...

DAFTAR PROVINSI YANG TELAH MEMBENTUK

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

DAFTAR PROVINSI YANG TELAH MEMBENTUK
POSISI SEMENTARA PROVINSI YANG TELAH MEMBENTUK
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
(P2TP2A)
No.
Nama
Provinsi
Dasar Hukum
Pembentukan
1. Nanggroe Aceh
Darussalam
Kep Gubernur
Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam
No.
411.4/319/2003
Tgl. 22 Juli 2003
P2TP2A “RUMOH
PUTROE ACEH ”
Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam
Kep. Gubernur
Sumatera Utara
No. 260/464.K/
Tahun 2007
Tgl: 2 April 2007
Pusat Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan (P2TP2)
Provinsi Sumatera
Utara
Dibentuk: 2003
2. Sumatera Utara
Dibentuk: 2007
Nama dan Alamat
Jln Tengku Malem No.5
Banda Aceh
Telp: 0651-22546
HP: 081360237508
d.a. Biro
Pemberdayaan
Perempuan Setda
Provinsi Sumatera
Utara
Contact Person
Ketua:
Dra. Raihan Putry Ali
Muhammad
Sekretarris:
Drs. Yusran, Msi
Koordinator:
Ariffani, SH
Sekretariat:
Jenny Purwanty
Kabag Perlindungan
dan Kualitas Hidup
Perempuan:
Emmy Suryana Lubis,
SH
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi
Dlm Organisasi
1. Kejahatan terhadap
perempuan, antara lain:
Kekerasan Fisik,
Mental dan Seksual.
Ekspoitasi dan
Traificking.
2. Pemberdayaan perempuan
melalui :
- Divisi Ekonomi: Pelatihan Menjahit dan
Memasak.
- Divisi Hukum & HAM:
Penyuluhan ttg
Hukum utk Masy.
- Divisi Psychologis:
Melakukan pembinaan
bagi korban melalui
Terapi (trauma).
- Divisi Syariat Islam:
melakukan Penyuluhan
tentang Gender berbasis Syariat Islam.
1. Bidang Syariat
Islam
2. Bidang Politik
3. Bidang Hukum dan
HAM
4. Bidang Ekonomi
dan Tenaga Kerja
5. Bidang Pendidikan
6. Bidang Kesehatan/
Psikologis
1. KDRT (Kekerasan Fisik,
Kekerasan Psikis dan
Kekerasan Ekonomi)
2. Perebutan Hak Asuh Anak/
Penelantaran Anak/Anak
Hilang
3. Trafficking
1. Pelayanan (WCC)
a. Shelter
b. Klinik Kesehatan
c. Konseling dan
Pendampingan
Hukum
d. Konseling
Psikologis
e. Diklat
2. Humas (WIC)
a. Promosi/
Informasi
1
No.
Nama
Provinsi
3. Sumatera Barat
Dibentuk: 2003
4. Jambi
Dibentuk: 2011
Dasar Hukum
Pembentukan
Kep. Gubernur
Sumatera Barat No:
260-292-2003
Tgl 16 Agustus 2003
Diperbaharui dgn
Kep. Gubernur
Sumatera Barat No:
260-134-2007
Tgl 24 April 2007
Kep. Gubernur
Jambi No. 142
tahun 2011
Tgl 10 Maret 2011
Nama dan Alamat
Contact Person
Jalan P. Diponegoro 30
Medan
Telp: 061-4518954
Fax : 061-4518954
P2TP2 ”Limpapeh
Rumah Nan Gadang”
Prov Sumatera Barat
Ketua Umum:
Hj. Yes Fachri Ahmad
Sekretaris:
Hj. Eni Oscar
SK Gub Sumatera
Selatan No.
Permasalahan ketidakadilan
terhadap perempuan di
lingkungan domestik dan publik
1. Divisi Data dan
Informasi
2. Divisi Pelayanan dan
Konsultasi
3. Divisi Peningkatan
Kapasitas
4. Divisi Jaringan
Kemitraan
1. KDRT
2. Perkosaan (anak-anak
dibawah umur, remaja oleh
pacar/orang dekat, incest,
PRT, tuna wicara, perkosaan
oleh dukun cabul, sodomi,
diperkosa oleh aparat).
