...

perka bkn nomor 5 tahun 2016 pedoman kriteria penetapan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

perka bkn nomor 5 tahun 2016 pedoman kriteria penetapan
BADAN KEPEGAWAIA}I NEGARA
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 20T6
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAI{AAN KERJA, CACAT,
DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
Menimbang
:
a.
b.
bahwa berdasarkan Pasal 48 huruf e Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara,
dinyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara antara
lain memiliki tugas men)rusun norma, standar, dan
prosedur teknis pelaksanaan kebdakan manajemen
Aparatur Sipil Negara;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor To
Tahun 2ol5 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara,
perlu menetapkan Kriteria Tewas bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara sebagai pedoman dalam penetapan tewas;
-2c.
bahwa petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun
198
1 tentang Perawatan, Tunjangan
Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri
Kesehatan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara Nomor: 368/Men-Kes/EB/VII/ 1981 dan Nomor:
09 ISE/1981 dan Nomor: tentang Perawatan, Tfinjangan
Cacad, dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil dan dalam
Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan, Menteri
Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor:
1983, Nomor 804 .I 12315/SJ, dan
Nomor: SE-ISlMKl 1983 tentang Pelaksanaan
Pembiayaan Perawatan, Tunjangan Cacad, dan Uang
Duka Pegawai Negeri Sipil belum sesuai dengan
74 IMENKESIEIIfiI
perkembangan kebutuhan sehingga perlu disesuaikan;
d.
bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 20 15
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, belum
mengatur secara terperinci mengenai penetapan kriteria
kecelakaan kerja sehingga perlu diatur lebih lanjut;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaan jaminan
kecelakaan kerja dan penetapan tewas bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman
Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit
Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OI4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54941;
-32.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 20 15 tentang
Jaminan Kecelakaan Keda dan Jaminan Kematian bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2I2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57aOl;
3.
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2OI3 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 13 Nomor 1 281;
4.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2OI4 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI4 Nomor 998) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 31 Tahun 20 15 tentang Perubahan Atas Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2OI4 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLs
Nomor 1282);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA SERTA
KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA.
Pasal I
(1)
Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat,
dan Penyakit Akibat Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
-4(21 Pedoman Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang men-rpakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini.
Pasal 2
Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini
mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang
merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 1981 tentang Perawatan, T\rnjangan Cacad, dan Uang
Duka Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3194), dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti
berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 20 15 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2I2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 57401.
Pasal 3
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.
-5-
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 1 Maret 2016
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
ttd.
BIMA HARIA WIBISANA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2016
DIRBKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTBRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
RBPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 408
Salinan
BADA
Direktur
dengan aslinya
N NEGARA
ang-undangan,
Hary
i Putranto
LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWATAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA,CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT,
DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
I.
PENDAHULUAN
A.
UMUM
1.
Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4
tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa Badan
Kepegawaian Negara berwenang mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen
Aparatur Sipil Negara.
2.
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2OI5 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara telah diatur mengenai
program perlindungan antara lain berupa jaminan kecelakaan
kerja yang merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja
dan penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan
tunjangan cacat bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka
1 dan angka 2, serta untuk kelancaran pelaksanaan program
perlindungan yang berupa jaminan kecelakaan kerja
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70
Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Keda dan Jaminan
Kematian bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan
pedoman kriteria penetapan kecelakaan kerja, cacat, dan
penyakit akibat kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
-2B.
TUJUAN
Pedoman kriteria penetapan kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit
akibat keda bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur
dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan
sebagai pedoman bagi pejabat yang memiliki kewenangan untuk
menetapkan kecelakaan kerja, cacat, dan penyakit akibat kerja bagi
pegawai Aparatur Sipil Negara.
C.
PENGERTIAN
Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang
dimaksud dengan:
1.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja
untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.
4. Jaminan
Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK
adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit
akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM
adalah
perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan
keda berupa santunan kematian.
6.
Peserta adalah Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
-3dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di
lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN di
Pendapatan
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi
dalam
menjalankan tugas kewajiban, dalam keadaan lain yang ada
hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan
dengan kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas
kewajibannya, karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung
jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu
dalam melaksanakan tugas, dalam perjalanan dari rumah
menuju tempat kerja atau sebalikny?,
dan
latau
yang
menyebabkan penyakit akibat kerja.
8.
Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan menjadi
anak Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
9.
Orang Tlra adalah ayah kandung danlatau ibu kandung dari
Peserta.
10.
Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang diderita sebagai
akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
11.
Cacat adalah kelainan fisik dan latau mental sebagai akibat
kecelakaan kerja yang dapat mengganggu atau menjadi
rintangan bagi Peserta dalam melakukan pekerjaan.
12.
Gaji adalah hak yang dibayarkan dalam bentuk uang kepada
Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.
Gaji Terakhir adalah gaji pokok yang diterima oleh Peserta pada
saat mengalami Kecelakaan Kerja danlatau Cacat berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098) beserta perubahannya.
-4D.
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini terdiri atas:
1.
kriteria Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja;
2.
3.
manfaat dan besaran manfaat jaminan Kecelakaan Kerja;
persyaratan penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit
Akibat Kerja; dan
4. prosedur
penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit
Akibat Kerja.
II.
KRITERIA KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
A.
UMUM
1.
Penetapan Kecelakaan Kerja dilakukan oleh PPK.
2.
PPK dalam menetapkan Kecelakaan Kerja harus sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini dan digunakan sebagai dasar dalam
memberikan perawatan, santunan, dan tunjangan Cacat.
3. PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1
mendelegasikan sebagian kewenangannya yang
dapat
berupa
penetapan Kecelakaan Kerja untuk perawatan kepada pejabat di
lingkungannya paling rendah jabatan Administrator.
B.
KRITERIA KECELAKAAN KERJA
Kriteria dalam menetapkan Pegawai ASN yang mengalami Kecelakaan
Kerja sebagai berikut:
1.
Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas kewajiban
Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam
menjalankan tugas kewajibannya meliputi:
a. Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas
jabatan
danlatau tugas kedinasan lainnya di lingkungan kerja pada
waktu dan tempat yang dibenarkan, dengan ketentuan
sebagai berikut:
-D-
1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai
dengan kewenangan yang diberikan danlatau
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan secara tertulis oleh pimpinan; dan
2l Melaksanakan tugas sesuai dengan
peraturan
perundang-undangan.
Contoh
1:
Seorang PNS bernama Sdr. Kencana, S.H., NIP.
1962101O l982O21OO 1, pangkat Pembina, golongan
ruang lY la,jabatan Kasubdit Tata Laksana pada Dinas
Kebersihan Kabupaten Lampung Utara. Pada saat
yang bersangkutan mendapatkan tugas untuk
menghadiri rapat mengalami kecelakaan dilingkungan
kantor.
Dalam hal demikian Sdr. Kencana, S.H., memenuhi
kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan
oleh PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang
ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya.
Contoh 2:
Seorang
bernama Alex Perdana,
NIP. 19681009 I987O21001 , pangkat Penata Muda
Tingkat I golongan ruang llllb, jabatan Pengawas
Keselamatan Pelayaran Pertama, pada Dinas
PNS
Perhubungan Kabupaten Bakauheni. Pada saat yang
bersangkutan makan di kantin lingkungan kantor
tempat yang bersangkutan bekeda dan pada saat itu
yang bersangkutan mengalami serangan jantung yang
mengakibatkan butuh perawatan di rumah sakit.
Dalam hal demikian mengingat Kecelakaan Kerja
terjadi pada waktu dan tempat yang dibenarkan yakni
pada jam kerja dan di kantin lingkungan kantor
sehingga memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja. Dengan
demikian yang bersangkutan oleh PPK atau pejabat
yang diberi delegasi wewenang ditetapkan mengalami
-6Kecelakaan Kerja dalam menjalankan tugas dan
kewajibannya.
Dalam hal saudara Alex Perdana makan diluar
lingkungan kantor dan f atau di luar jam kerja maka
yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria
Kecelakaan Kerja.
Contoh 3:
Seorang
bernama
PNS
NIP. 1968 1009200 102 100
1
Hartono,
, pangkat Pengatur
Muda,
golongan ruang ll I a, jabatan Caraka, pada Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan perintah
Kepala Bagian Umum yang
bersangkutan
diperintahkan untuk mengganti lampu yang mati di
ruang rapat kantor Dinas Pendidikan, pada saat
melaksanakan tugas tersebut yang bersangkutan jatuh
sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit.
Dalam hal demikian Hartono memenuhi kriteria
Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan oleh
PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang
ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya.
b. Kecelakaan Keda dalam menjalankan tugas
jabatan
danlatau tugas kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja,
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai
dengan kewenangan yang diberikan danlatau
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan secara tertulis oleh pimpinan;
2)
Kecelakaan Kerja tedadi pada waktu dan tempat
tujuan sesuai dengan surat perintah/tugas atau pada
waktu dan tempat lain sepanjang terdapat alasan yang
dapat dibenarkan; dan
3) Melaksanakan tugas sesuai dengan
perundang-undangan.
peraturan
-7
Contoh
-
1:
Seorang PNS bernama dr.
