...

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBENTUK

by user

on
Category: Documents
14

views

Report

Comments

Transcript

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBENTUK
Karya Ilmiah
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM
MEMBENTUK PERATURAN DESA (STUDY KASUS DESA
MBENTUNG, KECAMATAN DJUHAR, KABUPATEN KARO)
Oleh :
RINSOFAT NAIBAHO
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2012
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
kasih-Nya yang senantiasa berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan skripsi yang berjudul“ KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA
DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA (study kasus Desa Mbetung,
Kecamatan Djuhar, Kabupaten Karo).
Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai
dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis
dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua
pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................
i
DAFTAR ISI ...........................................................................................................
ii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................
1
A. LatarBelakang Masalah .................................................................................
1
B. RumusanMasalah
...................................................................................
7
.......................................................................................
7
..................................................................................
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................
9
A. Pengertian Desa..............................................................................................
9
C. TujuanMasalah
D. ManfaatPenelitian
B. Pengertian Pemerintahan Desa....................................................................... 13
C. Pembangunan Pemerintahan Desa ................................................................. 15
D. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ............................................................ 17
E. Pemerintah Desa yang Baik (Good Village Governance) ............................. 18
F. Pembentukan Peraturan Desa ........................................................................ 20
G. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ........................................................ 28
H. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa ................................................. 28
I.
Sekretaris Desa .............................................................................................. 29
J.
Kepala Urusan ............................................................................................... 30
ii
K. Kepala Dusun ................................................................................................ 30
L. Aparatur Pemerintahan Desa ......................................................................... 31
BAB III PEMBAHASAN
A. Landasan Kewenangan Pemerintahaan Desa Dalam Membentuk Peraturan
Desa ............................................................................................................... 34
B. Materi Muatan Peraturan Desa ..................................................................... 40
C. Hambatan-hambatan Dalam Pembuatan Peraturan Desa (PERDES) di Desa
Mbetung, Kec. Djuhar, Kabupaten Karo ...................................................... 42
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................... 51
Kesimpulan
.................................................................................................. 51
Saran ................................................................................................................... 52
DAFTAR PUSTAKA
iii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Desa di Indonesia telah ada sejak jaman dahulu sebelum masuknya Bangsa
Belanda.Sejak adanya pemerintahan kerajaan, keberadaan desa sudah diakui oleh
para raja di masa itu. Kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda di Aceh
juga sudah mengakui ada desa yang disebut dengan nama Gampong. Di Sumatera
Utara atau Sumatera Timur pada waktu itu disebut Kampung, di Tapanuli disebut
Huta, di Sumatera Barat disebut Korong, sedangkan di Jawa disebut Dukuh dan
daerah yang lain dengan nama yang berbeda. Namun, seluruh kerajaan pada waktu itu
mengakui keberadaan desa sebagai bagian dari persekutuan hukum adat.Pada jaman
kerajaan, desa dipimpin oleh ketua adat, alim ulama atau orang-orang perintis
pembuka desa.
Pada jaman penjajahan Belanda pimpinan desa ditunjuk oleh pemerintah
Belanda untuk memimpin desa atau sering disebut dengan Demang.Demang bertugas
untuk mengurus urusan masyarakat dan menjadi antek-antek Belanda, memuluskan
kepentingan penjajahan Belanda (saat itu) untuk menguasai Indonesia.1
Masyarakat pedesaan kita dewasa ini sedang menghadapi masa transisi,
dalam arti terdapatnya nilai-nilai lembaga kemasyarakatan tradisional berhadapan
1
Tim Penyusun, Marjoko/Iswan Kaputra/Hawari Hasibuan, Peraturan Desa Untuk Kemandirian Rakyat. (Petunjuk Teknis
Pembuatan Peraturan Desa dan Partisipasi Masyarakat). Medan : Bitra Indonesia, The Activator For Rural Progress, 2013
(Hal.3)
1
dengan nilai-nilai, pengertian, pandangan hidup dan cara berpikir baru dalam
berbagai kehidupan sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi.
Hal ini harus menjadi perhatian kita serta golongan yang berwenang, dalam
bidang pembangunan masyarakat desa. Dalam arti agar supaya segala usaha kearah
modernisasi dan penerapan teknologi baru guna peningkatan kehidupan sosial
ekonomi, dapat menghindarkan akses-akses yang negatif ialah jangan sampai
merusak nilai-nilai baru yang diintrodusir oleh para Agen Pembaharuan dari
bidang-bidang sosial budaya, pemerintahan dan kemsyarakatan, belum diterima
secara mantap oleh warga masyarakat yang bersangkutan.
Terutama waspada terhadap kemungkinan timbulnya konflik-konflik sosial
dan meluasnya penyakit masyarakat yang tidak dikehendaki akibat usaha modernisasi
tersebut.
Menyadari arti pentingnya Pembangunan Masyarakat Pedesaan atau
Community
Development,
dalam
era
pembangunan
ini
Pemerintah
telah
menjadikannya sebagai salah satu fokus yang utama dalam Program Pembangunan
Daerah.
Hal ini kita semua menyadari betapa urgennya gerakan tersebut untuk
menyehatkan dan menertibkan kehidupan kemasyarakatan bangsa kita. Terutama
untuk menanggulangi keterbelakangan baik sosial budaya maupun sosial ekonomi,
yang antara lain guna meningkatkan penghasilan rakyat yang sebagian besar hidup di
masyarakat pedesaan dan umumnya masih hidup di dalam ikatan tradisi yang kuat.
2
Bagi masyarakat pedesaan di Indonesia, gerakan pembangunan masyarakat pedesaan
perlu mendapat perhatian kita ialah antara lain meliputi, baik bidang supra struktur
yang terdiri atas pembangunan Pemerintah Desa, mental spiritual dan sosial budaya,
maupun pembangunan infra struktur antara lain meliputi pembangunan fisik atau
prasarana perekonomian, perindustrian dan kesejahteraan. Terutama meningkatkan
usaha tani/pertanian rakyat dan usaha-usaha penunjang lainnya di bidang kerajinan
dan usaha niaga rakyat.
Dalam uraian selanjutnya penulis mengkhususkan diri untuk mengarahkan
perhatian kepada kewenangan pemerintahan desa yang merupakan salah satu bagian
utama dari keseluruhan usaha pembangunan masyarakat pedesaan tersebut.
Segi-segi pembangunan Pemerintahan Desa antara lain terdiri atas
pembangunan administrasinya dan penyusunan pranata kedesaan sebagai landasan
yuridis bagi segala pelaksanaan pemerintahan di bidang kedesaan, yang kini dirasa
sangat urgent, karena belum adanya keseragaman peraturan-peraturan kedesaan dan
sering bersifat simpang siur antara masing-masing daerah satu sama lain.
Gagasan mengenai usaha penyempurnaan tata pemerintahan dan administrasi
pemerintahan desa dalam uraian-uraian selanjutnya ialah dimaksudkan guna landasan
pembangunan masyarakat bangsa kita sebagai masyarakat yang maju dan modern
dengan tetap mengawetkan/memelihara nilai-nilai tradisi Pemerintahan Desa yang
3
positif dan meninggalkan hal-hal yang sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan alam
kemajuan.2
Pemerintahan (bestuur/administration) menurut pengertian umum, dapat
diartikan sebagai wewenang badan/badan lembaga pemerintahan atau para penguasa
pemerintahan
sebagai
pejabat
resmi
untuk
melaksanakan
kegiatan
pemerintahan.Kegiatan mana berarti pelaksanaan serta ditaatinya semua ketentuan
pranata hukum dalam batas seluruh atau sebagian wilayah Negara baik oleh masingmasing oknum/warga Negara serta perseorangan maupun secara kolektif oleh
komponen-komponen pemerintahan maupun kemasyarakatan.
Indonesia menganut paham Trias Politica yaitu Legislatif, Eksekutif,
Judikatif. Pranata hukum yang menjadi obyek wewenang eksekutif tersebut terdiri
atas peraturan perundang-undangan, peraturan Pemerintah Daerah Otonom serta
ketentuan-ketentuan ketatausahaan Badan-badan atau lembaga Pemerintah Pusat
maupun Daerah (peraturan organic)
Wewenang eksekutif tersebut ialah merupakan wewenang Pemerintahan Pusat
yang diserahkan secara konstitusional kepada Kepala Negara atau Presiden, yang
diatur dalam Undang-undang Dasar 1945.
