...

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas
diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan
rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak
politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan
umum yang profesional serta mempunyai integritas,
kapabilitas, dan akuntabilitas;
c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b,
Undang-Undang
Nomor
22
Tahun
2007
tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
Mengingat
: Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4),
Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22C ayat (1), dan
Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN . . .
-2-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN
UMUM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah
sarana
pelaksanaan
kedaulatan
rakyat
yang
diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk
memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945.
4. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan
untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara
demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Penyelenggara . . .
-35. Penyelenggara
Pemilu
adalah
lembaga
yang
menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi
Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu
kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk
memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah
lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap,
dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat
KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas
melaksanakan Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya
disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara
Pemilu
yang
bertugas
melaksanakan
Pemilu
di
kabupaten/kota.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK,
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau
nama lain.
10. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS,
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota
untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama
lain/kelurahan.
11. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disingkat PPLN,
adalah
panitia
yang
dibentuk
oleh
KPU
untuk
melaksanakan Pemilu di luar negeri.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya
disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS
untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat
pemungutan suara.
13. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri,
selanjutnya disingkat KPPSLN, adalah kelompok yang
dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan
suara di tempat pemungutan suara luar negeri.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS,
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
15. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya
disingkat
TPSLN,
adalah
tempat
dilaksanakannya
pemungutan suara di luar negeri.
16. Badan . . .
-416. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu,
adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat
Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu
yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di
wilayah provinsi.
18. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya
disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang
dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
19. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat
Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh
Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama
lain.
20. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk
oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
21. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk
oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di luar negeri.
22. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya
disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan
satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
BAB II
ASAS PENYELENGGARA PEMILU
Pasal 2
Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:
a.
b.
c.
d.
e.
mandiri;
jujur;
adil;
kepastian hukum;
tertib;
f. kepentingan . . .
-5-
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
kepentingan umum;
keterbukaan;
proporsionalitas;
profesionalitas;
akuntabilitas;
efisiensi; dan
efektivitas.
BAB III
KPU
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
(1) Wilayah kerja KPU meliputi
Kesatuan Republik Indonesia.
seluruh
wilayah
Negara
(2) KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan.
(3) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh
pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan
wewenangnya.
Bagian Kedua
Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan
Pasal 4
(1) KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
(2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
(3) KPU Kabupaten/Kota
kabupaten/kota.
berkedudukan
di
ibu
kota
Pasal 5
(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat
hierarkis.
(2) KPU . . .
-6(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.
(3) Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh
Sekretariat
Jenderal;
KPU
Provinsi
dan
KPU
Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.
(4) Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut
oleh KPU.
Pasal 6
(1) Jumlah anggota:
a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan
c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
(2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
(3) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih
dari dan oleh anggota.
(4) Setiap
anggota
KPU,
KPU
Provinsi,
dan
Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.
KPU
(5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
(6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan
sumpah/janji.
(7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan
memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 7
(1) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
mempunyai tugas:
a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
b. bertindak . . .
-7b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan
kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
dan
d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada rapat
pleno.
Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban
Paragraf 1
KPU
Pasal 8
(1) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
a. merencanakan
program
menetapkan jadwal;
dan
anggaran
serta
b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN,
dan KPPSLN;
c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk
setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu
berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
d. mengoordinasikan,
menyelenggarakan,
mengendalikan semua tahapan Pemilu;
dan
e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu
dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g. menetapkan peserta Pemilu;
h. menetapkan . . .
-8-
h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil
rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi
untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
dengan membuat berita acara penghitungan suara dan
sertifikat hasil penghitungan suara;
i. membuat berita acara penghitungan suara dan
sertifikat
penghitungan
suara
serta
wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan
Bawaslu;
j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil
Pemilu dan mengumumkannya;
k. menetapkan dan mengumumkan perolehan
kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
setiap partai politik peserta Pemilu anggota
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan
Daerah;
jumlah
Dewan
Dewan
untuk
Dewan
Rakyat
l. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilih dan
membuat berita acaranya;
m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan;
n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu
atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran
Pemilu;
o. mengenakan
sanksi
administratif
dan/atau
menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi,
anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal
KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang
terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang
sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang
KPU kepada masyarakat;
q. menetapkan . . .
-9q. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit
dana
kampanye
dan
mengumumkan
laporan
sumbangan dana kampanye;
r. melakukan evaluasi dan membuat
tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
laporan
s. melaksanakan tugas dan wewenang lain
ketentuan peraturan perundang-undangan.
setiap
sesuai
(2) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a. merencanakan
program
menetapkan jadwal;
dan
anggaran
serta
b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN,
dan KPPSLN;
c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk
setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu
berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
d. mengoordinasikan,
menyelenggarakan,
mengendalikan semua tahapan;
dan
e. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu
dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g. menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil
presiden yang telah memenuhi persyaratan;
h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat
berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara;
i. membuat berita acara penghitungan suara serta
membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan
Bawaslu;
j. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil
Pemilu dan mengumumkannya;
k. mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil
presiden terpilih dan membuat berita acaranya;
l. menetapkan . . .
- 10 -
l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan;
m. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu
atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran
Pemilu;
n. mengenakan
sanksi
administratif
dan/atau
menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi,
anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal
KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang
terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan;
o. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang
KPU kepada masyarakat;
p. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit
dana
kampanye
dan
mengumumkan
laporan
sumbangan dana kampanye;
q. melakukan evaluasi dan membuat
tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
laporan
r. melaksanakan tugas dan wewenang lain
ketentuan peraturan perundang-undangan.
setiap
sesuai
(3) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi:
a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk
setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu
berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
b. mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan;
c. melakukan
pemilihan;
evaluasi
tahunan
penyelenggaraan
d. menerima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota;
e. mengenakan
sanksi
administratif
dan/atau
menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi yang
terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan
berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
f. melaksanakan . . .
- 11 -
f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) KPU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu
secara tepat waktu;
b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon
presiden dan wakil presiden, dan gubernur dan
bupati/walikota secara adil dan setara;
c. menyampaikan semua informasi
Pemilu kepada masyarakat;
penyelenggaraan
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen
serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan
jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI);
f.
mengelola
barang
inventaris
KPU
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan
penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU
yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
i.
menyampaikan
laporan
penyelenggaraan
Pemilu
kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan
tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
j.
menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
l.
melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2 . . .
- 12 -
Paragraf 2
KPU Provinsi
Pasal 9
(1) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
meliputi:
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
serta menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu
di
provinsi
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan;
c. mengoordinasikan,
menyelenggarakan,
dan
mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh
KPU Kabupaten/Kota;
d. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan
menyampaikannya kepada KPU;
e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu
dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi
di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara
penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan
suara;
g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota
Dewan
Perwakilan
Daerah
di
provinsi
yang
bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan
berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di
KPU Kabupaten/Kota;
h. membuat berita acara penghitungan suara serta
membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu
Provinsi, dan KPU;
i. menerbitkan . . .
- 13 i. menerbitkan
keputusan
KPU
Provinsi
untuk
mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
j. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi
jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang
bersangkutan dan membuat berita acaranya;
k. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu
Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan
pelanggaran Pemilu;
l.
mengenakan
sanksi
administratif
dan/atau
menonaktifkan
sementara
anggota
KPU
Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai
sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi
Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;
m. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang
KPU Provinsi kepada masyarakat;
n. melakukan evaluasi dan membuat
tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
laporan
setiap
o. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan
oleh KPU dan/atau yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
serta menetapkan jadwal di provinsi;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di
provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
c. mengoordinasikan,
menyelenggarakan,
dan
mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU
Kabupaten/Kota;
d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu
dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
e. menerima . . .
- 14 -
e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan
menyampaikannya kepada KPU;
f.
melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang
bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan
hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU
Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara
penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan
suara;
g. membuat berita acara penghitungan suara dan
sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu
Provinsi, dan KPU;
h. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu
Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan
pelanggaran Pemilu;
i.
mengenakan
sanksi
administratif
dan/atau
menonaktifkan
sementara
anggota
KPU
Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai
sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi
Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;
j.
melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang
KPU Provinsi kepada masyarakat;
k. melakukan evaluasi dan membuat
tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
l.
laporan
setiap
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan
oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
(3) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan
pemilihan gubernur meliputi:
a. merencanakan
program,
pemilihan gubernur;
anggaran,
dan
jadwal
b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam
pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman
dari KPU;
c. menyusun . . .
- 15 c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk
setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundangundangan;
d. mengoordinasikan,
menyelenggarakan,
dan
mengendalikan
semua
tahapan
penyelenggaraan
pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman
dari KPU;
e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota
dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu
dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi
persyaratan;
h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan
hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU
Kabupaten/Kota
dalam
wilayah
provinsi
yang
bersangkutan
dengan
membuat
berita
acara
penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan
suara;
i. membuat berita acara penghitungan suara dan
sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan,
Bawaslu Provinsi, dan KPU;
j. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan
gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan
suara
pemilihan
gubernur
dari
seluruh
KPU
Kabupaten/Kota
dalam
wilayah
provinsi
yang
bersangkutan
dengan
membuat
berita
acara
penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan
suara;
k. menerbitkan
keputusan
KPU
mengesahkan
hasil
pemilihan
mengumumkannya;
Provinsi
untuk
gubernur
dan
l. mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat
berita acaranya;
m. melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;
n. menindaklanjuti . . .
- 16 n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu
Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan
pelanggaran pemilihan;
o. mengenakan
sanksi
administratif
dan/atau
menonaktifkan
sementara
anggota
KPU
Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai
sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi
Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;
p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan
gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan
wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi
dan
tata
cara
penyelenggaraan
pemilihan
bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
s. melakukan
evaluasi
dan
membuat
penyelenggaraan pemilihan gubernur;
laporan
t. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan
gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden,
gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi; dan
u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan
oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
(4) KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu
dengan tepat waktu;
b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon
presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati,
dan walikota secara adil dan setara;
c. menyampaikan semua informasi
Pemilu kepada masyarakat;
penyelenggaraan
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. menyampaikan . . .
- 17 -
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua
kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen
serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan
jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi
dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman
yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan
tembusan kepada Bawaslu;
i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU
Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota
KPU Provinsi;
j. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di
tingkat provinsi;
k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU
dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 3
KPU Kabupaten/Kota
Pasal 10
(1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah meliputi:
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di
kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. membentuk
kerjanya;
PPK,
PPS,
dan
KPPS
dalam
wilayah
d. mengoordinasikan . . .
- 18 -
d. mengoordinasikan
dan
mengendalikan
tahapan
penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam
wilayah kerjanya;
e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu
dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil
rekapitulasi
penghitungan suara di PPK dengan
membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat
rekapitulasi suara;
h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil
penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di
kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita
acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
i. membuat berita acara penghitungan suara dan
sertifikat
penghitungan
suara
serta
wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,
Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk
mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten/Kota
dan
mengumumkannya;
k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan
alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di
kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat
berita acaranya;
l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan
yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
m. mengenakan
sanksi
administratif
dan/atau
menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS,
sekretaris
KPU
Kabupaten/Kota,
dan
pegawai
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti
melakukan
tindakan
yang
mengakibatkan
terganggunya . . .
- 19 terganggunya
tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang
KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
o. melakukan evaluasi dan membuat
tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
laporan
setiap
p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan
oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan
perundang-undangan.
(2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
meliputi:
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di
kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
c. membentuk
kerjanya;
PPK,
PPS,
dan
KPPS
dalam
wilayah
d. mengoordinasikan
dan
mengendalikan
tahapan
penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam
wilayah kerjanya;
e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu
dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota
yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara di PPK dengan membuat berita
acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara;
h. membuat berita acara penghitungan suara dan
sertifikat
penghitungan
suara
serta
wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,
Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
i. menindaklanjuti . . .
- 20 i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya
dugaan pelanggaran Pemilu;
j. mengenakan
sanksi
administratif
dan/atau
menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS,
sekretaris
KPU
Kabupaten/Kota,
dan
pegawai
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti
melakukan
tindakan
yang
mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang
KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
l. melakukan evaluasi dan membuat
tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
laporan
setiap
m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan
oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan
perundang-undangan.
(3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam
penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
a. merencanakan
program,
pemilihan bupati/walikota;
anggaran,
dan
jadwal
b. menyusun
dan
menetapkan
tata
kerja
KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan
bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari
KPU dan/atau KPU Provinsi;
c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk
setiap
tahapan
penyelenggaraan
pemilihan
bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan
gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam
wilayah kerjanya;
e. mengoordinasikan,
menyelenggarakan,
dan
mengendalikan
semua
tahapan
penyelenggaraan
pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dengan
memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU
Provinsi;
f. menerima . . .
- 21 -
f. menerima
daftar
pemilih
dari
PPK
penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
dalam
g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu
dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota
terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
h. menerima
daftar
pemilih
dari
PPK
penyelenggaraan
pemilihan
gubernur
menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
i. menetapkan
calon
bupati/walikota
memenuhi persyaratan;
dalam
dan
yang
telah
j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan
suara
pemilihan
bupati/walikota
berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari
seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang
bersangkutan;
k. membuat berita acara penghitungan suara serta
membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan,
Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk
mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan
mengumumkannya;
m. mengumumkan calon bupati/walikota
dibuatkan berita acaranya;
terpilih
dan
n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada
KPU melalui KPU Provinsi;
o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu
Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya
dugaan pelanggaran pemilihan;
p. mengenakan
sanksi
administratif
dan/atau
menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS,
sekretaris
KPU
Kabupaten/Kota,
dan
pegawai
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan
rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau
ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. melaksanakan . . .
