung pada setiap Blok sesuai
kebutuhan; dan
e. pengembangan pipa distribusi sekunder hingga blok
peruntukan.
(2) Rencana Pengembangan Air Minum sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi terkait
berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana induk Pengembangan Air Minum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab
Kepala SKPD dan/atau instansi bersangkutan, yang
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5
Rencana Pengembangan Jaringan Drainase
Pasal 281
(1) Rencana sistem drainase kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (6) di SWK Gedebage terdiri atas:
a. rencana pengembangan jaringan drainase primer meliputi:
1. Sungai Cipamokolan
2. Sungai Cileuweung
3. Sungai Cikalang
4. Sungai Ciparungpung
5. Sungai Cibodas
6. Sungai Cipagalo
7. Sungai Cingised
8. Sungai Cironggeng
9. Sungai Bebedahan
10. Sungai Cinambo Baru
11. Sungai Cijalupang
12. Sungai Cigiringsing
13. Sungai Cisaranten
14. Sungai Cikiley
15. Sungai Cicabe
b. rencana pengembangan jaringan drainase sekunder dan
tersier mengikuti rencana pengembangan jaringan jalan;
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Drainase sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana induk jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD
dan/atau
instansi
bersangkutan,
yang
dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 6
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah
Pasal 282
(1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (7) d di SWK Gedebage terdiri atas:
195
a. pembangunan waduk/bak penampungan air kotor di setiap
Blok sesuai kebutuhan;
b. pengembangan instalasi tambahan untuk air limbah yang
mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
c. pengolahan air limbah yang disediakan dan dikelola oleh
perorangan/perusahaan yang melayani satu lingkup tapak
(site);
d. Pengembangan septik tank individual atau komunal bagi
perumahan dan permukiman di masing-masing Blok;
e. Pengembangan septik tank kolektif pada kawasan kantor
pemerintahan, pendidikan, pemerintah dan komersil;
(2) Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana induk Jaringan Air Limbah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD
dan/atau
instansi
bersangkutan,
yang
dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 7
Rencana Pengembangan Sistem Persampahan
Pasal 283
(1) Rencana sistem persampahansebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (8) di SWK Gedebage terdiri atas:
a. TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung dan
TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
b. TPS tersebar disetiap blok.
(2) Rencana Pengembangan Sistem Persampahan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan/atau instansi
terkait berdasarkan rencana induk SKPD dan/atau instansi
bersangkutan.
(3) Rencana induk Sistem Persampahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala SKPD
dan/atau
instansi
bersangkutan,
yang
dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 8
Rencana Pengembangan Prasarana Lainnya
Pasal 284
(1) Rencana
pengembangan
jaringan
prasarana
lainnya
sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (9) meliputi :
a. Ruang Evakuasi
b. Jalur Evakuasi Bencana
(2) Ruang Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi :
a. titik atau pos evakuasi skala lingkungan di zona
perumahan dapat memanfaatkan taman lingkungan,
lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik;
b. penetapan jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam
dengan mengoptimalkan jaringan jalan yang ada; dan
196
c. ruang evakuasi skala kota dapat memanfaatkan ruang
terbuka publik yang cukup besar meliputi lapangan
olahraga, halaman, dan/atau gedung pelayanan umum.
(3) Jalur evakuasi bencana berupa jalur evakuasi rawan
genangan dan/atau banjir cileuncang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi
a. Blok Manjahlega, Kecamatan Rancasari; dan
b. Blok Cipamokolan, Kecamatan Rancasari.
Bagian Keempat
Penetapan Zona Prioritas Penanganan
Pasal 285
Penetapan Sub SWK yang Diprioritaskan Penanganannya
sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf h terdiri atas:
a. Sub Pusat Pelayanan Kota meliputi pertemuan Jalan utama
Kota pada Koridor Jalan Ciwastra Raya dan Jalan
Cipamokolan;
b. Zona kegiatan Terminal peti kemas di Kecamatan
Gedebage;
c. Zona Kantor Pemerintahan;
d. Terminal Terpadu Gedebage di Kecamatan Gedebage;
e. Kompleks Sarana Olah Raga Gelora Bandung Lautan Api;
f. Zona Danau Buatan (program pengembangan masjid
terapung);
g. Penataan kawasan sekitar bantaran sungai; dan
h. Kawasan permukiman kumuh (sub kawasan perumahan
kampong/ kumuh) meliputi:
1. Sebagian Blok Mekar Jaya, Blok Derwati, dan Blok
Manjahlega di Kecamatan Rancasari;
2. sebagian Blok Rancabolang dan Blok Rancanumpang di
Kecamatan Gedebage.
i. Kawasan tekonopolis yang meliputi Pusat Pelayanan Kota
(PPK) Gedebage.
(1)
(2)
(3)
(4)
Bagian Kelima
Ketentuan Pemanfaatan Ruang
Pasal 286
Ketentuan Pemanfaatan Ruang terdiri atas :
a. Program pemanfaatan ruang prioritas;
b. Lokasi;
c. Sumber pendanaan;
d. Pelaksana kegiatan; dan
e. Waktu pelaksanaan.
Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. perwujudan rencana pola ruang;
b. perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
c. perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya
Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi
lokasi yang berada pada lingkup SWK Gedebage
Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas :
a. dana Pemerintah;
b. dana Pemerintah Provinsi;
c. dana Pemerintah Kota; dan
197
d. pendanaan lainnya.
(5) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi :
a. Pemerintah;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Kota;
d. BUMN;
e. Swasta; dan atau
f. Masyarakat.
(6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e sampai dengan tahun 2035 dibagi ke dalam 4 (empat)
tahap meliputi :
a. tahap pertama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
b. tahap kedua tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
c. tahap ketiga tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan
d. tahap keempat tahun 2030 sampai dengan 2035.
(7) Indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
Paragraf 1
Perwujudan Rencana Pola Ruang
Pasal 287
Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 286 ayat (2) huruf a di SWK Gedebageterdiri atas:
a. perwujudan rencana zona lindung; dan
b. perwujudan rencana zona budidaya:
Pasal 288
(1) Perwujudanrencana zona lindung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 287 huruf a terdiri atas:
a. perwujudan zona perlindungan setempat;
b. perwujudan zona RTH; dan
c. perwujudan zona rawan bencana.
(2) Perwujudanrencana zona perlindungan setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.
perwujudan sempadan jalan tol meliputi:
1. Pemeliharaan Sempadan Tol
2. Penghijauan Sempadan Tol
3. Pembersihan sempadan jalan tol dan bangunan liar
b.
perwujudan sempadan rel kereta api meliputi:
1. Pembebasan Lahan Terbangun pada sempadan rel
kereta api;
2. Penambah Jalur Hijau Jalan;
3. Penghijauan dan Pengadaan Bibit Pohon;
4. penanaman
pohon
produktif
dan
pelindung
sempadan rel kereta api;
5. penyusunan
perundangan
peraturan
daerah
mengenai ketentuan Rel kereta api;
6. pembersihan sempadan rel kereta api dan bangunan
liar;
7. pemeliharaan dan penghijauan sempadan rel Kereta
Api
c.
perwujudan sempadan sungai meliputi:
198
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan sungai
untuk RTH Publik;
2. penataan sempadan sungai meliputi sungai dan anak
sungai;
3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan sungai;
5. penyusunan
perundangan
peraturan
daerah
mengenai ketentuan sempadan sungai;
6. pembersihan sempadan sungai dan bangunan liar;
7. pemasangan papan larangan terhadap larangan
pendirian bangunan;
8. normalisasi sungai; dan
9. pemeliharaan dan penghijauan sempadan sungai
d.
perwujudan sempadan jaringan SUTT/SUTET meliputi:
1. pembebasan lahan terbangun pada sempadan
SUTT/SUTET
2. penataan sempadan jaringan SUTT/SUTET di SWK
Gedebage;
3. penghijauan dan pengadaan bibit pohon;
4. penanaman serta penanaman pohon produktif dan
pelindung sempadan jaringan SUTT/SUTET;
5. penyusunan
perundangan
peraturan
daerah
mengenai
ketentuan
sempadan
jaringan
SUTT/SUTET;
6. pembersihan sempadan jaringan SUTT/SUTET dan
bangunan liar; dan
7. pemeliharaan
dan
penghijauan
sempadan
SUTT/SUTET
(3) Perwujudan rencana zona RTH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meliputi :
1. Penataan dan Revitalisasi RTH Publik;
2. Pembangunan taman turus jalan;
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan;
4. pemeliharaan dan penghijauan RTH Publik; dan
5. Penyediaan lahan pengganti untuk RTH yang
berubah fungsi.
b. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemakaman
meliputi :
1. Penataan dan Revitalisasi RTH Pemakaman;
2. pemeliharaan
dan
penghijauan
RTH
Taman
Pemakaman;
3. Penetapan sistem retribusi biaya permakaman;
4. Pembangunan fasilitas pelayanan pemakaman;
c. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Unit
Lingkungan meliputi :
1. Identifikasi dan pendataan RTH Taman Unit
Lingkungan;
2. pemeliharaan
dan
penghijauan
RTH
Taman
Pemakaman;
3. Pembangunan biopori dan sumur resapan
d. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Tematik
meliputi :
1. Pembelian lahan baru untuk taman tematik;
199
2.
Pembangunan taman Tematik dalam lingkungan RT,
taman RW Taman Lingkungan, taman Kecamatan
dan taman kota
(4) Perwujudanrencana zona rawan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan
genangan/banjir cileuncang terdiri atas:
a. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana;
b. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana;
c. Penyediaan Saluran drainase;
d. Perbaikan dan pembersihan pendangkalan saluran;
e. Penertiban lahan pada sempadan sungai;
f. Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Penduduk
dari ancaman / korban Bencana;
g. Penghijauan di kawasan imbuhan air;
h. Pembangunan sumur resapan;
i. Pembangunan biopori; dan
j. Pembangunan dam penahan Tanggul Banjir.
Pasal 289
(1) Perwujudanrencana zona budidaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 287 huruf b terdiri atas:
a. perwujudan zona perumahan;
b. perwujudan zona perdagangan dan jasa;
c. perwujudan zona campuran;
d. perwujudan zona kantor pemerintahan;
e. perwujudan zona industri pergudangan; dan
f. perwujudan zona khusus.
(2) Perwujudan pola ruang zona perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Perwujudan pola ruang Perumahan Kepadatan Rendah
meliputi :
1. pengendalian kepadatan bangunan dengan KDB
maksimal 40% (empat puluh persen);
2. Penyediaan kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas
sosial di kawasan perumahan;
3. Relokasi terhadap kawasan perumahan yang berada
di sekitar bantaran sungai, waduk dan situ yang
mengganggu sistem tata air dan
penertiban
bangunan rumah liar di sekitar zona lindung;
4. Penyediaan sistem utilitas yang memadai terutama
persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial
di zona perumahan; dan
6. Penyediaan sistem pembuangan air hujan dan
Drainase dengan kapasitas tampung yang memadai
untuk mengatasi masalah genangan banjir di
kawasan perumahan.
b. Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan
sedang sub zona rumah susun sedang meliputi :
1. pengendalian kepadatan bangunan pada zona
perumahan KDB sedang/tinggi;
2. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan
KDB sedang-tinggi melalui perbaikan lingkungan dan
peremajaan lingkungan;
200
3.
c.
d.
perbaikan lingkungan di kawasan permukiman
kumuh dan padat melalui program perbaikan
kampung terpadu;
4. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah
sebagai sumber air bersih;
5. penyediaan
prasarana
utilitas
terutama
persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
6. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan
dan peningkatan jaringan drainase dengan kapasitas
tampung yang memadai untuk mengatasi masalah
genangan banjir;
7. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial
di zona perumahan.
Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan
sedang sub zona rumah tinggal sedang meliputi :
1. peningkatan kualitas lingkungan zona perumahan
melalui perbaikan lingkungan dan peremajaan
lingkungan;
2. pengurangan secara bertahap pemanfaatan air tanah
sebagai sumber air bersih;
3. penyediaan
prasarana
utilitas
terutama
persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
4. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan
dan peningkatan jaringan Drainase dengan kapasitas
tampung yang memadai untuk mengatasi masalah
genangan banjir;
5. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial
di zona perumahan;
6. Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan
yang rawan bencana banjir;
7. pengendalian kepadatan bangunan pada zona
perumahan KDB Tinggi
Perwujudan pola ruang zona perumahan kepadatan tinggi
sub zona rumah susun tinggi meliputi :
1. Pengembangan
perumahan
vertikal
dengan
memprioritaskan
pembangunan
rumah
susun
dengan
menyediakan
prasarana
dan
sarana
persampahan, pengolahan air limbah, dan air bersih;
2. Pembangunan rumah susun umum diprioritaskan
pada lokasi yang memiliki aksesibilitas tinggi dan
prasarana
sarana
terutama
persampahan,
pengolahan air limbah, dan air bersih;
3. peningkatan intensitas pemanfaatan ruang dengan
cara pengembangan perumahan vertikal melalui
peremajaan lingkungan;
4. pembangunan kawasan permukiman baru di
kawasan yang belum terbangun dan diprioritaskan
dalam bentuk perumahan vertikal;
5. penyediaan sistem pengendalian limpasan air hujan
dan drainase dengan kapasitas tampung yang
memadai untuk mengatasi masalah genangan;
6. penyediaan RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial
pada zona perumahan vertikal;
7. Pembangunan rumah susun umum pada kawasan
yang telah ditetapkan;
201
8.
Penerapan teknik rekayasa pada zona perumahan
vertikal yang rawan bencana banjir
(3) perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Perwujudan zona perdagangan dan jasa sub zona jasa
tunggal meliputi :
1. Revitalisasi Pasar Tradisional
2. Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor
informal/PKL
3. Penyediaan lahan parkir
4. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang
udara dan ruang bawah tanah
b. Perwujudan pola ruang zona perdagangan dan jasa sub
zona Perdagangan dan jasa linier meliputi :
1. Pengendalian kegiatan sektor informal/PKL;
2. Penyediaan
prasarana
untuk
pejalan
kaki,
penyandang disabilitas dan jalur sepeda yang
terintegrasi dengan angkutan umum massal;
3. Penyediaan prasarana parkir yang memadai;
4. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona kantor
pemerintahan, perdagangan, dan jasa
(4) perwujudan pola ruang zona Campuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Penerapan konsep superblok atau megastruktur yang
disesuaikan dengan pengaturan pemanfaatan ruang udara
dan ruang bawah tanah;
b. Pengembangan
kawasan
untuk
kegiatan
sektor
informal/PKL;
c. Penyediaaan prasarana untuk pejalan kaki, penyandang
disabilitas dan jalur sepeda yang terintegrasi dengan
angkutan umum massal;
d. Pengembangan dan pengarahan kawasan untuk kegiatan
campuran antara kegiatan perdagangan dan jasa dengan
hunian baik secara horisontal maupun vertikal;
e. Pengembangan sistem pengelolaan kawasan (estate
management) dengan mempertimbangkan faktor sosial,
estetis, ekologis dan kepentingan evakuasi bencana;
f. Pembangunan
kawasan
skala
besar
harus
memperhitungkan bangkitan lalu lintas dan dalam skala
tertentu menyediakan sarana dan fasilitas di dalam zona
campuran;
g. Pengembangan kawasan dengan memperhitungkan sistem
tata air di dalam zona dan kawasan yang dipengaruhinya
harus diperhitungkan dalam pengembangannya;
h. Pengembangan pengelompokan jalur wisata sesuai dengan
karakter dan potensi kawasan;
i. Pengembangan zona campuran dengan konsep TOD di
terminal/stasiun antar moda di pusat kegiatan, stasiun,
shelter, dan terminal angkutan umum massal yang
terintegrasi dengan daerah sekitarnya;
j. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona campuran
(5) perwujudan
pola
ruang
zona
kantor
pemerintahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
202
a.
b.
Revitalisasi Bangunan Gedung dan Kantor Pemerintahan;
Pengembangan
kawasan
untuk
kegiatan
sektor
informal/PKL;
c. Penyediaan ruang bagi usaha kecil dan menengah
merupakan bagian dari pengembangan zona kantor
pemerintahan; dan
d. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Tematik.
(6) perwujudan
pola ruang zona
industri pergudangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. pemberian insentif berupa penyediaan ruang parkir;
b. pengembangan industri kecil dengan dukungan sarana dan
prasarana lingkungan;
c. penetapan lokasi dan pengembangan industri rumah
tangga;
d. pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan
industri rumah tangga
e. revitalisasi bangunan tua/bersejarah menjadi bagian dari
industri rumah tangga;
f. pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau sebagai pelindung
(Buffer).
(7) perwujudan pola ruang zona khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f berupa infrastruktur perkotaan
pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan
meliputi:
a. pencadangan lahan; dan
b. pengamanan dan penataan kawasan.
Paragraf 2
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana
Pasal 290
(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana SWK Gedebage
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 ayat (2) huruf b
terdiri atas:
a. perwujudan rencana pengembangan jaringan pergerakan;
b. perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
energi/kelistrikan;
c. perwujudan
rencana
pengembangan
jaringan
telekomunikasi;
d. perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum;
e. perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase;
f. perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah;
g. perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan;
h. perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya.
(2) Perwujudan sistem jaringan pergerakansebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a di SWK Gedebage meliputi:
a. perwujudan sistem jaringan jalan terdiri atas:
1. Peningkatan Kapasitas Jalan Arteri Primer, Kolektor
Primer, Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan
Lingkungan;
2. Pemeliharaan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer,
Arteri Sekunder, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan;
3. Pembangunan jalan layang;
4. Pembangunan Overpass;
5. Pembangunan Jembatan;
6. Pelebaran Jalan;
7. Program Penerangan Jalan Umum;
203
b.
c.
d.
e.
f.
8. Pembangunan Highmast;
9. Pembangunan PJU Dekoratif;
10. Pembangunan PJU Lingkungan;
11. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
perwujudan rencana pengembangan terminal penumpang,
terdiri atas:
1. optimalisasi terminal penumpang tipe C.
2. pengembangan alternatif moda yang mendorong
pergerakan ke pusat Kota dengan menggunakan moda
angkutan;
3. penyediaan sarana dan prasarana angkutan umum
pemadu moda;
4. peremajaan moda dan peningkatan kapasitas angkutan
umum;
5. penerapan laik fungsi kendaraan angkutan umum
dengan uji emisi gas buang;
perwujudan sistem jaringan kereta api terdiri atas:
1. penertiban kegiatan yang mengganggu lalu lintas kereta
api di sepanjang jalur kereta api;
2. pemeliharaan dan perbaikan pintu perlintasan jalan
kereta api;
3. pembangunan perlintasan tidak sebidang pada beberapa
zona rawan macet;
4. pembangunan jalur kereta ringan berbasis rel yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
5. pembangunan jalur kereta gantung.
perwujudan rencana pengembangan jalur pejalan kaki,
terdiri atas:
1. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan
kaki di ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sudah
terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan
di sekitar pusat kegiatan;
2. penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan
jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar
namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti
lampu jalan, bangku, kotak sampah, zebra cross,
jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya; dan
3. penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas
jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar
pada satu sisi jalan; dan
4. penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas
jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum
memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya.
perwujudan rencana pengembangan sistem perparkiran,
terdiri atas:
1. penyediaan kantong-kantong parkir sesuai kebutuhan
pada lokasi-lokasi strategis;
2. pembatasan parkir meliputi waktu, tempat, dan tarif;
3. pengembangan strategi manajemen parkir yang bersifat
disinsentif maupun insentif;
4. pengembangan strategi pengenaan tarif di jalan di
sekitar pusat kota; dan
5. pengembangan alternatif moda yang mendorong
pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda
angkutan publik.
perwujudan rencana penyediaan halte, terdiri atas:
204
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1. penertiban dan peningkatan fungsi halte; dan
2. penambahan halte/shelter bus.
Perwujudan sistem jaringan energi/kelistrikansebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWK Gedebage meliputi:
a. Pemeliharaan jaringan SUTT;
b. Pengembangan jaringan transmisi (SKTT / Underground
Cable) baru;
c. Pengembangan jaringan Underground Cable;
d. Pengadaan sumber energi lainnya (energi alternatif);
e. Pengembangan pipa supplai bahan bakar gas dan minyak
bawah tanah;
f. Pemeliharaan Gardu Induk;
g. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringanlistrik dengan jaringan lainnya
perwujudan rencana pengembangan jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di SWK Gedebage
meliputi:
a. Penyediaan CCTV;
b. Penyediaan Internet Nirkabel;
c. Penyediaan Jaringan Serat Optik;
d. Pembangunan baru prasarana ketenagalistrikan yang
ramah
lingkungan
dan
perbaikan
prasarana
ketenagalistrikan yang sudah tidak berfungsi;
e. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan telekomunikasi dengan jaringan lainnya
perwujudan rencana pengembangan jaringan air minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di SWK
Gedebage meliputi:
a. Mengoptimalkan pengoperasian jaringan distribusi baru di
instalasi pengelolaan air dan pembangunan instalasi
pengolahan;
b. Pemanfaatan sumber air baku alternatif;
c. Pembangunan jaringan distribusi air bersih;
d. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dalam
rangka kualitas air bersih.
perwujudan rencana pengembangan jaringan drainase
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di SWK Gedebage
meliputi:
a. pembangunan/pemeliharaan Kolam Retensi/waduk/situ;
b. Pembangunan/pemeliharaan Layanan Polder;
c. Pembangunan sumur resapan dangkal;
d. Pembangunan sumur resapan dalam;
e. Pembangunan lubang biopori;
f. Rencana rehabilitasi Saluran Makro;
g. Rencana rehabilitasi Saluran Penghubung/Sub makro; dan
h. Rencana rehabilitasi Saluran Mikro.
perwujudan rencana pengembangan jaringan air limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di SWK Gedebage
meliputi:
a. Perluasan jaringan pelayanan pengelolaan air limbah
offsite melalui pengembangan sistem terpusat/perpipaan di
kawasan permukiman, kawasan pusat bisnis, dan
kawasan industri;
b. pemeliharaan dan peningkatan
kapasitas jaringan
pembuangan setempat (on site);
205
c. Pengembangan sistem jaringan perpipaan (ducting) terpadu
jaringan air limbah dengan jaringan lainnya
(8) perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di SWK Gedebage
meliputi:
a. Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan
Sentra 3R; dan
b. Pengembangan sarana dan prasarana persampahan.
