...

tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan undang

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan undang
TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPABEANAN
Jatmiko Winarno1
1)
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan.
ABSTRAK
Sistem kepabeanan di Indonesia menganut sistem self assessment, dimana importir
diminta untuk memberitahukan di dalam pemberitahuan impor barang (PIB) berupa
jumlah, jenis dan harga barang. Besar kecilnya pungutan negara sangat bergantung pula
besarnya nilai pabean yang diberitahukan importir, sehingga pemberitahuan nilai pabean
ini harus diteliti oleh Pejabat Bea dan Cukai. Tujuannya untuk menghindari
pemberitahuan nilai pabean yang lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga
mengakibatkan kerugian penerimaan negara dari sektor bea masuk, cukai dan pajak
dalam rangka impor. Penulis mengetengahkan 2 (dua) rumusan permasalahan. Pertama
mengenai pengaturan bea masuk atas barang impor berdasarkan Undang-Undang
Kepabeanan (UU. Nomor 17 Tahun 2006). Kedua mengenai akibat hukum dari
pengaturan tarif bea masuk atas barang impor tersebut. Adapun tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaturan dan akibat hukum dari tarif bea masuk atas barang
impor berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Pejabat Bea dan Cukai tetap diberi
wewenang untuk meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean untuk perhitungan bea
masuk. Selain itu, tim audit juga mempunyai peran yang penting dalam meminimalisir
kerugian negara.
Kata kunci : tarif bea masuk, barang impor, Undang - undang kepabeanan.
1.
1.1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Republik Indonesia sebagai
negara
hukum
menghendaki
terwujudnya sistem hukum nasional
yang mantap dan mengabdi kepada
kepentingan nasional yang bersumber
hukum pada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Akan tetapi, sejak
kemerdekaan
Undang-undang
kepabeanan nasional belum dapat
dibentuk sehingga Indische Tarief Wet
(Undang-Undang
Tarif
Indonesia)
Staatsblaad Tahun 1873 Nomor 35,
Rechten Ordonnantie (Ordonansi Bea)
Staatsblaad Tahun 1882 Nomor 240 dan
Tarief Ordonnantie (Ordonansi Tarif)
Staatsblaad Tahun 1910 Nomor 628
masih diberlakukan berdasarkan Pasal II
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar
1945.[1]
Dalam sistem kepabeanan,
fungsi kepabeanan diatur dalam
Undang-Undang Kepabeanan Indonesia
sebagaimana
dinyatakan
dalam
ketentuan pokok Pasal 2 ayat (1)
Jurnal Independent Volume 2
1
Undang-Undang Kepabeanan yang
menentukan bahwa barang yang
dimasukkan dalam daerah pabean
terutama bea masuk dan berdasarkan
proposisi ketentuan pokok tersebut,
status yuridis barang sejak saat
pemasukan ke dalam daerah pabean
sampai dengan dipenuhinya kewajiban
kepabeanan menjadi objek pengawasan
Pejabat Bea dan Cukai. Adapun
kewenangan Pejabat Bea dan Cukai
untuk
melakukan
pengawasan,
pemeriksaan dan penegahan terhadap
sarana pengangkut.[2] Kewenangan
Pejabat Bea dan Cukai dalam
menetapkan tarif dan nilai pabean diatur
dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006.
1.2
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut
diatas maka penuis mengetengahkan dua
permasalahan yaitu :
1. Bagaimana
pengaturan
mengenai tarif bea masuk atas
barang
impor
berdasarkan
Undang-Undang Nomor 10
Tahun
1995
tentang
Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 ?
2. Bagaimana akibat hukum dari
pengaturan tarif bea masuk atas
barang
impor
berdasarkan
Undang-Undang Nomor 10
Tahun
1995
tentang
Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 ?
1.3
Nilai pabean adalah nilai yang
digunakan sebagai dasar menghitung
Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka
Impor. Kegunaan penentuan nilai
pabean bagi pihak pabean adalah untuk
meneliti kebenaran nilai pabean yang
diberitahukan oleh Importir. Jika
pemberitahuan nilai pabean oleh
importir adalah benar, maka benar
pulalah penghitungan Bea Masuk dan
Pajak dalam rangka impor.
