...

perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 33 tahun

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 33 tahun
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 150 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2010
TENTANG DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a.
sehubungan
telah
diundangkannya
Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan
dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan
perundangan di bidang Aparatur Sipil Negara, perlu
dilakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan
Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan
Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus;
Mengingat
: 1.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor
47,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang ...
- 2 4.
Undang-Undang
Pemerintahan
Nomor
Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor
12
Tahun
2008
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5066);
6.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2011
Nomor
3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5186)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5371);
9.
Peraturan ...
- 3 9.
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan
Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Presiden
Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan
Dewan
Kawasan
Ekonomi
Khusus
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 289);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG
DEWAN
NASIONAL
DAN
DEWAN
KAWASAN
KAWASAN
EKONOMI KHUSUS.
Pasal I
Ketentuan Pasal 13 dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan
Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan
Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 289), diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
Gaji dan tunjangan kinerja yang diberikan kepada pejabat dan
pegawai Sekretariat Dewan Nasional KEK, ditetapkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang perekonomian.
Pasal II
Peraturan
Presiden
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar ...
- 4 Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 277
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,
ttd.
Ratih Nurdiati
Fly UP