3. Pencabulan
4. Trafficking (dengan modus
operandi adopsi palsu, dan
pengemis)
5. Penganiayaan
6. Selingkuh
7. Sebagai Pusat Informasi
lansia dan penyandang cacat
1. Divisi Riset,
Pengembangan,
Monitoring dan
Evaluasi
2. Divisi Pelayanan dan
Rehabilitasi(Medis
dan Non Medis)
3. Divisi Komunikasi
Informasi Edukasi
(KIE) dan Pelatihan
4. Divisi Advokasi dan
Mediasi
5. Divisi Pemberdayaan
6. Divisi Kesejahteraan
dan Perlindungan
Anak
7. Divisi Penyandang
Cacat Perempuan
8. Divisi Pelayanan
Lanjut Usia
Badan PP
Jl. Jend. Sudirman
No. 51, Padang
P2TP2A Prov. Jambi
Telp. (0751)29674
Fax. (0751)34671,
705578
Hp. 08126703166
Ketua Umum:
Ka. BPM&PP Prov.
Jambi
Sekretaris Umum:
Ketua PPG UNJA
Pusat Pelayanan
Terpadu
Bidang/Divisi
Dlm Organisasi
b. Kerjasama
Telp. (0741) 62203
Fax. (0741 62933
Hp. 08127405253
5. Sumatera Selatan
Isu-isu yang Ditangani
1. Pendidikan
2. ekonomi
2
No.
Nama
Provinsi
Dibentuk: 2005
Dasar Hukum
Pembentukan
168/KPTS/IX/2006
Tgl 4 April 2006
Nama dan Alamat
Contact Person
Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Prov.
Sumatera Selatan
Isu-isu yang Ditangani
3. Kesehatan
4. Perlindungn perempuan dan
anak
5. Humas dan Informasi
Bidang/Divisi
Dlm Organisasi
d/a
Bag. Kualitas Hidup
Perempuan
Biro PP,
Setda Prov Sumatera
Selatan
Jln. Kapten A. Rivai
Palembang 30129
Telp: 0711-352850
6. Lampung
Dibentuk: 2002
7. Kepulauan Bangka
Belitung
Dibentuk: 2006
SK Gub. Lampung
No. G/346/B.VIII/
HK/2002
Tgl. 15 Nov 2002
Diperbaharui dgn
Kep. Gubernur
Lampung No.
G/524/B.VIII/HK/
2009
Tgl 12 Agustus 2009
P2TP2A “Lamban
Indoman Putri”
Provinsi Lampung
Kep Gubernur
Kepulauan Bangka
Belitung Nomor:
188.44/067/
BPPKPA/2009
Tgl 20-2-2009
Diperbarui dengan
Kep. Gub
Nomor
Pusat Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Prov. Kep
Bangka Belitung
Ketua Umum:
Ny. Yuliati Joko Umar
Said
Sekretaris Umum:
Drs. I Wayan Sukayana,
MM
Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan terutama dalam
bidang pendidikan, ekonomi,
kesehatan dan hukum
Telp. (0721) 485311,
481501
Fax. (0721) 488653
Hp. 08127904203,
08127202141
Ketua:
Kepala BPPKBPA Prov.
Kep Bangka Belitung
Sekretaris:
Kabid PP dan PA
Telp. (0717) 439325-27
Fax. (0717) 4255117
Tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak
1. Bidang Perlindungan
Perempuan dan
Anak
2. Nidang Peningkatan
Kapasitas SDM,
Ekonomi dan
Ketenagakerjaan
3. Bidang Kesehatan
dan KB
4. Bidang Data,
Informasi dan
Jaringan Kemitraan
5. Bidang Sosial,
Budaya, Mental dan
Spiritual.
1. Divisi
Pengembangan
Jaringan dan
Informasi
2. Divisi Pelayanan dan
Pendampingan
a. Bidang Hukum/
Pendampingan
b. Bidang Medis
3
No.
Nama
Provinsi
8. DKI Jakarta
Dibentuk: 2004
Dasar Hukum
Pembentukan
188.44/155/BPPKB
PA/2012
Tgl 29 Februari
2012
SK Gub No. 64
tahun 2004 jo No.
64 tahun 2004
Tgl. 19 Mei 2004
Nama dan Alamat
Contact Person
Hp. 08127179653,
08153903623
P2TP2A Prov. DKI
Jakarta
Ketua;
Ny. Win Ritola, SH
Jl. Raya Bekasi Timur
Km. 18 Pulo Gadung,
Jakarta Timur
Telp 021-47882898
Fax 021-47882899
Sekretaris:
Dra. Suswandari, MPd
E-mail
[email protected]
SMS Hotline
081317617622
9. Banten
Dibentuk: 2007
10. Jawa Tengah
Dibentuk: 2006
11. DI Yogyakarta
Dibentuk: 2005
Ke. Gubernur
Banten Nomor:
463/Kep.144-Huk/
2007,
Tgl 20 Feb 2007
Akte Notaris No.
