...

sikap pustakawan perpustakaan perguruan tinggi terhadap

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

sikap pustakawan perpustakaan perguruan tinggi terhadap
SIKAP PUSTAKAWAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI
TERHADAP KEBIJAKAN PELARANGAN BAHAN PUSTAKA
DI INDONESIA
Makalah tidak dipublikasikan dan didokumentasikan
di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang
Oleh : Drs. Hari Santoso, S.Sos.
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
JUNI 2005
SIKAP PUSTAKAWAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI
TERHADAP KEBIJAKAN PELARANGAN BAHAN PUSTAKA
DI INDONESIA
Lihat buku “ MENGUBUR PERADABAN HALAMAN 107
Media pustakakawan Hal. 28
Pendahuluan
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini mengakibatkan terjadinya
ledakan informasi dalam berbagai bentuknya, sehingga tidak mungkin bagi lembaga yang
bergerak dalam penyediaan informasi, termasuk perpustakaan akan dapat menghimpun,
menyimpan, mengolah dan menyebarkan secara mandiri. Dalam hal ini perpustakaan
dituntut untuk dapat membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait ,terutama
dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
pemakainya. Oleh karena itu dalam pembinaan koleksi harus dirancang dengan cermat
dan matang sehingga tujuan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dapat terwujud.
Pada dasarnya informasi apapun wujudnya harus disebarkan kepada masyarakat pemakai
agar memiliki nilai guna. Namun seringkali penyebaran informasi banyak menghadapi
gangguan dengan adanya sensor, penarikan kembali buku atau majalah dari peredaran
dan yang paling menyedihkan adalah pembakaran (Sulistyo-Basuki,1991:113-116).
Untuk itu agar bahan pustaka tetap dapat diakses oleh pemakai tanpa adanya kekuatiran
akan timbulnya keresahan, perpustakaan perlu melaksanakan filterisasi atau penyaringan
terhadap kandungan isi sumber informasi melalui kegiatan sensor dengan terus
mempertimbangkan kebutuhan pemakai , nilai keterpakaian sumber informasi dan
mengacu pada prinsip-prinsip sensor dan penarikan dari peredaran terhadap buku-buku
terlarang. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukan Benge (1975:72-28) bahwa untuk
menghindari adanya keresahan dan sekaligus merupakan kontrol sosial, maka sensor
terhadap informasi perlu dilakukan.
Pemilihan dan Pengadaan Koleksi bahan Pustaka
Dalam dunia perpustakaan ada adagium yang mengatakan bahwa tidak ada satupun
perpustakaan di dunia ini yang mampu swasembada informasi. Ini berarti sebuah
perpustakaan membutuhkan perpustakaan atau pusat informasi lain dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat pemakainya.
Untuk menciptakan koleksi perpustakaan perguruan tinggi yang lengkap, kuat, bermutu
dan berdaya guna dan berhasil guna, tidak terlepas dari falsafah seleksi yang dianutnya.
Berangkat dari falsafah seleksi inilah para pustakawan akan mengadakan perencanaan
pembinaan koleksi, pengorganisasian alat bantu seleksi literatur, ,penentuan kebijakan
pengadaan literatur, pelaksanaan pengadaan, pengawasan dan evaluasi kemanfaatan
sumber informasi bagi sivitas akademika. Menurut Trimo sebagaimana dikutip Suryana
(1994:30-32) falsafah seleksi bahan pustaka ada tiga katagori, yaitu :
1. Faham Idealisme
Sikap pustakawan perpustakaan perguruan tinggi terhadap kebijakan pelarangan bahan pustaka di
Indonesia : Drs. Hari Santoso, S.Sos.
Artikel Pustakawan Perpustakaan UM tahun 2011
1
Faham ini biasanya tumbuh dan berkembang pada masyarakat yang telah maju jalan
berpikirnya, dengan latar belakang yang mewarnainya antara lain
a. Strata pendidikan pengguna jasa perpustakaan begitu tinggi
b. Keadaan ekonomi masyarakatnya lebih kuat, sehingga buku merupakan bagian
utama dari kehidupannya
c. Sarana dan prasarana perpustakaan telah berkembang baik, dengan anggaran yang
cukup kuat
d. Pengguna jasa perpustakaan telah memiliki reading habits yang tinggi dan selalu
mencari koleksi mutakhir
e. Perpustakaan telah mampu mengakses informasi jarak jauh ke pangkalan data,
baik langsung ke producer/provider, atau melalui Gateway yang ada
f. Bahasa asing tidak menjadi kendala bagi pembacanya.