NIP. 1963 I2I2199012 100
1
,
Satria
Halim
pangkat Penata tingkat I,
golongan ruang III/d, jabatan Dokter Muda pada
Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo Jakarta. Yang
bersangkutan ditugaskan untuk mengikuti program
Internship di Rumah Sakit Cendrawasih Dobo,
Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Pada saat
yang bersangkutan melaksanakan tugas
di
laboratorium pada rumah sakit tersebut mengalami
kecelakaan yang membutuhkan perawatan.
Dalam hal demikian Sdr. dr. Satria Halim memenuhi
kriteria Kecelakaan Kerja sehingga yang bersangkutan
oleh PPK atau pejabat yang diberi delegasi wewenang
ditetapkan mengalami Kecelakaan Kerja dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya.
Contoh 2:
Seorang PNS bernama Dr. Ira Puspita NIP.
1958I2I21983I22OOI, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang lY le, jabatan Peneliti Utama pada
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta. Yang
bersangkutan ditugaskan untuk melakukan penelitian
dan
pengembangan terumbu karang di kawasan
konservasi perairan Barelang Kota Batam, Kepulauan
Riau. Pada saat perjalanan menuju tempat penugasan
keadaan cuaca buruk sehingga pesawat terpaksa
mendarat di bandara Syarif Kasim II Pekanbaru.
Selanjutnya yang bersangkutan
melanjutkan
perjalanannya dengan menggunakan kapal laut. Dalam
perjalanan Sdri. Dr. Ira Puspita mengalami kecelakaan
di kapal laut wilayah Pekanbaru yang mengakibatkan
luka-luka sehingga memerlukan perawatan di rumah
sakit.
-8Dalam hal demikian Dr. Ira Puspita memenuhi kriteria
Kecelakaan Kerja di tempat lain yang dapat dibenarkan
sehingga PPK atau pejabat yang diberi delegasi
wewenang menetapkan Kecelakaan Kerja dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya.
2.
Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain yang ada hubungannya
dengan dinas, sehingga kecelakaan
itu
disamakan dengan
kecelakaan yang terjadi dalam menjalankan tugas kewajibannya.
Pegawai ASN yang dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja dalam
keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga
kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam
menjalankan tugas kewaj ibannya.
Contoh
1:
Seorang
PNS
bernama Rahmadi, S.IP
L977 roL22o 10041001, pangkat Penata Muda
NIP.
Tkt. I, golongan
III/b,
jabatan Analis Kebijakan Muda pada Kementerian
PAN dan RB Jakarta. Yang bersangkutan mendapatkan perintah
tugas belajar di Universitas Gajah Mada Yograkarta. Pada saat
yang bersangkutan mengikuti acara tour ke candi Borobudur
ruang
yang merupakan salah satu program akademis,
dalam
perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan lukaluka sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit.
Dalam hal demikian Rahmadi, S.IP memenuhi kriteria
Kecelakaan Kerja sehingga PPK atau pejabat yang diberi delegasi
wewenang menetapkan Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain
yang disamakan dengan kecelakaan yang terjadi
dalam
menjalankan tugas kewajibannya.
Contoh 2:
Seorang PNS bernama Jono Ginting, NIP. 196410121985031001,
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Kepala
Seksi Pengembangan PNS pada Badan Kepagawaian Daerah
Kabupaten Tobasa. Yang bersangkutan mendapatkan surat
perintah untuk mengikuti seminar kepegawaian di Kantor Pusat
9BKN Jakarta selama tiga hari. Pada saat selesai mengikuti
seminar di BKN Pusat Jakarta Timur, yang bersangkutan atas
kemauan sendiri pergi rekreasi ke TMII Jakarta Timur, dalam
perjalanan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan lukaluka sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit.
Dalam hal demikian Jono Ginting tidak memenuhi kriteria
Kecelakaan Kerja sehingga PPK atau pejabat yang diberi delegasi
wewenang tidak dapat menetapkan Kecelakaan Kerja dalam
keadaan lain yang disamakan dengan kecelakaan yang terjadi
dalam menjalankan tugas kewajibannya.
Contoh 3:
Seorang CPNS
bernama
Suciwati, S.AP
NIP.
1983IOI22OI4O41001, pangkat Penata Muda, golongan ruang
lIl I a Jabatan Pranata Humas, pada Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, yang bersangkutan mendapat perintah untuk
mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan. Pada saat yang
bersangkutan mengikuti outbond dan merupakan salah satu
program pembelajaran dari pendidikan dan
pelatihan
prajabatan, mengalami kecelakaan mengakibatkan luka-luka
sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit.
Dalam hal demikian Suciwati. S.AP memenuhi kriteria
Kecelakaan Kerja sehingga PPK atau pejabat yang diberi delegasi
wewenang menetapkan Kecelakaan Kerja dalam keadaan lain
yang disamakan dengan kecelakaan yang terjadi
dalam
menj alankan tugas kewaj ibannya.
3. Kecelakaan Kerja Karena Perbuatan Anasir Yang
Tidak
Bertanggung jawab atau Sebagai Akibat Tindakan Terhadap
Anasir Itu dalam Menjalankan Tugas Kewajibannya.
Pegawai ASN dapat dinyatakan Kecelakaan Kerja karena
perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab atau sebagai
akibat tindakan terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas
kewajibannya.
-10Contoh
:
Seorang
PNS
NIP. 1965033
1 1 99212
Haikal, S.Sos
bernama Reva
100 1 jabatan Kepala Kelurahan (Wali
Nagari) pada Pemerintah Kabupaten Agam Sumatera Barat
pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pada saat yang
bersangkutan berlibur bersama keluarga di pantai Pasir Putih
yang bersangkutan dianiaya oleh orang yang merasa dirugikan
sebagai akibat keputusan pembebasan lahan oleh Lurah
tersebut. Sebagai akibat penganiayaan tersebut yang
bersangkutan luka-luka dan memerlukan perawatan di rumah
sakit.
Dalam hal demikian Reva Haikal, S.Sos memenuhi kriteria
Kecelakaan Kerja karena perbuatan anasir yang tidak
bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan terhadap
anasir itu sehingga PPK atau pejabat yang diberi delegasi
wewenang menetapkan Kecelakaan Kerja dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya.
Dalam hal saudara Reva Haikal, S.Sos dianiaya oleh seseorang
yang akan mengambil paksa barang yang dimiliki, sedangkan
tindakan seseorang tersebut tidak berkaitan dengan kebijakan
yang diambil oleh yang bersangkutan, maka kecelakaan yang
dialami tidak memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sebagai akibat
tindakan terhadap anasir dalam menjalankan
tugas
kewajibannya.
4.
Kecelakaan Kerja dalam perjalanan dari rumah menuju tempat
kerja atau sebaliknya.
Contoh
1:
Seorang PNS bernama Syahrini Purnamasari, S.IP. NIP.
197106072002042003, pangkat penata Tk. I, golongan ruang
III/d, jabatan Analis Kepegawaian Muda pada Badan
Kepegawaian Negara di Jakarta Timur, yang bersangkutan
berangkat menuju ke kantor tidak melalui jalan yang biasa
dilewati karena sedang ada perbaikan jalan. Pada saat dalam
pedalanan yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas
11-
yang mengakibatkan luka-luka berat dan
memerlukan
perawatan di rumah sakit.
Dalam hal demikian Sdri. Syahrini Rrrnamasari,
S.IP.
memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga PPK atau pejabat
yang diberi delegasi wewenang menetapkan Kecelakaan Kerja
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Contoh 2:
Seorang PNS bernama Syahrul Purnamabestari, S.H. NIP.
196906071990041003, pangkat penata Tk. I, golongan ruang
III I d, jabatan Auditor Kepegawaian Muda pada Badan
Kepegawaian Negara di Jakarta Timur, yang bersangkutan
berangkat menuju ke kantor tidak melalui jalan yang biasa
dilewati karena sedang ada perbaikan jalan. Pada saat dalam
perjalanan yang bersangkutan mengalami kecelakaan tunggal
yang mengakibatkan luka-luka berat dan memerlukan
perawatan di rumah sakit.
Dalam hal demikian Sdr. Syahrul Purnamabestari,
S.H.
memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja sehingga PPK atau pejabat
yang diberi delegasi wewenang menetapkan Kecelakaan Kerja
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Dalam hal Sdr. Syahrul Purnamabestari, S.H. pada saat
mengalami kecelakaan tidak menaati peraturan lalu lintas,
maka tidak memenuhi kriteria Kecelakaan Kerja.
5.
Kecelakaan Kerja yang menyebabkan Penyakit Akibat Kerja.
Pegawai ASN dinyatakan menderita Penyakit Akibat Kerja
apabila penyakit tersebut disebabkan oleh pekerjaan danlatau
lingkungan keda dengan ketentuan sebagai berikut:
a.
Dinyatakan dengan surat keterangan Dokter; dan
b. Penyakit akibat keda bukan disebabkan oleh penyakit
bawaan.
-12Contoh
1:
Seorang PNS bernama Thomas
Siringo-ringo
NIP. 19670304 199612 l OO 1, pangkat Penata Muda, golongan
ruang lll I a, jabatan Polisi Kehutanan pada
Dinas
Kehutanan di Kabupaten Simalungun. Selama bertugas
sering terjadi kebakaran hutan, yang menyebabkan polusi
udara, berdasarkan hasil diagnosis dokter yang
bersangkutan menderita sakit paru-paru sehingga
memerlukan perawatan di rumah sakit.