(9) perwujudan rencana pengembangan prasarana lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h di SWK
Gedebage meliputi:
a. Jalur evakuasi Bencana;
b. Pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di
lokasi sebagai kawasan evakuasi bencana;
c. Penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan
sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan
memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; dan
d. posko logistik
Paragraf 3
Perwujudan Penetapan Sub SWK Yang Diprioritaskan
Penanganannya
Pasal 291
(1) perwujudan penetapan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 286 ayat
(2) huruf c terdiri atas:
a. Sub Pusat Pelayanan Kota meliputi pertemuan Jalan
utama Kota pada Koridor Jalan Ciwastra Raya dan Jalan
Cipamokolan;
b. Zona kegiatan Terminal peti kemas di Kecamatan
Gedebage;
c. Zona Kantor Pemerintahan
d. Terminal Terpadu Gedebage di Kecamatan Gedebage
e. Kompleks Sarana Olah Raga Gelora Bandung Lautan Api;
f. Zona Danau Buatan; (program pengembangan masjid
terapung)
g. Penataan kawasan sekitar bantaran sungai; dan
h. Kawasan permukiman kumuh (sub kawasan perumahan
kampung/ kumuh) meliputi:
1. Sebagian Blok Mekar Jaya, Blok Derwati, dan Blok
Manjahlega di Kecamatan Rancasari;
2. sebagian Blok Rancabolang dan Blok Rancanumpang
di Kecamatan Gedebage.
(2) perwujudan prioritas penanganan Sub Pusat Pelayanan Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. penyusunan RTBL kawasan;
b. penataan koridor kawasan perkotaan sepanjang jalan; dan
c. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
(3) perwujdan
prioritas
prioritas
penanganan
kantor
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
a. penyusunan RTBL kawasan;
b. penataan kawasan perakantoran pemerintahan Gedebage;
dan
206
c. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
(4) perwujudan prioritas penanganan Terminal Terpadu Gedebage
dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. penyusunan RTBL kawasan;
b. penataan kawasan Terminal Terpadu; dan
c. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas.
(5) perwujudan prioritas penanganan kawasan sekitar bantaran
sungai dan kawasan e permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h meliputi:
a. perbaikan lingkungan dan infrastruktur serta utilitas
b. revitalisasi kawasan sekitar bantaran sungai dan kawasan
kumuh.
(6) Perwujudan prioritas penanganan Kawasan Teknopolis
sebagaimana diatur melalui Panduan Rancang Kota yang
ditetapkan oleh Peraturan Walikota.
BAB XII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
Pasal 292
(1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah diselenggarakan
melalui ketentuan umum peraturan zonasi, mekanisme
perizinan, pengenaan insentif dan disinsentif serta Arahan
sanksi.
(2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh
BKPRD bekerjasama dengan aparat Wilayah Kecamatan dan
Kelurahan, serta melibatkan peran masyarakat.
(3) Untuk rujukan pengendalian yang lebih teknis, penjabaran
RTRW dilakukan dalamperangkat pengendalian, antara lain
Peraturan Zonasi, pengkajian rancangan, Panduan Rancang
Kota dan/atau standar teknis yang ditetapkan.
BAB XIII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 293
(1) Pemerintah Daerah menyusun PZ sebagai instrumen bagi
SKPD dan instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan
ruang berdasarkan zona pemanfaatan ruang yang dirinci ke
dalam sub zona pemanfaatan ruang.
(2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Kegiatan, zona, dan sub zona;
b. kegiatan pemanfaatan ruang;
c. intensitas pemanfaatan ruang;
d. tata bangunan;
e. teknik pengaturan zonasi (TPZ);
f. prasarana minimal;
g. standar teknis;
h. ketentuan khusus; dan
i. dampak.
(3) PZ diberlakukan pada kawasan dengan pola pengembangan
Zona/Sub zona, di bawah ini:
a. pembangunan baru;
b. peremajaan lingkungan;
207
c. perbaikan lingkungan;
d. pemugaran lingkungan.
Bagian Kedua
Kegiatan, Zona dan Sub Zona
Pasal 294
(1) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 293 ayat (2) huruf b, diklasifikasikan sebagai berikut:
a. hunian;
b. perdagangan dan jasa;
c. olah raga/hiburan/rekreasi;
d. industri;
e. pemerintahan dan keamanan;
f. pendidikan;
g. kesehatan;
h. peribadatan;
i. sosial;
j. persampahan;
k. komunikasi dan energi;
l. pertanian, perikanan, peternakan;
m. transportasi;
n. hutan;
o. ruang terbuka hijau (RTH); dan
p. campuran.
(2) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelompokkan sebagai berikut:
a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B;
d. kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat dengan kode TB;
dan
e. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
(3) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disajikan dalam Tabel V Klasifikasi Zona dan Sub Zona serta
Kualitas Ruang yang Diharapkan pada Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
Pasal 295
(1) Klasifikasi Zona pada peruntukan rinci sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 293 ayat (2) huruf a dibagi kedalam beberapa zona
dan kode zona, sebagai berikut:
a. Zona Perlindungan Terhadap Bawahannya [LB];
b. Zona Perlindungan Setempat [PS];
c. Zona Lindung Buatan [SC];
d. Zona Lindung Alami (RTH);
e. Zona Perumahan (R);
f. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
g. Zona Campuran (C);
h. Zona Kantor Pemerintahan (KT);
i. Zona Industri dan Pergudangan (I);
j. Zona Wisata (W);
k. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
l. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK);
m. Zona Pertanian (PT); dan
n. Zona Peruntukan Khusus (KH)
208
(2)
(1)
Klasifikasi Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi ke
dalam sub- zona dengan kode sub zona sebagai berikut:
a. zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud
Ayat (1) huruf a, dibagi ke dalam subzona Sempadan Tol
(PS1), Sempadan Jaringan Jalan (PS2), Sempadan Rel
Kereta Api (PS3), Sempadan Sungai (PS4), Sempadan
SUTT/SUTET (PS5), Sempadan Sekitar Danau Buatan
(PS6), dan Sempadan Bandara (PS7);
b. zona lindung buatan (SC) sebagaimana dimaksud ayat (1)
huruf b, dibagi kedalam sub zona danau (SC1) dan cagar
budaya (SC2);
c. zona lindung alami sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,
dibagi kedalam subzona RTH Taman Unit Lingkungan
(RTH1.1), RTH Pemakaman (RTH1.2), RTH Hutan Kota
(RTH1.3), RTH Kawasan Pelestarian Alam (RTH1.4), RTH
Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah eks.situ (RTH1.5);
d. zona perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, dibagi kedalam Zona perumahan kepadatan tinggi
(R1) dengan subzona vertikal tinggi (R.1.1), Rumah Susun
sedang (R.1.2) dan Rumah Tinggal (R.1.3), zona perumahan
Kepadatan sedang (R2) dengan sub zona vertikal rendah
(R.2.1), Rumah Tinggal (R.2.2), serta zona perumahan
kepadatan rendah (R3);
e. zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf e, dibagi kedalam sub zona Pasar tradisonal (K1),
Pusat perdagangan dan jasa (K2), Perdagangan dan jasa
linier (K3);
f. zona campuran (C) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f,
dibagi kedalam sub zona Campuran tinggi (C1) dan
campuran sedang (C2);
g. zona kantor pemerintahan (KT) sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf g, dibagi kedalam sub zona Kantor Pemerintah
Kota (KT1), Kantor Pemerintah Provinsi (KT2), dan Kantor
Pemerintah Pusat (KT3).
h. zona industri dan pergudangan (I) sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf h, tidak dibagi kedalam sub zona;
i. zona wisata buatan (W) sebagaimana dimaksud ayat (W)
huruf i, tidak dibagi kedalam sub zona;
j. zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf j, dibagi kedalam subzona SPU
pendidikan
(SPU1),
SPU
Kesehatan
(SPU2),
SPU
Peribadatan (SPU3), SPU Olahraga (Indoor) (SPU4), SPU
Transportasi (SPU5), dan SPU Sosial Budaya (SPU6).
k. zona pertahanan dan kemanan (HK) sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf k, tidak dibagi kedalam subzona;
l. zona pertanian (PT) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l,
tidak dibagi kedalam subzona;
m. zona peruntukan khusus (KH) sebagaimana dimaksud ayat
(1) huruf m, dibagi kedalam subzona IPAL (KH.1),
Infrastruktur Perkotaan Pengolahan Sampah dengan
Teknologi Ramah Lingkungan (KH.2);
Pasal 296
Klasifikasi zona dan sub zona sebagaimana dimaksud pada
pasal 295, disusun berdasarkan hierarki pola ruang disajikan
dalam Tabel-V Klasifikasi Zona dan Sub Zona serta Kualitas
209
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
Ruang yang Diharapkan pada Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Klasifikasi zona dan sub zona pemanfaatan ruang pada
masing-masing SWK disajikan dalam Gambar-1 sampai
Gambar -62 Peta Zonasi Sub Wilayah Kota (SWK) dengan skala
1 : 5000 pada Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Klasifikasi zona dan sub zona sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), menjadi pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang
di setiap SWK.
Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan
ruang di kecamatan wajib berpedoman pada Gambar-1 sampai
Gambar -62 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Bagian Ketiga
Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Paragraf 1
Kegiatan Diperbolehkan
Pasal 297
Kegiatan diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
294 ayat (2) huruf a, kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai
PZ dan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang
ditetapkan oleh Walikota.
Kegiatan diperbolehkan di seluruh zona kecuali zona lindung
untuk:
a. Rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR), kegiatan pelayanan umum dan pemerintahan yang
dilaksanakan oleh pemerintah; dan/atau
b. prasarana umum dan sosial yang dilaksanakan oleh Badan
Usaha Milik Negara/Daerah; dan/atau
c. Prasarana regional dalam satu jaringan dalam rangka
pelayanan umum.
Kegiatan RTH diperbolehkan di seluruh zona untuk pencapaian
target luasan RTH publik 20%.
Paragraf 2
Kegiatan Diizinkan Terbatas
Pasal 298
Kegiatan diizinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 294 ayat (2) huruf b, kegiatan yang dibatasi berdasarkan
pembatasan jumlah, jam operasi, luas lantai bangunan dan
luasan kapling.
Kegiatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. T1 untuk kegiatan yang dibatasi jumlahnya, berdasarkan
standar yang berlaku
b. T2 untuk kegiatan yang dibatasi jam operasinya.
c. T3 untuk kegiatan yang dibatasi luas lantai bangunan
dalam satu kapling, dan
d. T4 untuk kegiatan yang dibatasi luas kaplingnya.
Penggunaan-penggunaan temporer diizinkan pada setiap
zona/subzona untuk jangka waktu yang terbatas dengan izin
210
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(1)
kegiatan/penggunaan lahan sementara yang diatur lebih lanjut
melalui Keputusan Walikota.
Pemanfaatan ruang pada peruntukan tanah Perumahan, dapat
diperkenankan untuk kegiatan/penggunaan lahan non
Perumahan dengan luas maksimal 20% (dua puluh persen)
dari luas bangunan yang dimohon.
Pemanfaatan ruang untuk non Perumahan sebagaimana ayat
(4) hanya diperkenankan untuk kegiatan/penggunaan lahan
yang merupakan kebutuhan lingkungan setempat, seperti:
praktek dokter/bidan, salon kecantikan, warung, usaha jahit
perorangan, usaha keterampilan, usaha yang berkaitan dengan
teknologi komputer dan telekomunikasi, kursus privat, rumah
makan/cafe/kantin,photocopy dan ATK, usaha profesi
perorangan dan usaha kebutuhan rumah tangga.
Penetapan perizinan terbatas dicantumkan pada Keterangan
Rencana Kota (KRK) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
Kepala Dinas yang berwenang.
Ketentuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan
ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan penelitian
lapangan oleh dinas yang berwenang.
Paragraf 3
Kegiatan Diizinkan Bersyarat
Pasal 299
Kegiatan yang diizinkan bersyarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 294 ayat (2) huruf c, kegiatan yang dilakukan
berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang
ditetapkan oleh Walikota dan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. B1 untuk kegiatan yang wajib melakukan izin dan kajian
lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan
b. B2 untuk kegiatan yang wajib melakukan analisis dampak
lalu lintas.
c. B3 untuk kegiatan yang wajib menyediakan prasarana
minimal yang ditetapkan
d. B4 untuk kegiatan penyelenggaraan fasilitas publik atau
perumahan untuk MBR yang didanai oleh pemerintah atau
swasta.
