...

proposal - UIN Jakarta

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

proposal - UIN Jakarta
0
PROPOSAL
PROGRAM KEMITRAAN “KLINIK ETIK DAN HUKUM”
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
BEKERJASAMA DENGAN
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
2016
1
KLINIK ETIK DAN HUKUM
A. Latar Belakang
Perguruan Tinggi sebagai salah satu lembaga pendidik harus senantiasa
mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Perkembangan dunia pendidikan
dalam hal metode maupun substansi/materi pendidikan dibutuhkan untuk
menciptakan insan-insan akademis dan lulusan yang berkualitas yang “siap
pakai”, maka sudah menjadi kewajiban bagi perguruan tinggi khususnya
Fakultas Syariah dan Hukum,untuk selalu berupaya memberikan pendidikan
hukum
dengan
sebaik
mungkin.
Evaluasi
dan pengembangan
metode
pembelajaran dan materi substansi pembelajaran bagi mahasiswa harus
selalu dilakukan secara sustainable.
Namun,
sebagian
besar
menitikberatkan pemberian
Fakultas
perkuliahan
Syariah
dengan
dan
Hukum
masih
metode
ceramah
(dosen
berbicara didepan kelas) pada mahasiswanya. Padahal menurut teori learning
pyramid, yang dibangun oleh National Training Laboratories/NTL di Maine
(AS) berdasarkan hasil penelitian Edgar Dale dll, metode ceramah kuliah adalah
metode yang tingkat penyerapannya oleh mahasiswa hanya sebesar 5%. Ini
adalah metode terendah dalam hal penyerapan hasilnya oleh mahasiswa.
Untuk
metode
bacaan,
tingkat
penyerapannya
10%.
Jika
kuliah
menggunakan metode audio-visual tingkat penyerapannya 20%. Kemudian jika
digunakan metode demonstrasi tingkat penyerapannya 30%. Ini merupakan
suatu tanda bahaya karena sebagian besar proses pendidikan hukum justru
menggunakan
metode
ceramah
kuliah,
sebagaimana
dikemukakan
oleh
Proffessor David McQuoid-Mason dari Afrika Selatan.
Empat
metode
pembelajaran
tersebut
digolongkan
sebagai
metode
tradisional. Rendahnya tingkat pencapaian metode ini, menurut NTL dapat
diatasi jika digunakan pendekatan lainnya yaitu pendekatan teaming atau
interaktif atau berpusat pada mahasiswa. Pendekatan interaktif, secara
2
garis besar terbagi atas tiga (3) metode yaitu Kelompok Diskusi yang tingkat
pencapaiannya 50%, Practice by Doing tingkat pencapaiannya 75% dan yang
paling efektif adalah Mengajarkan kepada orang lain atau penggunaan
secara langsung yang mana tingkat pencapaiannya 90%.
Hal tersebut digambarkan dalam learning pyramid berikut ini:
Dalam pandangan Prof. David McQuoid-Mason (mengutip Brayne,
Duncan
dan
Grimes),
metode
pendidikan
yang
berpusat
pada
mahasiswa idealnya dilakukan dengan memberikan pengalaman belajar
kepada
mahasiswa
dimana
mahasiswa
memperoleh
ketrampilan
praktis dan sekaligus menyediakan lingkungan keadilan sosial. Jika
kesempatan itu tidak tersedia maka perlu diadakan termasuk lingkungan
semacam
itu perlu diciptakan. Oleh karena itu mahasiswa perlu
dilibatkan dalam menghadapi situasi dunia nyata dan memainkan peran
sebagai pengacara untuk menyelesaikan persoalan. Kegiatan semacam
ini bisa dilakukan lewat interaksi dengan klien untuk mengidentifikasi
dan menyelesaikan masalah hukum, serta terbuka untuk ditinjau
secara kritis oleh dosen maupun rekan mahasiswa lainnya.
Dari analisa inilah lahir istilah yang dinamakan pendidikan klinis
atau
di
Fakultas Syariah dan Hukum disebut
hukum klinis/klinik hukum.
sebagai
pendidikan
Pendidikan
dengan
semacam
kehidupan
ini
dikenal
yang memungkinkan mahasiswa berperan aktif
dalam proses pembelajaran dan mengamati bekerjanya
situasi
pendidikan
nyata.
