...

File - SIPP Kota Pontianak - Pemerintah Kota Pontianak

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

File - SIPP Kota Pontianak - Pemerintah Kota Pontianak
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH
Alokasi pembiayaan pembangunan pada masing-masing bidang kewenangan
menjadi salah satu pendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan
yang direncanakan. Sesuai dengan target indikator makro pembangunan yang
direncanakan, diharapkan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak tahun 2014 mencapai
6,50% Dari perkiraan pendapatan yang akan ditentukan rencananya pembiayaan
pembangunan diarahkan untuk peningkatan pendidikan, kesehatan, dan infra struktur
kota, guna mendukung peningkatan pendapatan masyarakat dan pelayanan publik serta
sarana
perkantoran.
Selanjutnya
secara
berkesinambungan
berdasarkan
bidang
kewenangan yang perlu mendapat perhatian secara khusus yaitu bidang pendidikan.
Pembiayaan bidang pendidikan yang cukup memadai, diperlukan terutama untuk
pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, penuntasan buta huruf, pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan secara umum. Pembiayaan
bidang kesehatan merupakan hal yang harus diperhatikan terutama untuk mendongkrak
IPM di sektor kesehatan sehingga dapat meningkatkan usia harapan hidup, selain itu
alokasi pembiayaan bidang kesehatan
diperlukan juga untuk peningkatan kualitas
kesehatan masyarakat secara umum dan peningkatan prasarana pelayanan kesehatan
masyarakat, kualitas tenaga medis dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup
sehat. Dari sisi pembiayaan pembangunan infrastruktur kota diperlukan untuk
peningkatan pelayanan prasarana dasar perkotaan yang meliputi prasarana jalan, saluran,
pasar, air bersih, persampahan dan prasarana lingkungan permukiman.
Rencana pembiayaan pelaksanaan program pembangunan tahun anggaran 2014
didasarkan pada rencana pencapaian tujuan dan sasaran program. Oleh karena itu, setiap
program prioritas pembangunan yang ditetapkan harus mempunyai sasaran yang terukur
dengan indikator keberhasilannya.
Untuk menetapkan besarnya biaya pada masing - masing program, selain
didasarkan pada jumlah anggaran program tahun 2014, juga mempertimbangkan kegiatan
prioritas yang
akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Pembiayaan masing-masing program tahun anggaran 2014 tetap memperhatikan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014, agar kesinambungan arah dan sasaran belanja
untuk mendukung pembiayaan program dapat dilaksanakan tepat sasaran dan mencapai
tujuan yang maksimal.
1
Berdasarkan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan pembangunan Kota Pontianak
dan mengingat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota
Pontianak yang relatif terbatas, maka disusun prioritas pembangunan Kota Pontianak
Tahun 2014 sebagai berikut :
A.
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Misi
Pertama “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas,
sehat, berbudaya dan harmonis “ adalah sebagai berikut:
1.
Upaya pemberian pembiayaan kesehatan pada masyarakat miskin dalam
bentuk asuransi kesehatan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan
prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Pelayanan kesehatan dasar bagi peserta askes, jamkesko dan
jamsostek kota pontianak
 Jaminan Persalinan.
 Stimulan MP ASI dan Girang Gakin
 Stimulan Bumil KEK Gakin
 Pelayanan Kesehatan Dasar Tanpa Biaya bagi Warga Kota Pontianak
 Jaminan Pelayanan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat
Kurang Mampu
2.
Penyediaan 6 Puskesmas rawat inap dan pelayanan dokter spesialis.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Rehabilitasi Puskesmas Alianyang, Puskesmas Gg. Sehat, Puskesmas
Kp. Bangka danpuskesmas Pembantu
 Peningkatan Pelayanan Prima pada puskesmas rawat inap
3.
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. Kebijakan
tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Pelayanan Kesehatan Dasar Tanpa Biaya
 Operasional Puskesmas 24 jam
 Inspeksi sanitasi terhadap sarana air bersih di wilayah binaan
puskesmas.