- 22 q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang
berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada
masyarakat;
r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan
dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU
dan/atau KPU Provinsi;
s. melakukan
evaluasi
dan
membuat
penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
laporan
t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri
Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan
oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
berkewajiban:
a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu
dengan tepat waktu;
b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon
presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati,
dan walikota secara adil dan setara;
c. menyampaikan semua informasi
Pemilu kepada masyarakat;
penyelenggaraan
d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua
kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui
KPU Provinsi;
f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen
serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan
jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU
Kabupaten/Kota
dan
lembaga
kearsipan
Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan
oleh KPU dan ANRI;
g. mengelola . . .
- 23 g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundangundangan;
h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan
penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi
serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU
Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan
anggota KPU Kabupaten/Kota;
j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS
pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu
paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di
kabupaten/kota;
k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU
Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Persyaratan
Pasal 11
Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau
KPU Kabupaten/Kota adalah:
a. warga negara Indonesia;
b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh
lima) tahun untuk calon anggota KPU dan berusia paling
rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
e. memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu;
f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU,
KPU Provinsi, dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk
calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
g. berdomisili . . .
- 24 g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia bagi anggota KPU
dan di wilayah provinsi yang bersangkutan bagi anggota
KPU Provinsi, serta di wilayah kabupaten/kota yang
bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang
dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
h. mampu secara jasmani dan rohani;
i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan
politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar
sebagai calon;
j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
k. bersedia bekerja penuh waktu;
l. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di
pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama
Penyelenggara Pemilu.
Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian
Paragraf 1
KPU
Pasal 12
(1) Presiden membentuk keanggotaan tim seleksi yang
berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang dengan
memperhatikan keterwakilan perempuan.
(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membantu Presiden untuk menetapkan calon anggota KPU
yang akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas unsur Pemerintah dan masyarakat.
(4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus memenuhi persyaratan:
a. memiliki . . .
- 25 a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;
b. memiliki kredibilitas dan integritas;
c. memahami permasalahan Pemilu; dan
d. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan
seleksi
(5) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling
rendah 40 (empat puluh) tahun.
(6) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai
calon anggota KPU.
(7) Komposisi tim seleksi terdiri atas seorang ketua
merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap
anggota, dan anggota.
(8) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden dalam
waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya
masa keanggotaan KPU.
Pasal 13
(1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
melaksanakan
tugasnya
secara
terbuka
dengan
melibatkan partisipasi masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu
oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki
kompetensi pada bidang yang diperlukan.
(3) Untuk memilih calon anggota KPU, tim seleksi melakukan
tahapan kegiatan:
a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU pada
media massa cetak harian dan media massa elektronik
nasional;
b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU;
c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota
KPU;
d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal
calon anggota KPU;
e. melakukan seleksi tertulis dengan
pengetahuan mengenai Pemilu;
f.
materi utama
melakukan tes kesehatan;
g. melakukan . . .
- 26 g. melakukan serangkaian tes psikologi;
h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU
yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes
psikologi
untuk
mendapatkan
masukan
dan
tanggapan masyarakat;
i.
melakukan
wawancara
dengan
materi
penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan
dan masukan masyarakat;
j.
menetapkan 14 (empat belas) nama calon anggota KPU
dalam rapat pleno; dan
k. menyampaikan 14 (empat belas) nama calon anggota
KPU kepada Presiden.
(4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan setelah terbentuk.
(5) Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap
seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
tahapan
Pasal 14
(1) Presiden mengajukan 14 (empat belas) nama calon atau
2 (dua) kali jumlah anggota KPU kepada Dewan Perwakilan
Rakyat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak
diterimanya berkas calon anggota KPU.
(2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas
administrasi setiap bakal calon anggota KPU.
Pasal 15
(1) Proses pemilihan anggota KPU di Dewan Perwakilan
Rakyat dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas calon
anggota KPU dari Presiden.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota KPU
berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
(3) Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan 7 (tujuh) calon
anggota KPU peringkat teratas dari 14 (empat belas) calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai
calon anggota KPU terpilih.
(4) Dalam . . .
- 27 (4) Dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau
calon anggota KPU terpilih kurang dari 7 (tujuh) orang,
Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden untuk
mengajukan kembali bakal calon anggota KPU sejumlah
2 (dua) kali nama calon anggota KPU yang dibutuhkan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu paling
lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat
penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat diterima oleh
Presiden.
(5) Penolakan terhadap bakal calon anggota KPU oleh Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
(6) Pengajuan kembali bakal calon anggota KPU sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) bukan berasal dari bakal calon
yang telah diajukan sebelumnya.
(7) Pemilihan calon anggota KPU yang diajukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan
mekanisme yang berlaku di Dewan Perwakilan Rakyat.
(8) Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan nama calon
anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4) kepada Presiden.
Pasal 16
(1)
Presiden mengesahkan calon anggota KPU terpilih yang
disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8) paling lambat 5 (lima)
hari kerja sejak diterimanya 7 (tujuh) nama anggota KPU
terpilih.
(2)
Pengesahan calon anggota KPU terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.
Paragraf 2
KPU Provinsi
Pasal 17
(1)
KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon
anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi.
(2) Tim . . .
- 28 (2)
Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur
akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki
integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan
tinggi setempat.
(3)
Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling
rendah 30 (tiga puluh) tahun.
(4)
Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai
calon anggota KPU Provinsi.
(5)
Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota,
seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
(6)
Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU dalam waktu
paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak
5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU
Provinsi.
(7)
Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara
penyeleksian calon anggota KPU Provinsi dilakukan
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
(8)
Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno
KPU.
Pasal 18
(1)
Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
melaksanakan
tugasnya
secara
terbuka
dengan
melibatkan partisipasi masyarakat.
(2)
Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu
oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki
kompetensi pada bidang yang diperlukan.
(3)
Untuk memilih calon anggota KPU Provinsi, tim seleksi
melakukan tahapan kegiatan:
a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU
Provinsi pada media massa cetak harian dan media
massa elektronik lokal;
b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU
Provinsi;
c. melakukan penelitian
anggota KPU Provinsi;
administrasi
bakal
calon
d. mengumumkan . . .
- 29 d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal
calon anggota KPU Provinsi;
e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama
pengetahuan mengenai Pemilu;
f.
melakukan tes kesehatan;
g. melakukan serangkaian tes psikologi;
h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU
Provinsi yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan
tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan
tanggapan masyarakat;
i.
melakukan
wawancara
dengan
materi
penyelenggaraan
Pemilu
dan
klarifikasi
atas
tanggapan dan masukan masyarakat;
j.
menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU
Provinsi dalam rapat pleno; dan
k. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU
Provinsi kepada KPU.
(4)
Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan setelah terbentuk.
Pasal 19
(1)
Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota
KPU Provinsi hasil seleksi kepada KPU.
(2)
Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan
berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU
Provinsi.
Pasal 20
(1)
KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap
calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1).
(2)
KPU memilih calon anggota KPU Provinsi berdasarkan
hasil uji kelayakan dan kepatutan.
(3) KPU . . .
- 30 (3)
KPU menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU Provinsi
dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) sebagai anggota KPU Provinsi terpilih.
(4)
Anggota KPU Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(5)
Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU Provinsi
dilakukan oleh KPU dalam waktu paling lambat 60 (enam
puluh) hari kerja.
Paragraf 3
KPU Kabupaten/Kota
Pasal 21
(1)
KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi
calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada setiap
kabupaten/kota.
(2)
Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur
akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki
integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan
tinggi setempat.
(3)
Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling
rendah 30 (tiga puluh) tahun.
(4)
Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai
calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
(5)
Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap
anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan
anggota.
(6)
Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi
dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja
terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya
keanggotaan KPU Kabupaten/Kota.
(7)
Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara
penyeleksian calon anggota KPU kabupaten/kota
dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
KPU.
(8) Penetapan . . .
- 31 (8)
Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui
rapat pleno KPU Provinsi.
Pasal 22
(1)
Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
melaksanakan
tugasnya
secara
terbuka
dengan
melibatkan partisipasi masyarakat.
(2)
Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat
dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang
memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
(3)
Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota, tim
seleksi melakukan tahapan kegiatan:
a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU
Kabupaten/Kota pada media massa cetak harian dan
media massa elektronik lokal;
b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU
Kabupaten/Kota;
c. melakukan penelitian administrasi
anggota KPU Kabupaten/Kota;
bakal
calon
d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal
calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama
pengetahuan mengenai Pemilu;
f. melakukan tes kesehatan;
g. melakukan serangkaian tes psikologi;
h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU
Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulis, tes
kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan
masukan dan tanggapan masyarakat;
i. melakukan
wawancara
dengan
materi
penyelenggaraan
Pemilu
dan
klarifikasi
atas
tanggapan dan masukan masyarakat;
j. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU
Kabupaten/Kota dalam rapat pleno; dan
k. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU
Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi.
(4) Tim . . .
- 32 (4)
Tim
seleksi
melaksanakan
tahapan
kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah terbentuk.
Pasal 23
(1)
Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon
anggota KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi kepada KPU
Provinsi.
(2)
Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan
berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU
Kabupaten/Kota.
Pasal 24
(1)
KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan
terhadap
calon
anggota
KPU
Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
(2)
KPU
Provinsi
memilih
calon
anggota
KPU
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan
kepatutan.
(3)
KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU
Kabupaten/Kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh)
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih.
(4)
Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan
KPU Provinsi.
(5)
Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU
Kabupaten/Kota di KPU Provinsi dilakukan dalam waktu
paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.
Paragraf 4
Sumpah/Janji
Pasal 25
(1)
Pelantikan anggota KPU dilakukan oleh Presiden.
(2)
Pelantikan anggota KPU Provinsi dilakukan oleh KPU.
(3) Pelantikan . . .
- 33 (3)
Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh
KPU Provinsi.
Pasal 26
(1)
Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengucapkan
sumpah/janji.
(2)
Sumpah/janji anggota KPU, KPU
Kabupaten/Kota sebagai berikut:
Provinsi,
KPU
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya
sebagai
anggota
KPU/KPU
Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dengan berpedoman
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang
akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan
cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta
mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik
Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”
Paragraf 5
Pemberhentian
Pasal 27
(1)
Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
berhenti antarwaktu karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan
diterima;
diri
dengan
alasan
yang
dapat
c. berhalangan tetap lainnya; atau
d. diberhentikan dengan tidak hormat.
(2) Anggota . . .
- 34 (2)
Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:
a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga)
bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana Pemilu;
f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan
kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut
tanpa alasan yang jelas; atau
g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam
mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak
dapat diterima dan diberhentikan dengan tidak hormat
diwajibkan mengembalikan uang kehormatan sebanyak
2 (dua) kali lipat dari yang diterima.
(4)
Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan ketentuan:
a. anggota KPU oleh Presiden;
b. anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan
c. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi.
(5)
Penggantian antarwaktu anggota KPU, KPU Provinsi,
atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU
urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan
yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
b. anggota . . .
- 35 b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota
KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil
pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan
c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon
anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat
berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh
KPU Provinsi.
Pasal 28
(1)
Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf f, dan/atau huruf g didahului
dengan verifikasi oleh DKPP atas:
a. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara
Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat,
dan pemilih; dan/atau
b. rekomendasi dari DPR.
(2)
Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk
membela diri di hadapan DKPP.
(3)
Dalam
hal
rapat
pleno
DKPP
memutuskan
pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan
sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau
KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya
keputusan pemberhentian.
(4)
Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut
dengan Peraturan DKPP.
(5)
Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.
Pasal 29
(1)
Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
diberhentikan sementara karena:
a. menjadi . . .
- 36 -
a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana
Pemilu; atau
c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (3).
(2)
Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalah karena
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan
sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota.
(3)
Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota
yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.
(4)
Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan
sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota dinyatakan aktif kembali.
(5)
Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU, KPU Provinsi,
atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6)
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja
dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja.
(7)
Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian
tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan
Undang-Undang ini.
Bagian . . .
- 37 Bagian Keenam
Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pasal 30
Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.
Pasal 31
(1)
Jenis rapat pleno
Pasal 30 adalah:
sebagaimana
dimaksud
dalam
a. rapat pleno tertutup; dan
b. rapat pleno terbuka.
(2)
Rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil
Pemilu dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka.
Pasal 32
(1)
Rapat pleno KPU sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 5 (lima) orang anggota KPU yang dibuktikan
dengan daftar hadir.
(2)
Keputusan rapat pleno KPU sah apabila disetujui oleh
sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU yang
hadir.
(3)
Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU
diambil berdasarkan suara terbanyak.
Pasal 33
(1)
Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat)
orang anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
yang dibuktikan dengan daftar hadir.
(2)
Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota sah apabila disetujui oleh sekurangkurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang hadir.
(3) Dalam . . .
- 38 (3)
Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diambil berdasarkan
suara terbanyak.
Pasal 34
(1)
Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk
menetapkan hasil Pemilu ditunda selama 3 (tiga) jam.
(2)
Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai
kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan
kuorum.
(3)
Khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilu tidak
dilakukan pemungutan suara.
Pasal 35
(1)
Undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan paling lambat
3 (tiga) hari sebelumnya.