Tata Pemerintahan ialah keseluruhan pranata hukum yang digunakan sebagai
landasan untuk menjalankan kegiatan Pemerintahan dalam arti khusus ialah
Pemerintahan dalam negeri dan dapat juga disebut sebagai “bestuursrecht” atau
hukum tata-negara dalam arti “sempit” demikan menurut Prof H.J. Logemen.3
2
3
SumberSaparin, Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta, Yudistira 1986Hal. (21-22)
Staatsreeht Van Veder Lands Indie, Hal. 4, Hal.5, (Sumber Saparin, Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa,
Hal. (22-23)
4
Dalam hal ini sesuai dengan pengertian Hukum Tata Pemerintahan
tersebut.Tata Pemerintahan ialah mencakup semua pranata mengenai suasana
organisasi, tata kerja, formasi aparaturnya, tugas kewajiban, wewenang dan tanggung
jawab serta hubungan kerja daripada badan-badan pemerintahan (Pemerintahan
Pusat-Daerah Tingkat I-Daerah Tingkat II dan Pemerintahan Desa).4
Dalam hubungan kegiatan-kegiatan pemerintahan lainnya maka kegiatan
pembinaan wilayah mulai dikenal umum sejak belum lama.Mengenai luas bidangnya
meliputi segala kegiatan dan usaha yang hubungan dengan perencanaan penyusunan,
pengembangan serta pengendalian segala kemampuan wilayah dengan segala apa
yang terdapat didalam maupun diatasnya, untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Sesuai dengan pembatasan yang diberikan oleh peraturan maka yang
dimaksud dengan desa atau daerah yang yang setingkat menurut Undang-undang
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa No. 19 Tahun 19655 adalah suatu wilayah
setempat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan
penguasa yang berhak mengatur dan mengurusi rumah tangga sendiri.
Menurut Buku I Bab IV Repelita (1968) maka Desa diartikan sebagai Daerah
administratif terkecil yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga
sendiri.Disebabkan karena sifat keanekaan masyarakat dan bangsa Indonesia menurut
4
5
Ibid, Halaman 22
Bandingkan Pengertian Desa dengan Pengertian di Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 (Ibid, Hal. 28)
5
kenyataan terdapat bermacam-macam sebutan untuk pengertian yang sama di masingmasing wilayah tanah air kita.
Sesuai dengan pensifatan yang kita kenal dalam ilmu kemasyarakatan dan
hukum adat, kita menemukan bermacam-macam peristilahan untuk pengertian desa.
Dari uraian latar belakang di atas, maka Penulis sangat tertarik untuk
melakukan penelitian guna penyusunan yang berjudul “ Kewenangan Pemerintahan
Desa dalam Membentuk Peraturan Desa “ (Studi Kasus di Desa Mbetung, Kec.
Djuhar, Kab.Karo).
B. Perumusan Masalah
Yang menjadi permasalahan utama dalam penulisan ini adalah sebagai berikut
:
1. Apakah yang menjadi landasan kewenangan Pemerintahan Desa dalam
membentuk Peraturan Desa di Desa Mbetung, Kec. Djuhar, Kab. Karo.
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam Pembuatan Peraturan Desa
di Desa Mbetung, Kec. Djuhar, Kab. Karo, dan bagaimana solusi mengatasi
hambatan tersebut.
C. Tujuan Penelitian
Yang menjadi tujuan penelitian dari ini adalah :
1. Untuk mengetahui apa yang menjadi landasan kewenangan Pemerintahan Desa
dalam membentuk Peraturan Desa.
6
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam
pembuatan Peraturan Desa di Desa Mbetung, Kec. Djuhar, Kab. Karo.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penulisan ini adalah :
1. Manfaat secara teoritis
Pembahasan ini diharapkan akan menambah wawasan bagi pembaca,
memperkaya kasani ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi koleksi
karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan
membahas pelaksanan kewenangan Pemerintahan Desa dalam membentuk
peraturan desa.
2. Manfaat secara praktis
Secara praktis diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan semua orang yang
berminat mempelajari dan mendalami pelaksanaan kewenangan Pemerintahan
Desa dalam membentuk peraturan desa dan
mampu menggambarkan
bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Desa dalam membentuk
peraturan desa.
3. Manfaat bagi dunia pendidikan
Penulis berharap hasil dari penulisan ini berguna bagi dunia pendidikan
khususnya bagi setiap orang yang ingin mendalami ilmu pengetahuan tentang
Pemerintahan Desa sehingga dapat lebih memahami gambaran tentang
kewenangan pemerintahan desa dalam membentuk peraturan desa, dan
7
mengerti tentang bagaimana suatu peraturan desa itu di buat, sehingga dapat
menghasilkan orang-orang yang berkompeten di bidangnya, khususnya di
bidang pemerintahan desa.
4. Manfaat Bagi Penulis
Hasil dari penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri karena
penulis dapat mengetahui bagaimana pemerintahan Indonesia dalam
menjalankan tugas, dan fungsi, dan bagaimana cara membuat suatu peraturan
desa.
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Desa
Desa atau udik menurut definisi “universal” adalah sebuah aglomerasi
permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian
wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah
desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut
kampung atau dusun (sebutan banyak daerah terkecil di wilayah Indonesia dalam
istilah umum pada waktu yang lampau). Namun, pada wilayah-wilayah tertentu
punya istilah sendiri, seperti Banjar (Bali), Korong (Sumatera Barat), Lingkungan
(Sumatera Utara), Gampong (Aceh), dll.
Kepala Desa biasa disebut dengan nama lain, misalnya Kepala Kampung atau
Petinggi di Kalimantan Timur, Klebun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan,
Hukum Tua di Sulawesi Utara, Penghulu pada masyarakat Melayu Sumatera, Wali
Korong (Sumatera Barat), Geuchik di Aceh, dll.
Sejak diberlakukannya otonomi daerah, istilah desa dapat disebut dengan
nama lain. Misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah Nagari.Namun, Nagari
bukan berarti persis desa, tetapi komunitas hukum adat yang membawahi Jorong
(desa). Biasa dalam satu kecamatan terdapat dua Nagari yang diketuai oleh Wali
Nagari (desa dalam hukum adat Minang disebut Korong), di Aceh dengan istilah
9
Gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur, disebut dengan istilah
Kampung. Di Simalungun dengan kata Nagori, di Tapanuli Selatan dan Tapanuli
Utara disebut Huta, dll. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut
dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini
merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal-usul
dan adat istiadat setempat.6
Beberapa pengertian (definisi) lain tentang desa pantas kita ketahui, antara
9
lain menurut UU No. 5 Tahun 1979,7 desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh
sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan
masyarakat dan hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung
di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan menurut para ahli, antara lain Sutardjo Kartodikusumo dalam
bukunya,8definisi desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat dtinggal
suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Menurut Paul H.
Landis, seorang ahli sosiologi perdesaan, desa adalah suatu wilayah yang
penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut: mempunyai
pergaulan hidup yang mengenal, adanya ikatan perasaan yang sama tentang
6
Peraturan Desa Untuk Kemandirian Rakyat, (Petunjuk Teknis Pembuatan Peraturan Desa dan Partipasi Masyarakat). Medan:
Bitra Indonesia.The ActivatorFor Rural Progress, 2013 (Hal. 1)
7
Undang-undang No. 5 Tahun 1979, Bitra Indonesia.
8
Sutardjo Kartodikusuma, Dalam Sosiologi 3 SMU, Jakarta:Erlangga, 1994, (Hal. 67)
10
kebiasaan, dan cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktorfaktor alam, misalnya iklim, topografi, dan sumberdaya alam.
Definisi
lain,
menurut
R.
Bintarto9,
berdasarkan
tinjauan
geografi
yang
dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang
ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiologis, sosial, ekonomi, politik, dan cultural yang
terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,10 desa adalah suatu
kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system
pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan
kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.
Menurut regulasi yang baru dalam PP No. 72 Tahun 2005,11 desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki
kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Indonesia secara khusus telah menerbitkan kebijakan tentang desa
dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang menyatakan
bahwa12Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal9
R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1989)
10
11
12
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan:Bitra Indonesia, 2013 (Hal. 2).
