...

draft ruu

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Description

Transcript

draft ruu
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BANK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a. bahwa pembangunan nasional merupakan rangkaian
upaya berkesinambungan untuk mewujudkan suatu
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. bahwa guna mendukung terwujudnya pembangunan
nasional yang berkesinambungan, tujuan pelaksanaan
tugas bank sentral harus dititikberatkan pada upaya
untuk mencapai dan memelihara stabilitas harga serta
ikut
mendorong
terpeliharanya
stabilitas
sistem
keuangan;
c.
bahwa
sejalan
dengan
tantangan
perkembangan
ekonomi yang semakin kompleks serta sistem keuangan
nasional dan internasional yang semakin terintegrasi,
tujuan pelaksanaan tugas bank sentral terwujud apabila
didukung oleh stabilitas moneter, sistem pembayaran
dan pengelolaan uang rupiah yang lancar, efisien, aman,
dan andal, serta stabilitas sistem keuangan;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang sudah tidak
sesuai
lagi
kebutuhan
dengan
perkembangan
masyarakat
dalam
hukum
dan
menghadapi
tuntutanperkembangan serta dinamika perekonomian
nasional dan internasional;
1
e.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu
membentuk
Undang-Undang
tentang
Bank
Indonesia;
Mengingat:
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23D, dan Pasal 33Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:UNDANG-UNDANG TENTANG BANK INDONESIA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1.
Bank
Indonesia
adalah
bank
sentral
Negara
Republik
Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
2.
Dewan Gubernur adalah pimpinan Bank Indonesia.
3.
Gubernur adalah pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur.
4.
Deputi Gubernur Senior adalah wakil pemimpin merangkap anggota
Dewan Gubernur.
5.
Deputi Gubernur adalah anggota Dewan Gubernur.
6.
Rapat Dewan Gubernur adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di
Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan-kebijakan Bank Indonesia
yang bersifat prinsipil dan strategis.
7.
Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenaiperbankan.
8.
Sistem
Pembayaran
adalah
suatu
sistem
yang
mencakup
aspek
kebijakan, kelembagaan, mekanisme, instrumen, dan infrastruktur yang
digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana dari satu pihak ke
pihak lain.
2
9.
Pengelolaan Uang Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup
perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan
penarikan, serta pemusnahan uang rupiah yang dilakukan secara efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel.
10. Peraturan Bank Indonesia adalah peraturan tertulis yang memuat norma
hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh
Bank Indonesia dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
11. Peraturan Dewan Gubernur adalah peraturan tertulis yang memuat
norma hukum yang mengikat secara internal dan dibentuk atau
ditetapkan oleh Dewan Gubernur.
12. Sistem Keuangan adalah suatu sistem yang terdiri atas lembaga, pasar
dan infrastruktur keuangan, serta perusahaan non keuangan dan rumah
tangga, yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan
pembiayaan perekonomian.
13. Stabilitas Sistem Keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan
Sistem Keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta
mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal sehingga
alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada
pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
14. Risiko Sistemik adalah potensi instabilitas sebagai akibat terjadinya
gangguan yang menular (contagion) pada sebagian atau seluruh Sistem
Keuangan karena interaksi faktor ukuran (size), kompleksitas usaha
(complexity) dan keterkaitan (interconnectedness) antar institusi dan/atau
pasar keuangan serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari
pelaku/institusi
keuangan
untuk
mengikuti
siklus
ekonomi
(procyclicality).
15. Makroprudensial adalah kehati-hatian secara makro melalui pengaturan
dan pengawasan untuk mencegah dan mengurangi Risiko Sistemik,
meningkatkan fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta
meningkatkan efisiensi Sistem Keuangan dan akses keuangan.
16. Kondisi tidak normal adalah kondisi Sistem Keuangan yang gagal
menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang
ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan
keuangan.
17. Dampak sistemik adalah kondisi sulit yang diakibatkan oleh lembaga
keuangan yang mengalami masalah keuangan, yang apabila tidak segera
ditangani dapat menyebabkan kegagalan lembaga keuangan lain, pasar
3
keuangan, dan/atau infrastruktur keuangan sehingga mengakibatkan
merosotnya
kepercayaan
publik
terhadap
Sistem
Keuangan
dan
penurunan kinerja perekonomian.
18. Cadangan Umum adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank
Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang mungkin
timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
19. Cadangan Tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank
Indonesia yang dapat digunakan antara lain untuk penggantian atau
pembaruan harta tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam
melaksanakan
tugas
dan
wewenang
Bank
Indonesia
serta
untuk
penyertaan.
20. Rupiah adalah mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai mata uang.
21. Uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas uang rupiah kertas dan
uang rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai mata uang.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
23. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi,
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
24. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yangmemegang
kekuasaan pemerintahan negara RepublikIndonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menterisebagaimana dimaksud dalam UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
BAB II
STATUS, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN MODAL
Bagian Kesatu
Status
Pasal 2
(1)
Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan
Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas
diatur dalam Undang-Undang ini.
4
(2)
Bank Indonesia merupakan badan hukum berdasarkan Undang-Undang
ini.
Bagian Kedua
Tempat Kedudukan
Pasal 3
(1)
BankIndonesia berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
(2)
Bank Indonesia dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah
Negara Republik Indonesia.
Bagian Ketiga
Modal
Pasal 4
(1)
Modal Bank Indonesia ditetapkan sebesar modal yang tercatat dalam
laporan keuangan Bank Indonesia yang telah diaudit pada saat UndangUndang ini mulai berlaku.
(2)
Modal Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kekayaan negara yang dipisahkan.
BAB III
TUJUAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5
Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara stabilitas harga
serta ikut mendorong terpeliharanya Stabilitas Sistem Keuangan.
Pasal 6
Bank Indonesia mempunyai tugas:
a.
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
b.
menetapkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Pembayaran dan
Pengelolaan Uang Rupiah; dan
c.
menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang Stabilitas Sistem
Keuangan termasuk Makroprudensial.
5
Pasal 7
(1)
Dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
dalamPasal 6, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur
tangan.
(2)
Bank Indonesia wajib menolak segala bentuk campur tangan dari pihak
mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
(3)
Segala bentuk campur tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) tidak termasuk kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau
bantuan teknis yang diberikan pihak lain atas permintaan Bank
Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
Bagian Kedua
Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
Pasal 8
(1)
Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a,dengan mengacu pada
sasaran inflasi.
(2)
Sasaran inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia.
Pasal 9
(1)
Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Bank Indonesia berwenang:
a. mengelola suku bunga;
b. mengelola nilai tukar;
c. mengelola likuiditas;
d. mengelolalalu lintas devisa;
e. mengelola cadangan devisa;
f.
mengatur dan mengembangkan pasar uangdan pasar valuta asing;
g. mengatur kebijakan lainnya; dan
h. melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administratif.
(2)
Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bank Indonesia mempertimbangkan kondisi Sistem Keuangan dan
kondisi perekonomian.
6
Pasal 10
Dalam mengelola suku bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf a, Bank Indonesia:
a. menetapkan suku bunga kebijakan;
b. menetapkan suku bunga penempatan dana dan penyediaan dana ke dan
dari Bank Indonesia;
c. menetapkan suku bunga lainnya; dan
d. menjaga pergerakan suku bunga pasar.
Pasal 11
(1)
Dalam mengelola nilai tukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat
(1) huruf b,Bank Indonesia melaksanakan kewenangannya berdasarkan
sistem nilai tukar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2)
Dalam mengelola nilai tukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank
Indonesia dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, bank
sentral negara lain, dan/atau lembaga internasional.
Pasal 12
Dalam mengelola likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
huruf c Bank Indonesia memperhatikan kebutuhan perekonomian dalam
rangka mendukung pengelolaan suku bunga dan nilai tukar.
Pasal 13
(1)
Dalam rangka mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, dan
huruf c, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter melalui:
a. operasi moneter di pasar uang dan pasar valuta asing;
b. pengaturan giro wajib minimum; dan
c. pengaturan kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
(2)
Bank Indonesia melakukan operasi moneter sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a melalui:
a. penerbitan surat berharga Bank Indonesia;
b. pembelian dan penjualan surat berharga negara dan surat-surat
berharga berkualitas tinggi lainnya di pasar sekunder;
c. penempatan dan penyediaan dana jangka pendek ke dan dari Bank
Indonesia;
7
d. pembelian dan penjualan valuta asing; dan
e. transaksi lainnya di pasar keuangan baik Rupiah maupun valuta
asing yang lazim dilakukan oleh bank sentral.
(3)
Operasi
moneter
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dapat
dilaksanakan dengan cara yang berdasarkan prinsip syariah.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenaipengaturan dan tata carapengendalian
moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia.
Pasal 14
(1)
Dalam mengelola lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9ayat (1) huruf d, Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai
perolehan, penggunaan, dan/atau kepemilikan devisa oleh penduduk
dan/atau bukan penduduk.
(2)
Dalam mengelola lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas terkait.
(3)
Pengaturan oleh Bank Indonesia atas kepemilikan devisa sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan
dalam
kondisi
tidak
normal
berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai perolehan, penggunaan, dan/atau
kepemilikan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 15
(1)
Dalam mengelola cadangan devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9ayat (1) huruf e, Bank Indonesia melaksanakan kewenangannya
berdasarkan prinsip pengelolaan cadangan devisa.
(2)
Pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk menjaga kecukupan cadangan devisa dalam rangka
memenuhi kewajiban internasional dalam valuta asing, mendukung
stabilitas nilai tukar, dan menjaga kepercayaan publik.
(3)
Dalam pengelolaan cadangan devisa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa.
(4)
Untuk menjaga kecukupan devisa, Bank Indonesia atas nama sendiri
dapat menerima pinjaman luar negeri baik secara konvensional maupun
berdasarkan prinsip syariah.
(5)
Dalam hal pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dipersyaratkan
oleh
lembaga
internasional
dilakukan
oleh
negara,
8
Pemerintah Pusat bersama Bank Indonesia mewakili negara dalam
menerima pinjaman luar negeri.
Pasal 16
(1)
Dalam mengatur dan mengembangkan pasar uang dan pasar valuta asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, Bank Indonesia:
a. mengatur mekanisme penentuan suku bunga dan nilai tukar;
b. mengatur penerbitan produk dan mekanisme transaksi;
c. memberikan
izin
terhadap
kelembagaan,
pelaku,
dan
kegiatan
transaksi;
d. mengembangkan infrastruktur dan kode etik pelaku pasar; dan
e. mengatur,
memberikan
izin,
mengembangkan,
dan
mengawasi
kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank; dan
f.
mengatur hal-hal lain yang terkait dengan pasar uang dan pasar
valuta asing.
(2)
Pengaturan dan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan
prinsip syariah.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengembangan pasar
uang dan pasar valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 17
(1)
Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1) huruf h, Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Setiap
Orang yang melakukan kegiatan terkait pelaksanaan kebijakan moneter
dan mengenakan sanksi administratif.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui
pengawasan tidak langsungdan pemeriksaan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)diatur
dalam Peraturan Bank Indonesia.
Bagian Ketiga
Tugas Menetapkan dan Melaksanakan
KebijakanSistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
9
Paragraf 1
Umum
Pasal 18
(1)
Bank
Indonesia
menetapkan
dan
melaksanakan
kebijakan
Sistem
Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk
mencapai Sistem Pembayaran yang lancar, aman, efisien dan andal
dengan memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, dan
perlindungan konsumen.
(2)
Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan
Uang
Rupiahsebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
6
huruf
b
untukmemenuhi kebutuhan masyarakat terhadap uang Rupiah dalam
jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan
berkualitas, denganmemperhatikan perlindungan konsumen.
Paragraf 2
Menetapkan dan Melaksanakan
Kebijakan Sistem Pembayaran
Pasal 19
(1)
Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Sistem Pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Bank Indonesia
berwenang:
a. mengatur Sistem Pembayaran;
b. mengembangkan Sistem Pembayaran;
c. menyelenggarakan jasa Sistem Pembayaran;
d. memberikan izin kepada penyelenggara jasa Sistem Pembayaran atau
persetujuan penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran, dan
e. melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administratif.
(2)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pelaksanaan
kewenangan
Bank
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bank Indonesia.
Pasal 20
(1)
Dalam mengatur Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
19 ayat (1) huruf a, Bank Indonesia mengatur kelembagaan, instrumen,
infrastruktur, dan mekanisme pada Sistem Pembayaran.
10
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan, instrumen, infrastruktur,
dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 21
(1)
Bank
Indonesia
mengembangkan
Sistem
Pembayaran
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf bmeliputi kelembagaan,
mekanisme, instrumen, dan/atau infrastruktur.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sistem Pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank
Indonesia.
Pasal 22
(1)
Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar Bank dan/atau
penyelenggara
jasa
Sistem
Pembayaran
dalam
mata
uang
rupiah
dan/atau valuta asing.
(2)
Penyelenggaraan kegiatan kliring antar Bank dan/atau penyelenggara
jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh pihak lain dengan izin atau persetujuan Bank Indonesia.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan kliring
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 23
(1)
Kegiatan penyelesaian akhir dana dari transaksi pembayaran antarbank
dan/atau penyelenggara jasa Sistem Pembayaran dalam mata uang
rupiah termasuk transaksi dari kegiatan penyelesaian akhir dana dari
kegiatan kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan transaksi
tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia wajib dilakukan di Bank
Indonesia.
(2)
Kegiatan penyelesaian akhir dana dari transaksi pembayaran antar bank
dan/atau penyelenggara jasa Sistem Pembayaran dalam valuta asing
termasuk transaksi dari kegiatan penyelesaian akhir dana dari kegiatan
kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22dan transaksi
tertentu
yang ditetapkan Bank Indonesia dapat dilakukan di Bank Indonesia atau
oleh pihak lain dengan izin atau persetujuan Bank Indonesia.
(3)
Untuk menjaga kelancaran Sistem Pembayaran, Bank Indonesia dapat
menyediakan pendanaan intra hari kepada peserta Sistem Pembayaran.
11
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyelesaian akhir dana dan
penyediaan pendanaan intra hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 24
(1)
Dalam penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran, para pihak wajib
terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan dari Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin atau persetujuan penyelenggaraan
jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 25
(1)
Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat
(1)
huruf
e,
Bank
Indonesia
melakukan
pengawasan
dan
mengenakan sanksi administratif.
(2)
Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak
langsungterhadap penyelenggara jasa Sistem Pembayaran.
(3)
Dalam melakukan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas pengawas
terkait.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap kegiatan jasa
Sistem Pembayaran dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Bank Indonesia.
