...

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

by user

on
Category: Documents
8

views

Report

Comments

Transcript

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
Relasi Antara Agama dan Negara Menurut Konstitusi Indonesia
dan Problematikanya
Cekli Setya Pratiwi, SH.,LL.M.
Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Fakultas Hukum - Universitas Muhammadiyah Malang
Email: [email protected]
Abstrak
Sebagai negara yang percaya kepada Tuhan, bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan
yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan semata-mata perjuangan rakyat,
namun semua itu tidak akan pernah terwujud jika Tuhan Yang Maha Kuasa tidak
menghendakinya. Artinya, kelahiran negara Indonesia didasari oleh nilai-nilai Ketuhanan.
Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-empat dinyatakan secara tegas bahwa:
”Kemerdekaan Indonesia adalah berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Kemudian dalam
batang tubuh UUD 1945 Pasal 29 diperkuat lagi pengakuan negara atas kekuatan Tuhan yang
menyatakan bahwa “Negara berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 1 Dengan melihat
ketentuan tersebut bukan berarti Indonesia adalah negara agama atau negara yang didasarkan
pada agama tertentu. Indonesia merupakan negara yang multikultural dimana didalamnya
terdapat berbagai suku, budaya, agama, adat-istiadat. Oleh karena kebhinekaan tersebut maka
Pancasila menjadi dasar negara Indonesia. Penjelasan UUD 1945 tetap menyatakan secara
tegas bahwa:”Indonesia adalah negara hukum (rerchstaat) bukan negara kekuasaan
(maachstaat). Jadi jelas bahwa Indonesia bukan negara agama melainkan negara hukum.
Hukum menjadi panglima, dan kekuasaan tertinggi di atas hukum. Jadi agama tidak pernah
mengatur negara.
Sebagai kontitusi negara, UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber
hukum yang ada di Indonesia. Sejak awal merdeka, Indonesia telah mengakui
dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagaimana
dituangkan di dalam UUD 1945. Dengan demikian bangsa Indonesia telah
menyadari keutamaan kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai
salah
satu tolok ukur pencapaian kemerdekaan yang hakiki. Hak ini dijamin dalam
Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.
Melalui amandemen kedua UUD 1945, jaminan terhadap kebebasan
beragama
atau berkeyakinan semakin di tekankan di dalam Bab khusus tentang Hak
Asasi
Manusia, yaitu : Pasal 28E UUD 1945
(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan
1
Lihat Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945 sebagai konstitusi pertama negara Indonesia.
meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan
pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Pasal 28I UUD 1945
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
Pasal 28 J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan
maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang
adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalamsuatu masyarakat demokratis
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia
Reformasi 1998 memberikan jalan untuk disusunnya undang-undang yang
mengatur secara khusus perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan
mandat
Majelis Permusyawaratan Rakyat, disusunlah UU No.39/1999 tentang Hak
Asasi Manusia. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, kebebasan
beragama
atau berkeyakinan juga diatur di dalam undang-undang ini, yaitu :
Pasal 22 UU No.39/1999
Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Negara menjamin
kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi
Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
Undang-undang ini memberi jalan bagi berlakunya ketentuan hak asasi
manusia
internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, yang di salah satu
pasalnya menjamin dan melindungi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan
Kebebasan Beragama atau berkeyakinan Dalam Instrumen
Internasional
A. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
Deklarasi ini merupakan komitmen seluruh bangsa di dunia atas penegakan
hak
asasi manusia. Deklarasi yang diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) pada tahun 1948 ini merupakan fondasi awal pengakuan dan jaminan
hak-hak asasi manusia secara internasional, dimana dibeberapa pasalnya
menegaskan bahwa semua hak-hak asasi manusia yang dicantumkan di
dalam
Deklarasi berhak dinikmati oleh semua orang tanpa membedakan agamanya.
Dan secara lebih khusus, kebebasan beragama atau berkeyakinan diatur di
dalam Pasal 18 yang menyatakan:
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam
hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan
kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara
mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.