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005
Undang-undang No. 32 Tahun 2004, TentangPemerintah Daerah.
11
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sesuai dengan pembatasan yang diberikan oleh peraturan maka yang
dimaksud dengan desa atau daerah yang setingkat13menurut Undang-undang tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Desa No. 19 Tahun 1965 adalah suatu wilayah setempat
yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dengan kesatuan penguasa yang
berhak mengatur dan mengurusi rumah tangga sendiri.
Menurut Buku I Bab IV Repelita (1968) maka14“Desa diartikan sebagai
Daerah administratif terkecil yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga
sendiri.”
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum
Pengaturan mengenai Desa menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakatnya berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam
sistem pemerintahan nasional.15Dengan demikian, desa harus dipahami sebagai
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus
13
Undang-undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa No. 19 Tahun 1965
14
15
Sumber Saparin, Menurut Buku I Bab IV.Repelita, Ghalia Indonesia, (1968), Hal. 28-29.
Widjaja, HAW, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa.Jakarta: Rajawali Pers, (Hal 92).
12
kepentingan masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan.Hak untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat inilah yang disebut Otonomi desa.16
Dengan demikian, desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 merupakan transisi dari desa seragam yang diciptakan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1979 dan sekaligus memberikan landasan yang kuat bagi terwujudnya
Development Community di mana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau
bawahan daerah, tetapi justru sebaliknya, desa merupakan Independent Community,
yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri.17
B. Pengertian Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa ialah “ merupakan simbol formal dari kesatuan
masyarakat desa.Pemerintahan Desa sebagai bahan kekuasaan terendah, selain
memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tanggga sendiri (wewenang
otonomi/pemerintahan sendiri), juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai
pelimpahan
dekonsentrasi
dari
pemerintah
diatasnya.Pemerintah
Desa
diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya,
mewakili masyarakat desa guna hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang
bersangkutan.”18
16
Widjaja, HAW. Peranan Sumber DayaAparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Pendapatan Asli Desa. Rakor
Evaluasi Peningkatan Pendapatan Asli Desa se-Sumatera Selatan, 26 dan 27 Juli 2004 di Palembang.
17
Widjaja, HAW Ibid, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers (Hal. 93)
18
Sumber Saparin, Tata PemerintahanDan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Hal. 30
13
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman umum Pengaturan Mengenai desa Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 point b,c
dan d berbunyi :
b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
pemerintah desa dan badan perwakilan desa.
c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan
Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa
yang berfungsi mengayoma adat istiadat, membuat Peraturan Desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.19
Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, menyatakan :
Yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.20
Yang dimaksud dengan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah
desa. Yang dimaksud dengan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.Perangkat Desa
terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Perangkat Desa lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam PP No. 72 Tahun 2005 ini, terdiri atas :
19
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999, Implementasi OtonomiDesa Di Sumatera, Pusaka Indonesia, Hal. 85.
20
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 1:7, Tentang Desa.
14
a. Sekretaris desa
b. Pelaksana teknis lapangan
c. Unsur kewilayahan
Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan
peraturan
desa.Kepala
Desa
mempunyai
tugas
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
C. Pembangunan Pemerintahan Desa
Dalam uraian selanjutnya saya mengkhususkan diri untuk mengarahkan
perhatian saya kepada pembangunan pemerintahan desa yang merupakan salah satu
bagian utama dari keseluruhan usaha pembangunan masyarakat pedesaan tersebut.
Segi-segi pembangunan Pemerintahan Desa antara lain terdiri atas
pembangunan administrasinya dan penyusunan pranata kedesaan sebagai landasan
yuridis bagi segala pelaksanaan pemerintahan di bidang kedesaan, yang kini dirasa
sangat urgent, karena belum adanya keseragaman peraturan-peraturan kedesaan
dan sering bersifat simpang siur antara masing-masing daerah satu sama lain.21
Gagasan mengenai usaha penyempurnaan tata pemerintahan dan administrasi
pemerintahan desa dalam uraian-uraian selanjutnya ialah dimaksudkan guna landasan
pembangunan masyarakat bangsa kita sebagai masyarakat yang maju dan modern
dengan tetap mengawetkan / memelihara nilai-nilai tradisi Pemerintahan Desa yang
21
Ibid, (Sumber Saparin, Tata PemerintahanDan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia), Hal. 20-21.
15
positif dan meninggalkan hal-hal yang sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan
keadaan alam kemajuan.
Pemerintahan (bestuur/administration) menurut pengertian umum, dapat
diarttikan sebagai wewenang badan-badan/ lembaga pemerintahan atau para penguasa
pemerintahan sebagai pejabat resmi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan.
Kegiatan mana berarti pelaksanaan serta ditaatinya semua ketentuan pranata
hukum dalam batas seluruh atau sebagian wilayah Negara baik oleh masing-masing
oknum/warga Negara serta perseorangan maupun secara kolektif oleh komponenkomponen pemerintahan maupun kemasyarakatan.
Pranata hukum yang menjadi obyek wewenang eksekutif tersebut terdiri atas
peraturan perundang-undangan, peraturan Pemerintahan Daerah Otonom serta
ketentuan-ketentuan ketatausahaan Badan-badan atau Lembaga Pemerintah Pusat
maupun Daerah (peraturan organik)
Wewenang eksekutif tersebut ialah merupakan wewenang Pemerintah Pusat
secara konstitusional Kepala Negara atau Presiden, yang diatur dalam Undangundang Dasar 1945.
Luas dan kewenangan mana meliputi antara lain sebagai berikut :
-
Wewenang untuk mengadakan hubungan diplomatik, membuat perjanjian dan
memaklumkan perang dengan Negara lain.
-
Memberikan grasi, abolisi dan rehabilitasi.
16
-
Melakukan kegiatan pemerintahan dalam negeri, ialah yang dimaksudkan
dengan Pemerintahan Umum (Algemeen Bestuur) yang pelaksanaan
kewenangannya dikoordinir oleh Menteri atau Departemen Dalam Negeri dan
selanjutnya dilimpakan kepada Pemerintah Daerah c.q. Kepala Daerah.
-
Melakukan kebijaksanaan pertahanan dan keamanan
-
Melakukan kegiatan Pemerintahan dalam bidang teknis dalam bentuk
pemberian pelayanan umum kepada – dan pemeliharaan kepentingan vital
warga masyarakat yang menjadi bidang tanggung jawab lembaga-lembaga
departemental maupun non departemen.
-
Melaksanakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
-
Pembinaan administrasi Negara dan lain sebagainya.22
Tata Pemerintahan ialah “keseluruhan pranata hukum yang digunakan
sebagai landasan untuk menjalankan kegiatan Pemerintahan dalam arti khusus ialah
Pemerintahan dalam negeri dan dapat juga disebut sebagai “bestuurrecht” atau
hukum tata Negara dalam arti “sempit” demikian menurut Prof H.J. Logemen.”23
D. Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ialah “ merupakan unsur-unsur
daripada fungsi pemerintahan umum yang merupakan tugas pokok daripada
Pemerintah Desa di samping fungsi-fungsi lain guna melengkapai tugas kewajiban,
wewenang serta tanggung jawab Pemerintah Desa yangbersangkutan.24
22
Sumber Saparin, Luas Bidang Kegiatan Pemerintahan, ,Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia
Indonesia, Hal. (21-22).
23
Staatsrecht Van Veder Lands Indie, Hal. 5
24
Ibid, Sumber Saparin, Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa, Hal. 33-34
17
Mengacu pada berbagai pengertian administrasi secara umum yang berbunyi
bahwa administrasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih
dalam rangka untuk mencapai tujuan.
Dengan demikian pengertian administrasi pemerintahan desa adalah
rangkaian kegiatan yang dilakukan rangka penyelenggaraan pemerintahan desa
untuk mencapai tujuan yaitu pemerintahan Desa yang mampu menggerakkan
masyarakat dalam pembangunan dan terwujudnya kemandirian dan keberdayaan
masyarakat desa.25
Sehingga pada Administrasi pemerintahan desa juga terbentuknya adanya
unsur-unsur :
1. Adanya proses kegiatan (rangkaian kegiatan).
2. Adanya pelaku / pelaksana kegiatan (staf / perangkat desa).
3. Adanya tujuan (apa yang diinginkan)
4. Adanya kerja sama.
E. Pemerintahan Desa yang Baik (Good Village Governance)
Pembentukan peraturan hukum (seperti Perdes) yang demokratis hanya akan
terjadi apabila didukung
oleh pemerintahan desa yang baik, dan sebaliknya
pemerintahan yang baik akan diperkuat dengan peraturan hukum yang demokratis.