Dalam hal demikian Thomas Siringo-ringo memenuhi
kriteria Penyakit Akibat Kerja sehingga PPK atau pejabat
yang diberi delegasi wewenang menetapkan Penyakit Akibat
Kerja dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Contoh 2:
Seorang PNS bernama Selvi Pr.rtri,
A.Md
NIP. |97OOI24L996I22OO1, pangkat Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b, jabatan Radiografer Ahli Muda pada
RSUD Banten. Yang bersangkutan sehari-harinya
melaksanakan tugas pelayanan radiologi dengan
menggunakan energi radiasi. TMT I April 2013 yang
bersangkutan ditugaskan secara penuh di luar jabatan
Radiografer. Setelah tiga bulan menduduki jabatan yang
baru, dokter mendiagnosis Sdri. Selvi Putri
menderita
penyakit yang diakibatkan oleh radiasi elektromagnetik dan
radiasi mengion dan membutuhkan perawatan di rumah
sakit.
Dalam hal demikian Selvi hrtri, A.Md memenuhi kriteria
Penyakit Akibat Kerja sehingga PPK atau pejabat yang diberi
delegasi wewenang menetapkan Penyakit Akibat Kerja
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Contoh 3:
Seorang
PNS
bernama
Rian
Julianus
NIP. 197001241996122001, pangkat Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang
lIllb, jabatan Asisten
Apoteker Pelaksana
Lanjutan, yang bersangkutan bertugas sebagai penyiapan
- 13
_
pelayanan farmasi klinik. Pada saat 5 tahun setelah
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak
pensiun, dan berdasarkan diagnosa dokter yang
bersangkutan dinyatakan menderita penyakit kulit
(dermatosfs) yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi,
atau biologi dan membutuhkan perawatan di rumah sakit.
Dalam hal demikian Sdr. Rian Julianus memenuhi kriteria
Penyakit Akibat Kerja sehingga PPK atau pejabat yang diberi
delegasi wewenang menetapkan Penyakit Akibat Kerja
dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Contoh 4:
Seorang PNS bernama Bambang Sudaryo, A.Md. NIP.
19690I24I996I22OOL, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang
III I d,
jabatan Pranata Nuklir Ahli Muda, yang
bersangkutan bertugas sebagai pengelolaan dan mengolaan
perangkat nuklir pada Badan Tenaga Nuklir Nasional, yang
bersangkutan menderita batuk-batuk,
berdasarkan diagnosa dokter yang bersangkutan menderita
riwayat Penyakit bronsitis sejak kecil dan membutuhkan
perawatan di rumah sakit.
Dalam hal demikian Bambang Sudaryo, A.Md tidak
memenuhi kriteria Penyakit Akibat Kerja sehingga PPK atau
pejabat yang diberi delegasi wewenang tidak menetapkan
Penyakit Akibat Kerja dalam menjalankan tugas dan
kewajibannya.
III.
MANFAAT DAN BESARAN MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA
A.
Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja
1.
Perawatan
a.
Pegawai ASN yang mengalami Kecelakaan Kerja atau sakit
yang ditimbulkan akibat kerja berhak
memperoleh
perawatan.
Perawatan sebagaimana tersebut diatas diberikan sesuai
kebutuhan medis yang meliputi:
t41)
pemeriksaan dasar dan penunjang;
2l
3)
perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah dan rumah
sakit swasta yang setara;
4)
perawatan intensif;
5)
6)
penunjang diagnostik;
7l
pelayanan khusus;
8)
9)
alat kesehatan dan implant;
pengobatan;
jasa dokter/medis;
1O) operasi;
1
1) transfusi darah; dan latau
I2l
b.
rehabilitasi medik.
Perawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan
secara berjenj?og, yaitu mulai dari faskes pertama sampai
dengan faskes lanjutan.
c.
Apabila
di
faskes pertama tidak memiliki peralatan yang
memadai untuk perawatan yang diperlukan maka Pegawai
dirujuk ke faskes lanjutan yaitu rumah sakit
Pemerintah, rumah sakit swasta, atau fasilitas perawatan
ASN tersebut
terdekat.
d.
Apabila
di rumah sakit Pemerintah, rumah sakit
swasta,
atau fasilitas perawatan terdekat sebagaimana dimaksud
pada huruf c tidak dapat dipenuhi, Peserta dapat diberikan
perawatan pada rumah sakit lain dalam wilayah Negara
Republik Indonesia.
e.
Apabila
di rumah sakit Pemerintah, rumah sakit swasta,
atau fasilitas perawatan lain sebagaimana dimaksud pada
huruf d tidak dapat dipenuhi, Peserta dapat diberikan
perawatan pada rumah sakit lain, Peserta dapat diberikan
perawatan pada rumah sakit luar negeri.
_ 15
f.
_
Perawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan
berdasarkan kebutuhan medis yang ditetapkan oleh dokter.
g.
Perawatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan sampai dengan
Peserta sembuh.
2.
Santunan Kecelakaan Kerja
a.
Santunan yang diberikan meliputi:
1) penggantian biaya pengangkutan Peserta
yang
mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau
ke rumah Peserta, termasuk biaya pertolongan
pertama pada kecelakaan;
2l santunan sementara akibat Kecelakaan Kerja;
3) santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian
fungsi, dan Cacat total tetap;
4l penggantian biaya rehabilitasi berupa alat bantu
(orthesel danlatau alat ganti Qtrothesel bagi Peserta
yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi
akibat Kecelakaan Kerja; dan
5)
b.
penggantian biaya gigi tiruan.
Besaran manfaat Santunan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Penggantian biaya pengangkutan Peserta
yang
mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit danlatau
ke rumah peserta, termasuk biaya pertolongan
pertama pada kecelakaan, dengan ketentuan apabila
menggunakan angkutan:
a) darat atau sungai atau danau diberikan paling
besar Rpl.300.000,00 (satu
juta tiga ratus ribu
rupiah);
b) laut diberikan paling besar Rp1.950.000,00 (satu
juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
-16-
c)
udara diberikan paling besar Rp3.250.000,00 (tiga
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); atau
d)
apabila menggunakan lebih dari satu angkutan,
maka diberikan biaya yang paling besar dari
masing-masing angkutan yang digunakan.
Contoh:
Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Wisnu
Perdana NIP. 19800 1 1 82000 10 1 023 jabatan
Dokter Muda pada Kementerian
Kesehatan
bertugas di Kepulauan Aru Propinsi Maluku
Utara, pada saat mengikuti program internship
sesuai dengan tugasnya, ketika melakukan
observasi diruang laboratorium yang
bersangkutan kejatuhan bahan kimia dan
mengenai wajahnya sehingga mengakibatkan yang
bersangkutan mengalami luka-luka dan
penurunan kesadaran dan harus dirawat di
Rumah Sakit. Untuk menuju ke RSUD Propinsi,
harus menggunakan tranportasi darat dan laut.
Karena keterbatasan sarana dan prasarana medis
di RSUD tersebut tidak memadai maka
yang
bersangkutan dirujuk ke RS h-rsat di Jakarta yang
harus ditempuh dengan Transportasi
Udara.
Dalam hal demikian maka yang bersangkutan
mendapatkan biaya penggantian pengangkutan
darat, laut dan udara.
2)
Santunan sementara akibat Kecelakaan Kerja sebesar
lOO%
x Gaji terakhir, diberikan setiap bulan
sampai
dengan dinyatakan mampu bekerja kembali.
Santunan sementara sebagaimana dimaksud pada
angka 2) diberikan dengan ketentuan:
a)
sejak dinyatakan tidak mampu bekerja kembali
oleh Tim Penguji Kesehatan; dan
b)
sepanjang masih menjadi Pegawai ASN.
-17Pernyataan mampu bekerja kembali dinyatakan oleh
Tim Penguji Kesehatan yang dibentuk oleh Menteri
Kesehatan.
3)
Santunan Cacat:
a) santunan Cacat sebagian anatomis dibayarkan
secara sekaligus (Iumpsuml sebesar o/o sesuai
Tabel x 80 x Gaji terakhir.
b) santunan Cacat sebagian fungsi
dibayarkan
secara sekaligus (lumpsum) sebesar penurunan
fungsi x o/o sesuai Tabel x 80 x Gaji terakhir.
c) santunan Cacat total tetap dibayarkan
secara
sekaligus (Iumpsuml dan secara berkala dengan
besarnya santunan adalah:
(1) santunan sekaligus sebesar = 7oo/o x 80 x
Gaji terakhir;
(2) santunan berkala
sebesar
:
Rp250.000,00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan
selama 24 (dua puluh empat) bulan.
d)
Dalam hal penerima santunan Cacat meninggal
dunia sebelum berakhirnya pemberian santunan
Cacat, maka santunan sebagaimana dimaksud
huruf (c) angka (21 tersebut dihentikan dengan
ketentuan:
(1)
apabila meninggal dunia sebagai akibat dari
Cacat yang diderita karena Kecelakaan Kerja
maka dinvatakan tewas dan diberikan hak
sesuai O.rr*.r, peraturan
perundang
undangan.
(21 Apabila meninggal dunia bukan sebagai
akibat dari Cacat yang diderita karena
Kecelakaan Kerja maka dinyatakan wafat dan
diberikan hak sesuai dengan peraturan
perundang undangan.
