...

Antara Freeport dan Militer

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Antara Freeport dan Militer
Perjuangan Amungme
Antara Freeport dan Militer
Amiruddin & Aderito Jesus de Soares
ELSAM
2003
Perjuangan Amungme: Antara Freeport dan Milter
Penulis: Amiruddin dan Aderito Jesus de Soares
Editor: M. Mahendra
Cover Design
Layout
Cetakan Pertama: Agustus 2003
Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi
manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi
manusia di Indonesia
Penerbit
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510
Telp.: 021 – 797 2662; 7919 2564. Faks: 021-79192519
Email: [email protected] Website: www.elsam.or.id
ISBN:
Pencetak dan Distributor: Insist Press Yogyakarta
Daftar Isi
Pengantar Penerbit
Kata Pengantar:
(oleh Dr. Beny Giay)
Bab I PENDAHULUAN
Bab II KEHANCURAN DUNIA DAN MITOLOGI AMUNGME
Bab III KEHADIRAN FREEPORT YANG MEREPOTKAN
Bab IV KONFLIK DAN GEJOLAK SUKU AMUNGME
Bab V DERETAN PELANGGARAN HAM TERHADAP WARGA AMUNGME
Bab VI DANA SATU PERSEN YANG MEMICU KONFLIK HORIZONTAL
Bab VII LEMASA di Kancah Perjuangan Suku Amungme
Bab VIII MENGGUGAT KE NEGERI ORANG
Perjalanan Gugatan Tom Beanal dan Yosefa Alomang di Amerika Serikat
EPILOG
(oleh Longgena Ginting)
Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
BIBLIOGRAFI
Daftar Singkatan
A
ABRI: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ACFOA: Australian Council for Overseas Aid
AD: Angkatan Darat
APBN: Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara
APBD: Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah
AMDAL: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
B
Babinsa: Bintara Pembina Desa
Bakortranasda: Badan Koordinasi dan Strategi Nasional
Banpres: Bantuan Presiden
Bappeda: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKPM: Badan Koordinasi Penanaman Modal
C
CEO: Chief Executive Oficer
CIA: Central Intelligence Agency
D
Dpl: Di atas permukaan laut
DPR: Dewan Perwakilan Rakyat
DOM: Daerah Operasi Militer
DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
E
ELSAM: Lembaga Studi dan Advokasi Ham
EMC: Ecuadorian Minerals Corporation
F
FCX: Nama Freeport sebelum menjadi FMCG.
FFIJD: Freeport Fund for Irian Jaya Development
FITD: Forum Integrated Timika Development
FMGC: Freeport McMorant Gold and Copper Inc.
G
GBT: Gunung Bijih Timur
GPK: Gerakan Pengacau Keamanan
H
HAM: Hak Asasi Manusia
I
IDT: Inpres Desa Tertinggal
IIC: Indocopper Investama Corporation
IMET: International Military Education and Training
INFID: International NGO Forum on Indonesian Development
J
JA: January Agreement
K
KK: Kontrak Karya
KKN: Korupsi Kolusi dan Nepotisme
Komnas HAM: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Kopkamtib: Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
KSAD: Kepala Staf Angkatan Darat
L
LEMASA: Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme
Lemasko: Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro
LEMOA: Lembaga Musyawarah Adat Moni-Amungme
LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat
LPPS: Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial
M
MIT: Massachusetts Institute of Technology
MNC: Multi-National Corporation
Meninves: Menteri Negara Investasi
Mentamben: Menteri Pertambangan dan Energi
O
OPM: Organisasi Papua Merdeka
OPIC: Overseas Private Investment Corporation
Ornop: Organisasi nonpemerintah
P
Pemda: Pemerintah Daerah
Pepera: Penentuan Pendapat Rakyat
PMA: Penanaman Modal Asing
PPN: Pajak Pertambahan Nilai
PWT2: Pembangunan Wilayah Timika Terpadu
R
RTM: Rio Tinto Mineral
RTZ: Rio-Tinto Zinc Corporation
RT: Rukun Tetangga
RW: Rukun Warga
S
Satgaspam: Satuan Tugas Pengamanan
SIPP: Surat Izin Penelitian Pendahuluan
T
TNI: Tentara Nasional Indonesia
TNI-AD: Tentara Nasional Republik Indonesia Angkatan Darat
Trikora: Tri Komando Rakyat
U
UPP: Unit Pelaksana Proyek
UKP: Unit Koordinasi Program
W
WWF: World Wild Fund
Walhi: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Y
YLBHI: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Pengantar Penerbit
Bayangkan apa yang akan terjadi seandainya situs suci umat Islam di Mekkah atau situs suci
umat Kristiani di Jerusalem digali oleh perusahaan pertambangan karena tanah di bawahnya
mengandung titanium? Seandainya hal itu terjadi, dapat dipastikan jutaan umat Islam dan
Kristiani di seluruh dunia akan tersinggung dan marah sejadi-jadinya. Mungkin kejadian itu
akan mengantar dunia pada perang dunia ketiga.
Pengandaian di atas mungkin dirasa berlebihan untuk menggambarkan apa yang telah terjadi
pada situs-situs suci milik suku Amungme di Papua. Namun kenyataannya, kehadiran operasi
pertambangan Freeport telah mengakibatkan gunung-gunung yang selama ini sangat mereka
sucikan dan keramatkan hancur lebur dan bahkan lenyap dari pandangan mereka. Tentu saja
suku Amungme sangat tersingung dan marah. Hanya saja, tidak seperti umat Islam dan
Kristiani yang berjumlah jutaan orang dan tersebar di banyak negara sehingga suaranya sangat
diperhitungkan, kemarahan suku Amungme nyaris tidak didengar karena jumlah mereka yang
relatif sedikit dan lokasi mereka yang terpencil. Selain itu mempertahankan gunung-gunung
suci milik mereka mungkin dianggap kalah penting dibandingan hasil emas dan tembaga yang
dikeruk Freeport serta dividen, royalti dan pajak yang diperoleh pemerintah Indonesia dari
tanah Amungsa.
Demikianlah sebagian isi buku ini. Membaca buku ini membantu membuka mata kita akan
nasib buruk yang harus dialami suku Amungme sejak 1967. Secara ekonomi-politik, dan sosialbudaya mereka telah dilumpuhkan oleh perusahaan multinasional asal Negara Bagian
Lousiana, Amerika Serikat tersebut. Sepak terjang Freeport yang didukung secara penuh oleh
pemerintah Indonesia mengejawantahan karakteristik perusahaan multinasional yang hanya
rakus menghisap kekayaan alam bumi Indonesia tanpa memperdulikan nasib warga setempat.
Kasus Riau menunjukkan hal yang sama. Kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional
yang menyedot minyak bumi dan gas alam di sana tidak membuat rakyat Riau menjadi
makmur. Bahkan Riau termasuk salah satu daerah yang relatif terbelakang dan miskin di
Indonesia. Padahal, miliaran dolar AS telah diraup perusahaan-perusahan multinasional dari
bumi Riau.
Untuk Freeport, alih-alih memakmurkan warga di sekitar pertambangannya, kehadiran mereka
justru menghancurkan tatanan sosial dan budaya rakyat dan merusak lingkungan hidup. Yang
paling ironis,
kehadiran Freeport telah menyebabkan timbulnya tindak kekerasan dan
pelanggaran HAM yang mengakibatkan sebagian warga suku Amungme menjadi pengungsi
internal di tanah mereka sendiri.
Buku ini juga memperlihatkan ketimpangan pembagian keuntungan antara Freeport dan
pemerintah Indonesia. Kita tidak pernah tahu dengan pasti berapa sebenarnya keuntungan
yang telah diraih Freeport selama ini karena mulai dari operasi penambangan sampai dengan
tahap ditribusi dan pemasaran emas dan tembaga produksinya dikuasai penuh oleh Freeport.
Belum lagi soal dugaan KKN yang turut mewarnai operasi Freeport yang sangat merugikan
negara. Dan suku Amungme pun harus puas menjadi penonton atas kegiatan pengerukan
kekayaan alam yang dikandung tanah mereka itu.
Namun satu hal yang menarik, buku ini tidak sekadar memaparkan nasib buruk dan jeritan
suku Amungme semata melainkan juga berbagai upaya perlawanan mereka. Berbagai upaya
tersebut memperlihatkan betapa pentingnya melakukan pengorganisasian dalam melakukan
perlawanan. Suku Amungme telah membuktikan, pengorganisasian dan strategi perlawanan
yang matang, dan bukan sekadar tindakan sporadis dan pemobilisasian massa, membuat
tuntutan mereka didengar oleh Freeport dan pemerintah Indonesia.
Singkat kata, apa yang telah dialami suku Amungme wajib dijadikan pelajaran berharga bagi
kita semua akan pentingnya mengawasi operasi perusahaan multinasional di seluruh Indonesia
agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan warga. Selain itu, sudah saatnya kita
mempertanyakan manfaat kehadiran mereka: apakah menguntungkan rakyat atau merugikan
serta hanya memperkaya segelintir birokrat sipil dan militer Indonesia beserta para kroninya.
Bila yang terjadi adalah yang terakhir, tentu saja rakyat wajib dan berhak menolak kehadiran
perusahaan multinasional di tanah mereka.
Jakarta, Desember 2002
BAB I
PENDAHULUAN
Banyak orang berasumsi, kehadiran perusahaan pertambangan di suatu daerah niscaya
membawa kemajuan terhadap warga di sekitarnya. Asumsi ini lahir dari sebuah pengandaian
yang menyatakan, berdiri atau beroperasinya sebuah pertambangan di suatu daerah akan
menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera, keamanan yang terjamin, dan kehidupan sosial
yang lebih baik. Pemikiran demikian didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan
pertambangan merupakan agen perubahan sosial-ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi
pertambangan. Asumsinya, perusahaan pertambangan akan membawa serta arus investasi,
membongkar isolasi warga, dan membuka akses masyarakat terhadap dunia luar. Dengan
kehadiran perusahaan pertambangan, akan dibangun berbagai infrastruktur yang diperlukan
masyarakat, seperti jalan, aliran listrik, air bersih, transportasi, dan jaringan komunikasi.
Namun, asumsi seperti yang diuraikan di atas, saat ini perlu diubah total. Hal ini
disebabkan, hingga saat ini di berbagai lokasi pertambangan di Indonesia, asumsi seperti itu tidak
pernah menjadi kenyataan. Dalam kerangka pikir yang demikian itu, satu hal yang perlu
ditekankan, tetapi karap kali dilupakan, sebuah perusahaan pertambangan pada hakikatnya
adalah pengejawantahan dari sistem ekonomi kapitalistis dunia. Kehadiran Freeport pada
dasarnya merupakan penetrasi sistem kapitalisme yang eksploitatif ke dalam kehidupan suku
Amungme. Tujuan utama perusahaan pertambangan tidak lain hanyalah mengeksploitasi
sumber daya alam dan menaklukkan manusia setempat, baik secara sosial-budaya maupun secara
ekonomi-politik.
Ironisnya, human cost dari kehadiran berbagai pertambangan besar, selalu diingkari dan
diselubungi dengan angka-angka keberhasilan yang menakjubkan, yang belum tentu dinikmati
oleh masyarakat banyak. Selain itu, pembangunan sebuah proyek pertambangan bisa saja sama
sekali tidak relevan dengan kebutuhan penduduk setempat. Sementara, pemerintah selalu
membungkus kenyataan yang demikian dengan dalil demi keberhasilan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi.
PT Freeport Indonesia (selanjutnya dalam buku ini disebut Freeport saja) merupakan
contoh paling gamblang bagaimana kehadiran sebuah perusahaan pertambangan nyaris tidak
memberikan kontribusi terhadap masyarakat setempat. Setelah lebih dari 30 tahun hadir dan
bergiat di atas tanah adat milik suku Amungme, kenyataannya, kondisi kehidupan sebagian besar
warga suku Amungme sama sekali tidak berubah dari saat sebelum Freeport datang. Bahkan,
1
saat ini keberadaan suku Amungme terperosok ke dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.1
Muhammad Mansur, anggota Komisi X DPR RI, ketika mengunjungi Timika mengungkapkan
bahwa keberadaan Freeport di Timika tidak membawa perbaikan apa-apa bagi suku Amungme
dan Kamoro. Masyarakat Amungme dan Kamoro tetap miskin. Padahal, tanah mereka yang
dirampas Freeport, telah mendatangkan keuntungan luar biasa bagi pemilik pertambangan dan
para kroninya di Indonesia.2
Memang tak dapat dipungkiri bahwa Freeport telah menanam modal benilai miliaran
dolar AS dan mendirikan berbagai sarana dan prasarana modern lainnya di areal konsesi
Freeport di tanah ulayat suku Amungme. Akan tetapi, semuanya itu jelas tak dapat dibandingkan
dengan besarnya pengorbanan yang telah dialami warga Amungme selama ini. Alih-alih
menyejahterakan masyarakat, pembuatan dan pendirian berbagai sarana dan prasarana itu pada
dasarnya hanya dilakukan demi kepentingan eksploitasi dan pengembangan perusahaan
Freeport ketimbang mempertimbangkan kegunaannya bagi masyarakat Amungme. Kalau pun ada
yang dibangun untuk kepentingan masyarakat, sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan
oleh masyarakat itu lebih sering terbengkalai dan tidak pernah bisa berfungsi sebagaimana
mestinya.
Saat ini suku Amungme mau tidak mau harus menerima kenyataan yang tak bisa mereka
tolak lagi, yaitu kehadiran Freeport dalam kehidupan dan aktivitas mereka. Freeport telah
memasuki relung-relung kehidupan suku Amungme secara mendalam dan menghadirkan
persoalan-persoalan baru bagi mereka. Persoalan-persoalan baru itu misalnya hilangnya hak
ulayat atas tanah, rusaknya sistem sosial-ekonomi, rusaknya lingkungan hidup dan sumber daya
alam akibat perubahan ekosistem, termasuk terjadinya berbagai tindak kekerasan yang dapat
dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berkepanjangan, ancaman bahan kimia yang
membahayakan, serta intimidasi dan stigmatisasi sebagai anggota GPK/OPM.
Persoalan-persoalan di atas telah memorak-porandakan kosmologi tradisional suku
Amungme dan secara mendalam telah mengguncang tata sosial-budaya dan ekonomi mereka.
Persoalan itu semakin diperberat dengan terjadinya pemindahan paksa permukiman warga,
pemiskinan budaya dan sosial serta disintegrasi kultural.
Kehadiran
perusahaan
pertambangan
asal
Louisiana,
Amerika
Serikat
itu
direkomendasikan dan direstui oleh rezim militer Orde Baru. Tak heran apabila pemerintah
acap kali membenarkan dan mendukung kebijakan Freeport yang merugikan masyarakat. "Demi
pembangunan" atau “demi memajukan" suku Amungme merupakan alasan yang selalu
1
2
Lebih jauh mengenai ini lihat Dianto Bachriadi, Merana Di Tengah Kelimpahan, (Jakarta: ELSAM, 1998).
Lihat Merdeka, 9 September 1995.
2
dikemukakan pemerintah bila mendapat tantangan dari masyarakat atas sikapnya itu. Sikap
pemerintah itu bisa kita lihat dalam program kesejahteraan sosial yang dirancang oleh Freeport
bersama dengan Pemda Papua. Misalnya, pada program January Agreement (JA), pengucuran dana
1% atau PWT2 dan segudang program perubahan sosial terarah seperti itu.3 Ternyata, semuanya
bertujuan untuk memudahkan Freeport mengeksploitasi tanah suku Amungme yang, tentu saja,
untuk memenuhi tuntutan pasar akan sumber emas, perak, dan tembaga.
Sebaliknya, tuntutan suku Amungme untuk diperlakukan sama dengan manusia lainnya
selalu ditanggapi dengan sinis dan antipati oleh Freeport dan pemerintah RI. Sikap-sikap arogan
yang tak menghiraukan aspirasi masyarakat itulah yang telah menimbulkan perlawanan suku
Amungme terhadap kehadiran Freeport yang lantas ditanggapi dengan berbagai bentuk represi
yang melahirkan pelanggaran HAM terhadap suku Amungme.
Keadaan yang demikian justru semakin membulatkan tekad perlawanan suku Amungme.
Melalui Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) mereka mengugat perusahaan
induk Freeport, yaitu Freeport McMoRan Copper and Gold, Inc. (FMCG) di New Orleans,
Louisiana, Amerika Serikat. Gugatan ini bertujuan agar Freeport mempertimbangkan dan
menghargai keberadaan suku Amungme di atas tanah yang saat ini telah mereka rampas.
Sekarang suku Amungme sedang mengalami sakit hati terhadap Freeport dan
pemerintah Republik Indonesia yang tak pernah mendengarkan suara mereka. Secara tegas, suku
Amungme menyatakan, segala persoalan yang muncul akibat kehadiran Freeport di Timika
harus diselesaikan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, yakni suku Amungme,
pemerintah RI, dan Freeport. Ketiga pihak tersebut harus duduk semeja membicarakan seluruh
persoalan dan konflik yang terjadi selama ini. Tanpa itu, menurut para pemimpin suku
Amungme, segala upaya penyelesaian akan berakhir sia-sia karena segala sesuatunya akan selalu
diputuskan oleh pihak luar yang sebagian besar tak pernah menginjakkan kakinya di Timika.
Pihak luar itu juga belum tentu mengenali kehidupan dan penderitaan suku Amungme di bawah
cengkeraman Freeport selama 30 tahun lebih. Bahkan, secara tegas warga saat ini telah
mengungkapkan sikap kritisnya bahwa kehadiran Freeport hampir tidak membawa perbaikan
hidup terhadap mereka.
Kehadiran ribuan aparat keamanan di Timika, menurut masyarakat, pun hanya sekadar
menjaga Freeport, dan bukan untuk melindungi warga dari ancaman bahaya. Penilaian seperti ini
disebabkan, ketika terjadi beberapa kali konflik antarmasyarakat di Timika, aparat keamanan
seakan membiarkan konflik itu berlangsung. Mereka tak berusaha secara serius mencegah atau
3
Untuk rencana-rencana karitatif seperti itu terlihat jelas dari saran-saran Audit Sosial Labbat & Anderson dan
lihat juga Info Kita (PT Freeport Indonesia: Juli 1993).
3
menghentikan konflik. Bahkan, aparat keamanan selalu menyatakan kepada warga, kehadiran
mereka di Timika dan sekitarnya bukan untuk mengamankan atau melindungi warga, melainkan
untuk mengamankan dan melindungi Freeport dari gangguan warga, karena Freeport adalah aset
nasional.
Itulah sebabnya mengapa sebagian besar warga Amungme melakukan berbagai tindakan
untuk menentang Freeport. Tetapi, walaupun seluruh suara suku Amungme meneriakkan
ketidakpuasan dan harapan akan perubahan, suara mereka tidak pernah bisa keluar dari daerah
Timika. Untunglah, masyarakat Timika memiliki sosok semacam Uskup Munninghoff.
Pernyataan-pernyataan sang uskup–yang menyuarakan aspirasi masyarakat–telah menjadi pintu
keluar bagi suara masyarakat Amungme hingga dapat bersuara lebih lantang dan semakin
memperkuat aspirasi suku Amungme yang selama ini diabaikan.
Apa yang diuraikan di atas sama sekali bukan untuk menyatakan bahwa suku Amungme
tidak mau membuka diri terhadap pembaruan yang datang dari luar. Pada padarnya, suku
Amungme sangat terbuka terhadap pengaruh dari luar. Hanya, mereka juga ingin dihargai sama
dengan mereka yang datang dari luar itu. Mereka juga punya harga diri dan tata nilai sendiri
dalam memandang apa yang datang menghampiri mereka.
4
Dengan lugas mereka
mengungkapkan, setiap kali bertemu dengan para pejabat dan pimpinan Freeport, mereka hanya
minta, "Pandanglah kami sebagai manusia!" Permintaan tersebut mengisyaratkan bahwa selama
ini, baik Freeport maupun pemerintah, tidak pernah menghiraukan mereka sebagaimana
layaknya manusia yang bermartabat.
Suku Amungme selama ini hanya dipandang sebagai objek dari segala kebijakan, dan
selalu dianggap bodoh serta terbelakang. Di lain pihak, pemerintah dan militer selalu
memandang mereka sebagai trouble maker. Bahkan, mereka acap kali distigmakan sebagai
GPK/OPM. Pendekatan keamanan–yang biasanya menyertai stigma OPM/GPK–harus diakui
telah menjadi momok, dan membuat trauma suku Amungme untuk mengembangkan diri secara
optimal dalam menghadapi berbagai gejala baru yang membebani hidup mereka.
Dapat disimpulkan, sebenarnya sikap-sikap yang merendahkan itulah yang sangat
mereka tentang. Sikap seperti itu dengan sendirinya menyepelekan aspirasi dan hak masyarakat
serta telah mengorbankan suku Amungme demi kepentingan perusahaan pertambangan
Freeport. Untuk merebut kembali hak-hak mereka yang telah diabaikan, suku Amungme
memasuki tahap perjuangan yang panjang. Perjuangan ini tentu tidak dilakukan dengan
4
Lihat Tom Beanal, Amungme: Magaboarat Negel Jombei-Peibei Walhi (Jakarta, 1997). Tom dalam buku ini
memaparkan berbagai nilai dan norma yang dianut suku Amungme. Melalui buku ini Tom menyangkal
4
kekerasan semata, tetapi juga melalui dialog antara masyarakat dan Freeport dengan pihak-pihak
yang dianggap berwenang untuk membicarakan kembali berbagai kebijakan yang telah diambil
selama ini terhadap diri mereka.
Perjuangan dan keprihatinan masyarakat Amungme selama ini dimanifestasikan dalam
beragam bentuk. Mulai dari sikap keras yang sama sekali tak mau kompromi, sampai dengan
sikap lunak yang hanya memohon. Namun, pihak Freeport dan pemerintah selalu bereaksi
berlebihan, tanpa mau memenuhi tuntutan masyarakat. Setiap reaksi warga harus berhadapan
dengan sikap reaksioner aparat bersenjata dan teror stigmatisasi sebagai anggota GPK/OPM.
Tindakan seperti ini hampir selalu menelan korban jiwa, tetapi pada hakikatnya tetap tidak
menyelesaikan persoalan sama sekali. Sikap reaksioner Freeport dan pemerintah, justru
memperlihatkan bahwa mereka sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan
aspirasi suku Amungme.
Di samping itu, pesatnya pembangunan yang dipelopori Freeport di sekitar lokasi
pertambangan membuat suku Amungme menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri. Sementara,
permukiman mereka juga semakin tersingkir dan mereka menjadi masyarakat urban di
tengah-tengah kawasan industri pertambangan termegah di Asia ini. Dengan demikian, pesatnya
perkembangan industri pertambangan di tengah-tengah kehidupan suku Amungme alih-alih
mendatangkan kehidupan yang lebih baik, melainkan semakin memojokkan mereka menjadi
kelompok marjinal. Hal itu diperparah oleh semakin besarnya arus urbanisasi ke Timika dari
daerah-daerah sekitarnya dan juga dari luar Pulau Papua. Akibatnya, kehidupan yang homogen
di masa lalu, seketika itu menghadapi tantangan dari luar karena hadirnya berbagai suku dan
bangsa dengan tingkat kemampuan dan kesejahteraan yang relatif lebih baik.
Seperti yang telah disebutkan, dari sekian banyak persoalan yang mendera suku
Amungme saat ini, persoalan utama yang membuat mereka meradang adalah perlakuan yang tak
memandang mereka sebagai manusia di atas tanah mereka sendiri. Warga suku Amungme
merasakan bahwa perlakuan yang demikian telah berlangsung sejak perampasan tanah ulayat
mereka, saat dimulainya eksploitasi tambang oleh Freeport. Hal itu diperburuk oleh sikap aparat
birokrasi pemerintah yang selalu menganggap warga di sekitar lokasi tambang Freeport sebagai
suku-suku primitif, bodoh, malas, serta tak tahu berterima kasih. Pemerintah sama sekali tidak
mempertimbangkan keberadaan suku-suku yang ada di sana dengan menyatakan bahwa seluruh
tanah yang dikuasai Freeport adalah tanah negara. Pandangan yang merendahkan itu, baik yang
datang dari Freeport maupun dari pemerintah Indonesia, sangat melukai hati warga Amungme.
berbagai pandangan yang menyatakan bahwa suku Amungme sama sekali tidak memiliki sistem sosial dan
budaya.
5
Perasaan prihatin inilah yang kini membimbing suku Amungme berjuang untuk
mendapatkan pengakuan di atas tanah mereka sendiri. Perjuangan itu dibahasakan oleh suku
Amungme dengan ungkapan "hargailah kami sebagai manusia." Untuk itu, perjuangan
dijalankan dan diusahakan oleh suku Amungme dengan segala cara. Langkah-langkah untuk
mencapai pengakuan itu dihimpun dalam buku sederhana ini. Selain itu, tentu saja, buku ini
dengan sendirinya memaparkan berbagai respons dari pihak lain terhadap perjuangan suku
Amungme.
1.1. Isi Buku Ini
Buku ini pada dasarnya hendak mengemukakan secara deskriptif perjuangan suku
Amungme menghadapi Freeport, terutama selama tiga tahun belakangan ini. Namun, titik
fokusnya terarah pada perjuangan suku Amungme untuk mendapat pengakuan dari PT Freeport
Indonesia dan pemerintah Indonesia tentang keberadaan hak ulayat mereka di tanah Amungsa.5
Secara khusus, buku ini hendak menguraikan bagaimana suku Amungme
memperjuangkan aspirasi dan mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Termasuk
yang dipaparkan adalah apa saja jalan yang telah mereka tempuh dan apa hasil-hasil yang telah
dan belum dicapai. Dengan sendirinya, buku ini juga memaparkan reaksi-reaksi dari Freeport
dan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah dalam menyikapi tuntutan-tuntutan suku
Amugme. Lebih jauh, buku ini bertujuan mengangkat pengalaman dan cara-cara perjuangan
suku Amungme ketika menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi akibat hadirnya Freeport
di tanah mereka.
Di samping itu, pada bab-bab selanjutnya dibahas persoalan-persoalan yang secara garis
besar telah dipaparkan pada bagian ini. Untuk mencapai tujuan itu, buku ini dibagi dalam
delapan bab. Pada bagian awal akan diuraikan secara umum nilai-nilai yang dianut suku
Amungme, khususnya tentang konsep penggunaan tanah dan arti tanah dalam kepemilikan
menurut ulayat. Fokusnya mengenai dunia Amungme itu sendiri dengan segala mitologinya
tentang hak milik adat atas tanah.
Selanjutnya, tentu saja, adalah uraian tentang awal mula kedatangan dan keberadaan
Freeport. Bagian ini akan mengulas sejarah kehadiran Freeport dan berbagai kebijakan yang
melingkupinya. Hal ini patut dikemukakan, pertama, untuk memberi konteks historis mengenai
5
Amungsa adalah nama yang diberikan suku Amungme terhadap seluruh wilayah adat mereka. Sekarang ini
hampir seluruh Amungsa itu telah menjadi konsesi milik PT Freeport Indonesia Inc.
6
keberadaan dan perkembangan Freeport. Dengan demikian, selanjutnya kita bisa menganalisis
apakah memang tujuan dari kehadiran Freeport itu untuk menyejahterakan penduduk setempat
(khususnya suku Amungme), ataukah ada tujuan lain yang lebih pokok dari itu.
Yang tak kalah pentingnya adalah bagian ketiga dari buku ini, yaitu mengenai reaksi dan
perlawanan suku Amungme terhadap kehadiran Freeport. Secara khusus bagian ini
mengambarkan secara gamblang reaksi dari warga terhadap dampak negatif dari operasi
pertambangan Freeport. Sekaligus, bagian ini juga mengkritik bagaimana pemerintah dan
Freeport menyikapi setiap reaksi yang terjadi.
Buku ini juga mengulas kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami suku Amungme dan
bagaimana penanganan atas kasus-kasus itu. Uraiannya bukan hanya sekadar menderetkan
pelanggaran yang terjadi secara kronologis, melainkan juga mencermati kerangka perjuangan
suku Amungme untuk mencapai tujuan mereka: memperoleh pengakuan kembali hak ulayat
mereka. Dengan sendirinya, tentu akan terkuak berbagai macam kepentingan yang bercokol di
balik Freeport dan di balik terjadinya berbagai pelanggaran HAM itu.
Yang tak kalah penting, pada bab tujuh diulas dengan agak komprehensif mengenai
peran LEMASA dalam memperjuangakan kepentingan suku Amungme. Lembaga inilah yang
telah membawa angin segar dalam perjuangan suku Amungme karena dengan kehadiran
lembaga ini, perjuangan suku Amungme tidak lagi terhenti di Timika saja, tetapi juga telah
menggema sampai ke Amerika Serikat. Peran LEMASA ini akan menjadi bagian tersendiri.
Khusus mengenai perjuangan suku Amungme di Amerika Serikat, diulas dalam satu bab
tersendiri, yaitu pada bab delapan dengan menguraikan inti gugatan dan segala persoalan yang
dihadapi suku Amungme menuju pengadilan di Negara Bagian Louisiana, tempat perusahaan
induk Freeport bercokol. Persoalan lain yang masuk ke dalam bab ini adalah perkembangan
gugatan itu sendiri dan sikap warga saat ini terhadap gugatan tersebut. Buku ini diakhiri dengan
bab penutup yang menyarikan beberapa bab yang telah dipaparkan sebelumnya.
Substansi buku ini banyak diilhami oleh pertemuan-pertemuan penulis dengan para
pemuka suku Amungme di LEMASA dan data-data yang telah dihimpun Bruder Theo dan Tom
Beanal. Tentu saja juga didorong oleh dinamika perjuangan suku Amungme, yang saat ini telah
menguggat Freeport di negara asalnya. Semoga melalui buku ini, kita bisa lebih memahami
keberadaan dan dinamika sebuah perjuangan: perjuangan suku Amungme dan sekaligus
memperkaya informasi tentang suku Amungme dan Freeport.
2.1. Diskursus Persoalan Amungme
7
Saat ini persoalan yang melanda Timika dan sekitarnya, terutama yang berkaitan dengan
kehadiran Freeport telah menjadi perhatian orang banyak. Hal ini terjadi khususnya setelah
Uskup Jayapura, Mgr. Munninghoff, O.F.M. melansir peristiwa penembakan dan penangkapan
secara brutal oleh aparat militer terhadap warga sipil Timika pada pertengahan tahun 1995.
Pernyataan uskup telah membuka mata banyak orang dan sekaligus menyadarkan orang tentang
berbagai persoalan yang menimpa suku Amungme akibat kehadiran Freeport di bumi
Cenderawasih itu.
Sampai saat buku ini ditulis, informasi dan studi yang tersedia mengenai hubungan suku
Amungme dengan Freeport masih terbatas. Informasi yang ada kebanyakan masih dalam bentuk
tulisan-tulisan singkat, berupa laporan pemantauan yang dilakukan oleh beberapa ornop lokal
dan gereja. Informasi yang terbatas ini pun kebanyakan masih merupakan informasi yang
berasal dari kliping koran dan majalah. Bisa dikatakan studi tentang hubungan suku Amungme
dengan Freeport masih belum menjadi perhatian. Kebanyakan studi tentang suku Amungme
masih merupakan studi antropologis yang belum melihat dampak negatif kehadiran Freeport
terhadap suku Amungme.
Salah satu di antara studi yang sedikit itu adalah Kehidupan Keluarga Amungme dan Kamoro di
Kawasan Industri Pertambangan Freeport Irian Jaya, oleh Andreas Sedik. Studi yang ditulis untuk
meraih gelar master (S-2) di IPB tahun 1996 itu, menguraikan perubahan-perubahan pola
konsumsi dalam keluarga suku Amungme dan Kamoro sejak kehadiran Freeport. Dalam karya
itu diuraikan bagaimana sebuah keluarga harus menyesuaikan diri dalam upaya memenuhi
kebutuhan keluarga setelah sistem subsistensi mereka mengalami guncangan akibat
perkembangan perusahaan Freeport. Sudah tentu isi tesis S-2 tersebut merupakan sumbangan
informasi yang berharga bagi penulisan studi ini.
Di samping tesis tersebut, hasil studi Laboratorium Antropologi UI dan Yayasan
Kemajuan dan Pengembangan Asmat berjudul Orang Amungme di Irian Jaya 6 merupakan
informasi yang cukup bermanfaat untuk mengenali dunia orang Amungme dan proses
persentuhannya dengan Freeport, terutama dalam pemukiman kembali orang-orang Amungme
dari pegunungan ke Timika.
Ulasan lain yang tak kalah menariknya tentu saja buku yang ditulis sendiri oleh kepala
suku Amugme, Tom Beanal, berjudul Amungme Magaboarat Negel Jombei-Peibei. Buku Tom Beanal
itu bisa dikatakan merupakan pernyataan suku Amungme yang menegaskan bahwa mereka
adalah masyarakat yang memiliki tradisi dan sistem sosial yang sama dengan suku-suku lainnya di
6
Buku ini kemudian diterbitkan oleh Direktorat Kebudayaan Depdikbud dengan judul Masyrakat Terasing
Suku Amungme di Irian Jaya, 1996.
8
Indonesia dan dunia. Dalam buku tersebut terurai pranata-pranata, simbol-simbol sosial, dan
mitologi mereka tentang wilayah adat Amungme yang disebut "Amungsa". Informasi mengenai
Amungme, seperti yang ditulis dalam buku Tom Beanal itu, semakin diperkaya oleh hadirnya
naskah Arnold Mampioper berjudul Beberapa Aspek Hidup Sosial Budaya Suku Amungme: Manusia
Utama Penduduk Pegunungan Nemangkawi "Cartensz" Jaya.
Sudah tentu dalam penulisan ini tak bisa dilupakan apa yang telah disusun Bruder Theo
van den Broek. Tulisan-tulisan Bruder Theo itu dihimpun dalam satu naskah yang tidak diterbitkan, yaitu Kedudukan Persoalan Timika. Dalam tulisannya itu, Bruder Theo secara kritis menilai
dan merefleksikan segala persoalan yang muncul di Timika, baik dalam kaitannya dengan
Freeport maupun dengan kelakuan aparat keamanan di areal konsesi pertambangan. Apa yang
telah dihimpun Bruder Theo merupakan bahan tentang Timika yang paling berharga, khususnya
untuk menyikapi keberadaan Freeport dengan segala persoalan yang dibawanya. Karya tersebut
sekaligus merupakan bahan yang penting bagi suku Amungme untuk mengevaluasi laju
perjuangannya.
Semua studi seperti yang disebutkan di atas adalah bahan-bahan yang sangat berharga
dan penting dipelajari untuk memahami dinamika dan kondisi masyarakat Amungme terutama
selama berhadapan dengan Freeport. Berbagai studi tersebut tak berkurang nilainya meskipun
ditulis dan disusun dengan pendekatan dan penekanan yang berlainan.
9
BAB II
KEHANCURAN DUNIA DAN MITOLOGI AMUNGME
2.1 Sekilas Tentang Amungme
Suku Amungme hidup di Pulau Papua yang merupakan pulau terbesar kedua di dunia
dengan luas 892.000 km2. Letaknya antara 00 sampai 120 lintang selatan, dengan iklim tropis.
Berdasarkan Perjanjian Den Haag, tanggal 16 Mei 1895, pulau ini dibagi menjadi dua bagian,
yaitu bagian barat menjadi milik Hindia Belanda, sedangkan bagian timur menjadi milik Jerman.
Saat ini bagian barat Papua menjadi wilayah Republik Indonesia dengan status sebagai Daerah
Tingkat I Papua dengan luas wilayah 416.000 km2, dengan Jayapura sebagai ibu kotanya. Bagian
timur pulau menjadi negara berdaulat dengan nama Papua Nugini (PNG).
Irian (nama yang digunakan untuk menyebut Papua sebelumnya) secara resmi menjadi
bagian dari Republik Indonesia tahun 1963 setelah ditandatanganinya New York Agreement
antara pemerintah Indonesia dan Belanda tahun 1962 atau 18 tahun setelah proklamasi
kemerdekaan Indonesia. Pernyataan bergabung dengan Indonesia dilakukan melalui PEPERA
yang diadakan pada 1969.1
Secara geografis, Pulau Papua dialiri oleh sungai-sungai yang lebar dan di beberapa
tempat terdapat danau-danau yang luas. Kontur permukaan Pulau Papua bergunung-gunung
dengan tanah yang keras berkapur berwarna abu-abu dan cokelat tua. Curah hujan dan
kelembaban yang rendah menghadirkan hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Di pulau
ini, hidup bangsa dengan ras Melanesia yang terdiri atas berbagai suku dan tinggal berpencar.
Saat ini telah diidentifikasi sekitar 250 suku yang mendiami pulau terbesar di Indonesia ini. Suku
Amungme yang menjadi fokus dalam buku ini adalah salah satu dari sekian ratus suku yang ada
di Papua.
Secara geografis, Pulau Papua terbagi ke dalam tiga daerah. Pertama, daerah kaki gunung
di sebelah utara. Kedua, daerah pantai di sebelah selatan, dan ketiga, daerah pegunungan di bagian
tengah atau Pegunungan Tengah. Pegunungan Tengah membelah provinsi Papua menjadi dua
bagian yang membentang sepanjang 650 km dari timur ke barat. Pegunungan Tengah yang
merupakan punggung Papua, terdiri atas Pegunungan Jayawijaya–dekat perbatasan dengan
Papua Nugini–yang dipisahkan oleh Lembah Baliem dari Pegunungan Sudirman dan
Pegunungan Weyland yang terletak di sebelah barat Danau Paniai.
1
Proses integrasi Papua ke Indonesia dan dampak politiknya bagi orang Papua lihat John R.G. Djopari,
Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (Jakarta: Grasindo, 1993).
11
Ke arah selatan dari daerah Pegunungan Tengah inilah terbentang wilayah hunian suku
Amungme dan Kamoro. Daerah selatan ini merupakan dataran aluvial yang amat luas, yang
dialiri sungai-sungai, seperti Sungai Digul, Braza, Lorentz, Cemara, dan Otakwa, dengan
anak-anak sungainya yang berhulu di Pegunungan Tengah dan bermuara di Laut Arafuru.
Dataran ini membentang mulai dari Mimika di barat sampai ke Merauke di timur. Daerah aliran
sungai ini sebagian besar merupakan daerah suku Kamoro. Lebih ke utara dari wilayah huni suku
Kamoro menjadi wilayah huni suku Amungme sampai pada ketinggian 3.000 m dari permukaan
laut (dpl). Wilayah hunian suku Amungme merupakan gugusan dari Pegunungan Sudirman yang
dalam peta disebut Cartenz Toppen. Puncak Cartenz ini diliputi salju, yang dalam bahasa
Amungme dikenal dengan Nemangkawi Ninggok, artinya puncak salju abadi. Tempat itu
merupakan daerah suci suku Amungme. Daerah inilah yang “dihajar” oleh Freeport selama
bertahun-tahun untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan emas, perak, dan
tembaga.
Saat ini wilayah hunian suku Amungme berada di bawah Daerah Tingkat II Kabupaten
Administratif Mimika. Sebelum tahun 1997, wilayah Amungme dimasukkan ke dalam
Kabupaten Fak-fak dan tersebar di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mimika Timur dan
Akimuga.
Sebagaimana wilayah tropis lainnya, Timika juga memiliki dua musim, yaitu musim
kemarau dan hujan. Timika dan wilayah hunian suku Amungme pada umumnya memiliki
temperatur yang lebih dingin karena ketinggiannya melebihi 2000 m dpl. Meskipun Timika
merupakan daerah dingin dengan dataran yang agak sempit, saat ini wilayah tersebut dihuni oleh
sekitar 60.000 jiwa di mana sebagian besar, yakni 43.539 jiwa di antaranya adalah etnis Papua
selain Amungme dan 12.000 jiwa merupakan etnis Amungme. Sisanya adalah pendatang.
Menurut perkiraan pemerintah setempat, setelah mendirikan kota dengan fasilitas modern,
penduduk Timika pada masa datang akan mencapai 100.000 jiwa. Angka populasi sebesar itu
diperkirakan sebagian besar terdiri atas para pendatang, karyawan, dan buruh tambang Freeport.
Sebelum tahun 1997, daerah yang demikian luas itu hanya terdiri atas satu kecamatan,
yaitu Kecamatan Mimika Timur. Di kecamatan tersebut, administrasi pemerintahan ditangani
oleh Tripika yang terdiri atas Koramil, Camat, dan Kapolsek. Pada lima tahun terakhir, akibat
terjadinya mobilitas dan pertumbuhan penduduk yang tinggi seiring dengan peningkatan
aktivitas Freeport, daerah itu diperlakukan secara khusus oleh bupati Fak-fak, dengan
menempatkan kantor pembantu bupati yang bertujuan untuk mengatur sistem pemerintahan
dan mengatur laju pertumbuhan serta mobilitas penduduk. Oleh karena itu, di kecamatan ini
juga didirikan kantor-kantor yang setara dengan kantor bupati.
12
Penduduk di kecamatan Mimika Timur secara kasar dibagi dalam dua konsentrasi
pemukiman: yang berdiam di perkotaan dan yang berdiam di pedesaan atau kampung-kampung
di sekitar areal konsesi Freeport. Mereka yang berdiam di perkotaan, yaitu di daerah Timika,
Tembagapura, dan Kuala Kencana pada umumnya adalah karyawan Freeport dan pendatang.
Selain itu, terdapat segelintir orang Amungme yang berdiam di kota-kota. Mereka itu adalah
penduduk yang telah dipindahkan oleh Freeport atau pemerintah dari tempat asal mereka di
pegunungan. Secara alamiah, mereka yang tinggal di kampung-kampung di sekitar rawa-rawa
adalah suku Kamoro, sedangkan yang tinggal di pegunungan adalah penduduk asli suku
Amungme.
Sebagian besar penduduk Timika adalah karyawan PT Freeport Indonesia, nama resmi
Freeport di Indonesia. Akan tetapi, karyawan-karyawan Freeport didominasi oleh para
pendatang, baik yang datang dari luar Pulau Papua maupun pendatang dari daerah Papua
lainnya. Penduduk asli bermata pencaharian bercocok tanam dan berburu. Hanya sebagian kecil
dari mereka bekerja di pertambangan Freeport sebagai buruh tambang. Jika dihitung dalam
persentase, perbandingan antara penduduk yang bekerja sebagai petani dan sebagai buruh
pertambangan menunjukkan, penduduk yang bercocok tanam masih lebih besar, yakni 31%,
sedangkan sebagai buruh tambang hanya 28%. Yang bekerja sebagai perajin 11% dan nelayan
17%. Selebihnya, berprofesi sebagai pegawai negeri, anggota TNI, dan lain-lain.
Jumlah penduduk di kawasan pertambangan Freeport menurut data tahun 1994
sebanyak 31.738 jiwa dengan komposisi 20.117 laki-laki dan 11.621 perempuan. Ketimpangan
komposisi antara jumlah laki-laki yang lebih banyak daripada perempuan ini disebabkan
besarnya arus pendatang yang mencari kehidupan di kawasan pertambangan.
Derasnya arus urbanisasi ini secara tidak langsung menyudutkan suku Amungme karena
mereka tidak siap dengan perubahan yang begitu mendadak. Mereka tidak siap terutama untuk
mengadopsi berbagai bentuk nilai dan tata cara hidup yang dibawa para pendatang. Kedatangan
para pendatang juga menyempitkan kegiatan perekonomian warga Amungme akibat semakin
luasnya tanah yang berpindah tangan dari warga Amungme kepada para pendatang untuk
perumahan dan fasilitas lainnya. Dalam sekejap, suku Amungme terkepung dalam kehidupan
urban yang sama sekali tidak bersentuhan dengan pola kehidupan tradisional mereka selama ini.
Semua itu diakibatkan oleh kehadiran pertambangan emas dan tembaga serta arus modal swasta
yang menyertainya.
2.2 Mitologi dan Tradisi
13
Kata Amungme berasal dari dua kata, yaitu Amung yang berarti utama atau intisari dan Me
yang berarti manusia. Jadi, Amungme memunyai pengertian manusia utama. Orang Amungme
selalu berpikir bahwa ia adalah manusia utama di atas manusia lain. Menurut cerita dari para
leluhur mereka, suku Amungme berasal dari sebuah gua yang sekarang disebut Lembah Baliem
atau Mepingama, yang berarti tempat manusia keluar dan suku Amungme adalah suku yang
pertama kali keluar dari gua sebelum suku-suku lain.
Menurut mitos yang mereka percayai, pada zaman dahulu manusia berdiam di dalam
gua. Di dalam gua terdapat berbagai jenis tanaman dan binatang. Alkisah pada suatu ketika
orang-orang yang berada di dalam gua ingin keluar untuk melihat kehidupan di luar gua. Namun,
tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa membuka pintu gua, kecuali seorang tua, dengan
membaca mantra-mantra tertentu. Orang tua itu dianggap sebagai kepala keluarga dari
kelompok mereka. Ketika waktunya sudah tepat, si orang tua itu mencoba membuka pintu gua
dengan memukul-mukul tongkatnya sambil membaca mantra. Akan tetapi, usahanya tidak
berhasil walau sudah dicoba beberapa kali. Sampai akhirnya, si orang tua meminta bantuan
kepada seorang gadis yang belum pernah mendapat haid untuk memukul-mukul tongkat ke
dinding gua sambil menirukan mantra dari si orang tua. Setelah itu, barulah pintu gua bisa
terbuka.
Ketika pintu berhasil dibuka, keadaan di luar gua masih belum memungkinkan karena
permukaan bumi masih tergenang air. Untuk mengetahui kondisi lingkungan di sekitar gua,
diutuslah seekor burung nuri dan mereka menanti burung itu kembali. Akan tetapi, burung nuri
itu tidak kembali lagi. Kemudian, mereka mengutus seekor burung murai atau negelarki. Saat
burung itu kembali, di dalam paruhnya terbawa lumut dari air yang mulai mengering. Hal itu
menandakan bumi telah cukup kering. Keesokan harinya orang-orang mulai keluar dari gua dan
mulai berjalan searah matahari, arah ke barat.
Selama perjalanan, orang-orang mulai menebarkan bibit-bibit tanaman serta melepaskan
binatang-binatang. Lalu, sampailah mereka di gunung Me-arrangguma-bugin, yang artinya gunung
kebahagiaan dan perpisahan. Rombongan pertama yang keluar dari gua adalah orang Amungme.
Mereka membuat api untuk menghangatkan badan. Setelah itu, tiba rombongan berikutnya
yang berniat untuk berdiam juga, tetapi karena tempatnya tidak mencukupi, rombongan itu pun
melanjutkan perjalanan. Rombongan inilah yang menjadi moyang dari suku-suku Ekagi, Moni,
dan Wolani, serta suku-suku kecil lain yang berada di sebelah barat dari wilayah kesatuan hidup
14
suku Amungme. Rombongan pertama lalu melanjutkan perjalanan ke arah selatan dari Gunung
Perangama-Bugin.2
Orang Amungme percaya mereka adalah intisari dari alam sekitarnya. Alam memberikan
manfaat yang sangat besar bagi kehidupan sehingga orang Amungme sangat menghargai dan
menjaga alam sekitarnya. Caranya, dengan tidak sembarangan merusak lingkungan hidup. Jika
terjadi perusakan, hal itu sama saja dengan merusak diri mereka sendiri. Besarnya penghargaan
terhadap alam diungkapkan dalam bentuk upacara pengucapan syukur atas berkah yang didapat
dari alam dan jika ada ada yang merusak alam terungkap dalam perkataan bijak yang berbunyi:
“Enane taram agan iwiatongengee, Em arap nap atendak, mesin arop nap atendak, oleh arop nap
atendak, ib arop nan atendak. Kela arop nap atendak iatong heno! Inak juo onen diamo!”
Artinya: “Anak-anak, mengapa berbuat demikian, padahal kamu tahu bahwa pohon
itu adalah diriku, anjing itu adalah aku, air itu juga diriku, tanah pun aku, dan batu itu
pun diriku. Berbuatlah semaumu, aku akan mengawasimu! ”(Beanal, 1997: 9)
Suku Amungme secara tradisional mendiami wilayah hampir sepanjang Pegunungan
Jayawijaya dan terbagi dalam 66 klan. Klan-klan itu merupakan bagian dari masyarakat.
Klan-klan tersebut terdiri atas Mom dan Magai. Perkawinan di antara mereka hanya bisa
terlaksana jika kedua pasangan berasal dari dua klan yang berbeda. Jika pasangan berasal dari
klan yang sama, perkawinan tidak bisa terlaksana. Jika terjadi pelanggaran, perkawinan itu akan
dikutuk dan akan mendapat sanksi adat berupa hukuman mati yang disebut hanom.
Pada umumnya suku Amungme mendiami lembah-lembah di bagian selatan dan sedikit
ke bagian utara Pegunungan Tengah Puncak Jaya. Seluruh lembah itu masuk ke dalam wilayah
adat Amungme, yang dalam bahasa Amungkal disebut Amungsa3. Di lembah-lembah itulah,
anak-anak suku Amungme membangun kehidupan mereka sejak beratus-ratus tahun lalu.
Secara garis besar, daerah permukiman suku Amungme dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
1. Ninusa. Daerah permukiman yang terletak di kawasan hulu, berada di ketinggian sekitar
3000–3500 m. Daerah itu ditutupi hutan, dan penduduk yang mendiaminya berjumlah
sekitar 20 klan yang disebut ninume.
2
Tom Beanal, Amungme: Magaboarat Negel Jombei-Peibei (Jakarta: WALHI, 1996) hal 9-12.
Amungsa berasal dari kata Amung yang berarti utama atau pertama dan Sa yang berarti wilayah atau
kawasan. Jadi, arti dari Amungsa adalah kawasan utama atau kawasan pertama.
3
15
2. Utunsa. Daerah permukiman yang terletak di kawasan tengah, berada sekitar 1000–3000 m
dpl. Daerah itu bertebing terjal dan berhutan lebat, dihuni oleh 11 klan yang disebut
untungme.
3. Onisa. Daerah permukiman yang terletak di kawasan hilir, berada sekitar 0–1000 m dpl.
Daerah itu merupakan hutan dataran rendah dan perbukitan yang berada di ketinggian
100–1.000 m dpl. Kawasan ini dihuni oleh 25 klan yang disebut ondimangau4. Masyarakat
Amungme yang bermukim di lembah-lembah tersebut mendapat julukan orang Tsingame
(berasal dari lembah Tsinga), Noembame (orang lembah Noemba), dan lain-lain.
Secara tradisional, perkampungan orang-orang Amungme biasanya berada pada
ketinggian 1.000 hingga 2.000 m dpl. Namun, mereka sering ditemukan di hutan dataran
rendah, khususnya pada saat berburu atau bertukar barang dengan suku Kamoro yang tinggal
lebih dekat ke pantai. Namun, saat ini permukiman suku Amungme telah bercampur baur
dengan suku-suku lainnya akibat program pemukiman kembali yang dilakukan Freeport atau
karena kebijakan pemukiman kembali oleh Departemen Transmigrasi.
Jumlah keseluruhan suku Amungme saat ini sekitar 12.000 jiwa yang tersebar di sepuluh
lembah. Lembah Tsinga, Noemba, Waa, dan Lembah Wea merupakan lembah-lembah yang
didiami khusus oleh suku Amungme. Selain itu, di Lembah Arowa dan Jaa tinggal suku
Amungme yang telah berbaur dengan suku Moni. Di Lembah Beoga dan Ilaga, suku Amungme
hidup berbaur dengan suku Dani, sedangkan di lembah Mapnduma dan Kupaga, warga
Amungme tinggal berbaur dengan suku Nduga. Lembah-lembah tersebut dilalui oleh
sungai-sungai yang menjadi sumber kehidupan terpenting mereka, yaitu sungai Aijkwa, Kamoro,
Otokwa, Mina Jerui, dan Kopi. Sungai dekat tempat mereka tinggal diberi nama sesuai dengan
nama-nama klan asalnya.
Wilayah hunian suku Amungme di sebelah timur dibatasi oleh Gunung
Mangsari-Ninggok (Puncak Trikora), sedangkan di sebelah barat dibatasi oleh Gunung
Ekaniggok (Nassao), dan Sungai Kamoro. Di sebelah utara dibatasi oleh Puncak
Nemangkawi-Niggok (Puncak Jaya) dan Pegunungan Tengah serta di selatan berbatasan dengan
wilayah kesatuan hidup suku Kamoro, sampai ke Timika dan Akimuga. Suku-suku yang
bertetangga dengan Amungme adalah suku Nduga dan Sempat di sebelah timur (Jigi Mugi),
sedangkan di sebelah barat (Delema Tegal) berbatasan dengan Moni dan Kamoro. Di sebelah
utara, wilayah hunian suku Amungme berbatasan dengan suku Dani dan Ekari.
4
Pembagian permukiman ini merupakan komposisi sebelum tahun 1963 karena sejak pemindahan ke
Akimuga, Waia, dan Kwamki komposisi ini tidak mutlak berlaku lagi.
16
Kehidupan sosial-ekonomi suku Amungme saat ini bervariasi tingkatnya, mulai dari
berburu, meramu, bercocok tanam secara berpindah-pindah, sampai bertani secara menetap.
Selama berabad-abad, mereka telah berhasil mempertahankan hidup dengan memanfaatkan
kekayaan alam yang ada.
Pemimpin lokal suku Amungme dipilih berdasarkan kemampuan individual.
Kepemilikan komunal atas hutan dan gunung tetap tidak berubah. Begitu pula dengan
kepemilikan pribadi (keluarga) atas tanah yang digarap, tetap terus berfungsi. Tanah yang
dimiliki secara pribadi dapat disewakan dengan cara bagi hasil atau memberikan kompensasi
berupa harta yang dimiliki. Praktik-praktik komunal tetap ada dan hal itu memberikan dampak
negatif maupun positif dalam perjuangan suku Amungme pada masa kini, khususnya untuk
mengatasi kesulitan sosial-ekonomi. Pemujaan terhadap roh leluhur tetap dipraktikkan
meskipun sebagian besar dari mereka telah beragama Katolik dan Kristen. Agama Katolik dan
Kristen merupakan hasil dari praktik zending yang dibawa oleh para misionaris dari Belanda.
Makanan utama orang Amungme adalah petatas, keladi, umbi-umbian, serta
sayur-sayuran yang didapat dari hasil bercocok tanam. Kebutuhan akan daging mereka dapatkan
dari hasil berburu atau beternak babi. Kegiatan bercocok tanam dan berburu tersebut mereka
lakukan di lembah-lembah dan lereng-lereng pegunungan. Suku Amunge mengolah
makanannya secara tradisional, yaitu dilakukan dengan mempergunakan batu yang sudah
dibakar terlebih dahulu atau makanan dibakar di atas tumpukan kayu bakar. Dari keseluruhan
kehidupan sosial Amungme tersebut, pesta adat memainkan peran penting, yaitu sebagai
penyeimbang antara kehidupan religius dan sosial serta demi keharmonisan hubungan antara
alam dan manusia dan antara manusia dan leluhurnya.
Hak ulayat bagi suku Amungme meliputi Pegunungan Tengah Puncak Jaya
(Nemangkawi Niggok) di sebelah timur dan Puncak Trikora (Mangari Sawari Niggok) di sebelah
barat. Hak ulayat itu terwujud dalam bentuk kehidupan pedusunan warisan leluhur. Dalam
kehidupan sehari-hari, hak ulayat mengandung nilai ekonomi, sosial, dan juga religi.
Seluruh aktivitas kehidupan suku Amungme dilalui dengan merambah hutan di
sekeliling kampung dengan keterampilan yang diajarkan secara tradisional. Namun, mereka
melakukan itu dengan memegang teguh nilai-nilai untuk tidak merusak hutan. Mereka diajarkan
agar menjaga hutan dengan baik.
Suku Amungme menyakralkan dua gunung yang ditutupi salju abadi, yang menjulang di
ketinggian antara 3.000 m sampai lebih dari 4.000 m di atas permukaan laut. Kedua puncak ini
disebut suku Amungme sebagai bugara (puncak utama). Puncak utama ini dalam mitologi suku
Amungme merupakan lambang kekuatan, kebanggaan, dan kedamaian. Dengan demikian,
17
daerah itu dipandang suci dan keramat, atau merupakan wilayah spirit of life-nya suku Amungme.
Wilayah itu tidak dihuni karena merupakan daerah suci.
