...

peraturan daerah kota bekasi nomor 10 tahun 2011 tentang

by user

on
Category: Documents
4

views

Report

Comments

Transcript

peraturan daerah kota bekasi nomor 10 tahun 2011 tentang
LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI
NOMOR
: 10
2011
SERI : E
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
KETENTUAN UMUM KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
berkeadilan berdasarkan pengembangan kehidupan
sosial serta budaya, melalui peningkatan, pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam
menjunjung tinggi ketertiban, kebersihan dan keindahan
kota, maka perlu dilakukan pengaturan;
b. bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan
keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban,
kebersihan dan keindahan;
c. bahwa sehubungan maksud huruf a, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 44
Tahun 1998 tentang Ketentuan Umum Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Bekasi sudah tidak sesuai dengan
tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga di
pandang perlu untuk diganti;
1
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c
perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang
Ketentuan
Umum
Ketertiban,
Kebersihan,
dan
Keindahan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
2
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Repunlik
Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5097);
3
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2003
tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja
(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 31 Seri D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31
Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong
Praja (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2007
tentang Penyediaan Lahan, Prasarana Lingkungan,
Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial oleh Pengembang di
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10
Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang
menjadi
Kewenangan
Pemerintah
Kota
Bekasi
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008
tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4
Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008
tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga
Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun
2010 Nomor 5 Seri D);
4
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008
tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6
Seri D);
Memperhatikan
:
Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Nomor
188.34/Kep.434.A-Setwan/IX/2011
18/174.2/DPRD/2011
tentang Persetujuan 2 (dua) Buah Rancangan Peraturan Daerah
Menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALIKOTA BEKASI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN UMUM
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang
berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang
dari Walikota.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat
pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk
apapun seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara
atau Daerah.
Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai
kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri.
Ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma
agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara
sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang di Daerah.
Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan
baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan
kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara,
pencemaran air dan sampah.
Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan
proporsional.
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan
dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan
bahan pencemar yang menyebabkan udara, tanah dan air tidak dapat berfungsi
sebagaimana mestinya.
Baku mutu emisi adalah batas kadar maksimum emisi yang diperbolehkan
dimasukan ke dalam lingkungan.
Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk
diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Wanita Tuna Susila.
Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan
kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai
tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup
mengembara di tempat umum serta mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan.
Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas
kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari
dengan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas
jasa serta mengganggu ketertiban umum.
6
20. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau
tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban
umum.
21. Pedagang kaki lima adalah orang yang melakukan usaha dagang dan/atau jasa
ditempat umum, trotoar, bahu jalan dan daerah milik jalan (damija).
22. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat.
23. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau
volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
24. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah suatu
sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau
beracun yang karena sifat suatu dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya,
baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari dan/atau merusak
lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,
kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.
25. Tempat Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan
digunakan oleh penghasil sampah.
26. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah
tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang,
pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
27. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah
tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang, pengolahan dan atau
tempat pengolahan sampah terpadu.
28. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat
untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman
bagi manusia dan lingkungan.
29. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil
dan memindahkan ke TPS.
30. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
31. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi
segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukan bagi lalu lintas Umum.
32. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang atau jalur dan/atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja
ditanam.
33. Taman adalah bentuk rekayasa pemanfaatan ruang terbuka yang ditata dengan
serasi dan lestari dengan tanaman dan segala kelengkapannya yang dipergunakan
dan dikelola untuk menunjang kelestarian lingkungan dan keindahan kota.
34. Perawatan dan pemeliharaan taman adalah upaya mempertahankan kebersihan,
kerapian, keserasian dan keindahan taman dengan cara penyapuan, penyiraman,
pendangiran, pemupukan, penyulaman dan pemberantasan hama penyakit
tanaman.
7
35. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong dengan cara apapun
yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati. Termasuk dalam
pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memangkas dahan/cabang,
ranting dan daun, menggunakan gergaji, chainsaw dan peralatan lainnya.
36. Pemanfaatan taman adalah menggunakan taman berikut fasilitas yang ada di
dalamnya untuk kepentingan komersial maupun non komersial baik oleh
perorangan ataupun kelompok.