-
e)
18 -
Tabel Persentase Santunan Cacat Tetap Sebagian
dan Cacat-Cacat Lainnya sebagaimana dimaksud
pada angka (3) huruf a) dan huruf b) adalah
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-a
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
4l
penggantian biaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud
pada angka 2 huruf a angka 4) berupa penggantian
meliputi:
(a) pembelian alat bantu (orthosel dan latau
alat
pengganti (trtrothese) satu kali untuk setiap kasus
dengan standar harga yang ditetapkan oleh Pusat
Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah dan
ditambah
4Oo/o
(empat puluh persen) dari harga
tersebut; dan
(b) biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar
Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu
rupiah).
s)
Penggantian biaya gigi tiruan sebagaimana dimaksud
pada angka 2 huruf a angka 5) paling banyak sebesar
Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)
untuk setiap kasus.
3.
Penyakit Akibat Kerja
a.
Peserta yang didiagnosis menderita Penyakit Akibat Kerja
berdasarkan surat keterangan dokter berhak atas manfaat
JKK meskipun telah diberhentikan dengan hormat sebagai
PNS dengan hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian
kerja dengan hormat sebagai PPPK.
b. Penyakit Akibat Kerja direkomendasikan oleh dokter
okupasi berdasarkan hasil diagnosis sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
c.
Hak atas manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada huruf
a diberikan apabila Penyakit Akibat Kerja timbul
dalam
19-
jangka waktu paling lama 5 (lima tahun) terhitung sejak
tanggal diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan
hak pensiun atau diputus hubungan perjanjian kerja
dengan hormat sebagai PPPK.
d.
Santunan terhadap Penyakit Akibat Kerja diberikan sebesar
santunan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada
angka 2.
4.
Tunjangan Cacat.
a. T\rnjangan Cacat diberikan kepada Peserta dengan
ketentuan:
1)
mengalami Cacat; dan
2l diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau
diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK
karena Cacat.
b. Besaran tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada
huruf a diberikan berdasarkan persentase tertentu dari Gaji
atas berkurangnya atau hilangnya fungsi organ tubuh.
c. Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada huruf
a
diberikan sejak keputusan pemberhentian dengan hormat
sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja
sebagai PPPK karena Cacat sampai dengan Peserta
meninggal dunia.
d.
Tunjangan Cacat diberikan setiap bulan dengan ketentuan
sebagai berikut:
1)
TOoh
(tujuh puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila
kehilangan fungsi:
a) penglihatan pada kedua belah mata;
b) pendengaran pada kedua belah telinga; atau
c) kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari
lutut ke bawah.
21
5oo/o
(lima puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila
kehilangan fungsi:
a)
lengan dari sendi bahu ke bawah; atau
-20-
b)
3)
kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah
(empat puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila
4Oo/o
kehilangan fungsi:
41
a)
lengan dari atau dari atas siku ke bawah; atau
b)
sebelah kaki dari pangkal paha.
3Oo/o
(tiga puluh persen) dari Gaji terakhir, apabila
kehilangan fungsi:
a)
b)
c)
penglihatan dari sebelah mata;
pendengaran dari sebelah telinga;
tangan dari atau dari atas pergelangan ke bawah;
atau
d)
sebelah kaki dari mata kaki ke bawah.
5) 30 o/o (tiga puluh persen) sampai 7Oo/o (tujuh
puluh
persen) dari Gaji terakhir menurut tingkat kecelakaan
yang atas pertimbangan tim penguji kesehatan dapat
dipersamakan dengan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 sampai dengan angka 4, untuk kehilangan
fungsi atas sebagian atau seluruh badan atau ingatan
yang tidak termasuk pada angka 1 sampai dengan
angka 4.
e.
Dalam hal terjadi beberapa Cacat, maka besarnya
tunjangan Cacat ditetapkan dengan menjumlahkan
persentase dari tiap Cacat, dengan ketentuan paling tinggi
IOOo/o
(seratus persen) dari Gaji terakhir.
Contoh:
Seorang Pegawai Negeri
Sipil bernama Yunanto NIP.
19750605 19980 1 100 1 jabatan Analis Kepegawaian Penyelia
pada Kementerian Dalam Negeri golongan ruang lTl I d,
dengan gaji pokok Rp. 3.565.000,-. Pada waktu
melaksanakan tugas yang bersangkutan mengalami
kecelakaan, yang mengakibatkan kehilangan fungsi
penglihatan pada kedua belah matanya (7Oo/ol dan
kehilangan lengan dari sendi bahu ke bawah (50%). Dalam
hal demikian maka tunjangan Cacat yang dapat diberikan
-2rkepada yang bersangkutan bukan I2Ooh x Rp. 3.565.00O,Rp.
4
:
.278.OO0,- akan tetapi tunjangan Cacat yang diberikan
paling tinggi adalah
IOOo/o
x Rp. 3.565.000,- :
Rp.
3.565.000,-.
B.
Besaran Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja
1.
Santunan Kecelakaan Kerja
Penggantian biaya pengangkutan Peserta yang mengalami
Kecelakaan Kerja ke rumah sakit danlatau ke rumah peserta,
termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaart, dengan
ketentuan apabila menggunakan angkutan:
a. darat atau sungai atau danau diberikan paling besar
Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
b. laut diberikan paling besar
Rpl.950.OOO,00 (satu juta
sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
c.
udara diberikan paling besar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah); atau
d. apabila menggunakan lebih dari satu angkutan,
maka
diberikan biaya yang paling besar dari masing-masing
angkutan yang digunakan.
2.
Santunan sementara akibat Kecelakaan Kerja sebesar 100% x
Gaji terakhir, diberikan setiap bulan sampai dengan dinyatakan
mampu bekerja kembali.
3.
Santunan Cacat:
a. santunan Cacat sebagian anatomis dibayarkan secara
sekaligus (Iumpsum) sebesar o/o sesuai Tabel x 80 x Gaji
terakhir.
b. santunan Cacat sebagian fungsi dibayarkan
sekaligus (lumpsuml sebesar penurunan fungsi x
o/o
secara
sesuai
Tabel x 80 x Gaji terakhir.
c. santunan Cacat total tetap dibayarkan secara sekaligus
(lumpsum) dan secara berkala dengan besarnya santunan
adalah:
-22-
d.
1)
santunan sekaligus sebesar 7Oo/o x 80 x Gaji terakhir;
2)
santunan berkala sebesar Rp25O.0OO,0O (dua ratus
lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 24 (dua
puluh empat) bulan.
Biaya rehabilitasi berupa penggantian meliputi:
1)
pembelian alat bantu (orthose) danlatau alat pengganti
fttrothese/ satu kali
untuk setiap kasus dengan standar
harga yang diletapkan oleh Pusat Rehabililasi rumah
Sakit Umum Pemerintah dan ditambah
4Oo/o (empat
puluh persen) dari harga tersebut; dan
3) biaya rehabilitasi medik maksimum
sebesar
Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
e. Besarnya biaya penggantian gigi tiruan paling banyak
sebesar Rp3.900.000,00 (tiga
juta sembilan ratus rupiah)
untuk setiap kasus.
IV.
PERSYARATAN PENETAPAN KECELAI{AAN KERJA, CACAT, DAN
PENYAKIT AKIBAT KERJA
1. Dalam menetapkan
Kecelakaan Keda persyaratan yang wajib
dilampirkan yaitu sebagai berikut:
a.
Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS;
b. Surat perjanjian kerja sebagai PPPK;
c. Surat perintah tugas bagi pegawai ASN yang
mengalami
kecelakaan kerja di luar wilayah kerjallingkungan kantor;
d. Surat Keterangan Dokter lTirr, Penguji Kesehatan bagi pegawai
ASN yang mengalami Kecelakaan Kerja;
e.
Berita acara yang dikeluarkan oleh Kepolisian bagi pegawai ASN
yang mengalami Kecelakaan Kerja lalu lintas; dan
f.
Laporan kronologis tentang kejadian Kecelakaan Kerja dibuat
oleh pimpinan unit kerja atau pejabat lain paling rendah pejabat
Administrator yang dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan bagian
-23tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini.
2.
Dalam menetapkan Cacat persyaratan yang wajib dilampirkan yaitu
sebagai berikut:
a.
b.
Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS;
c.
d.
Surat perintah tugas bagi pegawai ASN yang mengalami Cacat;
Surat perjanjian kerja sebagai PPPK;
Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan bagi pegawai ASN yang
mengalami Cacat;
e. Laporan kronologis tentang kejadian
Kecelakaan Kerja yang
menyebabkan Cacat dibuat oleh pimpinan unit keda atau
pejabat lain paling rendah pejabat Administrator yang dibuat
menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran
I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
3.
Dalam menetapkan Penyakit Akibat Kerja persyaratan yang wajib
dilampirkan yaitu sebagai berikut:
a. Keputusan
pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS atau
Surat perjanjian kerja sebagai PPPK;
b. Surat Keterangan Dokter lTim Penguji Kesehatan
bagi pegawai
ASN yang mengalami Penyakit Akibat Kerja; dan
c. Laporan kronologis tentang kejadian Kecelakaan
yang
menyebabkan Penyakit Akibat Kerja dibuat oleh pimpinan unit
kerja atau pejabat lain paling rendah pejabat Administrator
yang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam
Anak Lampiran I-d yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
-24-
V.