Pasal 26
(1)
Dalam melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25, Bank Indonesia dapat bekerjasama atau menugaskan
pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia
(2)
Pihak lain yang melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan keterangan dan data yang
terkait dengan pengawasan langsung yang dilakukan.
Paragraf 3
Menetapkan dan Melaksanakan
Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah
12
Pasal 27
(1)
Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah dengan
singkatan Rp.
(2)
Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
(3)
Rupiah wajib digunakan dalam:
a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
dan/atau
c. transaksi keuangan lainnya,
yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4)
Kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berlaku untuktransaksi tunai dan/atau non tunai;
(5)
Kewajiban penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak berlaku bagi:
a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;
b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
c. transaksi perdagangan internasional;
d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
e. transaksi pembiayaan internasional.
(6)
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kewajiban
penggunaan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga tidak
berlaku untuk transaksi dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan
ketentuan undang-undang.
(7)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
kewajiban
penggunaan
Rupiahsebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 28
(1)
Bank Indonesia berwenang mengatur pembatasan penggunaan Uang
Rupiahdalam setiap transaksi secara tunai di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Uang Rupiahsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
13
Pasal 29
(1)
Uang Rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk
wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembawaan Uang Rupiah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 30
(1)
Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang
melaksanakan Pengelolaan Uang Rupiah yang mencakup kegiatan
merencanakan, mencetak, mengeluarkan, mengedarkan, mencabut dan
menarik dari peredaran, serta memusnahkan uang Rupiah.
(2)
Dalam melaksanakan perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan Uang
Rupiah
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
Bank
Indonesia
berkoordinasi dengan Pemerintah.
(3)
Dalam melaksanakan Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang:
a. mengatur Pengelolaan Uang Rupiah;
b. melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administratif.
(4)
Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang Rupiah yang
hilang atau musnah karena sebab apapun.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Bank Indonesia.
Pasal 31
(1)
Dalam rangka mengedarkan Uang Rupiah di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Bank
Indonesia berwenang:
a. menetapkan
kebijakan
dan
mengatur
penyelenggaraan
jasa
pengolahan Uang Rupiah;
b. memberikan dan mencabut izin penyelenggara jasa pengolahan Uang
Rupiah; dan
c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta mengenakan sanksi
administratif terhadap penyelenggara jasa pengolahan Uang Rupiah.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jasa pengolahan Uang
Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bank Indonesia.
14
Paragraf 4
Perlindungan Konsumen
Jasa Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah
Pasal 32
(1)
Untukmenciptakan keseimbangan hubungan antara penyelenggara dan
konsumen jasa Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Bank
Indonesia berwenang mengatur dan mengawasi penerapan prinsip
perlindungan konsumen.
(2)
Perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan edukasi, konsultasi, dan fasilitasi.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen jasa Sistem
Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Bagian Keempat
Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan di Bidang Stabilitas Sistem
Keuangan Termasuk Makroprudensial
Pasal 33
Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang Stabilitas
Sistem Keuangan termasuk Makroprudensial.
Pasal 34
(1)
Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang Stabilitas
Sistem Keuangan termasuk Makroprudensial, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf c, Bank Indonesia berwenang melakukan:
a. pengaturan Makroprudensial;
b. pengawasan Makroprudensial dan pengenaan sanksi administratif
c. pengaturan dan pengembanganakses keuangan;
d. penyediaan dana dalam rangka menjalankan fungsi lender of the last
resort; dan
e. koordinasi dengan otoritas terkait.
(2)
Kebijakan
di
bidang
Stabilitas
Sistem
Keuangan
termasuk
Makroprudensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan
diterapkanterhadap Sistem Keuangan konvensional dan syariah.
15
Pasal 35
(1)
Pengaturan Makroprudensialterhadap Sistem Keuangan, sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
34
ayat
(1)
huruf
a
dilakukan
dengan
menggunakan instrumen pengaturan antara lain untuk:
a. memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah leverage yang
berlebihan;
b. mengelola intermediasi dan akses keuangan serta mengendalikan
risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar dan risiko suku
bunga, dan risiko-risiko lainnya yang berpotensi menjadi Risiko
Sistemik; dan
c. membatasi
konsentrasi
eksposur
dan
memperkuat
ketahanan
infrastruktur keuangan.
(2)
Dalam melakukan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau instansi terkait lainnya.
(3)
Dalam
hal
terdapat
perbedaan
antara
pengaturanMakroprudensial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) denganmikroprudensial mengenai
hal yang sama yang tidak dapat diselesaikan melalui koordinasi antara
Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan maka akan diputuskan
dalam
forum
koordinasi
stabilitas
sistem
keuangan
dengan
memperhatikan kewenangan masing-masing lembaga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pengaturan
Makroprudensial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank
Indonesia.
Pasal 36
(1)
Pengawasan Makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34ayat
(1) huruf b, dilakukan melalui:
a. pengawasan
tidak
langsungMakroprudensial
terhadap
Sistem
Keuangan yang meliputi aspek kinerja, risiko perilaku pada Sistem
Keuangan, dan hal lain yang terkait dengan Makroprudensial; dan
b. pemeriksaan
terhadap
systemically
important
financial
institutionsdan/atau lembaga keuangan lainnya.
(2)
Dalam pelaksanaan pemeriksaansebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, Bank Indonesia:
a. melakukan pemeriksaan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan
tidak langsungdan/ataumemastikan kepatuhan lembaga keuangan
16
terhadap
kebijakandi
bidang
Stabilitas
Sistem
Keuangan
termasukMakroprudensial;
b. dapat
melakukan
pemeriksaan
terhadap
perusahaan
induk,
perusahaan afiliasi, perusahaan anak, pihak terkait, debitur, dan
pihak lain yang mempunyai hubungan usaha dan/atau keuangan
dengan lembaga keuangan.
(3)
Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.
(4)
Lembaga keuangan dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), wajib memberikan kepada Bank Indonesia:
a. keterangan,data,dan informasi yang diminta, baik secara berkala
maupun secara sewaktu-waktu;
b. kesempatan melihat semua pembukuan, dokumen dan sarana fisik
yang berkaitan dengan usahanya;
c. akses terhadap sistem informasi; dan
d. hal-hal
lain
yang
diperlukan
terkait
dengan
pengawasanMakroprudensial.
(5)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pengawasan
Makroprudensial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan Peraturan Bank
Indonesia.
Pasal 37
(1)
Dalam kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34ayat
(1) huruf b, Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis
terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuanganatau otoritas terkait
lainnya.
(2)
Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank
Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
Pasal 38
(1)
Pengaturan dan pengembangan akses keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka meningkatkan
fungsi intermediasi, ketahanan dan efisiensi sistem keuangan, melalui
kebijakan
keuangan
inklusif
dan
kebijakan
yang
mendukung
pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
(2)
Pengaturan dan pengembangan keuangan inklusif dan usaha mikro, kecil
dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
17
a. perluasan dan pendalaman infrastruktur keuangan untuk akses
keuangan dan usaha mikro, kecil dan menengah;
b. fasilitasi intermediasi;
c. peningkatan kapasitas;
d. peningkatan perlindungan konsumen;
e. kegiatan lain terkait.
(3)
Pengaturan dan pengembangan akses keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan juga untuk sistem keuangan syariah.
(4)
Apabila diperlukan, dalam melakukan pengaturan dan pengembangan
akses keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia
dapat berkoordinasi dengan Pemerintah dan/atau instansi terkait.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pengembangan akses
keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan
Bank Indonesia.
Pasal 39
(1)
Dalam
pengembangan
sektor
keuangan
dan
mendukung
upaya
pencapaian stabilitas harga, Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama
dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain.
(2)
Untuk mendukung efektifitas kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bank Indonesia dapat memberikan bantuan teknis.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama bantuan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 40
Dalam melakukan koordinasi dengan otoritas terkait sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e Bank Indonesia dapatmemberikan masukan
dan/atau rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam penyusunan
peraturan di bidang pengawasan dan pemeriksaan Bank serta lembaga
keuangan bukan Bank.
BAB IV
LENDER OF THE LAST RESORT
Pasal 41
(1) Dalam rangka menjalankan fungsi lender of the last resortsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d, Bank Indonesia dapat
menyediakan likuiditas yang bersifat sementara bagi Bank.
18
(2) Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
a. pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka
pendek berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
b. pinjaman likuiditas khusus.
Pasal 42
(1)
Pelaksanaan
pinjaman
likuiditas
jangka
pendek
atau
pembiayaan
likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, wajib dijamin oleh Bank
penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi.
(2)
Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang mengalami
kesulitan likuiditas jangka pendek yang bersifat sementara, namun masih
memenuhi ketentuan solvabilitas dan memiliki kecukupan agunan.
(3)
Bank Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan memutuskan
dan melakukan pemantauan terhadap Bank yang memperoleh pinjaman
likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek
berdasarkan prinsip syariah.
(4)
Bank
Indonesia
dapat
melakukan
pemeriksaan
atas
penggunaan
pinjaman likuiditas atau pembiayaan likuiditas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(5)
Dalam hal pada saat jatuh tempo Bank penerima tidak dapat melunasi
pinjaman likuiditas atau pembiayaan likuiditas berdasarkan Prinsip
Syariah
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
Bank
Indonesia
mengeksekusi agunan yang dikuasainya.
(6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan likuiditas oleh Bank
Indonesia diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 43
(1) Pinjaman likuiditas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(1) huruf b, diberikan Bank Indonesia kepada systemically important bank
yangmengalami kesulitan likuiditas namun masih memenuhi ketentuan
solvabilitas.
(2) Bank Indonesia memberikan pinjaman likuiditas khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan Komite Stabilitas Sistem
Keuangan.
(3) Pemerintah memberikan jaminan pelunasan atas pinjaman likuiditas
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
19
(4) Persyaratan dan tata cara pemberian pinjaman likuiditas khusus, serta
pemberian jaminan Pemerintah, diputuskan oleh Komite Stabilitas Sistem
Keuangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pinjaman likuiditas khusus
oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang
mengatur mengenai jaring pengaman sistem keuangan.
Pasal 44
Dalam melaksanakan koordinasi penanganan kondisi tidak normal dan/atau
penanganan systemically important banksebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (1) huruf e, Bank Indonesia melakukan langkah-langkah sesuai tugas
dan kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang
mengatur mengenai jaring pengaman sistem keuangan.
BABV
DATA, INFORMASI, DAN LAPORAN
Pasal 45
(1)
Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Bank Indonesia berwenang:
a. mendapatkan data, informasi, dan/atau laporan
dari Setiap Orang
secara berkala dan/atau sewaktu-waktu; dan
b. menyelenggarakan kegiatan statistik yang terkait dengan pelaksanaan
tugas Bank Indonesia.
(2)
Data, informasi, dan/ataulaporansebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dapat diperoleh dari perusahaan induk, perusahaan anak, dan
pihak yang mempunyai hubungan usaha dan/atau hubungan keuangan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Bank Indonesia dan tata
cara perolehan data, informasi, dan/atau laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 46
(1)
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 ayat (1), Bank Indonesia:
a. menyelenggarakan survei;
b. mewajibkan Setiap Orang untuk menyampaikan data, informasi,
dan/atau laporan kepada Bank Indonesia; dan
20
c. melakukan kegiatan perolehan data, informasi dan/atau laporan
dengan cara lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
(2)
Setiap Orang wajib memberikan data, informasi,dan/atau laporanyang
diperlukan oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Pelaksanaan kegiatan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, dapat dilakukan oleh pihak lain berdasarkan penugasan dari Bank
Indonesia.
Pasal 47
(1)
Bank
Indonesia
pemeriksaanatas
berwenang
kebenaran
melakukan
data,
informasi,
penelitian
dan/atau
dan/atau
laporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46ayat (1).
(2)
Penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilakukan terhadap perusahaan induk dan/atau perusahaan
anak maupun terhadap orang dan/atau badan terkait lainnya.
(3)
Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
Pasal 48
(1)
Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Bank Indonesia berwenang mengatur dan mengembangkan
sistem informasi antara orang dan badan, dan/atau antar badan.
(2)
Bank Indonesia memberikan izin dan/atau persetujuan dalam hal
penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
dilakukan oleh pihak lain.
(3)
Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk menyelenggarakan
sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)
Bank Indonesia mengawasi penyelenggaraan sistem informasi yang
diselenggarakan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
(3).
Pasal 49
Pihak lain yang ditugaskan Bank Indonesia untuk menyelenggarakan survei
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), serta pihak lain yang
ditugaskan
Bank
Indonesia
untuk
menyelenggarakan
sistem
informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3), wajib merahasiakan sumber
dan data individual.
21
BAB VI
DEWAN GUBERNUR
Bagian Kesatu
Struktur
Pasal 50
(1)
Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan
Gubernur.
(2)
Dewan Gubernur terdiri atas:
a. seorang Gubernur;
b. seorang Deputi Gubernur Senior; dan
c. paling sedikit 4 (empat) orang atau paling banyak 7 (tujuh) orang
Deputi Gubernur.
(3)
Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur
Senior sebagai wakil.
(4)
Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur
atau Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk
memimpin Dewan Gubernur dengan berita acara serah terima.
(5)
Dalam hal penunjukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (4) karena
sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputi Gubernur
yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan
Gubernur.
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 51
Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur,calon harus
memenuhi persyaratan:
a. warga negara Indonesia;
b. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
c. cakap melakukan perbuatan hukum;
22
d. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus
perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
e. sehat jasmani dan rohani;
f.
berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ditetapkan;
g. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan,
perbankan, dan/atau hukum; dan
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.
Pasal 52
(1) Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun
dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama paling banyak 1
(satu) kali masa jabatan berikutnya.
(2) Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa
jabatannya dilakukan secara berkala paling banyak 2 (dua) orang pada
tahun yang sama.
Pasal 53
(1) Calon Gubernur dan/atau Deputi Gubernur Senior diusulkan oleh
Presiden untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2) Calon Gubernur dan/atau Deputi Gubernur Senior yang disetujui
Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat
oleh Presiden.
(3) Dalam
hal
calon
Gubernur
dan/atau
Deputi
Gubernur
Senior
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, Presiden mengajukan calon baru.
(4) Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, Presiden mengangkat kembali Gubernur dan/atau
Deputi
Gubernur
Senioruntuk
jabatan
yang
sama
ataudengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyatmengangkat Deputi Gubernur
Senior dan/atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di
dalam struktur jabatan Dewan Gubernur, dengan memperhatikan
ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
Pasal 54
(1) Calon Deputi Gubernur diusulkan Presiden atas rekomendasi Gubernur
untuk dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
23
(2) Calon Deputi Gubernur yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Presiden.