Penetapan perizinan bersyarat dicantumkan pada Keterangan
Rencana Kota berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kepala
Dinas yang berwenang.
Paragraf 4
Kegiatan Diizinkan Terbatas dan Bersyarat
Pasal 300
Kegiatan diizinkan terbatas dan bersyarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 294 ayat (2) huruf d, kegiatan yang
berada pada zona dan/atau sub zona yang dibatasi
berdasarkan pembatasan pengoperasian, jumlah pemanfaatan,
luas lantai dan luas kapling serta persyaratan umum dan
persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Walikota maupun
peraturan perundang-undangan.
211
(2)
Setiap orang yang akan melakukan kegiatan
ruang yang diizinkan terbatas dan bersyarat
dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi
sebagaimana dimaksud pada pasal 298 dan pasal
pemanfaatan
sebagaimana
persyaratan
299.
Paragraf 5
Kegiatan Tidak Diizinkan
Pasal 301
(1) Kegiatan tidak diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
294 ayat (2) huruf e,adalah kegiatan tidak sesuai pemanfaatan
ruang yang direncanakan dalam PZ.
(2) Pada
setiap
kegiatan
pemanfaatan
ruang
dalam
perpetakan/persil, tidak diizinkan untuk dilakukan perubahan
kegiatan pemanfaatan ruang yang ditetapkan, kecuali untuk
satu atau lebih tujuan kegiatan yang tercantum pada Tabel-VI
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada Lampiran VI,
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
(3) Apabila membangun atau merenovasi bangunan pada suatu
perpetakan/persil tanpa izin untuk tujuan kegiatan yang tidak
tercantum dalam Tabel-VI Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan
Lahan pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dapat dikatagorikan
sebagai tindakan melanggar ketentuan ini.
Pasal 302
(1) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Pasal
298, Pasal 299, Pasal 300 dan Pasal 301 disajikan dalam
Tabel-VI Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan pada
Lampiran VI, merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.
(2) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Tabel-VI pada
Lampiran VI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota
menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan
pertimbangan dari BKPRD dan/atau Tim Ahli Bangunan
Gedung melalui mekanisme yang berlaku.
Bagian Keempat
Intensitas Pemanfaatan Ruang
Pasal 303
(1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud pada Pasal 293 ayat (2) huruf c, ditetapkan melalui
penetapan beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan
ruang, meliputi:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
c. Koefisien Dasar Hijau (KDH);
d. Koefisien Tapak Basement (KTB); dan
e. Ketinggian Bangunan (KB);
(2) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud Ayat (1), berlaku untuk zona/sub zona yang sudah
ditentukan.
(3) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud Ayat (1), tercantum dalam Tabel-VII Ketentuan
Intensitas Pemanfaatan Ruang pada Lampiran VII, yang
212
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.
Pasal 304
(1) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar
Bangunan (KDB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat
(1) huruf a, nilai KDB sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan
PZ kecuali pada:
2
a. luas kaveling kurang dari 60 m (enam puluh meter persegi)
sesuai kepemilikan lahan dan bukan bagian dari
pemecahan kaveling diberikan KDB setinggi-tingginya 80%
(delapan puluh persen) pada sub zona R1.3
b. bangunan penghubung antar bangunan gedung berbentuk
selasar, beratap, dan tidak berdinding dengan lebar
sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter) tidak diperhitungkan
sebagai KDB; dan
c. lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan PKL pada
bangunan tidak permanen dan tidak berdinding tidak
diperhitungkan sebagai KDB.
(2) Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Lantai
Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat
(1) huruf b, nilai KLB sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan
PZ kecuali pada:
a. Luas lantai bangunan yang diperhitungkan untuk parkir
tidak diperhitungkan dalam perhitungan KLB, asal tidak
melebihi 50% (lima puluh prosen) dari KLB yang
ditetapkan, selebihnya diperhitungkan 50% (lima puluh
prosen) terhadap KLB;
b. bangunan khusus parkir yang fungsinya bukan bangunan
pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai
mencapai 150% (seratus lima puluh persen) dari KLB yang
ditetapkan;
c. bangunan khusus parkir berfungsi sebagai prasarana
parkir perpindahan moda (park and ride), terintegrasi
dengan angkutan umum massal, dan bukan bangunan
pelengkap dari bangunan utama diperbolehkan luas lantai
mencapai 200% (dua ratus persen) dari KLB yang
ditetapkan; dan
d. pemanfaatan ruang untuk prasarana penunjang sebesarbesarnya 20% (dua puluh persen) dari luas seluruh lantai
bangunan;
e. pembebasan perhitungan batasan KLB diberikan pada:
1. koridor atau jembatan penghubung antar bangunan
yang digunakan pejalan kaki dan terbuka untuk umum;
1. bangunan gedung pada bangunan bertingkat sedang
dan bertingkat tinggi yang menyediakan ruang
mekanikal dan elektrikal, instalasi air, tangga,
mushola, ruang tunggu pengemudi, dan ruang untuk
PKL kurang dari 20% (dua puluh persen); dan
2. bangunan gedung pada bangunan bertingkat di atas
24 (dua puluh empat) lantai yang menyediakan ruang
evakuasi bencana satu lantai atau lebih dan tidak
dimanfaatkan untuk kegiatan lain.
2. proporsi KLB pada sub zona campuran berdasarkan
intensitas sebagai berikut:
213
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1. Campuran dengan intensitas tinggi (Zona C1),
proporsi bangunan hunian setinggi-tingginya 65%
(enam puluh lima persen) dan bangunan komersial
sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen);
2. Campuran dengan intensitas sedang (Zona C2),
proporsi bangunan komersial setinggi-tingginya 50%
(lima puluh persen) dan bangunan hunian
sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen); dan
3. Campuran dengan intensitas tinggi dan sedang
(Zona C1 dan C2), pada kawasan pengembangan
dengan konsep transit, proporsi bangunan komersial
setinggi-tingginya 65% (enam puluh lima persen)
dan bangunan hunian sekurang-kurangnya 35%
(tiga puluh lima persen).
Intensitas pemanfaatan ruang
berdasarkan ketinggian
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1)
huruf c, penetapan ketinggian bangunan sesuai yang
ditetapkan dalam RDTR dan PZ selama masih memenuhi
batasan ketinggian pada KKOP.
Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Tapak
Basemen (KTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat
(1) huruf d, KTB sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ,
kecuali pada:
a. Untuk keperluan penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Perkotaan yang memadai, lantai basement pertama (B-1)
tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan (di atas
tanah) dan atap basement kedua (B-2) yang di luar tapak
bangunan harus berkedalaman sekurangnya 2 (dua) meter
dari permukaan tanah tempat penanaman;
b. penggunaan basemen yang dimanfaatkan untuk kegiatan
lain kecuali parkir dan fasilitasnya tetap diperhitungkan
dalam KLB; dan
c. penggunaan basemen atau ruang bawah tanah yang berada
di bawah prasarana umum dan RTH harus mendapatkan
persetujuan Walikota setelah mendapat pertimbangan dari
BKPRD dan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan Koefisien Dasar
Hijau (KDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1)
huruf c, KDH sesuai yang ditetapkan dalam RDTR dan PZ
kecuali perkerasan di permukaan tanah yang dipergunakan
sebagai jalan, prasarana parkir, dan plaza.
Intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan KDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), permukaan basemen 1 (satu)/lapis
pertama diturunkan sekurang-kurangnya (2) m (tiga meter) di
bawah permukaan tanah dimanfaatkan sebagai resapan air
dan RTH diperhitungkan sebagai KDH setelah mendapat
rekomendasi dari dinas teknis terkait.
Intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 303 ayat (1), pada lahan perencanaan ditetapkan sebagai
berikut:
a. lahan perencanaan yang memiliki lebih dari satu
intensitas pemanfaatan ruang pada satu zona dapat
diperhitungkan
secara
rata-rata
dan
ketinggian
bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi;
b. lahan perencanaan pada satu zona dengan satu
kepemilikan dan dibatasi prasarana kota dapat
214
c.
diperhitungkan
secara
rata-rata
dan
ketinggian
bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi;
lahan perencanaan satu kepemilikan yang memiliki lebih
dari satu zona dapat dihitung secara proporsional.
Bagian Kelima
Tata Bangunan
Pasal 305
(1) Tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat
(2) huruf d, meliputi:
a. lahan perencanaan;
b. tata bangunan gedung, meliputi:
1. Garis Sempadan Bangunan;
2. jarak bebas bangunan;
3. ramp;
4. bangunan di bawah permukaan tanah;
5. bangunan layang; dan
6. bangunan tinggi;
7. tinggi bangunan.
c. pemanfaatan ruang di atas permukaan air;
d. pemanfaatan ruang sempadan sungai dan waduk/situ; dan
e. pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi.
(2) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan
ruang wajib memenuhi ketentuan tata bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dan dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam
Peraturan Daerah ini.
Pasal 306
(1) Lahan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305
ayat (1) huruf a adalah luas persil efektif bangun
termasukrencana pedestrian/plaza menjadi bagian lahan
perencanaan.
(2) Lahan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan pemecahan kaveling hunian sesuai batasan
luas pada sub zona.
(3) Ketentuan perpetakan pada lingkungan yang sudah tertata
dengan baik berdasarkan izin yang terbit sebelumnya tidak
dapat dipecah menjadi dua atau lebih agar pola perpetakan
yang sudah ditetapkan sebelumnya tidak berubah.
Pasal 307
(1) Besarnya GSB pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 305 ayat (1) huruf b angka 1 dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Pada sub zona perumahan dengan kode sub zona R1.1,
R1.2, R1.3, R2.1, R2.2 dan R3 berlaku:
1. GSB minimum adalah setengah dari lebar ruang milik
jalan (Rumija) atau sesuai Peta Garisan Rencana Kota.
2. Untuk kapling kurang dari 60 m2, GSB sekurangkurangnya 2 m.
b. Pada zona perdagangan dan jasa dengan kode zona K, GSB
minimum yang berlaku adalah:
1. Pada Sub Zona K1 dan K3, GSB sekurang-kurangnya
setengah lebar ruang milik jalan (Rumija) sesuai dengan
Peta Garisan Rencana Kota;
215
2. Pada sub zona pusat perdagangan dan jasa dengan kode
sub zona K2, dengan kategori kegiatan:
(a) Perdagangan dan jasa pada skala wilayah dan kota
pada pusat pelayanan kota berupa grosir atau
eceran aglomerasi (pusat belanja/mall) atau jasa
dengan luas lantai maksimm 80.000 m2 dan eceran
tunggal/toko, luas lantai maksimum 10.000 m2
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pusat Belanja, grosir, hotel dan kantor
pemerintahan,
GSB
sekurang-kurangnya
setengah lebar ruang milik jalan (Rumija) atau
sesuai dengan Peta Garisan Rencana Kota.
2) Shopping
street
dan/atau
jasa
yang
menyediakan parkir basemen atau bangunan
parkir: GSB minimum 0 meter.
3) GSB samping dan belakang diatur berdasarkan
pertimbangan
keselamatan,
estetika
atau
karakter kawasan yang ingin
dibentuk,
mnimum 4 meter.
4) KTB Maksimum adalah 100% dikurangi KDH
dan tidak Boleh dibawah RTH.