Pasal ini merupakan pasal utama dalam pengaturan mengenai hak
kebebasan
beragama. Pasal ini memberikan pengertian mengenai hak kebebasan
beragama. Hak kebebasan beragama dalam pasal tersebut meliputi hak untuk
beragama, hak untuk berpindah agama, hak untuk beribadah sesuai dengan
keyakinan, hak untuk mengajarkan agamanya. Hak- hak tersebut dapat
dilaksanakan baik secara individu ataupun kelompok dan pelaksanaan hak
tersebut dapat dilakukan baik di tempat umum maupun tempat pribadi. Pada
awalnya ide dimasukkanya pasal mengenai hak kebebasan beragama adalah
untuk melindungi hak agama minoritas, seperti Sikh. Sejarah menceritakan
bahwa sering terjadi pelanggaran atas hak kebebasan beragama seseorang
dikarenakan agama yang dianutnya bukanlah agama mayoritas yang dianut
oleh
penduduk suatu negara.
B. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik
Selanjutnya pada tahun 1966, PBB kembali menegaskan jaminan Kebebasan
beragama atau berkeyakinan di dalam sebuah Kovenan Internasional tentang
Hak Sipil dan Politik (SIPOL). Kovenan ini pada tahun 2005 telah diratifikasi
oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, maka dengan demikian segala
ketentuan di dalam Kovenan ini, termasuk yang mengenai jaminan kebebasan
beragama atau berkeyakinan, menjadi berlaku pula di tingkat nasional.
Pasal 18 Kovenan ini menyatakan:
1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama.
Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau
kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau
tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan
ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. Tidak seorang pun dapat
dipaksa sehingga terganggu kebebasannya
untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai
dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan
seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan
yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau
moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan
orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan
bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai
dengan keyakinan mereka sendiri.
Di dalam Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia Nomor 22 terhadap
Pasal di atas, dijelaskan bahwa Istilah „kepercayaan‰ dan „agama‰ harus
dipahami secara luas. Tidak membatasi penerapannya hanya pada
agamaagama
tradisional atau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang
memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam
agama-agama tradisional tersebut. Terhadap hak yang terkait kebebasan
beragamatersebut berlaku
pembatasan.Pembatasan dimaksud sebagaimana terbaca dalam pasal 18,
ayat (3):
mencakup lima elemen berikut: keselamatan masyarakat (public savety),
ketertiban
masyarakat (public order), kesehatan masyarakat (public health), etik dan
moral
masyarakat (morals public), dan melindungi hak dan kebebasan mendasar
orang
lain (the fundemental rights and freedom of others). Secara lebih rinci
diuraikan di
bawah ini.
1. Pembatasan untuk Melindungi Keselamatan Masyarakat
Dibenarkan pembatasan dan larangan terhadap ajaran agama yang
membahayakan keselamatan pemeluknya. Contohnya, ajaran agama yang
ekstrim, misalnya menyuruh untuk bunuh diri, baik secara individu maupun
secara massal.
2. Pembatasan untuk Melindungi Ketertiban Masyarakat.
Pembatasan kebebasan memanifestasikan agama dengan maksud menjaga
ketertiban umum atau masyarakat. Di antaranya, aturan tentang keharusan
mendaftar ke badan hukum bagi organisasi keagamaan masyarakat;
keharusan mendapatkan ijin untuk melakukan rapat umum; keharusan
mendirikan tempat ibadat hanya pada lokasi yang diperuntukkan untuk
umum; dan aturan pembatasan kebebasan menjalankan agama bagi nara
pidana. Pembatasan untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat.
Pembatasan yang diijinkan berkaitan dengan kesehatan publik dimaksudkan
untuk memberi kesempatan kepada pemerintah melakukan intervensi guna
mencegah epidemi atau penyakit lainnya. Pemerintah diwajibkan melakukan
Modul Pelatihan Paralegal untuk Penganut Agama dan Penghayat Kepercayaan 37
vaksinasi, Pemerintah dapat mewajibkan petani yang bekerja secara harian
untuk menjadi anggota askes guna mencegah penularan penyakit
berbahaya, seperti TBC. Bagaimana pemerintah harus bersikap seandainya
ada ajaran agama tertentu yang melarang vaksinasi, transfusi darah,
melarang penggunaan infus dan seterusnya. Demikian pula, misalnya
larangan terhadap ajaran agama yang mengharuskan penganutnya berpuasa
sepanjang masa karena dikhawatirkan akan mengancam kesehatan mereka.