Suku Amungme mendirikan kampung-kampung permukiman di lembah-lembah tempat
aliran air yang menjadi sumber kehidupan. Daerah yang dialiri sungai seperti itu merupakan
daerah subur, dan dengan sendirinya bisa menyangga kebutuhan pangan dan sekaligus tempat
bercocok tanam masyarakat Amungme. Wilayah hunian ini disebut Me Namorin. Lebih ke selatan
dari Me Namorin disebut sebagai Steboandi, yaitu dataran rendah yang merupakan lahan perburuan
dan ladang bagi suku Amungme. Steboandi kaya akan berbagai ragam binatang buruan dan
tanahnya subur. Namun demikian, daerah ini tidak menjadi tempat hunian karena dinilai sebagai
sarang penyakit dan roh-roh jahat. Ironisnya, dalam areal penuh penyakit itulah kota Timika
berada. Timika lalu dijadikan tempat permukiman suku Amungme setelah mereka tergusur dari
lembah-lembah asal mereka akibat operasi pertambangan Freeport. Namun, akhir-akhir ini
mereka yang dipindahkan ke Timika, banyak kembali ke tempat asal mereka di lereng-lereng,
lembah-lembah, dan dataran-dataran tinggi tinggi sekitar Timika.
Suku Amungme mengenal dunia modern sejalan dengan datangnya misi dan zending yang
menyebarkan agama Kristen. Bersamaan dengan kedatangan misi ini, suku Amungme mulai
mengecap dunia pendidikan. Sampai saat ini, pendidikan mereka bisa dikatakan masih sangat
memprihatinkan, meskipun ada di antara mereka yang telah memasuki perguruan tinggi. Saat ini
lebih dari 80% warga suku Amunge masih buta huruf.
•
Tanah adalah Ibu Kami
Bagi orang Amungme, tanah tidak hanya bernilai ekonomi, melainkan juga bermakna
magis-religius. Mereka mempergunakan tanah untuk mendukung segala aktivitas dan
menjalankan kehidupan sehari-hari. Tanah dibagi berdasarkan fungsinya. Setiap bagian harus
sesuai dengan peruntukannya. Fungsi dan bagian dari tanah diatur secara adat dan sudah
dilaksanakan sejak beratus-ratus tahun yang lampau.
Dalam pandangan suku-suku asli Papua pada umumnya, tak terkecuali suku Amungme,
tanah adat adalah suatu hal yang sangat penting. Bagi mereka, tanah ibarat seorang ibu yang
memberikan kehidupan kepada anaknya. Dengan demikian, fungsi tanah terintegrasi ke dalam
keseluruhan aktivitas kehidupan. Tanah adat dalam konsep orang Papua adalah hak milik dan
sekaligus hak atas penguasaannya. Pentingnya tanah adat ini bagi suku Amungme digambarkan
dengan julukan yang melekat padanya: “tanah adalah ibu kami.” Tanah merupakan modal utama
kehidupan. Dengan demikian, dalam tanah terkandung dan terkait berbagai nilai, di antaranya
18
nilai ekonomi, politik, pertahanan, dan religius-magis. Lebih dari itu, kepemilikan tanah bagi
suku Amungme bersifat komunal. Atas dasar itu, jika terjadi perpindahan kepemilikan atas
tanah, perpindahan tersebut menjadi urusan komunal atau urusan semua anggota suku, bukan
urusan individu semata.
Dengan kata lain, suku Amungme memiliki hubungan yang begitu kuat dengan tanah
dan alam sehingga menghadirkan konsep lingkungan yang diwarnai makna magis dan sosial.
Alam sekitarnya dianggap sebagai tubuh seorang ibu yang memberi dan menjamin hidup
mereka. Setiap bagian dari tubuh itu memiliki makna dan arti tersendiri dalam kehidupan suku
Amungme, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang.
Suku Amungme menganggap daerah pegunungan salju termasuk puncak-puncak
gunung tertinggi, seperti Puncak Carstenz, Ertsberg, Grassberg beserta lembah-lembah di
sekitarnya, sebagai daerah suci serta keramat yang tidak boleh diganggu gugat. Mereka
menyebutnya sebagai kepala dari ibu mereka. Lebih tinggi daripada puncak-puncak gunung
tersebut bersemayamlah Jomun-Temun Nerek, para leluhur suku Amungme. Di kawasan kepala ibu
tersebut, konon merupakan asal muasal keberadaan suku Amungme di atas bumi ini. Jika mereka
meninggal, mereka harus kembali ke daerah asal mereka atau ke pangkuan ibu untuk mencapai
hai atau hari bahagia. Suku Amungme percaya bahwa setiap anggota suku yang meninggal dunia
harus dikuburkan di daerah pegunungan tersebut. Daerah asal yang bernilai religius-magis inilah
yang saat ini porak-poranda oleh kegiatan tambang emas dan tembaga oleh Freeport.5
Daerah lembah yang merupakan bagian bawah dari pegunungan salju oleh suku
Amungme disebut Menamorin. Kawasan itu diibaratkan sebagai bagian leher sampai pusar dari
tubuh seorang ibu. Di tempat inilah anak-anak lahir dan dibesarkan dari air susu ibu sebagai
lambang pemberi kehidupan. Menurut mereka, dari dalam berbatuan gunung juga memancar air
yang diyakini sebagai air mata dari seorang ibu yang dikeluarkan karena rasa sayang kepada
anak-anaknya. Air itu dipergunakan untuk kehidupan anak cucunya. Di daerah ini tumbuh
berbagai macam tumbuhan dan hidup berjenis binatang liar. Daerah ini cocok sekali untuk
dijadikan lahan pertanian. Daerah lembah ini menjadi konsentrasi hunian suku amungme
dengan segala aktivitas kehidupannya, mulai dari bercocok tanam sampai ke penggunaan sungai
yang sepenuhnya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Lebih ke bawah dari kawasan pegunungan merupakan kawasan kaki bukit dan hamparan
dataran rendah yang disebut Onisa. Kawasan itu diibaratkan sebagai kaki dan kemaluan tubuh
seorang ibu. Di wilayah yang biasanya rimbun itu, oleh suku Amungme dijadikan sebagai daerah
5
Menurut keterangan Tom Beanal, sudah tujuh puncak gunung yang telah dihancurkan Freeport. Saat ini
ketujuh puncak itu telah berubah menjadi lubang-lubang besar.
19
perburuan, tetapi pada batas-batas tertentu diperlakukan sebagai kawasan terlarang karena jika
didatangi akan mendatangkan mara bahaya dan penyakit. Suku Amungme menganggap sungai
yang mengalir menuju muara ke laut ibarat air seni yang mengalir dari daerah kaki. Berikutnya
adalah kawasan pantai. Kawasan ini merupakan tempat yang indah untuk didatangi, tetapi bukan
daerah hunian. Selain daerah ini dianggap angker, juga karena banyaknya bala yang menimbulkan
penyakit.
Khusus untuk daerah pegunungan yang dianggap keramat, masalah kepemilikannya,
untuk internal diatur sesuai dengan marga yang memiliki wilayah itu, sedangkan untuk eksternal
diatur secara adat oleh warga Amungme secara bersama-sama. Kesepuluh wilayah lembah
hunian suku Amungme dijadikan milik marga secara turun-temurun. Namun, untuk dataran
rendah yang lebih ke selatan, tidak dimonopoli oleh salah satu marga, tetapi dimanfaatkan secara
bersama-sama oleh semua warga suku.
•
Pembagian Tanah
Mengenai pembagian tanah dan penguasaan atas sumber daya alam lainnya telah berjalan
secara turun-temurun, baik dalam tataran keluarga maupun antarmarga. Misalnya, hak
pembagian tanah atau sumber daya alam lainnya yang dibagikan dari marga kepada keret-keret
yang ada dalam marga tersebut. Dari keret, nantinya akan dibagikan lagi kepada
keluarga-keluarga yang ada di dalam keret. Setelah itu, dibagikan kepada individu-individu di
dalam keluarga, terutama yang telah menikah.
Untuk wilayah kepemilikan masing-masing marga atau keluarga, juga terdapat
mekanisme yang telah berjalan secara turun-temurun. Misalnya, setiap orang tua atau yang
dituakan dalam marga selalu mengajak dan menunjukkan kepada anak-anak mereka tentang
batas-batas wilayah kepemilikan warga dan keluarga mereka. Batas-batas tanah secara umum
ditandai oleh batas-batas alam, seperti gunung, sungai, atau lembah. Mekanisme seperti ini terus
berlanjut sampai sekarang. Dengan mekanisme seperti itu setiap marga dan keluarga dalam suku
Amungme mengetahui dengan pasti batas-batas wilayah dan hak milik mereka.
Jika ada orang yang menyerobot atau mengambil tanah begitu saja, dalam pandangan
suku Amungme, orang itu disamakan dengan pencuri. Jika ada warga suku atau marga yang pergi
keluar wilayah adatnya, para tetua adat wajib memberitahukan kepada setiap warga dalam marga
yang bersangkutan bahwa tanah tersebut ada pemiliknya. Hal yang sama juga disampaikan
kepada pendatang yang memasuki wilayah adat satu marga. Dengan mekanisme demikian, setiap
orang yang dituakan tidak mudah meninggalkan wilayahnya karena ia sangat diperlukan oleh
20
marga untuk menentukan batas-batas wilayah dan sekaligus mencegah konflik jika terjadi
penyerobotan wilayah oleh marga lain.
Pembagian tanah tersebut juga sesuai dengan klasifikasi marga. Setiap marga pada suku
Amungme terbagi dalam tiga bagian, yaitu (1) marga tertua, (2) tengah, dan (3) bungsu.
Klasifikasi marga ini bukan untuk menunjukkan sikap superioritas atau monopoli atas tanah
oleh marga yang lebih tua, melainkan untuk menimbulkan sikap saling menghargai antarmarga
karena mereka sama-sama mengetahui batas wilayah masing-masing. Dengan demikian,
pembagian tanah tidak menjadi mencolok atau fokus utama dalam klasifikasi ini. Klasifikasi yang
dilakukan tak lain hanya sekadar alat untuk menentukan keturunan seseorang dalam sebuah
marga. Secara umum akibat adanya mekanisme adat di atas, konflik akibat pembagian tanah dan
warisan jarang terjadi.
Orang Amungme juga mengenal sistem sewa tanah. Mereka menyewakan tanah yang
dimiliki secara individual kepada orang lain sesama suku atau kepada suku lain. Tanah yang
disewakan itu boleh dipergunakan untuk berburu atau mencari bahan makanan. Kompensasi
dari penyewaan tanah berupa bagi hasil jika tanah tersebut dijadikan lahan bercocok tanam atau
berburu. Kompensasi dapat pula berupa pembagian harta kekayaan. Semuanya ini tergantung
perjanjian dan diatur secara adat.
Saat ini keberadaan konsep kepemilikan adat yang berlaku seperti yang telah diuraikan di
atas semakin terancam akibat hadirnya perusahaan-perusahaan pertambangan, HPH, atau HTI
di Papua. Akibatnya, semakin banyak penduduk asli yang terdesak atau tersingkir dari tanah
leluhurnya. Ancaman bagi konsep kepemilikan adat juga terjadi karena kebanyakan para
pengambil kebijakan, baik di daerah maupun di pusat tidak menghiraukan atau bahkan tidak
tahu sama sekali konsep kepemilikan adat yang ada di Papua, khususnya pada suku Amungme.
Kerap kali kebijakan pemerintah atau perusahaan pertambangan–demi mengejar keuntungan
semata–tidak memperhatikan keberadaan suku Amungme berikut konsep kepemilikan adat dan
kepentingan-kepentingannya. Sikap mengabaikan itulah yang belakangan ini acap kali
memancing protes dan tindakan emosional warga Amungme di sekitar Freeport.
2.3 Hilangnya Gunung-gunung Suci
Kehadiran Freeport yang mengambil alih seluruh tanah masyarakat–yang dalam
pandangan suku Amungme mengandung kekuatan magis dan mitologis– menyebabkan
kosmologi suku tersebut terguncang sampai ke akar-akarnya. Guncangan itu makin merasuk
lebih dalam dengan hadirnya orang luar yang semakin dominan, baik akibat pertambahan tenaga
21
kerja Freeport yang berasal dari luar Timika maupun akibat program transmigrasi yang
dikembangkan pemerintah. Dalam perkembangannya, suku Amungme yang dulunya
merupakan pemilik tanah, saat ini hanya menjadi penonton atas tanah ulayat mereka sendiri.
Perubahan yang mengguncangkan tersebut dapat dilihat dari lenyapnya beberapa puncak
gunung yang bernilai magis dan mitologis bagi mereka, menjadi sumur-sumur raksasa yang
menganga. Meskipun masih ada gunung-gunung yang kelihatannya masih utuh, di dalamnya
telah keropos dengan adanya terowongan-terowongan besar yang berlapis-lapis. Ditambah
dengan penjagaan militer yang semakin hari semakin ketat, dan membuat orang-orang
Amungme sama sekali tidak bisa menyentuh wilayah keramat mereka. Terlebih, saat ini hampir
semua daerah konsesi Freeport dipagari dengan kawat berduri dan dijaga oleh aparat militer
bersenjata lengkap, seperti pada pos di mile 64 sampai 78. Bahkan, untuk memasuki daerah
Tembagapura sampai saat ini masih diperlukan urat izin khusus dari kantor Freeport di Jakarta.
Daerah lembah yang tadinya merupakan areal permukiman dan sumber ekonomi suku
Amungme, telah berubah menjadi wilayah transmigrasi dan permukiman pekerja Freeport.
Daerah itu juga menjadi konsentrasi infrastruktur Freeport, seperti kota dan jalan beserta
fasilitas lainnya. Yang lebih menyesakkan lagi, daerah yang dulunya menjadi sumber kehidupan
suku Amungme itu semakin disesaki oleh kantor-kantor dan base camp perusahaan penebangan
kayu, dan salah satunya adalah milik Jayanti Group. Semua perusahaan penebangan kayu itu juga
dijaga ketat tentara.
Dengan demikian, yang telah terjadi saat ini adalah bila dulu tanah Timika merupakan
milik suku Amungme secara bersama-sama, sekarang kepemilikan atas tanah Timika itu berada
dalam tangan Freeport dan berbagai perusahaan lainnya.
22
BAB III
KEHADIRAN FREEPORT YANG MEREPOTKAN
“Freeport adalah pelopor penanaman modal asing di Indonesia”
(Soeharto, 3 Maret 1973)
“Kami ingin berada di Irian Jaya untuk lebih dari 100 tahun”
(Milton H. Ward, Chairman of the Board of Directors Freeport Indonesia Inc. 1991)
3.1 Sejarah Penemuan Freeport
Penemuan emas dan tembaga di Papua merupakan kejutan di zaman Indonesia modern.
Kejutan itu mula-mula diletupkan oleh seorang geolog Belanda bernama Jean-Jacques Dozy,
salah seorang anggota ekspedisi Colijin tahun 1936, saat hendak mendaki puncak Ngga Pulu
(puncak Cartensz), yang bertengger pada ketinggian 4.906 m dpl. Ketika itu, pada ketinggian
3.500 meter dpl, Jean-Jacques Dozy terperangah melihat sebuah bukit yang tampak hitam pekat,
menjulang dengan ketinggian 75 m di atas padang rumput alpin. Naluri geologinya mengatakan,
bukit yang sedang dilihatnya itu adalah sebuah cebakan mineral yang teramat kaya. Spontan ia
menamakan puncak itu Ertsberg atau Gunung Bijih. “Tak salah lagi,“ kata Dozy ketika itu, “tak
seorang geolog pun bisa tertipu oleh gunung hitam ini. Titik hijau dan birunya terlalu nyata
untuk mendeteksi kandungan tembaga yang kaya di dalamnya.”
Jean-Jacques Dozy menerbitkan laporan tentang temuannya itu tahun 1939. Namun,
karena Perang Dunia II pecah, laporan itu tidak menjadi prioritas yang akan ditindaklanjuti
negara-negara Eropa pada saat itu. Akhirnya, laporan Dozy terlupakan dan teronggok berdebu
di Perpustakaan Universitas Leiden. Barulah pada 1959, Forbes Wilson, geolog asal Freeport
Sulphur Company yang berpusat di Louisiana, Amerika Serikat, saat melakukakan riset
26
kepustakaan, menemukan laporan Dozy tersebut. Laporan itu kontan membuat bulu kuduk
Wilson bangkit karena ia tahu bahwa ia sedang dalam proses menemukan sebuah “harta karun”
yang tak terhingga nilainya.
Untuk membuktikan temuannya itu, pada 1960 Forbes Wilson terbang ke Papua yang
saat itu masih dikuasai Belanda untuk mendaki puncak Ngga Pulu. Bila pada 1936 untuk
mencapai tempat itu Dozy memerlukan waktu 57 hari setelah diterjunkan dengan parasut, tetapi
di tahun 1960, Wilson hanya memerlukan 17 hari, dengan menggunakan tenaga para pemuda
Amungme. Sesampainya di sana, Wilson, dengan peralatan yang lebih lengkap dan canggih dari
pendahulunya, segera menemukan kesalahan Dozy. Gunung Bijih itu bukan 75 meter tingginya,
melainkan 179 meter. Lebih dari itu, Wilson juga memperkirakan, kandungan tembaga dari
Ertsberg bahkan bisa ditemukan hingga kedalaman 360 meter (George A. Mealey, 1996).
Namun demikian, Freeport belum bisa melaksanakan niatnya untuk segera menambang
kekayaan alam Papua itu. Hal itu disebabkan oleh karena kondisi politik Indonesia pada waktu
itu sedang mengalami berbagai gejolak. Barulah pada awal rezim militer Orde Baru berkuasa,
Freeport mengajukan izin dan menjadi PMA (Penanaman Modal Asing) pertama di Indonesia.
Lihat lampiran 1 bila ingin melihat sejarah perkembangan Freeport di Indonesia.
3.2 Perluasan Freeport yang Menggunakan Tanah Warga
Segera setelah kontrak karya pertama disahkan pemerintah Indonesia, Freeport segera
membangun infrastruktur pertambangan. Kebijakan kontrak karya didasarkan pada ayat 3 Pasal
33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat.” Bersumber dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 itulah semua
peraturan tentang pertambangan diderivikasi. Akan tetapi, yang harus diperjelas adalah kata
“menguasai” yang tidak identik dengan kata “memiliki”. Dalam sebuah diskusi di Sekretariat
Negara sekitar sepuluh tahun yang lalu, pemerintah bertekad untuk mengurangi kesan
kepemilikan. Pada saat itu, yang mencuat adalah penguasaan demi kepentingan pemasukan
negara, kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan dengan memakai aset yang dikuasai oleh
negara.
27
Untuk memperoleh suatu kontrak karya pertambangan (PMA), kontraktor yang
berminat harus mengajukan aplikasi yang disertai surat keterangan konfiditas dari duta besar
Republik Indonesia di negara asalnya. Kemudian, dilakukan perundingan tentang jangka waktu
berlakunya kontrak karya dengan pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan,
Departemen Pekerjaan Umum, dan Departemen Kehutanan. Setelah tahap ini dilalui, rancangan
kontrak diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan DPR. Lalu, atas
rekomendasi DPR dan BKPM, kontrak diajukan kepada presiden. Kalau disetujui, presiden
memberikan persetujuan dalam bentuk surat persetujuan dan sekaligus menunjuk Menteri
Pertambangan dan Energi untuk menandatangani kontrak karya tersebut. Seluruh proses ini
sedikitnya memakan waktu satu setengah tahun. Karena waktu tunggu yang sangat panjang
itulah, pemerintah biasanya mengeluarkan Izin Prinsip Kepada Kontraktor, disertai surat izin
penelitian pendahuluan (SIPP) agar kontraktor sudah bisa melakukan berbagai pekerjaan
persiapan sambil menunggu keluarnya kontrak karya.
Kontrak karya generasi pertama hanya diberikan kepada satu perusahaan, yaitu PT
Freeport Indonesia Company, pada 1967 untuk memulai penambangan tembaga di Ertsberg,
Papua. Dalam kontrak karya generasi pertama itu, Freeport diizinkan mengimpor seluruh
peralatannya, tanpa dikenal penjadualan untuk melakukan nasionalisasi saham dengan masa
konsesi tiga puluh tahun. Dalam Kontrak Karya I ini, Freeport juga diberi fasilitas tax holiday dan
keringanan pajak selama tiga tahun, tidak dibebani biaya pembebasan atas tanah, serta tidak
memiliki kewajiban untuk menunjang pembangunan dan kesejahteran daerah.1 Dalam seluruh
proses kontrak karya itu, tak satu pun orang Amungme diajak berunding, baik oleh pemerintah
maupun oleh Freeport.
Segera setelah persetujuan KK ditandatangani, Freeport mengontrak Bechtel,
perusahaan konstruksi terkemuka asal Amerika Serikat, untuk membangun seluruh infrastruktur
yang dibutuhkan untuk keperluan penambangan. Bechtel kemudian membuat jaringan jalan
darat sepanjang 74 mil mulai dari pantai ke tempat pertambangan pada ketinggian 3.700 meter
dpl. Selain itu, mereka juga membuat jalan sepanjang 1.100 m melalui pegunungan Cartenzs dan
lintasan kawat trem untuk membawa batu yang mengandung mineral ke lokasi pengolahan yang
1
. Mengenai kemudahan-kemudahan ini lebih jauh lihat Ross Garnaut dan Chris Manning, Perubahan Sosial
Ekonomi di Irian Jaya, (Jakarta: Gramedia, 1998) hlm. 90-91.
28
berada di ketinggian 2.800 meter dari permukaan laut. Bechtel juga membuat sambungan pipa
untuk membawa konsentrat tembaga dari pabrik ke pelabuhan Amamapare di Laut Arafuru.
Selain itu, Freeport mendirikan kota dengan kapasitas 1.500 jiwa dan sebuah lapangan
terbang yang berjarak 22 mil dari pelabuhan laut. Untuk para pekerjanya, Freeport mendirikan
sarana permukiman di lokasi yang berjarak 10 km dari pertambangan. Saat ini lokasi tersebut
dikenal dengan nama Tembagapura.
Selama pendirian berbagai infrastruktur tersebut, Freeport sama sekali tidak melibatkan
suku Amungme. Bahkan, semua pekerja Freeport, mulai dari pimpinan, manajer sampai buruh
kasar berasal dari luar Timika. Begitu pula dengan berbagai material yang digunakan untuk
pembuatan infrastruktur, konstruksi pertambangan, dan bangunan. Semua mesin dan peralatan
diimpor dari Amerika Serikat dan Jepang. Bahkan, bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari
para pekerja dan staf ahli Freeport pun didatangkan dari Singapura dan Australia. Kelihatannya
sejak awal Freeport memang didesain untuk menjadi enclave asing di tengah-tengah suku
Amungme.
Sejak 1967, saat dimulainya kegiatan penambangan secara resmi, demi pembangunan
dan perluasan Freeport, suku Amungme dan Kamoro telah kehilangan secara berturut-turut
tanah ulayatnya seluas 100.000 hektare. Beberapa tahun kemudian, antara tahun 1983–1985,
mereka kembali kehilangan tanah seluas 7.000 hektare untuk pendirian kota Timika. Kemudian,
tanah seluas 25.000 hektare kembali “hilang” untuk pendirian kota Kuala Kencana–yang telah
diresmikan
oleh
Presiden
Soeharto
tahun
1997.
Lebih
mengerikan
lagi
adalah
berpindahtangannya satu juta hektare lahan suku Amungme untuk kepentingan para pendatang
yang didatangkan dari luar Papua atas nama program transmigrasi.
Dari semua itu, kehilangan akses terhadap tanah yang paling besar adalah setelah
pengesahan kontrak karya Freeport pada 1991. Pada kontrak karya tersebut, pemerintah–atas
nama pembangunan dan demi kesejahteraan rakyat Papua–menyatakan persetujuannya untuk
memberikan konsesi tanah untuk keperluan pertambangan kepada Freeport seluas 2,6 juta
hektare.
29
(AWAL) BOX
Masuknya Para Kroni
Pada Maret 1995, A. Latief Corporation, bekerja sama dengan P & O Development
Company, mengambil alih pengembangan dan pengoperasian pelabuhan khusus PT Freeport
Indonesia Company di Amamapere, Irian Jaya (Kompas, 23 Maret 1995). Pengambilalihan ini
menelan biaya sekitar 100 juta dolar AS yang didanai oleh sindikasi tujuh bank dengan
Commonwealth Bank of Australia dan HSBC Investment Bank Asia Ltd sebagai arranger.
Pada November 1995, setelah proyek pelabuhan di Amamapare tersebut, Freeport
kembali melepaskan asetnya kepada A. Latief Corporation untuk bidang perumahan dan
perhotelan. Lapangan terbang Timika asetnya dilepas kepada PT Airfast Aviation Facilities &
Co, sedangkan pembangkit listrik diserahkan pada PT Puncak Jaya Power. Pelepasan sejumlah
aset PT Freeport Indonesia ini menurut Direktur Utamanya, Hoediatmo Hoed, disebabkan
kegiatan Freeport–yang mendapatkan kontrak karya selama 30 tahun yang dimulai tahun
1991−akan berfokus pada penambangan dan eksplorasi. Lebih lanjut, dia juga menegaskan
bahwa prospek bisnis tembaga masih menjanjikan hasil yang cukup bagus, meskipun
berfluktuasi, dan kecenderungan kebutuhan tembaga dunia masih terus meningkat. (Republika,
17 November 1995).
Namun, yang menjadi masalah adalah semua transaksi di atas dilakukan tanpa
keterbukaan. Tanpa keterbukaan, tentu saja segala proses yang terjadi dalam transaksi tersebut
tidak bisa dimonitor dan dievaluasi. Artinya, masyarakat tidak bisa menilai apakah prosesnya
sesuai aturan, fair dan menguntungkan negara atau malah sebaliknya, justru merugikan negara
dan masyarakat serta hanya menguntungkan segelintir orang. Selain itu, pemilik perusahaan yang
terlibat dalam transaksi dengan Freeport itu dikenal dekat dengan Presiden Soeharto. A. Latief
sendiri pernah dikaitkan dengan kasus korupsi dana Jamsostek semasa menjabat Menteri Tenaga
Kerja pada masa Soeharto, yang hinggi kini tidak jelas penyelesaiannya. 2
2
Lihat Kompas, 17 Oktober 2002. Pada berita berjudul “Abdul Latif Bisa kembali Diperiksa dalam Kasus
Jamsostek,” disebutkan bahwa Kejaksaan Agung bisa kembali memeriksa A. Latief apabila keterangannya
30
(AKHIR) BOX
3.3 Kondisi Pekerja Papua di Freeport
Berdasarkan data majalah Eksekutif, pada Maret 1991, tenaga kerja Indonesia yang
bekerja di Freeport berjumlah 16.000 orang, sedangkan tenaga kerja asing berjumlah 1.425
orang. Pada masa awal Freeport berproduksi pada 1973, jumlah tenaga kerja Indonesia dari luar
Papua adalah 960 orang, sedangkan orang Papua sendiri, mayoritas berasal dari suku Amungme,
jumlahnya hanya 40 orang. Dari waktu ke waktu jumlah tenaga kerja yang diserap terus
meningkat.
Perusahaan tak mengalami kesulitan untuk memperoleh pasokan tenaga kerja yang
diperlukan, karena pada waktu itu operasi penambangan masih menggunakan sistem produksi
dengan sistem penambangan terbuka yang relatif lebih mudah. Namun, saat mulai
mengembangkan sistem penambangan bawah tanah di Gunung Bijih Timur (GBT), barulah
Freeport merasakan kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja Indonesia yang berpengalaman.
Satu hal yang mengecewakan, tingkat upah yang dibayarkan kepada buruh
berkebangsaan Indonesia dan terutama buruh setempat asal Papua pada awal eksplorasi Gunung
Bijih (GB), menurut Ross Garnaut, 3 merupakan yang terendah dibandingkan pekerja yang
datang dari luar Indonesia. Telah terjadi diskriminasi dalam pengupahan. Meskipun merupakan
perusahaan kaya, Freeport selalu menekan tingkat upah buruhnya yang berkebangsaan
Indonesia walaupun tingkat produktivitas mereka tinggi. Secara umum dapat disimpulkan,
Freeport lebih suka menggunakan tenaga kerja non-Papua, baik yang datang dari Korea Selatan,
Jepang, Filipina, dan pekerja Indonesia yang berasal dari luar Papua.
Untuk penduduk setempat, keadaan mereka lebih parah lagi. Mereka hanya mendapat
jatah untuk pekerjaan kasar yang menggunakan otot, seperti membersihkan lahan untuk
lapangan terbang atau jalan-jalan utama.4 Upahnya pun sangat rendah, hanya Rp40 per jam atau
dianggap meragukan. Kasus ini sempat menghebohkan masyarakat kerena melibatkan beberapa petinggi
negara dalam pemeriksaannya.
3
Ross Garnaut dan Chris Manning, Perubahan Sosial Ekonomi di Irian Jaya, (Jakarta: Gramedia, 1998).
4
Hal ini memperlihatkan betapa rendahnya tingkat pendidikan suku Amungme. Tingkat pendidikan yang
rendah memperlihatkan bahwa selama ini mereka tidak memperoleh kesempatan belajar yang memadai.
31
kadang-kadang hanya dibayar dengan barang kelontong seperti kornet, rokok, dan tembakau.
Pembayaran dalam bentuk barang ini, menurut Garnaut, sesuai dengan permintaan pemerintah
Indonesia sendiri.
Sangat tidak masuk akal bahwa pembayaran upah yang rendah untuk buruh lokal
dilakukan atas permintaan pemerintah Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Tenaga Kerja
tahun 1986, upah minimum regional ditentukan oleh pemerintah dan harus dinaikkan setiap
tahun berdasarkan kemampuan perusahaan. Jadi, kalau benar pernyataan Garnaut tadi, harus
diperiksa kaitan atau kolusi yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan Freeport. Upah
sebesar Rp 40 per jam mengakibatkan pendapatan riil yang mereka terima sangatlah kecil.
Sebagai ilustrasi, untuk membeli sepotong besar sagu saja memerlukan uang Rp1.000, sedangkan
sepotong kecil berharga Rp500. Jelas, jumlah yang diterima para pekerja tidak cukup sama sekali.
3.4. Kekayaan dan Penerimaan yang Dikaburkan
Tahun 1967 terjadi perubahan politik di Indonesia. Ketika itu kekuasaan berpindah dari
rezim Soekarno ke Soeharto dengan Orde Barunya. Segera setelah tegaknya Orde Baru, rezim
militer Soeharto membuat seperangkat undang-undang mengenai penanaman modal pada 1967,
yaitu UU No. 1/1967 tentang PMA. UU itu mengizinkan modal asing untuk bebas beroperasi di
Indonesia. Seminggu setelah UU tersebut dinyatakan berlaku, kontrak karya (KK) antara
pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia Incorporated ditandatangani, tepatnya tanggal 7
April 1967. Tentu saja penandatanganan KK tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin
suku-suku pemilik hak ulayat di wilayah yang bersangkutan.
Setelah beroperasi selama lima tahun, pada 3 Maret 1973, Presiden Soeharto melakukan
kunjungan kerja ke lokasi pertambangan untuk meresmikan beroperasinya proyek itu. Ia
sekaligus memberikan nama “Tembagapura” pada kota permukiman buruh Freeport.5
Sungguh hal yang ironis jika dibandingkan kehadiran Freeport yang sudah berlangsung puluhan tahun dan
sudah membawa kemakmuran bagi pemilik modal, segelintir birokrat sipil dan militer serta para kroninya di
Indonesia.
5
. KK I ini berlaku selama 30 tahun, sedangkan masa berlakunya mulai dihitung tahun 1973, saat peresmian
pertambangan Freeport oleh Presiden Soeharto, sampai dengan 2003. Agak aneh kenapa masa berlakunya baru
32
Sebetulnya, Freeport McMoRan Copper and Gold Inc., perusahaan induk PT Freeport
Indonesia, sebelum melakukan eksploitasi, pada tahun 1960 sudah mulai melakukan ekspedisi di
Papua dengan mengeluarkan dana 120.000 dolar AS. Ketika mulai beroperasi, modal yang
ditanam sebesar 75 juta dolar AS dengan luas wilayah kontrak karya seluas 100.000 hektare. Pada
tahap awal, Freeport juga menyertakan modal dari Jepang dan Jerman dengan perjanjian kedua
negara tersebut akan membeli hasil tambang sebanyak 1/3 sampai 2/3 dari total produksi.
Kini, akumulasi modal yang berhasil ditumpuk Freeport sudah mencapai tiga miliar
dolar AS. Luas konsesinya pun bertambah menjadi 2,6 juta hektare berdasarkan kontrak karya
(KK II) yang ditandatangani tahun 1991, dan berlaku selama 30 tahun serta bisa diperpanjang
selama 2x10 tahun. Di dalam areal seluas 2,6 juta hektare itulah terkandung 51,8% potensi emas
yang diketahui ada di seluruh Indonesia. Cadangan emas di Indonesia seluruhnya
diperhitungkan sebesar 169 juta ounces. Berarti, kandungan emas Grasberg diperkirakan sebesar
82,362 juta ounces. Jumlah tersebut belum termasuk kandungan tembaga dan peraknya. Karena,
dari satu ton bijih tembaga akan diperoleh sekitar 13 kg konsentrat tembaga, 1,47 gram emas,
dan 4,04 gram perak.
Pada Agustus 1995, Kuntoro Mangunsubroto, Dirjen Pertambangan Umum
Deptamben, mengatakan bahwa kandungan emas Freeport yang besar itu bisa dimanfaatkan
untuk memasok pasar emas domestik. Menurutnya, emas produksi Freeport di wilayah
penambangan Papua pada 1993 saja telah mencapai 20 juta ounces. Jadi, dengan cadangan yang
begitu besar yang kemudian dilanjutkan dengan KK II, jumlah produksi emas Freeport masih
sangat mungkin untuk ditingkatkan. Dengan demikian program produksi emas nasional dapat
ditingkatkan dari 45 juta ounces pada tahun 1995 menjadi 80–90 juta ounces dalam tempo tiga
sampai empat tahun mendatang. Dari program produksi sebanyak itu, kontribusi terbesar
diharapkan datang dari Freeport.
Namun, pada kenyataannya produksi emas Freeport tidak ditujukan untuk pasar
domestik, tetapi ke pasar internasional yang lebih menguntungkan. Hasil pengamatan Tempo
pada 1993, dari hasil ikutan emas saja, Freeport mendapatkan sekitar 10–15 gram emas per ton
konsentrat. Jadi, pada 1992, emas yang diperoleh Freeport diperkirakan berkisar antara 4.206
dihitung paa 1973. Padahal sejak tahun 1972 Freeport telah mulai mengapalkan kosentrat tembaga ke Jepang.
33
sampai 6.300 kilogram. Emas itu kemudian dijual di bursa logam London (London Metal
Exchange), per kilogramnya berharga 12,7 ribu dolar AS. Sehingga, total penjualan emas yang
didapat Freeport kira-kira sebesar 53,5 juta dolar AS. Sementara, pemerintah Indonesia
mendapatkan PPN-nya saja sebesar 5,3 juta dolar AS.
Dengan demikian, dapat kita bayangkan berapa jumlah kekayaan yang akan dikeduk
Freeport dalam 30 tahun ke muka. Selama masa eksploitasi KK I yang sudah dilewati (periode
1973–1991) saja, Freeport telah mengeduk laba rata-rata 1,1 miliar dolar AS. Namun, Freeport
hanya menyetorkan 138 juta dolar AS ke kas negara dalam bentuk deviden, royalti, dan pajak.
Dengan kata lain, negara mendapatkan hasil keuntungan Freeport sebesar 12,54% saja.
Sementara itu, dengan bekal kontrak karya II, areal pertambangan Freeport terus melebar
hingga ke Deep Area, DOM, dan Big Gossan. Daerah-daerah tersebut sudah siap dieksploitasi,
sedangkan daerah Kucing Liar serta Intermediate Ore Zine (IOZ) sampai saat ini masih terus
dieksplorasi.
Untuk periode 1972 sampai 1986, diperoleh perhitungan sebagai berikut. Harga rata-rata
tembaga pada periode tersebut adalah satu dolar AS per pound (1 pound sama dengan 0,4536 kg).
Selama 14 tahun, total produksi tembaga Freeport adalah 14 tahun x 365 hari atau sama dengan
(9.000 ton x 1.000 kg x 0,4536) 20.861.064.000 pound. Harga tembaga dihitung berdasarkan
harga rata-rata London Metal Exchange, yakni satu dolar AS per pound. Sehingga, total pendapatan
yang diperoleh Freeport sebesar 20,861 miliar dolar AS. Sementara, ongkos produksi (termasuk
labour cost), delivery cost dan selling cost rata-rata 0,25 dolar AS per pound. Berarti, total biaya produksi
keseluruhan sampai penjualan selama 14 tahun hanya mencapai US$ 5,215 milliar.
Sementara itu, berapakah keuntungan yang diterima oleh pemerintah Indonesia dalam
periode yang sama? Hal penting yang mesti diketahui, pemerintah Indonesia baru menjadi
pemegang saham PT Freeport Indonesia pada Juli 1976. Sehingga, perhitungan pembagian
keuntungan periode pertama baru mulai dihitung tahun 1976 sampai 1986. Berarti, pendapatan
royalti yang diterima pemerintah Indonesia sama dengan 20,861 miliar dolar AS dikurangi 5,215
miliar dolar AS x 1% atau sama dengan 156,1 juta dolar AS. Pemerintah juga memungut pajak
Untuk proses KK ini, lihat Eksekutif, Maret 1991, hlm. 48.
34
sebesar 35% dari keuntungan yang didapat oleh Freeport (yang berjumlah 14,949 miliar dolar
AS) dengan jumlah 5,232 miliar dolar AS.
Dengan demikian, jumlah penerimaan negara dari pajak dan royalti selama 14 tahun
pertama adalah 5,232 miliar dolar ditambah 156,1 juta dolar atau sama dengan 5,388 miliar dolar
AS. Namun, karena pemerintah Indonesia baru menerima hasil dari pembagian keuntungan
tahun 1976 sampai 1986 sebesar 19,614 juta dolar AS, total keseluruhan penerimaan Indonesia
hanya sebesar 5,407 miliar dolar AS. Sementara, dolar yang berhasil diboyong oleh Freeport ke
negeri induknya sebesar 8,652 miliar dolar AS.
Untuk periode 1987 hingga 1997, hasil produksi rata-rata per tahun Freeport adalah
sebagai berikut: tembaga 670 juta pound, emas 750 ribu ounces, dan perak 1,3 juta ounces. Berarti,
Freeport selama sepuluh tahun berhasil memproduksi tembaga sebanyak 6,7 milliar pound, emas
7,6 juta ounces, dan perak 13 juta ounces. Harga rata-rata ketiga hasil tambang tersebut selama 10
tahun adalah 0,95 dolar AS pound untuk tembaga, 350 dolar AS per ounces untuk emas, dan 4,7
dolar AS per ounces untuk perak. Jadi, jumlah dana yang diperoleh Freeport dalam kurun waktu
10 tahun terakhir adalah sebagai berikut: tembaga 6,7 miliar pound x 0,95 dolar AS sama dengan
6.365 miliar dolar, emas 2,625 miliar dolar, dan 61,100 miliar dolar AS. Total pendapatan selama
10 tahun terakhir 6,365 miliar dolar AS ditambah 2,625 miliar dolar AS, dan 61,100 miliar dolar
AS. Jumlah totalnya adalah 70,09 miliar dolar AS.
Bila biaya produksi rata-rata mencapai 6,530 miliar beban usaha 15% dari total
pendapatan atau 9,534 miliar dolar AS, jumlah keuntungan yang diboyong oleh Freeport
rata-rata 54,026 miliar. Sementara, pemerintah Orde Baru memperoleh royalti rata-rata hanya
1,2% atau sama dengan 762 juta dolar AS, pajak 15,7 juta dolar, dan deviden rata-rata 878,825
juta dolar. Sehingga, total yang diterima oleh pemerintah Indonesia dari tahun 1987–1997
hanyalah 17,340 miliar dolar AS.
Dengan demikian, jumlah laba yang diperoleh Freeport berjumlah tiga kali lipat dari
yang diterima pemerintah Indonesia. Selain itu, jumlah yang diterima pemerintah Indonesia
sebesar 17,340 miliar dolar tersebut tidak sepenuhnya masuk ke kas negara. Kalau ditilik secara
teliti, dari laporan keuangan Freeport McMoran tahun 1997, dari jumlah tersebut, masih ada
dana yang menguap sebesar 1,137 miliar dolar atau sebesar 3%. Dengan demikian, jelas sekali
35
ketimpangan keuntungan yang diperoleh Freeport bila dibandingkan dengan pendapatan yang
diperoleh Indonesia.
Ketimpangan yang sama juga terjadi dalam hal kepemilikan saham. Berdasarkan
keterangan Dirjen Pertambangan Umum, Rozik B. Soetjipto (Republika, 8 Oktober 1998),
Freeport tidak lagi diwajibkan menyerahkan 51% sahamnya kepada pemerintah Indonesia. Hal
itu berkaitan erat dengan Kontrak Karya II yang diterbitkan pemerintah Indonesia untuk
Freeport tahun 1991. Dalam Kontrak Karya II tersebut, Freeport meminta ketentuan tambahan
yang berbunyi, kalau ada peraturan pemerintah yang lebih ringan, maka peraturan tersebut yang
dipakai. Oleh karena itu, PP No. 20 tahun 1994 yang menyatakan bahwa investor asing boleh
menanamkan modal di Indonesia hingga 100%, lantas dijadikan acuan. Jadi, dengan adanya PP
tersebut Freeport tidak memiliki kewajiban menyertakan pemerintah dalam kepemilikan saham
lebih besar daripada sebelumnya. Hal ini berarti pemerintah Indonesia hanya mengandalkan
penerimaan pada peningkatan persentase royalti yang sebelumnya hanya sebesar 1,9%.
Kemungkinan, royalti ini pun tidak semuanya masuk ke kas negara, namun berkeliaran atau
“mampir” di kantong beberapa pejabat. Kemungkinan kebocoran atas royalti yang diterima oleh
pemerintah bukanlah hal yang mengherankan di Indonesia. Pada 1990-an, pakar ekonomi
Indonesia, Prof. Soemitro Djojohadikusumo saja pernah memperkirakan, dana utang luar negeri
yang bocor sekitar 20%. Padahal, utang ini relatif lebih terbuka pengawasannya karena setiap
tahun jumlah dana dan penggunaannya diumumkan secara luas pada khalayak. Namun
bagaimana dengan “nasib” royalti dari Freeport yang relatif lebih terutup? Apakah mengalami
tingkat kebocoran yang sama atau bahkan lebih besar? Kita tidak pernah tahu jawabannya.
Sejak berdirinya, Freeport telah mendapat perlakuan istimewa dari para “Kleptokrasi”
Orde Baru. Kejayaan Freeport berhubungan erat dengan kekuasaan Orde Baru di bawah
kediktatoran Soeharto. Kontrak karya yang kedua, menurut Mentamben Kuntoro
Mangunsubroto (Buana, 29 Otktober 1998), sudah tidak dapat diubah secara sepihak. Sebab,
kalau diubah, menurutnya, akan merusak citra Indonesia di mata dunia internasional. Untuk itu,
jalan yang paling mudah ditempuh adalah melakukan perundingan bersama, walau sebenarnya
para pejabat Indonesia sudah tertelungkup di bawah ketiak Freeport. Pendek kata, tidak
mungkin lagi untuk melakukan renegosiasi dengan Freeport mengenai kepemilikan saham yang
akan diperoleh pemerintah Indonesia sebesar 51%.
36
Mining Jurnal pada 20 Oktober 1989, melaporkan, Freeport merupakan perusahaan
pertambangan emas terbesar di dunia dengan ongkos produksi yang rendah, yakni hanya 45 sen
dolar AS per ounces. Keuntungan yang dibawa ke New Orleans mencapai miliaran dolar.
Sementara untuk kesejahteraan penduduk, Freeport tidak berbuat banyak. Misalnya, pada 1990
ketika terjadi penyumbatan di Sungai Ajikwa yang disebabkan oleh menumpuknya kayu
gelondongan yang rebah dari hutan di sepanjang sungai dan tailing (pasir sisa operasi
penambangan), Freeport hanya merogoh kocek sebesar 5.000 dolar AS. Upaya ini sama sekali
tidak memperbaiki kondisi lingkungan dan perekonomian masyarakat setempat yang sangat
tergantung pada Sungai Ajikwa.
Di lain pihak, Freeport lebih memilih untuk memberikan uang jaminan terhadap
pinjaman 673 juta dolar AS antara 1991 sampai 1997 kepada tiga pengusaha Indonesia yang
sangat dekat dengan Soeharto ketimbang memperbaiki kehidupan suku Papua yang kehidupannya
dari hari ke hari terus bertambah miskin. Keadaan seperti ini, hampir sama dengan para
penambang Amerika yang menemukan emas di California tahun 1850. Mereka memaksa
orang-orang Indian untuk pergi dan kemudian punah dari lahan mereka.
Pada awal 1995, jumlah produksi Freeport sebesar 100.000 ton konsentrat tembaga per
hari. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai 115 ribu ton pada akhir 1995.
Jumlah produksi tahun tersebut sebenarnya sudah meningkat lebih dari 30% dibandingkan
dengan tahun 1994, yakni 75 ribu ton per hari. Ketika berproduksi pertama kali pada tahun 1973,
produksi Freeport hanya sebesar 7.500 ton per hari. Pada 1998 dan 1999, Freeport berencana
meningkatkan produksi per hari menjadi 330.000 ton konsentrat. Peningkatan produksi ini telah
disetujui oleh pemerintah Indonesia.
Dari gambaran di atas, jelas sekali, Freeport telah mendapat keuntungan yang luar biasa.
Berdasarkan penyelidikan Business News, 22 Januari 1997, Freeport kini menguasai areal konsesi
penambangan setara dengan 40 kali luas kota Jakarta. Luas konsesi itu bahkan lebih luas daripada
Provinsi Jawa Barat. Nilainya diperkirakan mencapai 120 triliun rupiah. Jumlah tersebut sama
nilainya dengan dana IDT (Inpres Desa Tertinggal) yang dikucurkan pemerintah selama dua
setengah abad. Namun demikian, pemerintah Indonesia hanya menguasai saham sejumlah 10%.
Padahal, pemerintah Papua Nugini bisa menguasai 51% saham di perusahaan-perusahaan
37
pertambangan yang beroperasi di negerinya. Penguasaan saham yang hanya 10% tersebut
membuat pemerintah Indonesia tidak menikmati capital gain dari perusahaan induk (Freeport
McMoRan Copper and Gold Inc.) yang terdaftar di New York Stock Exchange.
3.5. Freeport dan Para Rekanan Indonesianya
Kontrak karya kedua tahun 1991, selain menyumbang krisis juga memunyai akibat
ganda. Sebagai penyumbang krisis, Freeport berutang kepada Mitshubishi Materials, Mitsubishi
Corporation dan Nippon Mining & Metals, masing-masing 60,5% dari seluruh saham Freeport.
Untuk menalangi utang Freeport ini, pada tahun 1993 infrastruktur Freeport dijual kepada
Nusakarya Corporation milik A. Latief sebanyak 5% dan 10% ke PT Indocopper Investama
milik Bakri Brothers. Selain itu, Freeport juga menyerahkan 10% saham kepada pemerintah
Indonesia. Alasan penjualan itu menurut Moffett, karena mereka merasa keberatan dengan
berbagai persyaratan yang dikenakan kepada mereka, seperti pajak badan, PBB, dan royalti.
Freeport merasa selama menambang di Gunung Erstberg pihak mereka sudah menghabiskan
investasi jutaan dolar.
Sepuluh persen saham Freeport yang dijual ke Bakrie Brothers itu nilainya sekitar 213
juta dolar AS. Tetapi, Bakrie sendiri hanya punya uang 40 juta dolar AS. Selebihnya, dibayar
melalui utang sindikasi bank luar negeri dengan jaminan Freeport Indonesia sendiri. Lantas,
pada 1 Desember 1992, Freeport membeli 49% saham Indocoper Investama dengan nilai sekitar
212 juta dolar AS. Nilai tersebut hampir sama dengan nilai yang dibayarkan oleh Bakrie sewaktu
membeli 10% saham Freeport. Artinya, dengan menunggu lima bulan saja, utang Bakrie bisa
dibayar, dan ia tetap memunyai saham 51% di Indocopper. Saham yang masih dipegang ini
setara dengan 5% saham Freeport yang bisa dibilang diperoleh secara cuma-cuma. Selanjutnya,
sisa saham milik Bakrie itu pun dilepas ke Nusamba Group milik Bob Hasan.
Pada 7 Maret 1995, Freeport McMoran Copper & Cold Inc di New Orleans, Amerika
Serikat, menandatangani kesepakatan kerja sama eksplorasi dengan RTZ Corporation Plc.
38
(Inggris). Kesepakatan tersebut dilakukan berhubungan dengan wilayah kontrak karya yang
diusahakan oleh anak-anak perusahaan Freeport McMoran, masing-masing PT Freeport
Indonesia (FI) dan anak perusahaan RTZ, yakni EMC. Dalam siaran pers Freeport McMoran,
disebutkan, berdasarkan kesepakatan, anak perusahaan RTZ Corp. itu akan memperoleh 40%
dari hasil yang tertera dalam kontrak karya yang saat ini dipegang EMC. EMC dalam kontrak
karya tersebut menguasai area yang mencakup Blok B. Area Blok B itu, pada saat ini tidak
termasuk dalam daerah operasi Freeport di Papua. Di samping itu, disepakati pula, salah satu
anak perusahaan RTZ akan memperoleh 40% atas hasil pengembangan proyek-proyek di area
Blok A dari kontrak karya PT Freeport Indonesia. Blok A ini merupakan daerah yang tercakup
dalam kontrak karya lama PT Freeport Indonesia yang saat ini termasuk dalam ruang lingkup
operasi PT Freeport Indonesia.
Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kerja sama tersebut, Freeport McMoran dan
RTZ akan membentuk suatu komite eksplorasi untuk menyetujui biaya eksplorasi. Selanjutnya,
anak-anak perusahaan RTZ akan membiayai semua kegiatan yang telah disetujui sampai dengan
jumlah 100 juta dolar. Disebutkan pula, untuk tahap berikutnya, setiap tambahan biaya
eksplorasi dan biaya-biaya pengembangan proyek akan ditanggung bersama oleh RTZ dan
Freeport McMoran, sesuai dengan rasio atas hak dari hasil yang akan diperoleh. Biaya tambahan
yang dimaksud akan disetujui bersama-sama, baik menyangkut daerah kontrak karya EMC,
maupun daerah Blok B dari bagian kontrak karya Freeport. Untuk mengembangkan
proyek-proyek di Blok A dan kontrak karya PT Freeport Indonesia, anak perusahaan RTZ akan
menyediakan dana maksimum 950 juta dolar AS (Kompas, 10 Maret 1995).
Freeport juga mendirikan pabrik peleburan tembaga di Gresik, Jawa Timur.
Berpatungan dengan Mitsubishi Materials Corporation 6 dan Flour Daniel Inc., Freeport
McMoran mendirikan PMA di Indonesia yang akan membangun, memiliki, dan sekaligus
mengoperasikan sebuah pabrik peleburan tembaga di Gresik, Jawa Timur. Koalisi antara
Freeport McMoran dan Mitsubishi-Flour Daniel ini akan mengerjakan proyek yang diumumkan
66
Mitsubishi yang berpusat di Tokyo, merupakan salah satu perusahaan pengelolaan mineral terkemuka di
Jepang, yang bergerak pada pengolahan logam dasar dan logam mulia, semen, serta produk logam olahan.
Perusahaan tersebut juga menjadi pelopor dalam teknologi tinggi untuk pengelolaan material dan energi secara
bersih. Pabrik peleburan tembaga ini akan menjadi pabrik keempat di dunia yang mempergunakan teknologi
Mitsubishi.
39
Freeport McMoran pada 20 April 1994, dan telah disetujui Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM). Saham perusahaan patungan itu dimiliki Mitsubishi sebesar 70%, Freeport McMoran
Gold and Copper Inc. (FCX)7 20% dan Flour Daniel 10%. Proyek itu akan menghabiskan biaya
total kira-kira sebesar 550 juta dolar AS.
Pabrik peleburan tembaga di Gresik itu direncanakan memproduksi sekitar 200.000 ton
katoda tembaga dengan menggunakan teknologi peleburan Mitsubishi. Perekayasaan,
pengadaan material dan pembangunannya dimulai pada 1995, dipimpin oleh Flour Daniel 8
sebagai pengelola proyek secara keseluruhan. Produksi perdana ditargetkan pada semester kedua
tahun 1998. Yang akan mengelola dan mengoperasikan pabrik peleburan di Gresik itu adalah
Mitsubishi. Perusahaan Jepang tersebut sekaligus juga akan memasarkan katoda tembaga serta
produk-produk lain yang dihasilkan oleh pabrik peleburan tersebut. PT Freeport Indonesia
sendiri–anak perusahaan utama FCX–akan memasok 100% kebutuhan bahan baku konsentrat
tembaga yang dibutuhkan. Jumlahnya diperkirakan mencapai kurang lebih 600.000 ton per
tahun.
Setelah proyek Gresik rampung dan perluasan Rio Tinto Mineral (RTM) milik FCX di
Huelva, Spanyol selesai, PT Freeport Indonesia akan memasok sekitar 500.000 ton konsentrat
tembaga setiap tahunnya. Sementara itu, jumlah total produksi sekitar 1.100.000 ton konsentrat
tembaga (lebih kurang 70% dari produksi Freeport telah direncanakan untuk ditingkatkan
sampai 115.000 ton bijih per hari) akan dijual kepada kedua pabrik, yaitu RTM Spanyol dan
pabrik di Gresik di Indonesia.
Dari gambaran di atas, terlihat jelas bahwa Freeport McMoRan Copper and Gold Inc.
(FCX) merupakan sebuah perusahaan multinasional dengan ciri utama memiliki kombinasi
dalam produk. Artinya, FCX merupakan kumpulan beberapa perusahaan yang bekerja sama
dalam satu kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan hasil tambang yang melibatkan
berbagai cabang industri. Dalam konsorsium itu dikerjakan berbagai tingkat pengolahan, mulai
7
.FCX atau Freeport McMoRan Copper and Gold Inc., bergerak dalam bidang eksplorasi, penambangan dan
pengolahan tembaga, emas, serta perak di Papua melalui anak perusahaanya PT Freeport Indonesia, dan dalam
bidang peleburan dan pengolahan konsentrat tembaga di Huelva, Spanyol lewat Rio Tinto Mineral.
8
Flour Daniel Inc., anak perusahaan utama dari Flour Corporation (FLR), merupakan perusahaan global dalam
bidang perekayasaan (engineering), konstruksi dan berbagai jasa/pelayanan yang memiliki lebih dari 50 kantor
cabang di seluruh dunia.
40
dari peleburan, engineering dan konstruksi, pelayanan jasa untuk mesin, serta pelabuhan untuk
mengekspornya.
Perusahaan Raksasa dengan Reputasi Buruk
Sementara itu, berdasarkan laporan majalah Multinational Monitor No. 11, 1996
dilaporkan bahwa Freeport termasuk dalam 10 perusahaan multinasional terburuk di dunia.
Dalam hasil penyelidikan yang didapat dari berbagai sumber, Multinational Monitor menegaskan:
“Freeport telah mengoloni Papua, di mana ia menguras, mengeksplorasi dan mengeksploitasi sekitar 2,6
juta hektare lahan, mengoperasikan dan memunyai hak atas tambang emas terbesar di dunia, dan tambang
tembaga terbesar ketiga di dunia. Di lain pihak, pemerintah Indonesia yang masih di bawah kediktatoran
Soeharto hanya mengontrol Freeport dengan mendapatkan pembayaran pajak sebesar sembilan persen.”