(b) Perdagangan dan Jasa Skala Subwilayah Kota pada
subpusat Pelayanan Kota berupa eceran aglomerasi
(pusat belanja/mall) atau jasa dengan luas lantai
maksimum 40.000 m2 dan eceran tunggal/toko,
luas lantai maksimum 2500 m2, dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Pusat Belanja, hotel dan kantor pemerintahan,
GSB sekurang-kurangnya setengah lebar ruang
milik jalan (Rumija) atau pada jalan arteri
minimum 15 meter yang dipergunakan sebagai
RTNH (plaza), pada jalan kolektor minimum 10
meter yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza)
atau
parkir
dan
pada
Jalan
Lokal/lingkungan,GSB minimum 7,5 meter
yang dapat digunakan untuk parkir.
2) Shopping
street
dan/atau
jasa
yang
menyediakan parkir basemen atau bangunan
parkir, GSB minimum 0 meter.
3) GSB samping dan belakang diatur berdasarkan
pertimbangan
keselamatan,
estetika
atau
karakter kawasan yang ingin
dibentuk,
minimum 2 meter.
4) KTB Maksimum adalah 100% dikurangi KDH
dan tidak Boleh dibawah RTH.
(c) Perdagangan dan Jasa skala Kecamatan pada
pusat kecamatan berupa eceran aglomerasi (pusat
belanja/mall) atau jasa, luas lantai maksimum
12.000 m2 dan eceran tunggal/toko maksimum
1.250 m2, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pusat Belanja, hotel dan kantor pemerintahan,
GSB sekurang-kurangnya setengah lebar ruang
milik jalan (Rumija) atau sesuai dengan Peta
Garisan Rencana Kota.
2) KTB Maksimum adalah 100% dikurangi KDH
dan tidak Boleh dibawah RTH.
216
(d) Perdagangan dan jasa skala lingkungan pada pusat
kelurahan
dan
lingkungan
berupa
eceran
aglomerasi (pusat belanja/mall) atau jasa, luas
lantai maksimum 2500 m2, dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Pusat Belanja, hotel dan kantor pemerintahan,
GSB sekurang-kurangnya setengah lebar ruang
milik jalan (Rumija) atau sesuai dengan Peta
Garisan Rencana Kota.
2) KTB Maksimum adalah 100% dikurangi KDH
dan tidak Boleh dibawah RTH.
c. Pada Zona Campuran dengan kode zona C dan Sub zona di
dalamnya dengan kode sub zona C1 dan C2, GSB sekurangkurangnya setengah lebar ruang milik jalan (Rumija) atau
sesuai Peta Garisan Rencana Kota.
d. Pada zona kantor pemerintahan dengan kode zona KT, GSB
sekurang-kurangnya setengah dari lebar ruang milik jalan
(Rumija) atau sesuai Peta Garisan Rencana Kota
e. Pada sub zona industri dan pergudangan dengan kode sub
zona I, GSB mempertimbangkan aspek keselamatan dan
kenyamanan serta besar kecilnya moda angkutan; atau
GSB sekurang-kurangnya setengah lebar ruang milik jalan
(Rumija)atau sesuai Peta Garisan Rencana Kota
f. Pada sub zona pertahanan dan keamanan dengan kode
sub zona HK dengan ketentuan GSB minimum adalah
setengah dari lebar ruang milik jalan (Rumija) atau sesuai
Peta Garisan Rencana Kota.
g. Pada sub zona wisata buatan dengan kode sub zona W; sub
zona pelayanan umum dengan kode sub zona SPU1, SPU2,
SPU3, SPU4, SPU5, SPU6; sub zona pertanian dengan kode
sub zona PT; sub zona peruntukan khusus dengan kode
sub zona KH1, KH2 GSB sekurang-kurangnya setengah dari
lebar ruang milik jalan (Rumija)atau sesuai Peta Garisan
Rencana Kota.
h. Kewajiban Setback bangunan untuk kegiatan yang
membutuhkan
ruang
tambahan
untuk
prasarana
penunjang kegiatan dalam kavling.
(2) Bangunan di bawah permukaan tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 305 ayat (1) huruf b angka 4, dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali untuk
bangunan gedung atau basemen ditetapkan sebagai berikut:
a. bangunan gedung atau basemen lebih dari 1 (satu) lantai
dan berada sekurang-kurangnya 3 m (tiga meter) di bawah
permukaan
tanah
pada
basemen
lantai
kedua
diperkenankan sebesar-besarnya 66 % (enam puluh enam
persen) dengan tidak mengurangi KDH;
b. jarak dinding terluar basemen sekurang-kurangnya 3 m (tiga
meter) dari GSJ, pengaman saluran dan/atau kavling;
c. jarak dinding terluar basemen pada bangunan ketinggian
setinggi-tingginya 4 (empat) lantai sekurang-kurangnya 3 m
(tiga meter) dari GSJ atau pengaman saluran, sekurangkurangnya satu meter dari kaveling lain, dan tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap kaveling sekitar;
d. basemen dan penghubung antar basemen yang berada di
bawah prasarana umum dan/atau RTH harus terlebih
dahulu
mendapatkan
persetujuan
Walikota
setelah
217
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
mendapat pertimbangan BKPRD dan/atau Tim ahli
bangunan dan gedung (TABG); dan
e. Pengaturan mengenai bangunan di bawah permukaan tanah
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
Bangunan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat
(1) huruf b angka 5, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. proyeksi bangunan layang diperhitungkan dalam KDB
kecuali di atas prasarana umum dan/atau RTH;
b. bangunan layang yang berada pada lebih dari satu lahan
perencanaan, perhitungan KDB dan KLB dibebankan pada
lahan perencanaan masing-masing secara proporsional; dan
bangunan layang di atas prasarana umum dan/atau RTH
harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari instansi
yang berwenang.
Tinggi bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat
(1) huruf b angka 7, harus mempertimbangkan jenis zona/sub
zona dan kualitas ruang yang diharapkan, daya dukung lahan,
kawasan
keselamatan
operasi
penerbangan
serta
mempertimbangkan
aspek
keselamatan penghuni dan
masyarakat
sekitarnya,
kenyamanan
dan
keserasian
lingkungan.
Pemanfaatan ruang di atas permukaan air, sempadan sungai
dan waduk/situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat
(1) huruf c dan d, harus mendapat rekomendasi dari instansi
yang berwenang.
Pemanfaatan ruang di bawah jalur tegangan tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1) huruf e,
harus dimanfaatkan sebagai RTH yang pemanfaatannya tidak
mengganggu saluran tegangan tinggi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata bangunan diatur dengan
Peraturan Walikota.
Pasal 308
(1) Dalam perencanaan fisik suatu lahan /daerah yang
direncanakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas
perencanaan, harus mengikuti ketentuan tata bangunan dan
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. ketentuan planologis;
b. pertimbangan arsitektur kota dan lingkungan;
c. ketentuan khusus tentang peluang ekspansi bangunan;
d. penyediaan sarana umum kota.
(2) Ketentuan planologis dalam perencanaan fisik suatu lahan,
sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a, memuat:
a. jenis peruntukan dan penggunaan yang ditentukan;
b. memenuhi/tidak melampaui batasan intensitas bangunan
yang ditentukan;
c. jaringan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki tersedia
dengan baik sesuai yang ditentukan;
d. memenuhi penyediaan fasilitas pendukung dan atau
fasilitas umum sesuai ketentuan termasuk pula sarana
untuk transportasi umum, shelter, jembatan penyebrangan
dan sebagainya;
e. memenuhi ketentuan-ketentuan tentang penanggulangan
bahaya banjir dan bahaya kebakaran baik pada/di dalam
persil maupun lingkungan disekitarnya;
218
f. memenuhi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
yang diterapkan pada Zona tersebut; dan
g. memenuhi Ketentuan tentang Pemugaran Bangunan
maupun Pemugaran Lingkungan yang ditetapkan.
(3) Pertimbangan Arsitektur Kota dan Lingkungan dalam
perencanaan fisik suatu lahan bertujuan untuk memberikan
arahan agar hasil perencanaan fisik dapat optimal pada
pembentukan ruang-ruang kota.
(4) Pertimbangan Arsitektur kota dan Lingkungan dalam
perencanaan fisik suatu lahan, sebagaimana tercantum pada
Ayat (3), memuat:
a. orientasi dan keselarasan konfigurasi massa bangunan
(Building Massing) di dalam daerah perencanaan maupun
dengan lingkungan sekitarnya;
b. keindahan, kenyamanan, kesehatan dan keamanan
lingkungan;
c. keserasian nilai-nilai arsitektur baik di dalam daerah
perencanaan maupun dengan lingkungan di sekitarnya;
d. penyediaan sarana-sarana umum (Public Use, Common
Use dan seterusnya) dalam rangka memperindah Kota,
antara lain plaza umum, koridor umum, dan trotoar
internal di dalam daerah perencanaan tersebut;
e. penyediaan sarana hijau antara lain berupa taman,
penanaman pohon-pohon peneduh dan seterusnya untuk
memperkuat pembentukan lansekap Kota dan ruang
terbuka Kota; dan
f. keserasian
antara
massa
bangunan
lama
yang
dipertahankan dengan massa bangunan baru, terutama
bila bangunan lama termasuk bangunan yang dilindungi
oleh Undang-Undang Pemugaran.
(5) Ketentuan Khusus tentang Peluang Ekspansi Bangunan,
sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c, dilakukan agar
pemanfaatan lahan lebih efisien diperkenankan adanya
ekspansi bangunan baik sebagai bangunan layang maupun
bangunan di bawah permukaan tanah (basement) sebagai
salah satu peluang untuk dimanfaatkan.
Bagian Keenam
Teknik Pengaturan Zonasi
Pasal 309
(1) Teknik pengaturan zonasi (TPZ) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 293 ayat (2) huruf e, ditetapkan oleh Walikota setelah
mendapatkan pertimbangan dari BKPRD dengan tujuan
memberikan fleksibilitas atau pengaturan yang lebih ketat
penerapan PZ pada sub zona.
(2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:
a.
bonus dengan kode a;
b.
pengendalian pertumbuhan dengan kode b; dan
c.
pertampalan aturan atau overlay dengan kode c.
d.
Pengalihan hak membangun atau TDR (Transfer of
Development Right) dengan kode d.
Pasal 310
(1) TPZ bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2)
huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk
219
peningkatan/pelampauan luas lantai atau KLB dan diarahkan
pada lokasi sebagai berikut:
a.
Pusat Pelayanan Kota (PPK), Subpusat Pelayanan Kota
(SPK) Sadang Serang, SPK Kopo Kencana, SPK Maleer,
SPK Arcamanik, SPK Ujungberung, SPK Kordon, dan SPK
Derwati, dan Kawasan Strategis Kota berasarkan
kepentingan ekonomi;
b.
Kawasan terpadu kompak dengan pengembangan konsep
Transit Oriented Development (TOD);
c.
Lokasi yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir
perpindahan moda (park and ride); dan
d.
Lokasi pertemuan angkutan umum massal.
e.
Lokasi pusat pelayanan publik dengan fungsi campuran
yang terdiri dari pasar tradisional dan fungsi lainnya.
f.
Lokasi pembangunan Rusun Umum untuk MBR yang
dibangun oleh pihak swasta atau yang dikerjasamakan
dengan pihak swasta.
(2) TPZ bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
kompensasi menyediakan fasilitas publik antara lain:
a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik;
b. menyediakan lahan dan/atau membangun rumah susun
umum;
c. menyediakan lahan dan membangun fasilitas pendidikan
dan/atau kesehatan.
d. menyediakan dan/atau membangun waduk atau situ;
e. menyediakan infrastruktur;
f. menyediakan jalur dan meningkatkan kualitas fasilitas
pejalan kaki yang terintegrasi dengan angkutan umum;
dan/atau
g. menyediakan jalur sepeda yang terintegrasi dengan
angkutan umum.
h. menyediakan ruang untuk sempadan sungai dan membuat
peningkatan kualitas sempadan sungai.
i. menyediakan jalan tembus bagi pejalan kaki dalam
blok/kapling dengan persyaratan teknis
1. Berada pada lantai dasar bangunan (groundfloor) dan
mempunyai lebar minimal 3,5 meter.
