...

Ini Upaya Revisi UU KPK Sejak Tahun 2010

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Ini Upaya Revisi UU KPK Sejak Tahun 2010
Published on Indonesia Corruption Watch (http://www.antikorupsi.org)
Home > Ini Upaya Revisi UU KPK Sejak Tahun 2010
Ini Upaya Revisi UU KPK Sejak Tahun 2010
[1]
[2]
(sumber: kompasiana.com)
Antikorupsi.org, Jakarta, (03/02/16) ? DPR RI telah memasukkan agenda Revisi UndangUndang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dalam Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) 2016. Sempat menjadi polemik di tahun 2015 dan tertunda, DPR telah memulai
pembahasannya sejak Senin (01/02).
Dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), wacana revisi UU nomor 30 tahun 2002
tentang KPK itu telah dimulai sejak 2010. Upaya revisi berlangsung alot hingga tertunda
proses pengusulan dan pembahasannya. Termasuk diantaranya penolakan kuat dari publik.
Berikut adalah catatan perjalanan revisi UU KPK sejak 2010 ? Februari 2016. Data didapat
melalui pesan yang diterima Antikorupsi.org, Selasa (02/02).
26 Oktober 2010
Komisi Hukum DPR RI mulai mewacanakan revisi UU KPK.
24 Januari 2011
Wakil Ketua DPR RI ajukan usulan RUU KPK. Dalam surat bernomor PW01/0054/DPRRI/1/2011 tanggal 24 Januari 2011 ditulis oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dari
Golkar kepada Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman. Pada surat tersebut, Priyo meminta
Komisi III menyusun draf naskah akademik dan RUU KPK.
Prolegnas prioritas pada 2011 terdapat 70 rancangan tentang perubahan undang-undang.
Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi salah satu undang-undang dalam daftar
tersebut, dan hal itu diprakarsai oleh Komisi III DPR RI.
25 Oktober 2011
Ketua Komisi Hukum DPR RI Benny K. Harman menyatakan revisi UU KPK merupakan satu
keharusan. Sepuluh poin yang menurut Benny menjadi isu krusial revisi antara lain:
kewenangan KPK merekrut penyidik dan penuntut, fokus pada agenda pemberantasan
korupsi yang harus dipertegas, wewenang menyadap, laporan harta kekayaan penyelenggara
negara, kewenangan KPK melakukan penyitaan dan penggeledahan, menerbitkan surat
perintah penghentian penyidikan (SP3), berkaitan dengan prinsip kolektif kolegial
kepemimpinan KPK, prioritas kerja KPK dalam bidang pencegahan atau penindakan harus
dipertegas, kesembilan adalah fokus penindakan KPK untuk kasus dengan ukuran tertentu,
apakah fokus ke kasus-kasus besar atau tidak, fokus KPK untuk menyelamatkan uang
negara atau ingin menghukum pelaku korupsi.
23 Februari 2012
Muncul Naskah Revisi UU KPK yang diduga berasal dari Badan Legislasi DPR RI.
Kewenangan penuntutan hilang, penyadapan harus izin ketua Pengadilan, pembentukan
dewan pengawas, kasus korupsi yang ditangani hanya diatas Rp 5 Miliar.
3 Juli 2012
Berdasarkan risalah rapat pleno Komisi III sebelum draf revisi UU KPK diajukan ke Baleg,
tujuh fraksi di DPR RI menyetujui revisi UU KPK dan UU Tipikor. Ketujuh fraksi tersebut
adalah Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura. Sementara
PDI Perjuangan menolak revisi, dan PKS memilih tak bersikap. Rapat Pleno dipimpin oleh
Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar Aziz Syamsuddin.
27 September 2012
Ketua Komisi Hukum DPR RI Gede Pasek Suardika menyatakan DPR RI tetap akan
mempercepat pembahasan revisi UU KPK. Revisi diperlukan untuk memperjelas kewenangan
KPK yang selama ini belum jelas. Menurut Pasek, revisi UU Nomor 30 tahun 2002 ini sudah
tak bisa ditolak. Alasannya, rencana perubahan sudah masuk dalam prolegnas sejak 2011.
4 Oktober 2012
Rapat pleno Komisi III DPR RI menyetujui untuk melanjutkan naskah RUU tentang perubahan
UU no 30 tahun 2002 pada proses berikutnya, yaitu pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi oleh Badan Legislasi DPR RI.
8 Oktober 2012
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam pernyataan persnya menyatakan Lebih
baik kita meningkatkan upaya pemberantasan korupsi agar lebih berhasil. Daripada harus
memberikan perhatian dan menghabiskan energi terkuras hanya untuk melakukan revisi dan
saya mendukung penuh KPK. SBY menyatakan ?sampai saat ini saya tidak tahu konsep DPR
untuk merevisi UU KPK itu. Jika ternyata itu untuk memperkuat KPK dan lebih efektif. Saya
pada posisi yang siap untuk membahasnya. Tapi untuk saat ini belum tepat?
16 Oktober 2012
Panitia Kerja (Panja) Revisi UU KPK akhirnya memutuskan menghentikan pembahasan revisi
aturan tentang komisi antirasuah itu. Seluruh Fraksi Partai Politik DPR RI menolak Revisi UU
KPK. Selanjutnya, keputusan Panja diserahkan ke Baleg. Ketua Panja revisi UU KPK, R.
Dimyati Natakusuma mengatakan keputusan Panja menghentikan pembahasan tidak lepas
dari upaya DPR RI mendengarkan suara rakyat. Terutama mereka yang menolak revisi.
9 Februari 2015
Keluar Surat Keputusan DPR RI tentang Program Legislasi Nasional 2015 ? 2019 dan
Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2015. Surat dengan Nomor
06A/DPR/II/2014-2015 ditantadatangani oleh Ketua DPR RI Setya Novanto. Revisi UU KPK
tercantum dalam nomor urut 63 dan diusulkan oleh DPR RI.