Pendidikan
semacam
ini
teori dalam
menyediakan
landasan yang kuat bagi masa depan sebagai ahli profesi dalam dunia
3
praktek. Karena pendidikan klinis tidak saja mengajarkan teori-teori,
tetapi
juga
dibutuhkan
melengkapi
bagi
mahasiswa
praktisi.
Selain
dengan
itu
juga
keterampilan
yang
melengkapi mahasiswa
dengan nilai-nilai yang dibutuhkan praktisi dalam masalah- masalah
keadilan sosial di masyarakat dan tanggung jawab profesi dalam
melaksanakan
tugasnya.
Hal
tersebut
senada
dengan
pengertian
pendidikan hukum klinis yang dijelaskan pada Deklarasi Asosiasi
Pendidikan Hukum Klinis Indonesia yaitu sebuah metode pembelajaran
hukum yang banyak diadopsi dalam pendidikan hukum di berbagai
negara,
untuk
mendidik
dan
menyiapkan
praktisi
hukum
yang
kompeten, profesional, dan memiliki komitmen terhadap keadilan. Melalui
metode Pendidikan Hukum Klinis mahasiswa hukum belajar tentang
pengetahuan praktis (practical knowledge), keahlian (skill) dan nilainilai
(value)
untuk
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat
berdasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial (social justice).
Oleh
karena
itu
kegiatan pendidikan
kegiatan
hukum
pendidikan
klinis/klinik
hukum
hukum
di
yang
kelas
dan
melibatkan
mahasiswa menjadi dua hal yang saling berkaitan dan tidak terpisah
satu terhadap lainnya. Karena pendidikan hukum klinis/klinik hukum
merupakan metode pendidikan bagi mahasiswa sekaligus pelayanan
kepada masyarakat. Sedangkan pendidikan hukum di kelas merupakan
dasar yang harus dikuasai dalam pelayanan masyarakat tersebut.
Arti
penting
sistem
pendidikan
bagi
Komisi
Yudisial
adalah
didasarkan pada tugas Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim. Komisi
Yudisial
bersama
dengan
untuk melaksanakan
diamanahkan oleh
Mahkamah
seleksi
Agung
pengangkatan
Undang-Undang
No.
49
memiliki
hakim,
Tahun
kewenangan
sebagaimana
2009
tentang
Peradilan Umum, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, dan Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, dan dilain pihak Komisi Yudisial merupakan
lembaga
penegak
etika
hakim. Tugas-tugas Komisi Yudisial terkait
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tidak akan lepas dari kode etik
4
profesi hukum pada umumnya.
Secara
tidak
langsung
singgungan
antara
lulusan
perguruan
tinggi dan Komisi Yudisial adalah bahwa Perguruan Tinggi adalah
penyedia Raw Material bagi Komisi Yudisial. Sehingga tugas perguruan
tinggi yang menyiapkan calon hakim potensial, perlu didukung oleh
Komisi Yudisial hingga pada akhirnya tugas Komisi Yudisial melakukan
tugas rekrutmen terhadap produk-produk perguruan tinggi.
Definisi
rekrutmen
secara
luas
mencakup
pentingnya
menyiapkan calon-calon hakim potensial. Oleh karenanya, sebagai salah
satu
tindakan ‘preventif’
peserta
atau
pendidikan hakim
persiapan
(calon
hakim),
dilaksanakannya
maka
seleksi
Komisi
Yudisial
menilai penting untuk melakukan penyiapan sumber daya manusia
dengan cara penjaringan minat para calon hakim potensial.
Munculnya
Klinik
Etik
dan
Hukum
bukan
bermaksud
mendikotomikan, namun sebagai penekanan pentingnya kajian etika
sebagai concern utama Komisi Yudisial. Kajian etika merupakan bagian
dari
klinik
hukum,
namun
Komisi
Yudisial
bermaksud
untuk
mendorong lebih jauh agar kajian etika profesi hukum dapat tersusun
dalam
suatu modul dan menjadi kurikulum di Fakultas-Fakultas
Syariah dan Hukum dan dipahami dalam
praktik
oleh mahasiswa.
Disajikannya etik profesi sebagai suatu mata kuliah mandiri, tidak
dimaksudkan untuk menjadikan para (calon) sarjana hukum menjadi
malaikat. Dengan memahami etik profesi, para (calon) sarjana hukum
akan dapat mendeteksi bom-bom waktu serta dapat menghindakan diri
dari ranjau-ranjau terselubung/tersembunyi.