Faham idealisme mendorong terciptanya masyarakat ilmiah dan maju, dimana bukubuku yang berkualitas yang menjadi pilihannya dengan tujuan akhir terciptanya
koleksi yang lengkap, kuat, tepat dan berkualitas tinggi (needs,demand,taste)
2. Faham Realisme
Faham ini biasanya tumbuh pada masyarakat yang tingkat pendidikannya belum
maju, dimana minat baca masih belum berkembang. Buku dan bahan bacaan lainnya
belum menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka perlu bacaan hanya pada saat itu
saja, karena memang nyata-nyata dituntut untuk itu. Literatur lainnya tidak
dihiraukannya. Kelompok ini tidak memerlukan bacaan pendukung untuk
memperluas wawasan dan kepentingan masa depan, hanya untuk saat itu saja.
Latar belakang lahirnya faham ini, antara lain :
a. Perpustakaannya belum lama berdiri dan belum memiliki tenaga ahli
perpustakaan
b. Tingkat pendidikan masyarakat sekitarnya belum maju
c. Belum berkembangnya minat baca masyarakat pengguna jasa perpustakaan
d. Belum memahami makna dan tujuan didirikannya perpustakaan di lingkungannya
e. Terbatasnya anggaran dan alat bantu seleksi yang dimiliki perpustakaan
f. Kebanyakan metode mengajar para pendidiknya masih bergantung kepada bukubuku teks wajib, dan belum banyak bervariasi kepada buku-buku anjuran atau
buku-buku rujukan yang lebih mendalam
g. Terbatasnya ketersediaan buku-buku dan literatur lainnya yang berkualitas di
pasaran
Adapun tujuan sementara faham realisme adalah terbinanya koleksi yang sesuai
dengan realita tuntutan pemakainya (tahap permulaan)
3. Faham Kompromisme
Faham ini biasanya aterdapat pada masyarakat dan perpustakaan yang baru
berkembang (belum tinggal landas). Kelompok ini berpandangan dari dua sudut
pemikiran yaitu pengadaan koleksi untuk memenuhi tujuan perpustakaan dan
kebutuhan pemakai mendapat perhatian yang sama. Secara realitas kebutuhan
Sikap pustakawan perpustakaan perguruan tinggi terhadap kebijakan pelarangan bahan pustaka di
Indonesia : Drs. Hari Santoso, S.Sos.
Artikel Pustakawan Perpustakaan UM tahun 2011
2
masyarakat pembaca diperhatikan dan secara idealis tujuan perpustakaan harus
tercapai, bersamaan dengan meningkatnya minat baca para pengguna informasi.
Latar belakang timbulnya faham kompromisme, antara lain :
a. Perpustakaan tumbuh dan dibangun pada masyarakat yang sedang berkembang
b. Literatur bahasa asing masih menjadi kendala untuk sebagian pengguna
perpustakaan, dan terbitan buku-buku berbahasa Indonesia masih terbatas di
pasaran
c. Corak berpikir masyarakatnya masih dalam transisi, dari cara berpikir realisme
menuju pola berpikir idealisme sehingga kadang-kadang buku masih merupakan
barang lux
d. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk pengadaan koleksi
e. Adanya keterikatan teknis administratif dalam penggunaan anggaran di atas
jumlah tertentu
f. Terbatasnya alat bibliografis pengadaan pustaka yang memuat abstraks dan notasi
dari pustaka yang diterbitkan oleh penerbit
Bertitik tolak dari latar belakang di atas faham kompromisme mengambil jalan pintas
mengkombinasikan faham realisme dengan idealisme. Dimana kebutuhan, tuntutan
pemakai dan misi perguruan tinggi dilaksanakan secara serempat dengan tujuan
sasaran terwujudnya koleksi yang mendekati ketepatan pembacanya.
.
Dalam pemilihan dan pengadaan bahan pustaka, Suyatni (1994:92-96) mengemukakan
bahwa pada beberapa perpustakaan perguruan tinggi, banyak dijumpai beberapa
kelemahan dalam pengembangan koleksi, diantaranya :
a. Pemilihan belum berjalan dengan baik, kadang dilakukan dengan tergesa-gesa dan
kurang relevan dengan program yang ada
b. Informasi mengenai terbitan-terbitan terbaru kurang dikenal oleh sivitas akademika
c. Perpustakaan (pustakawan) tidak diikutsertakan di dalam menentukan pengembangan
dan kegiatan pengadaan koleksi
d. Dana yang terbatas dan tidak berkesinambungan sehingga judul-judul terbaru akan
tertunda pengadaannya atau ditiadakan
e. Harga buku dsan jurnal yang relatif mahal, terutama untuk terbitan luar negeri
f. Prosedur pengadaan/pembelian yang belum mendukung, Sering prosedur pembelian
memakan waktu cukup lama sehingga buku-buku yang diterima sudah tertinggal
informasinya atau habis persediaannya.