(3) Dalam hal calon Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden mengajukan calon
baru.
(4) Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak dipilih oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, Presiden mengangkat kembali Deputi Gubernur untuk jabatan
yang
sama,
dengan
memperhatikan
ketentuan
masa
jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
Pasal 55
(1) Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur sebelum
memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut
ajaran agamanya di hadapan dan dipandu oleh Ketua Mahkamah
Agung.
(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut ;
"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk menjadi Gubernur/Deputi
Gubernur Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia langsung atau tidak
langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau
menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya
bersumpah/berjanji
bahwa
saya,
dalam
melakukan
atau
tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak akan menerima langsung
atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian
dalam bentuk apapun. Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
melaksanakan
tugas
dan
kewajiban
Gubernur/Deputi
Gubernur
Senior/Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan
penuh dengan rasa tanggung jawab. Saya bersumpah/berjanji bahwa
saya akan setia terhadap Negara Kesatuan Republik dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
Paragraf 2
Pemberhentian
Pasal 56
(1)
Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa
jabatannya, kecuali karena yang bersangkutan:
24
a.
meninggal dunia;
b.
mengundurkan diri;
c.
terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
d.
tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturutturut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
e.
dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada
kreditur; atau
f.
(2)
berhalangan tetap.
Anggota Dewan Gubernur yang direkomendasikan untuk diberhentikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e berhak didengar
keterangannya.
(3)
Pemberhentian anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Pasal 57
(1)
Dalam hal anggota Dewan Gubernur patut diduga telah melakukan
tindak pidana maka pemanggilan dan permintaan keterangan dalam
penyelidikan maupun penyidikan harus terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis dari Presiden.
(2)
Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
tidak diberikan oleh Presiden paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan
dalam
penyelidikan maupun penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila
anggota Dewan Gubernur:
a.
tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
b.
disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana
kejahatan
terhadap
kemanusiaan
dan
keamanan
negara
berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
c.
disangka melakukan tindak pidana khusus.
Pasal 58
(1)
Anggota Dewan Gubernur diberhentikan sementara karena:
a.
menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
b.
menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
25
(2)
Dalam hal anggota Dewan Gubernur dinyatakan terbukti bersalah
karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, anggota Dewan Gubernur yang bersangkutan diberhentikan
sebagai anggota Dewan Gubernur.
(3)
Dalam
hal
melakukan
anggota
tindak
Dewan
pidana
Gubernur
dinyatakan
sebagaimana
dimaksud
tidak
pada
terbukti
ayat
(1)
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, anggota Dewan Gubernur yang bersangkutan berhak
mendapatkan rehabilitasi dan diaktifkan kembali menjadi anggota Dewan
Gubernur.
(4)
Anggota
Dewan
Gubernur
yang
diberhentikan
sementara,
tetap
mendapatkan hak keuangan tertentu.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara
diatur denganPeraturan Bank Indonesia.
Bagian Ketiga
Penggantian Antar Waktu
Pasal 59
(1)
Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Gubernur, Deputi Gubernur
Senior,
dan/atau
Deputi
Gubernur
karena
hal-hal
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal56 dan Pasal57, Presiden mengangkat Gubernur,
Deputi Gubernur Senior, dan/atau Deputi Gubernur yang baru sesuai
dengan tata cara pemilihan anggota Dewan Gubernur sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini untuk sisa masa jabatan yang digantikannya.
(2)
Dalam hal kekosongan jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
belum
diangkat
penggantinya,
Deputi
Gubernur
Senior
menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur
sementara.
(3)
Dalam hal Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
juga berhalangan, Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya
menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai pejabat Gubernur
sementara.
Bagian Keempat
Tugas dan Wewenang
26
Pasal 60
(1)
Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas, tata tertib, dan tata
cara pelaksanaan tugas dan wewenang Dewan Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dewan Gubernur.
Pasal 61
(1)
Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar
pengadilan.
(2)
Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Gubernur.
(3)
Gubernur dapat memberikan mandat kepada Deputi Gubernur Senior,
dan atau seorang atau beberapa orang Deputi Gubernur, atau seorang
atau beberapa orang pegawai Bank Indonesia, dan atau pihak lain yang
khusus ditunjuk, untuk mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)
Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan
dengan hak substitusi.
Pasal 62
(1)
Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank
Indonesia.
(2)
Dewan
Gubernur
menetapkan
peraturan
kepegawaian,
sistem
remunerasi, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua bagi pegawai
Bank Indonesia.
(3)
Ketentuan
sebagaimana
mengenai
pengangkatan
dimaksud
pada
ayat
dan
(1)
pemberhentian
dan
penetapan
pegawai
peraturan
kepegawaian, sistem remunerasi, penghargaan, pensiun, dan tunjangan
hari tua bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Dewan Gubernur.
Pasal 63
Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan/atau pejabat
Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan
atau
kebijakan
sesuai
dengan
tugas
dan
wewenangnya
berdasarkanUndang-Undang ini sepanjang dilakukan dengan itikad baik.
Bagian Kelima
Larangan
27
Pasal 64
(1)
Antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan
keluarga sampai derajat kedua dan besan.
(2)
Jika setelah pengangkatan, antara sesama anggota Dewan Gubernur
terbukti mempunyai hubungan atau terjadi hubungan keluarga yang
dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu 7 (tujuh) hari
kerja sejak terbukti mempunyai atau terjadi hubungan keluarga tersebut,
salah
seorang
di
antara
mereka
wajib
mengundurkan
diri
dari
jabatannya.
(3)
Dalam hal salah satu anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak bersedia mundur, Presiden menetapkan kedua
anggota Dewan Gubernur tersebut untuk berhenti dari jabatannya.
Pasal 65
(1)
Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:
a.
mempunyai
kepentingan
langsung
atau
tidak
langsung
pada
perusahaan mana pun juga;
b.
merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya
wajib memangku jabatan tersebut; dan
c.
(2)
menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
Dalam hal anggota Dewan Gubernur melakukan salah satu atau lebih
larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Gubernur
tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya.
(3)
Dalam hal anggota Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak bersedia mengundurkan diri, Presiden menetapkan Anggota Dewan
Gubernur tersebut berhenti dari jabatan dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat.
Bagian Keenam
Rapat dan Pengambilan Keputusan
Pasal 66
(1)
Rapat Dewan Gubernur diselengarakan :
a.
paling sedikit 8 (delapan) kali dalam setahun untuk menetapkan
kebijakan utama di bidang moneter yang dalam perumusannya
dikoordinasikan
dengan
kebijakan
utama
di
bidang
28
makroprudensial, serta bidang sistem pembayaran dan pengelolaan
rupiah; dan
b.
paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu untuk melakukan
evaluasi atas pelaksanaan kebijakan utama sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan/atau menetapkan kebijakan
lainnya yang
bersifat prinsipil dan strategis.
(2)
Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurangkurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur.
(3)
Rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dapat dihadiri oleh Menteri atau yang mewakili Pemerintah dan/atau
pimpinan lembaga lain dengan hak bicara tanpa hak suara
(4)
Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai
mufakat.
Apabila
mufakat
tidak
tercapai,
Gubernur
menetapkan
keputusan akhir.
(5)
Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat
diselenggarakan karena jumlah Anggota Dewan Gubernur yang hadirtidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur
atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat
menetapkan kebijakan dan atau mengambil keputusan.
(6)
Kebijakan dan/atau keputusan Rapat Dewan Gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam
rapat Dewan Gubernur berikutnya.
(7)
Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur
ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
Bagian Ketujuh
Remunerasi dan Tunjangan Hari Tua
Pasal 67
(1)
Remunerasi dan tunjangan hari tua bagi Gubenur, Deputi Gubernur
Senior dan Deputi Gubernur ditetapkan oleh komite remunerasi.
(2)
Penetapan remunerasi dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Gubernur untuk mendapatkan
pengesahan.
(3)
Ketentuan mengenai penetapan remunerasi dan tunjangan hari tua
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dan
penyampaian
untuk
29
mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Dewan Gubernur.
BAB VII
HUBUNGAN DENGAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA LAIN
Pasal 68
(1)
Bank Indonesia berfungsi sebagai pemegang kas Pemerintah.
(2)
Dalam melaksanakan fungsi tersebut pada ayat (1), Bank Indonesia
memberikan bunga atas saldo kas Pemerintah dan mengenakan biaya
sehubungan dengan pelayanan yang diberikansesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsiBank Indonesia
sebagai pemegang kas Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 69
Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman
luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban
keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri.
Pasal 70
(1)
Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah,serta lembaga lainnya antara lain dalam pengendalian
inflasi,stabilisasi
makroekonomi,
sertapengembangan
ekonomi
dan
keuangan.
(2)
Pemerintah Pusat wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau
mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas
masalah ekonomi dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank
Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.
(3)
Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank
Indonesia.
30
Pasal 71
(1)
Dalam hal Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah akan menerbitkan
surat berharga negara atau obligasi daerah, Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank
Indonesia.
(2)
Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat berharga negara atau
obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Bank Indonesia dilarang membeli surat berharga negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk diri sendiri di pasar primer, kecuali:
a. surat berharga negara berjangka pendek yang diperlukan oleh Bank
Indonesia untuk operasi moneter; atau
b. surat berharga negara dalam rangka pendanaan untuk penanganan
kondisi
Stabilitas
penanganan
Sistem
permasalahan
Keuangan
Bank
yang
tidak
normal
menimbulkan
dan/atau
Dampak
Sistemik.
Pasal 72
(1)
Bank Indonesia menatausahakan surat berharga negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71dan surat berharga lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam mata uang Rupiah
dan/atau valuta asing.
(2)
Bank Indonesia dapat bekerjasama dan/atau menunjuk pihak lain untuk
mendukung penatausahaan surat berharga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3)
Kerjasama dan/atau penunjukkan pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Bank Indonesia terlebih dahulu berkoordinasi dengan
Pemerintah.
(4)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
penatausahaan
surat
berharga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia.
Pasal 73
(1)
Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah.
(2)
Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), perjanjian pemberian kredit kepada Pemerintah tersebut
batal demi hukum.
31
Pasal 74
(1)
Untuk mencapai keselarasan antara kebijakan fiskal dan kebijakan
moneter, Bank Indonesia dan Pemerintah berkoordinasi dalam kerangka
pengelolaan aset dan kewajiban negara.
(2)
Dalam kerangka pengelolaan aset dan kewajiban negara sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
Bank
Indonesia
dan
Pemerintah
dapat
melakukan pertukaran informasi sesuai dengan kebutuhandengan tetap
memperhatikan independensi pelaksanaan tugas masing-masing.
(3)
Bentuk koordinasi dan pertukaran informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam kesepakatan antara
Pemerintah dan Bank Indonesia.
BAB VIII
HUBUNGAN INTERNASIONAL
Pasal 75
(1)
Bank Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral atau
otoritas lainnya, organisasi atau lembaga internasional, dan forum
internasional.
(2)
Dalam hal dipersyaratkan bahwa kerjasama internasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas nama negara, Bank Indonesia
dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai
anggota.
(3)
Bank
Indonesia
dapat
melakukan
koordinasi
dengan
Pemerintah
dan/atau lembaga negara lainnya dalam mengambil tindakan atau
membuat keputusan dalam rangka kerjasama dan/atau keanggotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang terkait dengan
kewenangan Pemerintah dan/atau lembaga negara lainnya.
(4)
Bank Indonesia dapat melakukan pembayaran dalam rangka keanggotaan
pada organisasi atau lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2).
BAB IX
AKUNTABILITAS DAN ANGGARAN
Pasal 76
(1)
Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis
kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah pada setiap awal tahun
anggaran, yang memuat:
32
a. pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya; dan
b. rencana
kebijakan,
penetapan
sasaran,
dan
langkah-langkah
pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk tahun
berikutnya dengan memperhatikan perkembangan laju inflasi serta
kondisi ekonomi dan keuangan.
(2)
Bank
Indonesia
wajib
menyampaikan
laporan
triwulanan
tentang
pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun berjalan secara tertulis
kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah.
(3)
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan laporan
triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
dan wewenang Bank Indonesia.
(4)
Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat memerlukan penjelasan mengenai
hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya,
Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan secara lisan dan/atau
tertulis.
(5)
Laporan tahunan dan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada masyarakat secara terbuka
melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam Berita
Negara.
(6)
Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan
informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang
memuat:
a. evaluasi
terhadap
pelaksanaan
kebijakan
moneter
pada
tahun
sebelumnya; dan
b. rencanadan arah kebijakan moneter serta penetapan sasaran moneter
untuk tahun yang akan datang dengan mempertimbangkan sasaran
laju inflasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan.
Pasal 77
(1)
Untukmembantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi
pengawasan bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk badan
supervisidalam
upaya
meningkatkan
akuntabilitas,
independensi,
transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.
(2)
Badan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan5
(lima) orang anggota terdiri atas seorangketua merangkap anggota, dan 4
(empat) orang anggota.
33
(3)
Presiden mengusulkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon anggota
badan supervisi kepada DPR untuk dipilih.
(4)
Anggota badan supervisi yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diangkatoleh Presiden untuk masa
jabatan 3 (tiga) tahun.
(5)
Anggota badan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(6)
Ketua badan supervisi dipilih dari dan oleh anggota badan supervisi.
(7)
Keanggotaan badan supervisi dipilih dari orang-orang yang mempunyai
integritas, moralitas, kemampuan/kapabilitas/ keahlian, profesionalisme
dan berpengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau
hukum.
(8)
Seluruh biaya badan supervisi dibebankan pada anggaran operasional
Bank Indonesia.
(9)
Badan supervisi berkedudukan di Jakarta.
(10) Badan supervisi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada
Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga)
bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Perwakilan
Rakyat.
Pasal 78
(1)
Tahun anggaran Bank Indonesia adalah tahun kalender.
(2)
Selambat-lambatnya
anggaran,
Dewan
30
(tiga
Gubernur
puluh)
hari
menetapkan
sebelum
anggaran
dimulai
tahun
tahunan
Bank
Indonesia yang meliputi anggaran untuk kegiatan operasional dan
anggaran untuk kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan
dan pengawasan perbankan.
(3)
Anggaran kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan disampaikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini alat kelengkapan Dewan
Perwakilan
Rakyat
yang
membidanginya,
untuk
mendapatkan
persetujuan.
(4)
Anggaran
untuk
kebijakan
moneter,
sistem
pembayaran,
serta
pengaturan dan pengawasan perbankan, wajib dilaporkan secara khusus
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
34
Pasal 79
(1)
Bank Indonesia menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan
Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya
tahun anggaran.