Melalui etik profesi insan
kamil para (calon) sarjana hukum dapat diasah, sehingga hal-hal yang
diperkirakan wajar, pada dasarnya suatu konflik kepentingan.
Atas dasar itu maka Komisi Yudisial berinisiatif untuk melaksanakan
program
kemitraan
dengan
Perguruan
Tinggi
khususnya
Fakultas
Syariah dan Hukum dalam rangka menjaring minat calon hakim
potensial melalui kajian etika dan pendidikan hukum klinis/klinik
hukum.
5
B. Tujuan Program
Tujuan Program Kemitraan Klinik Etik dan Hukum ini adalah
meningkatkan
prosentase
mahasiswa/lulusan
Fakultas
Syariah
dan
Hukum, khususnya peserta program kemitraan ini, agar lulus seleksi
peserta
pendidikan
hakim.
Guna
mencapai
Kemitraan melalui pendidikan klinis,
Komisi
tujuan
Yudisial
dari
Program
perlu
untuk
menjamin terselenggaranya kegiatan- kegiatan program kemitraan di
Fakultas Syariah dan Hukum. Tujuan akhir dari kegiatan ini diharapkan
agar peserta seleksi pengangkatan hakim merupakan kader-kader klinik
hukum yang telah disiapkan sejak dini menjadi hakim, dengan bekal
integritas dan kemampuan yang didapat dari klinik hukum. Lebih rinci
tujuan kegiatan kajian etika dan klinik hukum ini adalah :
1. Meningkatkan minat (calon) sarjana hukum untuk menjadi Hakim;
2. Meningkatkan minat (calon) sarjana hukum untuk menjadi penegak
hukum;
3. Meningkatkan pemahaman tentang etika profesi hukum;
4. Dapat berperan sebagai sarana preventif contempt of court;
5. Meningkatkan keterampilan, hukum acara dan integritas Mahasiswa
untuk dipersiapkan menjadi kader sadar hukum; dan
6. Sebagai lembaga yang mengkaji etika dan hukum secara komprehensif
dan ilmiah.
C. Infrastruktur Klinik Etik dan Hukum
1. ORGANISASI
Dalam melaksanakan kegiatan klinik hukum, Fakultas Syariah
dan Hukum dapat menerapkan program-progam Klinik Etik dan Hukum
dengan cara:
a. Memberdayakan UKM yang telah ada yang memiliki kegiatan serupa;
dan
b. Membentuk UKM Klinik Etik dan Hukum baru.
Dari kedua sarana diatas, tidak menutup kemungkinan juga
fakultas menggabungkan kedua sarana diatas dalam melaksanakan
6
kegiatan-kegiatan
program
kemitraan.
Namun,
jika
fakultas
menggunakan sarana mahasiswa secara individual, maka fakultas
hendaknya perlu untuk mengoptimalkan peran-peran mahasiswa yang
ingin terlibat di dalam program kemitraan ini. Sehingga, mahasiswa
yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini bersifat partisipatif, dan
objektif.
Berangkat dari sarana kemitraan tersebut, maka Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerapkan
struktur
organisasi seperti dibawah ini:
Struktur organisasi ini menjadikan Dekan/Dekanat sebagai mitra
Komisi Yudisial yang kemudian membentuk pusat kajian/lembaga
pelaksana dan kesekretariatan program Klinik Etik dan Hukum.
Dimana dalam pusat/lembaga pelaksana ini didalamnya memiliki 3
(tiga) mentor. Ketiga mentor ini nantinya akan menjadi pelaksana,
pembimbing. pembinaan dan koordinator dari setiap kegiatan yang
akan dilakukan oleh Klinik Etik dan Hukum. Meskipun struktur
organisasi terlihat begitu hierarkis, namun garis koordinasi yang
diterapkan adalah lintas sektoral. Sehingga, mentor dapat langsung
7
berkoordinasi
dengan
Komisi
Yudisial dengan sepengetahuan dari
Dekan/Dekanat Fakultas.
Dari bentuk struktur organisasi tersebut, program kemitraan ini
menitikberatkan
peran
mahasiswa
sebagai
pelaksana
program
kemudian menjadikan program ini berbasis pada mahasiswa, dan
dekanat serta mentor sebagai penanggungjawab kegiatan. Adapun
kegiatan-kegiatan
yang
dijalankan
dalam
program
kemitraan
diantaranya dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:
NO.