4. Pembatasan untuk Melindungi Moral Masyarakat.
Misalnya, melarang implementasi ajaran agama yang menyuruh
penganutnya bertelanjang bulat ketika melakukan ritual.
5. Pembatasan untuk melindungi kebebasan dasar dan kebebasan
orang lain.
Kehendak bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama
dan kepercayaan apapun dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan-perundangan
sebagai aturan pelaksana dari konstitusi. Pasal 29 Ayat (2) menyatakan bahwa:”Negara
menjamin kekebasan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masingmasing”, serta Pasal 28E Butir 1 UUDRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa: ”Setiap orang
berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati
nuraninya. 2 Untuk mewujudkan kehendak konsitusi tersbut dikeluarkanlah Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang dalam Pasal 22 menyebutkan: ”Setiap orang
mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.” Lebih lanjut lagi, etiked baik
Indonesia sebagai negara yang menjamin hak kebebasan bergama diwujudkan dengan
meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) 1966 melalui
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. dengan dikeluarkannya UU Nomor 12 Tahun 2005
maka CCPR sudah menjadi bagian dari hukum positif yang mengikat seluruh warga negara
Indonesia. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa:
1. Setiap negara berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini
mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya
sendiri dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang
lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan aama dan
kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran.
2. Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk
menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang
hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan undang-undang, dan yang
diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral
masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain.
4. Negara pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua
dan apabila diakui, wali hukum yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan
agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.
Berdasarkan ketentuan Pasal 18 CCPR di atas, jelas bahwa hak kebebasan beragama
merupakan salah satu hak yang bersifat non-derogable artinya tidak dapat dikurang-kurangi
pemenuhannya oleh negara dalam kondisi apapun. Norma-norma tersebut jelas
membebankan kewajiban kepada Negara agar menjamin penghormatan dan perlindungan
terhadap hak atas kebebasan beragama tersebut. Pertama-tama yang harus dijamin dan
dilindungi oleh Negara adalah kebebasan internal (internal freedom) dari agama, yakni
2
UUDRI Tahun 1945 adalah UUD 1945 hasil Perubahan.
menyangkut keyakinan terhadap doktrin atau aqidah suatu agama. Kebebasan inilah yang
tidak dapat diintervensi oleh Negara. Itu artinya, Negara tidak dapat menyatakan suatu aliran
agama sesat atau tidak, meskipun kelompok yang ada dalam masyarakat menyatakan
demikian. Negara diperbolehkan melakukan intervensi terbatas pada kebebasan eksternal
(external freedom) dari agama, yakni berkaitan dengan penyebaran atau pelaksanaannya.
Tetapi intervensi tersebut harus didasarkan pada alasan yang diperlukan (necessary) untuk
menjaga ketertiban umum (public order), kesehatan dan moral masyarakat (public health and
morals), dan kebebasan dan hak-hak fundamental orang lain (fundamental rights and freedom
of others). Bentuk intervensinya harus dinyatakan dengan undang-undang. Rambu-rambu
inilah yang seharusnya menjadi ranah yang boleh diintervensi Negara. 3 Sebagai salah satu
wujud konsistensi Indonesia dalam melaksanakan ketentuan khususnya Pasal 18 CCPR,
maka dalam amandemen ke-4 UUD 1945 dalam Pasal 28 J Ayat (1) dan (2) UUDRI Tahun
1945 disebutkan bahwa: ”Dalam menjalankan kebebasannya setiap orang harus tunduk pada
pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjaga ketertiban
umum/ masyarakat”.