25
Ibid, Implementasi Otonomi Desa Di Sumatera Utara, Partnership For Governance Reform In Indonesia.. Medan: Pusaka
Indonesia, 2003 (Hal. 84-85)
18
Dengan demikian, terdapat hubungan timbal balik dan saling menunjang antara
pemerintahan yang baik dengan peraturan hukum yang demokratis.26
Pemerintahan yang baik adalah sekumpulan prinsip dan gagasan tentang :
a. Keabsahan (legitimasi) kewenangan (kompetensi) dan pertanggungjawaban
(accountability) dari pemerintah.
b. Penghormatan terhadap kewibawaan (supremasi) hukum dan perangkatnya
dan hak asasi manusia.
c. Berbagai hal lain yang diharapkan oleh rakyat dari pemerintah yang melayani
kepentingan khalayak.
Pemerintah yang baik adalah sebuah kerangka mendasar dimana kegiatan
wirausaha (pedagang, petani, buruh, dll) dapat berjalan dengan baik dan
menghasilkan kesejahteraan secara adil.Pemerintah yang baik menjamin hak
masyarakat umum untuk mendapatkan pelayanan umum seperti kesehatan,
pendidikan, perumahan dan pelayanan publik lainnya.Tanpa suatu pemerintahan
yang baik, sangatlah sulit untuk mewujudkan pelayanan publik dengan kualitas yang
baik.
Ciri-ciri dan kewajiban pemerintah yang baik :
a. Bersifat menolong.
b. Bergantung pada tata aturan.
c. Bersifat terbuka (transparan),
26
Marjoko | Saputra Iswan | Hasibuan Hawari, Pemerintahan Desa yang baik. Medan: Bitra Indonesia, The Activator For Rural
Progress, 2013 (Hal. 14 – 16)
19
d. Harus bertangggungjawab (accountable)
e. Menghargai dana publik (atau uang rakyat).
f. Bersifat responsif.
g. Menawarkan informasi dan
h. Bersifat adil.
Semangat demokratisasi dan otonomi menuntut proses pembentukan
perundang-undangan itu terjadi secara demokratis, yang antara lain dicirikan oleh:
a. Partisipasi masyarakat luas. Proses pencernaan harus memberi kesempatan
yang seluas-luasnya, khususnya kepada pihak-pihak yang akan dipengaruhi
oleh keputusan yang akan dibuat (stakeholders atau konstituen atua pihak
yang mempunyai kepentingan). Untuk memberikan masukan, kritik dan
mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.
b. Transportasi. Adanya keterbukaan sehingga masyarakat dan pers dapat
mengetahui dan memperdebatkan draft rancangan secara rinci.
c. Pertanggungjawaban.Menyerahkan keputusan mereka untuk dikaji oleh
instansi yang lebih tinggi dan oleh orang-orang yang berhak memilih.
d. Dalam bingkai peraturan.Pembuatan keputusan tidak didasarkan atas intuisi
dan kecenderungan sesaat, juga kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,
namun sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati yang didasarkan
atas akal sehat dan pengalaman.
20
F. Pembentukan Peraturan Desa
Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan
bersama Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan
otonomi desa.Perdes merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing
desa.Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah Perdes dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan peraturan
perundang-undangan, termasuk Peraturan Desa dalam pembentukannya harus
didasarkan pada beberapa asas. Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh A.
Hamid S. Attamimi membedakan 2 (dua) kategori asas-asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang patut (beginselen van behoorlijk regelgeving), yaitu asas
formal dan asas material. Asas-asas formal meliputi:
1. Asas tujuan jelas (Het beginsel van duideijke doelstellin);
2. Asas lembaga yang tepat (Het beginsel van het juiste organ);
3. Asas perlunya pengaturan (Het noodzakelijkheid beginsel);
4. Asas dapat dilaksanakan (Het beginsel van uitvoorbaarheid);
5. Asas Konsensus (het beginsel van de consensus).
Asas-asas material meliputi:
1. Asas kejelasan Terminologi dan sistematika (het beginsel van de duiddelijke
terminologie en duidelijke systematiek);
21
2. Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali (Het beginsel van
de kenbaarheid);
3. Asas persamaan (Het rechts gelijkheids beginsel);
4. Asas kepastian hukum (Het rechtszekerheids begin sel);
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (Het beginsel van
de individuelerchtsbedeling).
Asas-asas ini lebih bersifat normatif, meskipun bukan norma hukum, karena
pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan
peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era
otonomi luas dapat terjadi pemebntuk Peraturan Desa membuat suatu peraturan atas
dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat.Pada prinsipnya asas
pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asa umum
administrasi publik yang baik (general principles of good administration).
Dalam pasal 5 UU Nomor 10 tahun 2004 Juncto Pasal 137 UU Nomor 32
tahun 2004 diatur bahwa Peraturan Daerah yang di dalamnya termasuk adalah
Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangundangan yang meliputi :
1. Kejelasan tujuan: yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat : yaitu adalah bahwa setiap
jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga / pejabat
22
Pembentuk Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau
batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan : bahwa dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi
muatan yang tepat dengan jenis Peraturan perundang-undangannya.
4. Dapat dilaksanakan : yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan
tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan : yaitu bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat
dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan : yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus
memenuhi persyaratan teknis penysusunan Peraturan Perundang-undangan,
sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas
dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam
interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan : yaitu bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dari perencanaan, persiaan, penyusunan, dan pembahasan
bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat
mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan
dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.
23
Selain asas tersebut di atas, dalam pembentukan peraturan perundang yang
sifatnya mengatur, termasuk peraturan daerah, juga harus memenuhi asas materi
muatan sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU Nomor 32 tahun 2004 juncto pasal 138
UU Nomor 32 tahun 2004, yang meliputi :
1. Asas pengayoman yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan
harus
berfungsi
memberikan
perlindungan
dalam
rangka
menciptakan ketentraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi
manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk
Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang
pluralistic (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan
Republik Indonesia.
4. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam
setiap pengambilan keputusan.
5. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia
24
dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah
merupakan bagian dari sistem hukum masional yang berdasarkan Pancasila.
6. Asas bhineka tunggal ika yaitu bahwa Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan
golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut
masalah-masalah sensitif dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
7. Asas keadilan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga
Negara tanpa kecuali.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hokum dan pemerintahan yaitu bahwa
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi halhal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama,
suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu bahwa setiap Materi Muatan
Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam
masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu bahwa setiap Materi
Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,
keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat
dengan kepentingan bangsa dan Negara.
25
Berkaitan dengan asas-asas materi muatan tersebut, ada sisi lain yang harus
dipahami oleh pengemban kewenangan dalam membentuk Peraturan Desa.
Pengemban kewenangan harus memahami segala macam seluk beluk dan latar
belakang permasalahan dan muatan yang akan diatur oleh Peraturan Desa tersebut.
Hal ini akan berkait erat dengan implementasi asas-asas tersebut di atas.
Dalam proses pembentukannya, Peraturan Desa membutuhkan partisipasi
masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Desa dapat memenuhi aspek keberlakuan
hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat
dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi
pengaturan Peraturan Desa. Hal ini sangat sesuai dengan butir-butir konsep
sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo bahwa hukum atau
perundang-undangan akan dapat berlaku secara efektif apabila memenuhi tiga daya
laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Di samping itu juga harus
memperhatikan efektifitas / daya lakunya secara ekonomis dan politis.
Masing-masing unsur atau landasan daya laku tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut : (1) landasan filosofis, maksudnya aga produk hukum yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai
hakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnya agama dan adat istiadat; (2) daya laku
yuridis berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan aturan main
yang ada. Asas-asas hukum umum yang dimaksud disini contohnya adalah asas
“retroaktif”, “lex specialis derogate lex generalis”; (3) produk-produk hukum yang
26
dibuat harus memperhatikan unsure sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang
mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat
secara wajar bahkan spontan; (4) landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk
hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan
ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan
masyarakat, misalkan kehutanan dan pelestarian sumberdaya alam; (5) landasan
politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat
berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah-tengah
masyarakat.