1
TAHAPAN
KEGIATAN
Kajian Etika
METODE KEGIATAN
KONTEN
Seminar;
Etika;
Focus Group Discussion;
Etika Profesi Hukum;
Kajian;
KEPPH;
Legal Case;
Hukum Materil;
dan Hukum
Permasalahan Hukum;
Kuliah Umum/Ceramah;
Hukum Acara Pidana;
Hukum Acara Perdata
Role Play; Sosialisai;
2
Laboratorium
Hukum Acara TUN;
Mock Trial; Simulasi; Role
Teknik Pembuatan
Play;
Putusan; Eksaminasi
Putusan; Pelatihan
Mootcourt; Pelatihan
Debat Hukum;
Dll
ini
8
Pemantauan Persidangan;
3
Praktek
dan Partisipatif; Penyuluhan;
Pengabdian
Street Law; Magang di
Masyarakat
LKBH;
Pendidikan Hukum kepada
Masyarakat;
Konsultasi Hukum; Dll
B. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang akan dimaksimalkan dalam Program
Kemitraan ini dititikberatkan pada sumber daya manusia yang ada pada
Fakultas Syariah dan Hukum. Baik itu dosen maupun mahasiswa. Dalam
Klinik Etik dan Hukum akan memberdayakan dosen untuk berperan
sebagai
mentor.
Adapun
untuk
pemilihan
mentor,
sepenuhnya
diserahkan kepada Fakultas Syariah dan Hukum dengan memperhatikan
kriteria-kriteria dosen yang dapat menjadi mentor sebagai berikut;
1. Dosen aktif;
2. Memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi mahasiswa;
3. Memiliki pengalaman membina mahasiswa;
4. Memiliki jiwa leadership, manajemen yang baik dan menguasai
teknik mentoring;
Dalam melaksanakan kegiatan, dosen yang menjadi mentor pada
program Klinik Etik dan Hukum ini mempunyai tugas dan peran sebagai:
a. Fasilitator
:
Memfasilitasi
berbagai
kegiatan,
dan
memfasilitasi
perkembangan kompetensi mahasiswa guna menjadi calon hakim
potensial.
Merujuk
memberikan
materi
kepada
kepada
bentuk
kegiatan,
mahasiswa,
juga
mentor
dapat
dapat
pula
mengundang
narasumber lain untuk memberikan materi kepada mahasiswa.
b. Supervisor : Supervisor dalam hal ini lebih mengarah pada tugas
mentor dalam merancang dan mengawasi jalannya kegiatan- kegiatan
sehingga dapat berhasilguna (effective) dan mampu memberi hasil
(productive).
Kemudian
mentor
pun
mempunyai
tugas
untuk
9
memastikan bahwa mahasiswa yang dibina dalam Klinik Etik dan
Hukum mendapatkan materi sehingga dapat menambah kompetensi
dari mahasiswa itu sendiri.
c. Pembimbing
:
Salah
satu
tugas
penting
dari
Mentor
adalah
membimbing para mahasiswa peserta Klinik Etik dan Hukum. Mentor
senantiasa
melakukan
diskusi
mingguan
guna
memonitor
perkembangan dari mahasiswa peserta Klinik Etik dan Hukum.
d. Penanggung jawab kegiatan : mentor bertugas untuk melakukan
pelaporan
terhadap
jalannya
kegiatan,
kegiatan
serta
yang
sudah
mengambil
dilakukan,
mengawasi
tindakan-tindakan
yang
diperlukan, untuk mencapai tujuan program.
Kemudian
dikarenakan
program
kemitraan
ini
menjadikan
mahasiswa sebagai basis kegiatan, maka setiap Fakultas Syariah dan
Hukum harus memberdayakan mahasiswa yang ada untuk bergabung
dan mengikuti program kemitraan ini. Adapun kriteria mahasiswa yang
dapat mengikuti program Klinik Etik dan Hukum adalah sebagai berikut;
1. Minimal sedang menjalani kuliah pada semester 6
2. Telah lulus mata kuliah Hukum Acara; dan
3. Memiliki ketertarikan atau minat terhadap profesi penegak hukum
khususnya hakim.
Terkait dengan proses perekrutan mahasiswa, prinsipnya Fakultas
Syariah
dan
Hukum
membuka
rekrutmen
seluas-luasnya
untuk
mahasiswa yang sesuai dengan kriteria. Fakultas Syariah dan Hukum juga
dapat membuka rekrutmen bagi alumni atau mahasiswa yang telah
lulus (sarjana hukum). Kemudian, Fakultas Syariah dan Hukum pun
dapat membuka rekrutmen bagi mahasiswa-mahasiswa dari perguruan
tinggi lain di wilayahnya. Rekrutmen diselenggarakan dengan prinsip
objektif, partisipatif dan transparan.