PROSEDUR PENETAPAN KECELAKAAN KBRJA, CACAT, DAN PENYAKIT
AKIBAT KERJA.
1.
Prosedur penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat
Kerja dilakukan sebagai berikut:
a.
Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja
bagi Pegawai ASN diusulkan oleh Pimpinan unit kerja kepada
PPK melalui Kepala Biro Kepegawaian/Kepala Badan
Kepegawaian Daerah, kecuali penetapan Kecelakaan Kerja untuk
perawatan diusulkan oleh pimpinan unit kerja kepada pejabat
yang diberi delegasi kewenangan oleh PPK
sebagaimana
dimaksud dalam angka IV angka 3 huruf c.
b.
PPK memeriksa persyaratan penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat,
dan Penyakit Akibat Kerja yang telah ditentukan sebagaimana
dimaksud pada angka IV angka
1.
c. PPK terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Badan
Kepegawaian Negara lKepala Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis
dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan
sebagaimana dimaksud pada angka
IV sebelum menetapkan
bahwa yang bersangkutan dinyatakan Kecelakaan Kerja, Cacat,
dan Penyakit Akibat Kerja.
d. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c
dilakukan
secara tertulis dengan melampirkan syarat-syarat yang telah
ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka IV.
e. Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk
melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan
penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja
yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada angka IV.
f. Verifikasi dan validasi
dilakukan paling lama
sebagaimana dimaksud pada huruf
e
5 (lima) hari kerja sejak persyaratan
penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja
sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV secara lengkap
diterima.
-25-
g.
Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud
pada huruf f dan huruf g, Kepala Badan Kepegawaian
Negara
lKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara
dapat membentuk tim.
h.
Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf
e
yang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara lKepala
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang
ditunjuk disampaikan secara tertulis kepada PPK sebagai bahan
penetapan.
i.
PPK menetapkan atau tidak menetapkan Kecelakaan Kerja,
Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, sesuai dengan hasil verifikasi
dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara lKepala
Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang
ditunjuk.
j.
Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja
oleh PPK sebagaimana dimaksud pada huruf h dibuat menurut
contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-e yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara ini.
k.
Dalam hal terjadi kecelakaan yang dialami Pegawai ASN dan
membutuhkan penanganan secara cepat serta belum dapat
dipastikan apakah Kecelakaan Kerja atau bukan Kecelakaan
Kerja, Pegawai yang bersangkutan diberikan
perawatan
kesehatan dengan manfaat sebagai peserta Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).
l.
Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf k
ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang mendapat delegasi
wewenang sebagai Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat
Kerja, maka yang bersangkutan diberikan manfaat sebagai
peserta JKK dan JKM sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
2.
Tembusan penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat
Kerja oleh PPK disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara lKepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
-26-
VI.
KETENTUAN LAIN-LAIN
1.
2.
Pembentukan Tim Penguji Kesehatan dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan 'untuk
menerbitkan surat keterangan ditentukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
3.
Keterangan Tim Penguji Kesehatan mengenai tingkat kecacatan dan
fungsi yang masih dapat dilakukan oleh pegawai ketika bekerja
kembali, dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
VII. KETENTUAN PENUTUP
1.
Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara
ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
mendapat penyele saian.
2.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
ttd.
BIMA HARIA WIBISANA
dengan aslinya
Salinan
N NEGARA
BAD
Direktur
ang-undangan,
W
Haryo--
wi Putranto
-27
-
ANAK LAMPIRAN I-a
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAIGAN
KERJA, CACAT, DAN PE}TYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
TABEL PERSENTASE SANTUNAN
CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA
MACAM CACAT *)
1. Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah
2. Lengan kiri dari sendi bahu ke bawah
3. Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah
4. Lengan kiri dari atau dari atas siku kebawah
5. Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah
6. Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah
7. Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah
8. Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah
9. Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah
10. Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah
1 1. Kedua belah mata
12. Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat
13. Pendengaran pada kedua belah telinga
14. Pendengaran pada sebelah telinga
15. Ibu jari tangan kanan
16. Ibu jari tangan kiri
17. Telunjuk tangan kanan
18. Telunjuk tangan kiri
19. Salah satu jari lain tangan kanan
20. Salah satu jari lain tangan kiri
21. Ruas pertama telunjuk kanan
22. R:uas pertama telunjuk kiri
23. Ruas pertama jari lain tangan kanan
24. Ruas pertama jari lain tangan kiri
25. Salah satu ibu jari kaki
26. Salah satu jari telunjuk kaki
o/o
x GAJI
44
38,5
38,5
33
35
30,8
77
38,5
55
27,5
77
38,5
44
22
16,5
L3,2
919
7,9
4,4
3,3
4,95
3,85
2,2
1,65
5,5
3,3
-2827. Salah satu jari kaki lain
28. Terkelupasnya kulit kepala
29. lmpotensi
30. Kaki memendek sebelah:
a. kurang dari 5 cm
b. 5 cm sampai kurang dari 7,5 cm
c. 7,5 cm atau lebih
3 1 . Penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
desibel
Penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel
Kehilangan daun telinga sebelah
Kehilangan kedua belah daun telinga
Cacat hilangnya cuping hidung
Perforasi sekat rongga hidung
Kehilangan daya penciuman
Hilangnya kemampuan kerja fisik
a. Slo/o - 70o/o
b. 260/o - 50%
c.
39.
40.
41.
42.
43.
- 25o/o
Hilangnya kemampuan keda mental tetap
Kehilangan sebagian fungsi penglihatan. Setiap kehilangan
efisiensi tajam penglihatan IOo/o. Apabila efisiensi
penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka efisiensi
penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan efisiensi
penglihatan: (3 x %o efisiensi penglihatan terbaik) + o/o
efisiensi penglihatan terburuk
Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan lOo/o
Kehilangan penglihatan warna
Setiap kehilangan lapangan pandang IOo/o
lOo/o
2,2
1 1-33
33
11
22
33
616
3,3
5,5
11
33
16,5
11
44
22
5,5
77
7r7
7,7
10
7,7
-29ANAK LAMPIRAN I-b
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
CONTOH LAPORAN KRONOLOGIS
TENTANG KEJADIAN KECELAKAAN KERJA
Jakarta,
.
Lampiran ,
perihal : Laporan Kronologis tentang Kejadian
Nomor
Kecelakaan Kerja
Yang bertanda tangan dibawah
ini
.....
..2O ....
Kepada
Yth. Menteri/Gubernur/Bupati/
walikota/Kepala Badan/sekjen
di
:
Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang
Jabatan
Dengan ini melaporkan dengan hormat bahwa CPNS/PNS/PPPK
:
Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang
Jabatan
Instansi
Telah mengalami kecelakaan kerja karena menjalankan tugas kewajibannya.
Laporan ini didasarkan pada bukti-bukti/keterangan sebagai berikut:
pada hari
.tanggal .....dalam perjalanan dari
.....menuju..............1 dalam rangka menjalankan tugas kewajibannya/berdasarkan
....diperintahkan untuk menjalankan
.Tanggal
Surat Perintah Nomor
tugas dan kewajibannya telah mengalami kecelakaan kerja; dan
kecelakaan
b. berdasarkan Berita Acara Nomor Tanggal yang dibuat oleh
tersebut bukan karena kesalahan CPNS/ PNS/PPPK.
Dengan ini kami mengusulkan agar kepada CPNS/PNS/PPPK yang mengalami kecelakaan
kerja tersebut, dinyatakan kecelakaan kerja dan diberikan :
a.
bahwa
a.
b.
c.
Demikianlah laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pejabat Yang MelaPorkan,
Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Unit Kerja
NIP.
*catatan: coret yang tidak perlu
-30ANAK LAMPIRAN I-C
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
CONTOH LAPORAN KRONOLOGIS TENTANG
KEJADIAN KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN CACAT
Jakarta,
Nomor
:
Lampiran
:
Perihal
..
.
.. 20 ....
Kepada
: Laporan Kronologis tentang Kejadian
Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan
Cacat
Yang bertanda tangan dibawah
..
ini
Yth. Menteri/ Gubernur I Bupati I
Walikota/ Kepala Badan I Sekjen
di
:
Nama
NIP
Pangkat / golongan ruang
Jabatan
Dengan ini melaporkan dengan hormat bahwa CPNS/PNS/PPPK
:
Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang
Jabatan
Instansi
Telah mengalami cacat karena menjalankan tugas kewajibannya dan tidak dapat bekerja lagi
sebagaimana mestinya :
Adapun peristiwa/kejadian yang mengakibatkan CPNS/PNS/PPPK tersebut cacat karena
menjalankan tugas kewajibannya adalah sebagai berikut :
menuju...... dalam rangka
.dalam perjalanan dari
melaksanakan tugas kewajibannya/berdasarkan surat perintah.......nomor.......tanggal.......
1. Pada hari....... tanggal.
telah mengalami kecelakaan kerja.
acara nomor...... tanggal......yang dibuat oleh ...... kecelakaan tersebut
bukan karena kesalahan CPNS/ PNS/ PPPK.
tanggal ......
berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan nomor
menjalankan
lagi
dalam
bekeda
dapat
tidak
CPNS/PNS/PPPK tersebut telah dinyatakan
tugas kewajibannya.
2. Berdasarkan berita
3.