Oleh sebab itu sebelum melakukan pemilihan, seorang pustakawan hendaknya
mempertimbangkan tiga hal, yaitu fungsi perpustakaan, ruang lingkup bidang yang akan
dicakup dan masyarakat yang dilayani.
Dalam pemilihan bahan pustaka terdapat kriteria khusus yang perlu dipertimbangkan,
yaitu :
1. Judul disesuaikan dengan program pendidikan yang ada
Sikap pustakawan perpustakaan perguruan tinggi terhadap kebijakan pelarangan bahan pustaka di
Indonesia : Drs. Hari Santoso, S.Sos.
Artikel Pustakawan Perpustakaan UM tahun 2011
3
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Judul disesuaikan dengan tingkatan pemakai
Pengarang sudah sangat dikenal dalam bidangnya
Isi buku harus berbobot, tahan lama dan tidak cepat berubah
Penerbit cukup dikenal pada bidangnya
Buku tercantum dalam katalog penerbit dan masih ada di pasaran
Tahun dan edisi terbaru
Harga buku cukup pantas
Mengingat bahwa perguruan tinggi berada dibawah Departemen Pendidikan Nasional,
maka dalam pemilihan terdapat juga kriteria umum yang digariskan oleh Departemen
Pendidikan Nasional, yaitu :
1. Tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
2. Tidak membahayakan HANKAMNAS
3. Tidak dilarang pemerintah cq Kejaksaan Agung
4. Tidak berasal dari penerbit yang dilarang
5. Sesuai dengan ketentuan Departemen Pendidikan Nasional
6. Menunjang pendidikan nasional
.
Pemilihan bahan pustaka di perpustakaan perguruan tinggi dapat dilakukan oleh semua
anggota sivitas akademika, yaitu dosen, peneliti, mahasiswa, administrator dan
pustakawan. Keputusan terakhir apakah hasil pemilihan akan diadakan atau tidak, ada
pada pustakawan karena pustawakan lebih mengetahui keadaan koleksi, prioritas
pengadaan agar koleksi berimbang dan anggaran yang tersedia. Sedangkan mekanisme
dalam pengembangan koleksi seharusnya dituangkan dalam bentuk kepanitiaan yang
terdiri dari kelompok pustakawan, dosen dan para administrator di perguruan tinggi.
Fungsinya adalah sebagai penanggungjawab terhadap pengembangan koleksi secara
keseluruhan.
Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemilihan bahan pustaka, pustakawan dituntut
memiliki persyaratan, yaitu :
1. Memahami kebijakan pengembangan koleksi
2. Dapat bekerjasama dengan pustakawan lain, dosen, mahasiswa, para
administrator/pengambil keputusan dan lembaga lain yang berkaitan seperti penerbit,
toko buku ataupun jobber
3. Memahami program pendidikan yang sedang dilaksanakan dan kecenderungan
perkembangan di perguruan tinggi
4. Dapat menggunakan sarana seleksi yang tersedia
5. Dapat menggunakan sarana pendukung seperti komputer, CD-ROM, faksimil, dan
sejenisnya
6. Memahami dan mengikuti berbagai peraturan yang berkaitan dengan pembelian buku,
perbukuan dan keuangan
Kriteria-kriteria tersebut di atas dimaksudkan agar dalam penyebaran informasi dapat
tepat sasaran dan tidak mendapat halangan dalam bentuk apapun sehingga informasi yang
disebarkan benar-benar memiliki nilai guna bagi pemakainya. Apapun keadaanya semua
Sikap pustakawan perpustakaan perguruan tinggi terhadap kebijakan pelarangan bahan pustaka di
Indonesia : Drs. Hari Santoso, S.Sos.
Artikel Pustakawan Perpustakaan UM tahun 2011
4
bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan harus dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat pemakainya secara optimal. Fungsi penyaringan informasi hendaknya bukan
hanya menjadi tanggung jawab perpustakaan, tetapi juga menjadi tanggung jawab
masyarakat pemakai jasa perpustakaan. Hal ini didasarkan bahwa sifat dari informasi
adalah bebas nilai sedangkan pemberian makna atau nilai dari informasi menjadi
kewenangan pemakai informasi.