2
4. Mengoptimalkan posyandu untuk menekan angka kematian ibu dan anak.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Bantuan operasional posyandu
 Rehabilitasi dan Revitalisasi posyandu
 Jambore posyandu
 Refresing kader posyandu
 Pembangunan Posyandu Permanen
 Pembinaan posyandu lansia
5.
Penyediaan Rumah Sakit tipe C di Kota Pontianak. Kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
 Pengadaan alat-alat kesehatan untuk RSUD
 Pengadaan Alat-alat kedokteran
 Operasional RSUD
6.
Memperbanyak dokter spesialis di puskesmas. Kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Pendidikan Kedinasan
7.
Meningkatkan penyuluhan kesehatan lingkungan dan reproduksi remaja.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
 Pemantauan jentik berkala oleh kader
 Sosialisasi kespro remaja
 Pengadaan Larvasida
8.
Peningkatan
pelayanan
keluarga
berencana.
Kebijakan
tersebut
dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Peningkatan Jaminan dan kualitas pelayanan KB
 Pengadaan sarana dan bahan penunjang penyelenggaraan jaminan
dan pelayanan KB
3
 Promosi advokasi dan pemberdayaan masyarakat untuk program
pelayanan KB.
9.
Peningkatan/perluasan layanan kesehatan terkait Narkoba, HIV dan AIDS.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Pembinaan anak-anak kota Pontianak dan penanggulangan kenakalan
remaja
10. Memberikan pendidikan gratis bagi keluarga miskin. Kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
 Pemberian bantuan perlengkapan masuk sekolah bagi siswa miskin.
 Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
 Operasional Beasiswa Bakat dan prestasi bagi siswa kurang mampu
ekonomi
 Wajib belajar 12 tahun
 Pendidikan Non formal
 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
11. Mendorong pengembangan kualitas anak didik dalam pembinaan iman dan
taqwa/mental dan spiritual. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan
prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Pembinaan pendidikan Karakter bangsa bagi guru dan siswa
 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran
pendidikan anak usia dini.
12. Memberikan kesempatan pada anak terlantar dan jalanan untuk
mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Pelatihan ketrampilan dbagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial.
 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
 Pembinaan gepeng
4
 Pembinaan Anak terlantar di luar panti.
 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
13. Mengoptimalkan dan membentuk balai pelatihan teknologi padat karya di
setiap
kelurahan
bekerjasama
dengan
LPM.
Kebijakan
tersebut
dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
 Pelatihan kewira usahaan bagi pemuda
 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
 Pelatihan ketrampilan pencari kerja
 Pelatihan ketrampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial
 Pelatihan ketrampilan bagi anak cacat
 Pelatihan ketrampilan bagi PSK/waria
 Pelatihan kewirausahaan
14. Mendorong peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan yang lebih
dekat kemasyarakat. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas
pembangunan sebagai berikut :
 Penambahan buku-buku perpustakaan
 Oprasional perpustakaan keliling
 Operasional mobil pintar
 Pameran dan buku murah
15. Membangun sarana dan prasarana untuk SD, SMP, SMA dan SMK.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Pembangunan Gedung Sekolah
 Rehabilitasi sedang/berat sekolah yang kondisinya rusak.
 Rehabilitasi sedang/berat fasilitas sekolah ( halaman/lapangan,
tempat parkir, tama, jalan lingkungan, dan pagar)
 Penambahan Ruang Guru, Ruang Kelas, Laboratorium, perpustakaan
dan ruangan lain yang diperlukan untuk operasional sekolah.
 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary sekolah
5
16. Mewujudkan sekolah berstandar nasional dan internasional untuk SMP,
SMA dan SMK. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas
pembangunan sebagai berikut :
17. Mengembangkan pendidikan berbasis lapangan kerja.
 Pameran dan lomba hasil karya siswa SMK Kota Pontianak
 Pelatihan hotel dan restoran bagi siswa SMK Perhotelan dan
Pariwisata
 Pembangunan bengkel SMK
 Pelatihan kewirausahaan bagi siswa SMK dan SMA
18. Meningkatkan budaya toleransi di masyarakat untuk menciptakan
keharmonisan dan kerukunan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan
prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Fasilitasi Forum Kerukunan Umat beragama
 Forum Dialog Interaktif Masyarakat
 Fasilitasi Forum Pembauran kebangsaan
 Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
19. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah. Kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
 Fumigrasi arsip
 Pembuatan galeri arsip
 Pelatihan peugas arsip
 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
 Termicontrol / pengendalian hama rayap
 Perawatan / Pemeliharaan Arsip Inaktif
B.