(2)
Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Ketua KPU
Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.
(3)
Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah
satu anggota yang dipilih secara aklamasi.
(4)
Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, dan
sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan
dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
Pasal 36
(1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu
yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling
lama 3 (tiga) hari.
(2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidak ditandatangani
ketua dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), salah satu anggota menandatangani
penetapan hasil Pemilu.
(3) Dalam . . .
- 39 -
(3) Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani penetapan
hasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu
dinyatakan sah dan berlaku.
Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban
Pasal 37
(1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU:
a. dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
b. dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu
dan tugas lainnya memberikan laporan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaikan secara periodik dalam setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditembuskan kepada Bawaslu.
Pasal 38
(1) Dalam
menjalankan
tugasnya,
bertanggung jawab kepada KPU.
KPU
Provinsi
(2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan
penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada KPU.
(3) KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan setiap
tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur kepada
gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi.
Pasal 39 . . .
- 40 Pasal 39
(1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kota
bertanggung jawab kepada KPU Provinsi.
(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kinerja
dan penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada
KPU Provinsi.
(3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan
setiap
tahapan
penyelenggaraan
pemilihan
bupati/walikota kepada bupati/walikota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Bagian Kedelapan
Panitia Pemilihan
Paragraf 1
PPK
Pasal 40
(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan,
dibentuk PPK.
(2) PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.
(3) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat
6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan
dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
pemungutan suara.
(4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara
ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja
PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat
2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
Pasal 41
(1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh
masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan
Undang-Undang ini.
(2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU
Kabupaten/Kota.
(3) Komposisi . . .
- 41 (3) Komposisi
keanggotaan
PPK
memperhatikan
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga
puluh persen).
(4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh
sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai
negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga)
nama calon sekretaris PPK kepada bupati/walikota
untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama
sebagai
sekretaris
PPK
dengan
keputusan
bupati/walikota.
Pasal 42
Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:
a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar
pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan
Pemilu;
c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di
tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU
Kabupaten/Kota;
e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS
di wilayah kerjanya;
f.
melakukan
rekapitulasi
hasil
penghitungan
suara
sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang
harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud
pada huruf f;
h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana
dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
i.
membuat berita acara penghitungan suara serta membuat
sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya
kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan
KPU Kabupaten/Kota;
j. menindaklanjuti . . .
- 42 j.
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
l.
melaksanakan
sosialisasi
penyelenggaraan
Pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK
kepada masyarakat;
m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang
diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
PPS
Pasal 43
(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama
lain/kelurahan, dibentuk PPS.
(2) PPS berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan.
(3) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat
6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan
dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari
pemungutan suara.
(4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara
ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja
PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat
2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.
Pasal 44
(1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh
masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan UndangUndang ini.
(2) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul
bersama
kepala
desa/kelurahan
dan
badan
permusyawaratan desa/dewan kelurahan.
Pasal 45 . . .
- 43 Pasal 45
Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:
a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan
PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar
pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan
daftar pemilih tetap;
b. membentuk KPPS;
c.
mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
d. mengumumkan daftar pemilih;
e.
menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih
sementara;
f.
melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan
daftar pemilih sementara;
g.
menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara
sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar
pemilih tetap;
h. mengumumkan
daftar
pemilih
tetap
sebagaimana
dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU
Kabupaten/Kota melalui PPK;
i.
menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
j.
melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di
tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU,
KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
k. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS
di wilayah kerjanya;
l.
melakukan
rekapitulasi
hasil
penghitungan
suara
sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang
harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas
Pemilu;
m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari
seluruh TPS di wilayah kerjanya;
n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh
peserta Pemilu;
o. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat
sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya
kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan,
dan PPK;
p. menjaga . . .
- 44 -
p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah
penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada
hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan
suara dari setiap TPS;
r.
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
s.
melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
t.
melaksanakan
sosialisasi
penyelenggaraan
Pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS
kepada masyarakat;
u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali
dalam hal penghitungan suara;
v.
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang
diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
KPPS
Pasal 46
(1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari
anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat
berdasarkan Undang-Undang ini.
(2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas
nama ketua KPU Kabupaten/Kota.
(3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib
dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
(4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua
merangkap anggota dan anggota.
Pasal 47 . . .
- 45 Pasal 47
Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:
a.
mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di
TPS;
b.
menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta
Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
c.
melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di
TPS;
d.
mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
e.
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Lapangan,
peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan
suara;
f.
menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah
penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
g.
membuat berita acara pemungutan dan penghitungan
suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan
wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
h.
menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan
Pengawas Pemilu Lapangan;
i.
menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara
dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK
melalui PPS pada hari yang sama;
j.
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang
diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,
PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
k.
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai
ketentuan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Paragraf 4
PPLN
Pasal 48
(1)
PPLN berkedudukan
Indonesia.
di
kantor
perwakilan
Republik
(2) Anggota . . .
- 46 -
(2)
Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan
paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari wakil
masyarakat Indonesia.
(3)
Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPU atas
usul Kepala Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan
wilayah kerjanya.
(4)
Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas seorang ketua
merangkap anggota dan anggota.
Pasal 49
Tugas, wewenang, dan kewajiban PPLN meliputi:
a.
membantu KPU dalam melakukan pemutakhiran data
pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil
perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
b.
membentuk KPPSLN;
c.
mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan
perbaikan data pemilih atas dasar masukan dari
masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar
pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih
tetap;
d.
menyampaikan daftar pemilih warga negara Republik
Indonesia kepada KPU;
e.
melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah
ditetapkan oleh KPU;
f.
melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari
seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya;
g.
mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh
TPSLN di wilayah kerjanya;
h.
menyerahkan
berita
acara
dan
penghitungan suara kepada KPU;
i.
menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;
j.
melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
k.
melaksanakan
sosialisasi
penyelenggaraan
Pemilu
dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang
PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;
sertifikat
hasil
l. melaksanakan . . .
- 47 l.
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang
diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5
KPPSLN
Pasal 50
(1) Anggota KPPSLN paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling
banyak 7 (tujuh) orang yang memenuhi syarat berdasarkan
Undang-Undang ini.
(2) Anggota KPPSLN diangkat dan diberhentikan oleh ketua
PPLN atas nama Ketua KPU.
(3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSLN wajib
dilaporkan kepada KPU.
(4) Susunan keanggotaan KPPSLN terdiri atas seorang ketua
merangkap anggota dan anggota.
Pasal 51
Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPSLN meliputi:
a.
mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;
b.
menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta
Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
c.
melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di
TPSLN;
d.
mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN;
e.
menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang
disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu Luar Negeri,
peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan
suara;
f.
mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara;
g.
membuat berita acara pemungutan dan penghitungan
suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan
wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu yang
hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
h. menyerahkan . . .
- 48 h.
menyerahkan hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungan suara kepada PPLN;
i.
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang
diberikan oleh KPU; dan
j.
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 52
Uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan
KPPSLN lebih lanjut ditetapkan oleh KPU.
Paragraf 6
Persyaratan
Pasal 53
Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan
KPPSLN meliputi:
a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan
dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangkurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi
menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari pengurus partai politik yang
bersangkutan;
f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan
KPPSLN;
g. mampu secara jasmani dan rohani;
h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk
PPK, PPS, dan PPLN; dan
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Paragraf 7 . . .
- 49 -
Paragraf 7
Sumpah/Janji
Pasal 54
(1) Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, KPPS,
PPLN, KPPSLN, mengucapkan sumpah/janji.
(2) Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN
sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya
sebagai anggota PPK/PPS/KPPS/PPLN/KPPSLN dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan
bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat
demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota, tegaknya demokrasi dan
keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara
Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi
atau golongan.”
Bagian Kesembilan
Kesekretariatan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 55
Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU
Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat
Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU
Kabupaten/Kota.
Pasal 56 . . .
- 50 -
Pasal 56
(1) Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan
sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.
(2) Pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.
Pasal 57
(1)
Sekretariat
Jenderal.
Jenderal
KPU
dipimpin
oleh
Sekretaris
(2)
Sekretaris Jenderal KPU adalah pegawai negeri sipil yang
memenuhi
persyaratan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3)
Calon Sekretaris Jenderal KPU diusulkan oleh KPU
sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.
(4)
Dalam pengusulan calon Sekretaris Jenderal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), KPU harus terlebih dahulu
berkonsultasi dengan Pemerintah.
(5)
Presiden memilih 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal KPU
dari calon yang diajukan oleh KPU sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.
(6)
Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab kepada Ketua
KPU.
Pasal 58
(1)
Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh sekretaris KPU
Provinsi.
(2)
Sekretaris KPU Provinsi, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi
persyaratan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(3)
Calon sekretaris KPU Provinsi diusulkan oleh KPU
Provinsi kepada Sekretaris Jenderal KPU sebanyak 3 (tiga)
orang setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
(4) Sekretaris . . .
- 51 (4)
Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) orang sekretaris
KPU Provinsi dari 3 (tiga) orang calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan
dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
(5)
Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab kepada ketua
KPU Provinsi.
Pasal 59
(1)
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh sekretaris
KPU Kabupaten/Kota.
(2)
Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi
persyaratan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(3)
Calon sekretaris KPU Kabupaten/Kota diusulkan oleh
KPU Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal KPU
sebanyak 3 (tiga) orang setelah berkonsultasi dengan
Pemerintah Daerah.
(4)
Sekretaris Jenderal KPU memilih 1 (satu) orang sekretaris
KPU Kabupaten/Kota dari 3 (tiga) orang calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
(5)
Sekretaris
KPU
Kabupaten/Kota
kepada ketua KPU Kabupaten/Kota.
bertanggungjawab
Pasal 60
Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat
Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU
Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden
berdasarkan usulan KPU.
Pasal 61
Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU
Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat
ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan
jenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 62 . . .
- 52 Pasal 62
Struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU
Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan
dengan peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan menteri
yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 63
Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU,
sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota
ditetapkan dengan peraturan KPU.
Pasal 64
Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat
Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris
Jenderal KPU.
Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 65
Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan
sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing melayani
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Pasal 66
(1)
Sekretariat Jenderal KPU bertugas:
a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
b. memberikan dukungan teknis administratif;
c. membantu
pelaksanaan
menyelenggarakan Pemilu;
tugas
KPU
dalam
d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan
peraturan dan keputusan KPU;
e. memberikan . . .
- 53 e. memberikan bantuan hukum
penyelesaian sengketa Pemilu;
dan
memfasilitasi
f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan
kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan
g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(2)
Sekretariat Jenderal KPU berwenang:
a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan
penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan
atas persetujuan KPU; dan
d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(3)
Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban:
a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
c. mengelola barang inventaris KPU.
(4)
Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab dalam hal
administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 67
(1) Sekretariat KPU Provinsi bertugas:
a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
b. memberikan dukungan teknis administratif;
c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam
menyelenggarakan Pemilu;
d. membantu
pendistribusian
perlengkapan
penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden;
e. membantu . . .
- 54 -
e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan
keputusan KPU Provinsi;
f. memfasilitasi penyelesaian
pemilihan gubernur;
masalah
dan
sengketa
g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan
kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Sekretariat KPU Provinsi berwenang:
a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan
penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan
norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang
ditetapkan oleh KPU;
b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan
c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(3) Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:
a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.
(4) Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalam hal
administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 68
(1)
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:
a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
b. memberikan dukungan teknis administratif;
c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota
dalam menyelenggarakan Pemilu;
d. membantu . . .
- 55 -
d. membantu
pendistribusian
perlengkapan
penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden, serta pemilihan gubernur;
e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan
keputusan KPU Kabupaten/Kota;
f. memfasilitasi penyelesaian
pemilihan bupati/walikota;
masalah
dan
sengketa
g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan
kegiatan
dan
pertanggungjawaban
KPU
Kabupaten/Kota; dan
h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2)
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:
a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan
penyelenggaraan
pemilihan
bupati/walikota
berdasarkan
norma,
standar,
prosedur,
dan
kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan
c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan,
dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(3)
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
(4)
Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab
dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang
dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
BAB IV . . .
- 56 BAB IV
PENGAWAS PEMILU
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 69
(1)
Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan
Pengawas Pemilu Luar Negeri.
(2)
Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bersifat tetap.
(3)
Panwaslu
Kabupaten/Kota,
Panwaslu
Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar
Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat ad
hoc.
Pasal 70
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas
Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama
penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat
2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan
Pemilu selesai.
Bagian Kedua
Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan
Pasal 71
(1)
Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
(2)
Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
(3)
Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota
kabupaten/kota.
(4)
Panwaslu Kecamatan
kecamatan.
berkedudukan
di
ibu
kota
(5) Pengawas . . .
- 57 -
(5)
Pengawas Pemilu Lapangan berkedudukan di desa atau
nama lain/kelurahan.
(6)
Pengawas Pemilu Luar Negeri berkedudukan di kantor
perwakilan Republik Indonesia.
Pasal 72
(1)
Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki
kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
(2)
Jumlah anggota:
a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;
b. Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang;
c. Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang;
d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.
(3)
Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap
desa atau nama lain/kelurahan paling sedikit 1 (satu)
orang dan paling banyak 5 (lima) orang yang disesuaikan
dengan kondisi geografis dan sebaran TPS.
(4)
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,
dan Panwaslu Kecamatan terdiri atas seorang ketua
merangkap anggota dan anggota.
(5)
Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu.