PELAKSANAAN CENSORED BOOKS & BANNED BOOKS DI
PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGI
Dalam hal yang berkaitan dengan ajaran agama Islam, Asrukin (1992:14) menyebutkan
bahwa tindakan penyensoran harus dilakukan terutama yang menyangkut hal-hal berikut,
yaitu :
1. Kesalahan penulisan Al-Qur’an
Kesalahan ini pernah terjadi pada tahun 1978 ketika sebuah Al-Qur’an ukuran 12,5 cm
x 17,5 cm dipalsukan dan memakai inisial penerbit Menara Kudus
2. Kesalahan penafsiran ajaran Islam
Kesalahan penafsiran ajaran Islam dapat dilihat pada kasus Ahmadiyah, dimana ada
usaha menonjolkan diri secara berlebihan karena menyatakan bahwa Mirza Ghulam
Ahmad sebagai nabi terakhir setelah Nabi Muhammad. Ini menyimpang dari ajaran
Islam bahwa “ Sesungguhnya Muhammmad itu adalah bapak dari anak-anaknya dan
juga dia adalah Rasulullah dan nabi yang terakhir dan sesungguhnya Allah itu Maha
Mengetahui atas segala sesuatu “ (Al-Qur’an,33:40)
3. Penghinaan
Islam sangat menghormati hak-hak seseorang, sehingga tidak diperkenankan antara
sesama umat manusia maupun antara vsatu golongan dengan golongan yang lain.
Allah berfirman dalam surat A-Hujurat “ Wahai sekalian orang yang beriman,
janganlah segolongan kaum dari kamu menghina segolongan kaum yang lain,
barangkali mereka itu lebih baik dari kamu, dan janganlah segolongan perempuan dari
kamu menghina segolongan perempuan yang lain, barangkali mereka juga lebih baik
dari kalian (Al-Qur’an 49:11). Pelarangan buku The Satanic Verses adalah contoh dari
unsur penghinaan terhadap keluarga nabi. Demikian juga yang terjadi dengan
pelarangan buku serat Darmogandul dan Suluk Gatoloco yang dianggap telah
menghina syari’at dan umat Islam
4. Pemuatan gambar Nabi Muhammad
Masalah gambar dalam hukum Islam adalah masalah khilafiyah atau perbedaan
pendapat. Sebagian Ulama terutama yang tergolong dalam kelompok Ulama Salaf
mengharamkan pembuatan gambar terhadap benda hidup, sebab hal ini dipandang
sebagai usaha untuk menyamai sifat Allah (Asy-Syaukani, 1973:98). Namun untuk
pemuatan gambar Nabi Muhammad semua Ulama baik myang salaf maupun yang
khalaf jelas sepakat mengharamkannya. Keputusan untuk menarik buku The Art of
Islam adalah didasarkan atas pemuatan gambar Nabi Muhammad.
5. Agitasi
Sikap pustakawan perpustakaan perguruan tinggi terhadap kebijakan pelarangan bahan pustaka di
Indonesia : Drs. Hari Santoso, S.Sos.
Artikel Pustakawan Perpustakaan UM tahun 2011
5
Agitasi atau adu domba, yang dalam istilah Arabnya dikenal dengan naminah, adalah
sangat tercela dan ini merupakan sifat atau tanda-tanda kemunafikan. Contoh dalam
kasus ini adalah buku karya Ashaari Muhammad yang berjudul Perang Teluk yang
diterbitkan oleh Yayasan Darul-Arqom. Buku ini telah ditarik dari peredaran karena
gaya dan isi tulisnnya yang bersifat agitatif.
SIKAP PUSTAKAWAN DALAM SENSOR
Persoalan sensor merupakan masalah yang dilematis dimana pada satu sisi informasi
harus disebarkan kepada masyarakat pemakai, namun pada sisi yang lain penyebaran
informasi tanpa filterisasi dapat mengakibatkan keresahan dan dapatb berakibat fatal.
Oleh karena itu harus ada batas yang jelas pada batas yang mana sebuah sumber
informasi harus disensor, agar nilai keterpakaian sumber informasi tetap terjaga. Dalam
hal ini pustakawan memiliki peran yang strategis dalam melaksanakan sensor terhadap
sumber-sumber informasi yang ada di perpustakaan. Dalam hal sensor pustakawan dapat
bersikap menerima keputusan sensor yang dikeluarkan pihak Kejaksaan atau bersikap
lain (Benge, 1973:83).