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Misi
Kedua “Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemuda“ adalah sebagai
berikut :
6
1. Pemberian pelatihan dan modal bergulir untuk industri rumah tangga.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Pelatihan kewirausahaan
 Pelatihan ketrampilan
 Pembinaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 Pelatihan Ketrampilan bagi masyarakat kurang mampu
 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
 Bantuan Peralatan dan perlengkapan usaha
 Pelatihan pengolahan aneka makanan bagi IKM
 Pelatihan manajemen usaha bagi IKM
 Pelatihan aneka kerajinan bagi IKM
 Pelatihan batik corak insang bagi IKM
 Pelatihan kerajinan serat nanas dan serat pisang
 Pameran dan promosi produk unggulan IKM
2. Memberikan kesempatan kaum perempuan untuk ikut andil dalam kancah
politik.
 Sosialisasi Partisipasi Politik Kaum Perempuan
3. Memberikan perhatian kepada organisasi yang membela permasalahan
yang dihadapi kaum perempuan.
 Pembinaan Peranan Wanita
 Pembinaan Pengarusutamaan Gender
4. Menekan angka KDRT dan menyediakan pusat konsultasi keluarga.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
 Penanganan kasus KDRT dan trafiking perempuan kota
 Penyediaan sarana dan prasarana shelter serta perlindungan.
 Penanganan kasus KDRT anak di Kota Pontianak
7
5.
Meningkatkan persentase pegawai perempuan dalam jabatan struktural.
6.
Memberikan pelatihan dan kemudahan akses permodalan kepada
organisasi kepemudaan. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas
pembangunan sebagai berikut :
 Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan
 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda
 Pendataan potensi pemuda dan organisasi kepemudaan.
7.
Memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi. Kebijakan
tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Pemilihan Pemuda Pelopor Kota Pontianak
 Pemilihan calon paskibraka Kota Pontianak
8.
Menjadikan kelompok pemuda sebagai mitra pemerintah dalam menangani
masalah di Kota Pontianak. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan
prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Pembinaan
anak-anak
Kota
Pontianak
dan
penanggulangan
kenakalan remaja.
 Penyelenggaraan Kejuaraan Sepak Bola Antar klub usia 15
 Pendataan Potensi Pemuda dan Organisasi kepemudaan
 Fasilitasi pertukaran
 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerahpemuda antar
negara Jambore Pemuda Indonesia dan Bulan Bakti Pemuda Antar
Propinsi
 Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
C.
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Misi
Ketiga ”Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan
mengurangi pengangguran” adalah sebagai berikut :
8
1.
Percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar kawasan/kecamatan.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Meningkatkan kualiatas dan kuantitas infrastruktur jalan di kota
Pontianak
 Peningkatan Pelayanan perizinan bangunan di kota Pontianak
 Perencanaan Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh
 Penyusunan Analisa PDRB Kecamatan Se Kota Pontianak
2.
Meningkatkan kerjasama tingkat sektoral, destinasi, SDM pariwisata,
kualitas produk dan pelayanan pariwisata. Kebijakan tersebut dilaksanakan
dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Fasilitasi Penyelenggaraan Seminar Untuk Pelaku Seni
 Kampanye dan Pemasaran Hasil Karya Seni
 Pendataan Benda Cagar Budaya
 Penyelenggaraan berbagai
even /festival pariwisata di kota
Pontianak.