19 Juni 2015
Presiden Joko Widodo menyatakan membatalkan rencana pemerintah membahas Revisi UU
KPK dalam Program Legislasi Nasional 2015.
23 Juni 2015
Sidang Paripurna, seluruh Fraksi di DPR RI bersepakat untuk memasukkan Revisi UU KPK
dalam Prolegnas Prioritas 2015. Revisi UU KPK masuk daftar Rancangan Undang-Undang
yang ditambahkan dalam Prioritas Prolegnas 2015. Tidak ada satu pun fraksi yang menolak
Revisi UU KPK. DPR RI beralasan dimasukkannya RUU KPK dalam Prolegnas 2015 karena
usulan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Secara garis besar ada lima isu krusial yang coba dimasukkan oleh DPR RI dalam naskah
Revisi UU KPK yaitu, pembatasan kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas
KPK, penghapusan kewenangan penuntutan, pengetatan rumusan ?kolektif-kolegial?, dan
pengaturan terkait Plt. Pimpinan jika berhalangan hadir.
Oktober 2015
Beredar naskah Revisi UU KPK yang patut diduga berasal dari gedung Parlemen di
Senayan. Dalam catatan ICW, sedikitnya terdapat tujuh belas hal krusial dalam Revisi UU
KPK versi Senayan yang melemahkan KPK. Mulai dari usulan pembatasan usia institusi KPK
hingga 12 tahun mendatang, memangkas kewenangan penuntutan, mereduksi kewenangan
penyadapan, membatasi proses rekruitmen penyelidik dan penyidik secara mandiri hingga
membatasi kasus korupsi yang dapat ditangani oleh KPK.
13 Oktober 2015
Pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat menunda pembahasan Revisi UU KPK.
Kesepakatan ini tercapai setelah Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR RI bertemu dalam
rapat Konsultasi di Istana Negara. Keduanya sepakat untuk membahas RUU KPK ini dalam
masa sidang selanjutnya pada tahun 2016 nanti. Ketua DPR RI, Setya Novanto
mengungkapkan bahwa penundaan ini dilakukan karena DPR RI masih fokus membahas
RAPBN 2016, yang harus disahkan pada rapat paripurna 30 Oktober 2015 ini. Sedang
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan, menyatakan
alasan karena pemerintah merasa masih perlu memastikan perbaikan ekonomi nasional
berjalan baik.
27 November 2015
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly
menyetujui Revisi UU KPK menjadi prioritas yang harus diselesaikan pada tahun 2015 ini.
DPR RI beralasan Revisi UU KPK penting dilakukan untuk menyempurnakan kelembagaan
KPK. Revisi UU KPK menjadi usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan draf RUU
pengampunan pajak (tax amnesty), menjadi inisiatif pemerintah.
2 Desember 2015
Presiden Jokowi menyatakan "Soal revisi Undang-Undang KPK, inisiatif revisi adalah dari
DPR. Dulu juga saya sampaikan, tolong rakyat ditanya, Semangat revisi Undang-Undang
KPK itu untuk memperkuat, bukan untuk memperlemah?
14 ? 16 Desember 2015
Materi Revisi UU KPK masuk dalam materi pertanyaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap
calon Pimpinan KPK periode 2015-2019. Uji kelayakan dilakukan oleh Komisi Hukum DPR
RI.
15 Desember 2015
Rapat paripurna di DPR RI memutuskan untuk memasukkan Revisi Undang-Undang KPK
dan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) dalam Prolegnas 2015. Keputusan yang
dilakukan secara mendadak di hari-hari akhir masa sidang anggota DPR RI, yang akan reses
pada 18 Desember 2015.
26 Januari 2016
DPR RI mensepakati Revisi UU KPK masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional 2016.
Hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak Revisi UU KPK.
1 Februari 2016
Revisi UU KPK mulai dibahas dalam rapat harmonisasi Badan Legislasi di DPR RI. Anggota
Fraksi PDI-P Risa Mariska dan Ichsan Soelistyo hadir sebagai perwakilan pengusul revisi UU
tersebut. Ada 45 anggota DPR RI dari 6 fraksi yang menjadi pengusul Revisi UU KPK.
Sebanyak 15 orang dari Fraksi PDI-P, 11 orang dari Fraksi Nasdem, 9 orang dari Fraksi
Golkar, 5 orang dari Fraksi PPP, 3 orang dari Fraksi Hanura, dan 2 orang dari Fraksi PKB.
(Egi)
revisi UU KPK [3]
ICW [4]
Berita [5]
Tweet
[6]
. BERANDA | DIGEST | KUHP/KUHAP | PUBLIKASI | SUPPORTER ICW | KONTAK | RSS |
ANDROID
Jl. Kalibata Timur IV/D No. 6 Jakarta Selatan 12740 | Tel: +6221.7901885 +6221.7994015 |
Fax: +6221.7994005 | Email: [email protected]
.
.
.Source URL: http://www.antikorupsi.org/id/content/ini-upaya-revisi-uu-kpk-sejak-tahun-2010
Links:
[1] http://www.antikorupsi.org/id/content/ini-upaya-revisi-uu-kpk-sejak-tahun-2010
[2] http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/styles/max600/public/image/Berita/kpk.jpg?itok=2b_l_Zux&slideshow=true&slideshowAuto=true&slideshowSpee
[3] http://www.antikorupsi.org/id/tags/revisi-uu-kpk
[4] http://www.antikorupsi.org/id/tags/icw
[5] http://www.antikorupsi.org/id/section/Berita
[6] http://twitter.com/share
Fly UP