Russel Mokhiber dengan cermat menyejajarkan Freeport dan General Motors bersama
dengan 10 perusahaan terkaya lainnya di dunia sebagai perusahaan terburuk di dunia. Dari hasil
penyelidikannya, terdapat empat hal yang dilanggar oleh Freeport. Pertama, mereka telah
menyerobot tanah rakyat Papua seluas 2,6 juta hektare. Kedua, mereka hanya memberikan
kontribusi pajak sebesar sembilan persen per tahun kepada pemerintah Indonesia dari hasil
keuntungannya. Ketiga, mereka telah mencemarkan lingkungan hidup suku Amungme dengan
melakukan eksploitasi tambang secara besar-besaran. Keempat, di dalam kontrak karya kedua
tahun 1991, Freeport secara eksplisit memasukkan dana bagi tentara Indonesia untuk melakukan
pengamanan terhadap suku-suku di Papua yang menentang kehadiran Freeport. Documen yang
dikeluarkan oleh orang dalam perusahaan memperlihatkan pengeluaran Freeport
untuk
berbagai keperluan markas militer dan polisi, fasilitas rekreasi, pos jaga, barak, dan persediaan
amunisi, hampir mencapai 10 juta dolar AS.9 Meski, hal ini kemudian dibantah Freeport dengan
mengatakan bahwa mereka sekadar memberikan uang makan, uang transportasi, dan akomodasi
saja.
Apa pun alasannya, pemberian dana secara langsung kepada militer dan polisi untuk
menjaga operasi sebuah perusahaan seyogyanya tidak dibenarkan. Sebagai aparat negara,
9
Lihat “International Right to Know: Empowering Communities Through Corporate Transparency” pada
41
seharusnya militer berdiri di atas semua pihak, baik perusahaan maupun rakyat. Sehingga bila
terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat, aparat bisa bersifat netral dan membantu
mencari solusi yang adil di antara pihak yang bertikai. Bukan hanya ‘membela yang bayar.’
Dukungan dari para Kleptokrasi Indonesia
Selama ini Freeport telah melakukan aktivitas yang merusak struktur kehidupan
masyarakat Papua. Namun, tindakan perusakan itu senantiasa dibela dan ditutupi oleh
pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, saat Freeport bertengkar dengan OPIC (Overseas
Private Investment Corporation), karena telah mencemari sungai di Papua dengan tailing yang
mengandung asam dan racun, para pejabat Indonesia justru terlihat mendukung Freeport.
Untuk diketahui, dalam kasus tersebut, Freeport telah memberikan jaminan finansial sebanyak
100 juta dolar AS, namun ditolak oleh OPIC. Perusahaan asuransi yang menjamin Freeport,
MIGA, adalah anak perusahaan Bank Dunia. Namun sayangnya, lembaga tersebut sekaligus juga
memberikan perlindungan terhadap risiko politik dengan menutup mata atau tidak melihat
adanya pelanggaran yang dilakukan Freeport.
Para pejabat Indonesia sendiri terlihat lebih mendukung kepentingan Freeport daripada
kondisi lingkungan di Papua. Bahkan, Arifin Siregar, yang pada saat itu menjabat sebagai duta
besar Indonesia untuk Amerika Serikat, dengan arogan mengatakan, ia akan menulis surat
langsung ke OPIC. Menurut Arifin Siregar, langkah itu bukan untuk membela kepentingan
Freeport, tapi karena adanya dampak politik negatif di balik pembatalan itu. Yang dimaksud
dengan dampak politik negatif adalah Indonesia seolah-olah membiarkan sejumlah pelanggaran
yang dilakukan Freeport, baik pelanggaran terhadap lingkungan maupun hak asasi manusia
(HAM). Lebih lanjut Arifin menegaskan bahwa kalau alasan pembatalan itu karena masalah
lingkungan dan HAM, Indonesia seolah-olah ditampar. Secara tidak langsung, mereka
mengisyaratkan bahwa Indonesia mentoleransi adanya sejumlah pelanggaran itu. (Media
Indonesia, 8 November 1995).
http://www.irtk.org/irtkreport.pdf, 10 Februari 2003.
42
Sementara itu, Menteri Negara Investasi (Meninves) pada waktu itu menanggapi
persoalan ini dengan sikap seolah tak terjadi apa-apa. “Persoalan yang sedang dihadapi Freeport
adalah masalah kecil yang tak akan mempengaruhi operasinya di Indonesia, khususnya dalam
masalah kontrak karya tahap II sampai tahun 2033 mendatang” kata Meninves. Lebih lanjut,
menurut pendapat Mentamben pada saat itu, I.B. Sudjana, tidak mungkin Freeport
menghentikan kegiatannya di sini karena uang yang telah mereka tanamkan sudah sekitar Rp3,5
triliun, dan sangat bodoh jika Freeport tidak meneruskan proyeknya karena selama ini mereka
sudah dapat untung banyak dari tambang Papua. (Bisnis Indonesia, November 1995).
Pembela-pembela Freeport atau para “kleptomania/kleptokrasi” Orde Baru itu
sebenarnya melakukan tugasnya untuk menyukseskan perluasan eksploitasi Freeport, yakni
eksploitasi kandungan bijih emas dan tembaga sebesar dua milliar ton. Dengan hasil tersebut,
Freeport telah memberikan 275 juta dolar AS setiap tahun kepada pemerintah Indonesia dalam
bentuk pajak, royalti, gaji, dan tunjangan. Selain itu, menurut Business News, 21 Agustus 1995,
Freeport juga telah melakukan penanaman modal awal meliputi 176 juta dolar AS. Kini, seiring
dengan penandatangan kontrak karya baru, investasi tersebut telah berkembang menjadi 2,8
miliar dolar AS termasuk pembangunan kota baru di dekat Timika
Akan tetapi, dengan sangat mengejutkan, setelah Freeport mengalami jalan buntu dalam
perundingan dengan OPIC–yang telah membatalkan jaminan asuransi politik senilai 100 juta
dolar kepada Freeport atas tuduhan perusakan lingkungan–maka untuk mengatasi hal itu,
Freeport lalu beralih kepada pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Lingkungan
Hidup (pada saat itu dijabat Prof. Sarwono Kusumaatmaja) untuk mendapatkan AMDAL.
Menurut Sarwono, AMDAL adalah kegiatan pengumpulan informasi tentang lingkungan yang
disusun dalam bentuk laporan untuk dijadikan dasar membuat keputusan. Untuk itu, Freeport
memutuskan mempergunakan tenaga ahli lingkungan pemerintah Indonesia pada 22 Desember
1997. Setelah tim AMDAL melakukan studi dan disetujui oleh BAPEDAL, Freeport mendapat
persetujuan untuk meningkatkan produksi hingga 330.000 ton per hari. Namun, dengan syarat
43
Freeport harus terus melakukan pemonitoran dan auditing lingkungan. Untuk keperluan ini,
Freeport menyediakan dana sebesar 100 juta dolar AS.10
Meskipun pada laporan audit lingkungan terhadap Freeport ditemukan konsentrasi
tembaga terlarut pada air limbah, anehnya Freeport tetap dinyatakan memenuhi ambang baku
mutu walaupun di daerah hilir sungai dan muara yang terpengaruh tailing, kandungan asamnya
sedikit lebih tinggi. Padahal, tailing yang terbawa arus berpotensi menimbulkan dampak negatif
terhadap penduduk Papua yang menggunakan air Sungai Ajikwa.
Pembuangan limbah beracun itu sebenarnya sudah bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah No. 20/1990 yang menyebutkan, limbah adalah semua buangan ke sumber-sumber
air yang bersifat cair, padat, maupun gas. Sementara itu, Mentamben bersikap tidak peduli
dengan masalah tersebut, walaupun masalah pencemaran ini telah mengundang protes dari suku
Amungme. Misalnya, pada Maret 1996, ratusan warga suku Amungme melakukan perlawanan di
Timika dengan melakukan demonstrasi. Namun, menurut Kuntoro Mangunsubroto yang pada
saat itu menjabat Dirjen Pertambangan, perlawanan suku-suku Papua itu tidak ada sangkut
pautnya dengan kerusakan alam yang disebabkan selama aktivitas produksi Freeport. Akan
tetapi, hal itu semata-mata karena soal kecemburuan sosial masyarakat setempat melihat
kahadiran Freeport. Begitu juga untuk masalah royalti. Menurut Kuntoro, royalti bukan untuk
membangun daerah setempat (Republika, 26 Maret 1996).
Walaupun menurut juru bicara Freeport, pada tahun1996 Freeport telah memberikan
donasi kepada suku-suku di Papua sebanyak 15 juta dolar AS, uang tersebut tidak diketahui ke
mana larinya. Dana tersebut sebenarnya merupakan bagian dari program Pembangunan Wilayah
Timika Terpadu yang kemudian oleh Freeport dimanipulasi seolah-olah sebagai dana hibah (trust
fund) sebesar satu persen dari keuntungan Freeport untuk masyarakat.
Bermacam limbah beracun seperti tailing, overbuden, dan waste rock–yang mengadung asam
tambang–hingga sekarang belum ada pertanggungjawabannya dari Freeport. Padahal, limbah
tersebut telah merusak seluruh batang sungai, dari hulu sampai ke hilir. Bahkan, beberapa
kampung telah dipindahkan karena telah tenggelam akibat tailing, seperti kampung Koperapoka
10
Lihat laporan Freeport McMoran Copper & Gold Inc. Environmental & Social Responsibility. Washington,
D.C. March 17, 1998.
44
dan Nawaripi. Namun demikian, Freeport tidak pernah mengakui kehancuran sumber daya alam
masyarakat akibat aktivitasnya itu. Malah dengan congkaknya Freeport menyatakan bahwa tidak
ada kampung yang bernama Koperapoka dan Nawaripi.
Dari gambaran mengenai perusakan sumber daya alam masyarakat Papua di atas, terlihat
bagaimana Freeport benar-benar dilindungi oleh rezim Orde Baru. Secara sembunyi-sembunyi
dan agak terselubung, para “kleptomania” Orde Baru tampil sebagai pembela Freeport dalam
berbagai bentuk. Bahkan, mereka menyembunyikan kenyataan bahwa Freeport merupakan
perusahaan kriminal (corporate crime). Alih-alih menyelesaikan masalah, para birokrat Orde Baru
berusaha mengedepankan berbagai permasalahan sekunder untuk mengalihkan perhatian
masyarakat dari persoalan pokok dan hakiki yang dihadapi masyarakat. Caranya adalah dengan
menggunakan rencana-rencana “reform”, seperti pengucuran dana 1% dan berbagai macam
rencana karitatif lainnya. Hal itu terlihat saat I.B. Sudjana menegaskan bahwa PT Freeport
Indonesia adalah konglomerat kelas internasional yang sangat modern, yang kemudian harus
dihadapkan dengan budaya yang sangat tradisional. Sementara, pemerintah selama ini tidak
mengambil peran yang tegas dan jelas mengenai pengembangan sosial ekonomi dan budaya
masyarakat setempat. (Media Indonesia, 8 Juni 1996).
Dengan kata lain, Sudjana malah mempermasalahkan terjadinya bentrokan antara
budaya modern dan tradisional, bukannya memecahkan permasalahan yang pokok:
mengembalikan tanah masyarakat Papua yang telah dirampas oleh Freeport secara paksa dan
menghentikan seluruh tindakan pembantaian.
3.6. Para Kroni Orde Baru yang Beruntung
Kontrak karya tahun 1967 (KK I) diperbarui dengan Kontrak Karya II pada Desember
1991. Pada KK II, luas konsesi bertambah menjadi 2,6 juta hektare, meliputi seluruh gunung
hingga turun ke lembah Mimika dan sampai ke pantai Laut Arafuru. Wilayah tersebut
merupakan wilayah hunian suku Kamoro yang membentang dari pegunungan Weland di sebelah
barat, termasuk pegunungan Memberamo sampai ke pegunungan Bintang di sebelah timur yang
berbatasan dengan PNG. Di seluruh wilayah tersebut, terdapat berbagai kandungan mineral
45
logam utama, yaitu tembaga, emas, dan perak. Grastberg sendiri diperkirakan mengandung
51,8% potensi emas Indonesia. Kontrak karya 1991 ini memberikan hak penguasaan selama 30
tahun pada Freeport dengan masa perpanjangan 2x10 tahun .
Sacara singkat dan sederhana, dapat dikatakan bahwa kontrak karya yang diberikan
pemerintah kepada perusahaan-perusahaan asing dalam operasi penambangan, terutama untuk
Freeport, memudahkan para pejabat Orde Baru menjadi “kleptomania”. Pada masa itu, seorang
pejabat bisa saja memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi tender dan menandatangani
surat-surat kontraknya. Lazim bila seorang pejabat secara ilegal, tetapi “sah” mendapatkan upeti
dari sebuah perusahaan seperti Freeport
Sebagai contoh, yang paling mencolok yakni ketika Ginandjar Kartasasmita, saat
menjadi Menteri Pertambangan dan Energi, diberikan upeti oleh Freeport sebesar 10% dari
saham. Akan tetapi, Ginandjar sendiri sudah mencium bahwa di masa datang hal ini akan
terbuka dan tak pelak lagi sangat mungkin mencemarkan karier politiknya. Untuk itu, bagai
seorang sultan, ia menyuruh Dirjen Pertambangan Umum pada saat itu, Kosim Inugroho,11
untuk menandatangi penyerahan saham itu. Selanjutnya, diatur agar upeti dalam bentuk saham
itu dikelola oleh Abdul Rizal Bakrie melalui PT Indocoper Investama Corporation (IIC).
Adapun, pemegang saham IIC adalah Bakrie sebesar 49%, publik sebesar 2%, dan 49%
dipegang Freeport
Selanjutnya, sekitar tahun 1996, PT Nusamba Mineral Industri (PT-MI), sebuah anak
perusahaan PT Nusantara Ampera Bakti (PT Nusamba), milik Bob Hassan mengambil alih
seluruh saham Bakrie di IIC (sebesar 49%). Dengan dijualnya saham Bakrie di IIC kepada Bob
Hassan, Bakrie praktis tidak lagi memiliki saham Freeport yang besarnya 10%. Namun, kalau
kita bandingkan dengan laporan Securities and Exchange Commission yang dikeluarkan pada 31
Desember 1997 dan dijamin oleh Chase Manhattan Bank, Freeport menganjurkan kepada
PT-MI untuk membeli stok modal PT-MI dengan harga 312 juta dolar AS atau 51% dari saham
PT-MI.
11
Surat ini pun sangat janggal dan baru dikeluarkan oleh Menko Ekuin, Ginandjar Kartasasmita melalui surat
No. S-45/Set.M.Ekuin. 1/11998 yang ditandatangani oleh Kosim Inugroho.
46
Kalau diperhatikan secara teliti, para mitra lokal sebenarnya hanya mendapatkan saham
sebesar 9–10% dan itu pun atas permintaan Freeport. Hal ini terlihat dari tidak ikut terlibatnya
para mitra lokal dalam proses produksi pertambangan. Mereka hanya terlibat dalam penyediaan
hotel, perumahan, atau pengelolaan lapangan terbang Timika. Hal itu merupakan
pekerjaan-pekerjaan pinggiran. Menurut laporan Securities and Exhange Commission yang
dikeluarkan Freeport (“buku biru” daftar proyek), semua alokasi pekerjaan sudah dipersiapkan
oleh pihak asing, dalam hal ini Freeport McMoran Gold and Copper Inc.
Kolusi yang terjadi sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari syarat-syarat kontrak karya yang
dibuat oleh Dirjen Pertambangan Umum melalui restu Mentamben. Dalam kontrak karya
kedua, meskipun diizinkan memiliki 100% kepemilikan saham, secara bertahap setelah empat
tahun berproduksi, Freeport harus menyerahkan sebagian saham kepada mitra lokal sebesar
51% dan pemerintah Indonesia akan memiliki 10% saham. Yang diterima oleh PT Indocoper
Investama Corporation yang dimiliki oleh Abdul Rizal Bakrie adalah yang 10%. Sebenarnya,
menurut wawancara Prospek, 13 Juli 1998 dengan Abdul Rizal Bakrie, saham tersebut dimiliki
oleh Ginandjar Kartasasmita. Lebih lanjut, menurut Abdul Rizal Bakrie, setelah mendapat
kepastian dari Menkeu pada saat itu, J.B. Sumarlin, pihaknya mengajukan niat membeli 10%
saham tersebut (Suara Pembaruan 10 Januari 1997). Kemudian, Bakrie melakukan negosiasi harga,
dan disepakati harga yang berlaku di Bursa New York. Saat itu harga saham Freeport di Bursa
New York sebesar 23 dolar AS per lembar saham.
Sebenarnya, Bakrie sendiri tidak berniat menjual saham IIC sebesar 49% yang dikuasai
PT Freeport Indonesia, dan sisanya 2% lagi dikuasai oleh Bakrie Investindo. Namun, anehnya,
berselang dua bulan dari pernyataan Bakrie untuk tidak akan menjual sahamnya, ternyata Bakrie
menjual sahamnya kepada Bob Hasan dengan harga 254 juta dolar AS. Untuk membeli saham
tersebut, Bob mendapatkan pinjaman dari Chase Manhattan Bank yang dijamin oleh perusahaan
induk Freeport, yaitu FMCG. Ini sebenarnya tidak lebih dari pemberian upeti yang bahasa
halusnya pemberian saham untuk Soeharto melalui Bob Hasan. Selain saham tersebut, Soeharto
sebenarnya juga telah mendapatkan upeti lainnya dari Freeport. Berdasarkan pemberitaan
Prospek, 13 Juli 1998, pada 1996 dan 1997, bersamaan dengan
diterbitkannya Keppres
No.92/1996, Freeport telah menyerahkan uang kepada Yayasan Dana Sejahtera yang didirikan
oleh Soeharto sebesar 20,3 juta dolar AS. Soeharto juga menerima upeti setiap tahunnya paling
47
sedikit sekitar 5 juta dolar hingga 7 juta dolar AS. Jumlah tersebut diterima sejak tahun 1980. Ini
berarti, selama 17 tahun ia sudah mengantongi uang sebesar 102 juta dolar AS.
Dari paparan di atas, terlihat dengan jelas, berbagai kebijakan pemerintah dan perjanjian
yang
berkaitan
dengan
Freeport
hanya
menguntungkan
sejumlah
pejabat
dan
perusahaan-perusahaan tertentu saja. Berbagai kebijakan dan perjanjian tersebut terkesan dibuat
hanya demi kepentingan Freeport, para pejabat pemerintah dan sejumlah perusahaan.
3.7. Peran Para Kepala Suku dan Militer
Pada saat Freeport mulai beroperasi pada 1972, suku Amungne meninggalkan tanah
leluhur di gunung–yang lalu dikuasai Freeport–dan kemudian pindah ke Agimugah (Aroa, Wa,
Stjinggah, Oa dan Noema). Setelah itu, pada tahun 1980-an seluruh wilayah kesatuan suku
Amungme dimasukkan ke dalam wilayah Taman Nasional Lorents. Dengan kenyataan ini, suku
Amungme menjadi hidup di atas tanah milik orang lain. Tentu saja mereka menjadi marah.
Untuk memuluskan ekspansi pertambangan, Freeport meminta bantuan dari
pemerintah pusat untuk mengendalikan perlawanan suku Amungme. Untuk itu, rezim Orde
Baru memercayakan para kepala suku untuk menjadi orang kepercayaan pemerintah, sehingga
kepala suku selalu dilibatkan dalam program-program pemerintah yang berhubungan dengan
keberadaan orang Amungme.
Lambat-laun, warga Amungme tidak lagi memercayai kepala suku yang diangkat
pemerintah. Di mata warga suku Amungme, mereka hanya sekadar kepanjangan tangan
pemerintah dan militer. Para kepala suku yang seperti itu dianggap hanya bekerja demi
kepentingan Freeport, khususnya dalam merampas tanah leluhur mereka. Bahkan, para kepala
suku itu sering diidentifikasi sebagai calo tanah, karena dalam setiap pelepasan tanah, warga suku
tidak pernah diajak bicara. Sebelum masuknya Freeport, kepala suku diangkat secara adat oleh
orang-orang Amungme agar dapat melindungi mata pencaharian mereka. Namun, sekarang
untuk menjadi kepala suku harus melalui kompetisi seperti pemilihan kepala desa di Jawa.
Karena kedudukan kepala suku itu diperebutkan, yang menjadi masalah adalah kepala suku yang
48
diangkat oleh para pejabat pemerintah bekerja untuk kepentingan Freeport bukan untuk
kepentingan orang Amungme.
Selain masalah pengangkatan kepala suku, dibangunnya kota-kota baru oleh Freeport
ternyata telah merusak kultur suku setempat. Kota-kota baru tersebut dibangun untuk
memfasilitasi pekerja tambang. Di kota-kota itu terjadi benturan kebudayaan di mana yang satu
bergaya hidup Amerika dengan McDonald dan Coca-cola-nya, sedangkan yang lainnya–suku
yang akan dilenyapkan–hidup dengan taraf hidup yang sangat miskin. Paling banter, Freeport
hanya memberikan minuman keras yang lambat-laun membuat orang-orang Papua menjadi
pecandu minuman keras. Namun, yang lebih menyakitkan, dengan keuntungan yang semakin
besar, Freeport tidak berarti banyak bagi komunitas setempat. Bahkan, tahun 1997, ribuan warga
Papua tewas akibat kelaparan di bumi mereka yang kaya. Ironisnya, bencana kelaparan ini terjadi
hanya setahun setelah Freeport tercatat sebagai salah satu pembayar pajak terbesar.
Kalau kita bandingkan dengan Pulau Jawa, situasinya berbeda. Di Jawa terjadi
diferensiasi di kalangan petani yang tidak punya tanah sehingga mereka menjadi proletariat atau
menjadi buruh tani. Tetapi, di Papua, orang-orang Amungme, Dani, Moni, Komo, Ekari, Nduga
dilenyapkan atau dibasmi oleh Freeport. Sebagaimana dituturkan dengan tepat oleh Tom
Beanal, peradaban yang diciptakan oleh Freeport menciptakan perubahan yang tidak menentu
bagi suku Amungme, sehingga tidak jelas, suku ini berada di tingkat perubahan yang mana. Yang
jelas adalah suku ini telah mengalami masa transisi yang gawat karena mereka mengalami
kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Mereka frustasi dan hidup dalam kebingungan.
Pendanaan atas operasi militer di Papua sejak Freeport aktif memproduksi bijih emas
dan tembaga selalu dilakukan secara tertutup. Hal itu terjadi karena pejabat militer yang bertugas
di Papua dengan cepat menuduh Organisasi Papua Merdeka (OPM) jika terjadi satu gejolak
sosial-politik. Maka dari itu, pemberitaan media massa pun lebih menitikberatkan pada
pemberantasan OPM itu ketimbang menelusuri latar belakang dari gejolak yang terjadi.
Sekarang, ketertutupan itu mulai tersingkap dengan terbongkarnya data-data tentang
hubungan antara Angkatan Darat dan Freeport. Sebenarnya, militer mulai melakukan penjagaan
terhadap pabrik Freeport, setelah orang-orang Amungme dan orang-orang Papua lainnya
melihat bahwa Freeport telah mendatangkan berbagai persoalan bagi mereka, terutama pada
49
tahun 1975, saat Gunung Bijih Timur (GBT) secara terus-menerus dieksploitasi. Sementara itu,
dengan alasan January Agreement, suku Amungme yang tinggal di sekitar Timika dan
Tembagapura dilarang memasuki wilayah itu. Akibatnya, warga melancarkan protes beberapa
kali. Untuk menghentikan rangkaian protes itu, pada Juni 1977, TNI-AD membombardir desa
Akimuga yang mengakibatkan terbunuhnya sekitar 30 orang Amungme.
Tindakan TNI-AD itu, pada 23 Juli 1977 dibalas oleh orang-orang Amungme. Mereka
menghancurkan pipa-pipa Freeport dan fasilitas lainnya yang mengakibatkan kerugian sekitar
enam hingga sebelas juta dolar AS. Oleh karena itu, pada Agustus 1977, sekali lagi TNI-AD
membombardir desa Akimuga. Akhir dari drama pergolakan itu, Freeport menawarkan
resettlement untuk 350 keluarga Amungme ke areal Kwaki Lama di bawah program Bantuan
Presiden (BANPRES). Aneh dan penuh dengan pertanyaan, mengapa untuk melakukan
resettlement itu harus menggunakan program BANPRES, padahal yang menawarkan resettlement
adalah Freeport. Sudah tentu ada kolaborasi antara pemerintah dan Freeport. Agar tidak
mencolok, Freeport memberikan sejumlah dana kepada pemerintah daerah untuk kepentingan
resettlement tersebut.12
Berdasarkan laporan Tapol Bulletin No. 63, Mei 1984, pada 1982–1983, pemerintah
Indonesia mendapatkan bantuan dari lembaga donor asing sebesar 64 juta dolar AS untuk
membangun jalan bebas hambatan trans-Papua. Jalan itu ternyata semata-mata dibangun untuk
keperluan AD dan melindungi Freeport. Sementara itu, pemerintahan Ronald Reagan (presiden
AS pada waktu itu) tahun 1983 memandang pentingnya untuk meningkatkan bantuan militer
kepada rezim Suharto untuk menjaga kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional di
Indonesia, termasuk Freeport. Untuk program penjualan persenjataan kepada militer Indonesia,
Reagan menyetujui untuk anggaran fiskal 1983 dengan jumlah 50 juta dolar AS atau meningkat
25% dari anggaran fiskal tahun 1982. Untuk program bantuan militer 10 juta dolar AS dan
program International Military Education and Training (IMET) sejumlah 21,778 juta dolar AS
(Tapol Bulletin, No. 53 September 1982).
Pada September 1983, tanah adat suku Amungme yang terletak di sebelah selatan Timika
dilepas untuk keperluan pembangunan proyek transmigrasi. Pelepasan tanah ini ditandatangani
50
oleh pemerintah dan kepala-kepala suku Amungme. Namun demikian, pelepasan tanah adat ini
diprotes oleh perempuan-perempuan Amungme dengan aksi duduk. Menanggapi hal itu, militer
melakukan operasi intelijen dengan melakukan penangkapan-penangkapan terhadap beberapa
pemuka Amungme yang menentang proses itu.
Sebelumnya, pada Maret 1983, Jenderal L.B. Moerdani diangkat menjadi Panglima
ABRI dan sekaligus menduduki panglima KOPKAMTIB (Komandan Operasi Keamanan dan
Ketertiban). Pada periode ini, Jenderal Moerdani menurunkan 100 anggota Kopassus untuk
melindungi Freeport. 13 Satu tahun berikutnya, untuk lebih menjaga kepentingan Freeport,
Jenderal Moerdani menambah personel Kopassus dengan jumlah 200 orang lagi atas permintaan
Freeport. Tujuan penambahan pasukan adalah mengejar dan memaksa orang-orang Papua yang
tinggal di gunung-gunung untuk ditempatkan di Timika. Sejak itu, operasi militer terus
ditingkatkan, bahkan hingga tahun 1995 pasukan Kopassus dan Kostrad jumlahnya sudah
mencapai 1.600 personel dengan target untuk mengejar orang-orang Papua yang anti- Freeport.
Orang-orang yang anti itu diberi cap GPK-OPM (Pasific News Bulletin, Mach 1995).
Sejak tahun 1983 itu pula, militer melakukan pemeriksaan ke desa-desa sekitar Timika
untuk memonitor aktivitas orang-orang Amungme. Berdasarkan laporan Antara, 30 Desember
1996, militer mendapatkan fasilitas yang menyenangkan dari Freeport. Selain itu, selama
bertugas di sana, militer juga dapat beternak buaya untuk diambil kulitnya dan dijual ke Jakarta
dengan harga ratusan ribu rupiah. Bukan itu saja, gaji seorang sersan yang menjaga keamanan di
Freeport bisa mencapai Rp 5000.000 per bulannya. Gaji tersebut tidak dapat diperoleh di
provinsi mana pun di Indonesia.
Sementara, bagi Freeport sendiri, kehadiran militer Indonesia di Timika sangat
dibutuhkan dengan alasan pertumbuhan penduduk Papua di sekitar Timika semakin pesat. Bila
30 tahun yang lalu jumlah penduduk di sekitar Timika hanya 400 orang, sekarang jumlahnya
telah mencapai sekitar 60.000 orang. Orang-orang Papua yang tinggal di sekitar Freeport tanpa
mendapat pengawasan dari Angkatan Darat dan polisi akan mengganggu produksi Freeport.
Dikhawatirkan, mereka akan menculik staf Freeport, seperti yang pernah dialami oleh para
12
Matt Richard, “Freeport In Indonesia Reconiling Developments And Andigeneous Right,” Development
Dossier, XXXVI (July 1996).
13
Far Eastern Economic Review, April 21, 1983.
51
ilmuwan, mahasiswa, dan pencinta lingkungan tahun 1994. Walaupun menurut laporan ACFOA
yang disusun sendiri oleh orang Amungme, sebenarnya kasus penculikan itu merupakan
skenario militer untuk lebih mendapatkan credit point di mata Freeport dan dunia internasional,
sehingga mereka memunyai alasan untuk mengintimidasi orang-orang Amungme.14
Contoh intimidasi militer terhadap orang-orang Amungme adalah perampasan
dokumen mengenai dukungan dari 2000 warga berbagai suku atas gugatan yang dilakukan
LEMASA terhadap Freeport tanggal 12 Agustus 1996. Dokumen tersebut berisi tanda tangan
dari perwakilan suku Amungme, Dani, Moni, Nduga, Kamoro dan Ekari yang jumlahnya 2.000
tanda tangan. Tanda tangan itu menyetujui pernyataan bahwa selama ini Freeport telah
merampas hak orang-orang Papua, sehingga hampir 2.000 orang tidak memunyai rumah di
sekitar Timika. Dokumen tersebut akan dikirim ke pengacara Martin Reagan yang berkedudukan
di New Orleans, Amerika Serikat, sebagai bukti tindakan Freeport selama ini.15
Dari gambaran di atas, jelas tidak mungkin militer mengambil tindakan sendiri, tanpa
adanya permintaan dari pihak Freeport untuk merampas dokumen tersebut. Jika tidak, masalah
tuntutan orang-orang Papua akan menjadi ancaman bagi Freeport dan akan tampak sekali
hubungan Freeport dan militer dalam melakukan intimidasi terhadap masyarakat Papua,
terutama yang tinggal di sekitar Timika.
Berdasarkan penyelidikan Robert Weisman dan Russel Mokhiber dalam Corporate Watch,
Mei 1998, sejak tahun 1996 penjagaan terhadap perusahaan Freeport oleh sekitar 2.000 personel
dari kesatuan Kopassus dan Kostrad langsung di bawah perintah Presiden Soeharto.
Imbalannya, Freeport memberikan dana kepada Soeharto sebesar 40 juta dolar AS. Freeport
mau melakukan itu agar situasi di Papua stabil dan mereka dapat mengeduk emas lebih banyak
lagi demi target mendapatkan superprofit. Sebaliknya bagi pemerintah, Freeport juga dianggap
sebagai proyek vital nasional yang tidak boleh diganggu oleh orang-orang Papua.
14
“Eyewitness Accounts of West papuan Resistance to the Freeport-McMoran mina in Irian Jaya, Indonesia
and Indonesia military repression” Report of the Australian Council for Overseas Aid. (June 1994 – February
1995).
15
Dalam perampasan dokumen itu, terlibat petugas dari Koramil dan Kodim Timika. Menurut Yosepha
Alomang (salah seorang korban kekejaman dan Freeport pada akhir 1995), hingga kini dokumen tersebut
masih berada di tangan Danramil dan tidak pernah dikembalikan kepada orang-orang Papua.
52
Konsekuensinya, jika orang Papua mengganggu atau menuntut Freeport, aparat akan melakukan
tindakan.16
Sampai di sini, dapat kita katakan bahwa hubungan Freeport dan militer yang harmonis,
sebenarnya dibiayai dari perampasan tanah, intimidasi, dan darah orang Amungmne serta orang
Papua lainnya. Freeport bertindak bagai raja kolonial di Papua, di mana jutaan dolar dikeluarkan
dari koceknya untuk militer agar memadamkan setiap perlawanan orang-orang Papua terhadap
kelancaran usahanya.
Dari semua uraian di atas, terlihat sangat jelas bahwa operasi penambangan seperti yang
dilakukan Freeport merupakan sebuah contoh yang paling baik untuk melihat hubungan yang
harmonis antara militer yang menindas dengan investor asing atau MNC (multinational corporation)
yang ingin terus-menerus meningkatkan produksinya. Hal itu terbukti dengan dijadikannya
Timika menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) Indonesia (Suara Pembaruan, 27 Desember,
1996). Bukti lain, ketika beberapa suku Papua melancarkan protes untuk mempertahankan
tanah, kesehatan lingkungan, martabat dan hak-hak asasinya yang dirampas, militer segera
menindas dengan keji. Penindasan tersebut dibiayai oleh perusahaan Amerika itu. Berdasarkan
penelitian Eyal Press, orang Papua yang dibunuh secara brutal oleh militer selama 10 tahun
terakhir, jumlahnya sudah mencapai 150.000 orang. Semua itu bisa dilaksanakan dengan lancar
karena mendapatkan fasilitas dari Freeport.17
Tom Beanal, sebagai salah seorang saksi mata atas berbagai penindasan itu berkata,
“Perusahaan itu telah mengambil tanah kita. Bahkan, gunung keramat yang kita anggap sebagai
ibu kami pun telah diacak-acak oleh mereka, dan mereka tidak merasa sedikit pun bersalah.
Lingkungan kita sudah tinggal puing-puing dan hutan serta sungai kita telah tercemar racun.
Lebih lanjut, kita tak bisa diam. Kita protes dan kita marah, tetapi kita ditangkap, dipukul, dan
dimasukkan ke dalam kontainer, kita disiksa, bahkan dibunuh. (Pidato Tom Beanal, 23 Mei 19 di
Unversitas Loyola).
16
Bagaimana sikap aparat keamanan bisa dilihat dari pernyataan Kepala Direktorat Samapta Polda Papua
ketika pelantikan Kepala Keamanan Pos Khusus Proyek Vital Tembagapura. Ia mengatakan bahwa Freeport
adalah aset besar bagi negara dan hasil produksinya pun merupakan modal yang sangat besar bagi kelanjutan
pembangunan. Maka dari itu, wajib dilindungi dari macam-macam hambatan, ancaman, tantangan maupun
gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Tentu saja yang maksudnya adalah melindungi Freeport dari suku
Amungme atau suku lainnya di sekitar proyek pertambangan.
17
Eyal Press, “Freeport-McMoran at Home and Abroad.” The Nation (31 July-7 Agustus 1995).
53
Pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh militer Indonesia di sekitar areal
pertambangan Freeport bisa terjadi karena dukungan pemerintah atas keberadaan perusahaan
pertambangan yang selalu dikatakan sebagai “aset vital nasional”. Tanpa persetujuan dan
perlindungan pemerintah, tentu, Freeport dan aparat keamanan di pertambangan tidak berani
mengambil tindakan sejauh itu. Freeport berani melakukan semua itu karena mereka memberi
berbagai bentuk upeti, baik langsung maupun tidak langsung kepada para pejabat dan kalangan
pengusaha di lingkaran keluarga Soeharto.
Keterlibatan militer yang menyokong perusahaan tambang semacam itu berasal dari
orientasi ekonomi rezim Orde Baru yang digariskan dalam Tap MPRS/XXXIII/ mengenai
Pembaruan Kebijaksanaan, Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Dalam
rancangan ekonomi itu, peran para perwira militer sangat besar. Ketetapan No. XXXIII itu
merinci tiga tahap program ekonomi, yaitu: Pertama, tahap penyelamatan. Tahap ini mencegah
kemerosotan ekonomi yang terjadi agar tidak menjadi lebih buruk. Kedua, tahap stabilisasi dan
rehabilitasi ekonomi, yakni mengendalikan inflasi dan memperbaiki infrastruktur ekonomi.
Ketiga, tahap pembangunan ekonomi.
Dalam bidang-bidang tersebut, aktivitas ekonomi para perwira militer tampak sangat
menonjol. Hal itu dapat dilihat dari dominasi mereka pada lembaga-lembaga ekonomi, termasuk
badan-badan usaha, yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut di atas. Sementara itu, untuk
memulihkan kepercayaan internasional dan membenahi ekonomi dalam negeri, Soeharto,
dibantu oleh para penasihat militernya, menunjuk para teknokrat sipil. Para teknokrat itu
didominasi oleh para ekonom dari Universitas Indonesia, yang sebelumnya sudah menjalin
hubungan erat dengan Amerika Serikat. Para ekonom seperti Prof. Sadli, Prof. Soemitro
Djojohadikusumo–yang merancang kontrak kerja Freeport dan perusahaan perusahaan asing
lainnya–bersama-sama dengan para perwira militer, berlatar belakang pendidikan di Universitas
Berkeley dan banyak dari mereka dibiayai oleh Ford Foundation. Mereka juga mengikuti
seminar-seminar MIT yang diselenggarakan oleh CIA.18 Tujuan semua itu adalah melindungi
perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan para sekutunya, termasuk Indonesia.
18
Tentang keterlibatan CIA serta hubungan antara militer dan kapitalisme di Dunia Ketiga termasuk
Indonesia, agar ikut dalam proyek kapitalisme Amerika, juga bisa diperiksa dalam Allber Syamsanki The
Capitailist State dan The Politics of Class (1978) hal. 266.
54
Dari sinilah kita seharusnya menjelaskan berbagai pembunuhan terhadap orang-orang
Papua yang menentang perusahaan multinasional Freeport berhulu. Sebab, hal tersebut
dilakukan untuk menjaga dan memberikan daya tarik pada perusahaan-perusahaan
mulitinasional agar mendapatkan laba di Indonesia.
Awal Maret 1996, terjadi peristiwa yang mengejutkan ketika ribuan warga Papua
mengepung pertambangan Freeport. Mereka terdiri atas perempuan, lelaki, dan anak-anak yang
jumlahnya diperkirakan mencapai 3.000 orang. Dengan bersenjatakan tombak, panah, tongkat,
dan batu, warga ingin menyerang para petugas keamanan yang menjaga Freeport. Namun,
tindakan mereka dapat dicegah. Keesokan harinya, pada minggu pagi mereka menyerang aparat,
merusak sekolah yang dibangun Freeport, pasar swalayan, serta merusak pintu-pintu rumah para
karyawan. Mereka
juga merusak file-file komputer dan menghancurkan mobil-mobil.
Menanggapi peristiwa itu, James Robert Moffett, pemimpin Freeport, dengan kesalnya
mengatakan bahwa mereka telah melawan Freeport dan pemerintah. Namun, para demonstran
membalas Moffett dengan berteriak, “Kita berjuang karena hak kita tidak diakui, sumber alam
kita telah dikuras, sementara kehidupan kita juga sudah diambil pula.” (Multinational Monitor,
April 1996 Volume 17 Number 4).
Sebenarnya, yang menjadi pemicu pergolakan orang-orang Papua pada peristiwa itu
adalah diusirnya warga dari tanahnya sendiri. Sekitar 2,6 juta hektare tanah yang dihuni oleh
ribuan orang-orang Papua dicaplok oleh Freeport, tanpa memberikan kompensasi apa pun.
Pihak Freeport hanya akan memberikan penggantian tempat baru di dekat kota Timika. Selain
tanah, tempat mereka mencari nafkah–seperti bukit, gunung, dan sungai–selama ratusan tahun
juga dicaplok. Menurut Jo-Mun Nerek, paitua suku Amungme, gunung-gunung yang dirampas
oleh Freeport adalah semangat kehidupan orang-orang Amungme. Oleh sebab itu, mereka
percaya bila gunung tersebut dihancurkan oleh Freeport, orang Amungme sudah tidak
memunyai semangat hidup lagi.
Kata-kata kiasan yang dituturkan oleh Jo-Mun Nerek tersebut memunyai arti yang
mendalam. Gunung tersebut adalah tempat mereka mendapatkan binatang buruan, terutama
babi, dan di lereng-lereng gunung tersebut mereka bisa bercocok tanam. Tetapi, pihak ABRI dan
pasukan keamanan Freeport tidak mau mengerti masalah tersebut. Yang mereka tahu, dengan
55
berkibarnya bendera OPM, orang-orang Papua telah menentang pemerintah dan Freeport,
karena itu mereka harus dibasmi.
Dalam pertemuan seusai demonstrasi, komandan militer dari Tembagapura bertanya
kepada perwakilan Amungme, “Mengapa 300 orang pemberontak mengibarkan bendera Irian
Barat (West Papua)?” Kepala suku Tuwarek Narkime menjawab kepada Komandan sebagai
berikut: “Saya hanya orang sipil biasa. Saya tidak mengetahui apa yang saudara bicarakan. Jika
Anda (sebagai ABRI) melontarkan pertanyaan semacam itu, Anda tidak memunyai rasa hormat
antara Anda dan saya, di mana saya bukan orang yang terdidik. Anda tentu menyadari bahwa
kami orang sipil biasa yang sama sekali tidak mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh tiga
ratus orang itu. Anda (dan Freeport) adalah yang mengetahui apa yang dilakukan oleh 300 orang
tersebut. Bagaimana beraninya kalian menuduh kami sebagai orang sipil biasa.”19
Sebenarnya, dialog tersebut terjadi antara pihak TNI dan perwakilan suku Amungme,
sementara pihak Freeport lebih banyak diam. Ini berarti bahwa pergolakan tersebut dan
pergolakan yang terjadi belakangan ini di Papua sebenarnya sudah direkayasa oleh pihak TNI
dan Freeport. Sebab, mereka sudah mengetahui dengan jelas situasi yang sebenarnya terjadi di
Papua. Tidak lain, orang-orang Papua senantiasa menentang perusahaan Amerika, Freeport
McMoran Copper & Gold Inc, untuk keluar dari bumi Papua. Lalu, untuk mengalihkan
pertentangan antara orang-orang Papua yang sudah tidak punya apa-apa dan perusahaan yang
memiliki modal ini, pihak TNI dapat menyusun provokasi dengan mengibarkan bendera OPM.
Hal itu dilakukan untuk membunuh orang-orang Papua yang menentang Freeport, sementara itu
TNI mendapatkan imbalan uang dari Freeport.
Apa yang diungkapkan oleh Tuwarek Narkime, tetua suku Amungme bisa mewakili
perasaan suku Amungme setelah kehadiran Freeport: “Saya selalu marah dan bertanya mengapa
gunung yang begitu indah dan kaya ditempatkan di bumi ini, sementara kami tidak memperoleh
apa pun selain masalah dari Freeport?”
19
Pratap Cahterjee, “The Mining Monace of Freeport--McMoran,” Multinational Monitor, (April 1996).
56
BAB IV
KONFLIK DAN GEJOLAK
SUKU AMUNGME
"Ah, kalau mau bunuh kami, kumpulkan kami di lapangan terbuka, dan bunuh habis supaya kami
jangan hidup dalam situasi masih hidup, tetapi hanya badan dan kulit yang bergerak, jiwa kami sebenarnya
sudah mati."
(Tom Beanal, Jayapura, 1995)
Kritik suku Amungme terhadap Freeport dan pemerintah semakin lantang ketika
perbaikan terhadap kehidupan mereka tak juga kunjung menjelma. Namun demikian, cara
menyampaikan kritik pun mulai berubah. Bila dulu kritik selalu dilancarkan dengan keras dan
kalau perlu dengan aksi lapangan, saat ini kritik mereka lebih banyak menggunakan cara
negosiasi dan jalur hukum. Misalnya, pada pertengahan 1996, masyarakat mengajukan class action
terhadap perusahaan induk Freeport, yaitu Freeport McMoran Copper and Gold Inc. di
Louisiana, Amerika Serikat. Untuk bernegosiasi, warga telah meminta bantuan Komnas HAM
dan LSM sebagai mediator antara mereka dan pihak Freeport serta pemerintah.
Berbagai kritik suku Amungme terhadap Freeport tersebut, jika diurut ke belakang,
muncul bersamaan dengan mulai beroperasinya Freeport di atas tanah adat mereka. Kritik
mereka disebabkan penyerobotan tanah ulayat suku Amungme oleh Freeport yang dibenarkan
secara hukum saat pemerintahan rezim Soeharto. Tindakan demikian di mata suku Amungme
telah melanggar tradisi adat mereka. Oleh karena itu, suku Amungme menyatakan bahwa
Freeport telah "melanggar aturan kami" (me nengek ningok kogooyare), yang artinya Freeport sama
dengan pencuri yang masuk ke pekarangan orang lain tanpa restu pemiliknya.
Kehadiran Freeport dalam pandangan suku Amungme juga telah melecehkan nilai-nilai
tradisional suku Amungme secara mendasar karena Freeport telah merusak tempat suci dan
keramat mereka. Kehadiran Freeport telah menginjak harga diri dan martabat suku Amungme.
Dengan kata lain, kehadiran Freeport sama sekali tidak menghargai mereka sebagai masyarakat
61
yang memiliki tata nilai dan sosial untuk mengatur dan menata sistem sosial, hak milik, dan
harga diri mereka.1
Dilandasi pertimbangan demikian, suku Amungme mulai melancarkan berbagai
perlawanan. Tingginya tingkat perlawanan mereka membuat aparat keamanan semakin keras
menerapkan security approach. Kebijakan ini secara resmi dimulai sejak dikeluarkannya SK
Kapolda Irian Jaya No. Pol. Juklat/03/V/1973, tanggal 1 April 1973, tentang petunjuk
pengamanan tempat industri vital dari perusakan oleh masyarakat. Sejak keluarnya SK tersebut,
otomatis jumlah pos dan aparat keamanan di sekitar wilayah konsesi Freeport bertambah. Surat
Kapolda ini merupakan jawaban dari pihak aparat keamanan atas gejolak yang terjadi di Lembah
Waa tahun 1972 dan beberapa protes kecil lainnya atas beroperasinya Freeport. Tujuannya
adalah mematahkan secara dini seluruh sikap penolakan suku Amungme terhadap keberadaan
Freeport.
SK Kapolda itu juga sekaligus sebuah penegasan bahwa bagi pihak aparat keamanan dan
Freeport, suku Amungme dianggap tidak lebih sebagai ancaman atau para pengacau stabilitas.
Stabilitas di sini tentu saja stabilitas demi kelancaran pengerukan kekayaan alam suku Amungme
oleh Freeport. Dengan demikian, suku Amungme disejajarkan kedudukannya dengan OPM,
yang dicap sebagai GPK di seantero Papua.
Namun demikian, campur tangan pihak aparat dengan legalitas pendekatan keamanan
seperti itu, tidak akan menyelesaikan konflik antara suku Amungme dengan Freeport, melainkan
justru memperuncingnya. Karena, dalam beberapa konflik yang meletus, pihak militer selalu
berlindung di balik kebijakan demi mengamankan proyek vital pembangunan. Aparat keamanan
pun selalu menyatakan, aksi protes dari warga didalangi oleh GPK-OPM.
4.1. Reaksi Keras Suku Amungme
Sejak kehadiran Freeport di tanah Amungsa 30 tahun lalu, telah terjadi konflik antara
perusahaan pertambangan raksasasa tersebut dan masyarakat Amungme–yang tanahnya
dijadikan lokasi pertambangan. Akan tetapi, beberapa konflik tersebut tidak pernah diwartakan
sampai ke Jakarta, tempat keputusan dan kebijakan untuk menghadirkan perusahaan tambang
emas dan tembaga tersebut diambil. Aksi-aksi protes suku Amungme dengan melibatkan ratusan
1
Mengenai konsep kepemilikan tanah ini, secara panjang lebar telah diuraikan di BAB II. Untuk mengetahui
lebih luas lagi tentang makna kepemilikan tanah ini, Lihat Tom Beanal, dan Yohanes A. Deikme dan Silvester
62
warganya mulai terjadi sejak 1967. Pada tahun itu, Freeport mendirikan base camp di Lembah Waa
dalam rangka mengeksploitasi areal di sekitar Gunung Nemangkawi (Ertsberg). 2 Protes
kemudian timbul karena dalam pendirian base camp dan helipad, Freeport menggusur dan merusak
tanaman penduduk tanpa izin. Tindakan Freeport ini membuat suku Amungme tersinggung dan
merasa dihina. Ditambah lagi, tempat berdirinya base camp Freeport itu merupakan tempat suci
(Payukatse) suku Amungme yang tak boleh diganggu dan dirusak oleh siapa pun.
Atas dasar itu, warga Amungme yang marah secara bersama melakukan pematokan
dengan tombak sebagai tanda perang dan larangan masuk bagi orang asing ke wilayah suci itu.
Aksi yang dilakukan warga Lembah Waa ini dipimpin oleh Tuarek Narkime. Untuk
mengatasinya, beberapa petugas kepolisian dari Kokonao kemudian dihadirkan ke lokasi, namun
mereka tidak berhasil menghentikan aksi pematokan itu. Kemarahan warga Lembah Waa ini
baru bisa diatasi setelah pihak yang berwenang mendatangkan Moses Kilangin.3 Sejak peristiwa
itulah benih konflik telah ditebar oleh Freeport sendiri. Selanjutnya, kondisi yang telah tercipta
selama ini memungkinkan konflik terus-menerus membiak karena tidak pernah dicari penyelesaian yang tuntas.
Tindakan main serobot juga dilakukan oleh Freeport di Tsinga pada tahun 1972. Ketika
itu, para geolog Freeport melakukan penelitian untuk memperluas areal tambang di salah satu
gunung yang dikeramatkan warga Tsinga. Merasa dilecehkan dan tempat keramatnya dibongkar
begitu saja oleh para geolog, membuat warga Tsinga marah. Di bawah pimpinan Pitarogome
Beanal, warga Tsinga melakukan protes. Mereka kemudian membongkar dan membakar
barak-barak dan base camp penelitian Freeport itu.
Pada 1973, meletus perkelahian massal antara suku Amungme dan para pekerja
Freeport yang datang dari luar daerah. Para pekerja itu dikabarkan sering mengejek warga
Amungme. Dalam perkelahian itu, empat orang pekerja Freeport tewas dan puluhan warga
Amungme luka-luka. Perkelahian itu terjadi pada tahun saat Presiden Soeharto meresmikan
ekspor perdana Freeport dan memberikan nama Tembagapura pada permukiman karyawan
Freeport. Peristiwa di Tsinga itu dihentikan secara paksa oleh militer dengan memakan korban
40 orang dari suku Amungme.
Konflik berikutnya terjadi tahun 1973–1974, pada saat Freeport mengembangkan kota
Tembagapura. Ketika itu, Freeport melakukan pengusuran besar-besar di sekitar wilayah kota,
Wogan, "Perjuangan Atas Tanah dan Sumber Daya Alam Yang Dimiliki dan Diwariskan Menurut Pandangan
Amungme Terhadap Amungsa," makalah Seminar, KPA, 1997.
2
Sekarang, wilayah ini telah menjadi lubang besar menganga dan dinyatakan tak produktif lagi.
63
tepatnya di Mulkindi. Tindakan Freeport ini membuat semua warga kampung Amungme di
sekitar Tembagapura meradang. Dengan bersenjatakan tombak dan panah, mereka melakukan
perlawanan dan menghadang para petugas yang akan memindahkan warga. Bahkan, sebagian
dari warga itu ada yang memancangkan patok-patok larangan di wilayah tersebut.
Pada peristiwa lain, kemarahan warga didorong oleh kekecewaan para ibu ketika
sayur-mayur yang hendak mereka jual kepada karyawan Freeport tidak mendapat perhatian
semestinya. Kejadian yang berlangsung pada 1974 itu terjadi tatkala ibu-ibu yang telah membawa
sayur-mayur ke lokasi pertambangan tidak diterima atau dibeli oleh para penambang dengan
baik. Selain itu harga yang dibayarkan kepada mereka tidak sama dengan harga yang dibayarkan
kepada para penjual sayur dari luar suku Amungme.
4.2. Kesepakatan yang Ditawarkan kepada Suku Amungme
Berbagai perlawanan di sekitar Tembagapura itu mulai memaksa Freeport untuk
memperhatikan keberadaan suku Amungme. Hal itu mulai terlihat dengan bersedianya Freeport
berunding dengan suku Amungme. Hasil dari perundingan yang melelahkan bagi suku
Amungme adalah ditetapkannya January Agreement (JA) 1974.
Lahirnya January Agreement merupakan peristiwa bersejarah yang sangat penting bagi
suku Amungme. January Agreement secara formal adalah sebuah perjanjian antara pihak Freeport
dan masyarakat suku Amungme di bawah pengawasan pemerintahan rezim Soeharto, yang
diwakili oleh Pemda TK I Papua. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 8 Januari 1974.4 Perjanjian ini dirumuskan dari hasil perundingan yang dimulai sejak 6 Januari 1974 di Tembagapura.
Dalam JA disepakati, suku Amungme dan Freeport akan saling bekerja sama. Bentuk kerja sama
itu, di antaranya suku Amumnge harus merelakan tanahnya menjadi lahan pertambangan dan
Freeport atas kerelaan itu memberikan beberapa fasilitas sosial. Fasilitas yang akan diberikan
3
Moses Kalangin adalah tokoh yang sangat dihormati di kalangan suku Amungme. Beliau merupakan orang
pertama yang memperkenalkan suku Amungme kepada kehidupan kristiani dan ia menjadi salah seorang
pemuka agama. Oleh karena itu, ia disebut sebagai guru besar.
4
Unsur-unsur yang terlibat dalam perundingan adalah: Pihak I PT Freeport Indonesia Inc. yang diwakili Vice
President-nya disertai delegasi di antaranya, T.I. Vandegrift, H.H Butt, J. Harsono dan I.R. Rorimpandey.
Delegasi dari Freeport ini hanya hadir tanggal 7 Januari; dan delegasi pemerintah terdiri atas: A.W. Darwis,
S.H. (Kepala Direktorat Khusus Provinsi Papua) yang bertindak sebagai ketua Tim Perundingan, Suratman
(Letkol [Pol.] As.5/Binmas Komdak XXI, Irja). A. Mampioper (Wakil Kepala Direktorat Ketertiban Umum
Provinsi Irja). S. Wanma (Kepala Sub. Direktorat Tatapraja). I.Z. Manufanda (Camat Mimika Barat), Coston
Hanggaibak (mahasiswa), Tom Beanal (Anggota DPRD TK II Fak-fak) dan Yos Rnwarin (Staf Kecamatan
Mimika).
Pihak II adalah delegasi masyarakat suku Amungme yang membubuhkan cap jempol, di antaranya: Tuarek
Narkime, Naimun Narkime, Arek Beanal, Pitarogome Beanal, Paulus Magal, dan Kawal Beanal.
64
adalah sebuah sekolah dilengkapi perumahan guru, sebuah klinik yang dilengkapi perumahan
perawat, sebuah pasar, atau pusat perbelanjaan, serta beberapa rumah contoh. Dalam JA,
Freeport juga diwajibkan membantu konstruksi perumahan secara berkesinambungan serta
memberikan fasilitas-fasilitas (tidak dijelaskan apa fasilitasnya). Freeport juga berjanji
memberikan kesempatan kerja sesuai dengan perkembangan perusahaan, dan memberikan
fasilitas buat pemerintah berupa pos pemerintah, kantor, dan rumah. Pemberian fasilitas itu
disesuaikan dengan rencana kebijakan pemerintah untuk masyarakat daerah terpencil.
Selanjutnya, seluruh kebijakan dari pelaksanaan perjanjian itu ditentukan oleh Pemda Tk I Papua
dan Freeport.5
Terhadap fasilitas sosial yang dijanjikan Freeport seperti tersebut di atas, suku Amungme
harus merelakan tanah mereka–mulai dari Ertsberg (Tenggogoma) sampai ke Tembagapura dan
lokasi
sekitarnya,
termasuk
areal
di
bawah
permukaan
tanah
dari
lokasi-lokasi
tersebut–sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari kesepakatan
umum yang telah dibuat oleh Freeport dan pemerintah Indonesia. Untuk areal yang akan
dijadikan wilayah kerja dan perumahan Freeport itu, masyarakat setempat atau suku asli tidak
diperbolehkan masuk. Keamanan wilayah menjadi tanggung jawab pos polisi Tembagapura.
Dengan demikian, Pasal 5 dan 6 dari JA tersebut, jelas memperlihatkan, Freeport dan
pemerintah Indonesia sangat memandang rendah suku Amungme. Perjanjian tersebut juga
hanya sekadar mencari legitimasi formal dari masyarakat atas perjanjian yang sesungguhnya telah
dibuat jauh hari sebelumnya antara Freeport dan pemerintah Jakarta. Isi perjanjian itu secara
substansial tidak membawa perbaikan apa pun bagi kehidupan suku Amungme. Karena, seluruh
pelaksanaannya sangat tergantung pada rencana pemda, Jakarta, dan Freeport sendiri. Artinya,
dalam JA, warga suku Amungme tak lebih hanya sekadar objek pembangunan, baik oleh
pemerintah maupun oleh Freeport.6
Meskipun menurut Pemda Papua, Freeport, sesuai janjinya dalam JA, akan
mengeluarkan uang sangat banyak, yaitu sekitar 14 juta dolar AS setiap tahun selama lima tahun,
namun hasil penelitian pemda sendiri tidak menemukan hasil nyata dari jumlah uang yang sangat
besar itu. Bahkan, Pemda Papua sendiri mengakui bahwa uang tersebut tidak berdampak
apa-apa untuk perbaikan mutu kehidupan suku Amungme dan Kamoro. Yang ada tak lain
5
Lebih rinci mengenai January Agreement 1974 ini lihat naskah aslinya terutama pasal 3 dan 4 dan lampiran 1
sampai 4.