37. Pohon adalah sebuah tumbuhan, berbatang tunggal, berkayu. Tumbuh dijalur
hijau, hutan kota atau taman kota baik yang ditanam dan dipelihara oleh
pemerintah daerah, perorangan ataupun kelompok.
38. Jalur hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang
terletak di dalam ruang milik jalan (rumija) maupun di dalam ruang pengawasan
jalan (ruwasja) sering disebut jalur hijau karena lansekapnya adalah tanaman yang
pada umumnya berwarna hijau.
39. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih
tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki
yang bersangkutan.
40. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar
perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman
jalan.
41. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem
pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri
dari antara lain : jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan
gas, jaringan tilpon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan
pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
42. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan
pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga,
pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah
raga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.
43. Air Buangan adalah semua cairan yang dibuang yang berasal dari seluruh kegiatan
manusia, baik yang menggunakan sumber air dari PDAM maupun sumber lainnya.
44. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai sepanjang kiri
kanan. Jaringan terpisah adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya
yang digunakan hanya untuk pembuangan air kotor dan air hujan.
45. Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas persil yang meliputi rumah,
gedung, kantor, pagar dan bangun-bangunan lainnya yang sejenis.
46. Bangunan Pengairan adalah bangunan prasarana pengairan baik yang berwujud
saluran ataupun bangunan lainnya.
47. Jasa Pelayanan Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan
kepada seluruh pemilik atau pemakai persil atas penyelenggaraan kebersihan
berupa pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat
pembuangan akhir.
48. Sumber air adalah mata air, air permukaan dan air bawah tanah.
8
49. Angkutan Umum adalah Angkutan yang diperuntukan melayani masyarakat yang
memiliki izin sesuai perundang-undangan yang berlaku antara lain Bis Kota, Bis
Antar Kota, Taksi, Angkutan Kota, Angkutan Antar Kota atau Angkutan lainnya.
BAB II
KETERTIBAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.
Pasal 3
Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
a. tertib jalan, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau;
b. tertib lingkungan;
c. tertib penghuni bangunan;
d. tertib tuna sosial dan anak jalanan.
Bagian Kedua
Tertib Jalan, Fasilitas Umum dan Ruang Terbuka Hijau
Pasal 4
(1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat
perlindungan dari Pemerintah Daerah.
(2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum atau perkumpulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan
jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan
penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut
mengenai :
a. pelarangan kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder;
b. pelarangan pemasangan tiang reklame pada trotoar dan bahu jalan;
c. pelarangan pedagang kaki lima berjualan ditrotoar, bahu jalan dan daerah milik
jalan.
9
Pasal 5
(1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan
rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
(2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi
pejalan kaki.
Pasal 6
(1) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana
jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (zebra cross).
(2) Jembatan penyeberangan orang dan marka penyeberangan (zebra cross)
diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.
Pasal 7
(1) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan
di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
(2) Setiap angkutan umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan
tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
Pasal 8
(1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat
menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, jalur
bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan
kemacetan.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
oleh Walikota.
Pasal 9
Dalam rangka tertib jalan, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau setiap pemanfaatan
jalan, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau termasuk penebangan pohon dan
pemanfaatan taman untuk kepentingan umum ataupun pribadi harus mendapat izin
dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
10
Pasal 10
Izin sebagaimana dimaksud Pasal 9 diberikan dalam hal sebagai berikut :
a. menggangu jaringan utilitas atau membahayakan keselamatan umum;
b. disekitar lokasi pohon yang akan ditebang dan/atau taman yang akan dimanfatakan
akan didirikan bangunan atau konstruksi atau keperluan pemerintah, badan atau
perorangan.
Pasal 11
(1) Penebangan pohon dan pemanfaatan taman yang dilakukan oleh pemerintah
daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dikecualikan dari ketentuan
Pasal 9.
(2) Dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon ditebang karena mengganggu
atau membahayakan keselamatan umum, maka izin sebagaimana dimaksud Pasal 9
tidak diperlukan.