 Pembinaan sanggar seni dan budaya di Kota Pontianak
 promosi pariwisata
 Pelatihan teknis usaha pariwisata
 Pembentukan kelompok sadar wisata
 Pembuatan DED Tugu Khatulistiwa
 Revitalisasi Bangunan Keraton Kadriyah Kesultanan Pontianak
 Mengikuti promosi pariwisata dalam/ luar negeri
3.
Penataan ODTW yang berbasis tepian sungai. Kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Pembuatan DED Tugu Khatulistiwa
 Penyelenggaraan pesona kulminasi matahari
 Perawatan dan Pemeliharaan Tugu Khtulistiwa
 Pemeliharaan Taman Alun Kapuas
 Pengamanan Taman Alun Kapuas
9
4.
Meningkatkan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Pembuatan Leaflet
5.
Meningkatkan iklim investasi agar lebih kondusif yang bersifat padat karya
di sektor sekunder dan tersier.
6.
Menyediakan tempat berusaha bagi pedagang informal. Kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
 Revitalisasi Pasar Tradisional
7.
Memberikan pendampingan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas
produk home industri.
 Pelatihan motivasi berprestasi bagi IKM
 Pelatihan manajemen usaha bagi IKM
 Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bagi IKM
 Fasilitasi / Pemasyarakatan dan Pengawasan SNI dan HAKI Produk
IKM
8.
Mengoptimalkan sarana dan prasarana pertanian, perikanan serta
peternakan.
Kebijakan
tersebut
dilaksanakan
dengan
prioritas
pembangunan sebagai berikut :
 Peningkatan sarana dan prasana Pertanian, perikanan dan peternakan.
 Penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan.
 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
 Bantuan keramba ikan air tawar
 Penyediaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan.
 Peningkatan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan.
 Peningkatan sarana prasarana BBI Lokal
 Operasional Aloe Vera Center, Raiser dan Orchid Center
 Operasional RPH Sapi
 Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH Sapi.
10
9.
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pangan. Kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
 Pengembangan cadangan pangan daerah
 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
10. Meningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Operasional Tempat Pelelangan Ikan
 Pengembangan bibit ikan unggul
 Pengembangan pembenihan rakyat
 Penyediaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan
11. Merevitalisasi koperasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat.
 Pelatihan perkoperasian bagi pengurus koperasi
 Penyuluhan/pelatihan/ monitoring dan evaluasi Koperasi
 Pameran dan gelar produk koperasi dan UMKM
12. Memberikan kemudahan perizinan pada semua pelaku ekonomi. Kebijakan
tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Pembuatan buku dan CD peluang investasi Kota Pontianak
 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
 sosialisasi perizinan
 Pameran dan Promosi Pelayanan perizinan
 Peningkatan sarana pennjang sistem pelayanan perizinan terpadu
(SIMPIT)
 Pengawasan dan pengendalian perizinan
 Pelatihan publik speaking bagi petugas pelayanan
 Pelayanan perizinan proaktif
 Pemeliharaan jaringan sistem informasi manajemen pelayanan
terpadu
 Pengembangan WEB BP2T
11
13. Membentuk kelompok – kelompok usaha bagi siswa SMK Sejak kelas II.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Pameran dan Lomba hasil karya siswa SMK Kota Pontianak
 Lomba Kompetensi siswa SMK tingkat Kota Pontianak
 Pembangunan Bengkell SMK
 Pelatihan Hotel dan Restoran bagi siswa SMK perhotelan dan
periwisata
 Pelatihan kewirausahaan bagi siswa SMK dan SMA
14. Memberikan insentif untuk investasi yang menyerap tenaga kerja.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Pemberian Insentif IMB
D.
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Misi
Keempat ”Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung
terciptanya iklim investasi yang kondusif” adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan keamanan dan ketertiban berbasis kemasyarakatan.
 Pemberdayaan pos kamling di kelurahan
 Pemberdayaan tenaga linmas
2. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Kegiatan terpadu penertiban dengan dinas/instansi terkait
 Pengawalan pejabat / tamu / orang penting
 Pengamanan HUT RI
 Pengamanan hari jadi kota Pontianak
 Patroli bersama garnisum
 Pengamanan hari besar keagamaan
 Kegiatan penegakan hukum / perda
 Kegiatan bintibmas
12
3. Menjalin kemitraan antara masyarakat dan aparat keamanan (POLMAS).
4. Mengaktifkan koordinasi antar pemerintah daerah dan aparatur keamanan.
 Fasilitasi Kominda
5. Meningkatkan budaya toleransi antar suku dan agama. Kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
 Fasilitasi FKUB
 Pembinaan Forum Pembauran kebangsaan.