Importir yang nakal cenderung
untuk memanipulasi pemberitahuan nilai
pabean ini dengan maksud ia dapat
membayar Bea Masuk dan Pajak dalam
rangka impor yang rendah. Caranya
ialah dengan memalsukan dokumen
pelengkap pabean berupa invoice atau
mengubah uraian barang atau spesifikasi
teknis barang yang tidak sesuai dengan
keadaan sebenarnya.[3]
Tujuan Penelitian
1.
Untuk mengetahui pengaturan
tarif bea masuk atas barang
impor berdasarkan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995
tentang
Kepabeanan
sebagaimana telah diubah
dengan
Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006.
2.
Untuk
mengetahui
akibat
hukum dari pengaturan tariff
bea masuk atas barang impor
berdasarkan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah
diubah
dengan
UndangUndang Nomor 17 Tahun
2006.
2.
METODE PENELITIAN
Tipe penelitian hukum yang
digunakan adalah yuridis normatif.
Metode penelitian yuridis normatif
adalah suatu prosedur penelitian ilmiah
Jurnal Independent Volume 2
2
untuk
menemukan
kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum dari
sisi normatifnya.[4] Oleh karena tipe
penelitian yang digunakan adalah tipe
penelitian yuridis normatif, maka
pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan
perundang-undangan
(statute approach) untuk memahami
hierarkhi dan asas-asas dalam peraturan
perundang-undangan.[5]Dengan
pendekatan
perundang-undangan
(statute approach), penulis ingin
mengkaji
kewenangan
Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai sebagai salah
satu institusi fiskal yang memiliki
kewenangan
untuk
mengawasi
pemasukan barang impor ke dalam
daerah pabean dengan tujuan untuk
memaksimalkan penerimaan negara
berdasarkan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006.Selain pendekatan perundangundangan (statute approach), digunakan
pula pendekatan konsep (conceptual
approach) untuk memahami konsepkonsep tentang kepabeanan, khususnya
tentang tarif bea masuk atas barang
impor.
Kalau melihat masa berlaku
ketiga peraturan perundang-undangan
produk Belanda yang begitu lama,
timbul pertanyaan, begitu hebatkah
peraturan
perundang-undangan
itu
dalam implementasinya, dalam arti
memenuhi empat aspek, yaitu dapat
mencegah
penyelundupan,
mengoptimalkan penerimaan negara
(Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka
Impor), memberikan deterent efek yang
jitu kepada pelanggar serta dapat
mengakomodir semua perkembangan
yang terjadi di bidang perdagangan
internasional dan kepentingan ekonomi
nasional.
3.
Pengurusan
pemberitahuan
pabean atas barang impor dilakukan
oleh pengangkut/importir. Dalam hal
pengurusan pabean tidak dilakukan
sendiri, importir dapat memberikan
kuasanya kepada Pengusaha Pengurusan
Jasa Kepabeanan (PPJK). Selain diatur
dalam UU Kepabeanan, PPJK juga
diatur
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan Nomor 65/PMK.04/2007
tanggal 20 Juni 2007 tentang Pengusaha
Pengurusan Jasa Kepabeanan dan
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai Nomor P-22/BC/2007 tanggal 4
HASIL DAN PEMBAHASAN
Banyak orang lebih senang
menyebut dengan singkat Bea Cukai.
Sebenarnya yang dimaksud adalah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(DJBC), atau dapat pula yang dimaksud
adalah pegawai DJBC. Di forum
internasional bagi institusi Bea Cukai
digunakan sebutan Administrasi Pabean
(Customs Administration) yang ruang
lingkup tugasnya meliputi kepabeanan
dan cukai atau hanya bidang kepabeanan
saja.
Pengaturan tarif bea masuk ini dimulai
dengan kegiatan impor. Barang-barang
impor ini akan diangkut oleh sarana
pengangkut dari luar/dalam daerah
pabean
menuju
daerah
pabean.
Pengangkut yang sarana pengangkutnya
akan datang wajib memberitahukan
rencana
kedatangan
sarana
pengangkutnya ke kantor pabean tujuan
sebelum kedatangan sarana pengangkut.