Pasal 12
(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus diajukan surat
permohonan izin kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan disertai
tujuan/alasan-alasan penebangan pohon dan/atau pemanfaatan taman, lokasi dan
jumlah pohon yang akan ditebang dan/atau luas taman yang akan dimanfaatkan
serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
b. gambar/denah lokasi pohon yang akan ditebang dan/atau taman yang akan
dimanfaatkan;
c. gambar/denah rencana;
d. foto berwarna kondisi awal/existing;
e. membuat pernyataan kesanggupan mengganti pohon dan/atau membangun
taman pada lokasi yang ditentukan dengan jumlah dan/atau luas sesuai dengan
ketentuan.
(2) Izin dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan sesuai tata cara
pemberian izin yang berlaku.
(3) Untuk permohonan pemangkasan dahan/cabang, ranting dan daun dikecualikan
dari ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
11
(4) Izin hanya digunakan untuk satu kali penebangan dan/atau pemanfaatan taman,
dengan lokasi dan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin.
Pasal 13
(1) Pemegang izin berkewajiban untuk :
a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dan/atau taman yang
dimanfaatkan dengan pohon dan/atau tanaman sejenis, untuk ditanam kembali
pada lokasi lain yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
b. mempertahankan keserasian, keindahan dan kesehatan pohon dalam melakukan
kegiatan penebangan pohon;
c. merawat dan memelihara lingkungan sekitar taman yang dimanfaatkan sesuai
dengan arahan pejabat yang berwenang;
d. melakukan penebangan pohon dan pemanfaatan taman sesuai dengan izin yang
telah diberikan;
e. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
f. melaksanakan penebangan pohon dan pemanfaatan taman dibawah petunjuk
dan pengawasan pejabat yang ditunjuk.
(2) Kewajiban penggantian pohon dan/atau taman yang dimanfaatkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm
(sepuluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan
diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus
lima puluh centimeter);
b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm
(sepuluh centimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh centimeter), jumlah
penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh
centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
c. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga
puluh centimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh centimeter), jumlah
penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh
centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus lima puluh centimeter);
d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima
puluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan
diameter 10 cm (sepuluh centimeter) dan ketinggian minimal 150 cm (seratus
lima puluh centimeter);
e. penghilangan atau pengurangan luas taman, penggantiannya diukur per/M2 (permeter persegi) pada lokasi yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
12
(3) Kewajiban merawat dan memelihara lingkungan taman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebagai berikut :
a. pemanfaatan taman yang luasnya kurang dari 100 M2 (seratus meter persegi),
perawatannya meliputi seluruh areal taman;
b. pemanfaatan taman yang luasnya lebih dari 100 M2 (seratus meter persegi),
perawatannya meliputi radius 100 M2 (seratus meter) dari titik pemanfaatan
taman.
Bagian Ketiga
Tertib Lingkungan
Pasal 14
Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik
yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.
Pasal 15
(1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban kegiatan yang menganggu ketertiban
dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang
merugikan bagi masyarakat.
(2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan
keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara
tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat menggangu pelaksanaan
peribadatan.
Pasal 16
Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah Daerah mengikutsertakan
peran masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
Bagian Keempat
Tertib Penghuni Bangunan
Pasal 17
(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi
masyarakat di Daerah.
13
(2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mewajibkan setiap pemilik, penghuni bangunan, kepala keluarga maupun
kelompok yang menempati rumah/bangunan serta penanggung jawab
perusahaan/industri di wilayah Kota Bekasi untuk melakukan kegiatan :
a. penghijauan dengan membuat taman atau menanam pohon pelindung dan/atau
tanaman hias dihalaman, pekarangan atau tanah milik masing-masing yang
termasuk dalam penguasaannya;
b. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya dihalaman dan sekitar
bangunan;
c. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar,
benteng, bangunan bagian luar secara berkala dan berkesinambungan;
d. menyediakan tempat sampah didalam pekarangan bagian depan;
e. memelihara trotoar, selokan (drainase), brandgang, bahu jalan (bern) yang ada
disekitar bangunan.
Bagian Kelima
Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan
Pasal 18
Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :
a. tuna sosial, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah
jembatan, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
b. anak Jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa pengelapan
mobil dan sejenis di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas (Traffic Light);
c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak
jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan memintaminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
d. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan
tempat-tempat yang digunakan perbuatan asusila.
Pasal 19
(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap tuna sosial dan tuna
susila bagi warga Kota Bekasi.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan terhadap tuna sosial
dan tuna susila.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dalam Panti
Sosial oleh SKPD terkait.