Dengan ini kami mengusulkan agar kepada CPNS/PNS/PPPK yang mengalami cacat karena
menjalankan tugas kewajibannya tersebut, diberikan :
a.
b.
c.
Demikianlah laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 31
-
Pejabat Yang Melaporkan,
Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Unit Kerja
NIP.
*catatan: coret yang tidak perlu
-32ANAK LAMPIRAN I-d
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAI(AAN
KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
CONTOH LAPORAN KRONOLOGIS TENTANG
KEJADIAN KECELAKAAN KERJA YANG MEI{YEBABKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
Jakarta,
KePada
,
Lampiran ,
perihal : Laporan Kronologis tentang Kejadian
Nomor
Yth. Menteri/Gubernur/Bupati/
walikota/Kepala Badanlsekjen
di
Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan
Penyakit Akibat Kerja
Yang bertanda tangan dibawah
ini
20....
:
Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang
Jabatan
Dengan ini melaporkan dengan hormat bahwa CPNS/PNS/PPPK
:
Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang
Jabatan
Instansi
Telah mengalami penyakit akibat kerja disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan keda
tanggal. ....telah
hari
dengan kronologis bahwa pada
.......menurut hasil
.....sampai dengan tanggal
diobati/dirawat/direhabilitasi di
yang menyatakan
tanggal
pemeriksaan/keterangan (visum) dari dokter, Nomor
bahwa CPNS/PNS/PPPK telah mengalami penyakit akibat kerja.
Dengan ini kami mengusulkan agar kepada CPNS/PNS/PPPK yang mengalami penyakit akibat
kerja tersebut, diberikan :
a.
b.
c.
Demikianlah laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pejabat Yang MelaPorkan,
Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Unit Kerja
NIP.
*catatan: coret yang tidak perlu
-33ANAK LAMPIRAN I-e
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAI{AAN
KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
CONTOH FORMULIR
PENETAPAN KECELAKAAN KERJA,
CACAT, DAN PEI{YAKIT AKIBAT KERJA
KEPUTUSAN
NOMOR:
MENTERI / PIMPI NAN LEMBAGA / GU BERNUR/
Menimbang
: a.
BU
PATI / WALI KOTA / KE PALA
BADAN*,
bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter/Tim Penguji Kesehatan
Sdr.
Nomor
tanggal
telah
NIP.
mengalami Kecelakaan KerjalCacat Karena menjalankan tugas
kewajibannya/ Penyakit Akibat Kerja yang mengakibatkan
perlu
mendapatkan
CPNS/ PNS/ PPPK
perawatan/ santunan / tunj angan cacat;
b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala
Kepegawaian Negara Nomor
tanggal
Badan
CPNS/ PNS/ PPPK yang dikategorikan memenuhi syarat
Kecelakaan Kerja, Cacat Karena menjalankan tugas
kewajibannya dan Penyakit Akibat Keda;
tentang
untuk
Mengingat
:
c.
bahwa berdasarkan berita acara. ... nomor ....... tanggal........yang
di buat oleh........kecelakaan tersebut bukan karena kesalahan
CPNS/ PNS/ PPPK yang bersangkutan;
d.
bahwa berdasarkan bukti-bukti/keterangan sebagaimana tersebut di
atas, dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan tentang
Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Karena menjalankan tugas
kewajibannya dan Penyakit Akibat Kerja;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Surat
Keputusan tentang Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat Karena
menjalankan tugas kewajibannya dan Penyakit Akibat Kerja*;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4 tentang Aparatur Sipil Negara
(l,embaran Negara Tahun
Nomor , Tambahan Lembaran
Negara Nomor ..........);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara
Tambahan Lembaran
Tahun
Nomor
Negara Nomor
......);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian
Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Yang Bekerja
Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2L2, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 57aO);
1.
-345.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerl'a, Cacat, dan
Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor....);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU
' rc.p"a^ Sdr.
NIP.
Golongan Ruang
Pangkat
Jabatan
;;;j;i;;k;;i;;;;I:;-",ff lfr ;iiT:#:i:1"-if; il"T""9,,?"i'#ffi l;
Perawatan / Santunan / Tunj angan.
Seluruh biaya yang diperlukan untuk PerawatanfSantunan/Tunjangan
ditanggung oleh PT. TASPEN
Sdr.
(PERSERO) selaku Pengelola Progam.
KEDUA
bagi
Keputusan ini disampaikan Kepada Sdr. .
untuk digunakan sebagaimana mestinya.
KETIGA
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
pada tanggal
Menteri/ Pimp. Lembaga I Gub lBup/Walikota*,
NIP.
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada
1.
2.
3.
*catatan: coret yang tidak perlu
:
LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
rEwA s BAGI PEGA*AI
::Xtr'T,T:?lil #J^"trPAN
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN TEWAS
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
I.
PENDAHULUAN
A.
UMUM
1.
Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) huruf b, huruf c, dan Pasal 106
huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4
tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa Pemerintah
wajib memberikan perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian.
2.
Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4
tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain ditentukan bahwa
Badan Kepegawaian Negara berwenang mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
3.
kriteria Manajemen ASN.
Dalam Pasal 18 ayat (21 dan ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 disebutkan bahwa penetapan tewas bagi
pegawai aparatur sipil negara dilakukan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian.
4.
Bahwa untuk menjamin objektivitas Pejabat
Pembina
Kepegawaian dalam melakukan Penetapan Tewas sebagaimana
dimaksud pada angka 3 perlu penetapan kriteria tewas yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5.
Dalam melaksanakan amanat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2OI4, Kepala Badan Kepegawaian Negara
perlu
melakukan verifikasi dan validasi terhadap kriteria yang telah
ditentukan dalam penetapan tewas bagi pegawai aparatur sipil
negara.
-26.
Untuk mengatur kriteria penetapan tewas bagi pegawai aparatur
sipil negara
sebagaimana dimaksud pada angka
dengan angka
5, perlu ditetapkan dengan
3
sampai
Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara.
B.
TUJUAN
Pedoman kriteria penetapan tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pejabat
Pembina Kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah dalam
melakukan penetapan tewas bagi pegawai aparatur sipil negara.
C.
PENGERTIAN
Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang
dimaksud dengan:
1.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja
untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.
4.
Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN
dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35.
Peserta adalah Pegawai ASN yang menerima Gaji yang dibiayai
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali Pegawai ASN di
lingkungan Kementerian Pertahanan dan Pegawai ASN
6.
dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Anak adalah anak kandung atau anak yang disahkan menjadi
anak Peserta berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
7.
Orang Tua adalah ayah kandung dan latau ibu kandung dari
Peserta.
8.
Tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas
kewajibannya, meninggal dunia dalam keadaan yang ada
hubungannya dengan dinas, sehingga kematiannya itu
disamakan dengan meninggal dunia dalam menjalankan tugas
kewajibannya, atau meninggal dunia karena perbuatan anasir
yang tidak bertanggung jawab atau sebagai akibat tindakan
terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya.
9.
Gaji Terakhir adalah gaji pokok yang diterima oleh Peserta pada
saat mengalami kecelakaan kerja danlatau Cacat berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun L977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3098) beserta perubahannya.
D.
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini terdiri atas:
1. kriteria Tewas;
2.
3.
4.
manfaat dan besaran manfaat kecelakaan kerja;
persyaratan penetapan Tewas; dan
prosedur penetapan Tewas.
-4II.
KRITERIA TEWAS
A.
UMUM
1.
2.
Penetapan Tewas dilakukan oleh PPK.
PPK dalam menetapkan Tewas harus sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini dan digunakan
sebagai dasar dalam memberikan santunan
kematian kerja, uang duka Tewas, biaya pemakaman, danlatau
bantuan beasiswa bagi ahli waris dari Pegawai ASN yang
ditetapkan Tewas.
B.
KRITERIA TEWAS
Pegawai ASN yang ditetapkan Tewas harus memenuhi kriteria
sebagai berikut:
1.
Meninggal dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya.
Pegawai ASN yang dapat dinyatakan meninggal dunia dalam
menjalankan tugas kewajibannya meliputi:
a.
Meninggal dunia langsung atau tidak langsung dalam dan
karena menjalankan tugas jabatan danlatau tugas
kedinasan lainnya di lingkungan kerja, dengan ketentuan
sebagai berikut:
1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai
dengan kewenangan yang diberikan;
2l Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan secara tertulis oleh pimpinan;
3) Melaksanakan tugas sesuai dengan
peraturan
perundang-undangan.
Contoh
1:
Seorang PNS bernama Husein NIP. 1965 I2I2I98I
pangkat Pengatur Muda, golongan ruang
L21 00
1,
ll I a, jabatan
penjaga sekolah pada Sekolah Dasar Negeri 01 Kabupaten
Mempawah. Pada suatu malam terjadi pencurian di Sekolah
Dasar tersebut, karena mempertahankan barang milik
sekolah, terjadilah perkelahian antara penjaga sekolah
dengan pencuri dan mengakibatkan penjaga sekolah
meninggal dunia.
-5Dalam hal demikian Husein memenuhi kriteria
Tewas
sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas
dan kewajibannya.
Contoh 2:
Seorang PNS bernama Gatot Arjuna,
NIP. 197610
11
A.Md
199603 1001, pangkat Penata Muda, golongan
lll I a, jabatan operator komputer. Berdasarkan disposisi
atasannya yang bersangkutan diperintahkan untuk
mengantar surat ke unit lain di lingkungan kerjanya. Pada
saat mengantar surat mengalami kecelakaan yang
mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.