(6)
Ketua
Bawaslu
Provinsi,
ketua
Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan ketua Panwaslu Kecamatan dipilih
dari dan oleh anggota.
(7)
Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mempunyai
hak suara yang sama.
(8)
Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan
perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
(9)
Masa keanggotaan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi adalah
5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
Bagian . . .
- 58 Bagian Ketiga
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban
Paragraf 1
Badan Pengawas Pemilu
Pasal 73
(1)
Bawaslu menyusun standar tata laksana kerja
pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai
pedoman kerja bagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
(2)
Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu
dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran
untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.
(3)
Tugas Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu yang
terdiri atas:
1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan
Pemilu;
2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
3. pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan
jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk
pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh KPU sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
5. pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. mengawasi pelaksanaan
Pemilu yang terdiri atas:
tahapan
penyelenggaraan
1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar
pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
2. penetapan peserta Pemilu;
3. proses pencalonan sampai dengan penetapan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, pasangan calon presiden dan wakil
presiden, dan calon gubernur, bupati, dan walikota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. pelaksanaan . . .
- 59 -
4. pelaksanaan kampanye;
5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan
suara hasil Pemilu di TPS;
7. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan
suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari
tingkat TPS sampai ke PPK;
8. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari
tingkat TPS sampai ke KPU Kabupaten/Kota;
9. proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan
suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU
Provinsi, dan KPU;
10.pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara
ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
11.pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan
Pemilu;
12.pelaksanaan putusan DKPP; dan
13.proses penetapan hasil Pemilu.
c. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen
serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan
jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu dan
ANRI;
d. memantau
atas
pelaksanaan
tindak
lanjut
penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi
yang berwenang;
e. mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran
Pemilu;
f. evaluasi pengawasan Pemilu;
g. menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggaraan
Pemilu; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bawaslu berwenang:
a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap
pelaksanaan
ketentuan
peraturan
perundangundangan mengenai Pemilu;
b. menerima . . .
- 60 -
b. menerima laporan adanya dugaan pelanggaran
administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan
temuan, serta merekomendasikannya kepada yang
berwenang;
c. menyelesaikan sengketa Pemilu;
d. membentuk Bawaslu Provinsi;
e. mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu
Provinsi; dan
f. melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)
Tata cara dan mekanisme penyelesaian pelanggaran
administrasi Pemilu dan sengketa Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c diatur dalam
undang-undang yang mengatur Pemilu.
Pasal 74
Bawaslu berkewajiban:
a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua
tingkatan;
c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan
dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuai
dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau
berdasarkan kebutuhan; dan
e. melaksanakan kewajiban lain
peraturan perundang-undangan.
yang
diberikan
oleh
Paragraf 2 . . .
- 61 -
Paragraf 2
Bawaslu Provinsi
Pasal 75
(1)
Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan
wilayah provinsi yang meliputi:
Pemilu
di
1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data
kependudukan dan penetapan daftar pemilih
sementara dan daftar pemilih tetap;
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan
dan tata cara pencalonan anggota Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Provinsi,
dan
pencalonan gubernur;
3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan calon gubernur;
4. penetapan calon gubernur;
5. pelaksanaan kampanye;
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara
dan penghitungan suara hasil Pemilu;
8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di
wilayah kerjanya;
9. proses
rekapitulasi
kabupaten/kota yang
Provinsi;
suara
dari
seluruh
dilakukan oleh KPU
10.pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara
ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11.proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan
gubernur;
b. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen
serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan
jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu
Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
c. menerima . . .
- 62 c. menerima laporan dugaan
pelaksanaan
peraturan
mengenai Pemilu;
pelanggaran terhadap
perundang-undangan
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU
Provinsi untuk ditindaklanjuti;
e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi
kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar
untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang
berkaitan
dengan
adanya
dugaan
tindakan
yang
mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di
tingkat provinsi;
g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota
KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU
Provinsi
yang
terbukti
melakukan
tindakan
yang
mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan
Pemilu; dan
i. melaksanakan tugas dan wewenang
diberikan oleh undang-undang.
(2)
lain
yang
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat:
a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk
menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan
sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang
atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang
mengandung unsur tindak pidana Pemilu.
Pasal 76
Bawaslu Provinsi berkewajiban:
a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya;
b. melakukan . . .
- 63 b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di
bawahnya;
c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan
dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu
sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau
berdasarkan kebutuhan;
e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu
berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan
terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat
provinsi; dan
f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Panwaslu Kabupaten/Kota
Pasal 77
(1)
Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan
wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
Pemilu
di
1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data
kependudukan dan penetapan daftar pemilih
sementara dan daftar pemilih tetap;
2. pencalonan
dan tata
Perwakilan
pencalonan
yang berkaitan dengan persyaratan
cara pencalonan anggota Dewan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan
bupati/walikota;
3. proses
penetapan
calon
anggota
Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan
calon bupati/walikota;
4. penetapan calon bupati/walikota;
5. pelaksanaan kampanye;
6. pengadaan
logistik
pendistribusiannya;
Pemilu
dan
7. pelaksanaan . . .
- 64 7. pelaksanaan
pemungutan
penghitungan suara hasil Pemilu;
8. mengendalikan
pengawasan
penghitungan suara;
suara
dan
seluruh
proses
9. pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai
ke PPK;
10. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh
KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;
11. pelaksanaan penghitungan dan
suara ulang, Pemilu lanjutan,
susulan; dan
pemungutan
dan Pemilu
12. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan
pemilihan bupati/walikota;
b. menerima laporan dugaan
pelaksanaan
peraturan
mengenai Pemilu;
c. menyelesaikan temuan
penyelenggaraan Pemilu
unsur tindak pidana;
pelanggaran terhadap
perundang-undangan
dan
yang
laporan sengketa
tidak mengandung
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU
Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi
kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai
dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu
yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang
mengakibatkan
terganggunya
tahapan
penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di
tingkat kabupaten/kota;
g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota
KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai
sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti
melakukan
tindakan
yang
mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang
sedang berlangsung;
h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan
Pemilu; dan
i. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam . . .
- 65 (2)
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota dapat:
a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk
menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan
sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g;
b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang
atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang
mengandung unsur tindak pidana Pemilu.
Pasal 78
Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:
a.
bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya;
c.
menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan
dengan
dugaan
adanya
pelanggaran
terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai
Pemilu;
d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada
Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara
periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
e.
menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu
Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran
yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang
mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan
Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan
f.
melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
Pasal 79
Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah:
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kecamatan yang meliputi:
1. pemutakhiran . . .
- 66 -
1. pemutakhiran
data
pemilih
berdasarkan
data
kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara
dan daftar pemilih tetap;
2. pelaksanaan kampanye;
3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
hasil Pemilu;
5. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;
6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari
seluruh TPS; dan
7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara
ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;
b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
yang
dilakukan
oleh
Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk
ditindaklanjuti;
d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi
kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
e. mengawasi
Pemilu;
pelaksanaan
sosialisasi
penyelenggaraan
f. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas
temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung
unsur tindak pidana Pemilu; dan
g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 80
Panwaslu Kecamatan berkewajiban:
a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya;
b. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota
berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
Pemilu di tingkat kecamatan;
c. menyampaikan . . .
- 67 -
c. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada
Panwaslu Kabupaten/Kota;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu
Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan
terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat
kecamatan; dan
e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Paragraf 5
Pengawas Pemilu Lapangan
Pasal 81
Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Lapangan adalah:
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat
desa/kelurahan yang meliputi:
1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan
data kependudukan dan penetapan daftar pemilih
sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar
pemilih tetap;
2. pelaksanaan kampanye;
3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
4. pelaksanaan
pemungutan
suara
penghitungan suara di setiap TPS;
dan
proses
5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang
ditempelkan di sekretariat PPS;
7. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara
ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
b. menerima . . .
- 68 -
b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
yang
dilakukan
oleh
Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran
terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana
dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan
KPPS untuk ditindaklanjuti;
e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas
temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang
mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
f.
mengawasi pelaksanaan
Pemilu; dan
sosialisasi
penyelenggaraan
g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan
oleh Panwaslu Kecamatan.
Pasal 82
Pengawas Pemilu Lapangan berkewajiban:
a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya;
b. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan
berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
Pemilu di tingkat desa/kelurahan;
c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu
Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran
yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan
terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat
desa/kelurahan;
d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada
Panwaslu Kecamatan; dan
e. melaksanakan kewajiban
Panwaslu Kecamatan.
lain
yang
diberikan
oleh
Paragraf 6 . . .
- 69 -
Paragraf 6
Pengawas Pemilu Luar Negeri
Pasal 83
Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah:
a.
mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar
negeri yang meliputi:
1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data
kependudukan dan penetapan daftar pemilih
sementara, hasil perbaikan daftar pemilih, dan daftar
pemilih tetap;
2. pelaksanaan kampanye;
3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
4. pelaksanaan
pemungutan
suara
penghitungan suara di setiap TPSLN;
dan
proses
5. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPLN
dari seluruh TPSLN;
6. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap
TPSLN;
7. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPSLN
yang ditempelkan di sekretariat PPLN;
8. pergerakan surat suara dari TPSLN sampai ke PPLN;
dan
9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara
ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan
penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada
huruf a;
c.
meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran
terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana
dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN dan
KPPSLN untuk ditindaklanjuti;
e.
memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas
temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang
mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
f. mengawasi . . .
- 70 -
f.
mengawasi pelaksanaan
Pemilu; dan
g.
melaksanakan tugas dan
diberikan oleh Bawaslu.
sosialisasi
wewenang
penyelenggaraan
lainnya
yang
Pasal 84
Pengawas Pemilu Luar Negeri berkewajiban:
a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya;
b. menyampaikan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan
adanya
dugaan
tindakan
yang
mengakibatkan
terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar
negeri;
c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu
berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh PPLN dan KPPSLN yang mengakibatkan
terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di luar
negeri;
d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada
Bawaslu; dan
e. melaksanakan kewajiban lainnya yang diberikan oleh
Bawaslu.
Bagian Keempat
Persyaratan
Pasal 85
Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu
Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota,
dan
Panwaslu
Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah:
a. warga negara Indonesia;
b. pada . . .
- 71 b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga
puluh lima) tahun untuk calon angota Bawaslu, berusia
paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Bawaslu
Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan berusia
paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon
anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu
Lapangan;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu;
f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota
Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
dan
Panwaslu
Kabupaten/Kota dan berpendidikan paling rendah SLTA
atau yang sederajat untuk anggota Panwaslu Kecamatan
dan Pengawas Pemilu Lapangan;
g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota
Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk
anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota
yang
bersangkutan
untuk
anggota
Panwaslu
Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda
penduduk;
h. mampu secara jasmani dan rohani.
i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik,
jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat
mendaftar sebagai calon;
j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
k. bersedia bekerja penuh waktu;
l. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di
pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila
terpilih; dan
m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan
sesama Penyelenggara Pemilu.
Bagian . . .
- 72 -
Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian
Paragraf 1
Bawaslu
Pasal 86
Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selain
menyeleksi calon anggota KPU juga menyeleksi calon anggota
Bawaslu pada saat bersamaan.
Pasal 87
(1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
melaksanakan
tugasnya
secara
terbuka
dengan
melibatkan partisipasi masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu
oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki
kompetensi pada bidang yang diperlukan.
(3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu, tim seleksi
melakukan tahapan kegiatan:
a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Bawaslu
pada media massa cetak harian dan media massa
elektronik nasional;
b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu;
c. melakukan penelitian
anggota Bawaslu;
administrasi
bakal
calon
d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal
calon anggota Bawaslu;
e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama
pengetahuan mengenai Pemilu;
f. melakukan tes kesehatan;
g. melakukan serangkaian tes psikologi;
h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota
Bawaslu yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan
tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan
tanggapan masyarakat;
i. melakukan . . .
- 73 i. melakukan
wawancara
dengan
materi
penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas tanggapan
dan masukan masyarakat;
j. menetapkan 10 (sepuluh) nama
Bawaslu dalam rapat pleno; dan
calon
anggota
k. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota
Bawaslu kepada Presiden.
(4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan setelah terbentuk.
(5) Tim seleksi melaporkan pelaksanaan setiap tahapan
seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Pasal 88
(1) Presiden mengajukan 10 (sepuluh) nama calon atau
2 (dua) kali jumlah anggota Bawaslu kepada Dewan
Perwakilan Rakyat paling lambat 14 (empat belas) hari
terhitung sejak diterimanya berkas calon anggota
Bawaslu.
(2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan
berkas administrasi setiap bakal calon anggota Bawaslu.
Pasal 89
(1) Proses pemilihan anggota Bawaslu di Dewan Perwakilan
Rakyat dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas
calon anggota Bawaslu dari Presiden.
(2) Dewan Perwakilan Rakyat memilih calon anggota
Bawaslu berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
(3) Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan 5 (lima) calon
anggota Bawaslu peringkat teratas dari 10 (sepuluh)
calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1)
sebagai calon anggota Bawaslu terpilih.
(4) Dalam hal tidak ada calon anggota Bawaslu yang terpilih
atau calon anggota Bawaslu terpilih kurang dari 5 (lima)
orang, Dewan Perwakilan Rakyat meminta Presiden
untuk . . .
- 74 untuk mengajukan kembali bakal calon anggota Bawaslu
sejumlah 2 (dua) kali nama calon anggota Bawaslu yang
dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam
waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak
surat penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat diterima
oleh Presiden.