14
(4) Terhadap tuna wisma, pengemis, pengamen , tuna susila dan orang yang terlantar
bagi warga pendatang Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan ke daerah
asalnya.
Pasal 20
Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan
perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.
BAB III
KEBERSIHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 21
(1) Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
(2) Setiap Orang, Badan Hukum dan/atau Perkumpulan bertanggung jawab atas
kebersihan.
Pasal 22
Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi rumah atau bangunan
masing-masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial,
kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum.
Bagian Kedua
Bersih Udara
Pasal 23
(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat.
(2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang
berpotensi sebagai sumber pencemar bergerak maupun sumber pencemar tidak
bergerak.
15
Pasal 24
(1) Pengendalian pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak meliputi
pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi yang telah ditetapkan
Pemerintah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien
di sekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penaatan terhadap ketentuan
persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
(2) Pengendalian pencemaran udara dari sumber pencemar bergerak meliputi
pengawasan terhadap penaatan baku mutu emisi gas buang, pemeriksaan emisi
gas buang kendaraan bermotor di jalan, dan pemantauan mutu udara ambien di
sekitar jalan.
Pasal 25
(1) Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik
sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan
angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa merokok.
(2) Pimpinan atau penanggung jawab harus menyediakan tempat khusus merokok
serta menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak menggangu kesehatan bagi
yang tidak merokok.
(3) Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan
ketentuan :
a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur
dengan kawasan tanpa rokok;
b. dalam tempat khusus untuk merokok dapat dilengkapi alat penghisap udara
atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang
ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Ketiga
Bersih Air
Pasal 26
(1) Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan
prasarana air kotor.
(2) Setiap golongan Niaga dan Industri yang menggunakan sumber air tanah serta
pembuangan air kotornya menggunakan jaringan air kotor atau sejenisnya harus
mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
16
Bagian Keempat
Bersih Sampah
Pasal 27
(1) Penyelenggaraan Kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi
masyarakat, pemerintah daerah dan dunia usaha meliputi kegiatan pewadahan
dan/atau pemilahan, pengolahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan
sampah dari lingkungannya ke TPS.
(2) Penyelenggaraan Kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan
umum dengan cara menyediakan tempat sampah.
(3) Penyelenggaraan Kebersihan di angkutan umum yang menggunakan tenaga hewan
dilakukan dengan cara menyediakan tempat pewadahan baik untuk sampah
pengguna angkutan maupun kotoran hewan.
Pasal 28
(1) Pelaksanaan pengelolaan sampah pada umumnya meliputi :
a. pewadahan dan/atau pemilahan serta pengolahan;
b. penyapuan dan pengumpulan;
c. pengaturan, penetapan dan penyediaan TPS pada tempat yang tidak
mengganggu lalu lintas (bukan pada badan jalan) dan TPA;
d. penggunaan daur ulang;
e. pengangkutan;
f. pengolahan akhir.
(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kawasan dan/atau
skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan meliputi :
a. pemadatan;
b. pengomposan;
c. daur ulang;
d. teknologi pengolahan sampah lainnya.
Pasal 29
(1) Penyelenggaraan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bertujuan
untuk memelihara kelestarian lingkungan kesehatan manusia dari pencemaran yang
diakibatkan oleh sampah dan limbah.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh
Pemerintah Daerah peran serta masyarakat dan dunia usaha.
17
Pasal 30
(1) Setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah dan/atau limbah bahan
berbahaya dan beracun wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan
limbah.
(2) Sarana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tempat
penyimpanan sementara limbah B3, sarana angkut/transport limbah B3 dan atau
sarana pengelolaan/pemanfatan limbah B3.
(3) Bagi perusahaan/industri yang tidak memiliki sarana pengelolaan limbah B3 harus
bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki izin dari instansi yang berwenang.
Bagian Kelima
Perizinan
Pasal 31
(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari
Walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan pemerintah.
Bagian Keenam
Larangan
Pasal 32
Setiap orang dilarang :
a. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan;
c. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
d. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat
pemrosesan akhir;
e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan
sampah.
18
BAB IV
KEINDAHAN
Pasal 33
Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keindahan lingkungan di Daerah.