Problematika Kebebasan Beragama Di Indonesia
Lalu bagaimana dengan ketentuan mengenai penodaan agama yang diatur oleh KUHP dan
PNPS Nomor 1/PNPS/ 1965 jo UU Nomor 5/PNPS/ Tahun 1969 tentang Penyalahgunaan
dan/ Penodaan Agama, apakah dapat dikategorikan sesuai dengan Pasal 18 CCPR jo Pasal 28
J Ayat (2)? Hal ini sangat penting dibahas mengingat salah satu dasar hukum yang digunakan
dalam mengeluarkan SKB Tiga Menteri tentang Pembubaran Ahmadiyah didasarkan pada
ketentuan tersebut. Dalam Pasal 156 (a) (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP
yang menyatakan bahwa: ”Setiap orang yang dimuka umum menceritakan, manganjurkan
atau mengusahakan menafsirkan dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran
agama bisa dipindana”. Sedangkan PNPS Nomor 1/PNPS/1965 jo UU Nomor 5 Tahun 1969
yang dalam Pasal 1 disebutkan bahwa:”Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum
menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum untuk melakukan
penafsiran tentang sesuatau agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatankegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegaitan
mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.
Pertama, bunyi pasal kedua ketentuan di atas harus diakui sangat multitafsir. Sebab
penyebutan kata ’utama’ dapat ditafsirkan bahwa ada tingkatan-tingkatan agama dalam
masyarakat sehingga jika ditinjau dari Pasal 28 (I) negara telah membatasi hak keberagamaan
seseorang. Dalam penjelasan pasal demi pasal dari Pasal 1 UU aquo disebutkan bahwa yang
dimaksud sebagai agama yang utama adalah Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di
Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan khong Cu (Confusius). Namun
dalam penjelasan berikutnya disebutkan bahwa: ’Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain,
misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia’. Artinya, diluar 6
agama yang disebutkan di atas, dan di luar empat agama lain yang disebutkan dalam
penjelasan berikutnya, maka agama dan aliran kepercayaan tersebut tidak mendapat jaminan
seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar dan tidak mendapat
bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Padahal dalam
3
Karl Josef Parsch, Kebebasan Beragama , Berekspresi dan Kebebasan Berpolitik, dalam Ifdal Kasim (eds.),
Hak Sipil dan Politik, Esai-esai Pilihan, Cetakan Pertama, Juli 2002., hal. 238.
perkiraan Kontras, di Indonesia terdapat 517 kelompok aliran kepercayaan. Dengan demikian
UU aquo telah bertentangan dengan Pasal 28 (I)
Kedua, di dalam Pasal 2 UU tersebut dinyatakan bahwa: ’Barang siapa melanggar ketentuan
tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan
perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung
dan Menteri Dalam Negeri.’ Dalam hal ini pihak atau lembaga yang berwenang untuk
menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut menyimpang dari
pokok-pokok ajaran agama adalah Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri
Kehakiman. Namun dalam perjalanannya di masa orde baru telah dibentuk lembaga ekstra
yudisial seperti Bakorpakem yang tugasnya mengawasi aliran-aliran kepercayaan.
Bakorpakem berwenang dalam menentukan bahwa ajaran agama/aliran kepercayaan
seseorang bertentangan dengan ajaran agama tertentu. Dari sini timbul pertanyaan, siapakah
Bakorpakem jika ditinjau sistem Kelembagaan Indonesia, apakah ia bagian dari lembaga
yudikatif, legislatif, atau eksekutif? Lalu dari manakah sumber kewenangan tersebut
diperoleh? Adakah ketentuan peraturan perUUan yang mendelegasikan kewenangan tersebut
kepadanya? Tentunya jawaban dari semua pertanyaan tersebut adalah TIDAK atau TIDAK
ADA. Di era demokrasi seperti sekarang ini, keberadaan Bakorpakem sudah tidak sesuai
dengan amanat konstitusi dan cenderung tidak sesuai dengan prinsip toleransi, pluralisme,
perlindungan minoritas, kesetaraan dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi.
Sehingga wajar jika banyak masyarakat yang menuntut pembubaran Bakorpakem tersebut. 4
Apalagi setelah Indonesia meratifikasi CCPR pada tahun 2005, keberadaan Bakorpakem jelas
sudah tidak relevan.