(5) Penolakan terhadap bakal calon anggota Bawaslu oleh
Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu)
kali.
(6) Pengajuan kembali bakal calon anggota Bawaslu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan berasal dari
bakal calon yang telah diajukan sebelumnya.
(7) Pemilihan calon anggota Bawaslu yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
berdasarkan mekanisme yang berlaku di Dewan
Perwakilan Rakyat.
(8) Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan nama calon
anggota Bawaslu terpilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) kepada Presiden.
Pasal 90
(1) Presiden mengesahkan calon anggota Bawaslu terpilih
yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (8) paling
lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya 5 (lima)
nama anggota Bawaslu terpilih.
(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
ayat
(1)
Pasal 91
(1) Untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, dibentuk Bawaslu Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota,
Panwaslu
Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar
Negeri yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kerja masing-masing.
(2) Untuk . . .
- 75 (2) Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan gubernur,
dibentuk Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu
Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan yang
bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapantahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur di wilayah
kerja masing-masing.
(3) Untuk
mengawasi
penyelenggaraan
pemilihan
bupati/walikota, dibentuk Panwaslu Kabupaten/Kota
dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu
Lapangan yang bertugas melakukan pengawasan
terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan
bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing.
Paragraf 2
Bawaslu Provinsi
Pasal 92
(1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon
anggota Bawaslu Provinsi pada setiap provinsi.
(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur
akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki
integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan
tinggi setempat.
(3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling
rendah 30 (tiga puluh) tahun.
(4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai
calon anggota Bawaslu Provinsi.
(5) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap
anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan
anggota.
(6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bawaslu dalam
waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung
sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan
Bawaslu Provinsi.
(7) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara
penyeleksian calon anggota Bawaslu Provinsi dilakukan
berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.
(8) Penetapan . . .
- 76 -
(8) Penetapan
anggota
tim
seleksi
oleh
Bawaslu
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui
rapat pleno Bawaslu.
Pasal 93
(1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92
melaksanakan
tugasnya
secara
terbuka
dengan
melibatkan partisipasi masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat
dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang
memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
(3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu Provinsi, tim
seleksi melakukan tahapan kegiatan:
a.
mengumumkan pendaftaran calon anggota Bawaslu
Provinsi pada media massa cetak harian dan media
massa elektronik lokal;
b.
menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu
Provinsi;
c.
melakukan penelitian administrasi
anggota Bawaslu Provinsi;
d.
mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal
calon anggota Bawaslu Provinsi;
e.
melakukan seleksi tertulis dengan materi utama
pengetahuan mengenai Pemilu;
f.
melakukan tes kesehatan;
g.
melakukan serangkaian tes psikologi;
h.
mengumumkan nama daftar bakal calon anggota
Bawaslu Provinsi yang lulus seleksi tertulis, tes
kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan
masukan dan tanggapan masyarakat;
i.
melakukan
wawancara
dengan
materi
penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi atas
tanggapan dan masukan masyarakat;
j.
menetapkan 6 (enam) nama calon anggota Bawaslu
Provinsi dalam rapat pleno; dan
k.
menyampaikan 6 (enam) nama
Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu.
bakal
calon
calon
anggota
(4) Tim . . .
- 77 (4) Tim
seleksi
melaksanakan
tahapan
kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbentuk.
Pasal 94
(1)
Tim seleksi mengajukan 6 (enam) nama calon anggota
Bawaslu Provinsi hasil seleksi kepada Bawaslu.
(2)
Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinan
berkas administrasi setiap bakal calon anggota Bawaslu
Provinsi.
Pasal 95
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan
terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1).
Bawaslu memilih calon anggota Bawaslu Provinsi
berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
Bawaslu menetapkan 3 (tiga) calon anggota Bawaslu
Provinsi peringkat teratas dari 6 (enam) calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) sebagai
anggota Bawaslu Provinsi terpilih.
Anggota
Bawaslu
Provinsi
terpilih
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Bawaslu.
Proses pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu
Provinsi dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling
lambat 60 (enam puluh) hari kerja.
Paragraf 3
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri
Pasal 96
(1)
Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota diseleksi dan ditetapkan oleh
Bawaslu Provinsi.
(2) Anggota . . .
- 78 (2)
Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan
oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.
(3)
Anggota Pengawas Pemilu Lapangan diseleksi dan
ditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.
(4)
Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk dan
ditetapkan dengan keputusan Bawaslu atas usul kepala
perwakilan Republik Indonesia.
(5)
Tata cara seleksi dan penetapan calon anggota
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan
Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bawaslu.
(6)
Tata cara pembentukan dan penetapan calon anggota
Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bawaslu.
Paragraf 4
Sumpah/Janji
Pasal 97
(1)
Pelantikan anggota Bawaslu dilakukan oleh Presiden.
(2)
Pelantikan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh
Bawaslu.
(3)
Pelantikan
anggota
Panwaslu
dilakukan oleh Bawaslu Provinsi.
Kabupaten/Kota
Pasal 98
(1)
Sebelum menjalankan tugas, anggota Bawaslu, Bawaslu
Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota,
Panwaslu
Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas
Pemilu Luar Negeri mengucapkan sumpah/janji.
(2)
Sumpah/janji anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar
Negeri sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
Bahwa . . .
- 79 Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya
sebagai anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Panwaslu
Kabupaten/Kota/Panwaslu
Kecamatan/
Pengawas
Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang
akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan
cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden/pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta
mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik
Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”
Paragraf 5
Pemberhentian
Pasal 99
(1)
(2)
Anggota
Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas
Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri
berhenti antarwaktu karena:
a.
meninggal dunia;
b.
mengundurkan diri dengan alasan yang dapat
diterima;
c.
berhalangan tetap lainnya; atau
d.
diberhentikan dengan tidak hormat.
Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d apabila:
a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota
Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota,
Panwaslu
Kecamatan,
dan
Pengawas Pemilu Lapangan;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;
c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga)
bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
d. dijatuhi . . .
- 80 -
d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;
e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana Pemilu; atau
f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas
dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut
tanpa alasan yang dapat diterima.
(3)
Pemberhentian
anggota
yang
telah
memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
a. anggota Bawaslu oleh Presiden;
b. anggota
Bawaslu
Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas
Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri
oleh Bawaslu.
(4)
Penggantian antarwaktu anggota Bawaslu, Bawaslu
Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota,
Panwaslu
Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas
Pemilu Luar Negeri yang berhenti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. anggota Bawaslu, digantikan oleh calon anggota
Bawaslu urutan peringkat berikutnya dari hasil
seleksi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat;
b. anggota Bawaslu Provinsi, digantikan oleh calon
anggota
Bawaslu
Provinsi
urutan
peringkat
berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh
Bawaslu;
c. anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, digantikan oleh
calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota urutan
peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang
dilakukan oleh Bawaslu Provinsi;
d. anggota Panwaslu Kecamatan, digantikan oleh calon
anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat
berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh
Panwaslu Kabupaten/Kota;
e. anggota . . .
- 81 -
e. anggota Pengawas Pemilu Lapangan, digantikan oleh
calon anggota Pengawas Pemilu Lapangan lainnya
yang ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan; dan
f. anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri digantikan
oleh calon anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri
lainnya yang ditetapkan oleh Bawaslu atas usul
kepala perwakilan Republik Indonesia.
Pasal 100
(1)
Pemberhentian anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi
yang
telah
memenuhi
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b,
huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh
DKPP atas pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta
Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih
yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.
(2)
Pemberhentian anggota Panwaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan
pengawas pemilu luar negeri yang telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99
ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului
dengan verifikasi oleh pengawas satu tingkat di atasnya
berdasarkan pengaduan Penyelenggara Pemilu, peserta
Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih
yang dilengkapi dengan identitas yang jelas.
(3)
Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), anggota Bawaslu, Bawaslu
Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota,
Panwaslu
Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas
Pemilu Luar Negeri harus diberi kesempatan untuk
membela diri di hadapan DKPP.
(4)
Dalam
hal
rapat
pleno
DKPP
memutuskan
pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), anggota yang bersangkutan
diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan
Pengawas Pemilu Luar Negeri sampai dengan
diterbitkannya keputusan pemberhentian.
Pasal 101 . . .
- 82 Pasal 101
(1)
Tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan
putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP.
(2)
Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak anggota DKPP mengucapkan sumpah/janji.
Pasal 102
(1)
Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas
Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri
diberhentikan sementara karena:
a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana
Pemilu; atau
c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 100 ayat (4).
(2)
Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu
Luar Negeri dinyatakan terbukti bersalah karena
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan
sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas
Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
(3)
Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu
Luar Negeri dinyatakan tidak terbukti melakukan
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.
(4) Dalam . . .
- 83 (4)
Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan
sendirinya anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu
Luar Negeri dinyatakan aktif kembali.
(5)
Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu
Luar Negeri dinyatakan tidak terbukti bersalah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan
rehabilitasi nama anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu
Luar Negeri yang bersangkutan.
(6)
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari
kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja.
(7)
Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian
tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan
Undang-Undang ini.
Bagian Keenam
Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Pasal 103
(1)
Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu:
a. dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;
b. dalam
hal
pengawasan
seluruh
tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
dan
tugas
lainnya
memberikan laporan pengawasan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden.
(2) Laporan . . .
- 84 (2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b disampaikan secara periodik untuk
setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
(3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditembuskan kepada KPU.
Pasal 104
(1) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu
bertanggung jawab kepada Bawaslu.
Provinsi
(2) Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan kinerja dan
pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara periodik
kepada Bawaslu.
(3) Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan kegiatan
pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan
gubernur kepada gubernur dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi.
Pasal 105
(1) Dalam
menjalankan
tugasnya,
Panwaslu
Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bawaslu
Provinsi.
(2) Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan
kinerja dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu
secara periodik kepada Bawaslu Provinsi.
(3) Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan
kegiatan pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan
pemilihan bupati/walikota kepada bupati/walikota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Bagian Ketujuh
Kesekretariatan
Pasal 106
(1)
Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang
Bawaslu, dibentuk Sekretariat Jenderal Bawaslu yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Bawaslu.
(2) Sekretaris . . .
- 85 (2)
Sekretaris Jenderal Bawaslu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3)
Calon Sekretaris Jenderal Bawaslu diusulkan oleh
Bawaslu kepada Presiden sebanyak 3 (tiga) orang.
(4)
Dalam pengusulan calon Sekretaris Jenderal, Bawaslu
harus
terlebih
dahulu
berkonsultasi
dengan
Pemerintah.
(5)
Presiden memilih 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal
Bawaslu dari 3 (tiga) orang calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dan selanjutnya ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.
(6)
Sekretaris Jenderal Bawaslu
kepada Ketua Bawaslu.
bertanggung
jawab
Pasal 107
(1)
Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang
Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota,
dibentuk sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat
Panwaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat Panwaslu
Kecamatan.
(2)
Sekretariat Bawaslu Provinsi dan sekretariat Panwaslu
Kabupaten/Kota dipimpin oleh kepala sekretariat.
(3)
Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi dan Panwaslu
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4)
Kepala sekretariat Bawaslu Provinsi bertanggung
jawab kepada Bawaslu Provinsi dan kepala sekretariat
Panwaslu Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada
Panwaslu Kabupaten/Kota.
Pasal 108
Organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja
Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi,
dan sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan sekretariat
Panwaslu Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Presiden berdasarkan usulan Bawaslu.
BAB V . . .
- 86 BAB V
DKPP
Pasal 109
(1)
DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota
negara.
(2)
DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan
pengaduan
dan/atau
laporan
adanya
dugaan
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota
KPU,
anggota
KPU
Provinsi,
anggota
KPU
Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota
PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota
Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota
Panwaslu
Kabupaten/Kota,
anggota
Panwaslu
Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan
anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.
(3)
DKPP dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak
anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan
sumpah/janji.
(4)
DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:
a. 1 (satu) orang unsur KPU;
b. 1 (satu) orang unsur Bawaslu;
c. 1 (satu) orang utusan masing-masing partai politik
yang ada di DPR;
d. 1 (satu) orang utusan Pemerintah;
e. 4 (empat) orang tokoh masyarakat dalam hal
jumlah utusan partai politik yang ada di DPR
berjumlah ganjil atau 5 (lima) orang tokoh
masyarakat dalam hal jumlah utusan partai
politik yang ada di DPR berjumlah genap.
(5)
Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari tokoh
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf d berjumlah 4 (empat) orang, Presiden dan DPR
masing-masing mengusulkan 2 (dua) orang.
(6)
Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari tokoh
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf d berjumlah 5 (lima) orang, Presiden
mengusulkan 2 (dua) orang dan DPR mengusulkan
3 (tiga) orang.
(7) Pengajuan . . .
- 87 -
(7)
Pengajuan usul keanggotaan DKPP dari setiap unsur
disampaikan kepada Presiden.
(8)
DKPP terdiri atas seorang ketua merangkap anggota
dan anggota.
(9)
Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP.
(10)
Masa tugas keanggotaan DKPP adalah 5 (lima) tahun
dan berakhir pada saat dilantiknya anggota DKPP
yang baru.
(11)
Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti
antarwaktu
berdasarkan
kebutuhan
dan
pertimbangan masing-masing unsur sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
(12)
Pembentukan DKPP sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pasal 110
(1)
DKPP menyusun dan menetapkan satu kode etik
untuk
menjaga
kemandirian,
integritas,
dan
kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi,
anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN,
dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu
Luar Negeri.