(2)
Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dimulai
pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak laporan selesai
disusun.
(3)
Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
terhitung sejak pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)
Bank Indonesia wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank
Indonesia kepada publik melalui media massa.
Pasal 80
(1)
Laporan keuangan tahunan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 disusun sesuai kebijakan akuntansi keuangan Bank
Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
(2)
Kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)mengakomodasi tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai
bank sentral.
(3)
Kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
disusun
oleh
suatu
komite
independen
yang
pembentukannya diatur dengan Peraturan Dewan Gubernur.
Pasal 81
(1)
Surplus dari hasil kegiatan Bank Indonesia akan dibagi sebagai berikut:
a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan; dan
b. sisanya dialokasikansebagai Cadangan Umum sehingga jumlah modal
dan Cadangan Umum mencapai 10% (sepuluh perseratus) dari
seluruh kewajiban moneter.
(2)
Sisa surplus setelah dikurangi pembagian sebagaimana dimaksudpada
ayat (1) huruf b diserahkan kepada Pemerintah.
(3)
Surplus yang merupakan bagian Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terlebih dahulu harus digunakan untuk membayar
kewajiban Pemerintah kepada Bank Indonesia.
(4)
Defisit Bank Indonesia dibebankan ke Cadangan Umum.
35
(5)
Pelaksanaan penggunaan surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disepakati antara Bank Indonesia dan Pemerintah.
Pasal 82
Bank Indonesia menyusun neraca singkat mingguan yang diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Pasal 83
(1)
Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan
hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan
tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)
Dana untuk penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diambil dari dana Cadangan Tujuan.
Pasal 84
Bank Indonesia dapat menerima, menatausahakan, dan meneruskan hibah.
BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 85
(1)
Setiap orang yang tidak melakukan kegiatan penyelesaian akhir dana dari
transaksi pembayaran antar bank dan/atau penyelenggara jasa Sistem
Pembayaran dalam mata uang rupiah di Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2)
Setiap orang yang menyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran, tanpa izin
atau persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3)
Lembaga keuangan dan pihak-pihak yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
36
ayat
(4)dikenai
sanksi
administratif.
(4)
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada lembaga keuangan dengan tembusan kepada
Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas terkait lainnya.
(5)
Setiap orang yang melaksanakan pinjaman likuiditas jangka pendek atau
pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah tidak
dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi
36
sebagaimana
dimaksd
dalam
Pasal
42
ayat
(1),
dikenai
sanksi
administratif.
(6)
Setiap Orang yang tidak memberikan data, informasi, dan/atau laporan
yang diperlukan oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan kewenangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
46
ayat
(2)
dikenai
sanksi
data
dalam
administratif.
(7)
Setiap
orang
yang
tidak
merahasiakan
sumber
penyelenggaraan survei dan sistem informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49, dikenai sanksi administratif.
(8)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (6) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda administratif;
c. pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang
apabila pelanggaran dilakukan oleh badan usaha;
d. pembatasan dan/atau larangan keikutsertaan dalam operasi moneter
dan sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia serta
sanksi lain yang terkait dengan aturan Makroprudensial.
e. sanksi disiplin kepegawaian; dan/atau
f.
(9)
sanksi administratif lainnya.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (6)tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal
93dan Pasal 94.
(10) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 86
Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas
Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
37
Pasal 87
Anggota Dewan Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia yang menerima
segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan
tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana
dengan
pidana penjara paling singkat3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh)
tahundan/atau pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar
rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Pasal 88
Setiap Orang yang melakukan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran tanpa
izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua)) tahun dan paling lama 5 (lima)) tahun
dan/atau pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal89
Setiap Orang yang tidak merahasiakan keterangan dan data yang terkait
dengan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)) tahun dan paling lama
5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 90
Setiap Orang yang melanggar kewajiban penggunaan Rupiahsebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), untuk transaksi tunai dan/atau non tunai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 91
Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah palsu ke dalam
dan/atau ke luar wilayah pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
38
Pasal 92
Setiap Orang yangtidak memberikan data, informasi,dan/atau laporan yang
diperlukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling
lama 1(satu) tahun atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus
lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta
rupiah)
Pasal 93
Anggota Dewan Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia yang membeli
surat berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3)
dipidana dengan pidana penjara paling singkat3 (tiga) tahun dan paling lama
7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar
rupiah).
Pasal 94
(1)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86,Pasal 87,Pasal
88,Pasal 89,Pasal 91, danPasal 93adalah kejahatan.
(2)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 92
adalah pelanggaran.
Pasal 95
(1)
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai
dengan Pasal 94 dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, pidana
dikenakan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi.
(2)
Pidana dijatuhkan terhadap korporasi jika tindak pidana:
a.
dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
b.
dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
c.
dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi
perintah; dan
d.
(3)
dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka
korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
Pasal 96
(1)
Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah maksimum
pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan
Pasal 94 ditambah dengan 2/3 (dua per tiga).
39
(2)
Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap
korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
a. pengumuman putusan hakim;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
c. pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
f.
pengambilankorporasi oleh negara.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 97
Subsidi bunga atas Kredit Likuiditas
Bank Indonesia dalam rangka kredit
program tetap menjadi beban Pemerintahsebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sampai dengan jangka waktu kredit
likuiditas tersebut berakhir.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 98
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
1999
tentang
Bank
Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 142,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4901)dan
peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan
undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
b.
Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3843)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
40
Nomor 4901)dan peraturan perundang-undangan lainnya dinyatakan
masih tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang ini.
Pasal 99
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal ….
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
…………………………………………..
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal …
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
…………………………..
41
RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIKINDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BANK INDONESIA
I.
UMUM
Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya berkesinambungan
untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Guna
mendukung
berkesinambungan,
terwujudnya
tujuan
pembangunan
pelaksanaan
tugas
nasional
yang
sentral
harus
bank
dititikberatkan pada upaya untuk mencapai dan memelihara stabilitas harga
serta ikut mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan.
Bank Indonesia sebagai bank sentral merupakan entitas negara yang
dibentuk berdasarkan Pasal 23D UUD NRI Tahun 1945. Kelembagaannya
terusberkembang secara dinamis yang dipengaruhi oleh faktor tuntutan
pembangunan ekonomi domestik dan perubahan struktur keuangan global.
Sejalan
dengan
tantangan
perkembangan
ekonomi
yang
semakin
kompleks serta sistem keuangan nasional dan internasional yang semakin
terintegrasi,
tujuan
pelaksanaan
tugas
bank
sentral
terwujud
apabila
didukung oleh stabilitas moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang
rupiah yang lancar, efisien, aman, dan andal, serta stabilitas sistem keuangan.
Selanjutnya Undang-Undang yang mengatur mengenai bank sentral yaitu
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi
tuntutan
perkembangan
serta
dinamika
perekonomian
nasional
dan
internasional.
Dari dinamika yang berkembang, fungsi Bank Sentral mengalami
pergeseran sehingga dibutuhkan penyesuaian tujuan Bank Indonesia. Tujuan
Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia
adalah
untuk
mencapai
dan
memelihara
kestabilan
nilai
42
rupiah.Dalam Undang-Undang ini, tujuan Bank Indonesia diarahkan untuk
mencapai dan memelihara stabilitas harga serta ikut mendorong terpeliharanya
Stabilitas Sistem Keuangan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia perlu ditopang oleh tiga
pilar utama yang menjadi tugas Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter, menetapkan dan melaksanakan kebijakan
sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta menetapkan dan
melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan termasuk
makroprudensial.
Dalam rangka mencapai tujuan stabilitas harga serta mendorong
terpeliharanya stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia mempunyai tugas
yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menetapkan dan
melaksanakan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah,
serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang stabilitas sistem
keuangan termasuk makroprudensial.
Dalam rangka mendorong Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia
melakukan pengaturan dan pengawasan Makroprudensial, mengembangkan
pasar dan akses keuangan, menyediakan dana dalam rangka menjalankan
fungsi lender of the last resort, serta melakukan koordinasi dengan otoritas
terkait dalam rangkapenanganan kondisi stabilitas sistem keuangan tidak
normal dan/atau dalam rangka penanganan permasalahan bank berdampak
sistemik. Kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan dilaksanaan dan
ditetapkan terhadap sistem keuangan konvensional dan syariah.
Selanjutnya
untuk
mendukung
tugas
tersebut,
Bank
Indonesia
berwenang mendapatkan data, informasi, dan/atau laporan dari Setiap Orang
secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dan menyelenggarakan kegiatan
statistik yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan
Gubernur. Susunan Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang
Deputi Gubernur Senior dan paling sedikit 4 (empat) orang atau paling banyak
7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur
dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakilnya. Dalam Undang-Undang ini
diatur lebih sistematis mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota
Dewan Gubernur, penggantian antar waktu, tugas dan wewenang, larangan,
rapat dan pengambilan keputusan, serta remunerasi dan tunjangan hari tua.
Dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia diatur hubungan antara Bank
Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta lembaga
lainnya. Selain itu diatur pula mengenai Bank Indonesia dalam melakukan
43
kerjasama dengan bank sentral atau otoritas lainnya, organisasi atau lembaga
internasional, dan forum internasional.
Terkait dengan akuntabilitas Bank Indonesia diwajibkan menyampaikan
laporan
tentang
pelaksanaan
tugas
dan
wewenangnya
kepada
Dewan
Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Adapun usulan persetujuan anggaran
Bank Indonesiadilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersamaan
dengan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
Dalam rangka implementasi penegakkan hukum Undang-Undang ini juga
dilengkapi dengan ketentuan sanksi administratif dan ketentuan pidana.
Ketentuan peralihan melengkapi Undang-Undang ini guna menghindari
adanya kekosongan hukum akibat perubahan beberapa substansi dalam
Undang-Undang ini.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan campur tangan adalah semua bentuk
intimidasi, ancaman, pemaksaan, dan bujuk rayu dari pihak lain
yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi
kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerja
sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang
diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua pihak di luar
Bank Indonesia termasuk Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.
Ketentuan
ini
dimaksudkan
agar
Bank
Indonesia
dapat
melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif.
Ayat (2)
Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan
Undang-undang ini dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan
wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri
yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Selain
itu,
Bank
Indonesia
sebagai
badan
hukum
publik
44
berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi
dalam batas kewenangannya.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kantor di dalam dan di luar wilayah
Negara Republik Indonesia adalah kantor perwakilan Bank
Indonesia di daerah dan/atau di luar negeri. Pada kantor-kantor
tersebut dilakukan ]kegiatan Bank Indonesia sesuai dengan tugas
dan wewenangnya.
Pasal 4
Ayat (1)
Kemampuan Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya tidak tergantung kepada modal yang dimilikinya
karena
sebagai
bank
sentral,
Bank
Indonesia
memiliki
kemampuan untuk menciptakan likuiditas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5
Yang
dimaksud
dengan
“stabilitas
harga”
adalah
kestabilan
perkembangan harga umum termasuk kestabilan nilai tukar dan
harga aset.
Kestabilan perkembangan harga umum terhadap barang dan jasa
terutama diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu,
kestabilan nilai tukar Rupiah mengukur kestabilan harga dari mata
uang Rupiah terhadap mata uang negara-negara lain. Kestabilan
harga aset diukur baik terhadap aset fisikmaupun terhadap aset
keuangan.
Kestabilan harga dalam artian inflasi yang rendah dan stabil sangat
penting
bagi
berkelanjutan.
tercapainya
Kestabilan
nilai
pertumbuhan
tukar
Rupiah
ekonomi
secara
diperlukan
dan
merupakan bagian tidak terpisahkan untuk tercapainya inflasi yang
rendah dan stabil serta untuk mendukung terpeliharanya stabilitas
sistem keuangan dan stabilitas makroekonomi. Sementara itu,
45
kestabilan
harga
terpeliharanya
aset
stabilitas
sangat
sistem
penting
keuangan,
untuk
di
mendukung
samping
untuk
menjaga kestabilan harga barang dan jasa yang belum termasuk
dalam pengukuran inflasi.
Tujuan dalam pasal ini mengamanatkan agar kestabilan harga
dalam artian inflasi yang rendah dan stabil sebagai tujuan yang
diutamakan (overriding objective). Bank Indonesia tetap sebagai
otoritas tunggal yang diberikan kewenangan untuk mencapai dan
memelihara kestabilan nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia juga
diberi kewenangan untuk mengupayakan kestabilan harga aset yang
wajar. Pada umumnya kestabilan harga baik dalam artian inflasi
yang rendah dan stabil, nilai tukar yang stabil, dan harga aset yang
wajar dapat dicapai dan dipelihara secara bersamaan.Dalam hal
kestabilan inflasi, nilai tukar, dan harga aset tidak dapat dicapai
dalam
waktu
yang
bersamaan,
maka
Bank
Indonesia
mengutamakan tercapai dan terpeliharanya inflasi yang rendah dan
stabil.
Sementara itu, tujuan Bank Indonesia untuk ikut mendorong
terpeliharanya stabilitas sistem keuangan dapat dicapai secara
langsung maupun tidak langsung dan dapat dilakukan secara
sendiri maupun berkoordinasi dengan instansi lain. Tercapainya
kestabilan harga baik dalam artian inflasi yang rendah dan stabil,
nilai tukar yang stabil, dan harga aset yang wajar secara tidak
langsung ikut mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan.
Bank Indonesia secara langsung ikut mendorong terpeliharanya
stabilitas sistem keuangan melalui kewenangan yang diberikan
Undang-Undang
untuk
melakukan
pengawasan
(surveillance)
terhadap risiko sistemik sektor keuangan serta untuk menempuh
kebijakan agar fungsi intermediasi dan kegiatan sektor keuangan
lainnya dapat berjalan secara seimbang, berkelanjutan, efisien, dan
inklusif.
Pasal 6
Pelaksanaan
tugas
sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal
ini
mempunyai keterkaitan dan saling mendukung satu sama lain dalam
mencapai tujuan Bank Indonesia. Untuk mencapai dan memelihara
stabilitas harga serta ikut mendorong stabilitas sistem keuangan,
Bank Indonesia menggunakan bauran kebijakan yang terdiri dari
46
kebijakan moneter, kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan
Uang Rupiah, serta kebijakan di bidang Stabilitas Sistem Keuangan
termasuk Makroprudensial.