Rekrutmen mahasiswa dapat dilakukan dengan beberapa tahapan
proses
perekrutan.
Diantaranya:
10
Terkait dengan tes tertulis, mentor dapat membuat soal-soal pertanyaan
yang sifatnya terbuka, kemudian hasil tes ini dapat difungsikan sebagai Pre
Test bagi mahasiswa yang tergabung ke dalam Klinik Etik dan Hukum yang
nantinya akan mengisi Post Test yang disusun oleh Mentor pada akhir
program sebagai indikator peningkatan kompetensi mahasiswa.
Mengingat bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang ditujukan
untuk menjaring para calon hakim
potensial, maka
pelibatan alumni
dalam kegiatan-kegiatan klinik hukum dapat diakomodir. Alumni dapat
dijadikan objek kegiatan maupun pengurus dalam klinik hukum.
C. Rencana Pelaksanaan Program
1. Bidang Kajian Etik
DRAFT SILABUS LABORATORIUM KLINIK ETIK DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
BEKERJA SAMA DENGAN KOMISI YUDISIAL
2016
Area
: Kajian Etik dan Hukum
Mentor : Hidayatulloh, SH.I, MH.
Sesi
I
II-IV
V
Kemampuan yang
Diharapkan
mendeskripsikan
konsep dasar etika
dan etika profesi
(C2)
mengidentifikasi
(C2)
mendeskripsikan
hakikat profesi
hakim, tanggung
jawab, dan
profesionalisme
hakim
Bahan Kajian
Waktu
moral dan moralitas
etika dan etiket
teori-teori etika
jenis-jenis etika
etika profesi
perbedaan etika
dan hukum
120
menit
kasus-kasus
perbedaan pelanggaran
etiket, etika, dan
hukum
270
menit
sejarah profesi
hakim di Indonesia
tanggung jawab
profesi hakim
peraturan
seputar kehakiman
180
menit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Narasumber dan
Fasilitator
Narasumber:
Prof. Dr. A.
Salman
Maggalatung, SH,
MH.
Fasilitator:
Saomi Rizqiyanto,
M.Si.
Narasumber:
Asep Saepudin
Jahar, M.A., Ph.D.
Fasilitator:
Nisrina Mutiara
Dewi, S.E.Sy.
Narasumber:
Dr. Hasbi Hasan,
M.H.
Fasilitator:
Mara Sutan
11
(C2)
•
•
kewenangan
hakim
kewajiban dan
hak hakim
Rambe, SHI., M.H.
memetakan KEPPH
dan potensi-potensi
pelanggaran etik
menurut KEPPH
(C3)
•
•
•
•
kode etik
butir-butir KEPPH
contoh pelanggaran
sanksi atas
pelanggaran etik
180
menit
VIIIIX
menemukan potensi
pelanggaran etis saat:
(C3)
•
•
•
pra-persidangan
saat persidangan
pasca persidangan
90 menit
•
IX-X
menganalisis dan
menuliskan hasil
kajian etik atas kasus
pelanggaran etik
terkait profesi hakim
(C3)
Teknik penulisan
esai
Kasus pelangaran
KEPPH
210
menit
VI-VII
•
Narasumber:
Hidayatulloh,
S.H., M.H.
Fasilitator: Teguh
Tresna Dewa
Narasumber:
Muhammad Ishar
Helmi, S.H., S.Sy.
Fasilitator: Abdul
Latief Zainal
Narasumber:
Indra
Rahmatullah,
SHI., M.H.
Fasilitator:
Muhammad Raziv
Barokah
2. Bidang Laboratorium
DRAFT SILABUS LABORATORIUM KLINIK ETIK DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
BEKERJA SAMA DENGAN KOMISI YUDISIAL
2016
Area
: Laboratorium Klinik
Mentor : Indra Rahmatullah, SH.I, MH.
Sesi
I
II
III
Materi
Silogisme
dan
Penalaran Hukum
Penemuan Hukum
Analisis
fakta
dasar
hukum
dan
dan
Kemampuan yang
diharapkan
Menggunakan
strategi
penalaran
dalam
penjatuhan
putusan
(analisis
fakta
dan
dasar
hukum)
Fasilitator
Waktu
Narasumber:
1. Dr. Shidarta, SH.
MH.