(2)
Dalam hal penyusunan kode etik sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
DKPP
dapat
mengikutsertakan pihak lain.
(3)
Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota
KPU,
anggota
KPU
Provinsi,
anggota
KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN
serta
Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas
Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
(4)
Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan DKPP paling
lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak anggota DKPP
mengucapkan sumpah/janji.
Pasal 111 . . .
- 88 Pasal 111
(1)
DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan
dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan
Penyelenggara Pemilu.
(2)
Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari anggota
KPU atau Bawaslu diadukan melanggar kode etik
Penyelenggara Pemilu, anggota yang berasal dari
anggota KPU atau Bawaslu berhenti sementara.
(3)
Tugas DKPP meliputi:
a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan
adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara
Pemilu;
b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta
pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan
dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh
Penyelenggara Pemilu;
c. menetapkan putusan; dan
d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak
terkait untuk ditindaklanjuti.
DKPP mempunyai wewenang untuk:
a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga
melakukan
pelanggaran
kode
etik
untuk
memberikan penjelasan dan pembelaan;
b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak
lain yang terkait untuk dimintai keterangan,
termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
dan
c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu
yang terbukti melanggar kode etik.
(4)
Pasal 112
(1)
Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode
etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis
oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim
kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi
dengan identitas pengadu kepada DKPP.
(2)
DKPP
melakukan
verifikasi
dan
penelitian
administrasi terhadap pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3) DKPP . . .
- 89 -
(3)
DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada
Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum
melaksanakan sidang DKPP.
(4)
Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak
memenuhi panggilan pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), DKPP menyampaikan panggilan kedua
5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
(5)
Dalam hal DKPP telah 2 (dua) kali melakukan
panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi
panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP
dapat segera membahas dan menetapkan putusan
tanpa
kehadiran
Penyelenggara
Pemilu
yang
bersangkutan.
(6)
Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang
sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada orang
lain.
(7)
Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan
dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP.
(8)
Di
hadapan
sidang
DKPP,
pengadu
atau
Penyelenggara Pemilu yang diadukan diminta
mengemukakan
alasan-alasan pengaduan atau
pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihakpihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk
untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya.
(9)
DKPP menetapkan putusan setelah melakukan
penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan
tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan
saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti.
(10)
Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil
dalam rapat pleno DKPP.
(11)
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat
berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara,
atau pemberhentian tetap.
(12)
Putusan sebagaimana dimaksud
bersifat final dan mengikat.
(13)
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,
PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL
dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP.
pada
ayat
(10)
Pasal 113 . . .
- 90 -
Pasal 113
(1)
Apabila dipandang perlu, DKPP dapat menugaskan
anggotanya ke daerah untuk memeriksa dugaan
adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu
di daerah.
(2)
Pengambilan
putusan
terhadap
pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam rapat Pleno DKPP.
Pasal 114
Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan tata cara
pelaksanaan tugas DKPP, serta tata beracara diatur dalam
Peraturan DKPP.
Pasal 115
Dalam melaksanakan tugasnya,
sekretariat yang melekat pada
Bawaslu.
DKPP dibantu oleh
Sekretariat Jenderal
BAB VI
KEUANGAN
Pasal 116
(1)
Anggaran
belanja
KPU,
KPU
Provinsi,
KPU
Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, DKPP,
Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi,
sekretariat
KPU
Kabupaten/Kota,
Sekretariat
Jenderal Bawaslu, dan sekretariat Bawaslu Provinsi
bersumber dari APBN.
(2)
Pendanaan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu
Anggota
Dewan
Perwakilan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
wajib dianggarkan dalam APBN.
(3) Sekretaris . . .
- 91 (3)
Sekretaris
Jenderal
KPU
mengoordinasikan
pendanaan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh KPU,
KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,
PPLN, dan KPPSLN.
(4)
Sekretaris Jenderal Bawaslu mengoordinasikan
pendanaan
pengawasan
Pemilu
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh
Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas
Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
(5)
Pendanaan penyelenggaraan pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota wajib dianggarkan dalam APBD.
Pasal 117
Anggaran penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang
tentang APBN, serta pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang APBD wajib dicairkan sesuai dengan tahapan
penyelenggaraan Pemilu.
Pasal 118
Kedudukan keuangan anggota KPU, Bawaslu, DKPP, KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi
diatur dalam Peraturan Presiden.
BAB VII
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PENYELENGGARA PEMILU
Pasal 119
(1)
Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk
peraturan KPU dan keputusan KPU.
(2) Peraturan . . .
- 92 -
(2)
Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pelaksanaan peraturan perundangundangan.
(3)
Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan
mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
(4)
Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan
Pemerintah.
Pasal 120
(1)
Untuk pelaksanaan pengawasan Pemilu, Bawaslu
membentuk peraturan Bawaslu dan keputusan
Bawaslu.
(2)
Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
merupakan
pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan.
(3)
Untuk pengawasan Pemilu, Bawaslu Provinsi
membentuk keputusan dengan mengacu kepada
pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.
(4)
Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR
dan Pemerintah.
Pasal 121
(1)
Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam
penegakan kode etik Penyelenggara Pemilu, DKPP
membentuk peraturan DKPP dan keputusan DKPP.
(2)
Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pelaksanaan peraturan perundangundangan.
(3)
Peraturan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan
Pemerintah.
Pasal 122 . . .
- 93 -
Pasal 122
(1)
Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Pedoman Tata
Laksana Penyelenggaraan Pemilu dibentuk dalam
peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP.
(2)
Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR
dan Pemerintah.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 123
Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi
Penyelenggara Pemilu di provinsi yang bersifat khusus
atau bersifat istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam
undang-undang tersendiri.
Pasal 124
Pembentukan tim seleksi untuk memilih calon anggota
KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di daerah otonom
baru yang DPRD-nya belum terbentuk diatur lebih lanjut
dengan peraturan KPU.
Pasal 125
Dalam hal undang-undang mengenai penyelenggaraan
Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur, bupati, dan
walikota mengatur secara berbeda yang berkaitan dengan
tugas
Penyelenggara Pemilu, berlaku ketentuan yang
diatur dalam undang-undang tersebut.
Pasal 126 . . .
- 94 -
Pasal 126
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan
kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan
fasilitas
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(2) Bantuan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa:
a. penugasan personel pada sekretariat Panwaslu
kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan
PPS;
b. penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu
kabupaten/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan
PPS;
c.
pelaksanaan sosialisasi;
d. kelancaran transportasi pengiriman logistik;
e.
monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu;
dan
f.
kegiatan
lain
sesuai
pelaksanaan Pemilu.
dengan
kebutuhan
(3) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf f dilaksanakan setelah ada permintaan dari
Penyelenggara Pemilu.
(4) Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat membantu
pendanaan
untuk
kelancaran
penyelenggaraan
pemilihan gubernur dan bupati/walikota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 127
(1) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak
dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu
sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
untuk
sementara
dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KPU.
(2) Dalam . . .
- 95 (2) Dalam hal KPU tidak dapat
sebagaimana dimaksud pada ayat
(tiga puluh) hari Presiden dan
Rakyat mengambil langkah
melaksanakan tugasnya kembali.
menjalankan tugas
(1), paling lambat 30
Dewan Perwakilan
agar KPU dapat
(3) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat
menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan
Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU
setingkat di atasnya.
Pasal 128
(1)
Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu
tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan
ketentuan undang-undang, pengawasan tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
untuk
sementara
dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu.
(2)
Dalam hal Bawaslu tidak dapat menjalankan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat
30 (tiga puluh) hari Presiden dan Dewan Perwakilan
Rakyat segera mengambil langkah agar Bawaslu dapat
melaksanakan tugasnya kembali.
(3) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu
Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota tidak dapat
menjalankan
tugasnya,
tahapan
pengawasan
penyelenggaraan
Pemilu
untuk
sementara
dilaksanakan oleh Bawaslu atau Bawaslu Provinsi.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 129
(1)
Masa kerja anggota KPU dan anggota Bawaslu
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir
sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota
KPU dan anggota Bawaslu yang baru berdasarkan
Undang-Undang ini.
(2) Anggota . . .
- 96 -
(2)
Anggota KPU dan anggota Bawaslu yang masa
tugasnya berakhir sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan kompensasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, segala
kewajiban dengan pihak lain yang belum selesai
dilaksanakan
oleh
KPU
dan
Bawaslu
tetap
berlangsung dan dinyatakan tetap berlaku menurut
Undang-Undang ini.
(4)
Pembentukan tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu
menurut Undang-Undang ini harus sudah dibentuk
paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang
ini diundangkan.
Pasal 130
(1)
Keanggotaan KPU Provinsi berdasarkan UndangUndang ini ditetapkan setelah berakhir masa
keanggotaan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.
(2)
Dalam hal keanggotaan KPU Provinsi berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir masa
tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan
penyelenggaraan
pemilihan
gubernur,
masa
keanggotaannya
diperpanjang
sampai
dengan
pelantikan gubernur terpilih dan pembentukan tim
seleksinya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan
setelah pelantikan gubernur terpilih.
Pasal 131
(1)
Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan
Undang-Undang ini ditetapkan setelah berakhir masa
keanggotaan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
(2) Dalam . . .
- 97 (2)
Dalam hal keanggotaan KPU Kabupaten/Kota
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berakhir
masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan
penyelenggaraan Pemilihan bupati/walikota, masa
keanggotaannya
diperpanjang
sampai
dengan
pelantikan
bupati/walikota
terpilih
dan
pembentukan tim seleksinya dilaksanakan paling
lambat
2
(dua)
bulan
setelah
pelantikan
bupati/walikota terpilih.
Pasal 132
(1)
Dalam hal penyelenggaraan pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota sedang berlangsung pada saat
Undang-Undang ini diundangkan, panitia pengawas
untuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota
tetap melaksanakan tugasnya.
(2)
Dalam hal penyelenggaraan pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota yang akan berlangsung sebelum
terbentuknya Bawaslu berdasarkan Undang-Undang
ini, pembentukan pengawas untuk pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 133
(1)
Proses peralihan status sekretaris KPU Provinsi,
sekretaris KPU Kabupaten/Kota, pegawai sekretariat
KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU
Kabupaten/Kota
menjadi
pegawai
Sekretariat
Jenderal KPU dilakukan secara bertahap sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Proses peralihan status kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat
Jenderal KPU dengan terlebih dahulu memberikan
penawaran untuk memilih kepada para pegawai yang
bersangkutan
serta
berkoordinasi
dengan
Pemerintah Daerah.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai peralihan status
kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 134 . . .
- 98 -
Pasal 134
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, ketentuan
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya
masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan
undang-undang yang baru.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 135
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan
perundang-undangan
yang
merupakan
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.
Pasal 136
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4721) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 137
Undang-Undang
diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar . . .
- 99 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
Undang-Undang
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 101
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
I. UMUM
Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna
menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat
terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi
serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga
negara. Penyelenggara Pemilu yang lemah berpotensi menghambat
terwujudnya Pemilu yang berkualitas.
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
Tahun
1945,
Penyelenggara
Pemilu
memiliki
tugas
menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap
dan mandiri.
Salah satu faktor penting bagi keberhasilan penyelenggaraan Pemilu terletak
pada kesiapan dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu itu sendiri, yaitu
Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
Ketiga institusi ini telah diamanatkan oleh undang-undang untuk
menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya
masing-masing.
Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 yang belum
berjalan secara optimal, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan
menuju peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu. Perbaikan tersebut
mencakup perbaikan jadwal dan tahapan serta persiapan yang semakin
memadai. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum perlu diganti.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2 . . .
-2-
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Rumusan Pasal ini menjelaskan sifat Penyelenggara Pemilu yang
nasional, tetap, dan mandiri.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang berhak menandatangani peraturan dan keputusan KPU
adalah Ketua KPU.
Yang berhak menandatangani peraturan dan keputusan KPU
Provinsi adalah ketua KPU Provinsi.
Yang berhak menandatangani peraturan dan keputusan KPU
Kabupaten/Kota adalah ketua KPU Kabupaten/Kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8 . . .
-3Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat
pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara.
Huruf i
Yang dimaksud dengan ”KPU wajib menyerahkannya kepada
saksi peserta Pemilu dan Bawaslu” adalah KPU wajib
memberikan berita acara dan sertifikat penghitungan suara
kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu, baik diminta maupun
tidak.
Huruf j
Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap peserta
Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n . . .
-4-
Huruf n
Yang dimaksud dengan ”menindaklanjuti” adalah mengambil
langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan
laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan
laporan yang terbukti.
Huruf o
Yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara” adalah
membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya
dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h . . .
-5Huruf h
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat
pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara.
Huruf i
Yang dimaksud dengan ”wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilu dan Bawaslu” adalah KPU wajib memberikan
berita acara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksi
peserta Pemilu dan Bawaslu, baik diminta maupun tidak
diminta.
Huruf j
Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap
pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Yang dimaksud dengan ”menindaklanjuti” adalah mengambil
langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan
laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan
laporan yang terbukti.
Huruf n
Yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara” adalah
membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya
dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b . . .
-6-
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara” adalah
membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya
dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Penggunaan anggaran yang diterima KPU dari APBN diperiksa
secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Huruf e
Penyusutan arsip/dokumen yang diatur dalam peraturan KPU
dilakukan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j . . .