Peran kebijakan moneter dalam mempengaruhi sektor riil akan
ditransmisikan melalui bekerjanya sistem keuangan dan sistem
pembayaran. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan
moneter sangat memerlukan sistem keuangan yang bekerja dengan
baik dan stabilserta Sistem Pembayaran yanglancar,aman, efisien,
dan andal dengan memperhatikan perluasan akses, kepentingan
nasional dan perlindungan konsumen. Di sisi lain, kondisi moneter
yang stabil akan meminimalisir potensi risiko yang terjadi di sektor
keuangan maupun perekonomian secara makro. Dengan demikian,
stabilitas moneter selain merupakan salah satu elemen penting
dalam mencapai Stabilitas Sistem Keuangan juga akan mendukung
kelancaran Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah.
Pada prinsipnya, stabilitas sistem keuangan adalah tanggung jawab
beberapa otoritas, termasuk Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia
di
bidang
stabilitas
sistem
keuangan
antara
lain
mencakup
pengaturan dan pengawasan makroprudensial serta pengembangan
pasar dan akses keuangan. Dalam melaksanakan tugas di bidang
stabilitas
sistem
keuangan
tersebut,
Bank
Indonesia
dapat
berkoordinasi dengan otoritas lainnya.
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah semua pihak di luar
Bank
Indonesia,
termasuk
Pemerintah
dan/atau
lembaga-
lembaga lainnya.
Yang dimaksud dengan “segala bentuk campur tangan” adalah
segala perbuatan pihak lain yang secara langsung atau tidak
langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas
Bank Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
47
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penetapan sasaran inflasi dilakukan dengan mempertimbangkan
kondisi perekonomian antara lain pertumbuhan ekonomi, neraca
pembayaran, nilai tukar, dan kondisi sistem keuangan. Sasaran
inflasi juga mempertimbangkan kebijakan Pemerintah termasuk
di
bidang
fiskal,
produksi
dan
distribusi
pangan,
serta
pengaturan harga komoditas strategis.
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “kebijakan lainnya” adalah pengaturan di
bidang moneter yang diperlukan untuk merespon perkembangan
ekonomi dan meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam
rangka mencapai tujuan kebijakan moneter.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketentuan ini dimaksudkan agar kebijakan moneter yang diambil
oleh Bank Indonesia dapat dijadikan acuan bagi pelaku usaha
dan masyarakat.
48
Pasal 10
Huruf a
Yang dimaksud dengan “suku bunga kebijakan (BI Rate)” adalah
suku bunga yang mencerminkan sikap (stance) kebijakan
moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan
kepada publik.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “suku bunga penempatan dana (deposit
facility rate)” adalah suku bunga penempatan dana Rupiah oleh
Bank di Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan Bank
Indonesia dan diumumkan kepada publik.
Yang dimaksud dengan “suku bunga penyediaan dana (lending
facility rate)” adalah suku bunga penyediaan dana rupiah dari
Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan Bank Indonesia dan
diumumkan ke publik.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “suku bunga lainnya” antara lain suku
bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), suku bunga Sertifikat
Deposito Bank Indonesia (SDBI), suku bunga Reverse Repo
Surat Utang Negara (RR SUN), dan suku bunga Term Deposit
(TD).
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Pengelolaan nilai tukar ditujukan untuk menjaga perkembangan
nilai tukar agar stabil dan sejalan dengan kondisi fundamental
perekonomian.
Pengelolaan
nilai
tukar
diarahkan
untuk
mendukung
tercapainya kestabilan harga dan keseimbangan eksternal
perekonomian. Nilai tukar rupiah yang stabil dapat mengurangi
tekanan inflasi khususnya dari harga barang-barang impor.
Perkembangan nilai tukar berpengaruh pada ekspor dan impor
serta berkaitan erat dengan lalu lintas devisa dalam neraca
pembayaran sebagai cerminan dari keseimbangan eksternal
perekonomian.
49
Ayat (2)
Kerjasamadengan pemerintah negara lain, bank sentral negara
lain, dan/atau lembaga internasionaldapat dilakukan secara
bilateral, regional, dan/atau multilateral.
Pasal 12
Pengelolaan likuiditas dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan
antara
permintaan
dan
penawaran
likuiditas
di
pasar
uang
danperekonomian agar sejalan dengan pengelolaan suku bunga dan
nilai tukar yang ditetapkan Bank Indonesia.
Pasal 13
Ayat (1)
Operasi moneter dilakukan agar perkembangan suku bunga, nilai
tukar dan likuiditas di pasar uang dan pasar valuta asing sejalan
dengan kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia.
Pengaturan giro wajib minimum bank dan pengaturan kredit atau
pembiayaan
mengelola
berdasarkan
likuiditas
prinsip
agar
syariah
sejalan
ditujukan
dengan
untuk
kebutuhan
perekonomian.
Ayat (2)
Operasi moneter dapat dilakukan secara tunai atau berjangka,
secara outright atau pinjam-meminjam, serta produk-produk
turunannya, baik dalam valuta Rupiah maupun valuta asing.
Penyediaan dana jangka pendek dari Bank Indonesia dalam
operasi moneter dilakukan dengan cara repurchase agreement
dengan agunan surat berharga negara dan surat-surat berharga
berkualitas tinggi lainnya.
Bank
Indonesia
menatausahakan
instrumen
moneter
yang
diterbitkan dan/atau digunakan oleh Bank Indonesia.
Bank Indonesia dapat melakukan pembelian Surat berharga
negara (SBN) di pasar sekunder dalam rangka pemupukan posisi
SBN (building stock) yang akan dipergunakan untuk operasi
moneter.Selain itu, pembelian SBN di pasar sekunder dapat
dilakukan dalam upaya stabilisasi moneter, terutama terkait
dengan stabilisasi nilai tukar dan pengelolaan likuiditas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
50
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”lalu lintas devisa” adalah:
a. perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk
dan bukan penduduk;
b. perpindahan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar
penduduk; serta
c. perpindahan aset dan kewajiban finansial antar bukan
penduduk yang dilakukan di wilayah Indonesia.
Yang dimaksud dengan ”devisa” adalah aset dan kewajiban
finansial yang digunakan dalam transaksi internasional.
Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang, badan hukum,
atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili
di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk
perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
Pengelolaan
lalu
lintas
devisa
diarahkan
agar
perolehan,
penggunaan, dan kepemilikan devisa dapat memberikan manfaat
bagi pembiayaan dan mendukung stabilitas perekonomian, serta
untuk meredam dampak negatif dari aliran modal asing jangka
pendek yang bersifat spekulatif terhadap stabilitas nilai tukar
dan stabilitas moneter.
Dampak negatif dari aliran modal antara lain berupa tekanan
permintaan valuta asing di pasar keuangan domestik, mismatch
pengelolaan utang luar negeri terkait risiko nilai tukar (currency
mismatch), risiko maturity mismatch, dan risiko gagal bayar
(default).
Untuk memitigasi dampak negatif tersebut, Bank Indonesia
menerapkan
safeguard
measurement
berupa
pengaturan
terhadap perolehan dan penggunaan devisa dalam kondisi
normal namun dengan tekanan-tekanan awal pada indikator
eksternal, seperti neraca pembayaran (balance of payment).
Sementara itu, KSSK akan menetapkan status kondisi tidak
normal
dan
langkah
penanganannya
khususnya
terkait
kepemilikan devisa.
51
Pengaturan terhadap perolehan dan penggunaan devisa meliputi
antara lain:
1. Pengaturan terhadap kehati-hatian bank dan nonbank.dalam melakukan kegiatan lalu lintas devisa.
2. Pengaturan dalam rangka pengelolaan aliran modal.
3. Pengaturan terhadap devisa hasil ekspor dan remitansi.
4. Pengaturan penyimpanan devisa di dalam negeri.
Pengaturan kepemilikan devisa dapat berupa:
a. Kebijakan yang mewajibkan
untuk menukar devisa di
dalam negeri; dan/atau
b. Kebijakan lain yang diperlukan untuk menjaga nilai tukar
rupiah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “otoritas terkait” antara lain adalah
Pemerintah
Pusat,
Otoritas
Jasa
Keuangan,
dan
Lembaga
Penjamin Simpanan.
Ayat (3)
Kebijakan pengaturan kepemilikan devisa dalam kondisi tidak
normal
bersifat
temporer
dan
dimaksudkan
untuk
mengembalikan stabilitas nilai tukar dan stabilitas moneter.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “cadangan devisa” adalah cadangan
devisa, yang tercatat pada sisi aset neraca Bank Indonesia, yang
antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan lainnya
dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat
dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri. Cadangan
devisa mencakup pula hak atas devisa yang setiap waktu dapat
ditarik dari suatu badan keuangan internasional.
Yang dimaksud dengan “prinsip pengelolaan cadangan devisa”
adalah bahwa pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa
didasarkan pada prinsip keamanan dan kesiagaan memenuhi
kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh
pendapatan yang optimal.
52
Ayat (2)
Bank Indonesia mengupayakan agar cadangan devisa yang
dipelihara mencapai jumlah yang oleh Bank Indonesia dianggap
cukup untuk memenuhi kewajiban internasional dalam valuta
asing,
mendukung
stabilitas
nilai
tukar,
dan
menjaga
kepercayaan publik. Pengelolaan cadangan devisa dilakukan baik
sendiri maupun dalam rangka kerja sama internasional.
Ayat (3)
Pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan
dengan melalui berbagai jenis transaksi devisa antara lain
menjual, membeli, dan/atau menempatkan devisa, emas dan
surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk
pinjam meminjam serta produk-produk turunannya.
Ayat (4)
Pinjaman luar negeri yang diterima Bank Indonesia pada
ketentuan ini merupakan pinjaman luar negeri atas nama dan
menjadi tanggung jawab Bank Indonesia sebagai badan hukum.
Pinjaman luar negeri dimaksud semata-mata digunakan dalam
rangka pengelolaan cadangan devisa untuk memperkuat posisi
neraca pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan
moneter.
Ayat (5)
Pinjamanluar negeri pada ketentuan ini merupakan pinjaman
luar negeri atas nama negara dalam rangka penguatan cadangan
devisa negara.
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pasar uang” adalah kegiatan yang
bersangkutan dengan penerbitan dan perdagangan surat utang
jangka pendek, pinjam-meminjam antar bank dan kegiatan
lainnya yang terkait.
Yang dimaksud dengan suratutang jangka pendek adalah surat
utang dengan jangka waktu jatuh tempo paling lama 1 (satu)
tahun.
Pengaturan pasar uang oleh Bank Indonesia dilakukan terhadap
instrumen pendanaan domestik untuk pengelolaan likuiditas
antara lain berupa transaksi jual beli (outright), repurchase
53
agreement, dan swap. Adapun underlying yang digunakan dapat
berupa surat berharga yang berjangka menengah panjang,
misalnya medium term notes (MTN), commercial paper (CP), dan
obligasi.
Pasar uang dalam hal ini mencakup valuta rupiah dan valuta
asing termasuk transaksi derivative dan mencakup pelaku
residen dan non residen.Termasuk dalam pengaturan pasar uang
adalah pemberian ijin bagi lembaga dan profesi penunjang pasar
uang termasuk di dalamnya Pialang Pasar Uang (PPU).
Hal-hal yang terkait dengan surat utang berjangka pendek yang
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pembiayaan
fiskal dan penanganan kondisi stabilitas sistem keuangan tidak
normal dikecualikan dari ketentuan ini dan tunduk pada
Undang-undang yang mengatur mengenai surat utang negara
dan/atau undang-undang lain yang terkait.
Yang dimaksud pasar valuta asing adalah kegiatan perdagangan
atau transaksi jual beli mata uang dari dua negara berbeda yang
bersangkutan dengan pelaku perdagangan mata uang serta
lembaga dan profesi, serta infrastruktur yang berkaitan dengan
kegiatan perdagangan atau transaksi dimaksud.
Cakupan pasar valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang
ini adalah kegiatan perdagangan mata uang rupiah terhadap
mata uang negara lain yang berlangsung di dalam dan di luar
wilayah Republik Indonesia, atau
mata uang suatu negara
dengan mata uang negara lain yang berlangsung di wilayah
Republik Indonesia.
Termasuk
dalam
pengaturan
pasar
valuta
asing
adalah
pemberian izin bagi lembaga dan profesi penunjang pasar valuta
asing termasuk di dalamnya Kegiatan Usaha Penukaran Valuta
Asing (KUPVA).
Infrastruktur yang berkaitan dengan kegiatan di pasar uang dan
pasar valuta asing adalah insfrastruktur yang dipergunakan oleh
pelaku pasar dan/atau otoritas dalam melaksanakan kegiatan
transaksi,
penyelesaian
akhir
(settlement),
dan/atau
penatausahaan instrumen di pasar uang maupun pasar valuta
asing.
54
Hal-hal lain yang termasuk dalam pengaturan pasar uang dan
pasar valas antara lain pengaturaninstrumen, penatausahaan
transaksi dan penatausahaan instrumen.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kewenangan Bank Indonesia mengawasi melalui pengawasan
tidak
langsung
dan
pemeriksaan
terhadap
Setiap
Orang
merupakan konsekuensi dari kewenangannya dalam menetapkan
dan mengatur kebijakan moneter.Pengawasan tidak langsung
dan pemeriksaan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank
dan lembaga keuangan bukan bank tidak dimaksudkan untuk
penilaian kesehatan, melainkan untuk memastikan kepatuhan
bank dan lembaga keuangan bukan bank terhadap ketentuan
dan untuk mencegah dan mengurangi risiko dibidang moneter.
Pengawasan tidak langsung dan pemeriksaan moneter antara lain
dilakukan terhadap kegiatan di pasar uang dan pasar valuta
asing, pelaporan Devisa Hasil Ekspor (DHE), dan ketentuanketentuan Bank Indonesia lainnya di bidang moneter.
Pengawasan tidak langsung dan pemeriksaandilakukan melalui
permintaan
laporan.Khusus
untuk
pemeriksaan
bank
dan
lembaga keuangan lainnya dilakukan dengan menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas
Jasa Keuangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
55
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Sistem
pembayaran
yang
diselenggarakan
oleh
Bank
Indonesia adalah sistem pembayaran yang bersifat sistemik
dan/atau digunakan oleh masyarakat luas antara lain yang
dilakukan melalui sistem real time gross settlement antar
bank
untuk
transaksi
nilai
besar,
dan
sistem
kliring
nasional..
Dalam penyelenggaraan sistem pembayaran dimaksud Bank
Indonesia antara lain mengatur dan melaksanakan proses
kepesertaan
dan
operasionalsistem,
serta
memastikan
kepatuhanpeserta sistem pembayaran yang diselenggarakan
oleh Bank Indonesia.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “izin kepada penyelenggara jasa
Sistem Pembayaran”adalah suatu keputusan Bank Indonesia
yang diberikan kepada pemohon penyelenggara jasa Sistem
Pembayaran untuk dapat melakukan penyelenggaraan jasa
Sistem Pembayaran tertentu untuk pertama kalinya.