Sedangkan Asrukin (1992:15) secara rinci mengemukan 4 (empat) sikap yang dapat
dilaksanakan oleh pustakawan berkaitan dengan sensor, yaitu :
1. Menerima secara mutlak segala keputusan lembaga yang melakukan sensor
Ini berarti bahwa semua buku yang dinyatakan terkena sensor ditarik dari rak dan
kartu katalognya dicabut. Selanjutnya buku tersebut bisa diserahkan kepada pihak
yang berwajib atau disimpan di tempat khusus dan selanjutnya buku ini tidak boleh
dibaca oleh siapapun
Keputusan ini sangat bertentangandengan prinsip penyebaran informasi terutama
dalam kaitannya dengan penyebaran ilmu pengetahauan yang merupakan tugas
utama dari perpustakaan.
2. Menerima keputusan sensor tidak dengan mutlak
Artinya bahan pustaka ditarik dari rak namun kartu katalognya tidak dicabut. Pada
kartu katalog diberi tanda bahwa buku disensor, dan bagi pemakai boleh membaca
dengan ijin khusus dari pustakawan yang berhak. Ijin ini diberikan atas dasar
kematangan calon pembaca dan keperluannya dalam kaitannya dengan bahan pustaka
yang terlarang tersebut. Bahan pustaka hanya boleh dibaca di tempat khusus yang
telah disediakan.
Sikap ini lebih fleksibel dibandingkan dengan sikap yang pertama, sebab masih
memungkinkan penyebaran ilmu pengetahuan melalui orang-orang tertentu yang
memiliki kualifikasi khusus dan sekaligus menyaring informasi dari buku atau karya
tersebut serta membuatnya tetap bermanfaat
3. Menolak keputusan sensor
Penolakan terhadap keputusan sensor tersebut didasarkan atas pertimbangan
kepentingan atau meninjaunya dari segi keilmuan dan kekhususan yang ada pada
program pendidikan serta hubungannya dengan bahan pustaka tersebut. Misalnya
Sikap pustakawan perpustakaan perguruan tinggi terhadap kebijakan pelarangan bahan pustaka di
Indonesia : Drs. Hari Santoso, S.Sos.
Artikel Pustakawan Perpustakaan UM tahun 2011
6
buku yang bergambar porno masih bisa disajikan untuki keperluan seni lukis atau
untuk keperluan jurusn seni dan kerajinan.
4. Pustakawan melakukan sensor sendiri terhadap bahan pustaka yang dipandang
harus disensor, berdasarkan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Contohnya terhadap buku Libraries and Culture Change oleh Ronald C. Benge yang
menulis bahwa Kholifah Umar pernah menghancurkan Perpustakaan Alexandria
(Benge, 1973:74). Jika hal ini dipandang dapat merugikan umat Islam, maka buku
tersebut dapat dinyatakan terlarang beredar untuk umum dan tidak dikeluarkan.
Mengingat bahwa Umar tidak pernah melakukannya sehingga hanya bersifat tuduhan
yang merugikan (Syou’yb, 1979:226)
ALASAN PORNOGRAFI DLLL.......
menyebutkan Alasan yang berkaitan dengan agama kesalahan penulisan dan penafsiran
ayat-ayat kitab suci, penghinaan, pemuatan gambar Nabi Muhammad (bagi agama Islam)
DAFTAR PUSTAKA
Asrukin, Mochammad. 1992. Dasar-Dasar Sensor : Tinjauan Ajaran Hukum Islam.
Majalah Berita & Ilmu Perpustakaan & Informasi No.3 Vol.I Maret 1992. Jakarta
: Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indonesia
Benge, Ronald C. .1975. Libraries and Cultural Change. London : Clive Bingley
Sulistyo-Basuki. 1991. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Jakarta : Pustaka Gramedia
Syou’yb, Joesoef. 1979. Sejarah daulat Khulafaur-Rosyidin. Jakarta : Bulan Bintang
PERAN SENSOR DALAM PEMBINAAN KOLEKSI
DI PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI
Makalah tidak dipublikasikan dan didokumentasikan
Di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang
Oleh :
Drs. Hari Santoso, S.Sos.
Sikap pustakawan perpustakaan perguruan tinggi terhadap kebijakan pelarangan bahan pustaka di
Indonesia : Drs. Hari Santoso, S.Sos.
Artikel Pustakawan Perpustakaan UM tahun 2011
7
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
JUNI 2005
Sikap pustakawan perpustakaan perguruan tinggi terhadap kebijakan pelarangan bahan pustaka di
Indonesia : Drs. Hari Santoso, S.Sos.
Artikel Pustakawan Perpustakaan UM tahun 2011
8
Fly UP