-7-
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat
pleno KPU Provinsi dan dituangkan ke dalam berita acara.
Huruf h
Yang dimaksud dengan ”KPU Provinsi wajib menyerahkannya
kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU” adalah
KPU Provinsi wajib memberikan berita acara dan sertifikat
penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu
Provinsi, dan KPU, baik diminta maupun tidak.
Huruf i
Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap peserta
Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
Huruf j . . .
-8-
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Yang dimaksud dengan ”menindaklanjuti” adalah mengambil
langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan
laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan
laporan yang terbukti.
Huruf l
Yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara” adalah
membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya
dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat
pleno KPU Provinsi dan dituangkan ke dalam berita acara.
Huruf g . . .
-9Huruf g
Yang dimaksud dengan ”KPU Provinsi wajib menyerahkannya
kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU” adalah
KPU Provinsi wajib memberikan berita acara serta sertifikat
penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu
Provinsi, dan KPU, baik diminta maupun tidak.
Huruf h
Yang dimaksud dengan ”menindaklanjuti” adalah mengambil
langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan
laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan
laporan yang terbukti.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara” adalah
membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya
dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g . . .
- 10 -
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat
pleno KPU Provinsi dan dituangkan ke dalam berita acara.
Huruf i
Yang dimaksud dengan ”KPU Provinsi wajib menyerahkannya
kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU”
adalah KPU Provinsi wajib memberikan berita acara serta
sertifikat penghitungan suara kepada saksi peserta pemilihan,
Bawaslu Provinsi, dan KPU, baik diminta maupun tidak.
Huruf j
Hasil pemilihan adalah jumlah suara yang diperoleh setiap calon
gubernur.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Yang dimaksud dengan ”menindaklanjuti” adalah mengambil
langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan
laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan
laporan yang terbukti.
Huruf o
Yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara” adalah
membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya
dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan.
Huruf p
Cukup jelas.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s . . .
- 11 -
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Laporan kepada Presiden disampaikan melalui Menteri Dalam
Negeri.
Huruf u
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU Provinsi dari
APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l . . .
- 12 -
Huruf l
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat
pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita
acara.
Huruf i
Yang
dimaksud
dengan
”KPU
Kabupaten/Kota
wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu
Kabupaten/Kota,
dan
KPU
Provinsi”
adalah
KPU
Kabupaten/Kota wajib memberikan berita acara serta sertifikat
penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, baik diminta maupun tidak.
Huruf j
Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap peserta
Pemilu
Anggota
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten/Kota.
Huruf k . . .
- 13 -
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Yang dimaksud dengan ”menindaklanjuti” adalah mengambil
langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan
laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan
laporan yang terbukti.
Huruf m
Yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara” adalah
membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya
dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat
pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita
acara.
Huruf h . . .
- 14 Huruf h
Yang
dimaksud
dengan
”KPU
Kabupaten/Kota
wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu
Kabupaten/Kota,
dan
KPU
Provinsi”
adalah
KPU
Kabupaten/Kota wajib memberikan berita acara dan sertifikat
penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, baik diminta maupun tidak.
Huruf i
Yang dimaksud dengan ”menindaklanjuti” adalah mengambil
langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan
laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan
laporan yang terbukti.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara” adalah
membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya
dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g . . .
- 15 Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat
pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita
acara.
Huruf k
Yang
dimaksud
dengan
”KPU
Kabupaten/Kota
wajib
menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu
Kabupaten/Kota,
dan
KPU
Provinsi”
adalah
KPU
Kabupaten/Kota wajib memberikan berita acara dan sertifikat
penghitungan suara kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, baik diminta maupun tidak.
Huruf l
Hasil pemilihan adalah jumlah suara yang diperoleh setiap calon
bupati/walikota.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Yang dimaksud dengan ”menindaklanjuti” adalah mengambil
langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan
laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan
laporan yang terbukti.
Huruf p
Yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara” adalah
membebastugaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya
dalam menyelenggarakan tahapan pemilu.
Huruf q
Cukup jelas.
Huruf r . . .
- 16 Huruf r
Cukup jelas.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota
dari APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l . . .
- 17 -
Huruf l
Cukup jelas.
Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Basis pengetahuan dan keahlian calon anggota KPU, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota diutamakan memiliki kemampuan
mengenai penyelenggaraan Pemilu, baik dari bidang ilmu politik,
hukum, atau manajemen.
Yang dimaksud dengan “memiliki pengetahuan dan keahlian yang
berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu” dalam ketentuan ini
dibuktikan dengan melalui serangkai tes.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “mampu secara jasmani dan rohani” adalah
mampu yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit
pemerintah termasuk puskesmas yang memenuhi syarat, dan disertai
dengan surat keterangan bebas narkoba.
Cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.
Huruf i . . .
- 18 Huruf i
Pengunduran diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik,
jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah dibuktikan dengan surat pernyataan
pengunduran diri secara tertulis dari yang bersangkutan. Bagi calon
yang berasal dari keanggotaan partai politik harus disertai dengan
surat keputusan partai politik tentang pemberhentian yang
bersangkutan dari partai politik. Sementara bagi calon yang sedang
menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah disertai dengan surat
keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari pejabat yang
berwenang. Pengunduran diri bagi calon yang sedang menduduki
jabatan di pemerintahan tetap memiliki status sebagai pegawai negeri
sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Huruf j
Persyaratan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan: (i) tidak
berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
(ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak
terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi
mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan
kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
(iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari
ketentuan ini.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “bekerja penuh waktu” adalah tidak bekerja
pada profesi lainnya selama masa keanggotaan.
Huruf l
Yang dimaksud dengan “jabatan politik” adalah jabatan yang dipilih
(elected official) dan jabatan yang ditunjuk (political appointee) antara
lain Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Duta Besar, Gubernur/Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Kepala
Lembaga/Badan Non-Kementerian dan pengurus partai politik.
Huruf m
Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah salah satu anggota harus
mengundurkan diri apabila menikah dengan sesama Penyelenggara
Pemilu.
Pasal 12 . . .
- 19 -
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “membantu” dalam ketentuan ini adalah
melakukan seleksi calon anggota KPU, serta menyampaikan hasilnya
kepada Presiden untuk ditetapkan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “melibatkan partisipasi masyarakat” adalah
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan
tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota KPU.
Ayat (2)
Yang dimaksud “berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki
kompetensi pada bidang yang diperlukan” adalah dalam rangka
memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi dan
bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.
Ayat (3) . . .
- 20 -
Ayat (3)
Huruf a
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan
Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan
Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf b
Yang dimaksud “menerima pendaftaran bakal calon anggota
KPU” termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada
individu dan/atau institusi yang dianggap layak berdasarkan
pertimbangan tim seleksi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan
Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan
Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pengetahuan mengenai Pemilu” meliputi
ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen penyelenggaraan
Pemilu.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “tes psikologi (psikotes)” adalah
serangkaian tes psikologis yang dimaksudkan untuk mengetahui
beberapa aspek dalam diri seseorang. Aspek-aspek yang diukur
terbagi dalam 3 aspek besar, antara lain:
1. Intelegensia;
2. Sikap kerja; dan
3. Kepribadian.
Cara pengukuran dilakukan dengan menggunakan pengukuran
berjenjang, antara lain: tes tertulis, wawancara, focus group
discussion.
Huruf h . . .
- 21 Huruf h
Dalam pengumuman di media massa cetak harian nasional dan
media massa elektronik nasional harus dicantumkan alamat
sekretariat tim seleksi serta permintaan tim seleksi kepada
masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon
anggota KPU, dan tanggapan harus disertai identitas diri
pemberi tanggapan.
Huruf i
Wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu, antara lain
meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penilaian akhir proses seleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat disusun
dalam urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan 14 (empat belas).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) . . .
- 22 -
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”unsur profesional” adalah unsur organisasi
profesi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 18 . . .
- 23 -
Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “melibatkan partisipasi masyarakat” adalah
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan
tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota KPU
Provinsi.
Ayat (2)
Yang dimaksud “berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki
kompetensi pada bidang yang diperlukan” adalah dalam rangka
memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi dan
bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.
Ayat (3)
Huruf a
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan
Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan
Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf b
Yang dimaksud “menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU
Provinsi” termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada
individu dan/atau institusi yang dianggap layak berdasarkan
pertimbangan tim seleksi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan
Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan
Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pengetahuan mengenai Pemilu” meliputi
ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen penyelenggaraan
Pemilu.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g . . .
- 24 Huruf g
Yang dimaksud dengan “tes psikologi (psikotes)” adalah
serangkaian tes psikologis yang dimaksudkan untuk mengetahui
beberapa aspek dalam diri seseorang. Aspek-aspek yang diukur
terbagi dalam 3 aspek besar, antara lain:
1. Intelegensia;
2. Sikap kerja; dan
3. Kepribadian.
Cara pengukuran dilakukan dengan menggunakan pengukuran
berjenjang, antara lain: tes tertulis, wawancara, focus group
discussion.
Huruf h
Dalam pengumuman di media massa cetak harian nasional dan
media massa elektronik nasional harus dicantumkan alamat
sekretariat tim seleksi serta permintaan tim seleksi kepada
masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon
anggota KPU Provinsi, dan tanggapan harus disertai identitas
diri pemberi tanggapan.
Huruf i
Wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu, antara lain
meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 25 Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penilaian akhir proses seleksi oleh KPU disusun dalam urutan
peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (sepuluh).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “unsur profesional” adalah unsur organisasi
profesi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “melibatkan partisipasi masyarakat” adalah
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan
tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota KPU
Kabupaten/Kota.
Ayat (2) . . .
- 26 Ayat (2)
Yang dimaksud “berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki
kompetensi pada bidang yang diperlukan” adalah dalam rangka
memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi dan
bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.
Ayat (3)
Huruf a
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan
Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan
Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf b
Yang dimaksud “menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU
Kabupaten/Kota” termasuk mengirimkan formulir pendaftaran
kepada individu dan/atau institusi yang dianggap layak
berdasarkan pertimbangan tim seleksi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan
Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan
Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pengetahuan mengenai Pemilu” meliputi
ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen penyelenggaraan
Pemilu.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “tes psikologi (psikotes)” adalah
serangkaian tes psikologis yang dimaksudkan untuk mengetahui
beberapa aspek dalam diri seseorang. Aspek-aspek yang diukur
terbagi dalam 3 aspek besar, antara lain:
1. Intelegensia;
2. Sikap kerja; dan
3. Kepribadian.
Cara pengukuran dilakukan dengan menggunakan pengukuran
berjenjang, antara lain: tes tertulis, wawancara, focus group
discussion.
Huruf h . . .
- 27 -
Huruf h
Dalam pengumuman di media massa cetak harian nasional dan
media massa elektronik nasional harus dicantumkan alamat
sekretariat tim seleksi serta permintaan tim seleksi kepada
masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon
anggota KPU Kabupaten/Kota, dan tanggapan harus disertai
identitas diri pemberi tanggapan.
Huruf i
Wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu, antara lain
meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penilaian akhir proses seleksi oleh KPU Provinsi disusun dalam
urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 10 (sepuluh).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 25 . . .
- 28 -
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Keterangan “meninggal
keterangan dokter.
dunia”
dibuktikan
dengan
surat
Huruf b
Yang dimaksud “mengundurkan diri” adalah mengundurkan diri
karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik
dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai
anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap lainnya” adalah
menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan
surat
keterangan
dokter,
dan/atau
tidak
diketahui
keberadaannya.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk menggantikan anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan, tidak diperlukan
lagi pembentukan tim seleksi.
Pasal 28 . . .
- 29 Pasal 28
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Penyelenggara Pemilu” adalah KPU,
KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan
KPPSLN
serta
Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Pengaduan dari masyarakat dan pemilih harus dilengkapi
dengan identitas yang jelas kepada DKPP.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "keputusan pemberhentian" adalah
keputusan Presiden untuk memberhentikan anggota KPU, keputusan
KPU untuk memberhentikan anggota KPU Provinsi, dan keputusan
KPU Provinsi untuk memberhentikan anggota KPU Kabupaten/Kota.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 29
Ayat (1)
Selama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota
diberhentikan sementara, segala hak keuangannya tetap diberikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) . . .
- 30 -
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
- 31 -
Ayat (3)
Penyelesaian administrasi hasil Pemilu dilakukan lebih lanjut oleh
Sekretaris Jenderal KPU untuk tingkat pusat, KPU untuk tingkat
provinsi, KPU Provinsi untuk tingkat kabupaten/kota sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara kolektif
PPK dapat berkonsultasi dengan sekretaris daerah.
Pasal 42 . . .
- 32 Pasal 42
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Pengumuman
hasil
rekapitulasi
dilakukan
dengan
menempelkannya pada sarana pengumuman kecamatan.
cara
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan ”PPK wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota”
adalah PPK wajib memberikan berita acara dan sertifikat
penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu
Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota, baik diminta maupun tidak.
Huruf j
Yang dimaksud dengan ”menindaklanjuti” adalah mengambil
langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan
laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan
laporan yang terbukti.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n . . .
- 33 Huruf n
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “membentuk KPPS” termasuk menentukan
jumlah dan lokasi TPS.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengumuman
daftar
pemilih
dilakukan
dengan
cara
menempelkannya pada sarana pengumuman desa/kelurahan
dan/atau sarana umum yang mudah dijangkau dan dilihat
masyarakat.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “masukan dari masyarakat tentang daftar
pemilih sementara” adalah masukan untuk menambah data pemilih
yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar dan/atau
mengurangi data pemilih karena tidak memenuhi persyaratan.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j . . .