6
Kondisi ini diakui oleh pemda Papua sendiri dalam keterangan pers Gubernur Papua tanggal 6 Oktober 1995.
Lihat "Kesimpulan atas Hasil Pemeriksaan Masalah Tanah Ulayat di Timika yang Dianggap Menjadi Penyulut
Pelanggaran HAM". Juga lampiran dari keterangan pers gubernur yang disusun dengan judul: "Hasil
Pemeriksaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Irian Jaya atas Masalah Tanah Ulayat di Timika yang Dianggap
menjadi Penyulut Pelanggaran HAM".
65
adalah semakin lebarnya kesenjangan sosial di seluruh wilayah Timika, khususnya, antara suku
Amungme dengan suku-suku lainnya, baik yang datang dari luar Papua maupun dari dalam
wilayah Papua sendiri.
Kondisi itu juga diperparah oleh kinerja pemda, baik di Tk. I Papua maupun Tk. II Kab.
Fak-fak. Mereka ternyata tak memiliki kemampuan mengelola program area development di seluruh
wilayah pertambangan Freeport seperti yang disepakati dalam JA. Padahal, seluruh kebijakan
mengenai pengembangan dan pembangunan di Timika seperti yang tertera dalam JA, sangat
ditentukan oleh kesiapan program-program Pemda Tk. I Papua dan Pemda Tk. II Kab. Fak-fak.
Akibat kelalaian pemda ini, Freeport dalam mengembangkan wilayah pertambangan maupun
wilayah fasilitas lainnya, melaksanakannya secara tidak terarah dan lebih banyak merugikan
masyarakat suku Amungme dan suku-suku lainnya.
Sementara itu, dalam perkembangannya, berbagai program pemerintah di daerah
tersebut tidak lagi berpegang pada JA. Misalnya, pada program transmigrasi, pemerintah hanya
melihat kebutuhan transmigran akan lahan semata, tanpa mempertimbangkan apakah dalam
lahan itu terdapat ladang dan kebun penduduk lokal ata tidak. Selain itu, sebagian besar tanah
untuk berbagai program pengembangan Freeport dan pembangunan oleh pemerintah, telah
menggusur dan merampas tanah penduduk yang sebenarnya sangat berpotensi bagi
pengembangan ekonomi suku asli. Anehnya, warga yang mempertahankan tanah miliknya malah
dituduh dan dikatakan menyerobot tanah milik negara yang pembebasannya dilakukan secara
paksa. Bahkan, warga didiskreditkan dengan cara menuduh warga telah meminta ganti rugi
berkali-kali.
Di lain pihak, pemda dan Freeport sendiri terkesan cuci tangan atas permasalahan yang
dihadapi warga Amungme. Alih-alih menyerap aspirasi warga, pemda malah menuduh suku
Amungme tidak memiliki daya juang yang tinggi atau pemalas. Alasan subjektif pemda itu
dijadikan pembenaran terhadap memburuknya kondisi kehidupan dan sosial-ekonomi suku
Amungme. Dengan menonjolkan stereotipe seperti itu, pemda maupun Freeport berusaha lepas
dari tanggung jawab atas hasil perbuatan mereka.
Ketika kesepakatan yang tertera dalam JA tidak menjadi kenyataan, konflik pun kembali
muncul. Aksi protes paling besar yang dilakukan suku Amungme terhadap Freeport terjadi
tahun 1977. Dalam aksi itu, ratusan orang Amungme merusak berbagai fasilitas yang dimiliki
Freeport. Misalnya, mereka memotong pipa penyalur bijih tembaga, membakar gudang, dan
melepaskan kran tangki persediaan bahan bakar Freeport dan membakarnya secara
bersama-sama. Lalu, balai desa Kiliarma yang terletak di kota Kecamatan Agimuga, setelah
dikosongkan, turut pula dibakar. Pada perestiwa itu, enam orang pegawai tewas. Usai peristiwa
66
itu, tak seorang pun warga Amungme tinggal dalam kota Timika. Mereka mengungsi ke dalam
hutan di sekitar Timika. Peristiwa ini dikenal dengan nama "Gejolak 77".
Peristiwa 1977 itu menyebabkan suku Amungme dituduh melakukan pemberontakan
yang didalangi oleh GPK-OPM. Setelah kejadian itu, sebagian besar warga Amungme ditangkap
dan diinterogasi oleh militer. Bahkan, yang bekerja di Freeport pun dicurigai sebagai OPM.
Mereka kemudian ditangkap dan diinterogasi. Akibat penangkapan-penangkapan yang membabi
buta dan tuduhan sebagai GPK-OPM itu, tak sedikit warga yang berdiam di Kwamki Lama lari
masuk ke hutan di sekitar Lembah Tsinga untuk menghindari penangkapan dan intimidasi dari
aparat keamanan. Mereka lari hanya dengan membawa parang, busur beserta anak panah, dan
kampak untuk bertahan hidup.
Militer kemudian menguasai kota Timika dan kampung-kampung di sekitarnya. Mereka
membakar semua rumah dan kebun milik warga di Kwamki Lama. Alasan militer melakukan
pembakaran adalah untuk mematahkan perlawanan dan dukungan logistik warga yang sedang
melarikan diri ke hutan karena ketakutan. Desa Kwamki Lama dengan sekejap berubah menjadi
kamp militer dan di tempat tersebut lalu didirikan beberapa pos keamanan untuk mengawasi
gerak-gerik penduduk. Peristiwa ini menelan korban puluhan jiwa warga sipil suku Amungme.
Penduduk sipil yang lari ke hutan, baru berani keluar setelah tiga tahun. Banyak dari
mereka yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Mereka yang keluar dari hutan kemudian
dinyatakan sebagai anggota OPM yang menyerah dan kemudian ditempatkan di dekat kota
Timika, khususnya di sekitar desa Kwamki Lama pada tahun 1982. Penempatan mereka dekat
dengan kota bertujuan agar aparat keamanan lebih mudah mengawasi gerak-gerik warga. Dalil
lain dari aparat keamanan adalah agar warga tidak mudah dipengaruhi OPM.7
Pada 1985, pemerintah kembali mengerahkan alat-alat berat dalam rangka
pengembangan kota Timika. Sementara itu, Freeport merencanakan pembangunan kompleks
perumahan karyawannya, yaitu Kompleks Timika Indah. Lalu, membangun jalan penghubung
dari Pad II ke Tembagapura dan Kota Baru dengan membelah Sungai Ajikwa. Untuk keperluan
itu, dilakukan penggusuran besar-besaran mulai dari Pomako sampai ke Mile 50. Freeport juga
menghancurkan hutan dan ladang perburuan warga Amungme dan Kamoro. Tindakan itu
segera memunculkan aksi protes dari para ibu dengan melakukan aksi duduk di areal yang akan
dijadikan perumahan karyawan Freeport. Aksi duduk yang dipimpin oleh Mama Yosefa ini
berlangsung selama dua hari. Aksi ini dihentikan oleh aparat militer dengan mengatakan bahwa
7
Bagian ini disarikan dari hasil penelitian Laboratorium Antropologi UI, Lihat Lab. Antropologi FISIP-UI dan
Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat, "Orang Amungme di Irian Jaya", Juni 1992–Juni 1993.
Peristiwa Gejolak 77 juga dituturkan oleh Mama Yosefa Alomang dalam Riwayat Singkatnya.
67
tanah 40.000 hektare itu sebagai tanah negara. Saat membubarkan aksi protes yang dimotori para
ibu itu, aparat mengancam akan menembak dan menyatakan bahwa mereka semua menghalangi
pembangunan. Dalam aksi ini, sekali lagi suku Amungme meminta pemerintah daerah dan
Freeport mempertimbangkan keberadaan mereka.
Menanggapi aksi itu, pemda menyatakan, pembebasan tanah tahun 1985 itu tidak ada
sangkut pautnya dengan Freeport. Menurut pemda, pembebasan tanah pada Maret 1985 itu
adalah program pemerintah dalam rangka mengembangkan program transmigrasi seluas 40.000
hektare dan pengembangan kota Timika. Namun, pemda tidak menyebut berapa luas program
tersebut, kecuali menentukan batas-batas alam saja. Selain itu, berbagai fasilitas Freeport yang
berada di atas tanah yang dibebaskan itu dinyatakan pemda sesuai dengan perjanjian JA tahun
1974. Masyarakat yang bertahan di atas tanah itu oleh pemda dinyatakan sebagai penyerobot
tanah Freeport.8
Mengatasi aksi yang begitu kuat dari masyarakat, pemda membujuk warga dengan
memberikan janji-janji. Di antara janji-janji itu adalah pemerintah akan mempertimbangkan
pembayaran uang ganti rugi kepada warga. Selanjutnya, untuk menandakan penghargaan
terhadap warga suku Amungme, pemerintah dan Freeport memberikan tiga ekor babi. Babi
tersebut oleh masyarakat lalu dipotong dan dimasak di lokasi sengketa, lalu dimakan
bersama-sama. Seusai acara makan bersama itu, aksi protes berakhir dengan ditandatanganinya
surat perjanjian pelepasan tanah oleh sepuluh orang pemuka suku Kamoro dan enam orang suku
Amungme. Namun demikian, penandatanganan perjanjian ini dilakukan dalam keadaan warga
dicekam ketakutan karena mereka takut dituduh menghambat pembangunan dan anggota GPK.
Pelepasan tanah adat yang menjadi sengketa antara suku Amungme dan Kamoro ini, akhirnya
dilakukan tanpa ganti rugi. Luas tanah yang diberikan adalah 20.000 hektare.
Pada 1992, kembali terjadi protes warga Amungme dan kali ini kejadiannya berlangsung
di bandara Timika. Ketika, itu ibu-ibu yang dipimpin oleh Mama Yosefa memprotes
pembangunan Hotel Sheraton dan Bandara Timika. Protes dilakukan dengan membuat api
unggun besar di tengah-tengah bandara. Akibatnya, selama sehari penuh pesawat tidak dapat
mendarat. Setelah itu, ibu-ibu secara bersama-sama hendak membakar pesawat yang ada di
bandara Timika sebagai tanda protes mereka. Aksi ini berhasil diredam aparat dan pemda
dengan kembali memberikan janji-janji perbaikan pada masyarakat.
Selain Timika, kota baru yang saat ini bernama Kuala Kencana tak luput dari protes
warga. Kota seluas 5.000 hektare itu dinilai warga dibangun tanpa memberikan ganti rugi kepada
8
Sikap plin-plan Pemda Papua lihat dalam Siaran Pers Gubernur pada Oktober 1995.
68
warga. Pemberian tanah diatur antara pemerintah dan Freeport saja. Bahkan, sampai sekarang
penyerahan dari suku Amungme kepada pemerintah belum selesai. Oleh karena itu, warga suku
tetap menuntut ganti rugi.
Aksi protes suku Amungme kembali memuncak tahun 1996 ketika meletus kerusuhan
besar-besaran selama tiga hari di Tembagapura, tepatnya di bulan Maret. Kerusuhan di
Tembagapura ini dalam beberapa jam kemudian menjalar ke Timika. Akibat aksi itu, selama
empat hari proses produksi Freeport terhenti. Menurut para penduduk Timika dan
Tembagapura, terhentinya proses produksi Freeport tidak pernah terjadi sebelumnya. Begitu
juga dengan skala kerusuhan yang terjadi tanggal 10, 11, dan 12 Maret 1996 itu. Kerusuhan ini
merupakan kerusuhan terbesar dari yang pernah ada.
Kerusuhan tiga hari itu melibatkan banyak orang, tidak saja yang berasal dari suku
Amungme, tetapi juga dari suku lain yang berada di sekitar areal konsesi Freeport, bahkan, juga
melibatkan beberapa orang karyawan Freeport sendiri. Kerusuhan ini kemudian mengundang
Direktur Freeport McMoran Copper and Gold, James Moffet, datang ke Timika dan
Tembagapura. Dari kunjungan beliau itulah digagas pengucuran dana trust fund sebasar 1%.9
Trust fund 1% inilah yang kemudian mengundang banyak persoalan dan konflik antarsuku dan
antarwarga.
4.3. Pembungkaman dengan Stigmatisasi GPK-OPM
Kutipan di awal bab ini seakan mengisyaratkan rasa putus asa yang mendalam yang
dirasakan suku Amungme. Namun, makna keseluruhan dari kutipan tersebut adalah sebuah rasa
keprihatinan dan kemarahan suku Amungme terhadap situasi yang sama sekali tidak pernah
berpihak pada mereka. Kutipan tersebut sekaligus juga sebagai kritik yang pedas dari pemuka
suku Amungme kepada berbagai pihak yang selama ini telah menunjang berlangsungnya
kebijakan Freeport.
Pada hakikatnya, perjuangan suku Amungme yang dipimpin oleh Tom Beanal, secara
sederhana hanyalah agar mereka tidak menjadi asing di atas tanah mereka sendiri. Dalam
ungkapan Tom Benal, perjuangan suku Amungme hanya tuntutan agar "memperlakukan kami
sebagai manusia yang sama dengan manusia lainnya." Tom Beanal secara reflektif menyatakan,
tujuan dari bangsa Indonesia adalah mencapai kemakmuran dan keadilan, namun saat ini tujuan
9
Khusus mengenai pengucuran dana 1% dan masalah yang dimunculkannya lihat bab selanjutnya.
69
bangsa tersebut sudah tak bermakna lagi di Timika, khususnya terhadap suku Amungme. Slogan
tersebut telah mati karena pemerintah lebih kuat berpihak pada pihak yang memiliki uang, yaitu
Freeport.
Namun demikian, perjuangan Tom Beanal dan sukunya tak jarang mendapat tekanan
berupa stigmatisasi dan intimidasi dari aparat militer. Bagian ini secara singkat akan memaparkan
bagaimana stigmatisasi GPK-OPM itu dilekatkan dengan paksa ke pundak orang-orang
Amungme dan apa dampaknya bagi mereka.
Stigma sebagai simpatisan atau anggota GPK-OPM pertama kali dituduhkan kepada
orang Amungme pada 1977 setelah berlangsungnya aksi besar-besaran menentang Freeport.
Setelah kejadian itu, tak sedikit orang Amungme ditangkap dan diinterogasi. Mereka yang takut
kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Setelah itu, setiap aksi protes yang dilakukan suku
Amungme terhadap Freeport selalu dikategorikan sebagai tindakan GPK-OPM. Dengan stigma
tersebut, militer memiliki legitimasi untuk menggunakan kekerasan dan melakukan penangkapan
terhadap mereka. Laporan Uskup Munninghoff tahun 1995, secara garis besar mengungkapkan
dampak dari stigmatisasi seperti itu yang telan menelan beberapa korban jiwa orang Amungme.
Di masa lalu, sebelum Uskup Munninghoff melansir temuannya, setiap reaksi yang agak
keras dari warga Amungme terhadap Freeport terjadi, dengan serta-merta mereka divonis
sebagai kaki tangan GPK-OPM. Stigma ini lalu digunakan sebagai senjata untuk membungkam
warga Amungme. Menurut Philip Erari, adanya warga suku Amungme yang bergabung dengan
OPM, tidak lain hanya karena mereka merasa sakit hati dan dilecehkan, baik oleh pemerintah
maupun oleh Freeport. Lebih lanjut ditegaskannya, selama persoalan tanah ulayat suku
Amungme yang dirampas Freeport tidak diselesaikan sebagaimana mestinya, perlawanan suku
Amungme yang dicap OPM itu akan selalu tetap ada. Meskipun, suku Amungme sama sekali
tidak ada sangkut pautnya dengan aktivitas GPK-OPM seperti yang dituduhkan.10
Terdapatnya indikasi ketertarikan beberapa orang suku Amungme untuk bergabung
dengan OPM, tentu itu perlu dipahami dan dipelajari secara lebih serius, apa yang
melatarbelakanginya? Jika tidak, stigmatisasi OPM selalu menjadi pembenaran atas berbagai
tindakan brutal aparat keamanan terhadap suku Amungme. Stigmatisasi itu bisa pula menjadi
bumerang terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan bisa menjadi penghalang niat baik suku
Amungme untuk berdialog dengan Freeport dan pemerintah. Namun, menurut Michael
Menufandu M.A., pilihan bagi orang Papua, khususnya suku Amungme sangat sedikit ketika
harus menghadapi kesulitan yang sudah di luar kemampuan mereka untuk menyelesaikannya. Ia
10
Kompas, 11 September 1995.
70
menyatakan tidak ada pilihan lain bagi warga Papua yang merasa diri mereka dilecehkan dan
disingkirkan, selain mengadu kepada pemuka agama atau masuk hutan. Jelas, berbagai
stigmatisasi selama ini terhadap suku Amungme sama sekali tidak memiliki alasan rasional, selain
hanya sebagai alat untuk membuat orang-orang Amungme semakin kerdil dan ketakutan.
Sikap main cap sebagai pengikut GPK atau OPM terhadap warga Amungme dan
suku-suku tetangganya bisa kita lihat dari reaksi beberapa petinggi militer, baik di Jakarta
maupun di Papua terhadap laporan Uskup Munninghoff tentang terjadinya penembakan oleh
beberapa prajurit ABRI terhadap warga sipil di Lembah Tsinga. Tanpa mengkaji dan
menyelidikinya lebih dalam laporan dari Uskup Jayapura tersebut, bagaikan kor para petinggi
militer langsung menyatakan bahwa para korban peristiwa penembakan itu adalah anggota
GPK-OPM. Bahkan, tanpa merasa malu, salah seorang perwira tinggi menyatakan, apa yang
dialami oleh warga seperti yang dilaporkan oleh uskup adalah akibat tindakan OPM. Dari awal,
militer telah bermaksud mematahkan seluruh isi laporan Uskup Munninghoff tersebut dengan
mengatakan, apa yang dilaporkannya adalah sesuatu yang salah dan keliru, karena yang telah
menembaki dan menciptakan kesengsaraan terhadap warga Amungme selama ini adalah OPM.
Jadi, apa yang terpapar dalam laporan Uskup Munninghoff di mata petinggi militer adalah
pemutarbalikan fakta.
Dengan argumentasi demikian, para petinggi militer seakan hendak menutup mata
terhadap apa yang terjadi di Timika dan sekitarnya. Para perwira tersebut bersikukuh, para warga
sipil itu adalah OPM karena terjadinya peristiwa pengibaran bendera Papua Merdeka. Namun,
dengan enteng, Pangdam Trikora waktu itu berkata, "Kalau mereka mengibarkan bendera lain,
ya ditembak".11
Sikap petinggi militer ini tentu membuat Uskup Jayapura itu gusar dan kemudian
menyatakan, apa yang telah ia tulis dalam laporannya adalah apa yang sebenarnya telah dialami
oleh umatnya di sekitar areal Freeport dan laporan itu dibuat berdasarkan kesaksian warga yang
datang kepadanya. Demikian pula tuduhan sebagai simpatisan OPM terhadap warga Amungme
yang dilakukan secara semena-mena, ditampik oleh uskup kelahiran Belanda ini. Menurutnya,
cara pandang militer yang menggeneralisasi orang Amungme sebagai simpatisan OPM
merupakan tindakan yang keliru. Begitu pula, tindakan main hakim sendiri dengan cara
menembak bukanlah cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Namun demikian, uskup juga
11
Mengenai sikap para petinggi militer ini disadur dari Majalah Mingguan Tiras, No.31/thn.1/31 Agustus
1995, Hlm.23.
71
tidak menutup mata adanya warga suku Amungme yang masuk OPM, tetapi sebagian besar dari
mereka itu tetap suku Amungme, bukan OPM.12
Akibat tuduhan sebagai anggota OPM atau simpatisan OPM tersebut, telah menjadikan
orang-orang Amungme di kampung-kampung di sekitar areal konsesi Freeport ketakutan.
Akibatnya, seperti yang dinyatakan oleh Tom Beanal pada bagian awal sub bab ini, kehidupan
orang Amungme kini bagaikan kematian jiwa. Tom Beanal menegaskan, stigmatisasi
GPK-OPM tak lain tujuannya adalah mematikan jiwa juang para putra Amungme untuk
memperjuangkan hak ulayat atas tanahnya sendiri. Lebih lanjut, ia mengatakan, cara-cara
stigmatisasi itu sangat merugikan dan mengganggu proses perbaikan hidup suku Amungme saat
berhadapan dengan Freeport.13
Michel Manufandu, M.A., ketika mengeluarkan pernyataan sebagai jubir Forum
Kepedulian Nasional atas Pelanggaran HAM di Papua mengatakan, pemerintah dan ABRI
hendaknya mencabut segala tuduhan yang menyatakan bahwa penduduk Timika adalah
GPK-OPM. Selama ini, menurutnya, tuduhan demikian selalu digunakan oleh aparat militer
terhadap orang-orang yang telah terbunuh. Selain itu, ia juga menyatakan, suku Amungme tidak
memiliki potensi memberontak terhadap negara RI, karena hal itu jauh dari pola pikir dan
sekaligus juga bukan pokok persoalan mereka. Dengan demikian, stigmatisasi seperti itu tidak
proporsional dibebankan ke pundak suku Amungme.14
Stigmatisasi GPK-OPM semakin memperlihatkan sikap arogan yang hanya menciptakan
ketakutan dan ketakberdayaan serta keterasingan warga suku Amungme dalam menghadapi
gencarnya perubahan yang sedang mereka hadapi. Stigmatisasi tersebut pada gilirannya akan
melahirkan rasa rendah diri dan ketakutan yang membuat masyarakat berdiam diri, menghindar,
dan semakin frustasi. Dalam situasi demikian, dialog tentu tak mungkin tercipta.
Dengan kata lain, stigmatisasi yang membabi buta akan semakin membuat masyarakat
menutup diri karena merasa takut. Akibatnya, di kemudian hari mereka akan memuntahkan
kekesalan dengan cara yang kasar dan di luar dugaan. Apa yang terjadi selama ini bisa disimak
dengan kerangka pikir di atas. Misalnya, tanpa mereka sadari, beberapa orang suku Amungme
termasuk anak-anak dan beberapa suku tetangganya mengibarkan bendera OPM saat menjelang
perayaan natal. Tanpa disadari, mereka melakukan tindakan kasar lainnya seperti kerusuhan dan
protes massal. Tindakan-tindakan semacam itu muncul karena mereka merasa tidak dilindungi
12
Sikap Uskup Munninghoff ini disarikan dari Tiras, Ibid, hlm.24.
Lihat wawancara Tom Beanal dengan majalah Tanah Air, No.1/thn.xvii/1997, hlm. 31-32.
14
Lihat Republika, 2 September 1995.
13
72
oleh siapa pun, termasuk oleh pemerintah sendiri. Di lain pihak, pemerintah lebih
memperlihatkan sikap sebagai pelindung investor ketimbang melindungi rakyatnya sendiri.
Menurut J.S. Serfara, tindakan-tindakan warga yang demikian jangan serta-merta dicap
sebagai GPK-OPM. Tindakan demikian, menurut Serfara, tak lain akibat tertutupnya semua
jalur aspirasi, sehingga berbagai keluhan tak bisa lagi dikomunikasikan secara sehat. Akibat lebih
jauh dari keadaan ini adalah masuknya mereka ke hutan sambil menanti kedatangan Ratu Adil
yang akan mendatangkan hari bahagia bagi mereka. Terlibatnya warga dengan OPM tak lain
karena mereka merasa akan menemukan Ratu Adil ini dalam organisasi OPM. Sebagian dari para
pemimpin OPM tersebut telah bertindak sebagai Ratu Adil. Karena mereka telah terlalu lama
tersingkirkan akibat ketidakadilan, dengan OPM, mereka berusaha menjadi Ratu Adil atas
dirinya untuk mengibaskan ketidakadilan yang selama ini mereka rasakan. Secara tegas, ungkap
Sefara, pemerintah jangan terlalu mudah menjatuhkan vonis sebagai GPK-OPM terhadap
masyarakat yang memperjuangkan hak-hak tradisional mereka yang telah dirampas tanpa
mempertimbangkan nilai-nilai yang melekat pada hak-hak tersebut.15
Cara-cara bereaksi tanpa diduga itulah yang selama ini dicap aparat militer sebagai
tindakan GPK-OPM tanpa memandang akar masalah munculnya sikap demikian. Menurut
keterangan beberapa warga, isu mengenai keberadaan OPM memang selalu ditiup-tiupkan oleh
Freeport. Freeport sangat berkepentingan dengan adanya isu OPM tersebut, karena dengan
terus-menerus terdapat isu gerakan OPM, Freeport mendapat pengawalan yang lebih ketat
dengan personel yang lebih banyak. Kuatnya isu keberadaan gerakan GPK-OPM semakin
memudahkan Freeport untuk menghadapi kritikan dari suku Amungme terhadap
keberadaannya. Karena, kritikan suku Amungme itu akan secara otomatis menjadi urusan aparat
keamanan. Dengan sendirinya, Freeport yang menjadi titik fokus persoalan menjadi terhindar
dari kritik dan opini menjadi melebar tentang pemberontakan bersenjata seperti stigmatisasi
yang terjadi selama ini.
Mayjen (TNI) Johny Lumintang, Pangdam Trikora saat itu, menyatakan bahwa wilayah
Tembagapura dan Timika sebagai daerah rawan setelah aksi penyanderaan di Mapenduma.
Seperti yang diakui oleh Pangdam periode sebelumnya, Mayjen I. Ketut Wirdhana, jumlah
pasukan militer di sekitar areal pertambangan Freeport hanya satu kompi. Tahun 1997 di Timika
dan Tembagapura ditempatkan satu peleton kavaleri dengan kekuatan 32 personel yang
dilengkapi enam buah panser V-150 buatan Amerika. Timika juga menjadi markas dari 2.000
personel TNI_AD lainnya. Penempatan pasukan kavaleri lengkap dengan panser ini dinyatakan
15
Lihat Cendrawasih Pos, 9 Agustus 1997. Drs. Serfara adalah Kakanwil BPN Papua.
73
oleh Kapendam VIII/ Trikora untuk mengantisipasi meningkatnya konflik antara masyarakat
dan Freeport serta konflik antarsuku akibat dampak yang dibawa oleh Freeport.16 Penempatan
Peleton Kavuser dan 2.000 personel TNI-AD ini merupakan praktik pendekatan keamanan
yang paling vulgar di areal pertambangan Freeport.
Keberadaan aparat militer di sekitar areal konsesi Freeport saat ini terlihat semakin
mencolok. Pembenaran terhadap keberadaan mereka dikatakan untuk mengamankan Freeport,
yang dinyatakan sebagai aset nasional dan bersama dengan pihak keamanan Freeport sendiri
mereka hadir dengan dalih untuk mengamankan bahan peledak. Jika diamati dengan saksama,
kehadiran militer di sana jadi mendua: antara melindungi Freeport beserta aset dan prasarananya,
dan dengan tugas melindungi negara secara politik. Secara politik, kehadiran mereka dikaitkan
dengan kehadiran OPM yang beraksi secara sporadis dan sekali-sekali. Namun, secara kasat
mata, kehadiran militer ini adalah untuk melindungi Freeport dari berbagai bentuk gangguan
warga sekitarnya, terutama dari suku-suku yang masih mempersoalkan masalah hak atas tanah di
Timika dan Tembagapura.
Banyaknya jumlah pasukan yang ditempatkan di Timika membawa dampak psikologis
tersendiri terhadap warga. Terutama, ketika para aparat keamanan ini mulai memasuki
kampung-kampung. Tugas mereka yang hadir sampai di pelosok-pelosok ini dinyatakan sebagai
pembina masyarakat agar tidak mudah dipengaruhi oleh OPM dan untuk membimbing
masyarakat. Namun, hakikat dasarnya, kehadiran mereka bertujuan untuk mengendalikan dan
mengawasi mobilitas warga secara ketat setiap hari. Situasi seperti ini membuat warga menjadi
semakin kerdil dan penuh ketakutan karena selalu berada dalam intaian, sehingga tanpa disadari,
mereka menjadi tak mampu lagi mengurus dirinya sendiri. Akibatnya, warga kehilangan
kepercayaan diri, dan dalam waktu yang panjang hal ini akan menimbulkan kehilangan identitas
atau merasa terancam terus-menerus.
Tepat seperti apa yang dikatakan oleh Tom Beanal di atas, saat ini orang Amungme tak
semakin membaik kehidupannya, meskipun perusahaan pertambangan raksasa penghasil emas
terbesar di Indonesia ini berada di hadapan mata mereka. Orang Amungme saat ini hidup
bagaikan tanpa roh karena jiwa mereka telah tertekan dan mati. Jadi, stigmatisasi GPK-OPM
yang telah berkali-kali dibebankan di pundak suku Amungme selama ini bukan suatu yang tak
bertujuan secara sistematis. Stigmatisasi yang dilakukan bertujuan: Pertama, mematikan secara
dini setiap potensi perlawanan warga. Caranya dengan membungkam semua bentuk suara yang
bernada keras dari warga dengan sebutan sebagai pemberontak. Kedua, memecah warga ke dalam
16
Lihat Cenderawasih Pos, 9 Agustus 1997.
74
dua kubu yang saling mencurigai, sehingga kepercayaan diri mereka sebagai suku menjadi
hancur. Ketiga, menciptakan rasa takut permanen karena warga akan selalu dihantui oleh
ketakutan akibat ancaman kedua belah pihak. Pada satu sisi, warga diintai oleh OPM dengan
ancaman tuduhan sebagai pengkhianat, dan pada sisi lain, warga diancam oleh aparat sebagai
pemberontak. Dalam situasi demikian, warga akhirnya tidak sempat lagi memikirkan persoalan
tanah ulayat mereka. Pilihan buat mereka adalah masuk ke hutan untuk menghindari berbagai
ancaman, baik OPM maupun ABRI.
Dalam situasi demikian, menurut para pemuka suku Amungme, pemerintah, tepatnya
militer Indonesia sendirilah yang sebenarnya menciptakan OPM dan para pendukungnya.
Artinya, simpatisan OPM secara tidak langsung direproduksi oleh militer sesuai dengan
kepentingan yang mereka emban, yang sebagian telah diuraikan di atas.
75
BAB V
DERETAN PELANGGARA HAM
TERHADAP WARGA AMUNGME
Skandal pelanggaran HAM di tanah Amungsa terjadi seiring dengan kehadiran Freeport.
Sampai beberapa waktu yang lalu, deretan kasus pelanggaran HAM yang terjadi selalu terpendam
bagai lumpur galian tambang tembaga dan emas Freeport. Tak ada kekuatan yang mampu
menyuarakannya kepada khalayak ramai di Indonesia dan dunia. Namun, kebisuan itu akhirnya
berakhir ketika Mgr. H.F.M. Munninghoff OFM, Uskup Jayapura, membuat laporan yang
menggetarkan hati siapa saja yang membacanya. Ia telah membeberkan serangkaian tindakan
pelanggaran HAM yang sangat brutal di kampung-kampung sekitar kawasan konsesi Freeport.
5.1 Beberapa Peristiwa Kekerasan terhadap Warga
Beberapa kasus pelanggaran HAM itu dilaporkan uskup didasarkan atas rasa tanggung
jawabnya terhadap umat. Laporan itu disampaikan uskup pada Konperensi Wali Gereja
Indonesia (KWI) untuk dijadikan bahan keprihatinan kita bersama. Uskup juga mengharapkan
KWI bisa menyampaikan laporan yang dibuatnya kepada Komnas HAM dan meminta Komnas
HAM turun langsung melakukan investigasi di tempat kejadian peristiwa.1
Laporan Uskup Munninghoff membeberkan kesaksian-kesaksian para korban yang
diperkuat oleh hasil investigasi terhadap rangkaian aksi bersenjata aparat keamanan kepada
warga sipil di Tsinga dan Hoea. Adapun tindakan brutal aparat yang terungkap setelah dilakukan
investigasi adalah (1) terjadinya serangkaian penangkapan dan penahanan yang tidak manusiawi
terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai simpatisan OPM, (2) hilangnya beberapa orang
anggota keluarga dari beberapa keluarga yang salah satu saudaranya diduga ikut OPM ke hutan,
(3) dilakukannya pengawasan serta pengintaian yang menimbulkan ketegangan mental
1
Lihat surat pengantar Uskup Mgr. Munninghoff OFM kepada KWI.
78
berkepanjangan di kalangan penduduk, (4) terjadinya penganiayaan terhadap warga sipil, dan (5)
pembakaran serta perusakan rumah dan kebun milik penduduk. Seluruh tindakan tersebut
terjadi antara pertengahan tahun 1994 sampai pertengahan tahun 1995.
Berbagai pelanggaran HAM tersebut diawali dengan terjadinya protes warga di Lembah
Tsinga bulan Mei 1994. Pada aksi tersebut, warga melakukan demonstrasi damai menuntut
perbaikan kondisi kehidupan. Pada saat berlangsungnya demonstrasi damai itu, dengan alasan
yang tak jelas sekelompok orang menaikkan bendera Papua Merdeka. Berkibarnya bendera
Bintang Kejora itu memancing kemarahan aparat militer. Akibatnya, aparat mengambil tindakan
keras terhadap pihak pengibar bendera yang diidentifikasi sebagai anak buah Kelly Kwalik.2
Setelah peristiwa ini, daerah Tsinga dinyatakan sebagai daerah tertutup oleh aparat keamanan.
Dalam rangka mengejar kelompok Kelly Kwalik itulah terjadi rangkaian penembakan dan
pembunuhan terhadap warga sipil disertai perusakan kebun dan rumah yang terkurung di daerah
tertutup tersebut. Beberapa warga menjadi korban akibat terkepung dalam lokasi
tembak-menembak antara TNI dan OPM.
Salah satu peristiwa tembak-menembak antara pasukan OPM dan TNI di Timika itu
terjadi pada hari Natal 1994. Sehari setelah peristiwa tersebut, masyarakat dikumpulkan secara
paksa dan kemudian diajak oleh aparat untuk mengejar dan menyerbu tempat-tempat yang
diduga sebagai persembunyian OPM. Siang harinya, seusai pertemuan itu, masyarakat yang
digiring aparat lalu menyerbu ke tempat-tempat persembunyian OPM dan berhasil membunuh
Yulius Yanempa. Sebagai bukti keberhasilan, dipotonglah tangan Yulius dan lantas potongan
tangan itu diperlihatkan kepada komandan kompi yang memimpin operasi tersebut. Pada 27
Desember tahun yang sama, kembali TNI bersama rakyat menggelar operasi yang berhasil
menangkap dua warga sipil, yaitu Dominikus Narkime dan Petrus Omabak. Kedua orang
tersebut dituduh sebagai OPM. Operasi TNI dengan mengerahkan warga sipil ini tidak
diberitakan sama sekali oleh media. Malah sebaliknya, Freeport melalui Community
Development-nya yang dipimpin Surya Atmadja mengumumkan terjadinya pembakaran dan
penembakan oleh OPM terhadap rumah-rumah penduduk di areal Freeport.
Kebrutalan yang terjadi itu baru terkuak ketika pada 31 Mei 1995, pasukan Yon 752
Paniai menyerbu jemaat yang sedang berdoa di kampung Hoea (sekitar 90 km arah ke timur kota
Tembagapura). Dalam penyerbuan itu, kembali terjadi penembakan terhadap warga sipil dan
perusakan rumah-rumah penduduk oleh pasukan yang berkedudukan di pos Jila. Dalam aksi ini,
2
Kelly Kwalik disebut-sebut sebagai Komandan Organisasi Papua Merdeka di kawasan Pegunungan Tengah.
Kelly juga salah satu putra suku Amungme yang sejak tahun 1977 telah melakukan protes atas kehadiran PT
79
11 orang warga sipil menjadi korban. Menurut keterangan saksi mata, mereka yang tewas
sebagian berasal dari warga kampung Hoea yang sempat bertahan hidup di hutan karena
ketakutan akibat seringnya terjadi penyerbuan dan kontak senjata antara aparat TNI dan
orang-orang yang disebut gerilyawan OPM. Kontak senjata terus berlangsung antara Juni dan
Desember 1994.
Kronologi insiden tersebut adalah sebagai berikut. Pada 31 Mei 1995 berlangsung doa
bersama yang dipimpin oleh Pendeta Jemaat Protestan Kingmi, Martinus Kibak, di kampung
Hoea Rev. Ketika para jemaat sedang khusyuk berdoa, secara mendadak satu regu pasukan TNI
dari Yon 752/Paniai yang dipimpin oleh Serda Marjaka, tanpa peringatan terlebih dahulu,
langsung mengepung dan melepaskan tembakan. Melihat tindakan itu, sang pendeta langsung
mengangkat tangan, namun seorang aparat bernama Prada Titus Kobogou meresponsnya
dengan langsung melepaskan tembakan kepadanya. Dengan seketika pendeta itu roboh. Setelah
itu, aparat melepaskan tembakan secara membabi buta ke arah warga yang ketakutan. Insiden itu
mengakibatkan beberapa orang dewasa, laki-laki, dan perempuan serta anak-anak tewas di
tempat.3
Sebelumnya, peristiwa serupa juga pernah terjadi beberapa kali terhadap warga sipil yang
tak bersenjata. Misalnya, peristiwa yang menimpa Wendi Tabuni, 23 tahun. Ia ditembak mati
oleh aparat pada 25 Desember 1994 di dalam bus nomor 44 milik Freeport dalam perjalanan
menuju Timika dari Tembagapura. Setelah ditembak, jenazahnya dibuang di Mile 66 oleh aparat
dari pasukan Yon 733 yang bertugas di pos Mile 66. Peristiwa yang sama juga terjadi di bengkel
milik Freeport di Koperapoka ketika beberapa pemuda setempat, yakni Yoel Kogoya,
Peregamus Wake, dan Elias Jikwa dianiaya sampai tewas oleh pasukan dari Mess Pupurima.
Begitu juga di Kwamki Lama, Timika di mana dua orang tewas akibat panah dan terjangan
peluru aparat dari pasukan Yon 733 Patimura pada 16 April 1995.
Tindakan brutal aparat lainnya adalah penculikan dan pengepungan terhadap warga sipil
yang disangka oleh aparat memunyai hubungan keluarga dengan gerilyawan OPM. Salah satunya
adalah keluarga Nawaral Deik-In. Menurut istrinya, pada 6 oktober 1994, pukul 23.00 WIT,
aparat dengan senjata lengkap mendatangi rumah mereka dengan cara mendobrak pintu.
Kedatangan aparat pada saat itu bertujuan mencari suaminya yang bernama Sebastianus Kwalik.
Lalu, Sebastinus Kwalik diambil oleh aparat bersama ketiga adiknya, yaitu Romulus K, Marius K,
dan Hosea K. Keempat orang tersebut digelandang ke mobil yang telah disiapkan sebelumnya.
Freeport Indonesia di atas tanah leluhurnya. Kelly kembali melakukan aksinya
menyandera beberap orang Tim Peneliti Lorenz di Mapenduma.
3
Lihat Munninghoff, hlm. 3–5.
80
tahun 1996 dengan
Mereka semua ditahan di kontainer yang dijadikan penjara di pos tentara Koperapoka, Timika.
Menurut keterangan istrinya, di dalam kontainer itu telah berisi banyak orang yang juga
mengalami nasib serupa.
Menurut keterangan kedua istri Sebastianus Kwalik, mereka yang ditangkap tersebut
ditahan dalam kontainer dengan borgol tetap melekat di kaki dan tangannya. Selain itu mereka
juga mengalami penyiksaan. Setelah seminggu ditahan, semua tahanan di pos Koperapoka itu
hilang dan para istri mereka tak bisa lagi menemuinya. Menurut petugas, mereka dibawa ke hutan
oleh tentara untuk melakukan operasi bersama dalam rangka mencari gerilyawan. Setelah itu
mereka tak pernah muncul lagi. Kuat dugaan mereka semua dieksekusi tentara di hutan.4
Setelah pengibaran bendera di Tsinga itu, wilayah sekitarnya langsung dijadikan daerah
operasi militer (DOM) dengan pengawasan ketat oleh TNI. Akibatnya, timbul ketegangan dan
ketakutan di kalangan warga. Pengawasan dilakukan secara terbuka dengan menyebarkan
tentara, mulai dari perkampungan, gereja, pasar, sampai ke kota Timika. Selain itu, aparat dengan
senjata lengkap juga mengadakan razia di jalanan dengan cara mengecek siapa saja yang lewat.
Pada saat itu, tak jarang aparat mengancam siapa saja yang dianggapnya membangkang. Bahkan,
penangkapan tanpa surat keterangan yang jelas pun sering terjadi terhadap orang-orang yang
dicurigai.
Biasanya, mereka yang ditangkap tidak pernah mendapatkan haknya untuk membela diri
atau disediakan pembela buat mereka. Hal ini dialami oleh Yosepha Alomang, Yakobus
Alomang, Yuliana Moagal, Mathias Kelanangame, dan Nicolas Magal yang ditangkap aparat
pada 9 Oktober 1994. Selanjutnya, pada 25 dan 26 Desember 1995, penangkapan kembali terjadi
terhadap 15 orang warga sipil yang kemudian ditahan di kontainer dan bengkel Freeport di
Koperapoka. Mereka yang ditangkap pada tanggal 26 Desember 1995, ditahan di kontainer milik
keamanan Freeport. Mereka yang ditahan tersebut kemudian dibebaskan beberapa hari
kemudian setelah mengalami berbagai perlakuan tak manusiawi.
Tindakan aparat yang paling kasar adalah penyiksaan yang dilakukan terhadap
orang-orang yang mereka tangkap. Semua korban menyatakan, selama mereka ditangkap,
mereka diperlakukan secara tak manusiawi. Di antaranya, mereka dipaksa mengaku dan
menandatangani surat berita acara pemeriksaan (BAP). Jika menolak, mereka diancam akan
dibunuh. Tindakan tersebut dilakukan secara simultan dan dilakukan tanpa henti selama
beberapa malam. Tanpa istirahat, korban diperiksa dan diminta mengaku sebagai orang OPM.
Bentuk penyiksaan fisik yang terjadi selama ditahan–dalam beberapa kontainer di pos militer
4
Keterangan mengenai detailnya lihat laporan Uskup Munninghoff OFM, hlm 6-9.
81
atau polisi–berupa tendangan ke arah ulu hati dan perut, kepala diinjak, pemukulan di kepala dan
badan, menikam bahu dengan pisau, dilempar dengan batu, atau dipaksa memakai penjepit besi
di belakang lutut. Bentuk siksaan lain juga dilakukan dengan menginjak jari-jari tangan dan
dipukuli dengan bilah rotan.
Selain siksaan fisik, tak jarang para tahanan dipaksa melakukan kerja paksa dan
mengerjakan beberapa hal yang tak bermartabat. Misalnya, jika disuruh istirahat, para korban
dibiarkan tidur tanpa alas di antara kotoran dan genangan air di dalam kontainer tempat mereka
ditahan. Semua tindakan tak manusiawi dan pelanggaran hak asasi manusia itu terjadi di areal
konsesi tambang Freeport atau tepatnya di beberapa fasilitas milik Freeport, seperti kontainer
dan bengkel serta pos keamanan Freeport. Akibat perlakuan aparat itu, sebagian dari korban ada
yang meninggal akibat patah leher, kepala bocor, atau muka lebam membiru serta patah tulang.
Selain penyiksaan terhadap para korban, harta benda warga juga dijarah. Misalnya,
penjarahan terhadap keluarga Biru Kogoya. Dalam laporannya setebal 26 halaman, Mgr.
Munninghoff menuliskan, ada 17 orang penduduk tewas, empat hilang, dan 48 lainnya
ditangkap, ditahan serta dianiaya. Laporan tersebut juga dilengkapi dengan nama-nama, baik
saksi maupun korban, juga jenis kelamin dan umur para korban. Laporan Munninghoff dengan
gamblang juga memaparkan para pelakunya, yaitu beberapa orang dari pihak militer termasuk
tempat terjadinya peristiwa, yakni berbagai fasilitas Freeport.5
Semua yang diuraikan Uskup Munninghoff dalam laporannya bisa dikategorikan sebagai
tindakan pembunuhan secara kilat (summary execution), penangkapan dan penahanan
sewenang-wenang (arbitrary arrest and detention), penyiksaan (torture), penghilangan dan
pengawasan secara paksa (disappearance and surveillance), dan penghancuran serta perusakan harta
milik (destruction of property). Dengan dilakukannya berbagai hal tersebut terhadap warga sipil,
aparat kemanan telah melakukan pelanggaran HAM dalam kategori berat. Dalam hal ini,
Freeport juga turut bertanggung jawab atas terjadinya berbagai kasus pelanggaran HAM itu
karena beberapa fasilitasnya telah digunakan oleh militer untuk melakukan berbagai tindakan
pelanggaran HAM terhadap warga Amungme.
Pada tahun-tahun sebelumnya, pelanggaran HAM seperti ini bukan tak pernah terjadi.
Namun, jika hal itu terjadi, aparat keamanan dan pihak Freeport selalu berhasil menutupinya.
Caranya dengan menyatakan bahwa para korban kebrutalan tersebut adalah para pemberontak
atau orang yang menghalangi pembangunan. Bila mereka telah dinyatakan sebagai pemberontak
atau penghalang pembangunan, tak ada ampun, dengan sendirinya mereka langsung divonis
5
Secara lebih rinci lihat Uskup Munninghoff, Laporan Pelanggaran Hak Asasi Terhadap Penduduk Lokal, Di
Wilayah Sekitar Timika, Kab. Fak-Fak, Irian Jaya Tahun 1994–1995, (Jayapura, 1 Agustus 1995).
82
sebagai anggota GPK-OPM. Tak hanya itu, orang yang menyuarakan ketidakadilan yang
menimpa suku Amungme juga selalu dicap oleh aparat sebagai orang-orang yang tidak mengerti
persoalan Irian Jaya dan dikatakan sebagai antipembangunan.6
Pada tahun 1996, insiden pelanggaran HAM serupa terjadi kembali di Bella, Jila, dan
Alama (150 km sebelah timur Tembagapura) yang masih menjadi areal konsesi tambang
Freeport. Rangkaian pelanggaran HAM di tiga kampung tersebut juga telah diadukan oleh para
pimpinan tiga gereja 7 yang menjadi gembala umat ke Komnas HAM pada 27 Mei 1998 di
Jakarta. Laporan setebal 44 halaman tentang rangkaian pelanggaran tersebut juga diserahkan
kepada Komnas HAM untuk ditindaklanjuti dan dicarikan jalan keluarnya. Laporan itu
membeberkan tindakan tak manusiawi aparat keamanan terhadap penduduk sipil selama
berlangsungnya operasi pembebasan para peneliti dari WWF di Mapenduma yang disandera
oleh kelompok Kelly Kwalik dan Daniel Yudas Kogaya. Operasi itu melibatkan aparat dari
Kopassus, Yonif 753 Paniai, Yonif 752 Sorong, dan Yonif 751 Jayapura.
Dampak operasi yang dilakukan sepanjang bulan Desember 1996 sampai Oktober 1997
itu adalah jatuhnya 16 orang korban, 13 orang di antaranya di desa Bela dan Alama, dua orang di
Jila dan seorang di Mapenduma. Rinciannya, 11 orang tewas ditembak, dua orang dinyatakan
hilang, dan tiga orang mengalami luka-luka serius. Selain itu, aparat juga telah merusak 13 tempat
ibadah, beberapa rumah, kebun, dan hewan piaraan warga. Laporan itu juga membeberkan
bagaimana keadaan penduduk selama operasi tersebut digelar di daerah mereka.
Akibat operasi yang dilakukan aparat, warga yang ketakutan lalu berusaha meningalkan
rumah dan ladang mereka untuk bersembunyi di gua-gua dan hutan di sekitar perkampungan.
Mereka yang bersembunyi di hutan karena ketakutan itulah yang ditembaki aparat ketika mereka
berusaha kembali ke rumah atau ladang. Bahkan, begitu takutnya, 18 orang dari warga meninggal
di tempat persembunyian karena kehabisan bahan pangan. Kelakuan dan kegiatan aparat
keamanan, dan juga karena jumlahnya yang begitu banyak, telah menjadikan mereka sebagai
kekuatan teror yang mengintimidasi penduduk di perkampungan tersebut. Sampai saat ini, kasus
tersebut belum jelas penyelesaiannya meskipun telah diadukan ke Komnas HAM, DPR-RI,
DPRD Papua, serta Dephankam di Jakarta.8
6
Pernyataan bernada seperti ini sering dilontarkan oleh Gubernur Papua ketika dijabat oleh Barnabas Suebu.
Lihat wawancara beliau dalam Eksekutif, 1992.
7
Ketua Daerah GKI Mimika Pendeta Isak Onawatme, Pastor Paroki Tiga Raja Timika P. Nato Gobay Pr. dan
Ketua Klasis GKI Mimika Pdt. ABM Hutapea.
8
Lihat Cepos 4 Juni 1998 dan Tifa Irian, Minggu pertama, Juni 1998. Laporan lengkap mengenai kasus
pelanggaran HAM diserahkan kepada Komnas HAM dengan judul laporan "Pelanggaran HAM dan Bencana
di Bela, Alama, dan Mapenduma Irian Jaya" Timika, Irian Jaya, Mei 1998. Disusun dan
83
5.2. Upaya Pembelaan
Deretan kejadian pelanggaran hak asasi manusia terhadap suku Amungme tentu tidak
berdiri sendiri. Seluruh pelanggaran HAM yang terjadi di atas tanah Amungsa tak terlepas dari
kehadiran Freeport karena kehadiran Freeportlah yang mendorong aparat secara gegabah
menempatkan pasukan dan mengambil kebijakan keamanan di sekitar areal pertambangan besar
itu.9
Beberapa LSM dari Papua dan Jakarta yang terdiri atas YLBHI, ELSAM, LPPS, INFID,
dan Walhi pada 14 Agustus 1995 menyokong LEMASA untuk menghadap Komnas HAM di
Jakarta. Mereka menyampaikan dan membeberkan serangkaian kasus pelanggaran HAM yang
telah terjadi di sekitar areal konsesi Freeport antara bulan Desember 1994 hingga Mei 1995.
LEMASA, atas nama suku Amungme meminta pemerintah dan Freeport untuk bertanggung
jawab atas rangkaian pelanggaran yang telah menimpa mereka. Sokongan LSM-LSM tersebut
pada perjuangan suku Amungme dan LEMASA didorong oleh rasa prihatin dan solidaritas yang
mendalam atas musibah yang melanda suku Amungme.
Pada kesempatan itu, para wakil LSM mendesak Komnas HAM untuk turun ke lapangan
dan membentuk tim khusus dalam rangka mencari fakta dan kejelasan dari peristiwa yang telah
dipaparkan oleh Uskup Munninghoff dan LEMASA. Selain itu, beberapa LSM ini juga
menyatakan apa yang dibeberkan Munninghoff adalah bukti bahwa Freeport tak dapat lagi
mengelak dan harus bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran HAM di areal konsesinya.
Dalil Freeport bahwa protes dan gejolak yang terjadi di Timika tidak ada hubungannya dengan
Freeport, berkat laporan Munninghoff tak bisa diterima lagi. Kalangan LSM menyatakan,
kehadiran militer di Timika dan sekitarnya jelas-jelas untuk melindungi perusahaan tambang
tembaga dan emas itu. Kalangan LSM menyatakan, aparat militer yang berada di Timika
jelas-jelas mendapatkan tempat tinggal dan fasilitas dari Freeport. Begitu pula saat menjalankan
tugasnya, militer mendapat fasilitas dari Freeport. Setiap harinya, puluhan aparat menjadi
penjaga keamanan di beberapa pos, mulai dari Amamapare sampai Tembagapura.10
dipertanggungjawabkan oleh GKII Wilayah Papua, Gereja Katolik Paroki Tiga Raja Timika dan GKI di
Papua, Klasis Mimika.
9
Pernyataan senada banyak sekali dilontarkan oleh para pemuda dan tokoh Irja dan Amungme. Salah satu dari
mereka adalah Dicky D. Iwanggin. Menurut Dicky, seluruh alat dan operasional TNI di Timika ditanggung
dari hasil tambang emas Freeport. Lihat Cepos, 4 Juni 1998.
10
Mengenai sikap LSM ini bisa dilihat pernyataan mereka pada 15 Agustus 1995. Pernyataan pers tersebut
dikeluarkan di Jakarta atas nama lembaga WALHI, ELSAM, INFID, YLBHI, dan LPPS. Sikap LSM ini
dibantah oleh Dirut PT Freeport Indonesia Hoedatmo Hoed. Ia mengatakan berlebihan jika menghubungkan
84
Keesokan harinya, apa yang disampaikan oleh para wakil LSM tersebut menjadi berita
utama di berbagai media massa nasional di Jakarta. Berita itu sekaligus mengundang reaksi dari
berbagai pihak terutama dari petinggi militer Indonesia yang sedang bersiap-siap memperingati
50 tahun Indonesia merdeka. Dengan sendirinya, Freeport yang menguasai wilayah adat suku
Amungme–tempat serangkaian pelanggaran HAM itu terjadi–langsung menjadi sorotan pers
dan masyarakat, baik dalam maupun luar negeri. Sikap pro dan kontra atas peran perusahaan
tambang emas dan peran militer di wilayah itu lantas merebak.
•
Tanggapan Komnas HAM
Menanggapi laporan Uskup Munninghoff, pengaduan LEMASA, dan desakan beberapa
LSM tersebut, Komnas kemudian membentuk Tim Investigasi dan berencana mengirim tim
tersebut ke Timika setelah berkonsultasi dengan Kasum TNI. Tim Investigasi tahap pertama
dari Komnas terdiri atas Marzuki Darusman, Clementino dos Reis Amaral, Joko Sugianto, dan
Sugiri. Tim dari Komnas HAM ini berangkat ke Timika tanggal 22 Agustus 1995.11
Marzuki Darusman sebagai Ketua Tim Investigasi Komnas HAM ke Timika, juga
meminta instansi terkait, seperti Mabes TNI, Depdagri, dan pihak Kepolisian untuk segera
membentuk tim peneliti dan pengumpulan data untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM
di areal konsesi pertambangan Freeport. Hal ini dikemukakan Marzuki agar pihak lain tidak
kaget dengan hasil temuan Komnas. Dengan adanya tim peneliti dari instansi terkait, data yang
diperoleh setiap instansi dapat diperdebatkan dan dibicarakan secara saksama. Dengan
demikian, jalan keluar dalam permasalahan pelanggaran HAM di wilayah kerja Freeport dapat
dengan mudah ditemukan.12 Namun, usul dari Komnas HAM ini tak pernah mendapat respons
sampai kasus ini kembali terpendam tanpa penyelesaian yang mengembirakan.
Setelah berada di Timika selama tiga hari, Tim Komnas HAM kembali ke Jakarta. Tim
pertama, selama keberadaannya di Timika belum berhasil mengambil kesimpulan yang memadai
tentang apa yang telah ditulis Mgr. Munninghoff dalam laporannya. Oleh karena itu, menurut
Marzuki Darusman, Komnas HAM akan mengirim tim kedua ke Timika untuk mencari fakta
yang lebih kuat dan mendukung kesimpulan Komnas HAM. Tidak memadainya kesimpulan tim
kasus pelanggaran HAM dengan Freeport, apalagi menuduh Freeport membiayai militer di Timika. Lihat
wawancaranya dalam majalah Forum Keadilan No. 11, tahun IV, September 1995.
11
Perjalanan Tim Komnas HAM ke Tsinga dan Hoea difasilitasi oleh Freeport dengan menggunakan
helikopter. Lihat Suara Pembaruan, 24 Agustus 1995.
12
Kompas, 25 Agustus 1995.