2. Berada di atas muka tanah (above ground level) tetapi
berhubungan langsung dengan fasilitas pedestrian yang
berada pada lantai dasar, dan mempunyai lebar minimal
3,5 meter.
3. Berhubungan secara langsung dengan fasilitas sistem
angkutan umum masal.
4. Minimal dapat dilalui 16 jam sehari.
j. menyediakan
sebagian
lahan
pribadi/privat
untuk
penambahan lebar jalur pejalan kaki publik dengan
persyaratan teknis:
1. terintegrasi dengan jalur pejalan kaki yang ada.
2. menarik untuk pejalan kaki dan mudah diakses.
3. terbuka untuk umum.
4. sebagai bagian dari penataan dan pengembangan jalur
pejalan kaki yang mendukung sistem pergerakan orang
menuju dan atau dari sarana sistem angkutan umum
massal.
k. Menyediakan ruang untuk sektor informal.
220
(3) TPZ bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan di dalam lahan perencanaan dan/atau di luar lahan
perencanaan.
(4) Kompensasi terhadap pelampauan nilai Koefisien Lantai
Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan
diatur melalui Peraturan Walikota.
Pasal 311
(1) TPZ pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 309 ayat (2) huruf b, zona yang dikendalikan
perkembangannya karena karakteristik kawasan.
(2) Pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. Koridor Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan LLRE Martadinata, Jl.
Progo, Jalan Cipaganti, Jl. Diponegoro, Jalan-jalan sekitar
Gedung Sate dan perumahan vila sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan cagar budaya Kota Bandung;
b. Koridor Jalan Braga;
c. Koridor Jalan Cihampelas;
d. Kawasan Bandung Utara; dan
e. Wilayah Kota Bagian Barat.
(3) TPZ pengendalian pertumbuhan koridor Jalan Ir. H. Djuanda,
Jalan LLRE Martadinata, Jl. Progo, Jl. Ciliwung, Jl. Citarum,
Jalan Cipaganti, Jl. Diponegoro, Jalan-jalan sekitar Gedung
Sate dan perumahan vila sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan cagar budaya Kota Bandung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Mempertahankan intensitas, tata bangunan, fasade dan
karakter lingkungan/koridor;
b. pembangunan harus sesuai karakter lingkungan;
c. menyediakan jalur pejalan kaki menerus;
d. menyediakan prasarana parkir yang memadai dalam persil.
e. Untuk bangunan cagar budaya yang berubah menjadi
fungsi komersial diwajibkan untuk menyediakan lahan
parkir yang memadai.
(4) TPZ pengendalian pertumbuhan koridor Jalan Braga
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan cagar budaya Kota
Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Mempertahankan intensitas, tata bangunan, fasade dan
karakter lingkungan/koridor;
b. pembangunan harus sesuai karakter lingkungan;
c. menyediakan jalur pejalan kaki menerus;
d. menyediakan prasarana parkir, berupa bangunan parkir
untuk mengakomodir kebutuhan parkir pada koridor.
(5) TPZ pengendalian pertumbuhan koridor Jalan Cihampelas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. mempertahankan intensitas, tata bangunan, fasade dan
karakter lingkungan/koridor;
b. mempertahankan bentuk perdagangan linier/shopping
street.
c. menyediakan jalur pejalan kaki menerus;
(6) TPZ pengendalian pertumbuhan Kawasan Punclut yang
termasuk dalam Kawasan Bandung Utara sebagaimana
221
dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. tidak dikeluarkan izin lokasi baru;
b. tidak dibangun akses Jalan baru melalui Punclut;
dan/atau
c. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana
vital kota;
d. Tidak diperkenankan pemecahan kavling;
e. Wajib melakukan kajian lingkungan dan persyaratan yang
ditetapkan.
(7) TPZ pengendalian pertumbuhan Wilayah Kota Bagian Barat
kota lama (sebagian SWK Cibeunying, SWK Bojonagara, SWK
Karees dan SWK Tegallega) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Persyaratan khusus dalam (teknis) perizinan;
b. Pengenaan biaya dampak pembangunan.
c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;dan
d. Pembatasan intensitas bangunan sesuai daya dukung
kawasan;
(8) Persyaratan
khusus
dan
pengenaan
biaya
dampak
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a
dan b ditetapkan oleh walikota.
Pasal 312
(1) TPZ pertampalan aturan atau overlay sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 309 ayat (2) huruf c, merupakan zona dengan dua
atau lebih aturan yang ditambahkan pada sub zona.
(2) TPZ pertampalan aturan atau overlay sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan pada:
a. KKOP dengan ketentuan pembatasan tinggi bangunan,
tinggi bangun-bangunan dan jenis kegiatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Kawasan Bandung Utara dengan ketentuan pemanfaatan
ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang sesuai
peraturan perundang-undangan nasional maupun Provinsi
Jawa Barat.
c. Kawasan Cagar Budaya sesuai peraturan perundangundangan nasional dan Kota Bandung.
d. Kawasan pariwisata sesuai dengan peraturan perundangan
terkait pengembangan pariwisata di Kota Bandung
e. Kawasan Kritis Air Tanah.
(3) Pengaturan pemanfaatan ruang pada TPZ pertampalan aturan/
overlay diberlakukan aturan yang lebih ketat dan rinci.
Pasal 313
(1) TPZ pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 309 ayat (2) huruf d, pada suatu
persil/sub zona ke persil/sub zona lain sesuai kesepakatan
bersama dan diarahkan pada lokasi :
a. Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Subpusat Pelayanan Kota
(SPK);
b. Kawasan Cagar Budaya dan/atau Bangunan Cagar Budaya;
dan
c. kawasan yang memiliki RTBL dan/atau panduan rancang
kota.
222
(2)TPZ pengalihan hak membangun atau TDR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu
persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam satu
batas administrasi kelurahan;
b. pengalihan hak membangun berupa luas lantai dari satu
persil ke persil lain dengan zona yang sama dalam kawasan
yang dikembangkan konsep TOD diperkenankan tidak
dalam satu blok;
c. hak membangun yang dapat dialihkan berupa luas lantai
dari selisih batasan KLB yang ditetapkan dalam PZ dengan
KLB yang telah digunakan dalam kaveling;
d. pengalihan hak membangun berupa luas lantai tidak
diperkenankan pada zona perumahan kepadatan rendah,
zona perumahan kepadatan sedang, dan sub
zona
perumahan landed pada zona perumahan kepadatan tinggi.
e. penerima pengalihan luas lantai setinggi-tingginya 50% (lima
puluh persen) dari KLB yang ditetapkan di lahan
perencanaan dimaksud;
f. pengalihan luas lantai hanya dilakukan 1 (satu) kali;
g. terhadap lahan yang telah melakukan pengalihan luas lantai
dan menerima pengalihan luas lantai tidak mendapatkan
pelampauan KLB;
h. dalam hal suatu lahan perencanaan telah melakukan
pengalihan luas lantai kemudian ditetapkan KLB baru
untuk lahan perencanaan tersebut, maka selisih KLB tidak
dapat dialihkan; dan
i. prosedur dan mekanisme pelaksanaan TPZ pengalihan hak
membangun atau TDR diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Walikota.
Pasal 314
(1) Sub zona dengan dua atau lebih TPZ diterapkan aturan yang
lebih ketat.
(2) Penerapan TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat
(2) disajikan dalam Lampiran I Peta Rencana Pola Ruang/Peta
Zonasi dengan skala 1 : 5000 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketujuh
Prasarana Minimal
Pasal 315
(1) Prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293
ayat (2) huruf f,meliputi:
a. fasilitas umum dan sosial;
b. prasarana parkir; dan
c. prasarana minimal lain.
(2) Fasilitas umum dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, ketentuannya sebagai berikut:
a. perhitungan jumlah penghuni berdasarkan unit hunian,
setiap 1 (satu) unit hunian berjumlah 4 (empat) jiwa;
b. pembangunan prasarana, perhitungan kebutuhan luas
lahan dan luas lantai dengan memperhitungkan jumlah
jiwa;
223
c. pembangunan
perumahan
Rumah
Susun
wajib
menyediakan fasilitas umum dan sosial sesuai ketentuan
luas lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundangan;
b. pembangunan perumahan kepadatan sedang-tinggi dan
perumahan kepadatan rendah yang tidak bersusun wajib
menyediakan fasilitas umum dan sosial sesuai ketentuan
luas lahan dan luas lantai yang ditetapkan dalam
ketentuan peraturan perundangan dengan proporsi
minimal 40%;
c. pengadaan dan pembangunan fasilitas umum dan sosial
yang bukan menjadi kewajiban dari pembangunan
perumahan harus mengikuti ketentuan luas lahan dan luas
lantai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundangan; dan
d. pembangunan kawasan perdagangan dan jasa berupa
pembangunan pertokoan yang unit bangunannya dijual
kepada perseorangan, maka diwajibkan menyediakan
fasilitas umum dan sosial dengan proporsi minimal 35%
dari luas tanah yang dikembangkan.
(3) Prasarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dapat dilakukan untuk pembatasan lalu lintas untuk
mendorong penggunaan moda angkutan umum atau kewajiban
penyediaan prasarana parkir di dalam kapling.
(4) Untuk kegiatan yang memerlukan ruang tambahan seperti
bongkar muat harus menyediakan prasarana penunjang
kegiatan tersebut di dalam kavling.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana minimal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti standar teknis
yang berlaku.
Bagian Kedelapan
Standar Teknis
Pasal 316
Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat
(2) huruf g, yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan RDTR dan PZ mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kesembilan
Ketentuan Khusus
Pasal 317
(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293
ayat (2) huruf h, meliputi:
a. Kawasan Bandung Utara;
b. zonaRTH kawasan pelestarian alam (RTH1.4);
c. zona perumahan (R);
d. zona perdagangan dan jasa (K);
e. zona industri dan pergudangan (I);
f. zona wisata buatan (W);
g. zona eks-perkantoran/ pemerintahan Kota Bandung;
h. zona
perdagangan
dan
jasa
di
Kawasan
Pemerintahan/Perkantoran Gedung Sate;
i. Kawasan Strategis Kota berdasarkan sudut kepentingan
ekonomi;
224
j.
kegiatan pembangunan yang dibiayai pemerintah;
(2) Kawasan Bandung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Ketentuan intensitas dan tata massa bangunan untuk
semua zona dan sub zona di dalam Kawasan Bandung Utara
didasarkan pada jenis bangunan tinggi, sedang dan rendah.
b. Permohonan pembangunan untuk bangunan sedang dan
tinggi harus melalui pengkajian rancangan (design review)
yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap
berbagai aspek yang berkaitan.
c. Harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
(3) Zona RTH kawasan pelestarian alam (RTH1.4) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya diperkenankan
pembangunan untuk prasarana dan sarana vital.
(4) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, berlaku ketentuan pembangunan Rumah Susun
(R1.1; R1.2; R.21), Permohonan pembangunan harus melalui
pengkajian rancangan (design review) yang menilai dampak
pembangunan tersebut terhadap berbagai aspek yang
berkaitan dan memenuhi ketentuan prasarana minimum dan
standar teknis.