Pasal 34
(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan keindahan.
(2) Upaya untuk mewujudkan keindahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan
masyarakat meliputi penataan dan pemeliharaan :
a. bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya;
b. secara khusus bangunan yang bernilai sejarah;
c.
saluran drainase jalan, dan riol/brandgang;
d. trotoar dan bahu jalan;
e. perkerasan jalan dan jembatan;
f.
ruang terbuka hijau;
g. lahan kosong dan kapling kosong;
h. lampu penerangan jalan umum;
i. elemen estetika kota seperti patung, tugu, prasasti, lampu hias, monumen,
kolam hias, air mancur, reklame dan sebagainya;
j.
fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya.
Pasal 35
(1) Untuk rumah tinggal, pohon atau tanaman hias ditanam dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. rumah tinggal dengan halaman kurang dari 100 (seratus) M2 harus ditanami
minimal 1 (satu) pohon dan 1 (satu) M2 tanaman hias dihalaman/pekarangan
masing-masing;
b. rumah tinggal dengan halaman lebih dari 100 (seratus) M2 harus membuat
taman;
c. bangunan kantor, perdagangan dan pemerintahan harus membuat taman seluas
30% (tiga puluh persen) dari luas halaman masing-masing bangunan;
d. bangunan karya industri dan pergudangan harus ditanami minimal 20 (dua
puluh) pohon untuk tiap kelipatan 100 (seratus) M2 luas halaman;
e. rumah tinggal atau bangunan lainnya yang tidak memiliki halaman/pekarangan
diwajibkan untuk menanam tanaman hias dalam pot sesuai dengan keadaan
setempat;
f. untuk jalan di lingkungan permukiman, kawasan industri dan proyek
pengembangan lainnya, harus ditanam pohon peneduh jalan yang sesuai dengan
karakteristik dan kaidah lansekap kota.
19
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk setiap
100 (seratus) M2 halaman/pekarangan yang tidak dibangun, harus ditanami 20 (dua
puluh) pohon dan/atau dibuat taman.
Pasal 36
Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan penataan dan
pemeliharaan RTH yang meliputi :
a. RTH Kawasan Lingkungan Permukiman;
b. RTH Lingkungan Perindustrian;
c. RTH Kawasan Perdagangan dan Perkantoran;
d. RTH Kawasan Jalur Hijau Jalan;
e. RTH Kawasan Sempadan Sungai;
f. RTH Kawasan Jalur Pengaman Utilitas;
g. RTH Lingkungan Pendidikan;
h. RTH Gerbang Kota;
i. RTH Lingkungan Kawasan Konservasi.
BAB V
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN,
PENERTIBAN DAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 37
Pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Daerah dilakukan
melalui kegiatan :
a. sosialisasi produk hukum daerah;
b. bimbingan dan Penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat Perangkat Daerah.
Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 38
Pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui
kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban.
20
Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 39
Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan
keindahan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi secara
rutin.
Bagian Keempat
Penertiban
Pasal 40
(1) Dalam melakukan penertiban, Walikota dapat menunjuk pejabat yang berwenang
berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan
berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan baik dari unsur
masyarakat maupun aparat.
(3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa
pemberian sanksi.
(4) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketertiban Pemerintah Daerah dapat
meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional
Indonesia.
Bagian Kelima
Penghargaan
Pasal 41
(1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta Orang/Badan
Hukum dan Perkumpulan dalam penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan dilakukan penilaian secara periodik.
(2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian
penghargaan.
(3) Pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut oleh
Walikota.
21
BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 42
(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik
Umum dan/atau oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri
tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penuntut
umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal
tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 43
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal
18, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima
puluh juta rupiah).
(2) Tindak Pindana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang Persampahan dan
Lingkungan Hidup di Pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
22
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.
Pasal 45
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Bekasi Nomor 44 Tahun 1998 tentang Ketentuan Umum Ketertiban,
Kebersihan dan Keindahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 46
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.
Ditetapkan di bekasi
pada tanggal 29 September 2011
Plt. WALIKOTA BEKASI
WAKIL WALIKOTA,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI
Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 September 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
Ttd/Cap
H. DUDY SETIABUDHI
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 10 SERI E
23
Fly UP