E.
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Misi
Kelima ”Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk
menunjang perkembangan perdagangan dan jasa” adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan sesuai dengan kebutuhan dan
dinamika pertumbuhan kota. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan
prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Pembangunan dan pemeliharaan PJU
 Pemeliharaan rutin jalan
 Pemeliharaan rutin jembatan
 Pemeliharaan periodik jalan
 Pemeliharaan periodik jembatan
 Peningkatan jalan kota
 Peningkatan jembatan
 Pembangunan jalan
 Pembangunan jembatan
 Penataan simpang
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas drainase untuk mengatasi genangan
air. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan
sebagai berikut :
 Pembangunan saluran / drainase kota
 Pembangunan turap / talud saluran primer / sekunder
 Peningkatan saluran
 Perbaikan tebing sungai
 Pemeliharaan saluran
13
 Pemeliharaan peralatan
 Normalisasi saluran
3. Mengurangi permukiman kumuh melalui kemitraan antara pemerintah dan
masyarakat.
Kebijakan
tersebut
dilaksanakan
dengan
prioritas
pembangunan sebagai berikut :
 Fasilitasi penanganan perumahan dan kawasan pemukiman kemenpera
 Fasilitasi dalam rangka pemerian bantuan rumah tidak layak huni
 Stimulan bantuan material perbaikan jalan lingkungan
 Perbaikan jalan dan drainase lingkungan
 Kegiatan sanitasi
4. Perbaikan 500 s/d 1.000 unit rumah kumuh setiap tahun melalui bantuan
bahan bangunan untuk keluarga miskin. Kebijakan tersebut dilaksanakan
dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Fasilitasi penanganan perumahan dan kawasan permukiman
 Fasilitasi dalam rangka penjaringan pemberian bantuan bagi rumah
tidak layak huni.
 Pengembangan SDM bidang perumahan
 Bantuan perbaikan rumah akibat bencana alam/sosial
5. Pembangunan
jalan
lingkungan
melalui
keswadayaan
masyarakat.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Bantuan material jalan lingkungan (swadaya)
6. Meningkatkan
kemampuan
penanganan
sampah
di
TPA
dengan
manajemen persampahan yang baik dan melanjutkan program CDM.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (3R)
 Operasional penyapuan kebersihan pasar dan jalan kota
 Operasional peengelolaan TPA dengan sistem swakelola
 Pengadaan kendaraan angkutan bermotor dan tidak bermotor.
14
7. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebersihan
lingkungan.
Kebijakan
tersebut
dilaksanakan
dengan
prioritas
pembangunan sebagai berikut :
 Kegiatan Gotong Royong di tingkat RT
8. Meningkatkan penataan penghijauan dan pemerliharaan taman kota.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Peningkatan sarana dan prasarana pertamanan
 pemeliharaan taman kota
 pengadaan bibit tanaman hias dan peneduh
9. Penataan angkutan umum perkotaan yang layak dalam pelayanan.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Perencanaan dan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
 Rehabilitasi dan pemeliharaan rutin traffic light
 Pengecatan marka jalan
 Penataan perparkiran
 Pengaturan dan penjagaan lalu lintas rutin dan khusus
 Pengawasan lalu lintas
 Pengadaan rambu - rambu lalu lintas
 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor
 Operasional balai pengujian kendaraan bermotor
 Rehabilitasi terminal antar kota dalam propinsi.
10. Mempercepat terwujudnya jalan lingkar luar.
Kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

Pengadaan tanah pembangunan jalan kota pontianak
11. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga guna peningkatan prestasi atlet.
12. Perluasan pelayanan air bersih. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan
prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Pembangunan dan pemassangan Pipa air bersih
15
F.