Ketiga, jika ditinjau dari aspek historis dan sosiologis, UU Nomor 1/PNPS/1965 jo UU
Nomor 5/PNPS/ 1969 dibuat pada kondisi dimana Indonesia menghadapi pemberontakan PKI
(Partai Komunis Indonesia) sehingga UU tersebut dimaksudkan untuk membatasi kebebasan
berserikat seseorang. Sedangkan Pasal 156 KUHP adalah buatan Belanda dalam kontek
kekinian sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu,
pembatasn kebebasan berserikat tidak boleh dicampuradukan dengan pembatasan kebebasan
beragama. Jika masyarakat memandang perlu adanya UU tentang Penyalahgunaan dan atau
Penodaan Agama, maka harus dibuat UU yang baru yang didalamnya memuat aturan-aturan
yang tidak diskriminatif dan tidak multitafsir.
Dengan melihat beberapa kelemahan dari UU aquo, maka menurut hemat Penulis UU aquo
sangat terbuka kemungkinan dilakukan diuji secara materill ke Mahkamah Konstitusi (MK),
sehingga jika MK melihat bahwa ketentuan tersebut melanggar konstitusi, maka UU tersebut
tidak menutup kemungkinan dianulir. Hal ini terbukti ketika saat ini beberapa LSM seperti
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Center for Democracy
and Human Right Studies (Demos), Setara Institute, serta Desantara Foundation mengajukan
uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 pada 27 Januari 2010 mengajukan Judicial
review atas UU Nomor 5/PNPS/Tahun 1969 ke Mahkamah Konstitusi.
Menanggapi pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan menilai uji materi
Undang-Undang Nomor 5/PNPS/ Tahun 1969 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan
Agama merupakan perbuatan keliru dengan menyatakan bahwa:
4
Lihat Detik.com, 04 Mei 2008, ’Tak Sesuai Konstitusi, Bakor Pakem Diminta Bubar’, diakses dari
http://www.kontras.org/index.php?hal=dalam_berita&id=1552
Uji materi tersebut, keliru dan salah sasaran. Kelirunya pengajuan uji materi tersebut,
lanjut Amidhan, karena Indonesia tidak menganut kebebasan yang tak berbatas, meski
Pasal 28 (i) UUD 1945 menyatakan kebebasan yang menyangkut hak asasi manusia
tidak boleh dibatasi sedikit pun. Tapi Pasal 28 (j) UUD 1945, menyebutkan kebebasan
itu dikaitkan dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Tiga hal yang
membatasi kebebasan di Indonesia adalah agama, moral, dan ketertiban umum.
Batasan tersebut, ia menjelaskan, diatur oleh undang-undang. Untuk agama, Amidhan
mencontohkan, ketentuannya jelas tidak boleh mengacak-acak agama lain yang ajaran
dan akidahnya sudah baku. 5
Dalam hal ini, pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu sedikit diluruskan. Pertama,
benar bahwa Pasal 28 (I) menyatakan bahwa kebebasan beragama merupakan bagian dari hak
sipil dan politik yang tidak dapat dibatas-batasi sedikitpun. Benar bahwa Pasal 28 (I) tidak
dapat dilepaskan dengan Pasal 28 (J). Namun MUI salah menafsirkan. Menurut MUI
kebebasan termasuk kebebasan beragama dapat dibatasi oleh tiga hal yaitu agama, moral dan
ketertiban umum. Sesungguhnya bahwa Pasal 28 (J) tidak menempatkan agama, moral dan
ketertiban umum sebagai pembatasan yang utama melainkan menempatkan undang-undang
sebagai pembatasan yang utama (primer). Jika agama, moral dan ketertiban umum dijadikan
sebagai pembatas yang utama (primer), maka akan timbul pertanyaan agama siapakah yang
berhak menjadi tolok ukur dari ke-6 agama resmi di Indonesia. Sementara itu sampai
sekarang tidak ada parameter yang dapat menjelaskan dnegan tepat apa yang dimaksud moral
dan ketertiban umum. Oleh karena itu jika tiga hal tersebut yang dijadikan parameter utama
(primer) maka akan menjadi persoalan tersendiri. Sehingga agama, ketertiban umum dan
moral dimaksudkan sebagai parameter tambahan (sekunder). Secara tegas Pasal 28 (J)
menyatakan bahwa: ”Dalam menjalankan kebebasannya setiap orang harus tunduk pada
pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjaga ketertiban
umum/ masyarakat”. Jadi di sini konstitusi mengamanatkan harus ada UU yang secara tegas
mengatur tentang pembatasan kebebasan tersebut. Jika UU Nomor 5/PNPS/1969 adalah satusatunya UU yang dimaksud, padahal secara substansi masih diskriminatif dan sangat
multitafsir, maka UU tersebutlah yang harus diperbaiki sehingga dalam hal penerapan
nantinya tidak menimbulkan pro dan kontra. Jadi, diperlukan tindakan pro aktif tentunya bagi
warga negara yang dianggap dirugikan oleh ketentuan UU tersebut. Oleh karena itu tindakan
beberapa LSM melakukan yudisial review terhadap UU aquo tidak dapat dipandang sebagai
tindakan yang keliru, namun sebuah tindakan yang harus didukung oleh segenap masyarakat,
karena siapapun baik mayoritas maupun minoritas berpotensi dirugikan oleh keberadaan UU
tersebut.