(5) Zona perdagangan dan jasa (K) dan sub zona didalamnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. setiap pembangunan harus memenuhi ketentuan
prasarana minimum dan standar teknis;
b. permohonan pembangunan dengan luas lantai lebih dari
1.000 meter persegi harus melalui pengkajian rancangan
(design review) yang menilai dampak pembangunan
tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan;
c. perdagangan dan jasa berdampak lingkungan dilengkapi
dengan Andal-lalin dan kajian lingkungan;
(6) Zona industri dan pergudangan (I) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Setiap pembangunan harus memenuhi ketentuan
prasarana minimum dan standar teknis;
b. Permohonan pembangunan dengan luas lantai lebih dari
1.000 meter persegi harus melalui pengkajian rancangan
(design review) yang menilai dampak pembangunan
tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan;
c. Industri dan pergudanganyang berdampak lingkungan
dilengkapi dengan Andal-lalin dan kajian lingkungan;
(7) Zona wisata buatan (W) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f, permohonan pembangunan harus melalui pengkajian
rancangan (design review) yang menilai dampak pembangunan
tersebut terhadap berbagai aspek yang berkaitan.
(8) Perubahan zona eks-perkantoran/ pemerintahan Kota
Bandung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g
dimungkinkan menjadi perdagangan dan jasa skala kota
setelah relokasi kantor pemerintahan dilaksanakan.
(9) Kawasan Zona perdagangan dan jasa di Kawasan
Pemerintahan/Perkantoran
Gedung
Sate
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h, berlaku ketentuan sebagai
berikut:
225
a. Kegiatan perdagangan dan jasa diperbolehkan untuk skala
pelayanan kota.
b. Penyesuaian intensitas dan tata massa bangunan dengan
tema pengembangan tapak memungkinkan sepanjang untuk
mendukung perwujudan pusat pengembangan kota, dapat
meminimalisir dampak dan mendapat persetujuan Tim Ahli
Bangunan Gedung (TABG).
c. Permohonan pembangunan untuk bangunan sedang dan
tinggi harus melalui pengkajian rancangan (design review)
yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap
berbagai aspek yang berkaitan.
d. Kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan akses
khusus dengan tidak membebani arus lalu-lintas.
(10) Kawasan Strategis Kota berdasarkan sudut kepentingan
ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri
dari kawasan sentra sepatu dan olahan kulit Cibaduyut,
sentra tekstil Cigondewah, sentra kaos Surapati, sentra tahu
dan tempe Cibuntu, sentra rajutan Binongjati, sentra boneka
Sukamulya.
a. Pada sub zona yang masuk sebagai kawasan strategis
kota
berdasarkan
sudut
kepentingan
ekonomi
diperbolehkan untuk kegiatan home industry.
b. Permohonan pembangunan untuk bangunan sedang dan
tinggi harus melalui pengkajian rancangan (design review)
yang menilai dampak pembangunan tersebut terhadap
berbagai aspek yang berkaitan
(11) Kegiatan yang dibiayai pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j dapat dibangun di semua zona budidaya.
Bagian Kesepuluh
Dampak
Pasal 318
Penanganan dampak kegiatan pemanfaatan ruang dalam suatu
sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (2)
huruf i, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB XIV
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif
Pasal 319
Tujuan diberikan insentif sebagai berikut:
a. mendorong perwujudan rencana pola ruang, rencana
jaringan prasarana dan Sub SWK yang diprioritaskan
penanganannya yang telah ditetapkan;
b. meningkatkan upaya pengendalian perubahan pemanfaatan
ruang;
c. memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi
masyarakat; dan
d. meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam
rangka pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan
ruang, dan pengawasan penataan ruang.
226
Pasal 320
Obyek pemberian insentif meliputi:
a. pembangunan pada kawasan yang didorong pengembangan;
b. pembangunan sesuai ekspresi bangunan dan lingkungan
pada
kawasan
cagar
budaya,
kawasan
Bandung
Barat/Bandung Lama dan kawasan pengembangan pusat
primer Gedebage;
c. penyediaan ruang dan/atau pembangunan fasilitas umum
dan/atau sosial; dan
d. peningkatan kuantitas dan kualitas sistem sirkulasi dan
jalur penghubung bagi pejalan kaki termasuk jalur bagi
penyandang disabilitas dan lanjut usia oleh sektor privat.
Pasal 321
(1) Jenis insentif dapat berupa:
a. keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak;
b. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa
ruang, dan urun saham;
c. pembangunan dan/atau pengadaan fasilitas umum
dan/atau sosial; dan
d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta
dan/atau Pemerintah Daerah.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
Kepala SKPD bidang tata ruang untuk ditetapkan Walikota
setelah mendapatkan pertimbangan dari BKPRD, dan
diberikan kepada calon pemanfaatan ruang sebelum
mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan ruang.
Bagian Kedua
Disinsentif
Pasal 322
(1) Penetapan
disinsentif
didasarkan
atas
pertimbangan
pemanfaatan ruang dibatasi dan dikendalikan untuk menjaga
kesesuaian dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam
rencana tata ruang.
(2) Obyek pengenaan disinsentif diberikan apabila pembangunan
dilakukan pada kawasan yang dibatasi perkembangannya.
Pasal 323
(1) Jenis disinsentif dapat berupa:
a. pengenaan denda secara progresif;
b. membatasi penyediaan prasarana, pengenaan kompensasi,
dan penalti;
c. pelarangan pengembangan untuk pemanfaatan ruang yang
telah terbangun; dan
d. pengenaan pajak/retribusi yang lebih tinggi disesuaikan
besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak
yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang.
(2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan
pada seluruh blok atau sub zona.
(3) Jenis disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan oleh Kepala SKPD bidang tata ruang untuk
ditetapkan Walikota setelah mendapatkan pertimbangan dari
BKPRD, dan diberikan kepada calon pemanfaatan ruang
sebelum mendapatkan izin kegiatan pemanfaatan ruang.
227
Pasal 324
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif
dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB XV
KETENTUAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Prinsip-prinsip Perizinan
Pasal 325
(1) Perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang
dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Setiap kegiatan dan pembangunan yang berkaitan dengan
pemanfaatan ruang harus memiliki izin yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah.
(3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat Pemerintah
Daerah yang berwenang.
(4) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut
prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(5) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alat
pengendali pemanfaatan ruang meliputi:
a. izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
b. rekomendasi
dari
Pemerintah
Provinsi
terhadap
pemanfaatan ruang yang berada dalam Kawasan Strategis
Provinsi.
(6) Penerbitan dan penolakan perizinan yang berdampak ruang
mengacu pada RDTRK, Peraturan Zonasi, dan/atau pedoman
pembangunan sektoral lainnya yang terkait.
(7) Dalam hal acuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) belum tersedia, maka penerbitan perizinan mengacu kepada
ketentuan dalam RTRW sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah ini.
(8) Jenis perizinan yang harus dimiliki bagi suatu kegiatan dan
pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(9) Pemerintah Daerah dapat mengenakan persyaratan Tambahan
untuk kepentingan umum kepada pemohon izin.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan
tata cara penggantian yang layak diatur dengan Peraturan
Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Permohonan Perizinan Pemanfaatan Ruang yang Tidak Sesuai
dengan Rencana Tata Ruang
Pasal 326
(1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang
menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
(2) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh
dengan tidak melalui prosedur yang benar batal demi hukum.
228
(3) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang
benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RDTR dan
Peraturan Zonasi, dibatalkan oleh Pemerintah Daerah.
(4) Permohonan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
harus melalui prosedur khusus.
(5) Permohonan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) yang disetujui harus dikenakan disinsentif, denda,
dan/atau biaya dampak pembangunan.
(6) Prosedur
perubahan
pemanfaatan
ruang,
ketentuan
penghitungan dampak pembangunan, pengenaan disinsentif,
penghitungan denda dan penghitungan biaya dampak
pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB XVI
KELEMBAGAAN
Pasal 327
(1) Dalam rangka koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
Kota, dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah.
(2) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi penataan ruang Kota, meliputi pengaturan penataan
ruang, pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan
ruang dan pengawasan penataan ruang Kota.
(3) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tim Ahli Bangunan
Gedung dan Tim Ahli Cagar Budaya.
BAB XVII
KERJASAMA DAERAH
Pasal 328
(1) Dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana lintas
wilayah
di
Kawasan
Perkotaan
Cekungan
Bandung
dikembangkan mekanisme dan tata cara kerjasama daerah.
(2) Mekanisme dan tata cara kerjasama daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tata cara kerjasama antara daerah; dan
b. tata cara kerjasama daerah dengan pihak ketiga.
(3) Tata cara kerjasama antara daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Daerah tentang
Kerja Sama Daerah.
229
BAB XVIII
PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 329
Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat berhak untuk:
a. mendapatkan informasi dan akses informasi tentang
pemanfaatan ruang melalui media komunikasi;
b. menerima
sosialisasi
rencana
tata
ruang
yang
telahditetapkan;
c. melaksanakan
pemanfaatan
ruang
sesuai
peruntukannyayang telah ditetapkan dalam rencana tata
ruang;
d. memberikan tanggapan dan masukan kepada Pemerintah
Daerah mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuanperaturan perundang-undangan;
e. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat
penataan ruang;
f. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang
timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang
sesuai dengan rencana tata ruang;
g. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang
terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana
tata ruang di wilayahnya;
h. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian
pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang kepada pejabat berwenang; dan
i. mengajukan gugatan kepada pemerintah dan/atau
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang.
Pasal 330
(1) Untuk mengetahui rencana tata ruang dan peraturan
pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329
huruf a, Pemerintah Daerah wajib mengumumkan dan
menyebarluaskan RDTR dan Peraturan Zonasi.
(2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
diselenggarakan
melalui
penempelan/
pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada
tempat-tempat umum dan kantor-kantor pelayanan umum,
penerbitan booklet atau brosur, penggunaan pada situs
Pemerintah Daerah atau pada media cetak dan elektronik
lainnya yang sah.
Pasal 331
(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai
ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 329 huruf e, pelaksanaannya dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumber
daya alam yang terkandung di dalamnya, sebagaimana
230
dimaksud pada ayat (1), dapat berupa manfaat ekonomi, sosial,
dan lingkungan dilaksanakan
atas dasar pemilikan,
penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 332
(1) Perolehan penggantian yang layak atas kerugian yang timbul
sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang
sesuai dengan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329
huruf f, diselenggarakan secara musyawarah dengan pihak
terkait dan tetap memperhatikan kepentingan umum dan
masyarakat.
(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian
yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
penyelesaiannya
dilakukan
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 333
Dalam kegiatan penataan ruang Kota, masyarakat wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan
ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan
izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap zona dan sub zona yang oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagai milik umum.
Pasal 334
(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 dilaksanakan dengan
mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan
aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan
masyarakat secara turun-temurun dapat diterapkan sepanjang
memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika
lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta
dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan
seimbang.
Bagian Ketiga
Bentuk Peran Masyarakat
Pasal 335
(1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat
berbentuk:
a. masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau Zona ;
231
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan
wilayah atau Zona ;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama
unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
(2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kota dapat
berbentuk:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama
unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan
lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam
pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam
bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan Pertahanan dan keamanan
serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi
lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang,
dapat berbentuk:
a. masukan terkait peraturan zonasi, perizinan, pemberian
insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan
dalam
memantau
dan
mengawasi
pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang
berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan
atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang
melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang
berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak
sesuai dengan rencana tata ruang.
Bagian Keempat
Tata Cara Peran Masyarakat
Pasal 336
(1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat
berbentuk:
a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan,
potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan
rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau
forum pertemuan; dan
b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Kota dapat
berbentuk:
a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan
ruang melalui media komunikasi dan/atau forum
pertemuan;
b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
232
c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang
telah ditetapkan; dan
d. penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.