Dalam hal demikian Gatot Arjuna, A.Md memenuhi kriteria
Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya.
Contoh 3:
Seorang PNS
bernama
Thomas
Siringo-ringo
pangkat Penata Muda Tk.I,
golongan ruang III lb, jabatan Jagawana pada Dinas
Kehutanan di Kabupaten Simalungun. Pada saat yang
NIP. 1967 0304 1 987 12 1 0O 1 ,
bersangkutan melaksanakan tugas terjadi kebakaran hutan
yang mengakibatkan luka-luka bakar serius dan dirawat di
rumah sakit selama tujuh hari, kemudian meninggal dunia.
Dalam hal demikian Thomas Siringo-ringo memenuhi
kriteria
Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya.
b.
Meninggal dunia langsung atau tidak langsung dalam dan
karena menjalankan tugas jabatan danlatau tugas
kedinasan lainnya di luar lingkungan kerja, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a.
Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan surat
perintah/tugas dari pimpinan danlatau pejabat yang
memiliki kewenangan;
b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan secara tertulis oleh pimpinan;
-6c.
Meninggal dunia di tempat tujuan sesuai dengan surat
perintah/ tugas; dan/ atau
d.
Meninggal dunia di tempat lain yang ada hubungannya
dengan tempat yang dituju sesuai dengan surat
perintah/tugas sepanjang terdapat alasan yang dapat
dibenarkan.
Contoh
1:
Seorang PNS bernama Dedeh Jayadi,
NIP. l97O 1010 L992O3100
1
,
S.H.
pangkat Penata, golongan
ruang lll I c, jabatan Kepala Seksi
Perancangan
Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan
Ralryat pada Kementerian Hukum dan HAM.
Berdasarkan surat tugas yang bersangkutan
ditugaskan sebagai Narasumber di Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara. Dalam pedalanan menuju ke tempat
tugas, yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu
lintas yang mengakibatkan meninggal dunia.
Dalam hal demikian Dedeh Jayadi, S.H. memenuhi
kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya.
Dalam hal kecelakaan yang dialami oleh Dedeh Jayadi,
S.H. merupakan kesalahan yang bersangkutan karena
melanggar peraturan lalu lintas, maka tidak memenuhi
kriteria Tewas.
Contoh 2:
bernama Sena Krisno
pangkat pengatur,
NIP. 1980 101 1200503 1001 ,
golongan Il I c, jabatan pengadministrasi umum.
yang bersangkutan
Berdasarkan disposisi
Seorang
PNS
diperintahkan untuk mengantar dokumen ke instansi
lain. Dalam perjalanan mengantar dokumen tersebut
yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas
yang mengakibatkan luka parah dan dirawat dirumah
sakit selama dua bulan, kemudian meninggal dunia.
7Dalam hal demikian Sena Krisno memenuhi kriteria
Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya.
Contoh 3:
Seorang PNS bernama Ardito Pamungkas, S.Kom.
NIP. 19640704 198506 100
1
, pangkat Penata
Tk.I,
golongan ruang III ld, jabatan Pranata Komputer pada
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan
Surat Tugas mengikuti Seminar di Badan R.rsat
Statistik Jakarta dengan menggunakan pesawat udara.
Karena keadaan cuaca yang buruk terpaksa pesawat
mendarat di bandara Adi Sucipto Yograkarta.
Kemudian yang bersangkutan
melanjutkan
perjalanannya dengan menggunakan kereta api. Dalam
perjalanan yang bersangkutan mengalami kecelakaan
yang mengakibatkan meninggal dunia.
Dalam hal demikian Ardito Pamungkas,
S.Kom.
memenuhi kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan
Tewas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
2.
Meninggal dunia dalam keadaan yang ada hubungannya dengan
dinas, sehingga kematiannya disamakan dengan meninggal
dunia dalam menjalankan tugas kewajibannya.
Pegawai ASN yang dapat dinyatakan meninggal dunia dalam
keadaan yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga
kematiannya disamakan dengan meninggal dunia dalam
menjalankan tugas kewajibannya, apabila meninggal dunianya
baik langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari
kecelakaan yang bukan karena kesalahannya pada saat
perjalanan berangkat menuju tempat tugas atau pulang dari
tempat tugas.
8Contoh
1:
Seorang PNS bernama Sandi Mahardika,
NIP. L966IOL71983041001, pangkat Penata
SKM.
Tk.I, golongan ruang
III/d, Jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Provinsi Banten dan bertempat tinggal di Serang.
Yang bersangkutan berangkat dari rumah pukul 06.00 WIB
menuju tempat tugas dengan mengendarai sepeda motor sesuai
dengan jalur yang biasa dilewati. Dalam perjalanan menuju
kantor mengalami kecelakaan lalu lintas yang bukan karena
kesalahannya sehingga mengakibatkan yang bersangkutan
meninggal dunia.
Dalam hal demikian Sandi Mahardika, SKM. memenuhi kriteria
Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya.
Dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia
merupakan kesalahan saudara Sandi Mahardika, SKM. karena
melanggar peraturan lalu lintas maka tidak memenuhi kriteria
Tewas.
Contoh 2:
Seorang PNS bernama Bawono NIP. t969O9091995031001,
pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang llllb, Jabatan
Pengadministrasi Umum pada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Indramayu dan bertempat tinggal di
Jatibarang. Yang bersangkutan berangkat dari rumah pukul
06.00 WIB menuju tempat tugas dengan kendaraan umum
sesuai dengan jalur yang biasa dilewati. Ketika akan
menyeberang jalan yang bersangkutan ditabrak sebuah mobil
sehingga mengakibatkan Bawono menderita luka parah dan
dirawat di rumah sakit. Beberapa hari kemudian karena lukanya
cukup parah akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia.
Dalam hal demikian Sdr. Bawono memenuhi kriteria Tewas
sehingga PPK menetapkan Tewas dalam menjalankan tugas dan
kewajibannya.
93.
Meninggal Dunia Karena Perbuatan Anasir Yang Tidak
Bertanggungjawab Atau Sebagai Akibat Tindakan Terhadap
Anasir Itu Dalam Menjalankan Tugas Kewajibannya.
Pegawai ASN yang meninggal dunia karena perbuatan anasir
yang tidak bertanggungjawab atau sebagai akibat tindakan
terhadap anasir itu dalam menjalankan tugas kewajibannya,
apabila meninggal dunianya baik langsung atau tidak langsung
karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab
ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir
itu.
Contoh:
Seorang PNS bernama Ilham
NIP. 196503311990121001
Soedirjo,
S.Sos.
jabatan Camat Jetis pada Pemerintah
Kabupaten Bantul pangkat Pembina, golongan ruanglV la. Yang
bersangkutan melaksanakan tugas penetapan Akta Jual Beli
Tanah bagi warganya. Akibat dari penetapan tersebut terdapat
pihak yang merasa dirugikan sehingga ia mendatangi rumah
camat dan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan yang
bersangkutan meninggal dunia.
Dalam hal demikian Sdr. Ilham Soedirjo, S.Sos. memenuhi
kriteria Tewas sehingga PPK menetapkan Tewas dalam
4.
menjalankan tugas dan kewajibannya.
Dalam hal Pegawai ASN Tewas yang sebelumnya diakibatkan
kecelakaan kerja, maka tidak diperlukan surat perintah secara
tertulis oleh pimpinan.
III.
MANFAAT DAN BESARAN MANFAAT KECELAKAAN KERJA
A.
Manfaat Kecelakaan Kerja
1.
Santunan Kematian Kerja;
a.
Santunan Kematian Kerja diberikan kepada ahli waris dari
Peserta yang Tewas sebesar 600/o (enam puluh persen) dikali
80 (delapan puluh) Gaji Terakhir yang dibayarkan 1 (satu)
kali.
-10-
b.
Pemberian santunan kematian kerja diberikan kepada ahli
waris dengan ketentuan:
1)
Peserta yang Tewas dan meninggalkan istri yang sah
atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah
istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
2l
Peserta yang Tewas dan tidak meninggalkan
istri yang
sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima
adalah Anak; atau
3)
Peserta yang Tewas dan tidak meninggalkan istri yang
sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris yang
menerima adalah Orang Tua.
2.
Uang Duka Tewas;
a.
Uang duka Tewas diberikan kepada Ahli Waris Peserta yang
Tewas sebesar 6 (enam) kali Gaji Terakhir yang dibayarkan
I (satu) kali.
b.
Pemberian uang duka Tewas diberikan kepada ahli waris
dengan ketentuan:
1)
Peserta yang Tewas dan meninggalkan istri yang sah
atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah
istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
2)
Peserta yang Tewas dan tidak meninggalkan
istri yang
sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima
adalah Anak; atau
3)
Peserta yang Tewas dan tidak meninggalkan istri yang
sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris yang
menerima adalah Orang Tua.
3.
Biaya Pemakaman
a. Biaya pemakaman diberikan
kepada Ahli Waris Peserta
yang Tewas.
b. Biaya pemakaman
sebagaimana dimaksud pada huruf a
diberikan sebagai penggantian atas biaya yang meliputi:
1) peti jenazah dan perlengkapannya; dan
2l
tanah pemakaman dan biaya di tempat pemakaman;
11
c.