Sarana pengangkut ini dilengkapi
dengan dokumen surat muatan, bill of
lading untuk sarana pengangkut melalui
laut dan airway bill untuk sarana
pengangkut udara
Jurnal Independent Volume 2
3
Juli 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemberian
Nomor
Pokok
dan
Pengawasan Pengusaha pengurusan Jasa
Kepabeanan.
Terhadap
barang
impor
dilakukan pemeriksaan pabean. Pada
dasarnya pemeriksaan pabean dilakukan
dalam daerah pabean, namun dengan
mempertimbangkan kelancaran arus
barang
dan/atau
pengamanan
penerimaan negara, Menteri Keuangan
dapat
menetapkan
pelaksanaan
pemeriksaan pabean diluar daerah
pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai atau
pihak lain yang bertindak untuk dan atas
nama Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.[6] Pemeriksaan pabean diatur
dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
Dalam pemeriksaan pabean juga dikenal
beberapa penjaluran antara lain jalur
merah, jalur hijau, jalur kuning, jalur
MITA Non-Prioritas dan jalur MITA
Prioritas.[7] Pemeriksaan pabean tidak
hanya pemeriksaan fisik saja, melainkan
juga pemeriksaan dokumen. Orang yang
akan melakukan kewajiban pabean
wajib melakukan registrasi ke Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai untuk
mendapatkan nomor identitas dalam
rangka akses kepabeanan.
Prinsip yang dianut dalam
pembayaran Bea Masuk adalah asas
perhitungan sendiri (self assessment).
Namun, Pejabat Bea dan Cukai tetap
diberi kewenangan untuk meneliti dan
menetapkan tarif dan nilai pabean untuk
perhitungan Bea Masuk yang tersebut
dalam pemberitahuan pabean yang
diserahkan importir.Penetapan tarif dan
nilai pabean diberikan sebelum atau
sesudah pemberitahuan pabean atas
impor yang diserahkan. Importir yang
salah memberitahukan nilai pabean
untuk menghitung Bea Masuk sehingga
mengakibatkan kekurangan pembayaran
Bea Masuk dikenai sanksi administrasi
berupa denda paling banyak 500% (lima
ratus persen) dari Bea Masuk yang
kurang dibayar atau paling sedikit 100%
(seratus persen) dari Bea Masuk yang
kurang dibayar. Sanksi berupa denda ini
diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2008 tentang Sanksi
Administrasi berupa Denda di Bidang
Kepabeanan.
Penetapan klasifikasi barang
dan nilai pabean oleh Direktur Jenderal
Bea dan Cukai dibedakan menjadi 2
yaitu pre-entry classification dan
valuation ruling. Yang dimaksud
dengan pre-entry classification yaitu
penetapan klasifikasi barang oleh
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
terhadap importasi barang sebelum
diajukan pemberitahuan pabean atas
permohonan importir. Yang dimaksud
dengan valuation ruling yaitu penetapan
nilai pabean oleh Direktur jenderal Bea
dan Cukai yang dibuat berdasarkan hasil
audit kepabeanan terhadap importasi
barang yang telah dan akan dilakukan
oleh importir dalam jangka waktu
tertentu.[8]
Bea Masuk, Cukai, denda
administrasi dan pajak dalam rangka
impor, dapat dibayarkan oleh wajib
bayar (importir) melalui: Bank Devisa
Persepsi, Kantor Pabean dan Kantor Pos
(PT. Pos Indonesia). Yang harus
dipersiapkan oleh wajib bayar adalah
formulir Pemberitahuan Impor Barang
(PIB) atau PIB tertentu kecuali atas
kiriman Pabean melalui Pos, formulir
Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC)
dan Surat Setoran Pajak (SSP) kecuali
jika membayar di kantor pabean dan
uang pembayaran sejumlah yang
Jurnal Independent Volume 2
4
tercantum pada PIB/PIB Tertentu atau
Penetapan Pencacahan dan Pembeaan
Kiriman Pos (PPKP). Di dalam
pengurusan dokumen PIB, perlu
diperhatikan
dokumen-dokumen
pendukung sebagai salah satu dasar
dalam
penelitian
/
pemeriksaan
dokumen PIB antara lain: Invoice, Bill
of Lading (B/L) atau Airway Bill
(AWB),
Packing
List,
Bukti
Pembayaran (SSBC/BPBC), surat kuasa
untuk penyelesaian oleh PPJK, Angka
Pengenal Impor (API)/APIT yang masih
berlaku, copy Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP).[9]
Fasilitas Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor (KITE) dalam Keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor
KEP-205/BC/2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tata Laksana Kemudahan
Impor
Tujuan
Ekspor
dan
Pengawasannya terakhir kali diubah
dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai Nomor PER-9/BC/2011
didefinisikan
sebagai
pemberian
pembebasan dan/atau pengembalian Bea
Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPn
dan PPnBM tidak dipungut atas impor
barang
dan/atau
bahan
untuk
diolah,dirakit, atau dipasang pada
barang lain yang hasilnya terutama
untuk tujuan ekspor.