(3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang,
dapat berbentuk:
a. menyampaikan masukan terkait peraturan zonasi,
perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta
pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata
ruang;
c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang
berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan
atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang
melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang
berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang.
BAB XIX
KEWAJIBAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH
Bagian Pertama
Kewajiban
Pasal 337
Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan standar
pelayanan minimal dalam rangka pelaksanaan peran
masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 338
Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap perencanaan
tata ruang Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi
kepada masyarakat tentang proses penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang melalui media komunikasi
yang memiliki jangkauan sesuai dengan tingkat rencana;
b. melakukan sosialisasi mengenai perencanaan tata ruang;
c. menyelenggarakan kegiatan untuk menerima masukan dari
masyarakat terhadap perencanaan tata ruang; dan
d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan
mengenai perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 339
Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap pemanfaatan
ruang Pemerintah Daerah berkewajiban:
233
a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi
kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang melalui
media komunikasi;
b. melakukan sosialisasi rencana tata ruang yang telah
ditetapkan;
c. melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya
yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang; dan
d. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan
mengenai pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 340
(1) Dalam
rangka
pelaksanaan
kewajiban,
pada
tahap
pengendalian
pemanfaatan
ruang
Pemerintah
Daerah
berkewajiban:
a. memberikan informasi dan menyediakan akses informasi
kepada masyarakat tentang pengendalian pemanfaatan
ruang melalui media komunikasi;
b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
pengendalian pemanfaatan ruang;
c. memberikan tanggapan kepada masyarakat atas masukan
mengenai
arahan
dan/atau
peraturan
zonasi,
perizinan,pemberian
insentif
dan
disinsentif,
serta
pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
d. menyediakan sarana yang memudahkan masyarakat dalam
menyampaikan pengaduan atau laporan terhadap dugaan
penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan
ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah
ditetapkan.
(2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab
Pasal 341
(1) Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam
pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di
bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.
(2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan
minimal.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:
a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman
bidang penataan ruang;
b. pemberian
bimbingan,
supervisi,
dan
konsultasi
pelaksanaan penataan ruang;
c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan
ruang;
234
d. penyebarluasan
informasi
penataan
ruang
kepada
masyarakat; dan
e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
terhadap kinerja pelaksanaan standar pelayanan minimal dan
pelibatan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 342
(1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah
Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi
penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan
mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), harus memuat paling sedikit:
a. informasi tentang kebijakan, rencana, dan program
penataan ruang yang sedang dan/atau akan dilakukan,
dan/atau sudah ditetapkan;
b. informasi rencana tata ruang yang sudah ditetapkan;
c. informasi Arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi
program utama jangka menengah lima tahunan; dan
d. informasi Arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang
berisi
Arahan/ketentuan
peraturan
zonasi,
Arahan/ketentuan perizinan, Arahan/ketentuan insentifdan
disinsentif, serta Arahan sanksi.
(3) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan
ruang Kota menjadi tanggung jawab Walikota.
(4) SKPD yang bidang tugasnya terkait dengan penataan ruang
dapat memberikan fasilitasi pembangunan sistem informasi
dan komunikasi Kota.
BAB XX
PENGAWASAN
Pasal 343
(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan
memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan
ruang Kota dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan
administrasi dalam penyelenggaraan penataan ruang Kota,
Walikota
mengambil
langkah
penyelesaian
sesuai
kewenangannya.
(3) Dalam hal Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil
langkah penyelesaian sesuai kewenangannya
235
BAB XXI
LARANGAN
Pasal 344
Setiap orang dan/atau Badan dilarang:
a. melanggar ketentuan peraturan zonasi yang ditetapkan
Pemerintah Daerah;
b. memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai
dengan izin berdasarkan RTRWK, RDTRK, rencana rinci
Zona strategis Kota, atau peraturan zonasi;
c. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan
izin yang diterbitkan berdasarkan RTRWK, RDTRK
dan/atau peraturan zonasi;
d. memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh dengan
prosedur yang tidak benar;
e. memanfaatkan ruang yang menghalangi akses terhadap
Zona yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum;
f. melakukan kegiatan yang dilarang di dalam zona
berdasarkan peraturan zonasi;
g. melakukan kegiatan pembangunan di Zona rawan
bencana dengan tingkat kerentanan tinggi tanpa
konstruksi yang memadai;
h. melakukan kegiatan pembangunan yang menimbulkan
kerusakan lingkungan;
i. melakukan pembangunan yang menyebabkan kerusakan
Zona resapan air dan gangguan terhadap kelancaran
aliran drainase;
j. mengambil air tanah untuk kegiatan industri di wilayah
yang termasuk zona pemanfaatan air tanah kritis dan
rusak;
k. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung;
l. memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi
sistem jaringan energi;
m. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan
gangguan terhadap struktur internal Kota dan sistem
prasarana wilayah Nasional dan Provinsi;
n. melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas
ruang terbuka hijau, jumlah tegakan pohon, dan tutupan
vegetasi;
o. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat
mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan
tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta
fungsi lingkungan hidup di Zona lindung;
p. merusak koleksi tumbuan dan satwa di Zona taman
hutan raya;
q. melakukan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas
air, kondisi fisik Zona, dan wilayah tangkapan air;
r. membuang secara langsung tanpa pemrosesan yang
memadai limbah padat, limbah cair, limbah gas dan
limbah B3;
s. melakukan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi
ekologis dan estetika Zona dengan mengubah dan/atau
236
merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air
termasuk akses terhadap Zona mata air;
t. melakukan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air
dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi
pemunculan mata air pada daerah tangkapan (cachment
area);
u. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak,
kondisi fisik Zona mata air serta kelestarian mata air;
v. melakukan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak
RTH;
w. melakukan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang
telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan;
x. melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak
sesuai dan merusak fungsi Zona cagar budaya dan ilmu
pengetahuan;
y. memanfaatkan ruang yang mengganggu kelestarian
lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu
pengetahuan, meliputi peninggalan sejarah, bangunan
arkeologi, dan monumen nasional;
z. melakukan kegiatan pembangunan terutama pada
kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen),
dan di Zona rawan longsor dengan tingkat kerawanan
tinggi yaitu kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh
persen);
aa. melakukan penggalian dan pemotongan lereng di Zona
rawan longsor dengan tingkat kerawanan tinggi yaitu
kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
bb. membangun industri/pabrik di Zona rawan longsor
dengan tingkat kerawanan sedang yaitu kemiringan 20%
(dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh
persen);
cc. menyelenggarakan
perdagangan
supermarket
dan
departement store pada lokasi sistem jaringan Jalan
Lingkungan dan Zona pelayanan lingkungan di dalam
Kota/Perkotaan; dan
dd. mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat,
bentang alam dan pemandangan visual di Zona
pelestarian.
BAB XXII
SANKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 345
Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 merupakan
acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RDTR dan
Peraturan Zonasi;
b. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan RDTRK dan Peraturan Zonasi;
c. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan
ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTRK dan Peraturan
Zonasi;
237
d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan
izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan
RDTRK dan Peraturan Zonasi;
e. pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap Zona
atau sub zona yang oleh peraturan perundang-undangan
dinyatakan sebagai milik umum; dan
f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan
prosedur yang tidak benar.
(1)
(2)
(3)
(4)
Bagian Kedua
Sanksi
Pasal 346
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 344, dapat dikenakan sanksi
administratif dan/atau sanksi pidana dan/atau sanksi
perdata.
Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi
pelanggaran berbentuk:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Walikota.
Pengenaan sanksi pidana dan perdata sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Biaya Paksaan Penegakan Hukum
Pasal 347
(1) Dalam hal orang menolak untuk ditertibkan dan/atau
membongkar, Pemerintah Daerah menertibkan dan/atau
membongkar bangunan, dan kepada yang bersangkutan dapat
dikenakan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Biaya paksa penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas
Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan biaya
paksa penegakan hukum diatur dengan Peraturan Walikota.
238
Bagian Keempat
Penegakan Peraturan Daerah
Pasal 348
Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai
dengan kewenangannya, dan berkoordinasi dengan Kepolisian
Republik Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(1)
(2)
(3)
(4)
BAB XXIII
PENYIDIKAN
Pasal 349
Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia,
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah
yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan
ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.
Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam
bidang penataan ruang;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga
melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam
bidang penataan ruang;
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang
berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan
ruang;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga
terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta
melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan
dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan
bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang
penataan ruang; dan
f. meminta
bantuan
tenaga
ahli
dalam
rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam
bidang penataan ruang.
Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan,
Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan
Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
239
(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum
melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata
cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 350
RDTRK dan Peraturan Zonasi berlaku untuk jangka waktu 20
(duapuluh) tahun, berlaku sejak tanggal diundangkannya
Peraturan Daerah ini sampai dengan Tahun 2035 dan dapat
ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali atau
sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang
RDTRK dan Peraturan Zonasi yang baru.
Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan
dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas
teritorial wilayah Kota yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan, RDTRK dan Peraturan Zonasi dapat
ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
Peninjauan kembali dilakukan juga apabila terjadi perubahan
kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi
pemanfaatan ruang Kota dan/atau dinamika internal Kota.
Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat menghasilkan rekomendasi
berupa:
a. RDTRK dan Peraturan Zonasi tetap berlaku sesuai dengan
masa berlakunya; atau
b. RDTRK dan Peraturan Zonasi perlu dilakukan revisi.
Dalam hal peninjauan kembali RDTRK dan Peraturan Zonasi
menghasilkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b, revisi RDTRK dan Peraturan Zonasi dilaksanakan
dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Revisi RDTRK dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
240
Pasal 351
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang
yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku
sesuai dengan masa berlakunya;
b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku
ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin
tersebut disesuaikan dengan fungsi Zona berdasarkan
Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,
pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis
masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan
fungsi Zona berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan
tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian
dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Daerah ini,
izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan
terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat
pembatalan izin tersebut diberikan penggantian yang
layak.
c. Izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya
dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan
penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
d. pemanfaatan ruang Kota yang diselenggarakan tanpa izin
ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah
ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan
dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
2. yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah
ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
(3) Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
dapat diteruskan, sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
(4) Kegiatan budidaya yang sah sebelum ditetapkannya Peraturan
Daerah ini tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini
harus menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini paling
lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 352
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua
peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang
yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
241
(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku
sesuai dengan masa berlakunya;
b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku
ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin
tersebut disesuaikan dengan fungsi Zona berdasarkan
Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya,
pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis
masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan
fungsi Zona berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan
tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian
dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Daerah ini,
izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan
terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat
pembatalan izin tersebut diberikan penggantian yang
layak.
c. izin pemanfaatan ruang yang sudah habis masa berlakunya
dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan
penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
d. pemanfaatan ruang Kota yang diselenggarakan tanpa izin
ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah
ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan
dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
2. yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah
ini,
dipercepat
untuk
mendapatkan
izin
yang
diperlukan.
(3) Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
dapat diteruskan, sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
(4) Kegiatan budidaya yang sah sebelum ditetapkannya Peraturan
Daerah ini tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini
harus menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini paling
lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
(5) Izin pemanfaatan ruang, baik yang berada di Zona lindung
maupun Zona budidaya yang telah diberikan sebelum
berlakunya Peraturan Daerah ini, ditinjau kembali.
242
Pasal 353
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2015
WALIKOTA BANDUNG,
TTD
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD
YOSSI IRIANTO
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
(242/2015)
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
Drs.ARIEF SYAIFUDIN, SH
Pembina TK.I
NIP.19690111 199603 1 002
243
Fly UP