Perbedaan pemahaman demikian wajar bila terjadi di kalangan masyarakat di Indonesia
mengingat pembentukan Sistem Hukum HAM Nasional masih dalam tataran pembenahan
secara terus-menerus. Oleh karena itu diskusi dan dialog tentang perbedaan pandangan
tersebut masih sangat terbuka dilakukan. Namun di sisi lain ada kewajiban dari negara untuk
senantiasa mengkampanyekan HAM di berbagai kalangan masyarakat sehingga pemahaman
5
Lihat Tempo Interaktif, Majelis Ulama Nilai Uji Materi Undang-Undang Penodaan Agama Keliru, Senin 1
Februari 2010, diakses di http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/02/01/brk,20100201222560,id.html pada tanggal 17 Februari 2010. Pendapat serupa juga pernah dikemukakan oleh Ketua MUI
Jawa Timur (KH. Abdusshomad Buchori) dalam Seminar Nasional tentang ’HAM dan Penerapan Syariah
dalam Konteks Demokratisasi di Indonesia’, yang diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam, Universitas
Muhammadiyah Malang, 21 Maret 2009. Lihat dalam KH Abdusshomad Buchori, ’Penerapan Syariat Islam
dan Orientasi Keberagaman Umat’.
komprehenship HAM masyarakat dapat segera terwujud. Negara juga tidak dibenarkan
membiarkan terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat. Akhirnya kesadaran akan
pentingnya melindungi dan menghormati HAM tidak hanya menjadi kebutuhan kelompok
minoritas namun juga kebutuhan kelompok mayoritas. Dengan demikian berbagai macam
kekerasan mengatasnamakan agama tidak akan terjadi kembali di negeri tercinta Indonesia.
Penutup
Sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, maka kewajiban untuk melindungi dan
menghormati HAM adalah kewajiban negara Indonesia sebab HAM tidak hanya merupakan
hak kodrat namun juga merupakan hak konstitusional rakyat yang dijamin dalam UUD NRI
Tahun 1945. Universalitas HAM bukan merupakan ancaman baik bagi Islam mayoritas
maupun non Islam minoritas. Pemahaman HAM secara konferenship diperlukan untuk
menghindari penggunaan HAM sebagai alas hak untuk berbuat sebebas-bebasnya sehingga
dapat merugikan. Di sisi lain, sikap apriori terhadap HAM adalah sebuah upaya yang
kontraproduktif dalam usaha mencapai tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap
bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena
itu, usaha memahami berbagai ketentuan peraturan PerUUan dibidang HAM secara
komprehenship dan proporsional adalah sebuah usaha untuk menghindari kesalahpahaman
yang berkepanjangan. Kekerasan bukan merupakan cara yang tepat dalam menyelesaikan
setiap perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mencapai tujuan negara,
agama (Islam) dan HAM tidak dipandang sebagai dua sisi mata uang yang berbeda namun
keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena agama adalah bagian
dari HAM dan HAM melindungi agama-agama sebagai hak yang tidak dapat dikurangkurangi dalam kondisi apapunn (non derogable rights).