Fasilitas Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor (KITE) yang berupa
pemberian pembebasan dan atau
pengembalian Bea Masuk dan atau
Cukai serta Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
tidak dipungut diberikan untuk memacu
ekspor terutama ekspor non-migas.
Dengan fasilitas ini pada pengusaha
yang melakukan pengolahan terhadap
barang impornya dan ditujukan untuk
diekspor maka dapat mengajukan
pembebasan atau pengembalian.[10]
Menurut Adrian Sutedi, fasilitas
yang diberikan kepada pengguna jasa
kepabeanan adalah tidak dipungut Bea
Masuk, pembebasan Bea Masuk,
pembebasan atau keringanan Bea Masuk
dan pengembalian Bea Masuk.[11]
Menurut WCO Handbook for
Commercial Fraud Investigators ada 16
(enam belas) tipe pelanggaran utama
dibidang kepabeanan, yaitu sebagai
berikut: penyelundupan, uraian barang
yang tidak benar, pelanggaran nilai
barang, pelanggaran negara asal barang,
pelanggaran fasilitas keringanan bea
masuk atas barang yang diolah,
pelanggaran
impor
sementara,
pelanggaran perizinan impor/ekspor,
pelanggaran
transit
barang,
pemberitahuan jumlah muatan barang
yang tidak benar, pelanggaran tujuan
pemakaian, pelanggaran spesifikasi
barang dan perlindungan konsumen,
barang melanggar hak atas kekayaan
intelektual, transaksi gelap, pelanggaran
pengembalian bea, usaha fiktif dan
likuidasi palsu.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi
Administrasi Berupa Denda di Bidang
Kepabeanan dijelaskan pada Pasal 2
tentang denda, Pasal 4 tentang tingkatan
pelanggaran beserta dendanya, Pasal 6
tentang besarnya denda yang disebabkan
oleh kekurangan pembayaran bea masuk
atau bea keluar, Pasal 7 tentang
besarnya denda yang disebabkan oleh
penyalahgunaan fasilitas, Pasal 8
tentang sanksi administrasi berupa
denda terhadap pelanggaran atas tarif
akhir bea masuk yang besarnya 0%,
Pasal 9 tentang pelanggaran yang
ditemukan berdasarkan hasil audit.
Jurnal Independent Volume 2
5
2. Sanksi dibidang kepabeanan
baik berupa sanksi pidana
maupun sanksi administrasi
hendaknya dapat dijalankan
sebagaimana mestinya. Tidak
hanya menjadi sebuah peraturan
perundang-undangan
sebagai
salah satu kelengkapan negara.
Sebab bea masuk merupakan
salah satu sumber penerimaan
negara.
Sudah
sepatutnya
Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai melakukan pengawasan
terhadap lalu lintas barang yang
masuk atau keluar daerah
pabean.
4.
PENUTUP
4.1
Simpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
1. Berdasarkan Pasal 16 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995
tentang
Kepabeanan
sebagaimana
telah
diubah
dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006, Pejabat Bea dan
Cukai memiliki kewenangan
untuk meneliti dan menetapkan
tarif dan nilai pabean untuk
penghitungan Bea Masuk. Hal
ini sebagai pengawasan atas
prinsip yang dianut dalam
pembayaran Bea Masuk yaitu
asas perhitungan sendiri (self
assessment).