Tidak dipenuhinya kelima unsur daya laku tersebut di atas berakibat tidak
dapat berlakunya hukum dan perundang-undangan secara efektif. Kebanyakan produk
hukum yang ada saat ini hanyalah berlaku secara yuridis tetapi tidak berlaku secara
filosofis dan sosiologis.Ketidaktaatan asas dan keterbatasan kapasitas daerah dalam
penyusunan produk hukum yang demikian ini yang dalam banyak hal menghambat
pencapaian tujuan otonomi daerah. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat akan
sangat menentuan aspek keberlakuan hukum secara efektif.
Roscoe Pound (1954) menyatakan bahwa hukum sebagai suatu unsur yang
hidup dalam masyarakat harus senantiasa memajukan kepentingan umum.Kalimat
“hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat” menandakan konsistensi
Pound dengan pandangan ahli-ahli sebelumnya seperti Erlich maupun Duguit.Artinya
hukum harus dilahirkan dari konstruksi hukum masyarakat yang dilegalisasi oleh
27
penguasa.Ia harus berasal dari konkretisasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Kemajuan pandangan Pound adalah pada penekanan arti dan fungsi pembentukan
hukum.Disinilah awal mula dari fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial yang
terkenal itu.
Dari pandanan Pound ini dapat disimpulkan bahwa unsur normatif dan
empirik dalam suatu peraturan hukum harus ada; keduanya adalah sama-sama
perlunya.Artinya, hukum yang ada pada dasarnya adalah gejala-gejala dan nilai-nilai
yang dalam masyarakat sebagai suatu pengalaman dikonkretisasi dalam suatu normanorma hukum melalui tangan para ahli-ahli hukum sebagai hasil rasio yang kemudian
dilegalisasi atau diberlakukan sebagai hukum oleh Negara.Yang utama adalah nilainilai keadilan masyarakat harus senantiasa selaras dengan cita-cita keadilan Negara
yang dimanifestasikan dalam suatu produk hokum.27
G. Susunan Organisasi Pemerintahan Desa28
a. Pemerintahan Desa terdiri atas :
1. Kepala Desa
2. Lembaga Musyawarah Desa
b. Pemerintahan Desa dibantu oleh :
1. Sekretariat Desa
2. Kepala Dusun
c. Sekretariat Desa terdiri dari
27
Sumber : Wikipedia
Editor : B 401 06 083, Universitas Tadulako : Ilmu Pemerintahan (Internet).
28
Widjaja, HAW. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, (Pemerintahan Desa dan Administrasi Bisnis), Hal. 22 – 23
28
1. Sekretaris Desa sebagai pimpinan
2. Kepala-kepala Urusan
H. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa
a. Kedudukan Kepala Desa
1. Alat Pemerintah
2. Alat Pemerintah Daerah
3. Alat Pemerintah Desa
b. Tugas Kepala Desa
1. Menjalankan urusan rumah tangganya
2. Menjalankan urusan pemerintahan dan pembinaan masyarakat
3. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong royong
c. Fungsi Kepala desa
1. Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat
3. Melaksanakan tugas dari pemerintah diatasnya
4. Keamanan dan ketertiban masyarakat
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah diatasnya
Kepala Desa bertanggung jawab kepada :
1. Bertanggung jawan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II
2. Memberikan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada
Lembaga Musyawarah Desa
29
I.
Sekretaris Desa
a. Kedudukan Sekretaris Desa
1. Urusan Staf sebagai orang kedua
2. Memimpin Sekretaris Desa
b. Tugas Sekretaris Desa
1. Memberikan Pelayanan Staf
2. Melaksanakan Administrasi Desa
c. Fungsi Sekretaris Desa
1. Kegiatan surat-menyurat, kearsipan dan pelaporan
2. Kegiatan pemerintahan dan Keuangan Desa
3. Administrasi Pendudukan
4. Administrasi Umum
5. Melaksanakan fungsi Kepala Desa apabila berhalangan Sekretaris
Desa apabila bertanggung jawab kepada Kepala Des
J.
Kepala Urusan
a. Kedudukan Kepala urusan adalah sebagai unsur Pembantu Sekretaris Desa
dalam bidang tugasnya.
b. Tugas Kepala Urusan adalah membantu Sekretaris Desa dalam bidang
tugasnya.
c. Fungsi Kepala Urusan adalah ;
1. Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas
30
2. Pelayanan administrasi terhadap Kepala Desa.
Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
K. Kepala Dusun
a. Kedudukan Kepala Dusun adalah sebagai pelaksanaan tugas Kepala Desa di
wilayahnya.
b. Tugas Kepala Dusun adalah melaksanakan tugas-tugas di wilayah kerjanya.
c. Fungsi Kepala Dusun adalah ;
1. Melaksanakan
kegiatan
pemerintahan,
pembangunan
dan
kemasyarakatan.
2. Melaksanakan Keputusan Desa di wilayah kerjanya.
3. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa
Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
L. Aparatur Pemerintahan Desa29
Pemerintahan Orde Baru yang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1979 melakukan sentrilisasi, birokratisasi, dan penyeragaman pemerintahan desa,
tanpa menghiraukan kemajemukan masyarakat adat dan pemerintahan asli. UndangUndang ini melakukan penyeragaman secara nasional.Spirit ini kemudian tercermin
dalam hampir semua kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan desa.
29
Widjaja,HAW, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 96 – 98
31
Proses reformasi politik dan pergantian pemerintahan yang terjadi pada tahun
1998 telah diikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Bab XI Pasal 93 sampai dengan 111 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa menekankan pada prinsipprinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam Pasal 94 UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 bentuk pemerintah desa terdiri atas pemerintah desa
dan Badan Perwakilan Desa, dimana Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan
perangkat desa (sekdes, bendaharawan desa, kepala seksi, dan kepala dusun),
sedangkan Badan Perwakilan Desa (BPD) sesuai dengan Pasal 104 adalah wakil
penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi
mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan
pemerintahan desa.
Untuk itu Badan Perwakilan desa dan kepala desa menetapkan peraturan desa
(Perdes).Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepala desa bertanggung
jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan melaporkan pelaksanaan
tugasnya kepada Bupati.
Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak
asal-usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangadn yang berlaku
32
belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, serta tugas pembantuan dari
pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten.
Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintaha desa telah diatur dalam Pasal
107 tentang sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari
pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah, serta sumber penerimaan
dari pihak ketiga dan pinjaman desa. Pendapatan asli desa (Pades) meliputi : hasil
usaha desa, kekayaan desa, swadaya, dan partisipasi serta gotong – royong dan lainlain pendapatan yang sah. Sementara ini yang dimaksud bantuan dari pemerintah
kabupaten meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah serta bagian dari
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Sumber pendapatan desa sebagaimana diatur dan dikelola dalam Anggaran
dan Pendapatan Desa (APBDes) yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Kepala desa
dan Badan Perwakilan Desa yang kemudian dituangkan dalam Peraturan desa.
Pemerintah kabupaten dan atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan
wilayah desa menjadi wilayah permukiman, industri dan jasa wajib mengikutsertakan
pemerintahan desa dan Badan Perwakilan desa (Pasal 110).
Dari uraian di atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini mengandung
perubahan asas dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1979 dari sentralistik untuk sebesar-besarnya diarahkan pada
pemberdayaan atau peningkatan peran pemerintahan desa dalam pelaksanaan
otonomi daerah yang luas dan nyata dan bertanggung jawab.
33
BAB III
PEMBAHASAN
A. Landasan Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Membentuk Peraturan
Desa
Dalam tata pemerintahan di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa
merupakan bagian yang strategis, karena desa sebagai unit pemerintahan terendah
dalam jajaran pemerintahan nasional.
Muhammad Yamin pada saat perumusan UUD 1945 mengemukakan bahwa:”
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia menyebut adanya
pembagian pemerintahan atas pemerintahan atasan, tengahan dan bawahan”. Lebih
lanjut Muhammad Yamin dalam pidatonya menyampaikan:30
“Pemerintah dalam Republik ini pertama-tama akan tersusun dari badanbadan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintah yang paling
bawah.Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui
dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman dijadikan kaki susunan
Negara sebagai bagian bahwa antara bagian atas dan bagian bawah dibentuk
bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan
Urusan Dalam, Pangreh Praja.”