Daftar Pustaka
Al-Quran
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
The International Bill of Human Rights, Fact Sheet No.2 (Rev.1), World Campaign For
Human Rights, United Nations.
Universal Declaration of Human Rights 1948
International Covenant on Civil and Political Rights 1966
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on
Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
Undang-Undang Nomor 5/PNPS/Tahun 1969 tentang Penyalahgunaan dan/Penodaan Agama.
Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika
Global, Alumni bandung, 2000, hal. 60-61.
Christian Tomuschat, Human Rights, Between Idealism and Realism, Oxford University
Press, 2003.
David Weissbrodt, dalam Peter Davies, ‘Hak-Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai, A.
Rahman (ed)., yayasan Obor Indonesia, Jakarta 1994.
H. Victor Conde, A Hand Book of International Human Rights Terminology, University of
Nebraska Press, hlm. 58.
Ifdal Kasim (eds.), Hak Sipil dan Politik, Esai-esai Pilihan, Cetakan Pertama, Juli 2002.
Karl Josef Parsch, Kebebasan Beragama , Berekspresi dan Kebebasan Berpolitik, dalam Ifdal
Kasim (eds.), Hak Sipil dan Politik, Esai-esai Pilihan, Cetakan Pertama, Juli 2002.,
hal. 238.
Krzytof Drzewicki, Internationalization of Human Rights and Their Jurizdiction, dalam Raija
Hanski and Markku Suksi, An Introduction to the International Protection of Human
Rights, A Textbook, second revised edition, Institute for Human Rights, Abo Akademi
University, 2004.
Manfred Nowak, The International Covenant On Civil and Political Rights, Raija Hanski and
Markku Suksi, An Introduction to the International Protection of Human Rights, A
Textbook, second revised edition, Institute for Human Rights, Abo Akademi
University, 2004.
Masudi, Masdar F (2000), ‘Hak Aasai Manusia Dalam Islam’, dalam E. Shobirin Nadj dan
Naning Mardilah (eds), Diseminasi HAM Perspektif dan Aksi, (Jakarta: CESDA
LP3ES), hlm. 66.
Mr. P. van Dijk (et.all), (eds), American Convention on Human Rights di International Law,
Human Rights,., Fourth Revised edition, Koninklijke vermande, page. 277.
Noah Feldman, ‘The fall and Rise of The Islamic State, American Muslims For Constructive
Engagement, Alison Lake (ed), 2008.
Raija Hanski and Markku Suksi, An Introduction to the International Protection of Human
Rights, A Textbook, second revised edition, Institute for Human Rights, Abo Akademi
University, 2004.
Sayyid Quthb, 2000, Tafsir Fizhilalil Qur’an, GIP, Jakarta, hlm 343.
Syamsul Arifin, 2009, ‘Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), Dan Demokrasi, Perspektif
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Seminar Nasional HAM dan Penerapan
Syariah Dalam Konteks Demokratisasi Di Indoensia, FAI, UMM
Zakiyuddin Baidhawi, 2006, Kredo Kebebasan Beragama, PSAP, Jakarta, hlm 3.
http://hizbut-tahrir.or.id/2010/02/10/liberalisasi-budaya-mengancam-bangsa-ini
http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/01/dalil-mendirikan-negara-berdasarkan-syariah-islam
http://majelisfathulhidayah.wordpress.com/2009/05/26/sulit-pendirian-negara-islam
http://pusham.uii.ac.id/index.php?&page=caping&id=24.
http://pdfdatabase.com/download/menggugat-hubungan-islam-dan-demokrasi-pdf
8283278.html
http://komnasham.or.id
http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_IDN.html,
http://hdrstats.undp.org/countries/country_fact_sheets/cty_fs_IDN.html,
http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2010/02/01/brk,20100201-222560,id.htm
http://www.kontras.org/index.php?hal=dalam_berita&id=1552
Peraturan yang menghambat kebebasan beragama/
berkeyakinan
1. Undang Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
Dalam pasal 1 UU No 1/PNPS/1965 dinyatakan bahwa setiap orang
dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, mengajarkan, dan
mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu
agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan
keagamaan dari agama itu, tetapi menyimpang dari pokokpokok
ajaran agama tersebut. Dalam penjelasannya mengenai pasal
ini, disebutkan bahwa pengertian ''di muka umum'' yang dinyatakan dalam
pasal 1 itu sama dengan pengertian ''di muka umum'' dalam KUHP.