1/2006 trdftar pd
Bdn Kesbanglinmas
Prov Jateng No
220/0671
Tgl 22 Mei 200
Kep. Gub Daerah
Istimewa
Yogyakarta No:
Isu-isu yang Ditangani
Pusat Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Prov.
Banten
Ketua:
Hj. Sutje Suwartini, SH
P2TP2 “ NGUDI BEKTI
UTAMI” Prop. Jateng
Ketua :
Gilir Utami, S.Pd.,
M.Pd.
Jl Patimura Raya, Puri
Asri B-19 Bandarjo
Ungaran
Telp. 024-6926431
Hp. 08122529342
P2TP2A Prov DIY
“REKSO DYAH UTAMI”
Sekretaris:
Dra. Evi Sofia RN
c. Bidang Konseling
d. Bidang Diklat
1. Perlindungan Perempuan
dan Anak
2. Pencegahan kekerasan thdp
perempuan dan anak (KtP,
KtA)
3. Pembentukan Gugus Tugas
Penanganan korban KtP dan
KtA
4. Pelayanan Korban
5. Pemberdayaan Korban
1. Divisi Pelayanan dan
Pemulihan
2. Divisi Pendampingan
3. Divisi Pendidikan,
Kajian dan
Penelitian
4. Divisi Penguatan
Jarinan Informasi
dan Dokumentasi
Isu Peningkatan Kulaitas Hidup
dan Perlindungan terhadap
perempuan dan anak
1. Divisi Pelayanan dan
Pemulihan
2. Divisi Pendampingan
dan Advokasi
3. Divisi Pendidikan
dan Peneltian
4. Divisi Penguatan
Jaringan Informasi
dan Dokumentasi
1. Bidang Kesehatan
2. Bidang Pendidikan
3. Bidang IPTEK
4. Bidang Hukum
5. Bidang
Kewirausahaan
Telp. (0254) 200850
Hp. 08170747477
Sekretaris :
Dra. Udi Ciptini, M.Pd.
Telp. (0274) 562714
Fax. 558402
Hp. 08122695619
Bidang/Divisi
Dlm Organisasi
1. Pendidikan & pelatihan
2. Kewirausahaan & pemberdy
ekonomi keluarga
3. Kesehatan
4. Hukum
5. Pendampingan (Advokasi)
1. KTI
2. KTA
3. KDRT
4
No.
Nama
Provinsi
12. Bali
Dibentuk: 2004
13. Kalimantan Barat
Dibentuk: 2006
14. Kalimantan Tengah
Dibentuk: 2006
Dasar Hukum
Pembentukan
Nama dan Alamat
Contact Person
132/KEP/2005 Tgl
24 September 2005
Jalan Dalerejo No. 29
Muja Muju Yogyakarta
Kep. Gubernur Bali
No. 3/01D/Hk/2004
Dikukuhkan dgn
Kep. Gubernur Bali
No. 210/01D/Hk/2005
Tgl 6 Mei 2005
Pusat Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan dan Anak,
Provinsi Bali
Ketua:
RR. Endang Widiati, SH
Kep. Gubernur
Kalimantan Barat
No. 262 tahun 2006
Tgl 13 Juni 2009,
diperbaharui dgn
Kep. Gubernur
Kalimantan Barat
No. 370 tahun 2009
tgl 3 Juni 2009 dan
Kep WaGub
Kalimantan Barat
No.391 tahun 2009
tanggal 8 Juni 2009
Pusat Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
Provinsi Kalimantan
Barat
Tenaga Ahli:
Dr. Jendariah T.SpKj
Kep. Gubernur
Kalimantan Tengah
No. 314 tahun 2006
Tgl 1 Februari 2006
Pusat Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
Provinsi Kalimantan
Tengah
Isu-isu yang Ditangani
4. Perkosaan
5. Pelecehan Seksual
6. Kekerasan dalam Pacaran
Telp. (0361) 222658,
222811
Hp. 08123949925,
08164704070
Staf Sekretariat:
Drs Agus Sarwono
Jalan Dr. Soetomo No.