Oleh sebab itu, pengaturan pemerintahan desa adalah merupakan conditiosine
quanon sebagai bagian yang integral dari pengaturan penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional.
30
Bagir Manan. Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya), Karawang:
Unsika, 1993, hlm. 10-11.
34
37
Sejalan dengan itu, meskipun terjadi berbagai perubahan peraturan
perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan tetapi
terhadap pengaturan pemerintahan desa, terdapat beberapa prinsip dasar yang tetap
dijadikan sebagai landasan.31
Pertama, keanekaragaman, dalam arti istilah Desa dapat disesuaikan dengan
asal-usul dan kondisi budaya masyarakat setempat. Hal ini berarti pola
penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus
menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat, namun harus tetap
mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam kaitan ini UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kedua, partisipasi, dalam arti bahwa penyelenggara pemerintahan dan
pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa
memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan
bersama sebagai sesama warga desa.
Ketiga, otonomi asli, dalam arti bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam
mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilainilai
31
sosial
budaya
yang
terdapat
pada
masyarakat
Perhatikan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
35
setempat,
namun
harusdiselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu
mengikuti perkembangan zaman.
Keempat, demokratisasi, dalam arti penyelenggaran pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat dan
diagregasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa
sebagai mitra Pemerintahan Desa.
Kelima, pemberdayaan masyarakat, dalam arti penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup
dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan prinsip dasar yang demikian, pembangunan desa bermakna
membangun sendi dan fondasi negara.Dengan pembangunan desa sebagai “Rural
Development” telah tercakup pengertian pembangunan masyarakat Desa yang
mengandung makna pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan (community
approach), partisipasi masyarakat (community participation) dan pengorganisasian
masyarakat (community organization) yang terintegrasi dengan dengan segala urusan
pemerintahan.32
Untuk itu, pemerintahan desa dalam pengambilan kebijakan publik perlu
ditingkatkan, sehingga Desa tidak hanya sebagai pelaku kebijakan pada tingkatan
Desa masing-masing, namun juga pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi,
baik pada pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi maupun tingkat Nasional.
32
Raja Inal Siregar.Marsipature Hutanabe. Medan: Harian Analisa, 1990, Hlm. 37.
36
Dalam hubungan ini, maka upaya yang signifikan untuk dilaksanakan adalah
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pemerintahan Desa dalam mengelola
otonomi Desa sesuai dengan hak dan wewenang yang dimilikinya,sehingga tujuan
otonomi Desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pembangunan
Desa
akan
dapat
diimplementasikan secara berdaya guna dan berhasil guna.
Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Desa
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pengaturan yang demikian berarti adanya pengakuan terhadap otonomi yang
dimiliki oleh Desa ataupun dengan sebutan lainnya.Otonomi Desa sendiri dapat
dimaknai
dengan
pemberian
kebebasan
dan
kemandirian
(vrijheid
dan
zelfstandigheid) untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri atas sebagian
urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebebasan dan
kemandirian dalam otonomi yang didasarkan pada UUD Negara Republik Indonesia
37
Tahun 1945 bukanlah kemerdekaan (independecy), akan tetapi kebebasan dan
kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar.33
Oleh karena itu, penyelenggaraan otonomi Desa dalam rangka mengatur dan
mengurus
masyarakat
Permusyawaratan
setempat,
Desa
sebagai
membawa
konsekuensi
representasi
dibentuk
penduduk
Desa
Badan
yang
ditetapkanberdasarkan musyawarah mufakat.Badan permusyawaratan Desa ini
berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam
rangka memantapkan kinerja pemerintah desa.
Untuk itu, maka dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dapat ditetapkan
Peraturan Desa yang kewenangan pembentukannya berada pada Kepala Desa atau
nama lain bersama Badan Permusyawaratan Desa atau nama lain, sebagai
konsekuensi adanya otonomi Desa sebagaimana diatur dalam pasal 209 UndangUndang No. 32 Tahun 2004.34
Eksistensi Peraturan Desa dalam sistem peraturan perundang-undangan juga
secara eksplisit diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UndangUndang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
yang menyebutkan:
33
Marzuki, Hubungan Kekuasaan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam Konteks Hukum Tata Negara, Makalah
disampaikan pada acara Seminar/ Workshop “ Reposisi Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam
Perspektif Otonomi Daerah ( Studi Kasus di Sumatera Utara ), Diselenggarakan Partnership for Governance reform Bekerja
sama dengan Lembaga Kajian Land Reform dan Otonomi Daerah, (LKLOD), Medan , 24 Desember 2003, hlm 1.
34
Marzuki, Prosedur dan teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah, Makalah Disampaikan Pada Kegiatan “ Sosialisai
Pembuatan Peraturan Perundang-undanagan (Legal Drafting) dan Undang-undang No. 10 Tahun 2004, Diselenggarakan oleh
Bagian Hukum Pemerintah Kota Tebing Tinggi, 19 Desember 2007, hlm, 2.
38
(1) Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang;
c. Peraturan Pemerintah;
d. Peraturan Presiden;
e. Peraturan Daerah.
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. Peraturan Daerah Provinsi, dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah
provinsi bersama Gubernur;Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dibuat oleh
dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
b. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa
atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
Untuk melaksanakan Peraturan Desa, berdasarkan Pasal 59 Peraturan
Pemerintah No.72 Tahun 2005, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa
dan/atau Keputusan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. peraturan Desa dan
Peraturan kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah yang dilakukan oleh Sekretaris
Daerah.
Realitas yang demikian menunjukkan produk hukum dalam penyelenggaraan
Pemerintah Desa dapat berupa jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat Desa
yang mengikat secara umum, meliputi: Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
39
Disamping itu, Kepala Desa juga dapat membuat ketetapan administrasi
Negara (beschikking) berupa Keputusan Kepala Desa yang berisi penetapan dalam
rangka penyelenggara pemerintahan Desa.35
B. Materi Muatan Peraturan Desa
Memperhatikan kewenangan dalam pembentukan produk hukum dalam
penyelenggaraan pemerintah Desa, maka Peraturan Desa sejalan dengan otonomi
Desa mempunyai materi muatan seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa,serta
penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. sementara itu, materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran
pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan, sedangkan materi muatan
Keputusan Kepala Desa dimaksudkan sebagai penjabaran pelaksanaan Pelaksanaan
Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.36
Dalam hubungan ini, maka berkaitan dengan kewenangan penyusunan
Peraturan Desa sebagai pelaksanaan
otonomi Desa tentunya tidak terlepas dari
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
35
Perhatikan juga Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
36
Perhatikan Pasal 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 4
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme.
40
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa;
c. Tugas pembantu dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota; dan
d. Uraian pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan
diserahkan kepada desa.37
Apabila dicermati Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa,
secara eksplisit dalam ketentuan ini disebutkan beberapa aspek yang harus diatur
dengan Peraturan Desa, diantaranya pembentukan Dusun atau sebutan lain yang
merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa, susunan organisasi dan tata kerja
pemerintahan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD).
Demikian juga halnya dengan urusan Desa yang didasarkan pada penyerahan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan
pengaturannya kepada Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan
Kabupaten/Kota Kepada Desa.
Yang mencakup 31 urusan pemerintahan kabupaten/kota dengan berbagai
rinciannya, yang dapat diklasifikasi untuk diatur dengan Peraturan Desa, mulai dari
Bidang Pertanian dan diklasifikasi untuk diatur dengan Peraturan Desa, mulai dari
37
Perhatikan Pasal 206 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemeintahan Daerah.
Penyusunan Peraturan Desa.
41
Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang pertambangan dan Energi serta
Sumber Daya Mineral, Bidang Kehutanan dan Perkebunan sampai dengan Bidang
Arsip dan Perpustakaan, yang dalam berbagai rinciannya tidak tertutup kemungkinan
pengaturannya melalui Peraturan Desa, seperti pengaturan pemanfaatan air pada
tingkat usaha tani, pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian
golongan c dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang
bersangkutan, pengelolaan hutan desa, pengelolaan lalu lintas ternak yang ada di
desa, pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa dan
sebagainya, yang tentunya diserahkan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah
melalui pengkajian dan evaluasi penyerahan urusan dimaksud.