Yang dimaksud dengan “persetujuan penyelenggaraan jasa
Sistem Pembayaran” adalah suatu keputusan Bank Indonesia
yang
diberikan
kepada
penyelenggara
jasa
Sistem
Pembayaran untuk dapat mengimplementasikan produk atau
layanan dan/atau kerjasama baru yang terkait dengan izin
yang
diterimanya
sebagai
penyelenggara
jasa
Sistem
Pembayaran.
Kewenangan
pemberianizin
atau
persetujuan
termasuk
kegiatanpembatalan,pencabutan, serta pembatasanizin atau
persetujuan yang telah diberikan.
Pembatasan
izin
atau
persetujuan
didasarkan
pada
pertimbangan antara lain menjaga kepentingan nasional,
efisiensi industri, dan/atau mendorong pertumbuhan industri
atau persaingan usaha yang sehat.
56
Pembatasan tersebut dilakukan antara lain dengan tidak
memberikan izin atau persetujuan baru dalam batas waktu
tertentu, pembatasan pemberian izin atau persetujuanpada
wilayah tertentu, dan/atau pembatasan masa berlaku izin
atau persetujuan yang diberikan.
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Termasuk dalam cakupan pengaturan ini antara lain pengaturan
channel pembayaran seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM),
electronic data capture, electronic banking seperti SMS banking,
mobile banking, dan internet banking.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Pengembanganyang
dilakukan
oleh
Bank
Indonesia
baik
terhadap Sistem Pembayaran yang diselenggarakanoleh Bank
Indonesiamaupun oleh industri.
Dalam
melakukan
Pembayaran,Bank
komunikasi
dan
kegiatan
Indonesia
harmonisasi
pengembangan
dapat
Sistem
membentuk
Pembayaran,
Sistem
forum
serta
bekerjasama dengan otoritas dan kementerian lainnya.
Ayat (2)
Cukupjelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Kliring merupakan perhitungan hak dan kewajiban antar peserta
baik atas nama peserta kliring maupun atas nama nasabah
peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.
Ayat (2)
Cukup jelas.
57
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1)
Penyelesaian akhir (settlement) merupakan kegiatan pendebetan
dan pengkreditan
rekening penyelenggara dan/atau peserta
sistem pembayaran yang dilakukanberdasarkan perhitungan hak
dan kewajiban masing-masing penyelenggara dan/atau peserta.
Kegiatan penyelesaian akhir dari transaksi tertentu dalam
ketentuan ini termasuk penyelesaian akhir atas transaksi dana
untuk surat berharga, dan pasar uang antar bank (PUAB) atau
pasar uang antar bank syariah (PUAS).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pendanaan intra hari (intraday liquidity
facility)” adalah fasilitas pinjaman yang didukung dengan agunan
dan
diberikan
kepada
peserta
Sistem
Pembayaran
untuk
mencegah terjadinya kemacetan transaksi (gridlock).
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Pengawasan terhadap penyelenggara jasa Sistem Pembayaran
meliputi pengawasan kepada pihak penyelenggara jasa Sistem
Pembayaran
dan
pihak-pihak
yang
bekerjasama
dengan
penyelenggara jasa Sistem Pembayaran.
Ayat (2)
Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan berkala
dan/atau
setiap
waktu
apabila
diperlukan,
sedangkan
pengawasan tidak langsung dilakukan antara lain melalui
penelitian terhadap laporan, keterangan, dan penjelasan yang
disampaikan oleh penyelenggara, pihak-pihak yang bekerjasama
58
dengan penyelenggara dan peserta jasa sistem pembayaran yang
diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
Dalam rangka pengawasan dimaksud penyelenggara, pihak-pihak
yang bekerjasama dengan penyelenggara dan peserta jasa sistem
pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia wajib
menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasankepada Bank
Indonesia.
Termasuk dalam cakupan pengawasan antara lain pengawasan
terhadap channel pembayaran seperti Anjungan Tunai Mandiri
(ATM), electronic data capture, electronic banking seperti SMS
banking, mobile banking, dan internet banking.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “otoritas pengawas terkait” antara lain
Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 26
Ayat (1)
Penugasan pihak lain antara lain dilakukan dalam hal terdapat
aspek khusus yang memerlukan keahlian tertentu seperti fraud
dengan menggunakan teknologi informasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Setiap transaksi dan/atau penyelesaian kewajiban secara tunai
menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.
59
Setiap transaksi dan/atau penyelesaian kewajiban secara non
tunai menggunakan alat pembayaran non tunai dan/atau
dilakukan melalui transfer dana.
Yang dimaksud dengan alat pembayaran non tunai adalah
instrumen pembayaran pengganti uang kertas dan uang logam,
berupa cek, bilyet giro, alat pembayaran menggunakan kartu,
uang elektronik, dan sebagainya.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “undang-undang” antara lain meliputi
undang-undang
perbankan
yang
syariah
mengatur
serta
mengenai
undang-undang
perbankan
yang
dan
mengatur
mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)
Kewenangan Bank Indonesia mengaturpenggunaan uang Rupiah
antara lain dengan membatasi maksimal nilai tranksaksi yang
dapat dilakukan secara tunai menggunakan uang Rupiah.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank
Indonesia memuat antara lain:
a. penetapan jumlah uang Rupiah yang dapat dibawa keluar
atau masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. prosedur perizinan membawa uang Rupiah keluar atau
masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;dan
c. sanksi
administratif
terhadap
pelanggaran
ketentuan
pemindahan uang Rupiah dari atau ke luar negeri tanpa izin.
60
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini bertujuan untuk
pemberitahuan
dan
pertukaran
informasi
sebagai
bahan
pertimbangan Bank Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Penyelenggaraan jasa pengolahan uang Rupiah antara lain
meliputi :
1. Distribusi (pengantaran dan/atau pengambilan) uang
Rupiah (cash distribution);
2. Pemrosesan (penghitungan, penyortiran, dan pengemasan)
uang Rupiah;
3. Penyimpanan uang Rupiah di khasanah (cash in save);
dan/atau
4. Pengisian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan uang
Rupiah dan/atau pengambilan uang Rupiah dari Cash
Deposit Machine (CDM) berikut pemantauan kecukupan
uang Rupiah pada ATM dan/atau CDM.
Huruf b
Kewenangan memberikan izin dari Bank Indonesia diperlukan
agar
penyelenggaraan
jasa
pengolahan
uang
Rupiah
memenuhi persyaratan dan standardisasi yang ditetapkan
oleh Bank Indonesia mengenai kualitas edar uang Rupiah
dalam pengolahan uang Rupiah, persyaratan keamanan,
efisiensi dan mitigasi risiko serta memperhatikan
aspek
perlindungan konsumen.
61
Kewenangan
mencabut
izin
termasuk
pula
kewenangan
membatalkan izin yang diberikan.
Yang dimaksud dengan ”penyelenggara jasa pengolahan uang
Rupiah” adalah pihak selain Bank yang melakukan jasa
pengolahan uang Rupiah.
Huruf c
Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggara jasa
pengolahan uang Rupiah dilakukan dengan maksud agar
penyelenggaraannya
dilakukan
dengan
memenuhi
persyaratan dan standarisasi yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia
mengenai
kualitas
edar
uang
Rupiah
dalam
pengolahan uang Rupiah, persyaratan keamanan, efisiensi
dan mitigasi risiko serta memperhatikan aspek perlindungan
konsumen.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Prinsip perlindungan konsumen meliputi antara lainprinsip
keadilan dan keandalan, transparansi, perlindungan data pribadi,
serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kebijakan di bidang Stabilitas Sistem Keuangan termasuk
Makroprudensial yang mencakup Sistem Keuangan konvensional
dansyariah
dimaksudkan
untuk
membantu
62
mengembangkanperekonomian
secara
umum,
termasuk
perekonomian syariah.
Pasal 35
Ayat (1)
Instrumen
pengaturan
Makroprudensial
tidak
dimaksudkan
untuk penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan yang
menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, melainkan agar
fungsi dan operasi lembaga keuangan dapat mendukung kegiatan
ekonomi makro secara berkelanjutan, stabil secara industri
dan/atau sistem, serta seimbang secara sektor ekonomi dan/atau
kelompok masyarakat.
Yang dimaksud dengan instrumen pengaturan Makroprudensial
antara lain adalah:
a. Instrumen
pengaturan
untuk
memperkuat
ketahanan
permodalan dan mencegah leverage yang berlebihan, antara
lain pengaturan tambahan permodalan (capital surcharge)
bagi systemically important financial institutions, bantalan
permodalan untuk antisipasi kondisi siklikal (countercyclical
capital
buffer),
dan
rasio
leverage
makroprudensial
(macroprudential leverage ratio).
b. Instrumen pengaturan untuk mengelola intermediasi dan
akses keuangan serta mengendalikan risiko kredit, antara
lain pengaturan rasio kredit terhadap nilai agunan (loan to
value ratio), rasio utang terhadap pendapatan (debt to income
ratio),
giro
wajib
minimum
makroprudensial,
rasio
pertumbuhan kredit, rasio kredit Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM), dan
pengaturan Layanan Keuangan
Digital (LKD).
c. Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko likuiditas
dalam mengatasi maturity mismatch yang berlebihan dan
tidak likuidnya pasar, antara lain pengaturan penyesuaian
secara Makroprudensial terhadap rasio kecukupan likuiditas
(liquidity coverage ratio) dan terhadap rasio pendanaan stabil
(net stable funding ratio).
d. Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko nilai
tukar dalam mengatasi currency mismatch yang berlebihan,
antara lain pengaturan dari sisi Makroprudensial terhadap
63
posisi devisa neto, utang luar negeri dan kewajiban lindung
nilai (hedging).
e. Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko suku
bunga (fixed versus variable rate mismatch) yang berlebihan,
antara lain melalui pengaturan dari sisi Makroprudensial
terhadap kewajiban lindung nilai (hedging).
f.
Instrumen pengaturan untuk mengendalikan risiko-risiko
lainnya yang berpotensi menjadi Risiko Sistemik, termasuk
pengaturan dari sisi Makroprudensial terhadap risiko-risiko
terkait shadow banking.
g. Instrumen
pengaturan
untuk
membatasi
konsentrasi
eksposure (exposure concentration), antara lain pengaturan
batasan
pemberian
kredit
kepada
sektor
tertentu,
dan
pengaturan central counterparties.
h. Instrumen
pengaturan
untuk
memperkuat
ketahanan
infrastruktur keuangan, antara lain pengaturan persyaratan
disclosure (transparansi), dan persyaratan margin dan haircut
serta
persyaratan
lain
yang
sejenis
terhadap
central
counterparties.Pengaturan persyaratan margin dan haircut
serta
persyaratan
lain
yang
sejenis
terhadap
central
counterparties antara lain mencakup pelaksanaan kliring di
Bank
Indonesia.
Sementara
itu,
pengaturan
di
luar
kewenangan Bank Indonesia, dikoordinasikan dalam rangka
mencegah dan mengurangi Risiko Sistemik.
Bank
Indonesia
menggunakan
instrumen
pengaturan
Makroprudensial antara lain dalam rangka secara tidak
langsung mengupayakan terpeliharanya stabilitas harga aset
yang antara lain tercermin pada indikator harga properti.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)
Huruf a
64
Cukup jelas.
Huruf b
Dalam rangka pemeriksaan terhadap systemically important
financial institution dan/atau lembaga keuangan lainnya,
Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap
komponen Sistem Keuangan yang berpotensi menimbulkan
Risiko Sistemik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan keterangan, data, dan informasi
termasuk data elektronik dan penjelasan yang berkaitan
dengan tujuan pemeriksaan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Akses
terhadap
sistem
informasi
bank
mencakup
pemeriksaan terhadap aplikasi, sistem pelaporan, jaringan
yang terkait cakupan pemeriksaan.
Huruf d
Hal-hal lain yang diperlukan antara lain penyediaan ruang
kerja
dan
salinan
dokumen
yang
diperlukan
dalam
pemeriksaan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
65
Termasuk dalam perluasan dan pendalaman infrastruktur
keuangan untuk akses keuangan dan usaha mikro, kecil
dan menengah adalah:
a. pengembangan infrastruktur keuangan pendukung;
b. pendalaman pasar keuangan untuk usaha mikro, kecil,
dan menengah;
c. perluasan saluran distribusi produk dan jasa keuangan;
d. pemanfaatan
saluran
distribusi
untuk
mendukung
program pemerintah;
e. penyediaan informasi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Termasuk dalam peningkatan kapasitas adalah pelaksanaan
edukasi, sosialisasi, dan pelatihan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal39
Ayat (1)
Kerjasama
pengembanganSektor
Keuangan
sebagaimana
dimaksud dalam pasal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan
akses keuangan masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan
menengah
kepada
pengembangan
lembaga
instrumen,
keuangan
antara
kelembagaan,
dan
lain
melalui
infrastruktur
pendukung pasar keuangan.
Adapun
stabilitas
kerjasama
harga
dalam
rangka
merupakan
mendukung
upaya
untuk
pencapaian
mendukung
66
pengendalian inflasi yang bersumber dari sisi penawaran seperti
aspek produksi, distribusi dan struktur pasar.
Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ayat (1)
Yang
dimaksud
dengan
“agunan
yang
berkualitas
tinggi”
meliputi:
a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia,
Pemerintah atau badan hukum Indonesia yang mempunyai
peringkat
tinggi
berdasarkan
hasil
penilaian
lembaga
pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan,
dan/atau
b. aset
kredit
dengan
kualitas
lancar
berdasarkan
hasil
penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pemeriksaan dapat dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 43
67
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “systemically important bank” adalah
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai jaring pengaman sistem keuangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Komite Stabilitas Sistem Keuangan”
adalahsebagaimana
dimaksud
dalam
undang-undang
yang
mengatur mengenai jaring pengaman sistem keuangan.
Ayat (3)
Jaminan Pemerintah direalisasikan pada saat bank penerima tidak
dapat melunasi pinjaman likuiditas khusus pada saat jatuh tempo
sesuai
perjanjian.Realisasi
jaminan
Pemerintah
berupa
pembayaran kepada Bank Indonesia secara tunai dan/atau dengan
penerbitan Surat Utang Pemerintah yang dapat diperdagangkan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Huruf a
Data, informasi, dan/atau laporan yang diperoleh termasuk
keterangan dan/atau penjelasan.