1B Pontianak
Kalimantan Barat
Telp: 0561 7516834
Ketua:
Titik Sundari, SH
Sekretaris:
Dra. Hj Noorhayati,
MT, MM
Kekerasan terhadap
perempuan dan anak yang
terjadi dalam lingkup rumah
tangga
1. Melakukan konseling untuk
menguatkan dan
memberikan rasa aman bagi
korban
2. Memberikan informasi
mengenai hak-hak korban
untuk mendapatkan
perlindungan dari kepolisian
dan pemerintah
3. Melakukan koordinasi yang
terpadu dalam memberikan
layanan kepada korban
dengan kepolisian, Dinas
Sosial dan Lembaga Sosial
yang dibutuhkan korban
1. Kekerasan thd Perempuan
2. KDRT
3. Pelecehan Seksual
4. Perselingkuhan
5. Penelantaran istri dan Anak
Bidang/Divisi
Dlm Organisasi
1. Divisi Perencanaan
2. Divisi Pendayaan
dan Pendampingan
3. Divisi Evaluasi dan
Pelaporan
4. Divisi Pendanaan
1. Divisi Pencegahan
2. Divisi Pelayanan
3. Divisi Pemberdayaan
1. Divisi Perencanaan
2. Divisi Pelayanan
3. Divisi Evaluasi dan
Pelaporan
4. Divisi Pendanaan
Jalan Anggrek No. 32
Palangkaraya
Kalimantan Tengah
15. Kalimantan Selatan
SK Gub Kalsel No
Telp. 0536-3221990
Pusat Pelayanan
Ketua Umum:
Permasalahan yang dihadapi
1. Divisi Penguatan
5
No.
Nama
Provinsi
Dibentuk: 2009
16. Kalimantan Timur
Dibentuk: 2009
17. Sulawesi Tengah
Dibentuk: 2006
18. Maluku
Dibentuk: 2007
Dasar Hukum
Pembentukan
188.44/0134/KUM/
2009
Tgl 1 April 2009
Kep. Gubernur
Kalimantan Timur
Nomor
263/K.365/2009,
Tgl 30 Juni 2009
Diperbarui dengan
Kep. Gubernur
Kaltim
Nomor 463 Tahun
2011
Tgl 28 November
2011
SK Gub Sulawesi
Tenggara No.
188.44/47/ RPMDG.ST/2006
Tgl 12 Mei 2006
SK Gub Maluku No.
302 tahun 2007
Nama dan Alamat
Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
(P2TP2A)
Pusat Pelayanan
Terpadu
Pemberdayaan
Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Prov.
Kalimantan Timur
”ODAH ETAM”
P2TP2A Prov.
Sulawesi Tengah
d/a:
Gedung DWP Prov.
Sulawesi Tengah
Jl. Moh. Yamin
Palu
Pusat Pelayanan
Terpadu Perempuan
dan Anak (P2TPA) Prov.
Maluku
Contact Person
Dra. Hj. Djauhar M.
Muchlis (PKK)
Isu-isu yang Ditangani
oleh perempuan dan anak
berbasis gender
Sekretaris :
Dr. H. Zulkipli Musaba,
M.MPd (Unlam)
Telp. (0511) 3353820,
3350782
Fax. (0511) 3361850
Hp. 085249396553,
08125015145
Ketua:
Ir. Hj. Eka Komariah
Kuncoro, MA.C.Ed
Sekretaris:
Dra. Hj. Murniati
Telp. (0541)741552
Hp. 08125810227,
08125836956
Ketua:
Ny. Hj. Kamsiah B.
Paliudju
Sekretaris:
Ali Tuahuns
Jejaring dan
Informasi
2. Divisi Pendampingan
dan Advokasi
3. Divisi Pelayanan dan
Pemulihan
4. Divisi Pendidikan
Anggota dan Latihan
Pemenuhan informasi dan
kebutuhan di bidang
pendidikan, kesehatan,
ekonomi, politik, hkum,
perlindungan, penanggulangan
kekerasan serta perdagangan
perempuan dan anak
1. KDRT
2. Trafficking
3. Penelantaran Anak
Sekretaris:
Salome Rantung, SE
Telp. (0451) 421830
Fax. (0451) 421651
Hp. 081524511833,
081524550570
Kepala:
Ny. Anna Latuconsina
Bidang/Divisi
Dlm Organisasi
1. Divisi Women and
Child Center (WCTC)
2. Divisi Jaringan dan
Informasi
3. Divisi Pendampingan
Litigasi
4. Divisi Penelitian dan
Pengkajian
Perlindungan dan Pelayanan
terpenuhinya hak perempuan
dan anak
6
No.
