...

213 Kepala Daerah Terjerat Korupsi BPK: Pengawasan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

213 Kepala Daerah Terjerat Korupsi BPK: Pengawasan
213 Kepala Daerah Terjerat Korupsi
BPK: Pengawasan Kemendagri Tidak Berjalan
JAKARTA, KOMPAS – Kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi
hingga kini terus bertambah hingga 213 orang. Badan Pemeriksa Keuangan pun
menilai, hal itu membuktikan pengawasan internal 1 pemerintahan tidak berjalan
baik. Kementerian Dalam Negeri seharusnya ikut bertanggung jawab.
“Politik kita saat ini memungkinkan siapa pun, entah itu mantan organisasi
kepemudaan atau lainnya, untuk menjadi kepala daerah. Meski demikian, tetap
ada institusi yang berkewajiban mengawasi dan melakukan pembinaan,” kata
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Djalil, Kamis (12/7), di kantor
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jakarta.
Rizal berbicara dalam diskusi pencegahan korupsi yang diadakan
Departemen Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DPP Partai Demokrat,
yang di buka Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Di acara yang sama, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Reydonnyzar
Moenek, mengatakan, sejak 2004 hingga 2012, ada 213 kepala daerah yang
tersangkut perkara korupsi, baik sebagai saksi, tersangka, terdakwa, maupun
terpidana. Jumlah itu sudah meliputi kasus terakhir, yaitu kasus Bupati Buol.
Menurut Rizal, ada banyak bentuk pengawasan internal pemerintahan. Di
tingkat kabupaten dibentuk Inspektorat Kabupaten, sedangkan di tingkat
pemerintah provinsi ada Inspektorat Provinsi. “Inspektorat provinsi tidak bisa
mengawasi secara maksimal karena tidak mungkin mengawasi gubernur,”
ujarnya.
Di kementerian, ada pula lembaga pengawasan internal yang di sebut
Inspektorat Jendral (Itjen) 2. Namun, pada praktiknya, menurut Rizal, Itjen juga
tidak bisa bekerja maksimal. Selain pengawasan internal, ada pula mekanisme
untuk mencegah korupsi, yakni pembinaan atas kepala daerah, yang merupakan
tanggung jawab Kemendagri.
Menurut Reydonnyzar, Kemendagri aktif melakukan pembinaan dan
pengawasan. Kepala daerah terpilih juga diikutkan dalam suatu kegiatan
orientasi 3. Namun, korupsi tetap terjadi karena tekanan politik uang dalam
pilkada. Sekitar 30 persen korupsi kepala daerah karerna ketidaktahuan mereka
dan selebihnya (60 persen) karena direncanakan.
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, di Senayan mengatakan,
penyebab utama banyaknya kasus korupsi itu adalah biaya tinggi untuk menjadi
gubernur atau bupati/walikota. Akibatnya, calon kepala daerah umumnya
berutang. Bahkan, kepala daerah umumnya tersandera utang yang mewajibkannya
mengeluarkan izin-izin usaha atau proyek di daerahnya. Bisa juga, utang politik
ini menyebabkan kepala daerah tidak obyektif 4 menentukan satu perkara.
Dia mengatakan, mekanisme pengawasan dan aturan pengelolaan
keuangan sudah ada. Dari pengawasan itu, ditemukan banyak kepala daerah yang
melanggar aturan. Pengawasan dan mekanisme pengelolaan keuangan yang ketat,
kata Gamawan, tetap sulit mencegah penyimpangan dalam pemberian izin usaha
dan proyek. Peluang suap selalu terbuka. (ATO/INA)
Sumber berita : Kompas, Selasa, 10 Juli 2012, Halaman 9.
1
Pengawasan Intern: Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak
ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
2
Inspektorat Jenderal: Unsur pengawasan departemen yang berada langsung di bawah menteri
yang di pimpin oleh Inspektur Jenderal dengan tugas pokok melakukan pengawasan dalam suatu
lingkungan departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur departemen.
3
Orientasi: Penetapan atau pendirian.
4
Obyektif: Tidak memihak; Memiliki pandangan atau pendapat yang jujur dan
berdasarkan pada keadaan sebenarnya.
Fly UP