Huruf b
Kegiatan Statistik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia
terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia antara lain
statistik ekonomi dan keuangan, statistik uang beredar,
statistik sistem keuangan, statistik sistem pembayaran,
statistik pasar uang dan pasar valuta asing, statistik neraca
pembayaran Indonesia, statistik posisi investasi internasional
Indonesia, statistik utang luar negeri, statistik lalu lintas
devisa, dan statistik devisa hasil ekspor.
Ayat (2)
68
Pihak yang mempunyai hubungan usaha dan/atau hubungan
keuangan dengan orang dan/atau badan mencakup pihak yang
berdomisili di dalam negeri dan luar negeri.
Ayat (3)
Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan
Bank Indonesia memuat antara lain:
a. tata cara pengumpulan dan penyampaian data;
b. koordinasi dan kerja sama pengumpulan data dengan pihakpihak lain apabila diperlukan; dan
c. persyaratan bagi pihak ketiga sebagai pelaksana survei.
Pasal 46
Ayat (1)
Huruf a
Survei yang dilakukan Bank Indonesia antara lainsurvei
mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, kondisi pasar
uang dan pasar valuta asing, ekspektasi inflasi, harga aset,
kegiatan lalu lintas devisa, kegiatan sistem pembayaran, dan
pengelolaan uang Rupiah.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Kegiatan perolehan data, informasi dan/atau laporan dengan
cara lainnya sepertimelakukan kerjasama pertukaran data,
informasi dan/atau keterangandengan instansi pemerintah
atau otoritas lainnya.
Ayat (2)
Data, informasi dan/atau laporan disampaikan kepada Bank
Indonesia secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 47
Ayat (1)
69
Yang dimaksud dengan “kebenaran data” meliputi keakuratan,
kelengkapan, keutuhan, dan kekinian atas data, informasi,
dan/atau laporan.
Penelitian dan/atau pemeriksaan atas kebenaran data, informasi,
dan/atau laporan, mencakup juga permintaan bukti pembukuan dan
dokumen pendukung, serta akses terhadap sistem informasi.Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang
dimaksud
dengan
“instansi
terkait”
adalah
lembaga
pemerintah maupun non pemerintah.
Pasal 48
Ayat (1)
Dalam rangka pengembangan sistem informasi antara orang dan
badan atau antar badan,Bank Indonesia dapat berkoordinasi dan
bekerjasama dengan orang dan/atau badanlain.
Sistem informasi tersebut antara lain sistem informasi pasar
uang, sistem informasi monitoring transaksi valuta asing, sistem
informasi makroprudensial dan sistem informasi dalam kegiatan
sistem pembayaran.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pengawasan oleh Bank Indonesia diperlukan untuk memastikan
penyelenggaraan sistem informasi oleh pihak lain tersebut
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
70
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud “berhalangan” adalah apabila Gubernur dan
Deputi Gubernur Senior:
a. menjalani masa cuti;
b. menderita sakit dan harus beristirahat minimal 6 (enam) hari
kerja berturut-turut;
c. melakukan perjalanan dinas ke daerah atau ke luar negeri
untuk jangka waktu minimal 6 (enam) hari kerja;atau
d. diberhentikan
sementara
karena
menjalani
pemeriksaan
dalam perkara tindak pidana.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Deputi Gubernur yang paling lama masa
jabatannya” adalah Deputi Gubernur yang menduduki urutan
pertama dari seluruh Deputi Gubernur yang ada berdasarkan
surat
pengangkatan
yang
bersangkutan
sebagai
Deputi
Gubernur.
Pasal 51
Huruf a
Yang dimaksud dengan “warga negara Indonesia” adalah orang
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dinyatakan sebagai warga negara Indonesia.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “memiliki akhlak, moral, dan integritas
yang baik”, antara lain tidak pernah masuk dalam daftar orang
tercela.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Anggota Dewan Gubernur tidak terkendala oleh kondisi jasmani
yang secara permanen menyebabkan yang bersangkutan tidak
dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
71
Yang dimaksud dengan “memiliki keahlian” adalah seseorang
yang
menguasai
belakang
suatu
pendidikan,
diperlukan
untuk
bidang
keahlian
keilmuan,
mendukung
dan
berdasarkan
latar
pengalaman
yang
pelaksanaan
tugas
yang
bersangkutan.
Yang dimaksud dengan “memiliki pengalaman” adalah latar
belakang perjalanan karir yang bersangkutan dalam salah satu
bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum khususnya
yang berkaitan dengan tugas Bank Sentral.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Penggantian anggota Dewan Gubernur yang dilakukan secara
berkala
dimaksudkan
kepemimpinan
dan
untuk
pelaksanaan
menjamin
tugas
kesinambungan
pengelolaan
Bank
Indonesia.
Pasal 53
Ayat (1)
Untuk setiap jabatan Gubernur dan/atau Deputi Gubernur
Senior, Presiden menyampaikan 1 (satu) orang calon Gubernur
dan/atau Deputi Gubernur Senior kepada Dewan Perwakilan
Rakyat untuk disetujui. Usulan disampaikan paling lambat 3
(tiga)
bulan
sebelum
berakhirnya
masa
jabatan
yang
bersangkutan.
Usulan Presiden dilakukan dengan memperhatikan pula aspirasi
masyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui atau menolak
calon
Gubernur dan/atau Deputi Gubernur Senior paling lambat 1
(satu) bulan sejak usul diterima.
Dalam rangka pemberian persetujuan, Dewan Perwakilan Rakyat
dapat meminta calon Gubernur atau Deputi Gubernur Senior
untuk
melakukan
presentasi
dalam
sidang
Dewan
PerwakilanRakyat menyangkut visi, pengalaman, keahlian atau
72
kemampuan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan moral dan
akhlak calon Gubernur dan/atau Deputi Gubernur Senior.
Ayat (2)
Calon yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat ditetapkan dan diangkat menjadi Gubernur atau Deputi
Gubernur Senior oleh Presiden sebagai kepala negara dengan
keputusan Presiden.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Untuk setiap jabatan Deputi Gubernur, Presiden menyampaikan
paling sedikit 3 (tiga) orang calon Deputi Gubernur kepada
Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan tersebut disampaikan paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang
bersangkutan.
Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui atau menolakcalon Deputi
Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan sejak usul diterima.
Dalam rangka pemilihan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat
dapat meminta calon Deputi Gubernur untuk melakukan
presentasi dalam sidang Dewan PerwakilanRakyat menyangkut
visi, pengalaman, keahlian atau kemampuan, serta hal-hal lain
yang berkaitan dengan moral dan akhlak calon
Deputi
Gubernur.
Rekomendasi Gubernur diberikan setelah proses seleksi secara
transparan, akuntabel, dan objektif.
Bakal calon Deputi Gubernur yang diseleksi berasal baik dari
Bank Indonesia maupun dari luar Bank Indonesia dengan
memberikan kesempatan yang sama serta memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
Ayat (2)
Calon
yang
telah
dipilih
oleh
Dewan
Perwakilan
Rakyat
ditetapkan dan diangkat menjadi Deputi Gubernur oleh Presiden
sebagai kepala negara dengan keputusan Presiden.
Ayat (3)
73
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pengunduran diri diajukan baik
secara sukarela oleh yang
bersangkutan maupun disebabkan karena adanya hubungan
kekeluargaan atau melanggar larangan memiliki kepentingan
langsung
atau
tidak
langsung
serta
larangan
rangkap
jabatan.
Huruf c
Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal ini harus dibuktikan
dengan
keputusan
pengadilan
yang
telah
mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Huruf d
Tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud
dalam pasal ini adalah apabila anggota Dewan Gubernur
tidak hadir secarafisik tanpa pemberitahuan kepada Dewan
Gubernur.
Huruf e
Pailit
dan
tidak
mampu
memenuhi
kewajiban
adalah
berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.
Huruf f
Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah mengalami
cacat fisik dan/atau cacat mental yang tidak memungkinkan
yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya
dengan baik atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
Ayat (2)
74
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hak keuangan tertentu” adalah hak
keuangan yang meliputi gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan atau Deputi Gubernur
yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan dimaksud
dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan berhalangan adalah apabila Gubernur
dan/atau Deputi Gubernur Senior:
a. menjalani masa cuti tahunan;
b. menderita sakit dan harus beristirahat minimal 6 (enam) hari
kerja berturut-turut;
c. melakukan perjalanan dinas ke daerah atau keluar negeri
untuk jangka waktu minimal 6 (enam) hari kerja;
75
d. diberhentikan
dalam
sementara
perkara
karena
tindak
menjalani
pidana
pemeriksaan
kejahatan
sebagai
tersangka/terdakwa.
Yang dimaksud dengan Deputi Gubernur yang paling lama masa
jabatannya adalah Deputi Gubernur yang menduduki urutan
pertama dari seluruh Deputi Gubernur yang ada berdasarkan
surat
pengangkatan
yang
bersangkutan
sebagai
Deputi
Gubernur.
Pasal 60
Ayat (1)
Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Dewan Gubernur dapat
menetapkan organisasi berikut dan perangkatnya.
Ayat (2)
Pokok-pokokketentuan yang akan diatur dalam Peraturan Dewan
Gubernur memuat antara lain:
a. pembagian tugas anggota Dewan Gubernur;
b. pendelegasian wewenang; dan
c. kode etik Dewan Gubernur.
Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah badan atau orang di
luar Bank Indonesia yang memiliki kapasitas tertentu yang
menyediakan jasanya untuk mewakili Gubernur antara lain
dalam berperkara di muka pengadilan.
Hal-hal yang dapat diberikan mandat adalah tugas Bank
Indonesia yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Dewan
Gubernur, tetapi sifat dari tugas tersebut dapat dilaksanakan
oleh pejabat Bank Indonesia atau badan lain, misalnya saksi ahli,
penyediaan atau pengedaran uang kecil di daerah yang tidak
terdapat kantor Bank Indonesia.
76
Pemberian
kuasa
kemampuan
untuk
kepada
pihak
melaksanakan
lain
yang
mempunyai
tugas
yang
dikuasakan
tersebut pada umumnya dilakukan secara langsung.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “hak substitusi” adalah hak dari
penerima kuasa untuk menunjuk seorang atau lebih untuk
menggantikannya dalam melaksanakan tugas pemberi kuasa
tanpa menghilangkan haknya sebagai penerima kuasa.
Pasal 62
Ayat (1)
Dalam
mengangkat
Indonesia,
dan
Dewan
memberhentikan
Gubernur
perundang-undangan
terkait
pegawai
memperhatikan
sepanjang
tidak
Bank
peraturan
mengurangi
independensi Bank Indonesia.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan kepegawaian” meliputi antara
lain: perencanaan, rekrutmen, penempatan, promosi, mutasi,
pengembangan
sampai
dengan
pemberhentian
pegawai.Pengembangan pegawai Bank Indonesia antara lain
melalui penugasan Bank Indonesia pada instansi/ lembaga
pemerintahan
atau
organisasi
internasional
yang
memiliki
keterkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia.
Yang dimaksud dengan “sistem remunerasi”adalahgaji, manfaat,
fasilitas, pinjaman dan penghasilan lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 63
Ketentuan
ini
dimaksudkan
untuk
memberikan
perlindungan
hukum atas tanggung jawab pribadi bagi anggota Dewan Gubernur
dan
atau
pejabat
Bank
Indonesia
yang
dengan
itikad
baik
berdasarkan kewenangannya telah mengambil keputusan yang sulit
tetapi
sangat
diperlukan
dalam
melaksanakan
tugas
dan
wewenangnya.
Pengambilan keputusan dapat dianggap telah memenuhi itikad baik
apabila:
77
a. dilakukan dengan maksud tidak mencari keuntungan bagi diri
sendiri, keluarga;
b. kelompoknya sendiri, dan atau tindakan-tindakan lain yang
berindikasikan korupsi, kolusidan nepotisme;
c. dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dan berdampak
positif;
d. diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila keputusan
yang diambil ternyata tidak tepat; dan
e. dilengkapi dengan sistem pemantauan.
Yang dimaksud dengan “pejabat Bank Indonesia” adalah pegawai
Bank Indonesia yang berdasarkan keputusan Dewan Gubernur
diangkat
untuk
jabatan
tertentu
dan
diberi
hak
mengambil
keputusan sesuai dengan batas wewenangnya.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “mempunyai kepentingan langsung
pada suatu perusahaan” adalah apabila yang bersangkutan
duduk sebagai pengurus dalam suatu perusahaan atau
menjalankan sendiri usaha perdagangan barang atau jasa.
Yang
dimaksud
langsung”
adalah
dengan
“mempunyai
apabila
yang
kepentingan
bersangkutan
tidak
memiliki
kepentingan melalui kepemilikan saham suatu perusahaan di
atas 25% (dua puluh lima per seratus).
Huruf b
Mengingat anggota Dewan Gubernur memiliki tugas yang
sangat strategis di bidang moneter, sistem pembayaran dan
pengelolaan uang rupiah, serta stabilitas sistem keuangan
termasuk makroprudensial sudah sewajarnya apabila anggota
Dewan
Gubernur
lebih
profesional
dan
loyal
terhadap
pelaksanaan tugasnya.
78
Rangkap jabatan yang dimaksud termasuk pengurus pada
partai politik serta lembaga atau organisasi lainnya yang
dapat mengganggu kinerja dan profesionalitasnya berkaitan
dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Dewan
Gubernur Bank Indonesia. Namun, berdasarkan keterkaitan
tugas dan jabatannya anggota Dewan Gubernur secara exofficio dapat
merangkap
jabatan
pada
lembaga-lembaga
tertentu antara lain pada International Monetary Fund (IMF),
World Bank, dan Institut Bankir Indonesia.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam hal Deputi Gubernur Senior dan atau Deputi Gubernur
tidak bersedia mengundurkan diri, Gubernur mengajukan usul
kepada
Presiden
untuk
meminta
yang
bersangkutan
mengundurkan diri. Apabila yang melakukan pelanggaran adalah
Gubernur,
Presiden
meminta
yang
bersangkutan
untuk
mengundurkan diri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 66
Ayat (1)
Rapat Dewan Gubernur menetapkan kebijakan utama sebagai
stance kebijakan dan acuan bagi kebijakan-kebijakan Bank
Indonesia lainnya. Penetapan kebijakan utama sebagai stance
kebijakan dilakukan melalui proses koordinasi antara kebijakan
moneter, kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan Rupiah,
serta kebijakan makroprudensial (bauran kebijakan).
Rapat Dewan Gubernur juga menetapkan kebijakan lainnya yang
bersifat prinsipil dan strategis yakni kebijakan Bank Indonesia
yang
mempunyai
dampak
luas
ke
luar
terkait
dengan
pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia dan dampak luas ke
dalam
terkait
dengan
pengelolaan
strategi,
anggaran
dan
organisasi pada level strategis.