Berdasarkan realitas tersebut, maka pada dasarnya cakupan Peraturan Desa
yang akan dibentuk cukup luas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang kemudian dijabarkan lebih
lanjut baik melalui Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa, sehingga
akan memungkinkan Desa dapat mewujudkan peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat sejalan dengan otonomi Desa.
C. Hambatan-hambatan Dalam Pembuatan Peraturan Desa (PERDES) di Desa
Mbetung, Kec. Djuhar, Kabupaten Karo.
Sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Mbetung,
Kec.Djuhar. Kabupaten Karo, pada Tanggal 13 Mei-18 Mei 2013, Penulis
42
memperoleh Data tentang bagaimana Proses Pembuatan hingga penetapan suatu
Peraturan Desa (Perdes) di Desa Mbetung Kec. Djuhar Kabupaten Karo.
Desa Mbetung yang berdiri pada Tahun 1880 dengan luas + 410 ha, dan luas
hutannya + 140 ha, dan di huni + 161 Kepala Keluarga. Ternyata memiliki retribusi
pajak Desa sebesar + Rp. 3 Jt pertahunnya, tetapi pembangunan infra struktur di Desa
tersebut masih sangat minim.
Di desa Mbetung, Kec. Djuhar, Kabupaten Karo hanya memiliki 8 (delapan)
Peraturan Desa (Perdes), dua diantaranya adalah Perdes yang masih bertahan dan
berlaku dari zaman dulu dan masih dijalankan oleh masyarakat/penduduk desa
sampai sekarang.
Ke 8 Peraturan Desa (Perdes) tersebut adalah:
1. Gantang Tumba (Peradatan Erdemu Bayu Desa Mbetung) atau lebih dikenal
dengan sebutan Mas Kawin.
2. Sistem Gotong Royong
3. ADD (Alokasi Dana Desa) tahun 2008
4. ADD (Alokasi Dana Desa) tahun 2009
5. ADD (Alokasi Dana Desa) tahun 2010
6. ADD (Alokasi Dana Desa) tahun 2011
7. ADD (Alokasi Dana Desa) tahun 2012
8. ADD (Alokasi Dana Desa) tahun 2013
43
Dari Perdes yang tertera tersebut, dapat kita ketahui bahwa sistem
Pemerintahan Desa Mbetung masih sangat lemah, terbukti dari 6 Perdes yang sama
dimulai dari Tahun 2008-2013, dan semua hanya mengatur tentang alokasi Dana
Desa (ADD).
Padahal sesuai dengan Data yang diperoleh penulis dari wawancara langsung
dengan Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) bahwa proses
pembentukan hingga penetapan Perdes (Peraturan Desa) di Desa Mbetung, Kec.
Djuhar, Kabupaten Karo harus melalui langkah-langkah berikut.
1. Melakukan musyawarah yang di laksanakan di Balai Desa (Loss) , (begitu
penduduk menyebutnya) yang dihadiri oleh, ketua adat, Penduduk Desa, Kepala
Desa (Kades) , dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa, termasuk juga
Sekretaris Desa).
2. Yang membuat peraturan adalah : BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di
rancang oleh Kepala Desa (kades) dan Sekdes (Sekretaris Desa) dan disahkan
bersama tetapi belum menjadi UU.
Setelah itu, Peraturan Desa (Perdes) yang dimusyawarahkan tersebut dibawa
oleh Kepala Desa (Kades) ke kecamatan untuk diserahkan kepada Camat dan Camat
akan menyerahkan rancangan Perdes tersebut kebagian hukum di tingkat Kabupaten
untuk diundangkan agar sah menjadi peraturan Desa (Perdes).
Setelah disahkan dibagian hukum ditingkat Kabupaten, PerDes tersebut
dibawa kembali oleh Camat dan menyerahkannya kepada Kades (Kepala Desa) untuk
44
disahkan bersama-sama menjadi PerDes dan dijalankan oleh Pemerintahan Desa
beserta penduduk Desa dalam kehidupan sehari-hari karena telah menjadi Undangundang dan sifatnya mengikat.
Merancang
Kades
Keputusan bersama
Bersama Keputusan
Bersama
Keputusan Bersama
BPD
(Badan Permusyawaratan Desa)
Mengawasi
Menjalankan
Gambar 1. Proses Pelaksanaan dan Pengawasan Dalam Menjalankan PerDes
di Desa Mbetung.38
Pada tahun 2014, Kades dan BPD (termasuk SekDes) akan mengajukan
rancangan Peraturan Desa sesuai dengan hasil musyawarah dengan penduduk desa
kepada bagian Hukum di tingkat Kabupaten untuk disahkan seperti:39
38
39
-
Pengesahan Jalan Pertanian
-
Pengesahan Jalan Kuburan
-
Pembuatan Parit Limbah Desa
-
Pembuatan Pagar Batas Desa
Hasil wawancara langsung dengan Bpk. Firdaus Tarigan selaku KaDes dan Bpk. Raslan Pinem selaku SekDes
Hasil Wawancara langsung dengan Bpk. Mawan Tarigan Selaku Ketua BPD Desa Mbetung pada tanggal 15 Mei 2013.
45
Dalam Proses pembuatan Peraturan Desa di desa Mbetung, ada beberapa faktor yang
menjadi penghambat, diantaranya adalah:40
1.
Faktor Kekeluargaan
Karena masih eratnya hubungan kekeluargaan sehingga dalam pembuatan
Pengesahan Perdes, Kades dan BPD, kesulitan untuk mensahkan pendapatseseorang
karena, jika pendapat orang tersebut disahkan oleh Kades dan BPD, maka ada orang
yang sakit hati karena pendapatnya di tolak, Padahal pendapat orang yang ditolak itu
masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Kades (Kepala Desa).
2.
Faktor Tingkat Pendidikan yang masih rendah (Ilmu Pengetahuan yang minim)
Mayoritas Penduduk di Desa Mbetung, Kec. Djuhar Kab. Karo masih
berpendidikan rendah, di Zaman modern seperti saat ini saja kebanyakan pemudapemudi Desa hanya mengecap pendidikan sampai tingkat SMA. Sangat jarang sekali
yang melanjut ke perguruan tinggi.
Dengan keadaan yang seperti ini, ketika mereka di hadapkan dengan hal-hal
yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan pasti akan terjadi Pro dan kontra antara
sesama mereka, sehingga timbul rasa ketidak percayaan antara satu sama lain
penduduk desa. Begitu juga dengan musyawarah pembuatan peraturan desa.
3.
Faktor menyatukan Paham (Pola Pikir)
40
Hasil Wawancara langsung dengan Kades dan BPD Desa Mbetung pada tanggal 16 Mei 2013.
46
Dalam hal menyatukan paham (Pola Pikir) juga sering menjadi faktor
penghambat dalam pembuatan Perdes, karena masing-masing peserta musyawarah
ingin pendapatnya dijadikan prioritas utama yang akan dicantumkan dalam
pembuatan peraturan desa.
Sehingga kembali dapat terjadi pro dan kontra antara sesama peserta
musyawarah. Biasanya jika sudah terjadi adu mulut antara sesama peserta
musyawarah, Kades dan BPD (termasuk Sekdes) secara langsung menunda
musyawarah dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Solusi yang diambil jika terjadi pro dan kontra dalam musyawarah pembuatan
Peraturan Desa, Kades dan BPD (termasuk SekDes) akan melakukan voting (suara
terbanyak) untuk menentukan Peraturan Desa.
Dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa, Kades beserta fungsionalis
Desa memegang teguh PP No.72 Tahun 2005, untuk menjadi landasan kewenangan
dalam menjalankan Roda Pemerintahan Desa.41
Pemerintah Desa juga membuat Program Kerja yang bernama : Tipoksi
(Tugas Pokok dan Fungsi) seperti :
-
Menjalankan roda pemerintahan
-
Melayani masyarakat
-
Mendengarkan / menerima / mempertimbangkan masukan / keluhan dari
masyarakat desa.
41
Sumber : Hasil Wawancara langsung dengan Bpk Firdaus Tarigan selaku Kades Desa Mbetung Kec. Djuhar,
Kabupaten Karo, pada tanggal 17 Mei 2013.
47
Dengan memperhatikan hambatan-hambatan tersebut, perlu adanya solusi
(upaya) untuk mengatasinya.
