...

Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Pengawas

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Pengawas
Hubungan Kerja
Direksi dan Dewan Pengawas
Good Governance is
Commitment and Integrity
Struktur Good Governance BPJS Ketenagakerjaan
Tahun 2014
PRESIDEN
• Otoritas Jasa Keuangan
• Badan Pemeriksa Keuangan
• Kantor Akuntan Publik
Dewan Jaminan Sosial Nasional
Organ
BPJS TK
Direksi
Dewan
Pengawas
 Sekretaris Dewas
 Komite Audit dan Aktuaria
 Komite Pemantau Manajemen
Risiko
 Komite Pengawas Kebijakan
Pengelolaan dan Kinerja
 Divisi Sekretaris Badan
 Satuan Pengawas Internal
 Divisi Manajemen Risiko
 Divisi Kepatuhan dan Hukum
 Komite Manajemen Risiko
 Komite Investasi
 Sistem Manajemen Risiko
 Sistem Teknologi Informasi
 Sistem Pengendalian Intern
 Pengawasan atas kepatuhan
peserta dan pemberi kerja
Hubungan Organ BPJS TK
PRESIDEN
Fungsi Pengawasan
DEWAN PENGAWAS
Fungsi Pengurusan
Formal Kelembagaan
DIREKSI
- Dewan Pengawas menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi
dalam mengelola BPJS TK.
- Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas
untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap
kebijakan pengelolaan BPJS TK.
- Dewan Pengawas berhak memperoleh data dan informasi tentang
pengelolaan BPJS TK scr akurat, lengkap dan tepat waktu untuk ditelaah.
- Direksi bertanggungjawab atas akurasi, kelengkapan dan ketepatan
waktu penyampaian data dan informasi BPJS TK kepada Dewan Pengawas
Fungsi dan Tugas
Dewan Pengawas
NO
KETERANGAN
1
Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan.
2
Dalam menjalankan fungsi tersebut Dewan Pengawas bertugas untuk:
a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS
Ketenagakerjaan dan kinerja Direksi;
b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan pengembangan
Dana Jaminan Sosial oleh Direksi;
c. Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi
mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS
Ketenagakerjaan;
d. Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial
sebagai bagian dari laporan BPJS Ketenagakerjaan kepada Presiden
dengan tembusan kepada DJSN.
Wewenang
Dewan Pengawas
KETERANGAN
Dewan Pengawas berwenang untuk:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Menetapkan rencana strategis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
Menetapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan BPJS Ketenagakerjaan;
Menetapkan Auditor Eksternal;
Melakukan review perhitungan dan valuasi cadangan teknis atau atas sebagian
dari cadangan teknis secara berkala;
Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi;
Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan;
Melakukan penelahaan terhadap data dan informasi mengenai penyelenggaraan
BPJS Ketenagakerjaan;
Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi;
Memberikan persetujuan atas penunjukan Aktuaris Independen yang dilakukan
oleh Direksi;
Meminta kepada Direksi melalui aktuaris untuk mengkaji ulang kecukupan
cadangan teknis atau sebagian dari cadangan yang dianggap tidak wajar;
Menetapkan Piagam Komite-Komite.
Fungsi dan Tugas
Direksi
NO
KETERANGAN
1
Fungsi Direksi yaitu melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional
BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin peserta mendapatkan manfaat
sesuai haknya;
2
Tugas Direksi:
a. Melakukan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
b. Mewakili BPJS Ketenagakerjaan di dalam dan luar pengadilan;
c. Menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi Dewan Pengawas untuk
melaksanakan fungsinya.
Wewenang
Direksi
KETERANGAN
Direksi berwenang untuk:
a. Menetapkan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan;
b. Mengikat BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak lain serta manjalankan tindakan
yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;
c. Mengangkat dan memberhentikan karyawan berdasarkan peraturan BPJS
Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
d. Menetapkan kinerja Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
e. Menetapkan struktur organisasi;
f. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian;
g. Mengusulkan kepada Presiden penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
h. Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dengan
memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dengan
menyusun Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa;
Fly UP