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Misi
Keenam ”Mewujudkan tata ruang, tata kota dan wilayah yang seimbang dan
berwawasan lingkungan ” adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas fisik lingkungan hidup yang lebih seimbang, tidak
melebihi ambang batas baku mutu lingkungan. Kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
 Koordinasi penilaian kota sehat/ adipura
 Pemantauan kualitas lingkungan
 Koordinasi pembahasan amdal
 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan
hidup
 Peningkatan kapasitas adiwiyata
 Pengendalian limbah kegiatan usaha
 Pengawasan limbah kegiatan usaha
 Penilaian kegiatan usaha dan/atau rencana kegiatan usaha dalam
rangka pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan
 Koordinasi pengendalian kebakaran hutan
2. Meningkatkan kualitas tata ruang kota yang berwawasan lingkungan.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR)
 Penyusunan Peta GSB, DMJ dan GSS
 Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan ruang
 Penilaian kelayakan fungsi bangunan gedung
 Peningkatan kualitas Lingkungan permukiman kota pontianak
3.
Meningkatkan pengawasan dalam penerapan aturan pendirian bangunan.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan ruang
4.
Mengurangi penggunaan material kayu dalam pembangunan.
5.
Mempercepat pemanfaatan kawasan perdagangan.
16
G.
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Misi
Ketujuh ”Meningkatkan prisip – prinsip good governance, ketaatan hukum
masyarakat dan Perundang – undangan yang Berlaku” adalah sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
 Forum SKPD, Musrenbang, Pelibatan Stakeholder
2. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat meningkatkan kualitas SDM
dan fasilitas komunikasi. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas
pembangunan sebagai berikut :
 Press release, pemasangan iklan/advertising pada media massa
klarifikasi pemberitaan melalui media cetak dan elektronik
 Dialog interaktif melalui media elektronik
 Publikasi pemberitaan dan informasi melalui media cetak dan
elektronik
 Penerbitan majalah Warta Kota
 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Meningkatkan kelembagaan ekonomi masyarakat.
4. Meningkatkan pembinaan pengelolaan keuangan dan laporan kepada
SKPD. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan prioritas pembangunan
sebagai berikut :
 Menyelenggarakan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum
terutama peraturan daerah. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan
prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Penegakan hukum daerah (PERDA)
 Fasilitasi pembuatan Perda, Perwal dan keputusan Walikota
 Pencegahan Pelanggaran Perda Ketertiban Umum (Patroli)
 Sosialisasi Peraturan Perundangan
 Sosialisasi penyelenggaraan ketertiban masyarakat
17
6. Memprioritaskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial
kemasyarakatan berdasarkan aspirasi masyarakat.
Kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, Forum
SKPD dan Musrenbang tingkat kota
 melibatkan stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah.
7. Meningkatkan sumber daya aparatur (SDM), meningkatkan disiplin
aparatur, meningkatkan kinerja PNS menerapkan pembinaan PNS melalui
sistem karir dan prestasi kerja.
 Penyelenggaraan Pendidikan kedinasan
 razia /monitoring PNS di tempat umum pada saat jam kerja
 sosialisasi peraturan kepegawaian
 Peningkatan mental spiritual
8. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, memberikan kemudahan
perizinan pada semua pelaku ekonomi. Kebijakan tersebut dilaksanakan
dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Peningkatan pelayanan pada semua unit pelayanan langsung kepada
masyarakat .
 Sosialisasi Peraturan Perizinan
 Pengembangan sistem informasi Perizinan Terpadu
9. Menerapkan sistem dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan
aset serta mensertifikasi aset pemerintah daerah. Kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:
 Sertifikasi lahan asset Pemerintah Daerah
10. Peningkatan peran lembaga kecamatan dalam permasalahan pembangunan
pemberdayaan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut
dilaksanakan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
 Bantuan operasional PKK
 Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan
18
 Implementasi Perwa No. 49 tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian
kewenangan Pemerintahan dari Walikota kepada Camat se-Kota
Pontianak
19
Fly UP