1. Faktor Kekeluargaan
Untuk mengatasi hambatan ini perlu dilakukannya upaya pendekatan antar
sesama penduduk Desa Mbetung Kec.Djuhar Kabupaten Karo melalui
jalurkekeluargaan.Sebagaimana yang kita ketahui, suku Karo adalah Suku
yangmempunyai berbagai macam marga dan tutur adat istiadat.
Dikatakan tutur adat istiadat, berarti suku karo memiliki tingkatantingkatan dalan hubungan kekeluargaan antara satu orang dengan yang lainnya.
Tingkatan itu seperti:
- Kalimbubu sebagai tingkat pertama
- Sembuyak sebagai tingkat kedua
- Anak Beru sebagai tingkat ketiga
Kemudian, tingkatan-tingkatan ini yang diharapkan menjadi solusi ketika
faktor kekeluargaan menjadi penghambat dalam musyawarah terutama dalam
pengambilan keputusan.
Dengan tujuan untuk menghindari rasa sakit hati antara sesama peserta
musyawarah yang masing-masing memiliki hubungan keluarga
2. Faktor tingkat pendidikan yang masih rendah (Ilmu Pengetahuan yang minim)
Untuk menyelesaikan hambatan ini, peranan keluarga dan Pemerintah Desa
mutlak diperlukan karena, harus adanya program-program atau kegiatan kerja
48
yang mampu menimbulkan rasa kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk
kesejahteraan bersama dan untuk kemajuan Desa.
Rasa kesadaran akan pentingnya pendidikan inilah yang harus diajarkan
dan ditanamkan kepada setiap Pemuda-Pemudi yang menjadi penerus di Desa
Mbetung Kec. Djuhar Kabupaten Karo untuk merubah nasib demi kemajuan
Desa.
3. Faktor menyatukan Paham (Pola Pikir)
Solusi untuk menyelesaikan hambatan ini sedikit lebih rumit dari dua faktor
penghambat lainnya.
Di Desa Mbetung Kec. Djuhar Kabupaten Karo, ada dua pihak yang selalu pro
dan kontrak jika melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan.
Yang Pertama: Kaum Tua yang masih menganut paham zaman dahulu/tempo
dulu.
Yang Kedua: Kaum Muda yang sudah menganut Paham Modern.
Kaum Tua, dalam mengambil keputusan selalu mengutamakan atau
mengingat nasehat-nasehat dari orang-orang tua zaman dahulu yang sudah tiada
berbeda dengan Kaum Muda yang lebih mengutamakan pola pikir yang mengikuti
perkembangan Zaman.
Pro dan Kontra dari kedua pihak ini terlihat jelas ketika Pemerintah Desa
Mbetung, Kec. Djuhar, Kabupaten Karo melakukan Musyawarah dalam pembuatan
49
rancangan Perdes untuk tahun 2014 tentang pengesahan Jalan Pertanian dan
Pengesahan jalan kuburan.
Kaum Tua lebih memilih untuk tidak membuat peraturan tentang pengesahan
kedua jalan tersebut, jikapun dibuat jalan tersebut tidak usah diaspal tetapi tetap
tanah biasa karena dapat menimbulkan perbedaan antara Desa Mbetung yang
terdahulu dengan yang sekarang, sedangkan Kaum Muda lebih memilih jalan tersebut
diaspal dengan tujuan untuk mempermudah melakukan kegiatan pertanian dan
sebagainya.
Dalam hal ini, keputusan mutlak ada ditangan Tetua Adat Desa Mbetung,
Kec. Djuhar, Kabupaten Karo yang akan melakukan pertimbangan bersama-sama
dengan Kades dan BPD Desa Mbetung, Kec. Djuhar, Kabupaten Karo untuk
mengambil keputusan.
50
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Bahwa landasan kewenangan Pemerintah Desa dalam membentuk peraturan
Desa di Desa Mbetung, Kec. Djuhar, Kabupaten Karo adalah: Undang-undang
No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembuatan peraturan Desa di
desa Mbetung.Kec. Djuhar, Kabupaten Karo adalah: faktor kekeluargaan, faktor
tingkat pendidikan yang masih rendah (ilmu pengetahuan yang minim), faktor
menyatukan paham (pola pikir), sedangkan solusi untuk mengatasi hambatan
tersebut adalah:
a. Untuk faktor kekeluargaan diperlukannya pendekatan antar sesama penduduk
Desa Mbetung Kec.Djuhar, Kabupaten Karo melalui jalur kekeluargaan
dengan mengedepankan tutur adat istiadat yang merupakan tingkatantingkatan status marga dalam hubungan tali kekeluargaan.
b. Untuk faktor tingkat pendidikan yang masih rendah (ilmu pengetahuan yang
minim), mutlak memerlukan peranan pemerintah desa dan peranan keluarga
untuk mengadakan program kerja yang bertujuan untuk mengajarkan dan
menanamkan arti pentingnya pendidikan bagi pemuda-pemudi yang akan
menjadi penerus Desa Mbetung Kec.Djuhar, Kabupaten Karo.
51
c. Untuk faktor menyatukan paham (pola pikir)
Dalam hal ini, peranan ketua adat sebagai kemuka adat harus dapat
membedakan mana pendapat-pandapat yang bertujuan untuk memajukan Desa
Mbetung Kec.Djuhar, Kabupaten Karo dan mana yang tidak.
B. Saran
Saran yang dapat penulis berikan mengenai pembahasan adalah :
1.
Sesuai dengan kewenangan Desa dalam membentuk produk hukum guna
menyelengarakan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa, baik dalam jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa maupun
dalam bentuk Keputusan Kepala Desa , maka tentunya peningkatan kapasitas
dan kapabilitas aparatur Desa sangat diperlukan, terutama melalui berbagai
pendidikan dan pelatihan.
2.
Diharapkan Pemerintah Desa Mbetung kec.Djuhar, Kabupaten Karo lebih
serius dan lebih berperan aktif dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia
(SDM), dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan
bermasyarakat di Desa Mbetung, Kec. Djuhar, Kabupate. Karo. Selanjutnya
mengenai
perancangan
dan
pembuatan
Peraturan
Desa
(PerDes),
Pemerintahan Desa Mbetung harus lebih berkompeten dalam menjalankan
fungsinya sebagai pemerintahan tertinggi di desa, khususnya dalam
menghasilkan Produk hukum seperti Peraturan Desa (PerDes), diharapkan
52
pemerintahan desa dapat membuat lebih banyak lagi Peraturan Desa dengan
tujuan untuk menciptakan desa Mbetung yang aman , damai dan sejahtera.
53
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku dan Makalah
Abdul Gaffar Karim ,Kompleksitas Renalan Otonomi Daerah di Indonesia,
Pustaka Pelajar, Yogjakarta , 2003.
Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan UndangUndang Pelaksanaannya), UNSIKA, Karawang, 1993
Logemann, JHA (1474) , Staatsreeht Van Indie.
Marzuki (2003), Hubungan Kekuasaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
dalam Konteks Hukum Tata Negara.
------ (2007), Prosedur dan Taknis Penyusunan Produk Hukum Daerah,
Marjoko,Iswan Kaputra, Hawari Hasibuan (2013), Peraturan Desa untuk
Kemandirian Rakyat, Medan : Penerbit Birta Indonesia. The Activator For
Roral Progress.
Pusaka Indonesia (2003), Implementasi Otonomi Desa di Sumatera Utara, Medan
Penerbit. Pusaka Indonesia
Raja Inal Siregar, Marsipature Hutanabe, Harian Analisa, Medan, 1990.
Sumber Saparin, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa,
Jakarta: Penerbit GHalia Indonesia.
Widjaja, HAW (2005) Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Jakarta, Penerbit :
Rajawali Pers.
------, Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, Pemerintahan Desa dan
Administrasi Bisnis.
------, Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Desa, Jakarta: Rajawali Pers
------, Peranan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan
Pendapatan Asli Desa.
B. Peraturan Perundang-undangan, Putusan,Keputusan , dan Ketetapan
Undang-Undang Dasar 1945 .
Undang-undang No. 19 tahun 1965, tentang pokok-pokok Pemerintahan Desa.
Undang-undang No. 5 Tahun 1979, tentang Desa.
Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang No. 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan
mengenai Desa.
Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2006 tentang Pedoman
pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.30 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota kepada Desa.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman
Umum Peraturan Mengenai Desa.
C. Internet
Wikipedia
Editor, B401 06 083, Universitas Tadulako, Ilmu pemerintahan.
Fly UP