2. Dr. JM. Muslimin,
MA
90
menit
Mentor:
Indra
Rahmatullah,
SH.I,MH.
Narasumber:
1. Dr. Anton F. Susanto,
SH. MH.
2. Drs. H. Basiq Djalil,
SH, MA.
Mentor:
Indra
SH.I,MH.
Mentor:
Indra
90
menit
Rahmatullah,
Rahmatullah,
90
menit
12
latihan
putusan
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
pembuatan
Eksaminasi
Putusan
Hakim (Case Study 1)
SH.I,MH.
Mengkrtisi
contoh
penalaran
hakim
dalam
putusan
(eksaminasi putusan
Eksaminasi
Putusan
Hakim (Case Study 2)
Eksaminasi
Putusan
Hakim (Case Study 3)
Menonton
rekaman
Video Sidang Kode Etik
Hakim
Simulasi Sidang (Moot
Court)
•
•
Skenario
kasus
Berlatih
mootcourt
Narasumber:
Direktur LeIP
Direktur Kontras
Mentor:
Indra
SH.I,MH.
Mentor:
Indra
SH.I,MH.
Mentor:
Indra
SH.I,MH.
90
menit
Rahmatullah,
Rahmatullah,
Rahmatullah,
90
menit
90
menit
90
menit
90
menit
Menonton
rekaman
Video Sidang Majelis
Kehormatan
Hakim
(MKH)
Simulasi Sidang (Moot
Court)
90
menit
90
menit
3. Bidang Praktek dan Pengabdian Masyarakat
DRAFT SILABUS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KLINIK ETIK DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
BEKERJA SAMA DENGAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
2016
Area
: Pengabdian Kepada Masyarakat
Mentor : Muhammad Ishar Helmi, S.H., S.Sy.
Sesi
I
II
III
IV
V
VI
Materi
Tekhnik Persidangan
Hukum Acara
Pemantauan
Persidangan
a. PN
b. PA
c. PTUN
Penulisan Laporan
Presentasi Laporan
Pemantauan
Penyuluhan Hukum
Kemampuan yang
diharapkan
mengevaluasi
jalannya
persidangan untuk
satu kasus konkret
(pemantauan
persidangan)
menyampaikan
gagasannya terkait
upaya menjaga
keluhuran profesi
Fasilitator
Waktu
Dr. Alfitra, SH, MH.
Dr. Nahrowi, SH, MH.
90 Menit
90 Menit
90 Menit
Mentor: M. Ishar Helmi,
SH, S.Sy.
Dr. Yayan Sopyan, SH,
MA.
Mentor: M. Ishar Helmi,
SH, S.Sy.
90 Menit
90 Menit
90 Menit
13
VII
VIII
Mootcourt (pemutaran
film untuk simulasi)
Presentasi
Film
(Diskusi dan Evaluasi
hukum di Indonesia
(penyuluhan)
membangun
gagasan terkait
upaya menjaga
keluhuran profesi
hukum di Indonesia
(sharing komunitas)
Mentor:
Hidayatulloh, MH
Indra Rahmatullah,
MH
M. Ishar Helmi, SH,
S.Sy
90 Menit
90 Menit
D. Waktu Pelaksanaan
Program ini dilaksanakan selama 9 (Sembila) bulan, mulai bulan Maret sampai
dengan bulan Nopember 2016.
E. Penutup
Kegiatan Klinik Etik dan Hukum merupakan kegiatan pioneer dalam
menyiapkan calon hakim potensial. Tawaran kegiatan ini merupakan bentuk
sinergitas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan
Komisi Yudisial di bidang hukum. Odette Buitendam pernah mengatakan
bahwa
“agood
membentuk
judges
are
hakim-hakim
diperlukan
dengan
karenanya,
komitmen
not
yang
dimulai
Komisi
born but
ideal,
made”,
kerjasama
maka
dalam
rangka
semua
pihak
sangat
sejak pembibitan di perguruan tinggi. Oleh
Yudisial dalam
penegakkan
hukum
dan
menciptakan peradilan yang bersih akan sangat terbantu oleh komitmen
perguruan-perguruan tinggi dalam membentuk seorang hakim yang baik.
UIN Syarif Hidayatullah, 7 Maret 2016
KLINIK ETIK DAN HUKUM
Fly UP