Untuk hal-hal lain tidak perlu dibahas dalam rapat Dewan
Gubernur, tetapi cukup ditetapkan dalam rapat bidang yang
dipimpin
oleh
tiap-tiap
Deputi
Gubernur
sesuai
dengan
79
kewenangannya, dengan catatan keputusan tersebut dilaporkan
kepada rapat Dewan Gubernur mingguan untuk diketahui.
Ayat (2)
Penyelenggaraan
rapat
Dewan
Gubernur
dapat
dilakukan
dengan memanfaatkan teknologi komunikasi misalnya melalui
konferensi jarak jauh (teleconference). Hal ini memungkinkan
anggota
Dewan
Gubernur
dapat
mengikuti
rapat
Dewan
Gubernur tanpa selalu harus hadir secara fisik dalam ruang
rapat yang sama.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Pengertian Gubernur pada ayat ini termasuk Deputi Gubernur
Senior atau Deputi Gubernur yang bertindak sebagai pemimpin
rapat
menggantikan
Gubernur
yang
karena
sesuatu
hal
berhalangan hadir.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah situasi dan
kondisi kritis yang apabila tidak diambil tindakan tertentu dapat
berdampak negatif baik bagi Bank Indonesia maupun terhadap
pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Bank Indonesia
berdasarkan Undang-undang ini.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 67
Ayat (1)
Remunerasi bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi
Gubernur
adalahgaji,
manfaat,
fasilitas,
pinjaman
dan
penghasilan lainnya.
Komite
remunerasi
beranggotakan
1
(satu)
orang
Wakil
Pemerintah setingkat Menteri, 1 (satu) orang Anggota Dewan
Gubernur Bank Indonesia, dan paling kurang 2 (dua) orang pakar
dengan keahlian terkait.
80
Dalam pengambilan keputusan oleh komite remunerasi, Anggota
Dewan Gubernur yang mewakili Bank Indonesia tidak memiliki
hak suara.
Ayat (2)
Pengesahan remunerasi oleh Dewan Gubernur diperlukan agar
penetapan
remunerasi
oleh
Komite
Remunerasi
dapat
diimplementasikan di Bank Indonesia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 68
Ayat (1)
Sebagai pemegang kas Pemerintah, Bank Indonesia:
a. menatausahakan seluruh rekening milikPemerintah;
b. memberikan
layanan/jasa
terkait
kewenangan
sebagai
pemegang kas Pemerintah.
Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian.
Pelaksanaan
tersebut
penatausahaan
dilaksanakan
sesuai
dan
pemberian
dengan
layanan/jasa
kesepakatan
Bank
Indonesia bersama Pemerintah.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah
undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 69
Penerimaan pinjaman luar negeri untuk kepentingan Pemerintah
hanya dilakukan oleh Bank Indonesia atas permintaan Pemerintah.
Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
berdasarkan Undang-Undang ini.
Yang
dimaksud
dengan
menyelesaikan
kewajiban
Pemerintah
terhadap luar negeri adalah Bank Indonesia melakukan pembayaran
kewajiban Pemerintah atas beban rekening Pemerintah pada Bank
Indonesia berdasarkan ketentuan yang telah disepakati antara
Pemerintah dan pemberi pinjaman.
81
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “surat berharga negara” adalah surat
utang negara dan surat berharga syariah negara.
Yang dimaksud dengan “obligasi daerah” adalah obligasi daerah
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
Konsultasi ini diperlukan agar penerbitan surat berharga negara
atau obligasi daerah tepat waktu dan tidak berakibat negatif
terhadap kebijakan moneter sehingga pelaksanaan penjualannya
dapat dilakukan dengan persyaratan yang dapat diterima pasar
serta
menguntungkan
Pemerintah
Pusat
atau
Pemerintah
Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan surat berharga negara yang diperlukan
untuk operasi moneter dalam ayat ini adalah surat berharga
negara berjangka pendek dengan waktu paling lama 1 (satu)
tahun.
Huruf b
Surat berharga negara yang dapat dibeli oleh Bank Indonesia
adalah surat berharga negara yang dapat diperdagangkan.
Pasal 72
Ayat (1)
Kegiatan
penatausahaan
surat
berharga
negara
mencakup
kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, bertindak
sebagai agen pembayar bunga (kupon)/imbalan dan pokok/nilai
nominal surat berharga dan kegiatan lain yang ditetapkan Bank
Indonesia.
Ayat (2)
82
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
Kerja sama Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas
lainnya, organisasi atau lembaga internasional, dan forum
internasional antara lain berupa:
a. koordinasi kebijakan ekonomi dan keuangan internasional;
b. menjaga stabilitas sistem moneter, keuangan dan pembayaran
internasional;
c. pengembangan pasar keuangan;
d. memberikan
dukungan
terhadap
upaya
membangun
kemitraan strategis di bidang ekonomi;
e. upaya-upaya kerja sama dalam rangka penguatan neraca
pembayaran
yang
mendukung
stabilitas
makro
ekonomi
termasuk stabilitas sistem keuangan;
f. kerja sama untuk mendukung pengelolaan cadangan devisa
negara;
g. tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan
tugas-tugas Bank Sentral. Pertukaran informasi dalam rangka
penanganan
kondisitidak
normal
dan/atau
penanganan
permasalahan Bank yang menimbulkan Dampak Sistemik
dikecualikan
dari
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur kerahasiaan informasi;dan
h. pelatihan/penelitian.
83
Ayat (2)
Keanggotaan Bank Indonesia pada organisasi atau lembaga
internasional dapat dilakukan sepanjang terkait dengan tugas
Bank Indonesia dan mendapat kuasa Presiden sebagai kepala
negara.
Ayat (3)
Koordinasi dengan pemerintah atau lembaga negara lainnya
terutama dalam area kerja sama internasional yang membahas
isu-isu kebijakan pemerintah atau lembaga negara lainnya yang
bersifat strategis seperti dalam kaitan dengan kedudukan Bank
Indonesia
sebagai
internasional,
wakil
kerja
negara
sama
regional/bilateralfinancial
di
lembaga/organisasi
internasional
arrangement
terkait
termasuk
dengan
koordinasi
dalam rangka keputusan aktivasi financial arrangement tersebut,
atau isu strategis lainya.
Ayat (4)
Pembayaran
keanggotaan
pada
organisasi
atau
lembaga
internasional antara lain berupa pembayaran iuran, kontribusi,
kuota,
atau
bentuk
lainnya
yang
ditetapkan
oleh
lembaga/organisasi internasional tersebut.
Pembayaran iuran, kontribusi, kuota atau bentuk lainnya
berkenaan dengan keanggotaan Bank Indonesia sebagai wakil
Negara Kesatuan Republik Indonesia disertai dengan representasi
Bank
Indonesia
yang
memadai
pada
organisasi/lembaga
dimaksud yang tercermin pada pemberian wewenang kepada
Bank Indonesia untuk menjalankan segala hak dan kewajiban
sebagai anggota.
Pasal 76
Ayat (1)
Laporan tahunan yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat adalah dalam rangka akuntabilitas, sedangkan laporan
tahunankepada Pemerintah adalah dalam rangka informasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
84
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Penyampaian informasi kepada masyarakat, di samping sebagai
cerminan asas transparansi juga dimaksudkan agar masyarakat
mengetahui arah kebijakan moneter yang dapat dipakai sebagai
salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan usaha para
pelaku pasar.
Pasal 77
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pengawasan di bidang tertentu adalah
melakukan tugas:
a. telaahan atas laporan keuangan tahunan Bank Indonesia;
b. telaahan atas anggaran operasional Bank Indonesia;
c. telaahan atas anggaran investasi Bank Indonesia pada aset
tetap dan aset tidak berwujud.
d. telaahan atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan
operasional di luar kebijakan moneter, Sistem Pembayaran
dan Pengelolaan Uang Rupiah, serta di bidang Stabilitas
Sistim Keuangan termasuk Makroprudensial, antara lain
dalam rangka pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan
sumber daya manusia.
Badan supervisi dalam menjalankan tugas tidak melakukan
penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut
mengambil keputusan serta tidak ikut memberikan penilaian
terhadap kebijakan di bidang moneter, bidangsistem pembayaran
dan pengelolaan uang rupiah, serta di bidang sistem stabilitas
sistem keuangan termasuk makroprudensial.
Badan supervisi tidak dapat:
a. menghadiri Rapat Dewan Gubernur;
b. mencampuri dan menilai kebijakan Bank Indonesia;
c. mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur;
d. menyatakan pendapat untuk mewakili Bank Indonesia; dan
e. menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan
tugasnya langsung kepada publik.
85
Hasil telaahan atas laporan pelaksanaan tugas dan wewenang
Bank Indonesia tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Badan supervisi berkedudukan di tempat yang disediakan oleh
Bank Indonesia.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Persetujuan diberikan melalui konsultasi dengan komisi yang
membidangi Bank Indonesia dan perbankan selambat-lambatnya
tanggal 31 Desember tiap tahun anggaran.Apabila setelah tanggal
31 Desember belum mendapat persetujuan, anggaran yang
diusulkan dianggap disetujui.
Ayat (4)
86
Yang dimaksud dengan secara khusus adalah dilaporkan secara
tertutup kepada komisi yang membidangi Bank Indonesia dan
perbankan.
Pasal 79
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “laporan keuangan tahunan Bank
Indonesia”
adalah
neraca
dan
laporan
penerimaan
dan
pengeluaran beserta lampiran-lampirannya.Selisih lebih dari
perhitungan antara penerimaan dan pengeluaran selama satu
tahun anggaran merupakan surplus yang dapat digunakan
untuk Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan.Dalam hal
penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran, Bank Indonesia
mengalami defisit yang dapat ditutup dari Cadangan Umum dan
modal.
Ayat (2)
Badan
Pemeriksa
memeriksa
Keuangan
laporan
dalam
keuangan
melakukan
Bank
tugasnya
Indonesia
dapat
menggunakan jasa kantor akuntan publik yang memiliki reputasi
internasional.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Laporan keuangan tahunan Bank Indonesia yang di umumkan
kepada publik adalah laporan keuangan singkat yang terdiri atas
neraca singkat dan laporan pokok-pokok penerimaan dan
pengeluaran yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Tujuan
dan
tugas
Bank
Indonesia
sebagai
bank
sentral
menyebabkan terdapatnya transaksi yang bersifat unik di Bank
Indonesia, yang meliputi antara lain:
a. transaksi yang hanya terdapat di Bank Indonesia sebagai
bank sentral; atau
87
b. transaksi yang terdapat di entitas lain, tetapi dilakukan Bank
Indonesia dengan tujuan yang berbeda dengan entitas lain.
Ayat (3)
Komite independen yang menyusun kebijakan akuntansi Bank
Indonesia terdiri dari para ahli di bidang akuntansi dan bidangbidang lain yang terkait yang diantaranya dapat berasal dari luar
Bank Indonesia.
Pasal 81
Ayat (1)
Surplus yang diperoleh Bank Indonesia merupakan implikasi dari
pelaksanaan tugas dan wewenang dalam rangka mencapai tujuan
Bank Indonesia.
Cadangan Umum digunakan untuk menutup defisit Bank
Indonesia, sedangkan Cadangan Tujuan digunakan antara lain
untuk biaya pengadaan, penggantian dan/atau pembaruan aset
tetap, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia
dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia, serta
penyertaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank
Indonesia.
Yang dimaksud dengan “kewajiban moneter” adalah kewajiban
Bank Indonesia kepada masyarakat, bank, dan Pemerintah yang
terdiri atas uang kartal yang diedarkan, saldo kredit rekening
milik bank, milik Pemerintah, dan milik pihak lain tertentu yang
tercatat di Bank Indonesia serta instrumen utang dalam rangka
operasi moneter.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Defisit yang dialami Bank Indonesia merupakan implikasi dari
pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 82
88
Pengumuman
neraca
singkat
mingguan
dalam
Berita
Negara
Republik Indonesia dimaksudkan sebagai publikasi resmi dalam
rangka penyebarluasan neraca singkat tersebut kepada masyarakat.
Pasal 83
Ayat (1)
Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk memberikan pembatasan
terhadap penyertaan modal oleh Bank Indonesia dalam badan
hukum atau badan lain tertentu. Yang dimaksud dengan badan
hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam
melaksanakan tugas Bank Indonesia adalah antara lain lembaga
kliring, badan pemeringkat, dan lembaga penjamin simpanan.
Penyertaan di luar badan hukum atau badan lain yang sangat
diperlukan
tersebut
hanya
dapat
dilakukan
apabila
telah
diperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 84
Hibah yang diterima atas nama Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam ayat ini terkait dengan pelaksanaan tugas dan
kewenangan Bank Indonesia.
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
89
Cukup jelas.
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan sanksi administratif lainnya antara
lain penolakan penyetoran uang Rupiah ke BI
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas
90
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Yang dimaksud dengan “subsidi bunga” adalah selisih antara suku
bunga pasar dan suku bunga Kredit Likuiditas Bank Indonesia.
Yang dimaksud dengan “Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam
rangka kredit program” adalah kredit yang dananya disediakan oleh
Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968
tentang Bank Sentral,
dan digunakan untuk membiayai program
Pemerintah.
Adapun contoh kredit program antara lain:
1. Kredit Pemilikan Rumah Sederhana dan Rumah Sangat
Sederhana (KPRS/RSS)
2. Kredit Usaha Tani (KUT)
3. Kredit kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui
Bank Umum (KPKM)
4. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA)
5. Kredit Likuiditas Usaha Angkutan Umum Bus Perkotaan
melalui Bank Pembangunan Daerah (KLUAUBP).
Kredit Likuiditas dimaksud, terakhir disalurkan kepada nasabah
penerima melalui Bank Umum sampai dengan terbitnya UndangUndang Nomor23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Mengingat jangka waktu kredit ada yang maksimal sampai dengan
20 tahun maka bank penyalur kredit masih harus mengembalikan
91
Kredit Likuiditas
Bank Indonesia
kepada Bank Indonesia sampai
dengan tahun 2019.
Bunga yang ditetapkan untuk masing-masing skim berbeda-beda.
Jika terdapat selisih antara suku bunga pasar dengan suku bunga
Kredit Likuiditas
Bank Indonesia yang merupakan subsidi bunga
kepada penerima kredit maka terdapat kewajiban bagi Pemerintah
untuk membayar subsidi bunga tersebut kepada Bank Indonesia.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR …
92
Fly UP