- 34 -
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Ketidakhadiran saksi peserta Pemilu setelah diundang secara patut
tidak menghalangi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan
suara dan keabsahan hasilnya.
Huruf m
Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara
menempelkannya pada sarana pengumuman desa/kelurahan.
Huruf n
Cukup jelas.
Huruf o
Cukup jelas.
Huruf p
Yang dimaksud dengan “menjaga dan mengamankan”, antara lain,
adalah tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak
merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan
kotak suara.
Huruf q
Yang dimaksud dengan “meneruskan” adalah membawa dan
menyampaikan kotak suara kepada PPK, yang dapat dilakukan
sendiri atau bekerja sama dengan pihak yang berwenang.
Huruf r
Yang dimaksud dengan ”menindaklanjuti” adalah mengambil
langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan
laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan
laporan yang terbukti.
Huruf s
Cukup jelas.
Huruf t
Cukup jelas.
Huruf u
Cukup jelas.
Huruf v . . .
- 35 Huruf v
Cukup jelas.
Huruf w
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara
menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS.
Huruf e
Yang dimaksud dengan ”menindaklanjuti” adalah mengambil
langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan
laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan
laporan yang terbukti.
Huruf f
Yang dimaksud dengan ”menjaga dan mengamankan”, antara lain,
adalah tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak
merusak, atau tidak menghilangkan kotak suara yang telah berisi
suara yang telah dicoblos dan setelah kotak suara disegel.
Huruf g
Yang dimaksud dengan ”KPPS wajib menyerahkannya kepada saksi
peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS”
adalah KPPS wajib memberikan berita acara dan sertifikat
penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu
Lapangan, dan PPK melalui PPS, baik diminta maupun tidak.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i . . .
- 36 -
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pengumuman daftar pemilih dilakukan dengan cara, antara lain,
menempelkannya pada sarana pengumuman di kantor perwakilan
Republik Indonesia.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara,
antara lain, menempelkannya pada sarana pengumuman kantor
perwakilan Republik Indonesia.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j . . .
- 37 Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengan cara,
antara lain, menempelkannya pada TPSLN dan/atau lingkungan
TPSLN.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j . . .
- 38 -
Huruf j
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cacat tubuh tidak termasuk kategori tidak mampu secara jasmani
dan rohani.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari
ketentuan ini.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55 . . .
- 39 -
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “satu kesatuan manajemen kepegawaian”
adalah semua pegawai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
berada di bawah pengendalian Sekretariat Jenderal KPU dan bukan
pegawai dari lembaga/kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian lain atau pegawai pemerintah daerah.
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ”Pemerintah” adalah Presiden, yang dalam
pelaksanaan konsultasi tersebut, Presiden dapat menunjuk Menteri
Dalam Negeri.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59 . . .
- 40 -
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e . . .
- 41 Huruf e
Yang dimaksud dengan ”memberikan bantuan hukum” adalah
memberikan bantuan hukum kepada KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73 . . .
- 42 Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Yang dimaksud dengan “pelaksanaan kampanye”, terutama
mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal
kampanye, serta dana kampanye.
Angka 5
Yang dimaksud dengan “logistik Pemilu”, terutama
mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11 . . .
- 43 -
Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Cukup jelas.
Angka 13
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2 . . .
- 44 Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Yang dimaksud dengan “pelaksanaan kampanye”, terutama
mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal
kampanye, serta dana kampanye.
Angka 6
Yang dimaksud dengan “logistik Pemilu”, terutama
mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Temuan dan laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi
untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai
masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan
tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu
serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
Huruf e . . .
- 45 -
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Ayat (1)
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Yang dimaksud dengan “pelaksanaan kampanye”, terutama
mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal
kampanye, serta dana kampanye.
Angka 6 . . .
- 46 Angka 6
Yang dimaksud dengan “logistik Pemilu”, terutama
mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Cukup jelas.
Angka 12
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Temuan dan laporan yang disampaikan kepada Panwaslu
Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan
laporan mengenai masalah teknis dan administratif yang
berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh
Penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh
peserta Pemilu.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i . . .
- 47 Huruf i
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan “pelaksanaan kampanye”, terutama
mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal
kampanye, serta dana kampanye.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “logistik Pemilu”, terutama mengenai
surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Temuan dan laporan yang disampaikan kepada PPK untuk
ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah
teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
oleh
Penyelenggara
Pemilu
serta
pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
Huruf d . . .
- 48 Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan “pelaksanaan kampanye”, terutama
mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal
kampanye, serta dana kampanye.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “logistik Pemilu”, terutama mengenai
surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Huruf b . . .
- 49 Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Temuan dan laporan yang disampaikan kepada PPS dan KPPS untuk
ditindaklanjuti antara lain temuan dan laporan mengenai masalah
teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan
penyelenggaraan
Pemilu
oleh
Penyelenggara
Pemilu
serta
pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan “pelaksanaan kampanye”, terutama
mengenai bentuk dan materi kampanye, waktu dan jadwal
kampanye, serta dana kampanye.
Angka 3
Yang dimaksud dengan “logistik Pemilu”, terutama mengenai
surat suara, kotak suara, tinta, dan segel.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6 . . .
- 50 -
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Temuan dan laporan yang disampaikan kepada PPLN dan KPPSLN
untuk ditindaklanjuti antara lain temuan dan laporan mengenai
masalah teknis dan administratif yang berkaitan dengan tahapan
penyelenggaraan Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh
peserta Pemilu.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c . . .
- 51 -
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “memiliki pengetahuan dan keahlian di
bidang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan
pengawasan Pemilu” antara lain memiliki pengetahuan dan keahlian
di bidang penegakan hukum.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “mampu secara jasmani dan rohani” adalah
mampu yang dibuktikan dengan surat kesehatan dari rumah sakit
pemerintah termasuk puskesmas yang memenuhi syarat, dan
disertai dengan surat keterangan bebas narkoba.
Cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.
Huruf i
Pengunduran diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik,
jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah dibuktikan dengan surat pernyataan
pengunduran diri secara tertulis dari yang bersangkutan. Bagi calon
yang berasal dari keanggotaan partai politik harus disertai dengan
surat keputusan partai politik tentang pemberhentian yang
bersangkutan dari partai politik. Sementara bagi calon yang sedang
menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
disertai dengan surat keputusan pemberhentian yang bersangkutan
dari pejabat yang berwenang. Pengunduran diri bagi calon yang
sedang menduduki jabatan di pemerintahan tetap memiliki status
sebagai pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Huruf j . . .
- 52 -
Huruf j
Persyaratan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan: (i) tidak
berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials);
(ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak
terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi
mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan
kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
(iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari
ketentuan ini.
Huruf k
Yang dimaksud dengan “bekerja penuh waktu” adalah tidak bekerja
pada profesi lainnya selama masa keanggotaan.
Huruf l
Yang dimaksud dengan “jabatan politik” adalah jabatan yang dipilih
(elected official) dan jabatan yang ditunjuk (political appointee) antara
lain Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Duta Besar, Gubernur/Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Kepala
Lembaga/Badan Non-Kementerian dan pengurus partai politik.
Huruf m
Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah salah satu anggota harus
mengundurkan diri apabila menikah dengan sesama Penyelenggara
Pemilu.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “melibatkan partisipasi masyarakat” adalah
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan
tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota
Bawaslu.
Ayat (2) . . .
- 53 Ayat (2)
Yang dimaksud “berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki
kompetensi pada bidang yang diperlukan” adalah dalam rangka
memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas tim seleksi dan
bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.
Ayat (3)
Huruf a
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan
Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan
Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf b
Yang dimaksud “menerima pendaftaran bakal calon anggota
Bawaslu” termasuk mengirimkan formulir pendaftaran kepada
individu dan/atau institusi yang dianggap layak berdasarkan
pertimbangan tim seleksi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan
Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan
Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pengetahuan mengenai Pemilu” meliputi
ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen penyelenggaraan
Pemilu.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “tes psikologi (psikotes)” adalah
serangkaian tes psikologis yang dimaksudkan untuk mengetahui
beberapa aspek dalam diri seseorang. Aspek-aspek yang diukur
terbagi dalam 3 aspek besar, antara lain:
1. Intelegensia;
2. Sikap kerja; dan
3. Kepribadian.
Cara pengukuran dilakukan dengan menggunakan pengukuran
berjenjang, antara lain: tes tertulis, wawancara, focus group
discussion.
Huruf h . . .
- 54 Huruf h
Dalam pengumuman di media massa cetak harian nasional dan
media massa elektronik nasional harus dicantumkan alamat
Sekretariat Tim Seleksi serta permintaan Tim Seleksi kepada
masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon
anggota Bawaslu, dan tanggapan harus disertai identitas diri
pemberi tanggapan.
Huruf i
Wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu, antara lain
meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penilaian akhir proses seleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat disusun
dalam urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) . . .
- 55 -
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan ”unsur profesional” adalah unsur organisasi
profesi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 93 . . .
- 56 Pasal 93
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “melibatkan partisipasi masyarakat” adalah
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan
tanggapan dan masukan secara tertulis terhadap calon anggota
Bawaslu Provinsi.
Ayat (2)
Yang dimaksud “berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki
kompetensi pada bidang yang diperlukan” adalah dalam rangka
memberikan bantuan terhadap pelaksanaan tugas Tim Seleksi dan
bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut kepada lembaga lain.
Ayat (3)
Huruf a
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan
Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan
Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf b
Yang dimaksud “menerima pendaftaran bakal calon anggota
Bawaslu Provinsi” termasuk mengirimkan formulir pendaftaran
kepada individu dan/atau institusi yang dianggap layak
berdasarkan pertimbangan tim seleksi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pengumuman dalam media massa elektronik mengutamakan
Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan
Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “pengetahuan mengenai Pemilu” meliputi
ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen penyelenggaraan
Pemilu.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “tes psikologi (psikotes)” adalah
serangkaian tes psikologis yang dimaksudkan untuk mengetahui
beberapa aspek dalam diri seseorang. Aspek-aspek yang diukur
terbagi dalam 3 aspek besar, antara lain:
1. Intelegensia . . .
- 57 -
1. Intelegensia;
2. Sikap kerja; dan
3. Kepribadian.
Cara pengukuran dilakukan dengan menggunakan pengukuran
berjenjang, antara lain: tes tertulis, wawancara, focus group
discussion.
Huruf h
Dalam pengumuman di media massa cetak harian nasional dan
media massa elektronik nasional harus dicantumkan alamat
sekretariat tim seleksi serta permintaan tim seleksi kepada
masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon
anggota Bawaslu Provinsi, dan tanggapan harus disertai
identitas diri pemberi tanggapan.
Huruf i
Wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu, antara lain
meliputi manajemen Pemilu, sistem politik, dan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang politik.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penilaian akhir proses seleksi oleh Bawaslu disusun
urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 6 (enam).
dalam
Ayat (4) . . .
- 58 Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Ayat (1)
Huruf a
Keterangan ”meninggal
keterangan dokter.
dunia”
dibuktikan
dengan
surat
Huruf b
Yang dimaksud ”mengundurkan diri” adalah mengundurkan diri
karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik
dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai
anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan
Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ”berhalangan tetap lainnya” adalah
menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan
surat
keterangan
dokter,
dan/atau
tidak
diketahui
keberadaannya.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
- 59 Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Untuk menggantikan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan,
dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang berhenti atau diberhentikan,
tidak diperlukan lagi pembentukan tim seleksi.
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "keputusan pemberhentian" adalah
keputusan Presiden untuk memberhentikan anggota Bawaslu.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Ayat (1)
Selama
anggota
Bawaslu,
Bawaslu
Provinsi,
Panwaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan,
dan Pengawas Pemilu Luar Negeri diberhentikan sementara, segala
hak keuangannya tetap diberikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) . . .
- 60 Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan ”Pemerintah” adalah Presiden, yang dalam
pelaksanaan konsultasi tersebut, Presiden dapat menunjuk Menteri
Dalam Negeri.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 107 . . .
- 61 -
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Unsur keanggotaan yang berasal dari utusan partai politik
sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Pengurus Partai Politik
tingkat pusat untuk menempatkan, menarik dan mengganti
dalam keanggotaan DKPP sesuai dengan mekanisme yang
berlaku di internal partai politik yang bersangkutan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah akademisi
atau tokoh yang memiliki visi, integritas dan memahami
mengenai etika Penyelenggara Pemilu.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) . . .
- 62 -
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Pengajuan usul keanggotaan DKPP yang berasal bukan dari Presiden
secara administratif dikoordinasikan oleh KPU untuk selanjutnya
disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat
Negara.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.
Pasal 110
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” dalam ketentuan ini adalah
pihak yang mempunyai kompetensi untuk menyusun kode etik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 63 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “pihak-pihak terkait” antara lain: pihak
yang diadukan, kepolisian dalam hal pelanggaran pidana, dan
Penyelenggara Pemilu.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 64 Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN,
dan KPPSLN yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KPU
termasuk anggaran kesekretariatan.
Ayat (4)
Pendanaan pengawasan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar
Negeri yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu
termasuk anggaran kesekretariatan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 117
Pencairan anggaran yang dimaksud dalam ketentuan ini mengikuti
persyaratan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
bidang keuangan negara.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122 . . .
- 65 -
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132 . . .
- 66 Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5246
Fly UP