85
pertama disebabkan oleh ketakutan dari para saksi dalam memberi keterangan. Para saksi
merasa, keamanan dirinya terancam jika Tim Komnas HAM kembali ke Jakarta.13
Akhirnya, setelah bekerja lebih kurang sebulan, Komnas HAM pada 22 September 1995
mengumumkan hasil temuannya. Dalam pengumuman itu, Komnas HAM membenarkan
bahwa telah terjadi serangkaian pelanggaran HAM di Timika berupa pembunuhan secara kilat
(summary execution), penganiayaan dan penyiksaan (torture), pemaksaan untuk menghilang
(disappearance), serta penangkapan sewenang-wenang (arbitrary arrest and detention)
terhadap
sejumlah penduduk sipil. Apa yang diungkapkan oleh Komnas HAM ini telah membenarkan
sebagian dari apa yang telah dilaporkan Uskup Munninghoff sebelumnya. Dalam pengumuman
itu, Komnas menyimpulkan peristiwa yang terjadi sebagai berikut. Telah terjadi pembunuhan
indiskriminatif, penganiayaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia,
penangkapan tak berdasarkan hukum dan penahanan semena-mena, penghilangan orang,
pengawasan yang berlebih-lebihan, serta perusakan harta milik yang dilakukan oleh unsur-unsur
aparat keamanan. Seluruh pelanggaran HAM ini berlangsung dari Oktober 1994 sampai Juni
1995. Semuanya terjadi di Kampung Agani, Hoea, Desa Harapan (Kwamkilama), Mile 67,5,
antara Tembagapura dan Timika. Dalam peristiwa tersebut dilaporkan pula empat orang
hilang.14
Dalam keseluruhan kesimpulan Komnas HAM itu, memang tidak disebut-sebut secara
langsung Freeport sebagai aktor pelanggar HAM. Namun, Komnas HAM secara tegas
mengungkapkan, pelangaran-pelangaran HAM yang terjadi di areal konsesi Freeport diakibatkan
oleh berbagai tindakan aparat keamanan dan ada indikasi penggunaan fasilitas Freeport, seperti
bengkel, bus, kontainer, pos keamanan, dan sanggar kerja milik Freeport. Digunakannya
berbagai fasilitas Freeport oleh militer dibenarkan oleh Presiden Direktur PT Freeport
Indonesia, Hoediatmo Hoed. Alasannya, karena keamanan di wilayah operasi Freeport memang
tangung jawab TNI.15 Namun, pengakuan Hoediatmo Hoed ini kemudian dibantah sendiri oleh
pejabat Humas Freeport, Edward Pressman dengan mengatakan, semua fasilitas Freeport yang
digunakan militer ketika melakukan tindakan pelanggaran HAM tidak berada di bawah
pengawasan Freeport.16
13
Para saksi yang diwawancarai Tim Komnas HAM ketakutan jika tim tersebut kembali ke Jakarta. Untuk itu,
mereka meminta Komnas HAM memberikan jaminan keamanan terhadap mereka. Lihat Kompas, 26 Agustus
1995.
14
Lihat Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, 1995, hlm 23–24. Lihat juga
Merdeka dan Kompas, 23 September 1995.
15
Kompas, 29 Agustus 1995.
16
Bantahan dari Freeport ini dikeluarkan tanggal 4 Maret 1996 setelah Komnas HAM menyatakan bahwa
Freeport tidak terlibat dalam pelanggaran HAM di Timika. Lihat Suara Karya, 5 Maret 1996.
86
Pengumuman Komnas HAM tanpa menyebut Freeport tersebut kontan mengundang
reaksi, baik dari suku Amungme sendiri maupun dari pihak LSM dan beberapa tokoh yang
peduli terhadap nasib suku Amungme. Sebelumnya, Komnas HAM pernah berjanji kepada
warga akan menyelidiki keterlibatan Freeport dalam kasus pelanggaran HAM di Timika. Janji itu
dikemukan Komnas HAM karena menyadari bahwa kehadiran Freeport telah menimbulkan
berbagai konflik pertanahan, khususnya tidak dihargainya hukum adat atas tanah dan konflik
sosial-budaya. Salah satu anggota Komnas HAM, Bambang W. Soeharto, yang datang ke
Timika, menyatakan bahwa persoalan di Timika lebih kompleks daripada laporan yang
disampaikan ke Komnas HAM. Jadi, ia menyadari bahwa persoalan HAM di Timika tidak hanya
sekadar persoalan penembakan semata.17
Dengan demikian, muncul permintaan kepada Komnas HAM dan aparat penegak
hukum untuk melakukan investigasi terhadap keterlibatan Freeport dalam kasus pelanggaran
HAM di Timika. Permintaan itu dikemukakan dengan alasan bahwa digunakannya berbagai
fasilitas Freeport dalam pelanggaran HAM itu mengundang kecurigaan bahwa Freeport
mengetahui adanya aksi itu sebelumnya.18 Menanggapi kuatnya permintaan agar Komnas HAM
menyelidiki keterlibatan Freeport dalam rangkaian pelanggaran HAM di Timika, Marzuki
Darusman menyatakan bahwa Komnas tidak berwenang membuktikan secara hukum. Pembuktian secara pidana keterlibatan Freeport bukan tanggung jawab Komnas HAM.
Meskipun demikian, bagi warga suku Amungme, cara kerja Komnas HAM dalam
mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran HAM, pada satu sisi sangat mengecewakan mereka.
Suku Amungme menilai Komnas HAM dalam menangani kasus yang menimpa beberapa orang
warganya, bekerja tidak mendalam dan tidak teliti dalam mengumpulkan fakta. Kekecewaan itu
diungkapkan melalui surat pernyataan para tetua adat Amungme kepada Komnas HAM
lapangan. Warga Amungme minta agar Komnas HAM bekerja lebih serius untuk memberikan
perlindungan HAM di Timika. Mereka mengharapkan agar Komnas HAM berani
mengungkapkan inti persoalan yang menyebabkan terjadinya berbagai kasus pelanggaran yang
terus-menerus berlangsung di Timika.
Kekecewaan yang muncul disebabkan tidak mampunya Komnas HAM menyelami
persepsi dan perasaan masyarakat Amungme dalam memandang penyebab timbulnya kasus
pelanggaran HAM di Timika. Komnas HAM dalam persepsinya lebih terpaku pada usaha
mencari kebenaran faktual pada penduduk di sekitar aksi pelanggaran HAM semata dan tak
berusaha menyelami lebih dalam keseluruhan persoalan yang saling mengait, yang menimbulkan
17
18
Suara Karya, 9 Sepetember 1995. Mengenai pernyataan Bambang lihat Merdeka, 18 September 1995.
Media Indonesia, 22 Desember 1995.
87
korban jiwa dan perasaan suku Amungme. Pernyataan Marzuki Darusman dan Clementino dos
Reis Amaral, anggota tim yang datang ke Timika, yang hanya bersandar pada fakta faktual semata
dapat kita baca dari pernyataannya di The Jakarta Post dan Media Indonesia bahwa Freeport tidak
terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran HAM di Timika. Kesimpulan demikian diambil
Amaral dan Marzuki karena dalam kesaksian, tidak ada satu orang pun dari 23 orang saksi yang
menyaksikan adanya keterlibatan orang Freeport. Apa yang dilaporkan Munninghoff bagi
Marzuki hanya menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di areal Freeport bukan menyatakan,
Freeport terlibat dalam kasus itu.19
Pernyataan anggota Tim Komnas HAM ini tentu membingungkan suku Amungme
karena mereka menyadari dan merasakan, tulang punggung dari seluruh rangkaian pelanggaran
HAM di atas tanah adat mereka adalah berkat hadirnya Freeport. Akibatnya, masyarakat
Amungme kehilanggan harapan terhadap perbaikan hidup yang sebelumnya tumbuh ketika
Komnas HAM mendatangi mereka. Masyarakat juga memandang Komnas HAM tidak mampu
memperjuangkan nasib mereka dalam menghadapi Freeport. Hal itu memang kemudian
menimbulkan rasa kecewa dan semakin mengundang konflik antara warga dan Freeport.20
Posisi Freeport dalam keseluruhan rangkaian tragedi pelanggaran HAM di Timika,
menurut masyarakat Amungme, hendaknya diteliti secara saksama oleh Komnas HAM. Jika
tidak, usaha Komnas HAM untuk menuntaskan persoalan itu menjadi kerja setengah hati. Akar
permasalahan dari Tragedi Timika adalah masalah perampasan tanah adat dan rusaknya
lingkungan sosial serta lingkungan hidup di Amungsa.21 Lebih penting lagi, suku Amungme
menyatakan bahwa penanggung jawab utama dari seluruh rangkaian pelanggaran HAM di
Timika adalah Freeport karena kehadiran aparat keamanan di Timika tak terlepas dari
beroperasinya Freeport. Sementara itu, LEMASA menyatakan, Tim Komnas HAM yang
melakukan investigasi di Timika hanya berpatokan pada apa yang dilaporkan Uskup
Munninghoff semata dan mereka tidak berusaha mengelaborasi serangkaian kasus pelangaran
HAM lainnya.
Menurut para pemuka suku Amungme, apa yang telah dilaporan Uskup Munninghoff
hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus serupa yang terjadi di areal pertambangan emas dan
tembaga itu. Isi dari keseluruhan dari laporan Uskup Munninghoff itu juga sekaligus merupakan
manifestasi dari konflik antara warga dan Freeport. Oleh sebab itu, pada Maret 1996, kembali
para pemuka adat suku Amungme mendatangi Komnas HAM dan meminta mereka agar
19
20
Lihat Merdeka, 3 Oktober 1995.
Lihat The Jakarta Post, 28 Agustus 1995 dan Kompas 29 Agustus 1995.
88
kembali turun ke Timika untuk menyelidiki secara tuntas seluruh persoalan pelanggaran HAM di
Timika dan sekitarnya.22
Menanggapi pernyataan Komnas HAM yang menyatakan,
Freeport tidak ada
sangkut-pautnya dengan kasus pelanggaran HAM di Timika, membuat Freeport seolah-olah
mendapat angin. Freeport kemudian menggunakan temuan Komnas HAM itu untuk menyerang
pihak lain dan menyatakan di berbagai media massa, baik luar dan dalam negeri bahwa Freeport
bersih dan tak terlibat dalam urusan pelanggaran HAM di Timika. Bahkan, Freeport meminta
Uskup Munninghoff agar memberikan pernyataan bahwa Freeport memang tidak terlibat dalam
segala bentuk pelanggaran HAM. Hal itu dilakukan Freeport dengan mengundang beliau
berkunjung ke Timika untuk melihat program kemasyarakatan dan lingkungan Freeport pada 22
November 1995.23
Dalam jamuan makan malam yang diadakan Vice President Freeport, Paul Murphy, di
Timika, Uskup Muninghoff membacakan surat terbuka bahwa ia tidak menuduh Freeport dalam
kasus pelanggaran HAM. Pembacaan surat itu direkam dalam video oleh Freeport yang
kemudian digunakan untuk kampanye. Namun, 10 hari sebelum video itu dipertontonkan
kepada pihak wartawan, Presiden Komisaris Freeport, James Robert Moffett, menilai bahwa
laporan Uskup Jayapura itu tidak menyatakan Freeport terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.
Bahkan, ia mengungkapkan, “Berdasarkan akal sehat, Uskup Muninghoff yang tinggal di
Jayapura tidak mungkin mengetahui terjadinya pelanggaran HAM terhadap 40 warga sipil yang
meninggal dunia. Saat itu ia tidak ke lapangan atau ke Timika atau menjadi saksi mata atas kejadian itu. “Berarti laporan tersebut kurang tepat," tambahnya. Semuanya itu dikeluarkan Moffett
ketika jamuan makam malam dalam rangka peresmian kota Kuala Kencana.24
•
Tanggapan Aparat Keamanan dan Pemda
21
Pendapat senada juga disampaikan oleh para mahasiswa Irian Jaya di Jakarta ke Komnas HAM. Lihat
Republika, 20 September 1995.
22
Suara Pembaruan, 6 Maret 1997. Kedatangan pemuka adat Amungme ke Komnas HAM Maret 1996 ini
didasari keprihatinan akibat terjadinya kerusuhan massal di Timika. Kerusuhan ini menelan beberapa korban
jiwa.
23
Lihat Republika, 14 Desember 1995 dan Suara Pembaruan, 13 Desember 1995.
24
Lihat Suara Pembaruan, 4 Desember 1995. Jika kita simak kedua kejadian itu maka bisa disimpulkan,
Freeport telah mencoba menggiring opini bahwa Freeport tidak bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di
Timika dengan diperkuat oleh temuan Komnas HAM dan surat terbuka Uskup Muninghoff yang direkamnya.
Atas adanya video itu, Keuskupan Jayapura tidak tahu-menahu meskipun Humas Freeport menyatakan bahwa
uskup secara sukarela direkam seusai jamuan makan malam di Timika. Bandingkan dua berita antara
pernyataan Abdul Hakim G. Nusantara di Republika, 14 Des 1995 dengan pernyataan Humas Freeport di
Suara Pembaruan, 13 Desember 1995.
89
Para petinggi militer secara tegas juga membantah laporan berbagai LSM ke Komnas
HAM tentang adanya kasus pelanggaran HAM di areal Freeport di Timika, Papua.25 Bantahan
itu dinyatakan oleh KSAD Jenderal R. Hartono, Kapuspen Brigjen Suwarno Adiwijoyo,
Assospol Kassospol, Mayjen Syarwan Hamid. Bagaikan kor, mereka menyatakan bahwa yang
melakukan pelanggaran HAM di Timika itu bukanlah TNI, melainkan GPK-OPM. Caranya
dengan melakukan teror kepada penduduk sipil. Selain itu, para petinggi TNI juga mengatakan
bahwa wilayah tempat terjadinya pelanggaran HAM itu memang "daerah pertempuran" antara
TNI dan gerilyawan OPM. 26
Pangdam Trikora Mayjen I. Ketut Wardhana mengatakan, laporan Uskup
Munninghoff–seperti yang disampaikan oleh para LSM ke Komnas HAM–adalah
pemutarbalikan fakta. Menurut Pangdam, hal itu disebabkan karena korban yang tewas–seperti
yang dilaporkan oleh uskup–adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai anggota
GPK-OPM. Untuk meyakinkan ucapannya itu, Pangdam menyatakan bahwa para korban yang
tewas di Tsinga itu ditembak ketika mengibarkan bendera OPM. Untuk penganiayaan yang
dialami penduduk di areal Freeport, menurut Pangdam, tak lebih sekadar cara pembinaan yang
dilakukan oleh TNI terhadap penduduk.27
Lebih jauh Pangdam Trikora menyatakan, nama-nama orang yang dinyatakan tewas
dalam laporan uskup sebagian masih hidup. Bahkan, Pangdam menyitir pendapatnya bahwa
operasi teritorial dan pembinaan yang telah membawa korban jiwa itu sebagai usaha penegakan
HAM. Dalam pandangannya, kesejahteraan akan meningkat sejalan dengan peningkatan
keamanan.28 Pangdam juga membantah jumlah korban yang dilaporkan uskup. Menurutnya,
korban hanya dua orang, yaitu mereka yang menaikkan bendera OPM.
KSAD Jenderal TNI Hartono sehari setelah kasus tersebut merebak di media massa,
menyatakan, akan menyelidiki kebenaran laporan Munninghoff. Untuk menyelidikinya, KSAD
menegaskan tidak akan membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) seperti yang pernah
dibuat TNI sesudah terjadinya penembakan massal terhadap para pemuda demonstran di Dili
tahun 1991. Dalam kasus Timika, TNI hanya melimpahkan penyidikannya kepada Kodam
25
Perlu diingat bahwa pada tanggal 16 Agustus 1995 dua hari setelah dibeberkannya kasus pelanggaran HAM
di Timika ke Komnas HAM, KSAD Jenderal R. Hartono hanya menanggapinya dengan pernyataan akan
meninjau ke Papua untuk menyelidiki kebenaran apa yang telah dipaparkan LSM di Komnas HAM tanggal 14
Agustus 1995. Lihat Kompas 16 Agustus 1995.
26
Lihat Tiras, No.31/Thn 1/31 Agustus 1995, hlm 22l.
27
Lihat Tiras, 31 Agustus 1996, hlm. 23.
28
Suara Pembaruan, 18 Agustus 1995.
90
VII/Trikora, khususnya untuk mengklarifikasi kebenaran tentang keterlibatan anggota TNI
dalam aksi penembakan terhadap penduduk sipil.29
Persepsi militer tentang apa yang dilaporkan Uskup Jayapura itu sangat kental aroma
pendekatan keamanannya. Para petinggi militer selalu menekankan adanya ancaman keamanan
di areal Freeport oleh OPM. Bahkan, KSAD menyatakan bahwa GPK kerap kali menimbulkan
kekacauan di areal itu secara clandestine. Persepsi demikian secara gamblang diungkapkan oleh
Ketut Wardhana, sehari sebelum melepas jabatannya. Kepada wartawan Pangdam menyatakan,
semua korban penembakan di Timika adalah GPK. Ia juga menyatakan bahwa operasi militer itu
diadakan setelah adanya informasi rencana penyerbuan ke Freeport oleh GPK.30
Jatuhnya korban penduduk sipil di Timika, menurut Menhankam Edi Sudradjat,
merupakan hal biasa karena di sana ada GPK. Namun, menurut laporan uskup, mereka yang
tewas adalah penduduk sipil tak bersenjata. Jadi, di tempat-tempat jatuhnya korban, tidak ada
clash bersenjata seperti yang dikatakan Menhankam.31
Pemda Papua sendiri juga dengan keras menyangkal apa yang telah dilaporkan Uskup
Munninghoff tantang kasus pelanggaran HAM itu. Gubernur Papua sendiri, Jakob Patippi,
sampai tanggal 26 Agustus 1995 tidak mengetahui adanya laporan Uskup Munninghoff karena ia
sibuk memperingati perayaan 50 tahun Indonesia merdeka. Bahkan, jajaran di bawahnya, seperti
bupati dan camat sampai tanggal tersebut juga tidak memberikan laporan apa-apa kepada
gubernur. Gubernur dalam kesempatan yang sama menyatakan, sampainya laporan kasus
pelanggaran HAM di Timika kepada Komnas HAM dilakukan oleh orang-orang yang tidak
berkompeten. Mereka melakukan itu demi keinginannya sendiri serta tidak mengindahkan
prosedur yang berlaku.
Sikap para pejabat Papua ini membuat Clementino dos Reis Amaral, anggota Komnas
HAM terkejut. Selain itu Amaral juga menyesalkan adanya perintah tembak di tempat di Irian
Jaya bagi para pengibar bendera OPM. Menurut Amaral, perintah demikian tidak berdasarkan
hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai HAM.32
Sementara itu, pernyataan para petinggi militer tadi ditanggapi oleh Uskup Munninghoff
dengan rendah hati, dengan menyatakan bahwa laporan itu disusunnya atas pengaduan dari
warga dan saksi mata. Bagi uskup yang telah lebih 40 tahun bertugas di Papua itu, apa yang
29
Suara Pembaruan, 18 Agustus 1995 dan Merdeka, 31 Agustus 1995.
30
Lihat Republika, 14 September 1995. Lihat juga Merdeka, 2 September 1995 yang menyatakan bahwa 2
orang korban di Hoea adalah anak-anak, yaitu Ismael Dekme (6 tahun) dan Lina Alomang (5 tahun) sedangkan
yang lainnya warga sipil.
31
Lihat Republika 20 September 1995 dan bandingkan dengan Laporan Muningghoff.
32
Kompas, 28 Agustus 1995.
91
dilaporkannya merupakan "tugas kenabian" semata yang dilakukan ketika hak asasi manusia
diinjak-injak dan tak ada maksud lain.33 Uskup juga menyayangkan, Pangdam memberikan
komentar tidak proporsional dan tanpa mencermati masalah yang ia sampaikan.
Keputusan TNI tersebut tidak membuat tim investigasi berdiri sendirian karena banyak
kalangan yang menyesalkan. Misalnya, pendapat dari Prof. Dr. J.E. Sahetapi yang menyatakan
diperlukannya Tim Pencari Fakta dari TNI karena dalam laporan Munninghoff jelas disebutkan
bahwa militer terlibat dalam kasus pelanggaran HAM di Timika itu. Untuk itu, TNI perlu
mempelajari dan meneliti kasus ini secara jelas. Hal senada diungkapkan Abdul Hakim Garuda
Nusantara. Menurutnya, TNI perlu mempertimbangkan dibentuknya Dewan Kehormatan
Militer (DKP) untuk mengusut dan meneliti kasus pelanggaran HAM di Timika jika keterlibatan
TNI memiliki indikasi yang kuat sebagai pelaku dalam penelitian Komnas HAM.34
5.3. Akar Persoalan: Freeport dan Militer
Tak bisa diingkari bahwa pendekatan keamanan yang begitu kentara dan jumlah pasukan
yang banyak semakin memberi peluang terjadinya pelanggaran HAM di areal konsesi Freeport.
Banyak pendapat mengatakan, kehadiran ratusan pasukan TNI di Timika telah menimbulkan
kondisi rawan pelanggaran HAM.
Melihat rumitnya masalah Timika, Muladi, salah seoarang anggota Komnas HAM,
menyatakan bahwa masalah pelanggaran HAM di Timika sama karakternya dengan yang terjadi
di Timtim. Artinya, problematikanya bukan sekadar permasalahan yuridis semata, melainkan
menyangkut juga masalah ekonomi, adat dan sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan cara-cara
penyelesaian secara komprehensif agar tidak memunculkan masalah baru di kemudian hari.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hak milik atas tanah bagi suku Amungme menempati
kedudukan yang sangat strategis dalam hidup mereka serta adanya bagian-bagian tertentu yang
dikeramatkan.
Dengan demikian, sikap perusahaan yang hanya berpegang pada legalitas dalam arti
formal semata tanpa mempertimbangkan dukungan sosiologisnya akan selalu menimbulkan
masalah. Demikian pula cara pandang yang selalu melihat masalah antara penduduk dan
Freeport di Timika sebagai masalah keamanan semata, sampai kapan pun tidak akan
33
Lihat wawancara Uskup Munninghoff dengan majalah Tiras, 31 Agustus 1995.
Suara Pembaruan, 18 Agustus 1995. Dalam menyelidiki Kasus Timika ini, TNI hanya membentuk Tim
Fungsional TNI-AD. Lihat Suara Pembaruan, 30 Agustus 1995.
34
92
menyelesaikan masalah. Karena, cara-cara keamanan adalah cara penyelesaian masalah secara
sepihak tanpa mempertimbangkan keberadaan adat, sosial, dan kepentingan ekonomi warga
setempat.35
Pendekatan keamanan yang selalu dilakukan aparat militer di Papua sangat kondusif dan
mengandung potensi bagi pengingkaran atas hak-hak asasi manusia. Hal ini disebabkan
pendekatan keamanan sangat menekankan stabilitas secara keras yang akan menimbulkan
tindakan penyiksaan dan penghukuman yang kejam, seperti penembakan atau pembunuhan di
luar proses hukum. Pendekatan keamanan memberikan legitimasi berlebihan kepada militer
untuk mengelola seluruh kepentingan masyarakat. Mulai dari masalah tempat tinggal atau
permukiman suku sampai ke masalah kehidupan beragama warga. Luasnya kewenangan militer
dalam pola pendekatan keamanan ini menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum.
Lebih jauh mengenai dampak penekanan pada pendekatan keamanan di Timika, dapat
kita simak dari pandangan Bruder Theo van Den Broek. Beliau mengatakan, banyaknya jumlah
dan meningkatnya kegiatan militer di sekitar Timika membuat warga terganggu dan sekaligus
membuat mereka tidak betah di tempatnya. Pendekatan keamanan dalam pandangan Bruder
Theo tidak akan mampu mengajak dan membawa warga untuk terbuka dalam menyampaikan
persoalannya. Akibatnya, warga Amungme kemudian tidak mudah membuka diri terhadap
pembaruan dan perubahan yang datang akibat kehadiran Freeport di atas tanahnya.
Untuk membenarkan pendekatan keamanan di sekitar tambang Freeport ini, TNI selalu
menyatakan bahwa kehadiran mereka hanyalah sebagai "penjamin keamanan orang setempat
dan membina mereka dalam proses pembangunan," walaupun yang sering terjadi malah
sebaliknya. Kehadiran TNI lebih dirasakan sebagai pembawa ketegangan karena para penduduk
selalu diintai terus-menerus gerak-geriknya. Apalagi, ditambah seringnya para prajurit yang
bertindak keterlaluan dalam menghadapi warga sehingga menghilangkan kepercayaan
masyarakat.36
Semuanya itu menurut Bruder Theo diakibatkan oleh menduanya tugas TNI di areal
tambang Freeport, yaitu antara tugas sebagai aparat pengamaman negara yang lazim dan sebagai
aparat pengamanan operasional perusahaan pertambangan. Tugas yang mendua ini menjadikan
aparat militer "mengintai dan mencurigai siapa saja" serta bertindak sebagai satu-satunya institusi
yang berkuasa dan berhak untuk menentukan kebenaran. Kondisi demikianlah yang telah
melahirkan serangkaian kasus pelanggaran HAM di Timika selama ini. Tanpa menyelesaikan
35
36
Lihat Kompas 19 Agustus 1995.
Alinea ini disadur secara bebas dari Theo van Den Broek, hlm.24.
93
kedua persoalan mendasar itu, persoalan pelanggaran HAM di Timika akan terus berulang
sepanjang waktu.
Hal senada juga dikemukan oleh Marzuki Darusman, Ketua Komnas HAM. Ia
menyatakan, Komnas HAM menganggap perlunya secara jelas menjernihkan ruang lingkup
kegiatan operasional antara pemerintah daerah, TNI dan Freeport sehingga garis tanggung
jawab fungsional dari ketiga badan itu menjadi jelas. Selanjutnya, tanggung jawab hukum
masing-masing sebagai dasar kelembagaan bagi kemajuan dan perlindungan HAM juga bisa
dipastikan sehingga tidak terjadi saling lempar tanggung jawab. Ia juga menyatakan, sudah
waktunya dikaji ulang kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah keamanan yang telah
menimbulkan stigmanisasi terhadap penduduk Papua.37
Oleh sebab itu, perubahan politik yang terjadi saat ini, pemerintah dan TNI perlu
kembali meninjau ulang seluruh kebijakannya terhadap perusahaan tambang tembaga dan emas
itu. Dengan pengertian, pertama, sebagian besar pasukan TNI di Timika perlu ditarik keluar agar
warga bisa hidup tenang dan kembali ke keadaan normal dan keluar dari ketakutan yang masif.
Kedua, kebijakan pemerintah secara ekonomi perlu lebih diarahkan pada suku Amungme secara
khusus dan Papua secara umum, agar terjadi perbaikan kesejahteraan. Dengan kata lain,
kesepakatan yang dibuat di Timika tentang keberlangsungan tambang dan fasilitas-fasilitas
pendukungnya harus melibatkan suku Amungme melalui lembaga perwakilannya, yaitu
LEMASA.
37
Lihat Merdeka, 23 September 1995.
94
BAB VI
DANA SATU PERSEN YANG
MEMICU KONFLIK HORIZONTAL
6.1. Proyek Belas Kasihan Freeport
Untuk meredam berbagai gejolak yang muncul berkaitan dengan kehadirannya, Freeport
mencoba merangkul suku-suku yang hidup di sekitar pertambangannya dengan berbagai cara. Di
antaranya adalah dengan memberikan sejumlah uang kepada mereka. Rencananya, Freeport
akan memberikan satu persen dari keuntungannya untuk warga.
Pengucuran dana (trust fund) sebesar satu persen dari Freeport kepada tujuh suku yang
berdiam di sekitar areal pertambangan emasnya ternyata penuh dengan kontroversi. Akibat
pengucuran dana itu, era perang suku hadir kembali di sekitar Timika. Paling tidak, telah terjadi
dua kali perang suku dengan korban jiwa sebanyak 18 orang. Perang pertama menelan korban
sebanyak 12 orang dan enam orang pada perang yang kedua.
Melihat kenyataan itu, melalui LEMASA, suku Amungme dan beberapa suku lainnya
mempertanyakan keabsahan dan keefektifan dana yang dikelola oleh PWT2 (Pembangunan
Wilayah Timika Terpadu), bagi peningkatan kesejahteraan warga suku yang berada di sekitar
areal pertambangan Freeport. Bab ini mencoba mengulas persoalan yang dimunculkan oleh
pengucuran dana satu persen itu dalam dinamika sosial suku-suku di sekitar Timika, khususnya
saat berhadapan dengan pemda dan Freeport.
Alkisah pada pertengahan Maret 1996, di kota Tembagapura dan Timika serta daerah
sekitarnya dilanda ketegangan. Ketika itu, beberapa warga menyerang dan menghancurkan
berbagai fasilitas Freeport. Peristiwa tersebut di kalangan warga suku Amungme yang tinggal di
kedua kota ini sering disebut kerusuhan "Handy-talky". Karena, begitu banyak orang tak dikenal
dalam peristiwa ini ikut serta membawa alat komunikasi itu untuk mengerahkan massa
melakukan perusakan.1
1
Akibat aksi ini, aktivitas Freeport sempat terhenti selama empat hari. Aksi perusakan bulan Maret itu tidak
ditangani secara serius oleh aparat keamanan, bahkan tidak pernah ada tindakan hukum yang dilakukan untuk
mengklarifikasi peristiwa itu. Lebih jauh mengenai kasus ini lihat Theo van Den Broek, Op Cit. Lihat juga
98
Bersamaan dengan aksi itu, muncul tuntutan untuk bertemu muka dengan pimpinan
tertinggi Freeport, Mr. James R. Moffett. Menyikapi aksi yang mengganggu operasi Freeport
selama beberapa hari ini, James R. Moffett pada 14 Maret 1996, didampingi para pejabat Pemda
Papua datang ke Timika di bawah kawalan ketat aparat keamanan. Dalam kunjungan itu, Moffett
berjanji akan mempertimbangkan berbagai permintaan warga.
Sebelum peristiwa tersebut meletus, sebenarnya, keadaan di Timika sudah sedemikian
tegang dan menakutkan akibat aksi penyanderaan yang terjadi pada Januari 1996 di Mapnduma
oleh Kelly Kwalik dkk. Masyarakat juga masih trauma akibat peristiwa yang cukup
menghebohkan dunia internasional tersebut. Ketegangan kian meningkat ketika Timika
dijadikan basis operasi militer dan penempatan 2.000 lebih personel TNI dari berbagai kesatuan
untuk pembebasan sandera. Selain itu, Timika juga baru saja mengalami guncangan akibat
terbongkarnya kasus-kasus pelanggaran HAM dalam kategori berat yang diduga melibatkan
Freeport.
Peristiwa penting lainnya adalah diajukannya gugatan class action terhadap Freeport
McMoran Copper and Gold Inc, induk PT Freeport Indonesia di Louisiana, Amerika Serikat,
dalam kasus pelanggaran HAM oleh suku Amungme. Semua peristiwa tersebut menyebabkan
Freeport mendapat sorotan masyarakat luas dan media massa, baik nasional maupun
internasional.
Selanjutnya, Moffett didampingi para pejabat Pemda Papua, Bappenas, dan Kodam
Trikora serta Danjen Kopassus, Prabowo Subianto, pada 13 April 1996 bertatap muka dengan
penduduk di Timika dan Tembagapura. Dalam kesempatan itulah ia melansir akan
menghibahkan keuntungan kotor tahunan Freeport sebesar satu persen kepada warga suku
Amungme dan Kamoro untuk jangka 10 tahun. Besar dana tersebut per tahunnya sekitar 15 juta
dolar AS disesuaikan dengan fluktuasi keuntungan PT Freeport Indonesia.2 Dana satu persen ini
disebut Freeport sebagai "dana pembangunan" atau Freeport Fund for Irian Jaya Development
(FFIJD), yang kemudian lebih dikenal sebagai satu persen trust fund.3
laporan LEMASA yang dikeluarkan 12–14 Agustus 1996. Keterangan serupa juga disampaikan oleh Tom
Beanal dalam jumpa persnya mengenai dana satu persen di Jakarta, 1996.
2
Media Indonesia, 15 April 1996. Dana satu persen inilah yang kemudian ramai dibicarakan, baik di kalangan
suku Amungme dan suku lainnya di Timika, maupun oleh para pejabat Pemda dan pemerintah pusat di Jakarta
dengan sebutan Trust Fund (dana perwalian).
3
Dana ini menurut keterangan Freeport adalah "dana pembangunnan" bukan dana pengakuan atas tanah hak
ulayat atau dana rekognisi. Freeport juga menegaskan bahwa pengucuran dana ini tidak berhubungan dengan
kerusuhan dan persoalan hak asasi manusia. Bukan pula ditujukan sebagai penghalang upaya hukum bagi suku
Amungme menggugat Freeport. Lihat "Penjelasan Pimpinan PT Freeport Indonesia Mengenai Freeport Fund
for Irian Jaya Development, 14-08-1998.
99
Gagasan Moffett untuk menghibahkan satu persen keuntungannya oleh Pemda Papua
kemudian dikonsultasikan dan dimatangkan bersama dengan Bappenas dan Pemda Papua.
Bappenas kemudian memasukkan dana satu persen tersebut ke dalam proyek Pembangunan
Wilayah Timika Terpadu (PWT2) yang telah dirancang sejak lama, yaitu sejak pertemuan antara
Jacob Pattipi dengan CEO PT Freeport McMoran Copper and Gold Inc, James R. Moffett di
New Orleans bulan September 1995. Namun, ide itu tidak berkembang. Barulah ketika Freeport
menjadi sorotan publik, ide ini dikembangkan kembali dengan melibatkan Pemda,
Bakortranasda, para petinggi TNI dan Bappenas di Jakarta. Berkat sponsor Freeport, pada 9
Januari 1996 diadakan pertemuan antarpengusaha yang beroperasi di Timika di Jakarta guna
membicarakan kelanjutan PWT2. Kemudian, program PWT2 dan situasi terakhir Timika
dilaporkan ke Presiden Soeharto saat berada di peternakan Tapos oleh Presdir PT Freeport
Indonesia, Adrianto Machribie dengan memanfaatkan momentum kunjungan para mahasiswa
Papua asal Kamoro, pada 10 Maret 1996.
Setelah demonstrasi yang melanda Timika pada Maret 1996 itu, rencana PWT2 kian
intensif. Di Jakarta, atas sponsor Freeport pada 4 sampai 11 April 1996, diadakan pertemuan
antarinstansi untuk membahas PWT2. Pertemuan tersebut melibatkan beberapa departemen,
pejabat Freeport, petinggi militer, dan Bappenas. Dalam pertemuan itu, juga ikut serta
Komandan Jenderal Kopassus,4dan diambil keputusan bahwa Freeport akan menyisihkan satu
persen dari pendapatan kotornya untuk masyarakat yang disubordinatkan dalam PWT2.
Pengelolaan program PWT2 itu dilaksanakan oleh Pemda Papua atau para pejabat yang
ditunjuk dari kantor gubernur di Jayapura yang dipimpin H.E. Mackbon, Ketua Bappeda Irian
Jaya5. Asal dana untuk program ini, menurut pemda, bukan hanya dari Freeport, melainkan juga
dari perusahaan-perusahaan lain yang ada di sekitar wilayah pertambangan, serta dari APBD dan
4
Keterlibatan Danjen Kopassus dalam persoalan dana satu persen dan PWT2 terjadi sejalan dengan kebijakan
operasi pembebasan sandera di Mapnduma Januari 1996. Tetapi, kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan
mengandung pertanyaan karena tidak jelas mewakili siapa dan untuk kepentingan apa. Padahal, unsur militer
telah terwakili oleh para petinggi Kodam Trikora dalam setiap kebijakan Freeport mengenai suku Amungme.
5
Menurut H.E. Mackbon, program PWT2 bukanlah kreasi murni Pemda Papua dan masyarakat setempat,
melainkan didesain oleh Bappenas di Jakarta. Lihat Kompas, 17 September 1997.
100
APBN.6 Freeport pun menyatakan seluruh tanggung jawab pengunaan uang hibah dari Freeport
itu ada di tangan pemerintah/Pemda Irian Jaya.7
PWT2 adalah program pemerintah yang bertujuan menyikapi desakan warga suku
Amungme dan sorotan berbagai pihak atas perkembangan yang terjadi di Timika, terutama
dalam masalah penyelesaian persoalan pelanggaran HAM, hak ulayat atas tanah, kerusakan
lingkungan, dan kerawanan sosial lainnya akibat hadirnya Freeport. Sebagai jalan pintas untuk
menyelesaikan seluruh persoalan itu, pemerintah memaksakan program PWT2 kepada
masyarakat tanpa menanyakan dan memberi tahu rincian mengenai program itu sebelumnya.
Hal itu terlihat ketika pemerintah dengan serta-merta menerima begitu saja tawaran dana
satu persen dari Freeport, padahal persiapan untuk menjalankan program itu belum ada sama
sekali. Akibatnya, semua perangkat dan kebijakan untuk menjalankan program PWT2 dilakukan
dengan tergesa-gesa. Misalnya, untuk pembentukan tim kerja dan perumusan konsep, sama
sekali tidak melibatkan tokoh-tokoh setempat dan gereja. Menurut Tom Beanal, kebijakan
PWT2 benar-benar kebijakan top down. Secara umum, akhirnya, masyarakat menilai bahwa
berbagai kebijakan tentang diri mereka selalu diambil dan diputuskan oleh orang luar.8
Dalam situasi ketidaksiapan aparat pemerintah dan ketidaktahuan masyarakat,
persetujuan atas bantuan dana satu persen tersebut diumumkan sebagai keputusan final.
Jumlahnya per tahun sekitar Rp34,5 miliar. Selanjutnya, 1 Juli 1996, Rp3,5 miliar dari Rp34,5
miliar tahap pertama tersebut langsung dibagikan kepada tujuh suku, yaitu Moni, Ekari, Dani,
Damal, Nduga, Kamoro, dan Amungme di Timika. Pada kesempatan itu, H.E. Mackbon
menyatakan, ketujuh suku tersebut mendapatkan bantuan sekali saja. Sisa uang tahap pertama
dan dana tahap selanjutnya, seluruhnya dikelola oleh PWT2.9
PWT2 menjadi pengelola tunggal dana satu persen selama sepuluh tahun ke depan.
Adapun mekanisme pencairannya diselenggarakan oleh pemda melalui dua tim, yaitu tim Unit
Koordinasi Program (UKP) dan tim Unit Pelaksana Proyek (UPP). Untuk menerima dana itu,
masyarakat atau suku-suku yang ada diwajibkan membentuk lembaga berbadan hukum sejenis
yayasan. Yayasan-yayasan itu ditugaskan untuk menjaring dan mengajukan proposal proyek ke
6
Perusahaan lain yang dimaksud, PT Kamundan Raya dan PT Prasarana Marga. Lihat Kompas 17 September
1997. Kita juga bisa melihat bahwa Pemda juga telah mencampuradukan antara dana satu persen trus fund
Freeport untuk Suku Amungme dan Komoro dengan keuangan daerah dengan memasukkan dana dari APBD
dan APBN ke dalam program PWT2.
Padahal, sampai sekarang ini tidak pernah diumumkan oleh Pemda berapa besar dana yang diberikan oleh
kedua perusahaan itu ke pihak PWT2 dan berapa besar pula uang APBN dan APBD yang digunakan dalam
program PWT2 itu.
7
Lihat “Penjelasan Pimpinan PT Freeport Indonesia Mengenai Freeport Fund for Irian Jaya Development.”
(14\8\1999)
8
Lihat Theo van Den Broek, Op Cit. terutama bagian "Tawaran dan Mr. Moffett". 1996.
101
pimpinan PWT2. PWT2 kemudian menyeleksi proposal-proposal yang dimasukkan oleh yayasan. Setelah disetujui PWT2, barulah yayasan menentukan kelompok dampingan yang akan
memperoleh dana itu. Proposal yang telah disetujui PWT2 dan yayasan, kemudian diajukan ke
UPP untuk satu tahun program. UPP kemudian mengajukan dana ke pihak pengelola FFIJD
dan sekaligus membuat anggaran buat yayasan-yayasan yang ada. Setelah disetujui, lalu
dikeluarkan cek sebagai pencairan dana. UPP ini bertangung jawab atas seluruh program PWT2,
termasuk pencairan dan penggunaan dana satu persen serta melaporkannya kepada gubernur
melalui ketua UKP-PWT2.
Dengan demikian, dari paparan di atas, terlihat bahwa masyarakat Amungme secara
umum tidak bisa mengetahui untuk apa saja dana yang telah dicairkan dan ke mana arahnya
program PWT2.10
Jika dilihat surut, tawaran dana satu persen ini bukanlah hal yang baru karena dana yang
fungsinya sama sebenarnya telah pula diberikan oleh Freeport kepada Pemda Papua. Dengan
demikian, dana satu persen hanyalah nama baru dari dana yang telah disuplai Freeport kepada
pemda bertahun-tahun sebelumnya. Namun, dana satu persen tersebut nilainya jauh lebih kecil
daripada dana yang pernah diberikan Freeport setiap tahunnya kepada pihak pemda untuk
kegiatan sosial. Selama tujuh tahun terakhir, dana yang diberikan pada pemda diperkirakan
berjumlah 100 juta dolar AS.11
Dana yang diterima suku-suku ini dimaksudkan sebagai modal awal pembentukan
panitia koordinasi yang akan bertindak sebagai perwakilan suku pada Unit Pelaksanaan Proyek
(UPP). UPP menjadi wadah atau forum yang memungkinkan para kepala suku untuk memprakarsai dan mengusulkan proyek-proyek pembangunan kelak di kemudian hari. Forum kemudian
menentukan prioritas atas usulan-usulan proyek dan memutuskan program mana yang akan
diterapkan. Setelah itu, baru dana dikucurkan dari rekening PWT2. Gagasan demikian
disampaikan oleh Agus Kafiar, Wakil Presiden Freeport untuk urusan Pengembangan
Kemasyarakatan. Jika dicermati, gagasan yang menurut Agus Kafiar sudah berlandasan
keikutsertaan masyarakat ini, dalam penyusunan dan penentuan proyek tersebut memang bagus
9
Suara Pembaruan, 2 Juli 1996.
Keterangan mengenai mekanisme pencairan dana satu persen ini diambil dari surat penolakan Ketua UKP
dan UPP-PWT2, Ir. H.E. Mackbon kepada Tom Beanal, 24 Februari 1997 setelah ia menerima surat tuntutan
dari Tom Beanal atas nama LEMASA mengenai pertanggungjawaban pencairan dan pengunanaan dana satu
persen. Juga keterangan dari Ros Okoseray Staf Teknis PWT2, Timika. Mekanisme ini memperlihatkan betapa
tertutupnya pengambilan keputusan dalam PWT2 dan sekaligus memperlihatkan kemustahilan bagi warga
suku Amungme untuk ikut campur dalam menentukan program.
11
Lihat. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah jika dana satu satu persen adalah Business News, 19
April 1996 nama lain dari bantuan sosial Freeport ke Pemda Papua, arti dana itu bagi peningkatan
kesejahteraan tidak akan berarti banyak.
10
102
(Business News, 22 Juli 1996). Dengan perumusan demikian, Kafiar menyatakan bahwa Freeport
telah memenuhi keinginan masyarakat.
Maka dari itu, proyek-proyek PWT2 mulai dirancang dengan skema empat program
utama. Pertama, peningkatan pendidikan. Kedua, pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang
dikembangkan adalah pendidikan dasar dan pelatihan kejuruan. Ketiga, peningkatan penerimaan
putra daerah sebagai buruh di Freeport. Selain itu, juga diprogramkan pelipatgandaan jumlah
buruh dari putra daerah dalam lima tahun ke depan. Dalam 10 tahun ke depan, diprogramkan
jabatan pengawas untuk putra daerah. Keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat ketujuh
suku yang berada di areal Freeport agar bisa bersaing dalam percaturan ekonomi yang ada.
Untuk mencapai itu, dirumuskan beberapa program, di antaranya adalah program
perbaikan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan prasarana
dasar ekonomi, pengembangan ekonomi desa dan keluarga, pengembangan motivasi dan
partisipasi, penataan pola permukiman dan sarana dasar serta penataan ruang wilayah, termasuk
pengamanan lingkungan. Areal yang hendak dikembangkan melalui PWT2 adalah sepanjang
kawasan Sungai Kamoro, Ajikwa, Minajerwi dan Mawati. Program ini meliputi 27 desa penduduk asli, mulai dari tepian laut Arafuru sampai ke lokasi penambangan di pegunungan.12
Rumusan-rumusan indah tentang "pengembangan masyarakat" ala Freeport itu pun
pernah dijanjikannya sejak 1974, yang tertuang dalam January Agreement. Kenyataannya, rumusan
indah itu tak pernah menjadi kenyataan bagi suku Amungme. Hal itu bisa dilihat sebelum
terungkapnya kasus pelanggaran HAM tahun 1995 lalu, warga suku Amungme atau Kamoro
yang bekerja di Freeport bisa dihitung dengan jari. Itu pun hanya sebagai buruh kasar.
Sementara, berbagai fasilitas sosial yang disepakati pengadaannya dalam January Agreement pun
tak terealisasi seperti yang dijanjikan.
Ingkar janji yang dilakukan Freeport itu ditegaskan Tom Beanal, "Kenyataannya, ketika
Freeport beroperasi, penduduk asli tersisih. Masyarakat kehilangan hak atas tanah tumpah darah.
Orang-orang tua menganggap Freeport mengingkari janji dan menempatkan mereka di WC
perusahaan." Kalimat itu dilontarkannya karena dari hasil tambang, hanya Freeport yang
mendapat untung, sedangkan suku Amungme dapat lumpurnya saja. Dengan demikian, izin awal
yang diberikan oleh Tuarek Narkime di Lembah Waa tahun 1967 dengan syarat hidup setara
berdampingan telah dikhianati oleh Freeport.13
12
Ibid.
Lihat keterangan Tom Beanal dalam tabloid Mutiara, 14 Juli 1997. Dalam kesempatan yang sama, Tom
menyatakan bahwa hampir semua janji Freeport di tahun 1967 dan 1974 tak ada yang memuaskan hasilnya
bagi warga suku Amungme.
13
103
Sementara itu, warga belum paham persisnya siapa yang berhak atas dana satu persen itu.
Begitu pula dengan mekanisme penggunaan dan pengelolaannya. Lebih parah lagi, warga sama
sekali tidak tahu status dana itu sebenarnya: apakah menjadi milik pribadi, suku, atau milik
pemerintah daerah. Juga, proyek riil apa saja yang akan dibiayai dengan dana sebesar itu. Yang
lebih membingungkan warga adalah atas dasar apa dana itu dikeluarkan, apakah sebagai ganti
rugi atas penderitaan dan kehilangan tanah ulayat mereka selama ini, apakah sebagai "uang
darah" atas pengorbanan beberapa saudara mereka yang meninggal dalam rangkaian kasus
pelanggaran HAM, ataukah sebagai uang kerusuhan? Atau, apakah dana itu sekadar niat baik
Freeport semata? Bisa disimpulkan, warga sama sekali tidak paham apa sebenarnya yang
ditawarkan pihak Freeport dan pemda kepada mereka. Di saat warga masih bertanya-tanya itu,
pemda mengambil kebijakan pengucurkan dana secepatnya.14
Ketidakmengertian warga lalu dimanfaatkan oleh pemda untuk menjalankan beberapa
proyek dan program yang sebelumnya telah dijalankan, namun tak ada sangkut pautnya dengan
dana satu persen atas nama PWT2. Keadaan ini semakin membingungkan warga. Secara garis
besar, terlihat bahwa PWT2 merupakan proyek PT Freeport Indonesia yang dikelola oleh
pemda. Selanjutnya, pemda mendirikan forum yang disebut Forum Integrated Timika
Development (FITD) dengan tujuan memacu pembangunan ekonomi di wilayah setempat.
Forum tersebut diisi oleh DPRD, Bappenas, Pemda Papua, dan melibatkan pihak
swasta/pengusaha lokal dalam menjalankan programnya.15
Tampaknya, Freeport memunyai maksud tersendiri dengan mengucurkan dana itu
melalui pemerintah. Freeport ingin meredam dan menutupi berbagai permasalahan yang timbul
selama mereka beroperasi di Timika. Sementara, pemerintah sipil dan militer juga ngotot untuk
melaksanakan proyek ini secepat mungkin. Hal itu tidak terlepas dari kepentingan untuk
menutupi perasaan bersalahnya selama ini, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang
terbongkar. Dengan digagasnya dana satu persen tersebut, pemerintah dan Freeport ingin
berkampanye bahwa mereka adalah para pemurah hati yang penuh belas kasih, yang telah
mendengar keinginan orang-orang Amungme dan Kamoro serta suku lainnya yang ada di areal
konsesi Freeport. Padahal, yang diperhatikan tak lain adalah kepentingan perusahaan dan
pemerintah sendiri. Sementara itu, selama ini pemda sebenarnya tidak memunyai peran sama
14
Menurut keterangan warga, selama pembicaraan tentang dana satu persen berlangsung, warga sama sekali
tidak diikutsertakan. Warga diundang dalam pertemuan hanya sekadar mendengar pidato-pidato dari
pemerintah, militer, serta pimpinan Freeport tentang proyek pengembangan masyarakat. Lihat Theo, Op Cit.
15
Lihat Bisnis Indonesia, 20 April 1996.
104
sekali di areal Freeport karena seluruh keputusan dan kebijakan tetang Freeport hanya
diputuskan di Jakarta.16
Dari uraian di atas, de facto, terlihat jelas bahwa dana satu persen dan proyek PWT2
adalah sumbangan dari Freeport kepada Pemda Irian Jaya meskipun Freeport dan pemda
berusaha membantahnya. Bagi masyarakat, sumbangan Freeport itu tidak perlu lagi diberikan
kepada pemda, karena pemda selama ini tidak pernah memperhatikan mereka secara saksama.
Maka dari itu, warga meminta bantuan Freeport tersebut langsung diberikan kepada mereka
karena hanya merekalah yang berhak mendapatkannya, bukan aparat pemda. Ketika warga
menyadari bahwa dana itu hanya bisa mereka peroleh melalui pemda, sebagian dari mereka
langsung menyatakan tidak setuju. Sejak itu, dana satu persen menjadi kontroversi dan menjadi
benih konflik internal di kalangan suku-suku yang ada.
6.2. Dana Satu Persen yang Memicu Konflik
Sejak Freeport mengucurkan dana satu persen–yang jumlahnya pada tahap I Rp35 miliar
dan Rp22 miliar pada tahap II–berbagai konflik internal suku dan antarsuku telah melanda
wilayah Timika dan Tembagapura. Konflik itu dipicu oleh pencairan sebagian dari dana tahap
pertama sebesar Rp3,5 miliar tersebut kepada tujuh yayasan yang segera diikuti dengan
pembentukan CV-CV secara dadakan. 17 Akibatnya, warga saling bersaing dan berebut
mengajukan proposal guna mendapatkan dana tersebut. Dalam satu suku kemudian muncul
beberapa pihak yang saling mengklaim bahwa dirinya yang paling berhak atas kucuran uang
Freeport tersebut.
Sementara itu, sebagian warga ada yang tidak mengakui sama sekali keberadaan
yayasan-yayasan dan CV-CV dadakan tersebut sebagai perwakilan suku mereka. Menurut
sebagian besar warga, pendirian yayasan-yayasan itu tak lain tujuannya hanya sekadar
mendapatkan uang dan proyek dari pemda dan Freeport, bukan untuk memperbaiki kondisi
kehidupan warga suku-suku yang ada. Lebih celaka lagi, dana-dana yang dikucurkan ke
16
Menurut keterangan para penduduk, aparat militer acap kali membujuk warga, baik secara halus maupun
kasar, untuk menerima kucuran dana itu. Salah satu yang paling aktif membujuk dan mengintimidasi warga
adalah Dan Kotis Timika, Kapten TNI Yan Pulung. Lihat keterangan Kosman Waker dalam Dokumen
"Hasutan, bujukan, tekanan, dan intimidasi terhadap penduduk untuk menerima satu persen trust fund Freeport
dan gagalkan gugatan melawan Freeport". Lemasa.
17
Hasil rapat para pejabat Pemda Papua dan Kabupaten serta petinggi ABRI setempat, DPRD dan petinggi
Freeport di Timika pada 15 Juni 1996 memutuskan bahwa yang bisa menerima uang kucuran Freeport itu
hanyalah lembaga berbadan hukum, yaitu yayasan.
105
masyarakat jadi rebutan CV-CV dadakan yang hanya sekadar mengejar proyek pembangunan
rumah-rumah buat penduduk yang dilakukan melalui tokoh-tokoh suku dan pejabat setempat.
Bahkan, tak jarang pimpinan CV-CV itu saling bersaing dan menghasut penduduk untuk bertikai
satu sama lain. Kehadiran CV-CV dadakan ini kian memperuncing konflik.18 Akhirnya, sikap
suku-suku itu kemudian terpecah antara yang menolak dan yang menerima kucuran dana satu
persen dari Freeport.
Konflik bermula ketika pemda dan Freeport menyatakan bahwa pengucuran dana itu
telah disetujui oleh masyarakat. Hal itu ditandai dengan ditandatanganinya surat perjanjian
mengenai penerimaan bantuan dana satu persen pada 26 Mei 1996 oleh tiga orang yang mengaku
tokoh masyarakat. Ketiga orang itu adalah Andreas Anggaibak, mewakili suku Amungme
dengan mengatasnamakan LEMASA, Fidelis Zonggonao, selaku Ketua AMEDDK (suatu
lembaga yang mengatasnamakan beberapa suku) dan Silvester Kumuyu yang menandatangani
surat atas nama C. Amadeyau, mewakili suku Kamoro. Mereka ini dalam berkas kesepakatan,
menyatakan mewakili seluruh suku di areal pertambangan Freeport. Dalam perjanjian itu, yang
menjadi saksi adalah Dan Kotis Timika, Dan Pos Maleo, Dandim Fakfak, dan Asintel Kasdam
VIII Trikora.19
Tindakan Andreas Anggaibak yang menandatangani berkas persetujuan itu kontan
ditolak oleh LEMASA dengan mengeluarkan surat penolakan pengucuran dana satu persen itu.
LEMASA juga mengumumkan bahwa kedudukan Andreas Anggaibak dalam LEMASA tidak
memiliki wewenang untuk menandatangani persetujuan seperti itu. Bahkan, LEMASA pada 12
Juli 1996 menyatakan bahwa Andreas Anggaibak telah dipecat dari LEMASA, dengan alasan
telah mengkhianati kesepakatan adat suku Amungme dan suku-suku lainnya mengenai
pengucuran dana satu persen. Namun, pada bulan yang sama, Andreas Anggaibak kemudian
mendirikan yayasan baru dengan nama Yayasan Amungkal.20
18
Lihat Kompas, "Banyak Pengusaha Luar Berebut Dana Satu Persen", 20 Agustus 1997.
Menurut keterangan Theo van Den Broek sebelum penandatangan surat itu telah ada serangkaian pertemuan
sebelumnya yang berlangsung di Jakarta, antara Serma (Pol.) Andreas Anggaibak, Victor Beanal, dan
beberapa orang lainnya dengan Bappenas yang difasilitasi oleh mantan Kepala Keamanan Timika dengan
biaya seluruhnya ditanggung Freeport. Penandatanganan persetujuan dana satu persen telah mendatangkan
promosi karier bagi Andreas Anggaibak di bulan Juni. Theo van Den Broek, Op Cit, 1996.
20
Dalam rencana awal, Freeport memang akan memberikan dana satu persen itu kepada suku Amungme dan
Komoro saja. Tetapi, setelah Pemda dan Bappenas terlibat dalam menjalankan proyek itu, suku yang lain
seperti Ndunga, Dani, Ekari, Damal dan Moni juga dimasukkan dengan hak yang sama. Pemekaran ini
menurut para pemuka Gereja di Papua bertentangan dengan hukum adat suku-suku yang ada. Lihat Pernyataan
Sikap Bersama GKI, Gereja Katolik, dan GKI di Timika Mengenai Peluncuran satu persen Trust Fund
Freeport. Timika, 14 Agustus 1997. Lihat juga Theo van Den Broek, Op Cit, Note I, No.464/Tb/96/8.3,
Jayapura, 2-6-1996.