Keberadaan pasal ini biasanya digunakan oleh aparat penegak hukum
menjerat agama minoritas dan penganut kepercayaan maupun keyakinan
lain karena dianggap penodaan agama lain. 156a KUHP adalah pasal yang
digunakan sebagai rujukan pemidanaan dari pelanggaran UU ini yang isinya
adalah sebagai berikut: ''Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan
perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat
permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang
dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut
agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 2:
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing
agamanya dan kepercayaannya itu,
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan Perundangundangan
yang berlaku.
Dalam pelaksanaanya Undang Undang ini memberikan hambatan kepada
penganut Agama Minoritas, Penganut Kepercayaan dan Keyakinan lain
selain 6 Agama Mayoritas di Indonesia yang akan melakukan perkawinan.
Keabsahan perkawinan dipertanyakan ketika akan dicatatkan. Berbeda
dengan 6 agama mayoritas, proses pencatatan bagi penganut agama
minoritas, Penganut Kepercayaan dan Keyakinan Lain akan lebih rumit
dan berbelit-belit, bahkan samapai ada yang gagal mengurus keabsahan
perkawinan dengan dasar UU ini.
Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan
Pasal 61 (Ayat 1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK,
nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin,
alamat, tempat lahir, tanggal Iahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status
perkawinan, status hubungan dalam keluarga, ewarganegaraan, dokumen
imigrasi, nama orang tua.
(Ayat 2) Keterangan rnengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat
kepercayaan tidak diisi, tetap dilayani dan dicatat dalam database
Kependudukan.
Keberadaan pasal ini menjadi dasar adanya kolom agama dalam Kartu
Tanda Penduduk. Ini yang memunculkan banyak permasalahan dalam hal
pengurusanya. Ayat 2 juga secara jeloas menyabutkan adanya agama yang
belum mengakui, hal ini memunculkan persepsi pembedaan antara agama
resmi dan agama tidak resmi.
4. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
Pasal 30 UU ini mengatur mengenai pendidikan agama yang
diselenggarakan pada jalar pendidikan formal, informal dan non formal.
Yang dalam pelaksanaanya menimbulkan permasalahan dan diskriminasi
bagi pemeluk agama minoritas, penganut kepercayaan, dan penganut
keyakinan lainnya. Siswa yang tidak memeluk agama mayoritas dalam
prakteknya sering diharuskan ikut dalam salah satu pelajaran agama
mayoritas yang diselenggarakan disekolah.
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG,
DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Nomor 3 tahun 2008 tentang PERINGATAN DAN PERINTAH
KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA
PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN
WARGA MASYARAKAT
Keputusan ini berisi peringatan kepada Jamaah Ahmadiyah di Indonesia
untuk menghentikan penyebaran penafsiran agamanya. Dalam keputusan ini
disebutkan bahwa ajaran ini dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran
Islam.
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:
KEP004/J.A/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan
Masyarakat (PAKEM)
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga
Keagamaan di Indonesia
Pasal 4 UU ini menyebutkan mengenai larangan penyebaran agama
terhadap pemeluk agama lain. Akibatnya adalah penganut agama cenderung
menyebarkan agamanya pada selain pemeluk agama, seperti misalnya
penganut kepercayaan, atau pemeluk agama asli.
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri
Nomor 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah
Dalam Pemeliharaan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
Peraturan ini mengatur juga mengenai syarat-syarat pendirian rumah ibadat.
Peraturan ini yang biasanya menjadi dasar pelarangan pendirian rumah
ibadat, karena syarat persetujuan dari warga sekitar. Beberapa pendirian
rumah Ibadah seperti misalnya pendirian Gereja di beberapa daerah di tolak
baik oleh warga maupun pemerintah daerah dengan dasar peraturan ini
Fly UP