Nama
Provinsi
19. Kep. Riau
Dibentuk: 2010
Dasar Hukum
Pembentukan
Kep. Gub Kepri
No. 440.a Tahun
2010
Nama dan Alamat
P2TP2A Kepulauan Riau
Contact Person
Telp. (0911) 344435,
352180, 311611
Fax. (0911) 314246
Hp. 081343026353
Ketua: Ny. Hj. Aisyah
Sani
Sekretaris: Kabag PP
Telp. (0771) 7330468
Hp. 0811701516,
081364560919
20. NTT
Dibentuk: 2010
Kep. Gub NTT
No. 71 Tahun 2010
Tgl 8 Maret 2010
P2TP2A NTT
Ketua: Dr. Lintje Pellu,
S.Th
Sekretaris: S.B
Latuperissa, SKM,
M.Kes
Telp. (0380) 820240
Hp. 0811382864
21. Maluku Utara
Dibentuk: 2010
Per.Gub Maluku
Utara
No. 26 Tahun 2010
Tgl 20 Desember
2010
P2TP2A Maluku Utara
Ketua: Hj. Masni, BSA,
SH, MM
Sekretaris: Hj. Emi
Soamangun
Telp. (0921) 3127656
Hp. 085214096272,
081340206813
22. Jawa Barat
Dibentuk: 2010
Pergub Jabar
No. 15 Tahun 2010
Diperbarui dg
P2TP2A Jabar
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi
Dlm Organisasi
1. Divisi Informasi dan
Pengaduan
2. Divisi Pelatihan dan
Pengembangan
3. Divisi
Pemberdayaan,
Kerjasama dan
Kemiteraan
4. Divisi Advokasi dan
Pendampingan
1. Divisi Pelayanan
Hukum dan Medis
2. Divisi Pemulihan dan
Pemberdayaan
3. Divisi Kajian,
Pendidikan dan
Pelatihan
4. Divisi Penguatan
Jaringan dan
Advokasi
1. Divisi Perencanaan
Program dan
Anggaran
2. Divisi Pelindung dan
Pendamping
3. Divisi Penelitian dan
Pengembangan
4. Divisi Pendidikan
dan Pemberdayaan
5. Divisi
Penanggulangan
Bencana Alam dan
Konflik
6. Divisi Kesehatan
Ketua
Telp. (022) 7513580
7
No.
Nama
Provinsi
23. NTB
Dibentuk: 2010
24. Sulawesi Barat
Dibentuk: 2011
25. Gorontalo
Dibentuk : 2012
26. Riau
Dibentuk : 2011
Dasar Hukum
Pembentukan
Nama dan Alamat
Pergub Jabar
No. 27 Tahun 2010
Pergub NTB
No. 505 Tahun
2010
P2TP2A NTB
Fax. (022) 7513581
Hp. 08122354348,
0816605404
Ketua: Ka. BPPKB
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi
Dlm Organisasi
Sekretaris: Ka. Dinkes
Prov NTB
Kep. Gubernur
Sulbar
No. 23.a Tahun
2011
Tgl 28 November
2011
P2TP2A Provinsi Sulbar
Kep. Gubernur
Gorontalo
No. 49/18/II/2012
Tgl. 13 Februari
2012
P2TP2A Provinsi
Gorontalo
Kkep. Gubernur
Riau
Nomor :
KPTS/65/I/2011
P2TP2A Provinsi Riau
Tgl. 11 Januari
Contact Person
Telp. (0370) 637828
Fax. (0370) 631829
Hp. 0818365636
Ketua: Dra. Farida,
M.A.P
Sekretaris: Drs. Daniel
Tiranda, M.Si
Telp. (0436) 21141
Hp. 08124162817,
081342621339
Ketua : Ka. Dinsos
Prov. Gorontalo
Sekretaris : Kabag
PP&PA Biro PP&Kesra
Ketua : Dra.
Risdayanti, M.Si
Sekretaris : Dra.
Puspita Juita
1. Divisi Pengaduan
Tindak Kekerasan
2. Divisi Konseling,
Resos, Pemulangan
dan Reintegrasi
3. Divisi Bantuan dan
Pendampingan
Hukum
4. Divisi Pelayanan
Kesehatan
5. Divisi Data,
Publikasi, dan
Informasi
6. Divisi Kerjasama dan
Pemberdayaan
Ekonomi
1. Divisi Pencegahan,
Informasi, Publikasi
dan Data
2. Divisi Pelayanan
Hukum
3. Divisi Pelayanan
Medis
4. Divisi Ahli
1. Divisi Pelayanan dan
Pemulihan
2. Divisi Pendampingan
dan Advokasi
3. Divisi Pendidikan
dan Pelatihan
8
No.
Nama
Provinsi
Dasar Hukum
Pembentukan
2011
Nama dan Alamat
Contact Person
Isu-isu yang Ditangani
Bidang/Divisi
Dlm Organisasi
4. Divisi Penguatan
Jaringan
5. Divisi Pendataan dan
Dokumentasi
9
Fly UP