19
106
Kehadiran Yayasan Amungkal memang mengejutkan para pemuka suku Amungme
karena yayasan tersebut langsung mendapat restu dari Freeport dan pemerintah Indonesia, baik
sipil maupun militer. Padahal, LEMASA yang selama ini menjadi wadah warga suku Amungme
dan didukung oleh suku lainnya, tak pernah digubris. Bahkan, Wakil Presiden Eksekutif &
Direktur PT Freeport Indonesia, Paul S. Murphy, menyatakan, kehadiran LEMASA yang telah
mengatasnamakan suku-suku di Timika adalah ilegal dan tidak dikenal dalam struktur suku-suku
setempat.21
Melalui Yayasan Amungkal, Andreas Angaibak CS–lima hari setelah dipecat LEMASA,
tepatnya pada 17 Juli 1996– memperoleh uang sebesar 500 juta rupiah dari Freeport dengan
rincian, Rp450 juta dalam bentuk cek dan Rp50 juta dalam bentuk tunai. Ketika Angaibak aktif
membujuk warga agar menerima uang dari total dana satu persen dan menjanjikan rumah
parmanen kepada beberapa tokoh dan warga suku Amungme, konflik kian menyala antara
mereka yang ikut LEMASA dan yang ikut Amungkal. Menanggapi kucuran uang ke
AMUNGKAL itu, LEMASA mengeluarkan pernyataan di depan bupati dan komandan
Kopassus di Timika, jika uang 500 juta rupiah yang diterima Yayasan Amungkal itu dinyatakan
untuk suku Amungme, LEMASA merasa keberatan. Kecuali, jika uang itu dinyatakan sebagai
balas jasa untuk Andreas secara pribadi.
Ketegangan kian memuncak ketika beberapa orang yang menurut penduduk terlibat
dalam aksi kerusuhan di Timika dan Tembagapura pada Maret 1996, kembali ke Timika setelah
dibawa ke Jakarta oleh Danjen Kopassus, Mayjend Prabowo Subianto. Mereka di antaranya
adalah Fidelis Zonggonao, Simeon Murib, Iyau Murib, Martinus Magal, Yerry Kogoya, dll.
Sesampai di Timika, mereka mendirikan yayasan yang lantas mengatasnamakan tujuh suku, yaitu
Amungme, Damal, Nduga, Kamoro, Ekari, Moni, dan Dani. Sementara itu, Freeport, pemda,
dan pimpinan militer setempat langsung mengakui mereka sebagai pimpinan suku-suku yang
ada. Melihat gelagat itu, warga marah dan konflik terbuka terjadi.
Tanggal 18 Juli 1996, sekitar 2.000 orang warga yang berasal dari tujuh suku di bawah
pimpinan Kosman Waker– salah seorang yang tak setuju pengucuran dana satu persen–dengan
mengunakan pakaian perang lengkap dan tubuh dilumuri tanah liat warna-warni turun ke jalan
secara bersama-sama. Mereka menuntut agar pemda dan Freeport menghentikan pengucuran
dana satu persen dan menarik kembali uang yang telah dibagikan kepada orang-orang yang
mengaku pimpinan dan mendirikan yayasan atas nama tujuh suku yang ada. Menurut warga, para
penerima dana tersebut telah mengkhianati mereka. Aksi itu juga didorong oleh sikap pemda dan
21
Pernyataan Paul S. Merphy ini lihat di Suara Karya, 3 Juli 1996.
107
Freeport yang telah mengakui ketujuh yayasan itu sebagai pelecehan terhadap seluruh suku yang
ada.
Konflik antarwarga itu kembali terjadi pada 5–9 Maret 1997 di Kwamki Baru dan
Kwamki Lama. Konflik ini diawali penghadangan terhadap Benny Tsenawame (tokoh
Amungme) oleh seorang warga suku Nduga yang bernama Jhoni Nirigi di SP III. Penghadangan
ini akhirnya berbuntut panjang. Ketika para pemuda warga suku Amungme yang dipimpin Neles
Amisin mencoba mendatangi rumah warga Nduga untuk bertanya latar belakang penghadangan
itu, kedatangan rombongan pemuda Amungme itu dikira suku Nduga untuk menyerang mereka.
Oleh karena itu, beberapa orang pemuda suku Ndunga langsung menghadang rombongan suku
Amungme itu di jalanan. Akibatnya, bentrok fisik tak terhindarkan. Dalam bentrokan ini, salah
seorang warga suku Amungme, Yoater Mom (25) terluka kena anak panah.
Melihat jatuhnya korban di antara mereka, para pemuda Amungme langsung mengamuk
dan merusak beberapa rumah milik tokoh suku Nduga yang baru saja selesai dibangun melalui
dana satu persen dari Freeport. Bahkan, sebagian mulai pula melepaskan anak panah untuk
menuntut balas. Situasi yang tak menentu itu hendak ditenangkan oleh Benny Waker (asal suku
Dani), namun malang, ia terkena panah oleh suku Nduga. Dengan seketika, secara mendadak
meletus perang suku antara suku Amungme, Nduga, dan Dani. Para pemimpin LEMASA yang
hendak menengahi perselisihan datang terlambat karena korban di kedua belah pihak telanjur
jatuh.
Akhirnya, perselisihan antarsuku yang menelan beberapa korban jiwa di kedua belah
pihak tersebut berlangsung hampir seminggu. Perselisihan itu kemudian mulai mengarah pada
sikap suku-suku terhadap kucuran dana satu persen dari Freeport. Hal itu terlihat dari perusakan
beberapa bangunan milik suku Ndunga dan sikap permusuhan yang ditujukan oleh suku Nduga
dan Dani terhadap LEMASA. Sikap tersebut terutama diperlihatkan oleh Babinsa Philipus
Waker yang menjadi pimpinan perang suku Dani dan Ndunga dengan melepaskan beberapa
tembakan ke arah Neles Amisin, sebagai tanda permusuhan terhadap suku Amungme yang
bernaung di bawah LEMASA–yang menolak dana satu persen. Bahkan, kantor LEMASA
sempat dikepung untuk dihancurkan.22
Meskipun konflik-konflik yang membawa korban jiwa itu belum diselesaikan secara
mendasar, pada 14 Agustus 1997, Freeport kembali mengucurkan dana tahap kedua sebesar
Rp22 miliar. Pengucuran tahap kedua ini kembali menciptakan ketegangan baru. Ketegangan
22
LEMASA adalah tempat bergabungnya beberapa suku selain suku Amungme yang menolak pengucuran
dana satu persen. Sikap ini tidak disenangi oleh sebagian warga suku-suku lainnya yang telah menerima uang.
108
berawal dari kecelakaan yang menewaskan dua orang remaja dan dua orang luka-luka akibat
jatuh dari sebuah mobil milik Freeport.23 Keesokan harinya, sekitar seribu warga dari suku Ekari,
Dani, Moni, Amungme, dan Damal turun ke jalan melakukan aksi protes atas kecelakaan yang
disebabkan oleh mobil milik Dept. Malaria Control Freeport di Kompleks Timika Indah itu.
Dalam protes tersebut, warga berjalan dari Desa Kwamki Lama ke jalan utama Kota Timika.
Lalu, mereka berkumpul di depan kantor Dept. Malaria Control. Warga meminta para pegawai
yang bertugas di hari nahas itu untuk keluar dan berdialog untuk mencari jalan penyelesaian.
Aksi tersebut kemudian berlanjut pada 20–22 Agustus 1997. Pada aksi ini, warga
memblokade jalan yang menghubungkan Tembagapura dan Timika. Aksi yang berlangsung
beberapa hari itu, kemudian meluas ke persoalan ketidakpuasan atas pengucuran dana satu
persen. Melihat aksi yang semakin meluas, aparat keamanan kemudian melakukan pencegahan
dengan kekerasan. Akibat kekerasan aparat, dua orang tewas, yaitu Stefanus Tekege (23) dan
Timotius Koga, serta beberapa orang lainnya luka-luka terkena tembakan peluru karet dari jarak
dekat. Melihat jatuhnya korban, warga akhirnya bertahan dengan cara menguasai jalan dengan
senjata panah dan tombak antara mile 32 dan 33 Timika. Massa bahkan berhasil merebut
eskavator untuk menggali jalan. Aksi warga ini akhirnya meluas dengan menyerang perumahan
karyawan Freeport, Timika Indah, dan pos keamanan 733 Patimura yang menjadi Satgaspam
proyek vital Freeport.24
Setelah peristiwa tersebut, konflik antarsuku dan intern suku kembali merebak. Kembali
masalah kucuran dana tahap kedua menjadi penyebab konflik. Salah satunya terjadi di
Koperapoka Lama dan Kali Kopi. Ketika itu sekitar seratus warga suku Kamoro pada 18
Agustus 1997 mengepung kantor Yayasan LEMASKO dan memaksa para pemimpin yayasan itu
untuk menyerahkan seluruh dana (5 miliar) yang diperoleh yayasan tersebut langsung kepada
semua warga suku Kamoro. Selain itu, massa juga meminta kepada para pemimpin Yayasan
LEMASKO
dan
yayasan-yayasan
yang
mengatasnamakan
suku
Kamoro
agar
mempertanggungjawabkan secara terbuka semua uang dari kucuran tahap pertama yang telah
mereka ambil. 25 Protes sebagian warga suku Kamoro ini kemudian terjadi kembali pada 8
Lebih jauh mengenai kronologi perang suku ini lihat laporan "Peristiwa Berdarah Maret 1997" yang
dikeluarkan oleh LEMASA, Timika, 1997. Lihat juga majalah Tiras, No.8/thn III/20 Maret 1997.
23
Korban yang tewas adalah Akulian Kotouki (17) dan Nela Pakage (16), sedangkan yang luka-luka adalah
Anton Pugiye (15) dan Yufita Doo (13).
24
Lihat Kompas, 23 dan 25 Agustus 1997.
25
Sejak diturunkannya dana satu persen tahap I April 1996, telah didirikan beberapa yayasan yang
mengatasnamakan suku Komoro selain LEMASKO untuk menyedot dana itu. Di antaranya adalah Yayasan
Nawaripi (Leo Urmami), Yayasan Alto Otomona (Moses Utourun), Yapero (Apollo Mameyau), Yayasan
Oromo (Irpaw Warpete), Yayasan Anamo (Vicent Amareyawia), dan Yakaro (Yan Renwarin), sedangkan
Lemasko dipimpim Didakus Mauroko.
109
September 1997, ketika beberapa kepala suku Kamoro dari desa-desa pedalaman di Mimika
Timur dan Barat mendatangi ketua LEMASKO. Mereka protes terhadap sikap LEMASKO
yang memperhatikan pembuatan rumah bagi warga yang tinggal di pinggiran Timika dan desa di
SP IV saja, sedangkan mereka yang di pedalaman dilupakan. Mereka menuntut uang yang telah
diterima oleh beberapa yayasan yang mengatasnamakan suku Komoro dan yayasan-yayasan itu
harus membagikan uang yang telah diterima secara merata ke setiap kepala keluarga agar tak
mengundang kecemburuan antarwarga suku.26
Warga meminta seluruh dana tersebut karena dana yang diberikan kepada yayasan itu,
menurut warga, adalah dana rekognisi atas kerugian dan penderitaan warga akibat
pengeksploitasian lembah Freeport. Sementara, pengurus LEMASKO bersikeras bahwa dana
yang mereka terima bukan dana rekognisi, melainkan dana pembangunan satu persen trust fund
dari Freeport yang tak ada hubungannya dengan dana rekognisi atau uang ganti rugi atas tanah.
Situasi ini memperuncing konflik yang mengarah ke perang suku dalam suku Kamoro.27
Selain terjadi pada suku Kamoro, hal yang sama juga dialami suku Moni. Dua yayasan
dalam suku Moni saling berebut dana kucuran tahap II sebesar Rp2,3 miliar. Di desa Harapan
Kwamki Lama, pada 20 Agustus 1997 kelompok Musa Janampa–tokoh suku Moni–yang
mendirikan Yayasan SUHONABU dengan membawa tombak, panah, dan parang mendatangi
Videlis Zonggonau, ketua Yayasan YAPEMO–tokoh Moni asal Enarotali. Musa Janampa
meminta dana yang telah diterima Videlis Zonggonau dibagi dua. Kelompok Musa Janampa
mengancam akam membunuh ketua Yayasan YAPEMO itu jika tidak menuruti kehendaknya.
Melihat diserang begitu, Videlis kemudian juga menyiapkan sekitar 100 orang pendukungnya
dengan bersenjatakan panah dan tombak. Konflik itu meruncing karena masing-masing yayasan
merasa paling berhak mewakili suku Moni sebagai penerima dana. Ironisnya, pada saat kucuran
tahap pertama, mereka berdua–Musa Janampa dan Videlis Zonggonou–bergabung dalam
YAPEMO. Tetapi, karena terjadi kecurangan dalam penggunaan uang, di antara mereka hilang
kepercayaan. Di antara mereka berdua kemudian saling tuduh telah mengelapkan uang dan
menyalahgunakannya. Kondisi ini mengarah ke perang suku karena masing-masing bersikeras
merasa paling berhak.28
Akibat konflik yang timbul dari dicairkannya dana satu persen itu, Komnas HAM
menyatakan agar Freeport dan Pemda Papua mengkaji ulang pemberian dana tersebut.
Pernyataan Komnas HAM itu keluar setelah meletusnya aksi protes massa yang menelan lima
26
27
Lihat Cenderawasih Post, 9 September 1997.
Lihat “Laporan Tiga Gereja di Timika,” 19 Agustus 1997.
110
korban jiwa di Timika pada 14 Agustus 1997. Penundaan pengucuran dana tersebut, menurut
Komnas HAM bertujuan untuk menenangkan warga dan sekaligus membuka jalan berunding
dan mencari jalan baru cara pencairan dana itu. Marzuki Darusman secara tegas menyatakan,
dana satu persen itu telah menciptakan situasi konflik di Timika. Dengan demikian, tak ada jalan
lain selain menunda pencairan dana tersebut sampai batas waktu yang tak terbatas.29
Pihak pemda menanggapi pandangan Komnas HAM itu dan serta-merta menyanggahnya karena menurut pemda, program PWT2 yang dibiayai dari dana satu persen sedang
berjalan. Oleh karena itu, tak mungkin dihentikan hanya karena gejolak kecil. Para pejabat
Pemda Papua mengatakan, yang perlu adalah pembenahan pada mekanisme penyalurannya.
Sikap pejabat pemda itu memperlihatkan betapa tidak pekanya pemda terhadap perkembangan
masyarakat yang terus meruncing ke arah perang suku. Apalagi, dana-dana yang telah dikucurkan
itu tidak jelas ujung pangkal pengunaannya. Sementara itu, proyek-proyek pembuatan
rumah-rumah penduduk–yang didanai dengan uang satu persen itu–banyak yang tak memenuhi
syarat dan terbengkalai.30
Kondisi yang kian meruncing ini pun telah diingatkan oleh pihak gereja di Timika kepada
Freeport dan pemda ketika hendak mengucurkan dana tahap kedua. Tiga pimpinan gereja
menyatakan, jika kembali terjadi konflik, pihak Gereja tidak akan bisa lagi menengahinya karena
persoalannya semakin rumit. Karena, menurut pihak tiga gereja, akar masalah dari konflik itu
adalah pengucuran dana yang jelas-jelas telah mengabaikan keberadaan suku Amungme dan
Kamoro. Padahal, kedua suku inilah yang paling berhak atas dana bantuan apa pun dari
Freeport. Sementara, status dana itu sendiri sampai pengucuran tahap kedua juga tidak jelas.
Dengan sendirinya, pengucuran dana ini telah melahirkan konflik dan kecemburuan antarsuku
yang mendalam. Jalan satu-satunya, menurut pihak gereja adalah menghentikan pengucuran
dana itu dan menyiapkan jalan dialog antara suku yang paling berhak dan suku-suku lainnya
dengan pemda dan Freeport.31
6.3. Penolakan Suku Amungme
28
Disarikan dari “Laporan Tiga Gereja di Timika,” 20 Agustus 1997. Dan Lihat juga Cepos, "Sebelum Damai,
Dana Suku Moni Tak Akan Dicairkan,” 26 Agustus 1997.
29
Suara Pembaruan, 28 Agustus 1997.
30
Sanggahan Pemda itu langsung disampaikan oleh Ketua Bappeda Papua H.E. Mackbon yang juga Pimpinan
UPK-UPP PWT2. Lihat Kompas, 2 Septeber 1997. Lihat Cendrawasih Pos, 13 September 1997. Konflik yang
terjadi dalam masyarakat akibat pengucuran dana satu persen juga dibenarkan oleh Barnabas Suebu.
111
Tanggal 21 Mei 1996 dalam sebuah pertemuan dengan aparat pemda, warga secara
bersama-sama menyatakan sikap kekecewaannya terhadap keseluruhan cara-cara penggagasan
dana satu persen dan rencana proyek PWT2. Dalam kesempatan itu, akhirnya, warga
mengemukakan pendapatnya, jika Freeport memang berniat memberikan dana kepada
suku-suku di sekitar arealnya, mengapa dana itu tidak diberikan saja secara langsung kepada
mereka. Warga menyatakan, mereka juga bisa mengelolanya secara baik sesuai dengan
keterampilan dan kebutuhan yang mereka miliki. Dengan kata lain, warga merasa bosan selalu
dijadikan objek semata selama ini. Warga juga menyatakan bahwa dana yang akan diberikan
Freeport itu, apa pun alasannya, adalah buah perjuangan dan pengorbanan mereka selama ini.
Dalam pandangan warga, dana itu bukan hasil kerja aparat pemda, karena selama ini aparat
pemda tidak begitu memperhatikan kepentingan mereka secara baik seperti yang mereka
harapkan.32
Dana yang dikucurkan kepada masyarakat tujuh suku itu sebenarnya sangat kecil.
Karena, saat ini populasi ketujuh suku itu berjumlah 30 ribu jiwa. Oleh karena itu, kepala suku
Amungme dan Kamoro kemudian menolak dana tersebut. Menurut mereka, ketika dana itu
digagas, sama sekali tidak melibatkan mereka. Selain itu, program yang dikembangkan dari dana
tersebut juga dinilai warga tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.
Sehubungan dengan hal itu, pada Juli 1996, LEMASA sebagai lembaga adat menolak
menandatangani perjanjian mengenai dana satu persen untuk tiap tahun. Alasannya, pertama
karena jumlahnya terlalu kecil dibandingkan dengan kerusakan dan dampak negatif dari
kehadiran Freeport selama ini. Kedua, perjanjian itu dibuat sepihak oleh PT Freeport Indonesia
dengan pemda dan bukan merupakan keinginan serta musyawarah dengan ketujuh suku itu
secara merata. Selain itu, dana tersebut sama sekali tidak memenuhi kebutuhan warga karena jika
dihitung per kepala, warga hanya akan menerima uang 25 dolar AS per tahun..
Oleh karena itu, LEMASA atas nama lembaga adat menuntut, jika Freeport dan pihak
terkait ingin memperbaiki nasib mereka, dalam setiap program, warga harus diminta
persetujuannya melalui pemimpinnya yang ditunjuk langsung oleh warga. Selain itu, dana yang
diberikan harus sebesar 10% dari keuntungan Freeport setiap tahunnya. Di samping itu,
pengelolaan dana tersebut harus diserahkan langsung kepada warga tanpa dicampuri pihak lain
mana pun. Penolakan terhadap campur tangan pihak lain tersebut muncul karena dalam surat
31
Lihat Pernyataan Sikap Bersama GKII, Gereja Katholik, dan GKI Di Timika Mengenai Peluncuran satu
persen Trust Fund Freeport, Timika, 14 Agustus 1997. Menurut keterangan LEMASA, beberapa suku di luar
suku Amungme dan Komoro sebelumnya tidak pernah peduli dengan keberadaan Freeport.
112
perjanjian pengucuran dana itu– yang disebut "Perjanjian Salam Sejahtera Bagi Kita Semua"–
pihak lain turut menandatangani dan ikut campur tangan selain pemda, yaitu Asintel Kodam
VIII, Dandim Fak-fak, serta Dan Pos Maleo. Artinya, campur tangan aparat militer terlalu besar
dalam perjanjian itu sehingga wakil-wakil warga dengan terpaksa ikut menandatanganinya.
Dengan demikian, ketika dana satu persen resmi diluncurkan tanggal 13 April 1996 di
Timika, warga masih menyatakan berbagai bentuk kekecewaannya. Meskipun kekecewaan itu
ditutupi secara seremonial dengan dipeluknya Mama Yosefa oleh Mr. James R. Moffett,
kekecewaan tersebut tetap terlihat jelas pada sebagian besar warga Amungme. Dengan baik
sekali, kiasan kekecewaan itu dilontarkan oleh Mama Yosefa: "Setelah dipeluk Mr. Moffett,
Noken Mama tetap kosong."
Selanjutnya, LEMASA mengeluarkan pernyataan yang ditandatangani oleh 19 orang
pemuka masyarakat, dan isinya menolak dana satu persen tersebut. Alasan penolakan tersebut
adalah: Pertama, pencairan dana satu persen bukan atas tuntutan warga, melainkan kebijakan
reaktif Freeport semata untuk membujuk warga. Dengan dikucurkannya dana itu, Freeport
berusaha membelokkan, bahkan menutupi persoalan yang ada, yaitu persoalan pelanggaran
HAM, perampasan tanah adat, dan perusakan lingkungan.
Menurut LEMASA, dana satu persen jelas tidak menyelesaikan masalah-masalah yang
ditimbulkan Freeport selama ini, yaitu masalah pengakuan atas keberadaan, hak dan integritas
suku Amungme, serta suku lainnya. Secara keseluruhan, pemberian dana satu persen tak lebih
dari sekadar kampanye jasa baik Freeport semata atau uang belas kasihan dari Freeport. Padahal,
warga sama sekali tidak membutuhkan belas kasihan dari pihak mana pun. Yang mereka
perlukan saat ini dan di masa mendatang adalah pengakuan atas integritas dan keberadaan
mereka sehubungan dengan hadirnya perusahaan tambang emas di tanah mereka.
Kedua, penolakan terhadap dana satu persen itu juga didasarkan pada tuntutan yang
pernah disusun oleh suku Amungme dan Kamoro. Dalam tuntutan mereka, tak pernah
sekalipun mereka meminta dana satu persen itu. Selain itu, dana satu persen ini juga dinilai oleh
para kepala suku, potensial mengundang konflik antarsuku dan warga. Menurut Anton
Kalanangame (Koordinator AMKO, Forum Amungme dan Komoro), dana satu persen
tersebut tidak sebanding nilainya dengan pengorbanan dan penderitaan yang dialami kedua suku
itu selama ini. Dana itu jelas tak sebanding dengan, misalnya, kerusakan lingkungan, hak-hak
yang diperkosa, sikap Freeport yang menjajah dan tak mempedulikan nilai-nilai budaya serta
religi setempat. Dampaknya pada masyarakat adalah kehidupan yang semakin menderita, dan
32
Penilaian yang sama dikemukakan juga oleh Tom Beanal, lihat Mutiara, Op Cit.
113
nyaris kehilangan harga diri akibat didesak terus-menerus, baik secara kekerasan maupun dengan
berbagai bujukan.
Setahun setelah pengucuran dana tahap pertama, Pemda Papua dan Freeport
menyatakan bahwa pemberian dana satu persen dari Freeport merupakan hasil kesepakatan
warga dengan Freeport dan pemerintah. Namun, dalam tatap muka dengan Ketua DPRD
tanggal 29 Agustus tahun 1997, warga menyatakan, mereka selama ini sama sekali tidak mengerti
dengan apa yang dimaksud sebagai dana satu persen atau proyek PWT2. Dalam kesempatan
tatap muka tersebut, warga meminta DPRD dan pemerintah untuk memberikan penjelasan
terhadap mereka tentang maksud dan tujuan pengucuran dana dan posisi warga atas pengucuran
dana itu. Dalam tatap muka dengan DPRD ini, para pemuka suku menyatakan bahwa penyebab
konflik yang melanda Timika dan sekitarnya mulai Maret 1996 sampai Agustus 1997 adalah dana
satu persen itu.
Tom Beanal melihat ketidakjelasan status dana satu persen tersebut mulai dari awal dan
menyatakan tidak setuju atas pengucurannya. Menurut Tom Beanal, pengucuran dana itu hanya
akan memancing dan memperuncing konflik antarwarga di tengah situasi dan kondisi yang tak
menentu seusai pengungkapan masalah pelanggaran HAM dan ketakutan akibat operasi
pembebasan sandera (di Mapnduma). Selain itu ia juga menegaskan, tingkat ketidakpercayaan
dan saling curiga antarwarga di tengah informasi yang tidak lengkap mengenai dana satu persen
juga sangat besar. Sementara, pengucuran dana atas dasar suku kembali memperuncing perselisihan antarsuku.
Bahkan, informasi mengenai dana yang sampai kepada warga pun cenderung
menyesatkan. Akibatnya, warga mudah mencurigai saudara-saudaranya sendiri. Yang lebih parah
adalah munculnya harapan-harapan palsu dalam masyarakat tentang hari depan mereka dengan
adanya dana satu persen itu. Secara tegas Tom dalam suratnya menyatakan, dana satu persen
yang ditawarkan Mr. Moffett tersebut sama sekali tidak menyelesaikan persoalan yang ada antara
warga suku Amungme dan lainnya dengan PT Freeport.
Keberatan itu berawal dari adanya kesan dana satu persen ini ditujukan Freeport sebagai
ganti rugi atas hak ulayat atau uang "tutup mulut" suku-suku di sekitar areal Freeport atas hilang
dan rusaknya ladang, hutan, lapangan buruan, dan sumber kehidupan lainnya. Bagi masyarakat
Amungme, digagasnya ide dana satu persen ini di tengah gejolak dan kritik terhadap Freeport
merupakan suatu taktik dari perusahaan tersebut untuk meredam gugatan atas kehadirannya
selama ini dan juga melepas tanggung jawab atas berbagai peristiwa yang terjadi. Dana satu
persen itu sekaligus merupakan ajang publikasi Freeport bahwa mereka peduli atas kehidupan
warga suku-suku di sekitar Timika.
114
Ketika penolakan dari warga itu terjadi, Freeport mulai memanipulasi opini publik di
Indonesia dan Amerika Serikat. Melalui berbagai media massa, Freeport menyatakan,
persetujuan antara Freeport dengan suku Amungme telah tercapai dengan dibayarkannya
kepada suku Amungme dana satu persen dari keuntungan kotor PT Freeport Indonesia. Di
Amerika Serikat, Freeport melansir berita bahwa persetujuan antara Freeport dan Amungme
telah final dengan dikucurkannya dana tersebut. Jelas berita seperti itu menyesatkan, karena dari
penegasan Tom Beanal, dana satu persen sama sekali bukan merupakan putusan final antara PT
Freeport Indonesia dan suku Amungme karena pendapat dan pandangan warga beraneka ragam
tentang status dan fungsi dana itu.
Keberatan lain atas dana satu persen itu adalah tidak dilibatkannya warga atau para
pemuka suku secara maksimal. Warga melihat bahwa peran yang dilakukan pemda dalam
merumuskan dana satu persen terlalu besar. Bahkan, bisa dikatakan dalam penggagasannya
warga tidak dilibatkan sama sekali. Hal itu terlihat dari sikap pemerintah yang begitu cepat dan
terburu-buru menyatakan diri siap untuk menjalankan program, yang berarti mengunakan dana
tawaran Freeport itu sesegera mungkin.33
Penolakan atas dana satu persen dari 19 orang pemimpin warga yang tergabung dalam
LEMASA itu dengan serta-merta dinyatakan oleh Pimpinan Freeport, Paul S. Murphy sebagai
tindakan ilegal.34 Menurutnya, LEMASA tidak dikenal oleh warga Amungme dan suku lainnya,
selain itu ia juga mengemukan bahwa dalam struktur suku-suku yang berada di areal Freeport,
lembaga semacam LEMASA tidak dikenal. Tentu tuduhan Murphy ini tidak benar, karena
LEMASA sebagai lembaga adat merupakan badan hukum yang didukung oleh ribuan warga dari
berbagai suku. Buktinya adalah ketika LEMASA menggugat induk perusahaan Freeport di
Amerika, LEMASA didukung oleh 2.000 lebih tanda tangan.
Pada kesempatan yang sama, Murphy juga mengakui, pencairan dana satu persen kepada
warga memang bukan kehendak warga setempat, melainkan kehendak Freeport dengan
didorong oleh pemerintah. Hal ini dilakukan setelah terjadinya berkali-kali kerusuhan yang
ditujukan pada Freeport. 35 Dorongan dari pihak luar ini juga dipertegas oleh Vice Presiden
Community Affair Freeport, Agus Kafiar. Agus menyatakan, dia menyadari jika dana satu persen
33
Penilaian yang sama juga disampaikan oleh Theo van Den Broek ketika menuliskan refleksinya tentang
persoalan suku Amungme. Lihat Op Cit, 1996.
34
Lihat Suara Karya, 3 juli 1996.
35
Pernyataan ini juga oleh Agus Kafiar, Kompas, 3 September 1997.
115
dikucurkan, pasti akan mendatangkan pertentangan antarwarga. Tetapi, dia tidak bisa menolak
untuk tetap mengucurkannya akibat adanya tekanan dari Jakarta.36
Dengan kata lain, Freeport mengucurkan dana itu secara terbuka sesuai dengan program
pemerintah. Selama ini, dana satu persen itu telah diberikan kepada pemda secara tidak
transparan dan tidak ada yang tahu digunakan untuk apa. Setelah sekian kali Freeport dilanda
kerusuhan, akhirnya, pemda membuka diri dan menyatakan pemberian dana itu secara terbuka
kepada masyarakat. Itu pun ternyata hanya 10% dari nilai yang sebenarnya. Sebagian besar, yakni
90% tetap diberikan kepada pemda atas nama program PWT2. Atas dasar itulah pengucuran
dana satu persen yang tidak jelas peruntukannya itu, di bulan April 1996 dijadikan kebijakan
publik dan dibuka secara tertulis.
Selama ini, Freeport selalu mengklaim bahwa ia telah mengeluarkan dana jutaan dolar
untuk kesejahteraan warga setempat. Namun, sesumbar Freeport itu tidak menampakkan jejak
yang mengembirakan. Hampir semua proyek yang dilakukan untuk kesejahteraan warga hanya
sekadar artifisial semata dan tak jarang terbengkalai setelah satu atau dua tahun berjalan. Contoh
lain, menurut Tom Beanal, bisa dilihat dari tingkat buta huruf di kalangan suku-suku di areal
Freeport yang mencapai lebih dari 80%. Artinya, berbagai sarana dan prasara pendidikan yang
dulu dijanjikan Freeport ketika January Agreement ditandatangani tahun 1974 hampir atau bahkan
sama sekali tidak menjadi kenyataan.
Meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi di areal Freeport, dinyatakan juga oleh
Sarwono Kusumaatmaja. Hal ini menurutnya merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia
yang tidak begitu peduli terhadap nasib mereka (Republika, 9 Juli 1996). Pemerintah selama ini
terlalu percaya pada Freeport dalam mengelola areal pertambangan itu. Lebih parah lagi, segala
urusan Freeport selalu diambil keputusannya di Jakarta, di mana para pembuat kebijakan hampir
atau tidak pernah sama sekali datang ke areal Freeport, tempat para anak-anak suku Amungme
dan Komoro hidup setiap hari. Jika ada yang datang, itu pun tak lebih dari sekadar acara
seremonial semata dan tidak menilik ke kampung-kampung permukiman penduduk. Hal ini bisa
dibuktikan dengan melihat keberadaan perusahaan tambang modern dengan luas areal 2,6 juta
hektare di Timika, hanya diatur oleh sistem administrasi pemerintahan setingkat kecamatan,
yaitu Kecamatan Mimika Timur. Kecamatan Mimika baru tahun 1997 dijadikan daerah
administratif sendiri setingkat dengan kabupaten.
Dengan demikian, hampir selama 30 tahun, perkembangan sosial ekonomi di Timika
ditentukan sendiri oleh Freeport. Freeport bertindak bagaikan negara sendiri di tengah hutan
36
Keterangan ini diambil dari Up-date Data Perjuangan Amungme-Komoro vs Freeport yang ditulis oleh Tom
Beanal, Silvester Wogan, dan John J. Rumbiak.
116
belantara Papua. Sementara, penduduk tak ubahnya makhluk asing di atas tanahnya sendiri, dan
setiap kali ada masalah selalu dijadikan kambing hitam pelampiasan kesalahan. Tuduhan
demikian tidak hanya datang dari Freeport, melainkan juga dari pemerintah dan militer.
Kurangnya perhatian dan penghargaan PT Freeport Indonesia terhadap penduduk di
sekitar areal konsesinya, juga dikemukakan oleh konsultan Labat & Anderson yang telah
melakukan audit sosial di wilayah konsesi tambang emas itu. Ketidakpedulian Freeport, menurut
auditor tersebut, jelas terlihat dalam setiap kebijakan yang berhubungan dengan warga. Freeport
jarang sekali melibatkan atau mengajak warga untuk berdialog terlebih dahulu. Freeport
cenderung lebih mendahulukan kepentingannya daripada kepentingan warga. Akibatnya, setiap
program yang dilakukan Freeport hampir semuanya atau bahkan sama sekali tidak dihargai oleh
warga. Hal ini terjadi karena setiap proyek yang dijalankan, sama sekali tidak mempertimbangkan
nilai-nilai budaya dan religi setempat.
Hal itu juga yang menjadi dasar sikap suku Moni yang bergabung dalam LEMOA
menolak dana satu persen. Dalam pernyataannya, LEMOA mengungkapkan, "Selama ini
keluguan dan ketidaktahuan kami selalu menjadi peluang bagi PT Freeport Indonesia dan
pihak-pihak yang pandai, berkuasa, dan kaya untuk melakukan penipuan, pemalsuan, dan
manipulasi demi pelepasan hak-hak kami, dengan menandatangani pernyataan dan
perjanjian-perjanjian atas hak-hak kami yang justru sangat merugikan kami dan anak cucu kami
sendiri di kemudian hari".37 Selanjutnya, LEMOA mengatakan, mereka tetap akan menempuh
jalur formal hukum untuk menuntut Freeport seperti yang telah dirintis oleh LEMASA.
Secara keseluruhan, nasib suku-suku di Timika, khususnya Amungme setelah dana
dikucurkan, dengan tepat digambarkan oleh Tifa Irian, "Perkelahian pun merebak di kalangan
masyarakat, sampai-sampai tali persaudaraan antarsuku nyaris terputus akibat perang suku.
Masyarakat bingung, apa yang harus mereka perbuat untuk memanfaatkan dana pemberian
Tuan Moffett itu. Dalam kebingungan itu, muncullah pengambil-pengambil keputusan yang
mencoba memutarbalikkan fakta. Tersusunlah rencana para birokrat untuk pemanfaatan dana
satu persen itu. Selanjutnya, serentetan peristiwa berdarah silih berganti menghancurkan
kehidupan masyarakat. Hal ini tentu berpangkal dari dana hibah satu persen itu sendiri.
Maryarakat menilai keterlibatan pihak tertentu dalam mengatur dana itu membuat status dana
semakin tidak jelas."38
37
Lihat “Pernyataan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), Nerek Naisorei Adat Moni
Amungme (LEMOA), Arwanop,” Timika, Irian Jaya, 27 Oktober 1996.
38
Lihat Tifa Irian, Minggu III, September 1997.
117
Dalam situasi yang sudah demikian parah, intimidasi terhadap warga juga terus terjadi.
Berbagai macam bentuk intimidasi yang melibatkan langsung aparat keamanan, seperti Dan
Kotis Timika, Babinsa, dan aparat militer lainnya terus dilakukan dalam rangka menekan warga
agar menerima dana satu persen. Jika warga menolak, langsung saja mereka dicap sebagai OPM
atau antipembangunan. Hal seperti itu sering terjadi terhadap pemuka LEMASA dan warga yang
mendukung LEMASA. Akibatnya, warga kian tak percaya dengan kebijakan pemda tentang
PWT2.
118
BAB VII
LEMASA di Perjuangan Suku Amungme
"Kami ingin dianggap sebagai manusia, dihargai sebagai manusia, dihargai pikiran-pikiran dan
perasaan-perasaan kami. Kami mau duduk bersama dengan pihak-pihak yang telah mengacaukan kehidupan
kami, [untuk] berunding dan menyelesaikan masalah."
(Ungkapan Tetua Suku Amungme, Timika, 1996)
Perubahan yang terjadi di Timika, tepatnya di seluruh tanah Amungsa telah berlangsung
begitu hebat karena kehadiran PT Freeport Indonesia yang difasilitasi secara penuh oleh
pemerintah Indonesia. Namun, perubahan yang terjadi kerap kali tak berpihak kepada suku
Amungme, pemilik sah tanah Amungsa. Perubahan yang terjadi telah menghadirkan konflik
serius dan berkepanjangan antara suku Amungme dan Freeport. Konflik itu diperburuk ketika
seluruh wilayah Amungsa dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM) seusai perlawanan suku
Amungme terhadap Freeport tahun 1977. Akibatnya, acap kali suku Amungme menjadi objek
kekerasan oleh aparat keamanan yang melindungi perusahaan pertambangan itu.
Bahkan, akibat protes-protes sporadis yang dilakukannya, suku Amungme semakin
menderita karena selalu dihadapkan pada tuduhan sebagai OPM.
1
Melalui operasi
pemberantasan OPM, ketakutan ditebar secara sistematis di kalangan suku Amungme. Masyarakat menjadi frustasi. Perasaan itu semakin lama semakin dalam sehingga suku Amungme
menjadi apatis dan hidup dalam ketakutan yang luar bisa. Akibatnya, suku Amungme merasakan
banyak hal yang hilang dalam kehidupan mereka. Sehingga, kesempatan-kesempatan untuk
mengembangkan kehidupan yang lebih baik pun punah.
1
Situasi ini digambarkan oleh Yopie Kalangin dalam wawancara di Jakarta, Januari 1997.
121
Dalam pusaran perubahan itu, baik secara sosial-ekonomi maupun secara budaya, suku
Amungme berhadapan dengan tantangan-tantangan baru dari berbagai kekuatan yang datang
dari luar tradisi mereka. Tantangan-tantangan dan perubahan tersebut memaksa suku Amungme
mencari jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Sekaligus,
mendefinisikan arah dan tujuan perjuangan mereka untuk meraih kembali hak-hak mereka yang
telah dirampas.
7.1. LEMASA: Membangun Benteng Budaya
Belajar dari pengalaman selama hampir 30 tahun hidup dalam cengkeraman Freeport,
beberapa pemuka suku Amungme–menghadapi perubahan yang terjadi–mulai merasa perlunya
mekanisme dan alat baru untuk melindungi diri mereka. Pemikiran ini lahir dari para
pemimpin-pemimpin muda suku Amungme sejak tahun 1989, 2 yang dilontarkan demi
memperbaiki kondisi hidup dan memperoleh kembali hak-hak ulayat suku dan potensi
kebudayaan mereka yang hilang. Tujuannya adalah mengembalikan kepercayaan diri dan
semangat hidup suku Amungme di tengah impitan beban sosial yang begitu berat.
Pendirian LEMASA juga didorong oleh kesadaran untuk membangkitkan kekuatan
suku Amungme yang selama ini telah porak-poranda saat berhadapan dengan Freeport dan
aparat militer. Bertolak dari situ, akhirnya para pemuka Amungme merasakan perlu adanya satu
wadah yang mampu menampung semua keluhan warga dan juga bisa mencarikan jalan
keluarnya. Sekaligus, wadah tersebut juga bisa menjadi tempat mengadu dan membicarakan
semua persoalan yang dihadapi suku Amungme. Dengan demikian, apa yang disampaikan
melalui wadah itu akan menjadi lebih kuat daripada jika mereka bersuara secara sendiri-sendiri
atau melalui kelompok-kelompok kecil.
Perspektif yang hendak dibangun oleh LEMASA adalah menghidupkan gairah
kebudayaan suku Amungme dengan memperbarui tatanan sosial dalam menghadapi perubahan.
Dengan kekuatan kebudayaan, organisasi ini ingin memperlihatkan kepada siapa pun yang
berhadapan dengan mereka bahwa suku Amungme memiliki budaya dan sistem nilai yang juga
2
Mereka di antaranya adalah Tom Beanal dan Yopie Kalangin. Mereka pada awalnya berkumpul dan
berbicara secara bersama-sama di Paniai dan kemudian pulang ke Timika tahun 1990.
122
sudah tertata. Dengan cara ini, kebudayaan yang mereka miliki bisa menjadi benteng dan
kekuatan ketika berhadapan dengan pihak luar.
Niat Tom Beanal dan Yopie Kilangin itu tak sia-sia, karena cepat mendapat tanggapan
posistif dari tetua dan warga suku Amungme. Setelah melalui perdebatan panjang, ide-ide
pembaruan tersebut juga mendapat dukungan dari para pemuka agama setempat, seperti Pater
Nato Gobay Pr. Para pencetus ide tersebut semakin yakin, untuk mempertahankan diri dari
berbagai gempuran pihak luar, kekuatan mereka saat ini adalah adat mereka sendiri. Perspektif
dan gagasan tentang LEMASA selanjutnya disebarkan kepada seluruh warga.
Selang berapa lama, LEMASA diterima oleh warga sebagai perwujudan mereka sebagai
suku dan sekaligus wadah komunikasi secara adat. Dalam perkembangannya, LEMASA
diposisikan sebagai alat baru untuk memperjuangkan hak-hak suku Amungme yang selama ini
telah diabaikan oleh Freeport dan pemerintah. Wujud nyata dari ide ini adalah dengan
menghidupkan dan memperbarui lembaga musyawarah adat yang telah ada. Jika sebelumnya
lembaga adat hanya berfungsi dalam urusan adat semata, saat ini, hal seperti itu akan dirombak.
Lembaga adat harus menjadi wadah komunikasi dan sekaligus menjadi penyuara berbagai
kepentingan suku Amungme kepada pihak lain, terutama terhadap Freeport dan pemerintah,
baik sipil maupun militer.
Setelah urun-rembuk, akhirnya para pemuka adat dan para pemimpin suku Amungme
secara resmi mendirikan Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) pada Juni
1994 di Timika, Irian Jaya. Lembaga adat ini kemudian ditentukan berkedudukan di Kwamki
Lama, Desa Harapan, Kec. Mimika Timur, Kabupaten Fak-Fak. Kehadiran lembaga ini juga
diresmikan oleh Bupati Fak-Fak, Y.P. Matondang.
Namun, sebagai badan hukum, LEMASA baru disahkan dengan akta notaris pada 30 Juli
1996. Tokoh-tokoh suku Amungme yang menggagas pendirian LEMASA ini adalah Lukas
Amisin, Yohanes Pinimet, Tom Beanal, Benny Tsenawatme, Paulus Kanongopme, Yohanes
Kasamol, dan Victor Beanal. Sejak disahkan, seluruh pekerjaan dan kegiatan LEMASA terbuka
untuk semua pihak. Pendirian itu menandakan, LEMASA berhasil memadukan seluruh elemen
yang ada dalam suku Amungme, seperti kaum intelektual lokal, kaum muda, pemuka agama, dan
kaum perempuan. LEMASA telah menciptakan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang
mereka rasakan. Melalui pemaduan semua elemen tersebut, dengan akar kebudayaan yang ada,
123
LEMASA menciptakan wadah sosial-politik yang membumi bagi suku Amungme dalam skala
lokal dan nasional.
Secara internal, LEMASA merumuskan tujuannya secara lebih sistematis untuk
memperjuangkan kesejahteraan dalam arti luas bagi suku Amungme dan suku-suku tetangganya
yang berada dalam areal konsesi Freeport. Dengan kata lain, perjuangan LEMASA mencakup
semua suku asli yang saat ini mendiami wilayah Amungsa, mulai dari Jigimugi di sebelah Timur
sampai ke Delamatagal di sebalah barat. Secara khusus, LEMASA dijadikan pengemban harapan
suku Amungme agar menjadi tuan di atas tanah mereka sendiri. Melalui LEMASA pula, tumbuh
harapan suku Amungme untuk mencoba meraih kesempatan dalam mendapatkan persamaan
hak dan berkembang secara wajar.
Harapan itu tumbuh dengan keyakinan, LEMASA bisa memperjuangkan kepentingan
suku Amungme. Harapan suku Amungme secara sederhana diungkapkan dengan rangkaian
kalimat, "Kami ingin menjadi tuan di atas tanah kami sendiri yang selama ini menjadi tempat hidup kami.
Kami tidak mau dianggap seperti orang yang menumpang sementara. Kami ingin siapa pun yang datang [ke] sini
menganggap kami sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan seluruh lingkungan yang ada. Kami mau diakui
sebagai manusia seperti orang lain juga."
Harapan demikian ditegaskan oleh Yopie dan Pater Nato Gobai dengan menyatakan
agar pada masa depan, LEMASA benar-benar menjadi sebuah lembaga yang stabil dan kukuh
menyuarakan semua aspirasi masyarakat Amungme, baik dalam bidang ekonomi-politik maupun
sosial-budaya. Tentu, kehendak tersebut disadari oleh mereka akan bisa terwujud jika LEMASA
mampu berdiri secara mandiri dan ditopang oleh seluruh warga Amungme. Bila semua itu
dipenuhi, tak mustahil mereka akan meraih cita-cita dan perbaikan kehidupan seperti yang
didambakan. LEMASA juga diharapkan menjadi rumah adat bagi suku Amungme untuk menata
diri, sekaligus menjadi wadah untuk mengibaskan seluruh penderitaan yang membebani pundak
suku Amungme selama ini.3
Lembaga musyawarah antarwarga suku ini sebenarnya bukanlah barang baru bagi suku
Amungme, karena secara tradisional mereka telah mengenal lembaga musyawarah adat semacam
ini dengan baik. Dalam tradisi suku Amungme, setiap keputusan yang bersangkutan dengan
orang banyak selalu dimusyawarahkan sesuai dengan tingkat yang diwakili. Dengan melihat
124
tradisi tersebut, LEMASA merupakan pelembagaan dalam pengertian lebih maju, bukan hanya
sekadar ajang urun-rembuk, melainkan telah menjadi lembaga berbadan hukum yang sah dan
sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 4 Kegiatan besarnya akan melibatkan,
menghimpun, menggali, serta memberdayakan instrumen adat dalam perlindungan hak-hak
suku.5
Untuk mencapai tujuan kesejahteraan warga, LEMASA akan mendirikan dan
menjalankan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah penyelenggaraan pendidikan formal dan
informal. Lembaga tersebut mendirikan sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai
ke tingkat akademi. Selain itu, LEMASA juga akan menjalankan kursus-kursus keterampilan,
baik yang berhubungan dengan kesenian maupun dengan lapangan kerja. Lembaga tersebut juga
akan mendirikan panti jompo dan poliklinik kesehatan untuk masyarakat umum dan suku
Amungme khususnya. Demi kemajuan pendidikan, LEMASA akan memberikan beasiswa dan
pendirian asrama untuk anak-anak putus sekolah agar bisa dilatih keterampilan.
Dengan tegaknya LEMASA, perjuangan suku Amungme mulai secara perlahan beralih
dari cara-cara sporadis dan tradisional ke cara-cara pemecahan masalah secara keorganisasian.
Untuk ke dalam, LEMASA mengajak suku Amungme untuk menyadari bahwa perlawanan
secara sporadis hanya akan merugikan diri sendiri di samping mudah dipatahkan. Perlahan-lahan
kesadaran bahwa lembaga ini adalah wadah buat mereka dalam bertukar pikiran tentang segala
hal mulai tumbuh. Artinya, LEMASA sekarang ini sedang berproses menjadi tulang punggung
perjuangan suku Amungme untuk meraih masa depan yang lebih baik.
Secara garis besar, kegiatan LEMASA dirumuskan untuk mengorganisasi dan
memberdayakan saluran-saluran komunikasi serta mengatur kembali kepemimpinan tradisional
suku Amungme. Langkah-langkah yang dijalankan adalah menyusun dan mengorganisasi kinerja
dan keberadaan kepemimpinan tingkat lembah (Nerek Naisorei) dan kepemimpinan tingkat
kampung (Nol Naisorei) yang kemudian diperkuat menjadi perwakilan-perwakilan suku dalam
musyawarah adat yang difasilitasi oleh LEMASA. Kegiatan seperti ini bertujuan untuk
3
Tujuan dan sasaran yang hendak diperjuangkan oleh LEMASA dirmuat dalam "Filosofi Perjuangan
LEMASA", LEMASA, Timika. Dokumen ini tersimpan di ELS-HAM, Jayapura.
4
Lebih jauh mengenai mekanisme musyawarah suku dalam masyarakat Amungme bisa dibaca dalam Tom
Beanal. op cit.
125
menyimak keberadaan budaya dan struktur kepemimpinan dan sekaligus menyosialisasikan
persoalan-persoalan yang muncul akibat kehadiran Freeport di Amungsa kepada seluruh warga
suku Amungme. Selain itu, berbagai kegiatan tersebut juga dilakukan demi terwujudnya
kepemimpinan yang baik dan memperkuat kepercayaan warga terhadap pemimpin dan budaya
mereka, khususnya dalam memperjuangkan kepentingan mereka, sekaligus juga untuk menjaga
spirit dan kekompakan suku dalam menghadapi segala tantangan agar tidak mudah diadu domba
dan dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak luar.
Pentingnya peran pemimpin lokal ini dalam pandangan LEMASA tentu sesuai dengan
pengalaman mereka tatkala berhadapan dengan kenyataan. Sejak administrasi pemerintah
diterapkan di daerah Amungsa secara seragam dalam struktur pemerintahan desa yang dipimpin
kepala desa dan dibantu oleh RT/RW-nya, sekian banyak peran kepemimpinan lokal telah
hilang. Dengan sendirinya, hal seperti itu menjadikan kepentingan dan aspirasi lokal tersisihkan.
Selain itu, pada kenyataannya kepemimpinan formal seperti camat, kepala desa, ketua RT dan
RW hanya sekadar menjadi corong birokrasi dan administrasi pemerintah belaka. Pemimpin
formal yang demikian tidak sesuai dengan kepentingan warga suku Amungme dalam
menghadapi perubahan. Pemimpin-pemimpin formal seperti itu semakin memarjinalkan
peran-peran yang selama ini diemban oleh para pemuka adat dalam merumuskan kepentingan
warga sukunya.6
Dari uraian di atas, terlihat bahwa formalisasi dalam kehidupan suku Amungme ini
terjadi sejak diperkenalkannya sistem desa di Timika dan sekitarnya. Suku Amungme yang
tadinya tergabung dalam sistem klan dan paruh menjadi terpencar-pencar ke dalam batas-batas
desa. Hal ini mengundang konflik antarwarga karena pelayanan aparat desa atau pemerintah
terhadap desa-desa itu tidak sama sehingga mendatangkan keirian dan perselisihan. Sebagai
contoh, desa Waa yang berbeda secara administratif dengan desa Harapan dan Tsinga, juga
mengalami perbedaan pelayanan dalam kesehatan maupun pendidikan. Cara-cara pemberian
5
Rencana-rencana kerja ke masa depan LEMASA ini dikutip dari akta notaris pendirian Yayasan LEMASA.
Dari sekian banyak rencana LEMASA untuk memperjuangkan kepentingan dan harapan suku Amungme
masih banyak kendala yang mereka hadapi.
6
Penyeragaman administrasi pemerintahan desa ini sesuai dengan UU No. 5 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Pelaksanaan UU ini telah merampas inisiatif para pemimpin tradisional dalam mengelola warganya. Lebih
jauh mengenai dampak UU ini lihat Masyarakat Adat Yang Tersingkirkan dan Terpinggirkan: Studi Dampak
UU No.5 1975 Tentang Pemerintahan Desa Terhadap Masyarakat Adat (ELSAM, 1996).
126
bantuan yang tidak sama terhadap suku-suku Amungme yang terpencar dalam batas-batas desa
membuat LEMASA prihatin.
Lebih menyulitkan lagi, bagi suku Amungme yang menjadi warga desa, mereka tidak
boleh meninggalkan desa atau kecamatan jika tidak mendapat surat keterangan atau surat jalan
dari kepala desa atau pos militer setempat. Namun, untuk mendapatkan surat keterangan atau
surat jalan itu, warga diwajibkan untuk memiliki KTP. Sementara, biaya untuk mengurus KTP
terbilang mahal dan pengurusannya berbelit-belit, karena warga yang hendak mengurus KTP
harus bolak-balik dari kantor kelurahan ke kecamatan. Selain biayanya yang mahal dan
bertele-tele, masa berlaku KTP bagi suku Amungme pun hanya setahun. Jadi, setiap tahun warga
selalu disibukkan dengan mengurus KTP dan surat jalan ini.7
Berbagai kejanggalan yang dilakukan aparat birokrasi dalam memperlakukan warga suku
Amungme di Timika semakin meyakinkan LEMASA perlunya bekerja lebih keras dalam rangka
memperbaiki kondisi hidup suku Amungme. Untuk itu, LEMASA juga meningkatkan
kemampuan para stafnya dan sekaligus mendidik warga agar mampu secara mandiri mengurus
kepentingan administrasi sehari-hari. Bagi pengurus LEMASA sendiri juga diadakan penguatan
dengan berbagai pelatihan, baik manajemen maupun peningkatan kemampuan individu dalam
mengelola organisasi.
Lebih jauh, pendirian LEMASA bagi para pemuka suku Amungme juga ditujukan
sebagai wadah reflektif untuk menilai perubahan-perubahan yang terjadi dan untuk itu
LEMASA berusaha menyikapi berbagai perubahan tersebut dengan cara yang terbuka dan
positif. Sikap dan penilaian yang dilakukan oleh LEMASA lalu disosialisasikan kepada warga
suku Amungme. Dengan demikian, pada dasarnya LEMASA tidak menolak adanya perubahan
akibat kehadiran Freeport, namun yang menjadi pokok persoalan bagi LEMASA saat ini adalah
bagaimana agar Freeport–sebagai pembawa perubahan dengan segala dampaknya–bersikap
lebih menghargai keberadaan suku Amungme.
Bagi suku Amungme, perubahan harus disikapi dengan positif agar mereka dapat
bertahan dan menyesuaikan diri dalam perubahan tanpa kehilangan identitas dan harga diri.
Namun demikian, LEMASA menginginkan agar dalam perkembangan dan perubahan yang
7
Mengenai kerumitan pengurusan KTP dan surat jalan ini lihat “Laporan Penelitian Orang Amungme di Irian
Jaya,” FISIP-UI, 1992, hlm. 101. Masa berlaku KTP bagi suku Amungme jika dibandingkan dengan di
Jayapura atau di Jawa sangat jauh berbeda karena di Jawa atau Jayapura masa berlaku KTP selama 3 tahun.
127
terjadi, mereka sebagai suku jangan sampai hanya sekadar menjadi penonton dan objek semata
bagi kemajuan pihak lain.
Untuk mencapai harapan tersebut, pihak luar mana pun yang akan berurusan dengan
Amungme hendaknya melalui LEMASA terlebih dahulu. Mengapa demikian, karena selama ini,
pihak luar selalu menerobos dan merampas berbagai milik suku Amungme begitu saja tanpa
berbicara terlebih dahulu dengan wakil-wakil suku. Untuk menghindari cara kerja pihak luar
selama ini, LEMASA sebagai lembaga adat suku Amungme harus diakui keberadaannya. Posisi
seperti itu menempatkan LEMASA sebagai sentral dunia suku Amungme saat ini dalam
berurusan dengan dunia luar. Dengan kata lain, untuk ke luar, LEMASA berusaha menjadi juru
runding dan juru bicara suku Amungme dengan posisi yang sejajar dengan instansi lainnya, baik
pemerintah maupun Freeport. Posisi ini juga sekaligus menyiapkan suku Amungme untuk
mampu berkomunikasi dengan semua pihak.
Posisi demikian penting artinya bagi LEMASA karena selama ini suku Amungme tidak
pernah dipandang dan diajak bicara sebagai mitra sejajar, baik oleh pemerintah maupun oleh
Freeport. Akibatnya, suku Amungme selalu hanya dijadikan objek semata. Selama ini, setiap
kebijakan mengenai masa depan suku Amungme selalu diputuskan oleh orang luar tanpa
berbicara dengan suku Amungme yang berkepentingan dengan segala urusan yang muncul di
atas tanah mereka.
LEMASA sedang berusaha untuk berfungsi menjadi lembaga perwakilan suku
Amungme, khususnya dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan di
Timika. Fungsi tersebut dirasa penting bagi LEMASA saat ini. Sebagai wadah perwakilan,
LEMASA juga berusaha menghadapi segala perkembangan isu dan memilah-milah isu menjadi
bahan perundingan yang penting, baik dengan Freeport maupun dengan pemerintah. Hal itu
terutama dilakukan dalam memecahkan persoalan pelanggaran hak asasi manusia, perbedaan
persepsi mengenai kepemilikan tanah, dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan perekonomian.