2. Informasi
tentang
adanya
pelanggaran di kepabeanan
lebih mudah dideteksi dari
dokumen impor/ekspor, antara
lain : Pemberitahuan Impor
Barang (PIB), Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB), Manifest,
Bill of Lading (B/L)/ Airway
Bill (AWB), Invoice, Packing
List, data perusahaan, data
kapal, data kontainer dan lainlain.
Catatan kaki :
[1] Achmad Dimyati, “Modul Diklat
Teknis Substantif Dasar Kepabeanan
dan Cukai tentang Undang-Undang
Pabean”, Kementerian Keuangan
Republik
Indonesia,
Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan,
Pusdiklat Bea dan Cukai, 2011,
halaman 4-5.
[2]
Adrian Sutedi, Aspek Hukum
Kepabeanan, Penerbit Sinar Grafika,
Cetakan Pertama, Jakarta, 2012,
halaman 3-4.
[3] Ibid halaman 168-170.
4.2
Saran
Adapun beberapa saran dari pembahasan
sebelumnya adalah sebagai berikut :
1. Pasal 113 B Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 yang
membahas
tentang
sanksi
administrasi bagi Pejabat Bea
dan Cukai agar di perjelas
maksud dalam lampiran. Sebab
jika terjadi salah penafsiran dari
Pasal 113 B, maka tujuan
sebenarnya dari pasal tersebut
tidak akan tercapai.
[4]Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi
Penelitian
Hukum
Normatif,
Bayumedia Publishing, Cetakan
Keenam, Malang, 2012, halaman
57.
[5] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian
Hukum, Penerbit Kencana Prenada
Media Group, Cetakan Ketujuh,
Jakarta, 2011, halaman 96.
[6] Achmad Dimyati. Op.Cit. halaman
14.
Jurnal Independent Volume 2
6
[7] Situs Resmi Direktorat Jenderal Bea
Cukai,
”impor”,http://www.beacukai.go.id/i
ndex.ikc?page=faq/impor.html,
terakhir kali diakses tanggal 5 Maret
2013
Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi
Penelitian Hukum Normatif,
Bayumedia Publishing, Cetakan
Keenam, Malang, 2012
Peter
[8] Achmad Dimyati. Op. Cit. halaman
49.
[9] Djauhari Ahsjar, Pedoman Transaksi
Ekspor dan Impor, Penerbit
Prestasi
Pustakaraya,
Jakarta,
Cetakan Pertama, 2007, halaman
201-202.
[10] Yan Muhtadi Arba, “Fasilitas
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
(KITE)”,
http://unconditionalblog.blogspot.
com/2011/08/fasilitas-kemudahanimpor-tujuan-ekspor.html, tanggal
22 Agustus 2011, terakhir kali
diakses tanggal 21 Mei 2013.
[11] Adrian Sutedi. Op.Cit. halaman 21.
DAFTAR PUSTAKA
Literatur :
Achmad Dimyati, “Modul Diklat Teknis
Substantif Dasar Kepabeanan
dan Cukai tentang UndangUndang Pabean”, Kementerian
Keuangan Republik Indonesia,
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan, Pusdiklat Bea dan
Cukai, 2011
Adrian
Mahmud Marzuki, Penelitian
Hukum,
Penerbit
Kencana
Prenada Media Group, Cetakan
Ketujuh, Jakarta, 2011
Djauhari Ahsjar, Pedoman Transaksi
Ekspor dan Impor, Penerbit
Prestasi Pustakaraya, Jakarta,
Cetakan Pertama, 2007
Internet :
Situs Resmi Direktorat Jenderal Bea
Cukai,
”impor”,http://www.beacukai.g
o.id/index.ikc?page=faq/impor.h
tml, terakhir kali diakses tanggal
5 Maret 2013
Yan
Muhtadi
Arba,
“Fasilitas
Kemudahan
Impor
Tujuan
Ekspor
(KITE)”,
http://unconditionalblog.blogspo
t.com/2011/08/fasilitaskemudahan-impor-tujuanekspor.html, tanggal 22 Agustus
2011, terakhir kali diakses
tanggal 21 Mei 2013.
Sutedi,
Aspek
Hukum
Kepabeanan, Penerbit Sinar
Grafika,
Cetakan Pertama,
Jakarta, 2012
Jurnal Independent Volume 2
7
Fly UP