Besaran biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 diberikan oleh Pengelola Program sebesar
Rp1O.0OO.0O0,OO (sepuluh juta rupiah) dan dibayarkan 1
(satu) kali.
d.
Pemberian biaya pemakaman diberikan kepada ahli waris
dengan ketentuan:
1)
Peserta yang Tewas dan meninggalkan istri yang sah
atau suami yang sah, ahli waris yang menerima adalah
istri yang sah atau suami yang sah dari Peserta;
2l
Peserta yang Tewas dan tidak meninggalkan
istri yang
sah atau suami yang sah, ahli waris yang menerima
adalah Anak;
3)
istri yang
sah, suami yang sah atau Anak, ahli waris yang
Peserta yang Tewas dan tidak meninggalkan
menerima adalah Orang Tua; atau
4)
Peserta yang Tewas tidak meninggalkan istri yang sah,
suami yang sah, Anak, atau Orang Tua, ahli waris
yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.
bantuan beasiswa.
a.
Bantuan beasiswa diberikan kepada Anak dari Peserta yang
Tewas dengan ketentuan:
1)
bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah
tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar
juta rupiah);
bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah
lanjutan tingkat pertama diberikan bantuan beasiswa
sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
bagi Anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah
lanjutan tingkat atas diberikan bantuan beasiswa
sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
Rp45.000.0O0,00 (empat puluh lima
2l
3)
atau
-t24l bagi Anak dari Peserta yang masih duduk
b.
di
pendidikan tingkat diploma, sarjana, atau setingkat
diberikan bantuan beasiswa sebesar RpI5.OOO.OOO,OO
(lima belas juta rupiah).
Bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a
diberikan kepada
I
(satu) orang Anak dari Peserta dengan
ketentuan:
1)
2l
3)
4l
ry.
masih sekolah/kuliah;
berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
belum pernah menikah; dan
belum bekerja.
PERSYARATAN PENETAPAN TEWAS
1.
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan penetapan Tewas
oleh PPK, yaitu:
a.
b.
c.
d.
Keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS;
Surat perjanjian kerja sebagai PPPK;
Surat Keterangan Kematian atau visum dari Dokter;
Laporan Kronologis Kejadian yang dibuat oleh pimpinan unit
kerja Pegawai ASN yang meninggal dunia yang dibuat menurut
contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran II-a yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara ini;
e. Daftar susunan keluarga, surat/akta nikah, akta
kelahiran
Anak, surat kejandaanf kedudaan; dan
f.
2.
Persyaratan lain yang diperlukan.
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 , PPK harus
melampirkan:
a.
Surat Perintah Tugas (penugasan tertulis) bagi yang meninggal
dunia karena menjalankan tugas jabatan danlatau tugas
kedinasan lainnya baik di dalam maupun di luar lingkungan
kerja.
b. Visum yang dikeluarkan oleh dokter dan berita
acara yang
dikeluarkan oleh Kepolisian bagi yang meninggal dunia karena
penganiayaan, penculikan, dan kecelakaan.
_ 13
IV.
_
PROSEDUR PENETAPAN TEWAS
1.
Prosedur penetapan Tewas dilakukan sebagai berikut:
a. Pimpinan unit kerja di tempat Pegawai ASN yang meninggal
dunia mengusulkan penetapan Tewas kepada PPK melalui
b.
Kepala Biro Kepegawaian lKepala Badan Kepegawaian Daerah.
Berdasarkan usulan penetapan Tewas sebagaimana dimaksud
pada huruf a, PPK memeriksa syarat-syarat yang
c.
telah
ditentukan sebagaimana dimaksud pada romawi III.
Sebelum menetapkan Tewas, PPK terlebih dahulu berkoordinasi
dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
d. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan
e.
secara tertulis dengan melampirkan syarat-syarat yang telah
ditentukan sebagaimana dimaksud pada romawi III.
Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan
validasi terhadap syarat-syarat yang dilampirkan sebagaimana
dimaksud pada romawi III.
f. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf e'
dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak syarat-syarat
sebagaimana dimaksud pada romawi III secara lengkap diterima.
g.
Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud
pada huruf e dan huruf f, Kepala Badan Kepegawaian Negara
dapat membentuk tim.
h. Hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian
Negara disampaikan secara tertulis kepada PPK sebagai bahan
penetapan.
i.
PPK menetapkan atau tidak menetapkan Tewas sesuai dengan
hasil verifikasi dan validasi dari Kepala Badan Kepegawaian
Negara.
j.
Penetapan Tewas bagi CPNS/PNS/PPPK oleh PPK sebagaimana
dimaksud pada huruf i, dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran II-b yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan
Kepegawaian Negara ini.
2.
Tembusan penetapan Tewas oleh PPK disampaikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian
Kepegawaian Negara.
Negara/
Kepala Kantor Regional
Badan
-14V.
KETENTUAN PENUTUP
1.
Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara
ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
mendapat penyelesaian.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya.
KEPALA
BADAN KBPEGAWAIAN NBGARA,
trd.
BIMA HARIA WIBISANA
Salinan ses ai dengan aslinya
BADAN
Direktur
NEGARA
Ld?ft
<ttrB_
-\
ng-undangan,
E<
,t\\
V"D
Hary
Putranto
-15ANAK LAMPIRAN II-a
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAI{AAN
KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
CONTOH LAPORAN
KRONOLOGIS KEJADIAN
Jakarta
.
Lampiran ,
Perihal : Laporan Kronologis Kejadian
Kepada
Nomor
Yang bertanda tangan dibawah
Nama
ini
.. 20 ....
Yth. Menteri/Gubernur/Bupati/
Walikota/ Kepala Badan / Sekj en
di
:
NIP
Pangkat/ golongan ruang
Jabatan
Dengan ini melaporkan dengan hormat bahwa CPNS/PNS/PPPK
Nama
:
NIP
Pangkat/ golongan ruang
Jabatan
Instansi
Telah Meninggal Dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya pada
Hari
Tanggal
Jam
Tempat
Adapun peristiwa yang mengakibatkan
berikut:
CPNS / PNS /
:
PPPK tersebut tewas adalah sebagai
1.
2.
3.
Demikianlah laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pejabat Yang Melaporkan,
Kepala Dinas/Kepala KantorlKepala Unit Keda
NIP.
*catatan: coret yang tidak perlu
16-
ANAK LAMPIRAN II-b
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAI(AAN
KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
CONTOH PENETAPAN TEWAS BAGI CPNS/PNS/PPPK OLEH PPK
KEPUTUSAN
NOMOR
MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA/ GUBERNUR/ BUPATI /WALIKOTA/ KEPALA BADAN / SEKJEN*
Menimbang
: a. bahwa
berdasarkan Laporan
bahwa Sdr.
;;;j;i;,r.",
;;;;
CPNS/ PNS/PPPK yang
tanggal
NIP.
t'"Tiil:ffi1?*t T,'"""?u""15'*K,f:fill
bersangkutan meninggal dunia;
b.
bahwa berdasarkan Surat Keterangan dokter (visum et repertum)
nomor. ......tanggal....
yang
menyatakan
bahwa
mengakibatkan CPNS/PNS/PPPK telah mengalami Kecelakaan Kerja;
c. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Badan
Negara Nomor
CPNS/ PNS/ PPPK
tanggal
Kepegawaian
tentang
yang dikategorikan Tewas karena menjalankan
tugas kewajibannya;
Mengingat
:
c.
bahwa berdasarkan berita acara. ... nomor ....... tanggal........yang
di buat oleh. . . . . ...kecelakaan tersebut bukan karena kesalahan
CPNS/ PNS/ PPPK yang bersangkutan;
d.
bahwa berdasarkan bukti-bukti/keterangan sebagaimana tersebut di
atas, dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan tentang
Penetapan Tewas Karena menjalankan tugas kewajibannya; dan
e.
bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Surat Keputusan
tentang Penetapan Tewas.
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Tahun
Nomor , Tambahan Lembaran
Negara Nomor ..........);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara
Tahun
Nomor
Tambahan Lembaran
Negara Nomor
......);
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian
Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Yang Bekerja
Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015
Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Keda dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 574011'
2.
3.
4.
5.
-17
6.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Keda, Cacat, dan
Penyakit Akibat Keda, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor....);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU
Kepada
Sdr.
almarhum/almarhumah*
isteri/suami/anaklorang tualahli waris*
terakhir mempunyai NIP.
Sdr.
Pangkat
. yang tewas
diberikan:
a. seluruh
Jabatan
pada tanggal.
yang
biaya
Perawatan / S antunan / Tunj angan
diperlukan
untuk
bagi
ditanggung oleh
Sdr.
PT.
TASPEN
(PERSERO) selaku Pengelola Progam;
b.
c.
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta sesuai
dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OO2;
apabila yang bersangkutan CPNS diangkat menjadi PNS dan
diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta
sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2OO2.
KEDUA
Keputusan ini disampaikan kepada Sdr. .
untuk digunakan sebagaimana mestinya.
KETIGA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
Pada tanggal
Menteri/ Pimp. Lembaga I Gub lBup/Walikota*,
NIP.
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada
1.
2.
3.
*catatan: coret yang tidak perlu
:
Fly UP