Dengan demikian, nantinya, setiap dialog dan pengambilan keputusan tidak lagi
dijalankan tanpa melibatkan suku Amungme sebagai pihak yang berkepentingan. Usaha
LEMASA itu akan menjadi kenyataan jika pihak lain, khususnya pihak luar bisa memandang
lembaga adat yang dipimpin oleh para pemuka tradisional suku Amungme secara positif.
128
Dapat dikatakan bahwa LEMASA adalah alat baru di tangan suku Amungme untuk
mengantisipasi setiap perubahan. Dengan lembaga ini, arah dan tujuan perjuangan suku
Amungme dirumuskan secara rasional dengan mempertimbangkan segala risikonya. Melalui
LEMASA, medan perjuangan suku Amungme mulai diperluas dengan memasuki wilayah baru
dengan makna yang baru. Misalnya, pembentukan dan perluasan wacana Amungme ke tingkat
nasional dan internasional melalui pembentukan opini publik di kampus-kampus, media massa,
ruang-ruang seminar dan pengadilan.
Saat ini suku Amungme memasuki tahap yang lebih rumit sekaligus menjanjikan, yaitu
tahap negosiasi dan dialog. Perjuangan suku Amungme telah digulirkan dengan alat yang baru,
yaitu organisasi, seperti juga yang digunakan pihak lain. Diharapkan perjuangan suku Amungme
dengan adanya LEMASA bukan lagi sekadar letupan sesaat yang dengan seketika bisa
dipadamkan begitu saja
Perjuangan suku Amungme saat ini tidak hanya dilancarkan di lapangan secara terbuka,
tetapi juga dilancarkan di lapangan lain, yaitu pengadilan. Tidak tanggung-tanggung, pengadilan
yang digunakan LEMASA dalam hal ini adalah Pengadilan Distrik Louisiana, New Orleans,
Amerika Serikat, di tempat induk PT Freeport Indonesia, yakni Freeport McMoran Copper and
Gold Inc. bercokol. Di Indonesia, LEMASA menjadikan berbagai LSM baik yang ada di Irian
Jaya maupun yang di Jakarta sebagai teman dalam menyuarakan persoalan suku Amugme. Tentu
dengan sendirinya LEMASA juga menjadi partner bagi Komnas HAM dalam menyelesaikan
berbagai persoalan pelanggaran HAM yang melanda suku Amungme. Berkat LEMASA dan
dukungan dari berbagai pihak, perjuangan suku Amungme saat ini menjadi agenda politik
nasional dan internasional.
Dukungan warga terhadap LEMASA terlihat ketika pengesahan akta notaris LEMASA
dirayakan dengan pesta adat secara spontan oleh masyarakat. Acara itu dihadiri oleh sekitar 4.000
orang yang datang dari berbagai kampung dan lembah, seperti dari Arwanop, Waa/Banti,
Tsinga, Owea, Ilaga, dan Timika. Upacara pesta adat ini juga dihadiri oleh para pemuka adat,
seperti Nol Naisorei, Nerek Neisorei, dan Amungme Naisorei. Selain itu, pesta adat ini juga
dihadiri oleh para pejabat pemerintah setempat, baik sipil maupun militer. Dalam pesta adat
tersebut, dipotong sekitar 40 ekor babi yang disumbangkan warga suku sebagai tanda sukur
129
mereka. Babi ini dimasak dengan barapen (kukus bakar batu) sebagaimana kebiasaan dalam suku
Amungme jika mengadakan pesta.
Tom Beanal sebagai Isorai Negel (Ketua Amungme Naisorei) dan ketua LEMASA
dalam sambutannya mengatakan, pengesahan akta notaris LEMASA dilaksanakan secara
terbuka agar seluruh masyarakat, pemerintah, baik sipil dan maupun militer serta pihak lainnya
mengerti apa sebenarnya tujuan pendirian LEMASA. Pesta pengesahan akta ini menurut Tom
Beanal juga sekaligus kesempatan untuk menyatakan secara tegas bahwa LEMASA tidak
bertujuan politis dan tidak ada hubungannya dengan gerakan-gerakan yang selama ini dinyatakan
sebagai gerakan OPM.8 Tujuan LEMASA adalah memperjuangkan terwujudnya keadilan dan
kesejahteraan bagi rakyat berdasarkan hukum yang berlaku.9
7.2. LEMASA dan Tantangan Terhadapnya
LEMASA saat ini memainkan posisi sentral dalam kehidupan suku Amungme saat
menghadapi perubahan yang datang begitu cepat. Dengan sendirinya, LEMASA menjadi
instrumen perjuangan bagi suku Amungme untuk mengatasi berbagai masalah, mulai dari
masalah perselisihan antarwarga, persoalan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, kasus
pengingkaran hak ulayat atas tanah, wadah pengembangan sosial-ekonomi dan budaya, bahkan
wadah mencari keadilan di pengadilan.
Sepak terjang LEMASA yang mendapat sambutan luas dari warga suku Amungme,
membuat banyak suara miring dan sikap tidak senang. Ketidaksenangan terhadap LEMASA ini
datang dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu dengan aktivitas LEMASA.
Pihak-pihak itu selama ini memang telah menikmati keuntungan yang tak terhingga di wilayah
adat Amungme.
Langkah-langkah pendiskreditan terhadap LEMASA bukan tidak jarang terjadi.
Langkah-langkah yang mendiskreditkan itu bisanya dilakukan dengan menjelek-jelekkan
LEMASA dan pengelolanya melalui selebaran gelap. Bahkan, LEMASA juga dituduh sebagai
8
Hal ini ditegaskan Tom Beanal karena selama ini banyak pihak terutama aparat kemanan selalu memojokkan
suku Amungme dan beberapa orang pemukanya terlibat dalam GPK OPM. Lebih jauh lihat bab III.
9
Lihat “Laporan Pengesahan Akta Notaris Lemasa,” YKPMD, Desember 1996.
130
penjual suku Amungme kepada pihak luar. LEMASA dan Tom Beanal juga dituduh melawan
pemerintah karena memperkarakan Freeport ke negara asalnya. Tuduhan-tuduhan yang bernada
negatif ini bagi pengelola LEMASA dihadapi dengan sikap bijaksana, karena mereka tahu bahwa
selebaran gelap yang menjelek-jelekan itu bertujuan untuk memancing kemarahan suku
Amungme agar terjadi konflik antarsuku di Timika.
Konflik antarsuku, kini merupakan beban berat buat LEMASA. Konflik antarsuku yang
terjadi juga bertujuan menghancurkan LEMASA dengan cara mengurangi kepercayaan warga
suku Amungme dan suku lainnya terhadap kepemimpinan LEMASA. Fitnah yang lebih berat
lagi pernah dialami LEMASA ketika pemimpin lembaga ini dituduh mendalangi aksi penculikan
karyawan PT Kamundan Jaya. Dalam peristiwa itu, dinyatakan bahwa Tom Beanal telah
bersekongkol dengan Yogi, Komandan OPM yang menculik para karyawan tersebut. Akibat
fitnahan ini, Tom Beanal sempat diperiksa oleh Polres Timika.
Pendiskreditan LEMASA juga sering dilontarkan oleh para pejabat setempat dengan
mempertanyakan apakah LEMASA sah mewakili seluruh suku Amungme. Pertanyaan atau
pernyataan pendiskreditan itu tak lain tujuannya adalah menggoyahkan kepercayaan warga suku
Amungme terhadap LEMASA. Hal itu sekaligus juga menciptakan kecurigaan dan konflik di
dalam suku Amungme. Melihat latar belakang pendirian dan tujuan dari LEMASA dan posisinya
dalam masyarakat, pertanyaan para pejabat itu dengan sendirinya menjadi tidak relevan. Hal ini
disebabkan kini LEMASA bagi suku Amungme telah menjadi rumah tempat mereka berangkat
menuju perbaikan dalam menata diri. Artinya, LEMASA telah menumbuhkan kekuatan kolektif
bagi suku Amungme melalui ikatan-ikatan sistem sosial dan kultural yang dimilikinya untuk
menghadapi segala kemungkinan.
Tak bisa dipungkiri, LEMASA saat ini memainkan peran sentral. Dukungan dari warga
suku tidak pula kurang. Dukungan tersebut secara nyata telah diperlihatkan warga suku
Amungme terhadap Tom Beanal ketika atas nama LEMASA dan suku Amungme menggugat
Freeport di tempat asalnya. Disadari atau tidak, hal itu dicapai berkat kemampuan LEMASA
merumuskan arah dan tujuan perjuangan sekaligus mengidentifikasi pokok-pokok persoalan
secara demokratis di dalam suku Amungme. Artinya, dalam dinamika sosial masyarakat,
LEMASA telah membantu suku Amungme memahami realitas baru yang mereka hadapi.
131
Dukungan terhadap LEMASA itu tentu tak seluruhnya bulat, karena ada juga
pihak-pihak lain yang berusaha mencegah mengalirnya dukungan terhadap LEMASA. Salah satu
contohnya adalah dipecahnya suku Amungme oleh Andreas Angaibak dengan mendirikan
Yayasan Amungkal. Adanya dua lembaga dengan peran yang hampir sama tentu dalam sesaat
membingungkan warga. Namun, kebingungan tersebut tak bertahan lama tatkala masyarakat
menunjukkan dukungan terhadap LEMASA dengan pernyataan dan pembubuhan 2.000 tanda
tangan ketika menggugat Freeport. Dukungan warga sangat kuat meskipun pada saat itu
benih-benih konflik horizontal mulai membiak akibat kucuran dana dari Freeport.
7.3. Konsistensi dan Kepeloporan LEMASA
Adanya dukungan warga terhadap LEMASA itu tentu tidak lepas dari kinerja yang
diperlihatkan oleh para pengelolanya selama ini. LEMASA selalu memperlihatkan sikap
konsisten dengan berada tetap di posisi membela kepentingan warga dalam berhadapan dengan
pihak lain. Misalnya, sikap LEMASA yang menolak pengucuran dana 1% trust fund dari Freeport
mendapat sambutan yang baik dari warga suku Amungme. Bahkan, LEMASA mampu menjadi
penenang dari sikap warga yang emosional dalam memandang Freeport. Dalam beberapa kali
konflik yang terjadi antara warga dan Freeport, LEMASA selalu menjadi pihak yang
menenangkan warga. Artinya, keberadaan LEMASA bukan hanya sekadar ada sebagai sebuah
yayasan, melainkan telah memainkan peran penting dalam suku Amungme ketika menghadapi
berbagai tantangan.
Dengan berfungsinya lembaga adat ini, setiap langkah perkembangan perjuangan suku
Amungme untuk mendapatkan pengakuan hak-hak adat mereka bisa diikuti oleh berbagai pihak
secara lebih sistematis. Dengan sendirinya, perjuangan suku Amungme untuk mendapatkan
hak-hak mereka yang telah terampas tidak mudah lagi dikategorikan sebagai tindakan orang yang
kurang pekerjaan atau orang-orang yang tidak mengerti pembangunan. Keberadaan LEMASA
secara mendasar telah membawa masyarakat Amungme ke dalam tujuan dari pembangunan itu
sendiri, yaitu pembangunan yang lebih memanusiakan manusia Amungme.
132
Keberadaan LEMASA juga menyiratkan tumbuhnya keberanian suku Amungme untuk
bersuara dengan lantang dan menghilangkan rasa ketakutan dan kebisuan selama ini. Perasaan
ketakberdayaan atau kebingungan secara berangsur-angsur mulai menipis dalam masyarakat
Amungme. Meskipun begitu, bukan berarti tekanan terhadap suku Amungme juga berkurang.
Yang menggembirakan, pada saat ini suku Amungme apabila menghadapi tekanan dapat
bernapas lebih lega daripada masa lalu sebelum adanya LEMASA. Dengan adanya komunikasi
pada tingkat suku, semakin meyakinkan suku Amungme untuk mengenali berbagai persoalan
mereka sendiri secara lebih baik. Dengan demikian, mereka tak mudah lagi dipermainkan oleh
pihak luar.
Pada hakikatnya, suku Amungme secara umum memang keberatan dengan cara kerja
Freeport. Oleh sebab itu, kehadiran LEMASA di tengah-tengah mereka membuat mereka
merasa yakin dengan sikap mereka dan berusaha lebih kuat untuk menunjukkan sikap itu.
Apalagi, setelah ditanggapinya secara luas laporan mengenai pelanggaran HAM terhadap suku
Amungme. Lebih dari itu, melalui LEMASA, suku Amungme pun menanggapi sikap Komnas
HAM dalam menyelidiki laporan pelanggaran HAM dengan menyatakan, Komnas HAM tidak
menyentuh dan menyelidiki secara mendalam sumber utama pelanggaran HAM yang terjadi.
Dalam pandangan suku Amungme–yang diungkapkan melalui LEMASA–Freeport ikut serta
bertanggung jawab terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM di Amungsa karena adanya
indikasi penggunaan fasilitas Freeport dalam berbagai kasus. Kesan demikian semakin kuat
karena kesejahteraan mereka tak pernah membaik sejak Freeport hadir di tanah mereka.
Ditambah lagi, kehadiran militer dalam jumlah besar dan kerap kali bertindak di luar prosedur,
semakin meyakinkan masyarakat bahwa kehadiran mereka hanyalah untuk melindungi
perusahaan tambang emas dan tembaga itu.
Sikap LEMASA terhadap Freeport tentu bisa dilihat dari makna yang tersirat dari
kutipan di awal bab ini. LEMASA memandang Freeport sebagai poros dari berbagai bentuk
perubahan dan konflik di Amungsa. Dengan demikian, LEMASA bersikap kritis dan hati-hati
terhadap segala kebijakan Freeport yang akan berdampak luas bagi kehidupan suku Amungme.
Sikap kritis LEMASA ini kadang-kadang memang bisa diinterpretasikan oleh pihak luar–yang
kepentingannya berseberangan dengan suku Amungme dalam menilai Freeport–sebagai sikap
oposan. Tentu penilaian yang simplitis ini keliru, karena LEMASA tidak oposan terhadap
133
Freeport atau pun pemerintah, yang menyatakan Freeport sebagai aset nasional. Sikap kritis yang
diperlihatkan LEMASA merupakan sikap untuk melindungi masa depan suku mereka agar tidak
punah akibat intervensi pihak luar yang menjarah segala sumber daya yang selama ini menjadi
tumpuan hidup mereka. Akibat kelakuan Freeport-lah, sikap kritis itu muncul sebagai rasa tak
senang yang kadang diekspresikan secara berlebihan terhadap Freeport.
Sikap LEMASA terhadap Freeport atau pemerintah bisa kita lihat dari berbagai
pernyataan yang dikeluarkan LEMASA secara terbuka. Pertama, terhadap persoalan konflik yang
berkepanjangan di Timika. Terhadap konflik ini LEMASA menganjurkan kepada Freeport dan
pemerintah untuk meninjau ulang seluruh kebijakan yang pernah dibuat mengenai izin operasi
Freeport, terutama masalah pelepasan hak atas tanah. LEMASA dalam pembaruan kebijakan itu
harus dilibatkan secara menyeluruh sebagai perwakilan dari seluruh warga suku Amungme
dengan kedudukan sejajar.
Kedua, dengan kondisi seperti itu, LEMASA berusaha menjadi inspirator dalam
membimbing warga untuk mengkritik keadaan dan menyusun agenda perubahan yang mereka
inginkan. Dengan kata lain, secara reflektif, LEMASA berusaha mencari jalan keluar bagi suku
Amungme dalam berhadapan dengan Freeport. Jalan keluar itu diusahakan akan membawa
perbaikan bagi semua warga suku dan pihak lain. Untuk mencapai ini, memang LEMASA belum
bisa berhasil secara penuh karena begitu banyaknya kendala yang dihadapi, baik yang berasal dari
dalam suku itu sendiri maupun yang datang dari luar. Masih banyak warga suku yang tidak bisa
berkomunikasi secara terbuka satu sama lain dalam menentukan sikap dan harapan mereka
terhadap Freeport. Untuk itu, dalam mengkritik sikap Freeport ini, LEMASA baru berada pada
tahap sedang berusaha membuka mata suku Amungme lebar-lebar untuk melihat persoalan
lebih jernih dan tajam.
7.4. LEMASA dan Beberapa Tantangan ke Depan
134
Bagaimanapun, saat ini LEMASA merupakan contoh terbaik dari sebuah lembaga adat
yang memperjuangkan hak adat di Irian Jaya.10 Melalui LEMASA, potensi adat dan perlawanan
suku Amungme secara lokal telah bergerak ke arah nasional dan internasional. Persoalan suku
Amungme sekarang ini telah menjadi persoalan kemanusiaan secara global. Di tingkat lokal,
LEMASA juga telah berhasil membangun solidaritas kolektif untuk menyikapi penindasan
terhadap masyarakat.
Misi utama dari keberadaan LEMASA di tengah-tengah suku Amungme adalah untuk
menyuarakan kepentingan suku Amungme terutama dalam pengambilan segala kebijakan di
Amungsa. Dengan kata lain, suku Amungme melalui LEMASA ingin menyampaikan bahwa
mereka harus dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan. Pikiran demikian timbul karena
mereka merasa selama ini hanya dikorbankan demi beroperasinya pertambangan Freeport.
Ketidakseriusan Freeport dan pemerintah dalam menanggapi pikiran itulah yang menjadi
sumber konflik di antara pihak Freeport dan pemerintah di satu pihak dengan warga suku
Amungme di pihak lain. Suku Amungme yakin dan percaya, mereka bisa mengurus diri mereka
dan bisa berkomunikasi dengan siapa pun asal apa yang mereka sampaikan melalui LEMASA
juga didengar oleh para pihak lain yang berkepentingan di sekitar Tembagapura dan Timika.
Selama ini, Freeport memang selalu bersikap formal dan mau bekerja sama dengan
aparat pemerintah saja. Dalam pandangan Freeport, selama ia tidak menyimpang dari ketentuan
hukum dan perjanjian yang disepakati dengan pemerintah, ia tidak punya urusan dengan
suku-suku asli di sekitar areal pertambangannya. Sikap formal Freeport seperti ini membuat
masyarakat semakin antipati karena melihat Freeport sama sekali tidak peduli dengan
keberadaan mereka.11 Akibatnya, komunikasi tidak terjadi dan perusahaan tidak pernah bisa
diterima oleh masyarakat dan masyarakat juga tidak pernah bisa dimengerti oleh Freeport.
Ketimpangan komunikasi itulah yang menjadi tantangan berat bagi perkembangan LEMASA
dalam akvitasnya menyuarakan kepentingan suku Amungme.
Sementara itu, LEMASA juga tidak bisa berkomunikasi secara memadai dengan aparat
pemerintah setempat karena terbatasnya kemampuan aparat pemerintah yang ada. Menurut
10
Penilaian yang sama juga dikemukakan oleh Muridan S. Widjojo seorang peneliti LIPI dalam makalahnya
"Pemberdayaan Masyarakat Adat: Infrastruktur Kebangkitan Irian Jaya Masa Depan". Makalah yang
disampaikan dalam Semiloka FORERI di Jayapura, 12–120 November 1998.
11
Mengenai penilaian seperti ini bisa disibak Laporan Broeder Teo van Den Broek, Op Cit, hlm. 13.
135
Theo van Den Broek, perkembangan administrasi pemerintahan setempat selama ini hanya
sampai setingkat kecamatan. Sementara, persoalan yang hendak diurus adalah dua persoalan
besar yang saling berhadapan, yaitu sebuah perusahaan multinasional yang modern dan
suku-suku asli yang berhak atas ribuan hektare tanah. Belum lagi dengan jumlah penduduk yang
terus bertambah dengan cepat dan munculnya persoalan-persoalan sosial baru yang membuat
aparat kecamatan ini tak kuat menanggung beban yang ada.
Kenyataannya, aparat setempat tidak mampu untuk mengikuti dan memberi jalan keluar
dari persoalan-persoalan yang timbul. Sementara itu, komunikasi dan hubungan dengan kota
Kabupaten Fak-fak sangat sedikit frekuensinya dan sulit dijangkau. Pesawat yang menghubungkan antara kota kecamatan dan kabupaten itu pun jarang ada meskipun jadwalnya telah
tersusun. Bruder Theo menyimpulkan, aparat pemerintah setempat tidak cukup mampu untuk
menanggapi segala kebutuhan yang terkait dengan perkembangan yang pesat di wilayahnya,
khususnya yang diakibatkan oleh kehadiran Freeport dengan berbagai dampak yang
menyertainya,
seperti
migrasi
pekerja,
transmigrasi,
dan
termasuk
hadirnya
perusahaan-perusahaan kayu. Dengan demikian, persoalan-persoalan yang muncul jauh lebih
besar daripada kewenangan yang dimiliki sebuah kecamatan.
Namun, celakanya berbagai perusahaan kayu dan Freeport sendiri kerap kali melangkahi
aparat pemerintah setempat dan langsung berurusan dengan Jakarta. Tidak hanya itu, ada kesan
bahwa Freeport dalam setiap pengambilan kebijakan lebih banyak berkomunikasi dengan aparat
keamanan daripada melibatkan pemerintah setempat dan masyarakat. Ini tentu tantangan lain
bagi LEMASA. Pertanyaannya, kepada siapa LEMASA harus menyampaikan aspirasi warga,
kepada pemerintah setempat ataukah langsung ke pemerintah pusat seperti yang Freeport
lakukan? Jika LEMASA langsung ke pusat tentu akan menyinggung aparat pemerintah setempat,
begitu pula sebaliknya.
Perbaikan terhadap kemampuan pemerintah daerah sekarang ini seakan-akan telah
dilakukan dengan dijadikannya Mimika sebagai kabupaten. Namun demikian, dalam
perkembangannya, kehadiran pemerintah yang setingkat kabupaten ini belum bisa menunjukkan
kemampuan dirinya untuk memfasilitasi suku Amungme dalam menyampaikan suaranya ke
berbagai pihak, terutama kepada Freeport dan pihak keamanan.
136
LEMASA saat ini juga sedang berusaha memberdayakan para pemimpin lokal untuk
berkomunikasi di antara mereka sendiri maupun dengan pihak luar. Dengan itu, diharapkan para
pemimpin lokal bisa lebih berperan dalam masyarakat dan kemudian menyaring serta membawa
setiap aspirasi masyarakat ke dalam LEMASA. Hal ini sejalan dengan pola kepemimpinan dalam
suku Amungme, yaitu musyawarah dalam setiap kelompok-kelompok atau klan yang ada. Dalam
masyarakat Amungme, dikenal dua syarat kesepakatan. Pertama, setiap persoalan atau keputusan
harus dimusyawarahkan secara cukup dalam masyarakat luas sebelum suatu kesepakatan diambil
dan disampaikan. Kedua, orang yang menyampaikan atau mewakili suku harus orang yang
betul-betul telah diakui masyarakat sebagai pemimpin mereka dan yang mewakili itu tidak boleh
menyampaikan lebih dari apa yang telah disepakati dalam musyawarah warga.
Memberdayakan para pemimpim lokal agar menjadi pemimpin yang mampu mewakili
warga dalam berbagai dialog terbuka merupakan tugas terberat LEMASA. Karena, dalam
masyarakat luas, masalah perwakilan dan kepemimpinan merupakan unsur kelemahan yang
sangat terasa. Selama ini, terlalu banyak persoalan yang penyelesaiannya diserahkan begitu saja
kepada satu orang karena budaya paternalistik yang masih kental. Orang yang diserahkan tugas
itu biasanya dalam keadaan tertentu tidak bisa mengatasnamakan dirinya sebagai wakil dari
masyarakat secara terbuka.
LEMASA saat ini juga merasakan, kebutuhan akan pemimpin yang bisa mewakili dan
membawa aspirasi seluruh warga ke dalam berbagai tingkat dialog dengan pemerintah dan
perusahaan merupakan hal yang sangat mendesak. Jika pemimpin yang demikian tidak mampu
dilahirkan atau diciptakan, perjuangan suku Amungme menjadi semakin berat dan kesepakatan
untuk dialog sulit menjadi kenyataan. Memang saat ini dalam suku Amungme sendiri ada
masalah bahwa setiap famili kadang-kadang menuntut kedudukan sebagai pemimpin. Adanya
persaingan antarfamili dan pemimpin antarlembah ini pada satu sisi menjadi rintangan, namun
pada sisi lain ia menjadi tantangan bagi LEMASA untuk bekerja lebih baik lagi dalam
merevitalisasikan kebudayaan Amungme dalam merespons perkembangan.12
Kalau dilihat dalam perkembangannya akhir-akhir ini, rivalitas antarfamili ini memang
sudah digunakan oleh pihak lain untuk memecah-mecah suku Amungme dalam bersikap
12
Masalah kelemahan dalam perwakilan dan persaingan antarfamili ini diulas panjang lebar oleh van Den
Broek. Lihat draf Kedudukan Persoalan "Timika", naskah tidak dipublikasikan. Kondisi ini juga ditegaskan
oleh Yopie Kilangin dalam wawancara dengan penulis.
137
terhadap Freeport. Kondisi ini menyulitkan terciptanya satu pandangan dan kekompakan di
antara suku dalam menghadapi Freeport. Sekaligus, hal ini juga menyulitkan suku Amungme
secara bersama untuk bersikap kritis dan berefleksi mengenai perkembangan yang terjadi dan
berbagi tanggung jawab terhadap permasalahan yang terjadi.
LEMASA saat ini juga sedang berusaha mengembalikan kepercayaan diri warga suku
Amungme dalam menghadapi berbagai persoalan yang timbul. Selama ini, menurut Yopie
Kalangin, kepercayaan diri suku Amungme menjadi tipis dan cenderung pasrah serta frustasi
akibat timpaan persoalan-persoalan yang begitu sulit mereka hadapi. Dengan hadirnya
LEMASA kepercayaan diri itu perlahan-lahan mulai muncul kembali dan juga mulai
menampakkan dirinya sebagai satu kekuatan untuk menyikapi perubahan-perubahan yang
terjadi. Kepercayaan diri itu semakin bertambah ketika adanya simpati dan perhatian secara luas
dari masyarakat lain terhadap perjuangan mereka yang disuarakan melalui LEMASA. Hal itu,
misalnya, bisa kita lihat dengan dilibatkannya gereja, LSM, dan Komnas HAM dalam
penanganan peristiwa pelanggaran HAM pada pertengahan tahun 1995 lalu. Kedatangan
Komnas HAM di Timika memberikan harapan baru dan sekaligus mengembalikan kepercayaan
diri suku Amungme untuk tetap berjuang dalam mencapai harapan mereka.
Namun, tantangan terbesar bagi LEMASA dan sekaligus kelemahannya adalah banyak
sekali warga suku Amungme yang mudah tergoda untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan
sesaat. Situasi demikian cepat sekali membuat komitmen terhadap perjuangan secara
bersama-sama menjadi goyah. Situasi ini juga rawan terhadap adu domba antarsesama dan
mudah memancing kecemburuan antarkelompok. Pater Nato mencontohkan potensi adu
domba itu bisa dilihat dari dikucurkannya dana 1% yang tak jelas peruntukannya. Potensi
pemecah itu menurut Tom Beanal datang dari pendirian beberapa yayasan demi pengucuran
dana 1% dari Freeport, akibatnya terjadi konflik yang dalam antarsuku dan internal suku untuk
memperebutkan dana 1% itu. Bahkan, tak jarang, bujukan dengan motif ekonomi sesaat datang
dari Freeport sendiri. Misalnya, tawaran proyek penggalian pasir, atau pengolahan tailing, dan
pendirian beberapa fasilitas militer seperti lapangan tembak untuk Brimob di Timika pada pihak
LEMASA melalui Tom Beanal.
Meskipun tantangan begitu berat bagi LEMASA, menurut Yopie, lembaga itu tetap
berusaha mencari solusi dengan menjembatani kepentingan semua kelompok dengan cara
138
demokratis. Salah satunya adalah mengajak semua unsur yang ada dalam suku Amungme untuk
duduk bersama membicarakan berbagai perkembangan dan informasi yang ada tentang diri
mereka. Para pemimpin suku dan pemuka suku diajak menganalisis dan menilai situasi yang
dihadapi suku Amungme saat berhadapan dengan pihak lain. Cara-cara demokratis tersebut
perlahan-lahan mulai mengikis potensi pecah belah dan kecemburuan, dengan menghadirkan
semua perwakilan dalam setiap pengambilan keputusan. Kesadaran untuk secara bersama
menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi orang Amungme saat ini mulai tumbuh sehat
berkat adanya LEMASA.
139
BAB VIII
MENGGUGAT KE NEGERI ORANG
Perjalanan Gugatan Tom Beanal dan Yosefa Alomang
di Amerika Serikat
“Gugatan ini bagi kami merupakan sebuah jendela bagi dunia untuk–paling tidak–bisa melihat
rangkaian panjang pelanggaran HAM yang telah berlangsung selama ini di Irian Jaya”. (Pernyataan lisan
Tom Beanal dalam suatu pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sekitar bulan
Maret 1998, di Jakarta).
Setelah sekian lama berjuang di dalam negeri, akhirnya suku Amungme menempuh jalan
yang cukup “radikal”. Dikatakan radikal karena jalan ini adalah alternatif perjuangan yang
pertama kali dilakukan oleh sekelompok masyarakat adat di Indonesia melawan sebuah MNC
(multinational corporation) raksasa. Tidak tanggung-tanggung, perlawanan ini ditempuh melalui
upaya litigasi (upaya hukum) di negeri Paman Sam, Amerika Serikat, di pusat kegiatan PT
Freeport Indonesia–anak perusahaan Freeport McMoran Copper and Gold, Inc
(FMCG)–mengambil kebijakan dan mengatur semua implementasi kebijakannya.
Pengalaman pahit yang dirasakan masyarakat adat suku Amungme dan beberapa suku
lain yang mendiami wilayah Amungsa selama puluhan tahun, sejak beroperasinya Freeport,
mendorong mereka untuk menempuh cara ini. Bayangkan saja, korban jiwa dan harta benda
(hilangnya tanah mereka), rusaknya lingkungan hidup, dan rusaknya tatanan hidup mereka
selama ini tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dari para pengambil kebijakan. Protes
yang dilancarkan, bahkan sampai dengan penggunaan cara-cara kekerasan (violence) sekalipun
terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, tidak digubris sama sekali. Berbagai
surat protes suku Amungme lewat LEMASA yang diajukan kepada para petinggi negeri ini,
seakan hanya untuk menambah tumpukan arsip di meja para petinggi. Karena itu, jalan ke
Amerika Serikat pun ditempuh.
Tuntutan yang diajukan tidak tanggung-tanggung. Lewat upaya hukum di pengadilan
Amerika Serikat, penduduk Amungme menuntut FMCG untuk mengganti rugi semua bentuk
pelanggaran HAM terhadap warga Amungme, dan perusakan serta pencemaran lingkungan
hidup yang terjadi di hutan dan sungai-sungai mereka karena (tailing) limbah pertambangan.
142
Begitu pula dengan rusaknya gunung-gunung dan tatanan budaya warga setempat yang terjadi
selama ini. Semua kerugian itu dinilai sebesar enam miliar dolar AS. Selain itu, warga Amungme
juga menuntut untuk dapat terlibat dalam semua bentuk pengambilan keputusan mengenai
eksplorasi dan eksploitasi wilayah adat mereka yang dilakukan oleh FMCG serta pemulihan
kembali lingkungan hidup mereka yang telah rusak selama ini.
Walaupun dalam gugatannya mereka menuntut sejumlah uang, para pimpinan
Amungme yang terlibat dalam gugatan ini tetap berkeyakinan bahwa yang mereka perjuangkan
adalah harkat dan martabat mereka sebagai manusia. Karena itu, gugatan hukum yang dilakukan
hanyalah salah satu cara untuk memperjuangkan harga diri mereka yang selama ini dilecehkan
dengan kehadiran FMCG di wilayah adat mereka.
Perjuangan ke Amerika Serikat akhirnya ditempuh melalui dua pengadilan. Pertama,
gugatan atas nama Tom Beanal, diajukan ke Pengadilan Federal (Federal Court). Kedua, gugatan
atas nama Yosefa Alomang, diajukan ke Pengadilan Negara Bagian Louisiana (State Court).
Setelah bertemu dan berdiskusi dengan seorang pengacara profesional dari New Orleans,
Amerika Serikat, dan berkonsultasi dengan sejumlah kalangan ornop di Jayapura dan Jakarta,
akhirnya Tom Beanal pun memutuskan untuk memainkan “kartu”-nya lewat pengadilan di
Amerika Serikat.
8.1. Upaya Hukum di Pengadilan Federal (Federal Court)
Kebulatan tekad untuk mengajukan gugatan ke Amerika Serikat, akhirnya menjadi
kenyataan. Pada 29 April 1996, Tom Beanal–pemimpin adat suku Amungme–memasukkan
gugatan ke Pengadilan Federal Amerika Serikat, melalui pengacaranya, Martin E. Reagan Jr.
Gugatan ini diajukan sebagai sebuah class action (gugatan perwakilan)1. Tom Beanal mengajukan
gugatan atas nama diri sendiri dan penduduk Amungme yang bernasib sama dengannya, yakni
senasib dalam penderitaan yang diakibatkan oleh berbagai kegiatan PT Freeport Indonesia
(Freeport) sebagai subsidiary Freeport McMoran Copper and Gold, Inc (FMCG) yang
berkedudukan di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Dalam hal ini, Tom Beanal, lewat
pengacaranya memasukkan gugatan terhadap Freeport McMoran Copper and Gold, Inc.
1
Class action (gugatan perwakilan) diatur dalam US Federal Rule of Procedure (1983). Kemudian, diatur
dalam pasal 23 Federal Rule, khususnya yang terkait dengan prosedur class action diundangkan pada 1966
(lihat Mas Achmad Santosa, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan, hal. 10, ICEL, 1997). Class action
didefinisikan sebagai gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan injunction atau ganti kerugian)
yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak–misalnya satu atau dua orang) sebagai
perwakilan kelas (class representatives) mewakili kepentingan mereka atau sekaligus mewakili kepentingan
ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban (class members).
143
sebagai tergugat (defendant). Untuk memenuhi prosedur hukum beracara di Pengadilan Federal,
Tom Beanal pada tanggal 24 Mei 1996–dengan dibantu oleh seorang penerjemah–memberikan
kesaksian awal mengenai tuduhan kepada FMCG sebagaimana diajukan lewat gugutan
tertulisnya.
Ada tiga alasan/tuduhan utama yang dijadikan dasar gugatan terhadap FMCG. Pertama,
pelanggaran hak asasi manusia. Dalam tuntutannya, Martin E. Reagan, Jr. menegaskan, sejak
beroperasi di Timika, Papua, FMCG, lewat anak perusahaannya Freeport, telah melakukan
serangkaian pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk suku Amungme, seperti
penyiksaan, penangkapan, bahkan pembunuhan. Reagan dalam gugatannya mengatakan,
Freeport telah mengambil keputusan untuk mengizinkan personel keamanan Indonesia
beroperasi di daerah konsesinya di Papua. Personel keamanan yang dimaksud, telah melakukan
serangkaian pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat, khususnya masyarakat suku
penggugat, Tom Beanal, yaitu suku Amungme. Personel keamanan yang dibantu oleh Freeport,
dengan berbagai perlengkapan militer dan kendaraan militer, telah melakukan teror kepada
masyarakat adat setempat dan penggugat. Semua itu jelas merupakan pelanggaran hak asasi
manusia terhadap suku Amungme, demikian ungkap Martin Reagan dalam gugatan tersebut.
Kedua, perusakan lingkungan hidup (environmental tort). Tom Beanal lewat pengacaranya
menuduh FMCG telah menyebabkan rusaknya lingkungan hidup di wilayah Amungsa, wilayah
keberadaan suku Amungme. Kerusakan lingkungan hidup ini terjadi akibat serangkaian tindakan
eksplorasi dan eksploitasi tambang emas dan tembaga sejak beroperasinya perusahaan itu.
Perusakan lingkungan hidup ini bukanlah akibat kebijakan PT Freeport Indonesia di Jakarta atau
pun pemerintah Indonesia, tetapi akibat semua keputusan yang diambil oleh Freeport
McMoRan Copper and Gold Inc. yang berkantor di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat.
Keputusan untuk membuka sumur tambang, keputusan untuk membuang lebih dari 120.000
ton batu hancur (tailing) ke sungai-sungai di wilayah Timika, Papua, dan keputusan untuk
mengabaikan lechate asam yang tersalur melalui sungai-sungai di Papua adalah keputusan yang
dapat ditelusuri kembali secara langsung ke Poydras Street, tempat kantor pusat perusahaan
FMCG, yang memiliki PT Freeport Indonesia berada. Kerusakan lingkungan hidup ini, lanjut
Reagan dalam gugatannya, telah menyebabkan kesulitan ekonomi bagi penduduk Amungme dan
sekitarnya. Sungai-sungai yang semula penuh dengan ikan–tempat penduduk memancing
dengan mudah–telah tergenang oleh limbah tailing. Hutan yang penuh dengan binatang–yang
mudah diburu oleh penduduk setempat–telah dirusak oleh buldoser-buldoser Freeport.
Tanah-tanah subur (tanah adat) yang mudah ditanami berbagai umbian guna memenuhi
144
keperluan sehari-hari juga telah dirampas tanpa kompensasi apa pun kepada penduduk
Amungme.
Ketiga, pembasmian budaya (cultural genocide). Lewat gugatan ini, Tom Beanal ingin
menegaskan bahwa terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dibarengi dengan perusakan
lingkungan hidup, telah menyebabkan kematian suatu kebudayaan khas. Hal ini, tegas pengacara
Tom Beanal dalam gugatannya, telah mengakibatkan budaya Amungme menjadi termarjinalkan;
budaya Amungme dengan segala struktur dan fase kehidupan adatnya menjadi rusak sama sekali.
Ketiga tuntutan di atas, diajukan dengan berlandaskan pada dua dasar hukum Amerika
Serikat, yaitu Alien Tort Act (selanjutnya disingkat ATA) dan Torture Victim Protection Act (TVPA).
•
Upaya Menggagalkan Gugatan
Menghadapi gugatan Beanal ini, FMCG lewat pengacaranya, John C. Reynolds, dkk.
mengajukan permohonan hearing dan memasukkan mosi. Inti mosi atau memorandumnya
adalah meminta kepada hakim pengadilan federal supaya menolak gugatan Tom Beanal.
Alasannya, Pengadilan Federal tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani gugatan Beanal.
Selanjutnya, untuk memperkuat argumennya, kedua belah pihak oleh hakim diberi kesempatan
untuk melakukan oral argument di pengadilan.
Untuk menggagalkan gugatan ini, FMCG pun melancarkan serangan kepada Martin E.
Reagan Jr. selaku pengacara Tom Beanal. Serangan pertama yang dibangun FMCG lewat
pengacaranya adalah mendiskreditkan pengacara Tom Beanal, yaitu dengan cara menuduh
Reagan melanggar Hukum Acara di Amerika Serikat. Untuk itu, setelah pendaftaran gugatan ke
pengadilan, FMCG mengajukan sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh beberapa
orang penduduk Amungme yang isinya meminta kepada hakim Pengadilan Federal untuk
menghentikan proses gugatan atas nama Tom Beanal. Dalam mosinya kepada Hakim J. Duval,
tertanggal 19 Agustus 1996, Reynolds, dkk. menuduh Reagan telah melakukan pelanggaran
hukum Amerika Serikat, khususnya pasal 1.12 (D) Uniform Local Rule. Tuduhan ini didasarkan
pada argumen bahwa Reagan telah melibatkan penduduk Amungme lainnya sebagai anggota
dalam class action yang diajukan Tom Beanal. FMCG berargumentasi bahwa Reagan telah
melakukan pelanggaran hukum dengan melibatkan kurang lebih 1.100 orang penduduk di
wilayah sekitar Timika dalam kasus yang diajukan Tom Beanal. Dalam posisi sebagai pengacara,
menurut Reynolds, Reagan tidak pernah bertemu secara langsung dengan penduduk yang telah
diambil tanda tangannya. FMCG juga mengeluarkan argumen, penduduk yang dilibatkan dalam
class action tersebut, sebetulnya telah bekerja sama dan mau menerima kegiatan Freeport dalam
145
pembangunan di Timika. Misalnya, dengan menerima pelaksanaan berbagai program bantuan
dari Freeport. Bahkan, pengacara Freeport secara gamblang menyebutkan beberapa yayasan
yang telah didirikan untuk melaksanakan program PWT2, misalnya Yayasan Amungkal, Yayasan
Lemasko, dan beberapa yayasan lainnya yang didirikan oleh Freeport guna menjalankan
program PWT2 tersebut.
Dengan argumen di atas, Reagan dianggap telah melanggar Hukum Acara Federal, maka
FMCG lewat mosinya meminta kepada Hakim agar menolak gugatan yang diajukan Reagan atas
nama Tom Beanal. Bahkan, FMCG meminta agar Reagan dijatuhi sanksi oleh pengadilan.
Tentu, dalam hal ini Freeport sengaja mengabaikan
kenyataan bahwa justru
yayasan-yayasan yang disebutkan itulah yang sebenarnya menjadi pemicu konflik dan
ketegangan di Timika dalam beberapa tahun belakangan ini. Freeport mencoba membuktikan
salah satu yayasan yang diangapnya telah berkontribusi pada warga, seperti Yayasan Amungkal
yang dipimpin oleh Andreas Anggaibak–bekas pimpinan LEMASA yang membelot dan bekerja
sama dengan Freeport–dijadikan contoh dalam mosi Freeport McMoRan Copper and Gold Inc.
Selain itu, dalam mosi itu juga dijelaskan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Freeport selama
ini telah dilaksanakan atas kerja sama dengan pemerintah Indonesia.
Dalam konteks ini, PWT2–terutama program pembangunan rumah gratis bagi
penduduk di sekitar Timika–bisa dilihat sebagai upaya “menjinakkan” penduduk dengan tujuan
agar penduduk Amungme bisa menghentikan atau mencabut kembali gugatan mereka terhadap
FMCG di Amerika Serikat. Selain itu, lewat PWT2, PT Freeport Indonesia juga memainkan
politik adu domba dan memecah belah penduduk Amungme sehingga diharapkan perlawanan
kepada FMCG–terutama lewat gugatan–dapat dihentikan2.
Tidak berhenti sampai di situ, untuk mendiskreditkan pengacara Reagan, FMCG lewat
pengacaranya memutar video tape yang mempertunjukkan pengakuan beberapa penduduk yang
mengatakan, mereka sama sekali tidak tahu-menahu tentang tanda tangan dan cap jempol jari
yang tertera dalam surat kuasa kepada sang pengacara untuk bergabung dalam class action yang
diajukan Tom Beanal. Belakangan, baru diketahui bahwa ternyata Freeport melakukan
intimidasi kepada sekitar lima belas orang untuk memberikan pengakuan yang bisa mendukung
keterangan Freeport tersebut. Hal ini diketahui ketika LEMASA melakukan pengumpulan
tanda tangan bagi anggota LEMASA yang bersedia menjadi anggota class action pada bulan
September 1996.
2
Tom Beanal berkali-kali menegaskan hal ini dalam pertemuan dengan Komnas Ham antara bulan November
1997 hingga Februari 1998. Hal yang sama juga diutarakan dalam berbagai kesempatan dengan media massa.
146
Dalam pengakuan yang divideokan, Paulina Kwalik dan beberapa orang lainnya,
mengatakan bahwa mereka dipaksa untuk menandatangani surat pencabutan dukungan kepada
Tom Beanal dan Reagan oleh petugas security PT FI dengan dibantu oleh Andreas Anggaibak,
anggota polisi, dan ketua Yayasan Amungkal. Paulina dan kawan-kawannya diancam untuk
“ditindak” jika mereka tidak mau menarik dukungan dalam gugatan class action atas nama Tom
Beanal tersebut3.
Untuk membantah tuduhan FMCG, Reagan mengajukan beberapa kali mosi kepada
hakim. Lebih lanjut, Reagan melengkapi mosinya dengan mengajukan salah satu surat dukungan
dari Tom Beanal dan pimpinan LEMASA yang lain. Surat dukungan tertanggal 15 Agustus 1996
itu merupakan pernyataan sikap semua pimpinan LEMASA yang secara sah mewakili penduduk
Amungme lainnya. Mereka memberikan kuasa kepada Reagan untuk meneruskan gugatan. Surat
tersebut sekaligus merupakan bantahan langsung atas surat sejenis yang pernah diajukan oleh
FMCG ke hadapan hakim. Selain itu, dalam surat tersebut juga dibeberkan upaya manipulasi
FMCG lewat PT Freeport Indonesia berupa teror kepada penduduk setempat. Untuk
lengkapnya isi surat tersebut lihat lampiran 2.
Akhirnya, pada 2 Juli 1996 Hakim Duval mengeluarkan putusan tentang penolakan
terhadap mosi yang dilancarkan FMCG, yang bermaksud menggagalkan gugatan lewat upaya
mendiskreditkan pengacara Tom Beanal, Martin Reagan. Selanjutnya, oleh pengadilan, gugatan
dinyatakan dapat dilanjutkan. Namun, Pengadilan menjatuhkan sanksi kepada Reagan dengan
denda sebesar 1.000 dolar AS.
•
Problem Yurisdiksi
Setelah gagal lewat upaya mendiskreditkan Reagan, FMCG mengajukan eksepsi tentang
tiadanya yurisdiksi Pengadilan Federal untuk menangani gugatan Tom Beanal. FMCG
berargumentasi bahwa yang beroperasi di Timika adalah PT Freeport Indonesia (Freeport) dan
bukan FMCG (Freeport McMoran Copper and Gold). PT Freeport Indonesia beroperasi atas
izin pemerintah Indonesia. Menurut FMCG, yang harus digugat oleh Tom Beanal adalah
Pemerintah Indonesia, bukan mereka. Karena itu, pengadilan Indonesialah yang memiliki
yurisdiksi untuk menangani gugatan Tom Beanal.
3
Kesaksian yang divideokan ini sempat diputar di depan hakim Pengadilan Federal, Louisiana, As, pada tahun
1996.
147
Terhadap eksepsi FMCG, pengacara Tom Beanal mengajukan counter mosi beberapa
kali. Reagan berargumentasi, FMCG yang harus bertanggung jawab atas semua tindakan PT
Freeport Indonesia di Timika karena FMCG-lah yang berperan mengambil semua keputusan
berkaitan dengan kegiatan Freeport di Timika, Indonesia.
Dalam gugatannya, Reagan mengatakan bahwa “tempat [pengadilan] adalah benar
berdasarkan 28 U.S.C. 1391 karena tergugat memunyai kantor pusat perusahaan primer yang terletak di
1515 Poydras Street, New Orleans, Louisiana 70112 dan sebagian dari peristiwa penting yang menyebabkan
timbulnya tuntutan ini muncul dari kantor pusat perusahaan Freeport McMoran, Inc. dan Freeport McMoran
Copper and Gold yang terletak di 1615 Poydras Street, New Orleans, Louisiana. [Hal ini] termasuk, namun
tidak terbatas pada semua keputusan perusahaan yang berkaitan dengan perilaku personel keamanan
FREEPORT, dilaksanakannya kegiatan pertambangan, dan konsepsi dari setiap dan semua “kebijakan
lingkungan” atau tidak adanya konsepsi semacam itu yang mempengaruhi kegiatan pertambangan tergugat di
Republik Indonesia”.
Dalam hal ini, Reagan berusaha membuktikan bahwa FMCG bertanggung jawab atas
semua tindakan PT Freeport Indonesia. Keputusan-keputusan perusahaan tentang bagaimana
Freeport melakukan penambangan di Papua, Indonesia, yang mengakibatkan pelanggaran hak
asasi manusia dan perusakan lingkungan hidup merupakan hal yang bisa diadili di pengadilan di
New Orleans. Karena itu, pengadilan atau juri dapat memberitahukan kepada FMCG bahwa
suatu perusahaan multinasional milik warga negara Amerika Serikat harus bertanggung jawab
atas kebijakan-kebijakan yang diambil di New Orleans.
Persoalan tidak adanya yurisdiksi ini menjadi sasaran utama pihak FMCG. Untuk
memperkuat argumentasinya, Freeport mendasarkan persoalan yurisdiksi pada “doktrin
kegiatan lokal”. Karena itu, dalam menanggapi mosi Freeport ini, Reagan lagi-lagi menegaskan
bahwa doktrin kegiatan lokal telah ditolak oleh Mahkamah Agung, Louisiana, dan ini berlaku
sebagai sebuah preseden. Untuk memperkuat argumennya, Reagan dalam mosinya menegaskan,
Republik Indonesia bukanlah suatu pihak yang sangat diperlukan yang mengharuskan gugurnya
tuduhan terhadap Freeport. Selain tentang yurisdiksi, FMCG juga mengajukan keberatan bahwa
persoalan perusakan lingkungan hidup sebagaimana dituntut oleh Beanal tidak dianggap sebagai
pelanggaran hukum internasional dan karena itu, menurut FMCG, Beanal juga gagal
mengajukan klaim dengan merujuk pada Torture Victim Protection Act dan Alien Tort Act.
Setelah melalui beberapa kali proses oral argument dan pengajuan mosi dari
masing-masing pihak, akhirnya Hakim Duval pada Pengadilan Federal tanggal 9 April 1997
mengeluarkan keputusannya. Berdasarkan Alien Tort Act dan Torture Victim Protection Act, loloslah
gugatan Tom Beanal dalam persoalan yurisdiksi. Dalam putusan pertama tersebut, hakim Duval
148
menegaskan bahwa Pengadilan Federal dissmiss without prejudice (menolak dengan tanpa
prasangka) gugatan yang diajukan Tom Beanal. Putusan itu mengartikan bahwa persoalan
yurisdiksi tidak jadi masalah berkaitan dengan pengajuan gugatan tersebut. Mosi FMCG pun,
dengan demikian ditolak hakim.
Namun, hakim meminta kepada pengacara Tom Beanal untuk memperbaiki gugatannya,
terutama dalam kaitannya dengan klaim mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan
pembasmian suku. Hakim meminta agar Tom dapat secara spesifik menunjuk kasus-kasus yang
secara jelas, dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik terhadap dirinya sendiri secara
langsung maupun terhadap orang lain yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia sebagai suatu
anak perusahaan FMCG. Pada tanggal 23 April 1997, Tom Beanal lewat Reagan memasukkan
perbaikan kedua (second amended). Freeport langsung memberikan tanggapannya setelah
pengajuan perbaikan gugatan tersebut.
•
Penolakan Pembasmian Budaya sebagai Konsep Hukum
Rupanya, Dewi Fortuna masih belum berpihak kepada Tom Beanal, dkk. Perbaikan
gugatan kedua ditolak lagi oleh Hakim Duval. Penolakan dilakukan lewat putusan Hakim Duval
tanggal 6 Agustus 1997. Alasan yang sama, kembali dikemukakan oleh hakim Pengadilan Federal
(Federal Court) bahwa pengacara Reagan dan kliennya, Tom Beanal, belum bisa secara maksimal
mengajukan data-data yang secara khusus menunjukkan bahwa penggugat, dalam hal ini Tom
Beanal, mengalami secara langsung pelanggaran hak asasi manusia. Untungnya, putusan tersebut
masih memungkinkan yang bersangkutan untuk mengajukan perbaikan ketiga kalinya karena
dalam putusan tersebut Duval mengatakan bahwa perbaikan gugatan lagi-lagi “di-dissmiss without
prejudice”.
Hal yang berbeda dengan putusan hakim sebelumnya adalah penolakan istilah cultural
genocide (pembasmian budaya) oleh Hakim Duval. Dalam putusannya, Duval mengatakan,
pembasmian budaya adalah suatu konsep akademis. Pembasmian budaya bukanlah suatu konsep
hukum karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Konsep ini tidak relevan
dijadikan dasar gugatan bagi penggugat. Selain itu, hakim Duval dalam putusannya juga menolak
untuk mengangkat konsep kerusakan lingkungan hidup. Karena, menurut Hakim Duval, belum
ada suatu perangkat hukum internasional yang bisa dijadikan dasar untuk menggugat suatu
MNC Amerika Serikat di suatu negara asing.
Sebetulnya, beberapa hari setelah keluarnya putusan hakim tersebut, Reagan sempat
bereaksi optimis. Menurutnya, kesempatan ini menunjukkan bahwa peluang untuk memulai
149
pertempuran yang sebenarnya di pengadilan sudah tidak lama lagi. Komentar Reagan ini
beralasan karena dalam putusan itu, Hakim Duval mengatakan bahwa gugatan Beanal had a basis
in law (memunyai dasar hukum) untuk disidangkan di Pengadilan Federal, Louisiana, Amerika
Serikat.
Dalam sebuah pernyataan pers dengan judul “Beanal’s Lawsuit against Freeport to
Continue” setelah keluarnya putusan hakim Duval tanggal 6 Agustus 1997, Reagan menulis
bahwa:
“The United States Court, Eastern District of Louisiana, on April 9, 1997, issued its ruling in
connection with Freeport’s motion to dismiss Tom Beanal’s suit in Federal Court here in New Orleans, Louisiana.
Judge Duval found that Tom Beanal’s claim against Freeport for tribal genocide and human rights violations had
a basis in law. However, Judge Duval is requiring the plaintiff, Tom Beanal, to amend his lawsuit to state with
additional detail the facts underlying Freeport’s human rights violations and tribal genocide. Judge Duval rejected
Mr. Beanal’s environmental destruction claims finding that as destructive as Freeport’s corporate policies are to the
natural habitat of Indonesia, there is no definitive international environmental law which applies to a private
corporation. The plaintiff’s counsel, Martin E. Regan, Jr. is encouraged by the United States District Court’s
detailed ruling which allows Mr. Beanal to proceed against Freeport for serious human rights violations and on
behalf of the Amungme people for the intentional destruction of their tribe resulting from the environmental and
human rights policies of Freeport. Martin E. Regan, Jr. stated from New Orleans, Louisiana, that Mr. Beanal’s
lawsuit against Freeport will continue. And we will comply with Judge Duval’s instruction to provide a more
definite statement of the factual allegations which support our claims of tribal genocide and human rights violation
against the indigenous people of Indonesia by Freeport”.
[Pada tanggal 9 April 1997, Pengadilan Amerika Serikat, Negara Bagian Louisiana, mengeluarkan
suatu putusan berkaitan dengan mosi Freeport untuk menghentikan gugatan Tom Beanal di Pengadilan Federal,
New Orleans, Negara bagian Louisiana. Hakim Duval menegaskan bahwa tuntutan atas pembasmian suku
dan pelanggaran HAM memunyai dasar hukum (had a basis in law). Namun demikian, hakim Duval meminta
kepada penggugat, Tom Beanal, untuk memperbaiki gugatannya dengan mengajukan tambahan fakta-fakta
tentang pelanggaran HAM dan pembasmian suku yang dilakukan oleh Freeport. Hakim Duval menolak
tuntutan Beanal atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebijakan Freeport, karena tidak ada
perangkat hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang perusahaan multinasional privat. Kuasa
penggugat, Martin Reagan, Jr. disemangati oleh putusan hakim pengadilan federal (Federal Court), yang
mengizinkan penggugat untuk memproses perlawanan terhadap Freeport atas pelanggaran HAM atas nama
suku Amungme karena maksud perusakan atas suku mereka sebagai akibat kebijakan Freeport tentang
lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Martin Reagan mengatakan dari Louisiana bahwa gugatan atas
150
nama Tom Beanal akan dilanjutkan. Kami akan mematuhi instruksi hakim dengan menyediakan lebih banyak
statement definite, dan tuduhan/tuntutan kami faktual guna mendukung tututan kami tentang pembasmian
budaya dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Papua].
Dalam putusan yang kedua kalinya, sekali lagi, Hakim Duval meminta agar Beanal
mengajukan fakta-fakta, kalau ada, yang menyatakan apa yang terjadi terhadapnya secara pribadi.
Lebih lanjut, hakim berkata, “Berkenaan dengan pemusnahan suatu kaum secara terencana maupun
pelanggaran hak asasi manusia, pada tahap ini pengadilan hanya berkepentingan dengan apa yang terjadi
dengan Beanal. Pengadilan ingin tahu, misalnya, apakah Beanal menyatakan bahwa ia adalah korban dari
tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan suku Amungme dan apakah Beanal
menyatakan ia adalah korban pelanggaran hak asasi dan dasar faktual yang mendasari untuk suatu tindakan
negara yang dinyatakan. Kenyataan bahwa Beanal adalah satu-satunya penggugat yang memunyai kedudukan,
maka satu-satunya pernyataan yang relevan adalah pernyataan yang dibuat oleh dan berkenaan dengan dirinya”.
Namun, kesempatan yang diberikan oleh Hakim Duval kepada Reagan untuk
memperbaiki gugatan atas nama Tom Beanal, akhirnya “gagal” dimanfaatkan oleh Reagan dan
kliennya. Kegagalan ini terjadi ketika keluarnya putusan Hakim Duval pada 3 Maret 1998. Dalam
putusan bernomor 96–1474 tersebut, Hakim Duval memutuskan bahwa Pengadilan Federal
menolak gugatan Tom Beanal dengan prasangka (dismiss with prejudice). Suatu putusan yang
berbeda dengan kedua putusan sebelumnya.
Dengan demikian, setelah dua kali memutuskan gugatan Tom Beanal dengan status
putusan menolak tanpa prasangka (dismiss without prejudice), maka pada putusan ketiga atas
perbaikan gugatan (amendment) yang diajukan Martin Reagan, akhirnya Hakim Duval
mengeluarkan putusan dengan status menolak dengan prasangka (dismiss with prejudice). Artinya,
kesempatan untuk mengajukan perbaikan/amendment atas gugatan semula hilanglah sudah di
Pengadilan Federal Amerika Serikat. Hakim Duval berpendapat, kesempatan pertama pada
tanggal 9 April 1997 dan kesempatan kedua pada tanggal 6 Agustus 1997, gagal dimanfaatkan
oleh Beanal. Reagan juga gagal membuktikan bahwa Tom Beanal secara jelas merupakan korban
pelanggaran hak asasi manusia seperti yang diminta hakim dalam putusan sebelumnya. Sehingga,
dikeluarkan putusan dismiss with prejudice.
Setelah keluarnya keputusan tersebut, Martin Reagan langsung menyatakan banding ke
Pengadilan Banding (Appellate Court) Pengadilan Federal Negara Bagian Louisiana. Upaya
banding ini dimasukkan pada tanggal 16 Maret 1998. Hingga kini, gugatan atas nama Tom
Beanal masih diperiksa di tingkat banding Pengadilan Federal, Louisiana, Amerikan Serikat.
151
8.2. Berjuang Lewat Pengadilan Negara Bagian (State Court)
Upaya hukum penduduk Amungme ditempuh lewat dua jalur. Pertama, sebagaimana
dipaparkan di atas, gugatan diajukan ke Pengadilan Federal (Federal Court) atas nama Tom
Beanal. Kedua, gugatan diajukan ke State Court atas nama Yosefa Alomang.
Yosefa Alomang adalah seorang ibu tua asal suku Amungme yang secara gigih melawan
Freeport Indonesia. Berkali-kali, ia bersama penduduk Amungme lainnya melancarkan protes
berupa
demonstrasi
terhadap
PT
Freeport
Indonesia.
Sebagai
bayaran
atas
tindakan-tindakannya tersebut, ia pernah disekap di dalam mobil kontainer Freeport selama satu
bulan lebih dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Selain itu, ia juga berkali-kali diteror
oleh pihak keamanan Freeport Indonesia dan sering “dicap” sebagai pendukung OPM oleh
pihak ABRI. Pelanggaran HAM secara langsung yang dialami oleh Yosefa Alomang inilah yang
menjadi salah satu faktor yang memperkuat posisi gugatannya di Pengadilan Negara Bagian
Louisiana, Amerika Serikat.
Dua bulan setelah Tom Beanal mengajukan gugatan ke Pengadilan Federal, pada 19 Juni
1996, Yosefa Alomang mengajukan gugatan yang sama ke Pengadilan Negara Bagian Lousiana
(District Court, New Orleans, Louisiana). Gugatan Alomang diajukan juga dalam bentuk class
action. Namun, dasar hukum yang dipakai dalam dua gugatan ini berbeda. Untuk gugatan Tom
Beanal, dasar hukum yang dipakai adalah hukum Federal (ATC dan TVPA), sedangkan dasar
hukum untuk gugatan Yosefa Alomang adalah Hukum Perdata Negara Bagian Louisiana.
Walaupun dasar hukum yang dipakai kedua penggugat berbeda, tuduhan atau tuntutan
kepada FMCG sama: Freeport dianggap melanggar tiga hal pokok. Pertama, pelanggaran
terhadap hak asasi manusia. Kedua, perusakan lingkungan hidup, dan ketiga, pembasmian budaya
(cultural genocide) akibat policy/kebijakan dan perilaku perusahaannya di pertambangan tersebut.
Dalam gugatannya, pengacara Alomang mengatakan bahwa Alomang berhak atas ganti
rugi berdasarkan Undang-undang Kesalahan Negara Bagian Louisiana, khususnya pasal 2317,
2315, 2315.3, dan 667. Dalam tuntutannya, ia memohon ganti rugi dan perbaikan yang adil
termasuk suatu perintah agar Freeport mengubah kebijakan lingkungan, keamanan
perusahaannya, dan menghentikan semua kegiatan pertambangan sumur terbuka, serta
memperbaiki hubungan dengan penduduk pribumi lewat pelaksanaan panel-panel perantaraan
dan terciptanya dana perwalian untuk kepentingan mereka.
Menghadapi gugatan Alomang, FMCG langsung mengajukan mosi yang memuat dua
keberatan utama. Pertama, gugatan Alomang tidak diatur oleh hukum negara bagian Louisiana.
Tetapi, kasus Alomang diatur oleh hukum federal Amerika Serikat (Federal Common Law). Dalam
152
hal ini, FMCG mengangkat persoalan yurisdiksi tentang pokok persoalan (subject matter
jurisdiction)4. Menurut pengacara Freeport, tuntutan Alomang timbul berdasarkan hukum umum
federal. Secara spesifik, FMCG mengajukan alasan bahwa kasus ini timbul berdasarkan hukum
hubungan internasional dan kasus ini mengamanatkan penerapan undang-undang doktrin
negara (state doctrine act).
Pada hakikatnya, argumen FMCG adalah upaya peringanan yang dimintakan oleh
Alomang dalam gugatannya mengandung tuntutan-tuntutan yang timbul berdasarkan hukum
umum federal. Misalnya, tuntutan upaya perbaikan dalam gugatan Alomang yang meminta
Freeport untuk menghentikan dan menutup semua operasi pertambangan sumur terbuka, tegas
pengacara Freeport dalam mosinya. Untuk memperkuat argumentasinya, Freeport menegaskan,
pihaknya hanya memunyai kontrak karya dengan pemerintah Indonesia untuk mengoperasikan
tambang sumur terbuka Grasberg. Freeport menyatakan bahwa suatu keputusan yang
memerintahkannya untuk menghentikan pertambangan sumur terbuka akan menyebabkan
kontrak karyanya dengan pemerintah Indonesia menjadi batal. Menurut Freeport, campur
tangan pengadilan terhadap suatu kontrak karya dengan penguasa asing dan terutama terhadap
kemampuan
penguasa
untuk
mengeksploitasi
sumber
persoalan-persoalan hubungan luar negeri dan membutuhkan
daya
alamnya
merupakan
penerapan undang-undang
doktrin negara (state doctrin).
Kedua, mosi menyangkut penyatuan kasus Alomang dengan kasus Tom Beanal vs
Freeport. Menurut Freeport, gugatan Alomang bisa digabungkan dengan gugatan yang diajukan
Tom Beanal di Pengadilan Federal dengan alasan penghematan yudisial sesuai dengan hukum
acara perdata sistem hukum federal Amerika Serikat5. Menurut Pengacara Freeport, gugatan
yang diajukan oleh Alomang memiliki persoalan hukum dengan fakta yang sama.
Terhadap mosi Freeport yang diajukan di Pengadilan Federal Louisiana, Hakim Stand
Duval, Jr. mengeluarkan putusannya pada tanggal 17 Oktober 1996. Menurut hakim, ajaran
tentang doktrin negara tidak dapat diterapkan pada kasus Alomang. Karena itu, pengadilan
dapat sepenuhnya mengambil keputusan atas tanggung jawab Freeport tanpa meneruskan
kepada keabsahan tindakan publik yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Pada tahap ini,
keabsahan kontrak Freeport dengan pemerintah Indonesia maupun perilaku para anggota
4
Subject matter jurisdiction didefinisikan dalam pasal 2 La. C.C.P sebagai: “The legal power and authority of
a court to hear and determined a particular class of actions or proceedings, based upon the object of the
demand, the amount in dispute, or the value of the right asseerted” (kekuasaan dan kewenangan hukum dari
suatu pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan suatu kelompok perkara hukum/sidang pengadilan yang
didasarkan pada objek tuntutan, jumlah yang dipersengketakan, atau nilai dan hak yang dinyatakan).
5
Menurut peraturan 42 Hukum Acara Perdata Federal, bahwa penyatuan diperkenankan apabila dua atau lebih
kasus yang diajukan ke pengadilan dengan persoalan hukum dari fakta yang sama.
153
pemerintah Indonesia tidak berkaitan dengan penyebab proses hukum yang diajukan Alomang
terhadap Freeport. Menurut hakim, tindakan doktrin negara tidak dapat diterapkan dalam kasus
ini. Dalam kaitannya dengan argumentasi hubungan luar negeri yang diajukan oleh Freeport,
hakim pada pengadilan Federal mengatakan dalam putusannya bahwa penggugat Alomang tidak
diharuskan mengajukan fakta-fakta yang melibatkan hubungan luar negeri dalam menyatakan
gugatan untuk mendapatkan perintah di bawah hukum negara bagian Louisiana.
Karena itu, hakim Stan Duval, Jr. (hakim Pengadilan Federal) dalam putusan tersebut
menyatakan bahwa mosi/permohonan Alomang untuk mengalihkan kasus ini ke pengadilan
negara bagian (state court) dikabulkan. Sebaliknya, mosi tergugat, Freeport untuk menyatukan (the
motion to consolidation) ditolak.
•
Penolakan di Pengadilan Negara Bagian (State Court)
Freeport tidak menyerah setelah putusan hakim Stand Duval pengadilan federal
menolak mosinya. Ketika kasusnya mulai digelar di pengadilan negara bagian, Freeport kembali
mengajukan eksepsi yang mempertanyakan persoalan yurisdiksi pokok persoalan 6 dengan
mendasarkan pada undang-undang tentang doktrin negara dan hukum antarbangsa-bangsa atau
hukum internasional.
Terhadap eksepsi Freeport, pengadilan mengeluarkan putusannya pada 27 Februari
1997. Isinya mengatakan, “Persoalan yurisdiksi dan persoalan tempat dalam kasus ini berkaitan
erat. Oleh karena itu, pengadilan akan membicarakan dan memutuskan juga tentang eksepsi
mengenai tidak tepatnya tempat (kompetensi relatif). Semua pihak dengan mengutip pasal 74
hukum acara perdata Louisiana mendukung argumen tentang tempatnya. Pasal ini memberi
petunjuk, “tempat adalah tempat di mana perbuatan menyalahi hukum terjadi, atau di mana
kerugian terjadi.” Jelas bahwa kerugian yang dinyatakan itu terjadi di Indonesia. Seperti halnya
dalam persoalan yurisdiksi, penggugat mengajukan argumen bahwa perbuatan yang dinyatakan
menyalahi hukum itu terjadi di Louisiana, sedangkan tergugat berargumentasi bahwa hal itu
terjadi di Indonesia. Pengadilan ingin menunjukkan bahwa hukum secara tegas menggunakan
“conduct” (perbuatan). Pelaksanaan dari suatu keputusan merupakan suatu perbuatan. Oleh
karena itu, perbuatan yang dinyatakan tersebut kiranya telah terjadi di Indonesia, di mana
penggugat menyatakan pelaksanaan tindakan menyalahi hukum itu terjadi.
6
Pihak terbanding (Freeport) sendiri hanya mengajukan eksepsi mengenai pokok persoalan. Freeport tidak
mengajukan eksepsi tentang yurisdiksi mengenai tempat. Namun, dalam keputusannya, pengadilan justru
membenarkan eksepsi berdasarkan atas tempat.
154
Oleh sebab itu, pengadilan mengabulkan eksepsi mengenai tempat yang tidak tepat dan
eksepsi mengenai kurangnya yurisdiksi pokok persoalan. Keputusan pengadilan tentang
yurisdiksi dan tempat menyebabkan semua eksepsi dan mosi lainnya batal, kecuali mosi untuk
sanksi-sanksi yang ditolak.
Dengan demikian, ada tiga hal pokok yang dijadikan dasar penolakan terhadap gugatan
Yosefa Alomang. Pertama, yurisdiksi pengadilan tentang pokok persoalan (jurisdicion ratione
materiae).
Kedua,
Pengadilan
Distrik
Negara
Bagian
Louisiana
tidak
memiliki
wewenang/kompentensi untuk mengadili kasus itu (berkaitan dengan yurisdiksi mengenai
tempat). Ketiga, putusan pengadilan negara bagian yang mengatakan bahwa perbaikan petisi
penggugat tentang pokok yurisdiksi mengenai pokok persoalan belum diatasi.
Alomang kontan mengajukan banding atas penolakan tersebut. Dalam mosi
bandingnya, pengacaranya mengatakan bahwa Pihak Terbanding (Freeport) bertanggung jawab
atas keputusan-keputusan perusahaannya yang menyebabkan 160.000 ton batu (tailing) dibuang
setiap hari ke dalam lingkungan Papua dan banyak pelanggaran hak asasi manusia terhadap
penduduk suku setempat. Alomang juga menegaskan bahwa para eksekutif perusahaan Freeport
yang bekerja di Jalan Poydrass (kantor pusat FMCG) membuat setiap keputusan yang
menyebabkan diajukannya pernyataan/tuntutan yang terkandung di dalam Petisi untuk Ganti
Rugi dari Pemohon Banding. Guna memperkuat alasannya, pengacara Alomang, Martin Reagan,
mengutip pasal 2 hukum Amerika Serikat (La. C.C.P) yang mendefinisikan yurisdiksi atas
pokok persoalan (juridicion ratione materiae). “Kewenangan atas pokok masalah adalah kekuasaan
dan kewenangan hukum dari suatu pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan suatu
kelompok perkara hukum atau sidang pengadilan. Hal itu didasarkan pada objek tuntutan,
jumlah yang dipersengketakan, atau nilai dari hak yang dinyatakan”. Karena itu, untuk pokok
persoalan pertama yang dikemukakan dalam eksepsi Freeport, Martin Reagan mengatakan,
keputusan pengadilan distrik yang mengabulkan eksepsi pihak Terbanding tentang kurangnya
kewenangan mengenai pokok persoalan haruslah DIPUTUS SEBALIKNYA.
Tentang persoalan yurisdiksi mengenai tempat, Reagan berargumentasi bahwa
keputusan-keputusan yang diambil pimpinan Freeport di New Orleans yang merupakan
landasan dari semua pengelolaan perusahaan Freeport adalah sama dengan perbuatan melawan
hukum. Dalam mosinya, Reagan mengatakan, kantor pusat perusahaan Pihak Terbanding
merupakan tempat di mana telah diputuskan hal-hal penting berkaitan dengan pengoperasian
perusahaan. Hal itu antara lain:
1.
Pertambangan sumur terbuka akan digunakan di Papua, Indonesia (suatu
kebiasaan yang dilarang di Amerika Serikat sejak beberapa dasawarsa yang lalu).
155
2.
160.000 ton batu akan dilumatkan dan dibuang di sungai-sungai Papua,
Indonesia, tanpa mempertimbangkan pengaruhnya terhadap penduduk, hutan tropis atau
sungai-sungainya,
3.
Personel keamanan Freeport akan diizinkan membawa senapan AK-47 untuk
menahan penduduk dan meneror penduduk setempat.
4.
Perembesan asam akan dibiarkan masuk ke perairan wilayah itu.
5.
Penduduk/suku setempat akan dipindahkan secara paksa tanpa mengingat masa
lalu atau masa depan mereka, dan
6.
Semua pengeluaran anggaran termasuk pendanaan untuk pengawasan dan
kegiatan paramiliter.
Lebih lanjut–dengan mengacu pasal 74 La.C.C.P–Martin Reagan menegaskan bahwa
perbuatan melawan hukum itu bersumber atau terjadi saat dimulainya keputusan perusahaan
lewat rapat, memorandum, pembicaraan telepon, dan komunikasi faksimile tentang kegiatan
Freeport. Karena itu, menurut Reagan dalam mosinya, Pengadilan Distrik salah dalam
memutuskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak mencakup keputusan-keputusan
perusahaan. Lebih jauh, Alomang lewat pengacaranya meminta agar hakim menolak eksepsi
Freeport tentang yurisdiksi mengenai tempat dan memohon agar pengadilan banding
MEMUTUS SEBALIKNYA.
Terhadap persoalan ketiga, yaitu mengenai perbaikan petisi tentang pokok persoalan,
sekali lagi, Reagan mengutip pasal 74 Hukum Acara Perdata Louisiana. Substansinya, kedua
perusahaan yang menjadi tergugat memunyai kantor pusat di Jalan Poydras 1651, New Orleans,
Louisiana, dan dari situlah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tuntutan dalam
perkara ini. “Semua keputusan perusahaan yang bersifat lalai, sangat lalai dan/atau secara
sengaja merugikan; semua petunjuk tergugat yang lalai, sangat lalai dan/atau secara sengaja
merugikan; semua ketetapan pengelolaan perusahaan yang lalai; dan pelaksanaan dari
keputusan-keputusan tersebut di atas, petunjuk dan/atau ketetapan pengelolaan yang lalai,
sangat lalai dan/atau secara sengaja merugikan yang berkaitan dengan keamanan, personel
keamanan, dan metode operasi dari tambang-tambangnya di Papua, Indonesia, yang semuanya
dari perbuatan di atas menyebabkan kerugian terhadap orang-orang, habitat, dan kebudayaan
dari tergugat dan para anggota lainnya dari kelompoknya,” demikian Martin Reagan dalam mosi
bandingnya mengutip kembali gugatan Alomang di Pengadilan Negara Bagian.
Untuk memperjelas persoalannya, Reagan mengajukan pertanyaan dalam mosinya.
Pertanyaannya, apakah pengadilan bermaksud bahwa suatu perusahaan dengan tempat bisnis
156
utamanya di New Orleans, Louisiana, dan tujuan bisnis satu-satunya adalah untuk menambang
emas dan tembaga di Indonesia tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan melawan
hukumnya di New Orleans? Apakah pengadilan bermaksud bahwa suatu kesatuan perusahaan
multinasional kebal terhadap tanggung jawab atas perbuatan perdata perusahaan yang salah
dibuat di Louisiana dan mengakibatkan kerusakan di luar negeri? Martin juga menegaskan dalam
mosi bandingnya bahwa keputusan pengadilan distrik mengabaikan yurisprudensi Louisiana
selama 100 tahun yang memberikan yurisdiksi pokok persoalan kepada suatu pengadilan
Louisiana sejauh bahwa yurisdiksi pribadi dapat dipertahankan atas tergugat, tanpa
mempertimbangkan sifat ekstra-teritorial dari perkara hukum itu. Karena itu, dalam akhir
petisinya untuk ganti rugi yang diperbarui, Alomang lewat pengacaranya meminta agar hakim
menolak eksepsi Freeport dan kasus itu DIPUTUS SEBALIKNYA.
Mengakhiri mosi bandingnya, Martin Reagan menegaskan bahwa Pengadilan Perdata
Distrik memunyai kewenangan/yurisdiksi pokok persoalan atas tuntutan kesalahan perdata yang
dinyatakan terhadap Freeport yang berkantor pusat di New Orleans. Menurut Reagan,
kerusakan dapat ditimbulkan 15.000 mil jauhnya di suatu pulau terpencil di Indonesia. Akan
tetapi, perbuatan melawan hukum perusahaan yang menyebabkan kerusakan itu timbul, terjadi
di Jalan Poydras, New Orleans. Baik hukum acara perdata pasal 2, 42 atau 74 tidak dapat
menghindari tuntutan pemohon banding.
Reagan menyimpulkan, Pihak Terbanding gagal memenuhi fungsinya untuk
menetapkan tidak adanya yurisdiksi pokok persoalan, dengan mengingat keengganan historis
dari Mahkamah Agung Louisiana untuk menggunakan persoalan ekstrateritorial sebagai
penghambat bagi pengajuan perkara. Karena semua pertimbangan hukum di atas, Martin
Reagan menegaskan bahwa Pemohon Banding, seorang warga suku Amungme yang sederhana,
akan berterima kasih kepada pengadilan dan hanya memohon kesempatan untuk membuat
perusahaan yang menjadi pihak Terbanding bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang
telah dibuatnya. Semua keputusan ini telah menimbulkan dampak yang demikian merusak
terhadap tanah, kebudayaan, dan sesama penduduk sukunya.
•
Putusan Pengadilan Banding dan Mahkamah Agung
157
Setelah mempelajari mosi banding yang diajukan Alomang lewat pengacaranya,
Pengadilan Banding (the Court of Appeal, Fourth Circuit) Negara Bagian Louisiana mengeluarkan
putusan pada tanggal 4 Maret 1998. Dalam putusannya, hakim William H. Byrnes III dari
Pengadilan Banding menegaskan bahwa Pengadilan Distrik Negara (State Court) memiliki
yurisdiksi untuk mengadili gugatan Yosefa Alomang. Menurut hakim, walaupun tuntutan yang
diajukan oleh penggugat secara khusus tentang pelanggaran hak asasi manusia dan perusakan
lingkungan hidup, namun tuntutan itu sangat luas. Penggugat juga mengajukan tuntutan atas
nama anggota class action yang mengalami nasib sama dengan penduduk karena kegiatan tergugat,
misalnya, pembunuhan, penyiksaan, pengawasan ekstraketat, ancaman untuk pembunuhan yang
diakibatkan oleh personel keamanan Freeport. Karena itu, menurut hakim, pengadilan memiliki
yurisdiksi atas gugatan mengenai kerugian pribadi penggugat dan semua anggota class action.
Kenyataan bahwa konflik hukum yang bakal muncul karena adanya tergugat bekerja di bawah
hukum Indonesia, tidak menyebabkan tersingkirnya hukum negara bagian Louisiana mengenai
kasus ini, demikian hakim dalam putusan banding tersebut. Dengan demikian, pengadilan
banding menolak semua argumentasi yang diajukan dalam eksepsi dan dimenangkan dalam
pengadilan tingkat pertama.
Menghadapi putusan banding tersebut, Freeport langsung mengajukan kasasi ke
Mahkamah Agung Negara Bagian Louisiana. Namun, kali ini Dewi Fortuna benar-benar
menjauhi Freeport. Terbukti, pada tanggal 2 Juli 1998, Mahkamah Agung Louisiana menolak
kasasi Freeport. Hal itu berarti pertanyaan paling mendasar, yaitu pertanyaan tentang yurisdiksi
dalam kasus (gugatan) ini sudah terlewati. Dengan kata lain, kasus ini layak disidangkan di
Pengadilan Negara Bagian Louisiana. Dengan demikian, Freeport dapat digugat di New
Orleans, Louisiana, tempat kantor pusatnya berada.
8.3. Solidaritas Untuk Yosefa Alomang
Setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung, sejumlah pengacara profesional di New
Orleans mengajukan diri (dan atas nama kantornya) untuk mendukung gugatan yang diajukan
oleh Yosefa Alomang lewat pengacaranya, Reagan. Di antara pengacara yang mengajukan diri
untuk menjadi co-counsel tersebut adalah Joseph M. Bruno, David S. Scalia, dan Anthony D.
Irpino. Ketiga pengacara yang berkantor di New Orleans ini adalah pengacara-pengacara yang
memunyai spesialisasi dalam menangani kasus-kasus perdata dalam bentuk class action. Secara
hukum, Martin Reagan telah mendaftarkan nama ketiga co-counsel di Pengadilan Distrik New
Orleans.
158
Dengan bergabungnya ketiga pengacara ini, menandakan bahwa kasus Yosefa Alomang
semakin mendapat dukungan. Hal yang sama terjadi juga dengan gugatan Tom Beanal.
Berdasarkan prinsip amicus curiae7– setelah pengajuan banding oleh Beanal, beberapa lembaga
independen di Amerika Serikat mengajukan dukungan atas gugatan tersebut. Dukungan mereka
dituangkan dalam brief yang diajukan ke hakim pengadilan banding federal di Louisiana.
Lembaga-lembaga tersebut adalah The Earth justice Legal Defence Fund, Earth Rights International, dan
Center for Constitutional Rights. Ketiga lembaga ini mengajukan brief yang pada intinya mendukung
argumentasi hukum gugatan Tom Beanal.
8.4. Prospek Perjuangan
Sementara gugatan Tom Beanal menanti putusan Pengadilan Banding Federal, gugatan
atas nama Yosefa Alomang terus berjalan. Setelah putusan Mahkamah Agung pada Juli 1998,
pengacara Alomang mengajukan permintaan kepada hakim untuk memulai proses discovery.
Dalam proses discovery yang merupakan suatu tahapan prapersidangan, pengacara penggugat
diberi kewenangan untuk membongkar semua dokumen tergugat yang relevan dengan kasus
yang sedang digugat. Selain dokumen yang dianggap relevan, pengacara penggugat juga berhak
menginvestigasi para pimpinan tergugat (dalam hal ini pimpinan FMCG) guna dimintai
keterangan yang dianggap relevan. Dengan demikian, gugatan atas nama Alomang akan berjalan
terus. Hal ini berarti juga bahwa segala kebobrokan FMCG selama ini akan “ditelanjangi” dalam
persidangan nantinya.
Dari sisi hukum, tentu, perjuangan penduduk Amungme boleh dibilang masih panjang.
Karena, gugatan perwakilan (class action) sendiri merupakan suatu upaya hukum yang sangat
panjang dan bisa memakan hingga lima sampai enam tahun. Walaupun prosesnya panjang,
putusan Mahkamah Agung Negara Bagian Louisiana pada Juli 1998 yang menyatakan bahwa
gugatan atas nama Yosefa Alomang layak disidangkan di Pengadilan Negara Bagian Louisiana,
paling tidak telah menjadi suatu “preseden” yang dapat digunakan bagi gugatan Tom Beanal di
Pengadilan Federal (Federal Court). Selain itu, putusan Mahkamah Agung tersebut juga telah
menjadi “preseden” bagi masyarakat adat di Indonesia yang terkuras kekayaan alamnya selama
ini, tetapi selalu menemui jalan buntu ketika mencoba memperjuangkan hak-haknya.
7
Amicus Curiae adalah seseorang atau sekelompok orang atau lembaga yang tidak ada sangkut pautnya
dengan suatu perkara, tetapi menaruh minat dalam perkara tersebut, dan mengemukakan pendangannya secara
tertulis atau diucapkan di muka sidang.
159
Gugatan keluar negeri seperti Amerika Serikat tempat asal perusahaan multinasional
pengeruk kekayaan alam di negeri ini, dapat menjadi “jalan baru” bagi upaya pencarian keadilan.
Kecuali, jika terjadi “perundingan” di luar pengadilan yang fair dan setara antara FMCG dan
penduduk Amungme, kemungkinan gugatan atas nama Yosefa Alomang dan Tom Beanal
dihentikan. Tetapi, jika tidak, sudah pasti gugatan atas nama Alomang akan menjadi pintu untuk
membongkar semua jaringan “mafia” yang bergerak di balik kegiatan PT Freeport Indonesia di
Timika, Papua selama ini.
Proses panjang dari upaya hukum ini, tentu harus dibarengi dengan penguatan basis
(organisasi rakyat setempat) yang kuat. Misalnya, pada LEMASA, kenyataan menunjukkan
bahwa di tingkat basis/lokal penduduk sekitar wilayah Amungsa dihadapkan pada situasi
pragmatis, di mana mereka harus memikirkan secara serius berbagai cara untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, di satu sisi, ada sebagian pihak penduduk yang tetap tegar
untuk memperjuangkan harkat dan martabat mereka lewat pengadilan, tetapi di sisi lain, ada juga
sebagian penduduk yang berpikir secara pragmatis dengan menerima berbagai bantuan PT
Freeport Indonesia.
Fenomena yang menarik, walaupun mereka menerima bantuan atau terlibat dalam
program pembangunan yang diprakarsai PT Freeport Indonesia, pada saat yang bersamaan
mereka tetap melakukan perlawanan terhadap PT Freeport Indonesia. Misalnya, musyawarah
adat suku Amungme yang diselenggarakan oleh LEMASA pada bulan Desember 1998.
Musyawarah adat tersebut banyak difasilitasi oleh PT Freeport, dalam transportasi, biaya
konsumsi, biaya penginapan peserta, dan partner yang menghadiri pertemuan adat, serta fasilitas
lainnya. Akan tetapi, dalam musyawarah adat tersebut, justru suku Amungme lewat LEMASA
yang menyatakan sikapnya dalam berbagai resolusi yang intinya sangat memojokkan posisi
FMCG dalam berbagai hal. Misalnya, resolusi mengenai gugatan Tom Beanal dan Yosefa
Alomang. Dalam resolusi tersebut, secara jelas LEMASA mengecam berbagai tindakan
pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama ini akibat eksplorasi dan eksploitasi tambang
oleh Freeport dan mengecam ketidakseriusan Freeport untuk mencari penyelesaian yang adil
dengan penduduk Amungme. Bahkan, LEMASA mengancam akan menghentikan semua
bentuk kegiatan Freeport di wilayah Amungsa jika tidak ada penyelesaian yang adil dan
menyeluruh. Untuk lengkapnya isi resolusi lihat lampiran 3.
Resolusi tersebut, sekali lagi menunjukkan, posisi atau sikap pragmatis yang diambil
penduduk Amungme dan penduduk suku lain di wilayah Amungsa, tidak secara langsung
mematikan semangat mereka untuk memperjuangkan harkat dan martabat mereka sebagai
orang Papua yang selama ini tertindas akibat berbagai konspirasi antara pemerintah Indonesia
160
dan FMCG. Mereka juga berpikir secara taktis, bahwa semua fasilitas yang didapat dan yang
bakal diperoleh lagi dari PT Freeport Indonesia di masa depan, akan mereka gunakan untuk
melawan FMCG lewat berbagai cara, termasuk lewat gugatan hukum yang sedang di proses di
Pengadilan di Amerika Serikat.
161
Bibliografi
Beanal, Tom. 1996. Amungme: Magaboarat Negel Jombei-Peibei. Jakarta: WALHI.
Beanal,Tom dan Yohanes A. Deikme dan Silvester Wogan. "Perjuangan Atas Tanah dan
Sumber Daya Alam Yang Dimiliki dan Diwariskan Menurut Pandangan Amungme Terhadap
Amungsa." Makalah seminar, KPA, 1997.
Garnaut, Ross dan Chris Manning. 1998. Perubahan Sosial Ekonomi di Irian Jaya. Jakarta:
Gramedia.
George A. Mealey, 1996. …………………
Laboratorium Antropologi UI dan Yayasan Kemajuan dan Pengembangan Asmat. 1996.
Masyarakat Terasing Suku Amungme. Jakarta: Direktorat Kebudayaan Depdikbud.
“Laporan Pengesahan Akta Notaris Lemasa,” YKPMD, Desember 1996.
Mampioper, Arnold. 19.. Beberapa Aspek Hidup Sosial Budaya Suku Amungme: Manusia Utama
Sedik, Andreas.1996. “Kehidupan Keluarga Amungme dan Kamaro di Kawasan Industri
Pertambangan Freeport Irian Jaya.” Tesis Pascasarjana (S-2) IPB, Bogor.
Penduduk Pegunungan Nemangkawi "Cartensz" Jaya.
Santosa, Mas Achmad. 1997. Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan. Jakarta: ICEL.
……1996. Masyarakat Adat yang Tersingkirkan dan Terpinggirkan: Studi Dampak UU No.5 1975
Tentang Pemerintahan Desa Terhadap Masyarakat Adat. Jakarta: ELSAM.
S. Widjojo, Muridan. 1998. "Pemberdayaan Masyarakat Adat: Infrastruktur Kebangkitan Irian
Jaya Masa Depan." Makalah yang disampaikan dalam Semiloka FORERI di Jayapura, 12–120
November 1998.
"Penjelasan Pimpinan PT Freeport Indonesia Mengenai Freeport Fund for Irian Jaya
Development.” 1998.
Theo van den Broek. 19.. Kedudukan Persoalan Timika.
“Laporan Tiga Gereja di Timika,” 19 Agustus 1997.
Up-date Data Perjuangan Amungme-Komoro vs Freeport yang ditulis oleh Tom Beanal, Silvester
Wogan, dan John J. Rumbiak.
Laporan Pelanggaran Hak Asasi Terhadap Penduduk Lokal, Di Wilayah Sekitar Timika, Kab. FakFak, Irian Jaya Tahun 1994–1995, (Jayapura, 1 Agustus 1995).
Laporan Freeport McMoran Copper & Gold Inc.
Washington, D.C. March 17, 1998.
Media Massa
Bisnis Indonesia
Business News
Eksekutif
Kompas
Mining Jurnal
Media Indonesia
Multinational Monitor
Mutiara,
Republika
Suara Pembaruan
Tifa Irian
Situs Internet
http://www.fcx.com/fmcg/index.htm
http://www.irtk.org/irtkreport.pdf
Environmental & Social Responsibility.
INDEKS
Abdul Rizal Bakrie 57
Bakrie 56
Bakrie Brothers 46
Arifin Siregar 51
Arnold Mampioper 13
Bob Hasan 46, 56, 58
class action 70, 172, 175, 177, 193, 194
class representative 172
class member 172
Dana satu persen 111, 118
Trust Fund 82
Danau Wanagon 203, 204, 213
Sungai Wanagon 201
Dismiss without prejuce 180, 181, 183, 189
DOM 65, 95
Forbes Wilson 32
Gejolak 77 78
Ginandjar Kartasasmita 57
GPK-OPM 3, 6, 7, 61, 78, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90,
GPK 81, 84
Organisasi Papua Merdeka (OPM) 60 68, 69, 72, 78, 79, 83, 84, 85, 86-90, 92, 93, 94, 95,
96, 140, 158, 185
I.B. Sudjana 51, 55
James Robert Moffet 108, 117
James Moffet 82
Moffet 118, 119, 121, 140
January Agreement 4, 60, 74, 75, 143
JA 75, 77, 80
Jean Jacques Dozy 31
Dozy 32
Kelly Kwalik 92, 93, 117
J. S. Sarfara 87, 88
Kleptomania 54, 56
Kleptokrasi 51, 52
Kontrak Karya 32, 33, 35,
KK 39, 40
Kuntoro Mangunsubroto 40, 44
Kuntoro 54
LEMOA 144
L.B. Moerdani 62
Litigasi 170
LEMASA 4, 10, 11, 63, 100, 106, 115, 116, 126, 128-132, 136, 138, 139, 141, 145, 147-150,
152-161, 163-168, 171, 176, 177, 196, 197
LEMASKO 133, 139
LEMOA 144
Martin F. Reagan 172, 173, 175, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 189, 190, 191, 194
Reagan 176, 179, 180, 181, 191, 193, 194
Mgr. H. F. M. Munninghoff OFM 91, 92
Uskup Munninghoff 83, 85, 86, 92,97, 100, 101,107, 108, 111
Mgr. Munninghoff 97
Munninghoff 100, 101, 110
New York Agreement 14
Pelanggaran hak asasi manusia 186, 188, 189
Pelanggaran HAM x, 3, 10, 51, 76, 91, 92, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 109, 112,
124, 125, 126, 139, 162, 170, 173, 183, 185, 210, 214
Summary execution 97, 103
Arbitrary arrest and detention 97, 103
Torture 97, 103
Dissapereance and sureveillance 97, 103
Destruction of property 97
Perusakan lingkungan hidup (environmental tourt) 173
Pembasmian budaya (cultural genocide) 174, 180, 181, 185
Pengadilan Federal 170, 172, 175, 177, 183, 184
Pengadilan Federal Lousiana 177, 181, 189
Pengadilan Negara Bagian Lousiana (state court) 185
Pengadilan Negara Bagian 188, 189, 192
Pengadilan distrik negara 193
Pengadilan distrik New Orleans 194
Pepera 14, 220
Philip Erari 83
PP No. 20 Thn. 1999 43
Problem Yurisdiksi 178
PWT2 119, 120-126, 135, 140, 143, 145, 176
Ras Melanesia 15
Ronald Reagan 61
Sarwono Kusumaatmaja 53
Tap MPRS/XXXIII/66
Tailling 44, 53, 54, 169, 174, 189, 199, 205-210, 213, 214
Tenaga kerja Freeport: 30
Theo van Den Broek 113, 114, 117, 128, 129, 142, 165
Bruder Theo 11, 13
TNI 69, 93, 94, 95, 114, 115, 117
ABRI 68, 69, 86, 90, 185
TNI-AD 61, 89
Kopassus 62, 64
Kostrad 62, 64
Tom Beanal 6, 11, 12, 19, 26, 65, 66, 70, 71, 75, 82, 83, 86, 117, 149, 150, 157,
158, 159, 168-176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 194, 195, 197
Beanal 19, 174, 179, 183
Tuwarek Narkime 68, 69, 75
Ulayat 23
Yayasan Amungkal 129, 130, 176, 177
Yosefa Alomang 64, 96, 170, 171, 185, 189, 193, 194, 196, 197
Alomang 185, 186, 187, 189, 192
Mama Yosefa 80, 81, 138
Lampiran 1
Kronologi Perkembangan Freeport dan Sejarah Papua
Desember 1936
Ekspedisi Colijin yang dipimpin oleh Jean-Jacquez Dozy adalah orang luar pertama yang berhasil
mencapai gletser Gunung Jayawijaya dan menemukan Ertsberg.
Juni 1960
Ekspedisi yang dipimpin oleh Forbes Wilson dan Del Flint menemukan kembali Ertsberg.
1963
Setelah melalui tekanan diplomatik dan ancaman serangan militer oleh Soekarno dalam kampanye
yang dinamakan Trikora, Papua Barat diserahkan kepada PBB oleh Belanda.
Maret 1966
Presiden Soekarno mendelegasikan kekuasaan penuh kepada Jenderal Soeharto menyusul usaha
kudeta “merangkak” Jenderal Soeharto. Pemerintahan baru yang moderat dan pragmatis yang
sangat prokapitalisme terbentuk. Hal tersebut mendorong investasi swasta, baik dalam negeri
maupun luar negeri serta reformasi ekonomi lainnya.
itu.
Juni 1966
Tim Freeport diundang ke Jakarta untuk pembicaraan awal mengenai kontrak pertambangan untuk
Ertsberg.
Oktober 1966
Rancangan kontrak kerja untuk Ertsberg dimulai.
7 April 1967
Kontrak kerja ditandatangani, membuat Freeport menjadi kontraktor pertambangan eksklusif
untuk Ertsberg. Tercakup di dalamnya pusat Ertsberg seluas 10 km persegi. Kontrak selama 30
tahun akan dimulai ketika beroperasinya proyek diresmikan. Penandatanganan ini hampir
bersamaan waktunya dengan dikeluarkannya UU No. 1 tentang PMA tahun 1967 oleh Pemerintah
Orde Baru. Tepat sekali apa yang diutarakan Presiden Soeharto pada saat meresmikan dibukanya
kota Tembagapura. “Freeport adalah pelopor penanaman modal asing di Indonesia”
(Soeharto, 3 Maret 1973)
Desember 1967
Eksplorasi dan pengeboran dimulai di Ertsberg.
Januari-September 1969
Kontrak penjualan jangka panjang dan perjanjian proyek keuangan dinegosiasikan. Kemungkinan
proyek akan berlangsung dalam jangka panjang.
Juli-November 1969
Pada 14 Juli 1969-4 Agustus 1969 dilakukan Pepera oleh Dewan Musyawarah Pepera yang terdiri
dari 1.026 anggota (dengan 43 perempuan) dari delapan kabupaten. Pada 19 November 1969,
Sidang Umum ke-24 PBB menerima hasil Pepera. Dengan demikian Papua Barat secara resmi
masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia.
Desember1969
Studi kelayakan selesai dan disetujui.
1970
Proyek prasarana dan sarana dengan skala luas dimulai.
Desember 1972
Pengapalan pertama tembaga Ertsberg yang dikonsentrasikan untuk ekspor.
Maret 1973
Proyek Freeport diresmikan oleh Presiden Soeharto. Kota pertambangan yang baru dibangun,
dinamakan Tembagapura (Kota Tembaga).
1 Juli 1973
Ertsberg mengumumkan dimulainya operasi dan kontrak dengan jangka waktu 30 tahun.
Januari 1974
Penandatanganan January Agreement. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 8 Januari 1974. Dalam
JA disepakati, suku Amungme dan Freeport akan saling bekerja sama. Bentuk kerja sama itu, di
antaranya suku Amumnge harus merelakan tanahnya menjadi lahan pertambangan dan Freeport
atas kerelaan itu memberikan beberapa fasilitas sosial. Freeport juga berjanji memberikan
kesempatan kerja sesuai dengan perkembangan perusahaan, dan memberikan fasilitas buat
pemerintah berupa pos pemerintah, kantor, dan rumah.
1975
Pekerjaan eksplorasi di pertambangan tembaga bawah tanah Ertsberg East dimulai.
Juli 1976
Pemerintah Indonesia membeli 8,5 % saham PT FI (Freeport) dari Freeport Minerals Company dan
investor lainnya.
November 1978
Studi kelayakan pertambangan bawah tanah Erstsberg East (Gunung Bijih Timur) disetujui;
Freeport-McMoRan menyampaikan pada pemerintah Indonesia
untuk mengembangkan
kandungan Bijih Baru.
April 1981
Pertambangan bawah tanah Ertsberg East menjadi operasional.
1985
Cadangan tembaga bawah tanah tambahan ditemukan di The Ertsberg East Time.
1987
Rata-rata produksi harian meningkat menjadi lebih dari 16.000 ton per hari, lebih dua kali lipat
dari yang direncanakan di tahun 1967. Penemuan cadangan bijih yang baru mempertinggi
rata-rata produksi; sekarang proyek memunyai 100 juta ton cadangan bijih.
1988
Sumber/cadangan emas-tembaga Grasberg ditemukan. Freeport Mc MoRan Copper (FCX) go
public di NYSE (New York Stock Exchange). Rata-rata produksi 18.600 TDP. Dengan Grasberg
dan penemuan cadangan bijih yang lain, menjadikan total cadangan un tuk proyek ini meningkat
menjadi 200 juta ton.
1989
Operasi pemindahan bijih Ertsberg dimungkinkan dengan adanya jalan trem. Persetujuan untuk
memperluas operasi menjadi 32.000 TDP diberikan pada bulan Februari. Studi kelayakan untuk
52.000 TDP selesai pada bulan Mei dan proyek keuangan selesai di bulan Oktober. Izin utuk
mengeksplorasi tambahan 6,1 juta lahan diberikan oleh pemerintah Indonesia. Produksi pada tahun
tesebut rata-rata 247.000 TDP.
1990
Proyek perluasan modal sebesar 52.000 TDP berlangsung pada anggaran dan lebih awal dari jadwal.
Pekerjaan tersebut pada kenyataannya berhasil menyelesaikan dua kilometer adit (terowongan
horizontal) yang didesain untuk memindahkan bijih lansung ke tempat penumpukan cadangan.
Rekor produksi mencapai 31.7000 TDP.
1991
Seiring dengan pengumuman yang menyatakan bahwa cadangan bijih mencapai 446 juta ton metrik,
FCX berganti nama menjadi Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., dan di bulan Juni cadangan
lebih meningkat menjadi 483 juta ton metrik. Pada bulan Juni Menteri Pertambangan dan pihak
Freeport mengawali bentuk kontrak kerja baru dengan jangka waktu 30 tahun dan provisi dua kali
10 tahun perpanjangan. Pada pertengahan tahun, rata-rata produksi telah mencapai 35.200 TDP.
1992
Cadangan kembali direvisi menjadi 786 metrik ton. Rata-rata produksi 57.569 TDP, sementara
pendahuluan kerja dilakukan untuk menaikkan kapasitas menjadi 66.000 TDP di paruh kedua tahun
1993. Studi kelayakan untuk 90.000 TDP selesai pada bulan Agustus dan memperoleh persetujuan
dewan. Pengeboran sukses di Big Gossan dan di areal DOZ/IOZ, dan juga di lokasi sumur lain
untuk cadangan dan tambahan produksi.
1993
Kerja sama untuk menangani pembelian aset non-tambang PT FI diumumkan. Persetujuan
dikabulkan untuk perluasan menjadi 105.000 TDP oleh dewan, diikuti oleh kenaikan target menjadi
118.000 TDP. Rata–rata produksi untuk 1993 623.000 TDP dengan produksi Desember 74.600
TDP. Freeport-McMoRan menyelesaikan permintaan dari Rio Tinto Mineral di Spanyol yang aset
utamanya adalah peleburan tembaga.
1995
•
•
•
Presiden Soeharto menjadikan Kuala Kencana sebagai kota pertama di Irian Jaya
dengan fasilitas bawah tanah, distribusi air yang terpadu, dan sarana sanitasi.
PT FI mengumumkan kerja sama strategis dengan RTZ.
Rencana lingkungan (RKL dan RPL) disetujui.
1996
•
•
•
Usaha eksplorasi membuahkan hasil yang menggembirakan di pertambangan Kucing Liar
bekerja sama dengan PT-FI “Golden Triangle’.
Freeport mulai berpartisipasi dalam rencana pembangunan Timika yang terintegrasi dengan
pemerintah Indonesia.
Freeport melakukan audit sosial dan lingkungan secara sukarela yang menghasilkan
penilaian “positif.”
1997
•
•
•
•
Penggilingan baru yang keempat selesai. Hal tersebut membuat Freeport menjadi salah satu
perusahaan terdepan di dunia dengan produksi tinggi dan biaya rendah untuk produk
tembaga dan emas.
Menerima persetujuan AMDAL dari Kementerian Lingkungan Hidup indonesia, yang akan
memungkinkan perluasan yang lebih jauh lagi dalam milling rate sampai dengan maksimum,
yaitu 300,000 ton bijih per hari.
Pembuktian Freeport dan kemungkinan cadangan tambahan 2,6 kali dari produksi tembaga
1997 dan lebih dari tiga kali produksi emas.
Audit sosial yang dilakukan oleh Labat-Anderson diajukan kepada Freeport dan
kementerian lingkungan. Perubahan besar dilakukan dalam alokasi dana Freeport untuk
pembangunan Irian Jaya. Penggunaan dana itu menjadi lebih responsif dalam kebutuhan
pembangunan di desa-desa.
1998
Hasil operasi Freeport memperlihatkan peningkatan volume penjualan, baik tembaga dan emas
yang disertai dengan penurunan biaya produksi per unit produksi. Perluasan pertambangan
membuktikan kemungkinan cadangan bijih dan sumber bahan-bahan geologis lain.
2002
Berbagai gejolak dan perubahan yang terjadi di Papua pasca-Orde Baru tidak mengusik status dan
keberadaan Freeport. Reformasi yang bergulir, otonomi khusus yang diperlakukan di Papua melalui
UU No. 21 Th. 2001 sampai dengan berbagai kasus kekerasan yang terjadi di sekitar
pertambangannya tidak mempengaruhi aktivitas Freeport secara signifikan. Terakhir, pada 31
Agustus 2002, terjadi penembakan terhadap sejumlah karyawan Freeport yang menewaskan tiga
orang, seorang WNI dan dua warga negara Amerika Serikat. Diduga pelakunya adalah anggota TNI.
(M. Mahendra, data dan informasi dikompilasi dari berbagai sumber)
Lampiran 2
Dear Martin,
We the undersigned are elders of LEMASA (Amungme Council) in Timika, Irian
Jaya. As an organization for the Amungme and other indigenous mountain people of
Irian Jaya living in Amungsa (Amungme traditional teritory) where the American
mining company Freeport Indonesia operates, LEMASA would like to inform you as a
lawyer for Tom Beanal and others similarly situated plaintiffs about an incident related
to the lawsuit against Freeport that happened on 12 August 1996 in Timika, Irian Jaya.
That besides intimidation and terror that Freeport in cooperation with the
Indonesian Armed forces (ABRI) and civil authorities in Indonesia have done to force
the indigenous people in Amungsa (Timika), specially the plaintiff to withdraw their
lawsuit against Freeport and accept the 1% Trust Fund from Freeport, on last 12
August 1996 around 7.00 a.m. an unknown person (motorbike driver) names Simon
forcefully took away “tens of legal authorities” already signed by plaintiffs from the
hands of Pilemon Dolame, a Lemasa staff member who was employed by Lemasa to
socialise and collect the signatures the victims.
As told within the attached report the unknown person forced Pilemon Dolame
and drove him with the documents to transfer them to the special force comammnder of
Timika, Captain Yan Pulung from where the document has been passed around to
Timika Rayon Miltary Commander (Danramil), the Duistrict Miltary Commander and the
Police, besides forcefully taking away the property of the people, the police in Timika
Also interrogating Pilemon Dolame about the document.
Some Lemasa elders such as Yosepha Alomang, Bartholomeus magal, Lukas
Amisim, including Father nato Gobay and To Beanal have tried many times to the police
and military asking for their document, but the (police and military) keep denying them.
Not very clear why the police and military have to keep the legal document. But
according to Captain Manusiwa, Danramil of Timika, as quoted by Yosepha Alomang
who went to Danramil office on the 14th August afternoon, he would keep the document
to study it to see whether it relates to any political activity such as Papuan Liberation
Movement (OPM). Until today, 15 August 1996 LEMASA or the Plaintiffs have not got
their document (property) back from the police or military office.
For this matter we demand you to tell the district court of New Orleans to
pressure Freeport to stop its cooperation with ABRI, intimidation, bribery, etc and to
return the document to LEMASA.
We really appreciate your urgent action on this matter. Thank you.
Sincerely yours,
Melanius Pogolamun
Lemasa Board Member
Yohanes Pinimet
Lemasa Director
Isak Magai
Lemasa Member
Beni Magai
Lemasa Member
Biru Kogoya
Lemasa Member
Kosman Walker
Lemasa Member
Victor Beanal
Lemasa Member
Yokimus Waker
Lemasa Member
Meriluk Waker
Lemasa Member
Yerubabel Kum
Lemasa Member
Bertha Kum
Lemasa Member
Agustina Magai
Lemasa Member
Cc:
The Honorable Mag, Judge Lance Afride, Jr.
United States District Judges, Court Eastern District of Louisiana
Mr. Abdul Hakim Garuda Nusantara, Indonesian Legal Consultan
Freeport Lawyers
James R. Moffet
US Ambassador in Jakarta
US Human Right Commission in Washington D.C.
Lampiran 3
Resolusi tentang Gugatan Terhadap Freeport
Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) lewat Musyawarah
Adat (Musdat)–forum tertinggi LEMASA yang berlangsung dari tanggal 7 hingga 13
Desember 1998 dan diikuti oleh seluruh warga serta pimpinan LEMASA (Nol Naisorei,
Nerek Naisorei, dan Amungme Naisorei) dari seluruh wilayah Amungsa (wilayah adat
suku Amungme) di Pegunungan Tengah Papua–memandang bahwa persoalan PT
Freeport Indonesia (Freeport) dengan penduduk Amungme (LEMASA) semakin
penting untuk diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat.
Hingga kini, anak perusahaan pertambangan raksasa Amerika
Serikat–Freeport Copper and Gold Inc.–tersebut belum menunjukkan sikap yang
serius dalam mencari suatu solusi yang adil bagi tuntutan kami masyarakat
Amungme atas semua bentuk penderitaan yang ditimbulkan oleh Freeport di tanah
kami. Protes-protes dan berbagai jenis perlawanan dari masyarakat Amungme
terhadap Freeport, seolah-olah hanya menjadi “hiburan” bagi Freeport. Semua
bentuk penderitaan dan pelanggaran HAM akibat eksploitasi kekayaan alam di tanah
kami, tidak pernah ditanggapi serius oleh Freeport.
Oleh karena itu, lewat Musyawarah Adat LEMASA kali ini, kami, seluruh
masyarakat Papua yang menghuni wilayah Amungsa dengan tegas menyatakan
sikap sebagai berikut:
•
Gugatan hukum yang diajukan di Pengadilan Federal dan Pengadilan
Distrik New Orleans, Negara Bagian Louisiana, Amerika Serikat, adalah gugatan
yang diajukan oleh Tom Beanal dan Yosefa Alomang mewakili semua penduduk di
wilayah Amungsa yang mengalami nasib sama. Gugatan ini merupakan suatu upaya
perjuangan LEMASA untuk mengungkapkan semua bentuk pelanggaran, baik HAM,
perusakan lingkungan, dan perampasan tanah-tanah adat kami yang terjadi di
wilayah Amungsa akibat kegiatan penambangan Freeport selama ini.
•
Mendesak Freeport untuk memulai suatu perundingan yang jujur, adil,
dan setara dengan LEMASA sebagai wadah representasi masyarakat yang selama ini
menjadi korban Freeport.
•
Jika terjadi perundingan, LEMASA harus didampingi pengacaranya,
Martin E. Reagan, Jr. dan pihak lain yang disetujui oleh LEMASA sebagai
pendamping atau konsultan dalam perundingan dimaksud.
•
Gugatan akan tetap dilanjutkan sepanjang belum tercapainya suatu
penyelesaian menyeluruh lewat perundingan yang adil.
•
Di masa depan, jika Freeport tetap tidak menunjukkan keseriusan
dalam mencari suatu penyelesaian yang jujur, adil, dan setara, LEMASA akan
melakukan berbagai upaya damai dalam rangka PENUTUPAN SELURUH AKTIVITAS
FREEPORT DI WILAYAH AMUNGSA.
Uranawagamkal (resolusi) ini ditandatangani oleh seluruh anggota dan
pimpinan Lemasa.
Dikeluarkan di Timika, Papua Barat,
Sabtu, 12 Desember 1998.
Tentang Penulis
Amiruddin adalah staf ELSAM sejak tahun 1996 hingga sekarang. Jabatan terakhir
adalah Kepala Divisi Kampanye, Lobi dan Pengembangan Jaringan. Ia juga seorang
dosen di Institut Kesenian Jakarta dan menjadi anggota dewan pengurus dan pendiri di
beberapa lembaga seperti KONTRAS dan Imparsial.
Aderito Jesus de Soares menjadi staf dan lawyer di ELSAM sejak tahun 1997 hingga
1999. Ia menjadi assistant lawyer untuk gugatan kasus Freeport di Lousiana, New
Orleans, Amerika Serikat, tahun 1997. Sejak 2000 hingga sekarang ia menjadi warga
negara Timor Leste.
Profil ELSAM
Lembaga Studi dan Advokasi Mayarakat (Institute for Policy Research and Advocacy) yang
disingkat ELSAM adalah organisasi advokasi kebijakan yang berdiri sejak Agustus 1993 di
Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan
melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana
diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
ELSAM mempunyai empat kegiatan utama sebagai berikut: (i) studi kebijakan dan hukum yang
berdampak pada hak asasi manusia; (ii) advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;
(iii) pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan (iv) penerbitan dan penyebaran informasi
hak asasi manusia.
Susunan Organisasi Perkumpulan ELSAM
Dewan Pengurus: Ketua: Asmara Nababan, SH, Sekretaris: Bendahara: Ir. Yosep Adi
Prasetyo; Anggota: Drs. Hadimulyo, MSc., Sandrayati Moniaga, SH, dan Ir. Augustinus
Rumansara, MSc., Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM;
Pelaksana Harian:
Direktur Eksekutif:
Staf:
Ifdhal Kasim, SH
Agung Putri, Atnike Nova Sigiro, Elisabeth Maria Sagala, Ester Rini
Pratsnawati, Fatimah Astuty, Adiani Hapsari Widowati, Indriaswati Dyah
Saptaningrum, Maria Ririhena, Yosephine Dian Indraswari, Yussy
Agastuty Purnami, Abdul Haris Semendawai, Agung Yudhawiranata,
Amiruddin al Rahab, Khumaedi, Supriyadi Widodo Eddyono, Paijo, Otto
Adi Yulianto, Sentot Setyosiswanto, Edisius Riyadi.
Alamat: Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510. Tel.: (021) 797 2662; 7919 2519; 7919
2564; Facs.: (021) 7919 2519; Email: [email protected], atau [email protected];
Website: www.elsam.or.id
Fly UP