...

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan RSPO (pdf

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan RSPO (pdf
?
Keputusan Bebas,
Didahulukan dan
Diinformasikan
dan RSPO
Apakah
perusahaan
menepati
janji-janji
mereka?
Temuan-temuan dan
rekomendasi-rekomendasi
dari Asia Tenggara dan Afrika
Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan dan RSPO;
Apakah perusahaan menepati janji-janji mereka?
Temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi dari Asia Tenggara dan Afrika
Diterbitkan oleh Forest Peoples Programme dan SawitWatch, Oktober 2012
© Forest Peoples Programme and SawitWatch
Forest Peoples Programme
1c Fosseway Business Centre Stratford Road, Moreton-in-Marsh
GL56 9NQ, England
www.forestpeoples.org
[email protected]
tel: +44 (0)1608 652893
Perkumpulan SawitWatch
Perumahan Bogor Baru, Blok C1 No 10
Bogor – West Java
Indonesia
www.sawitwatch.or.id
tel: + 62 251 352171
fax: + 62 251 352047
Foto sampul: Nimba Point yang dikelilingi oleh lahan yang telah
dibuka, difoto dari jalan yang menembus hutan keramat kaum
perempuan, Grand Cape Mount County, Liberia. Foto: Tom Lomax
Disain dan tata letak: Dorothy Jackson
Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan
dan RSPO;
Apakah perusahaan menepati janji-janji mereka?
Temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi dari
Asia Tenggara dan Afrika
Berdasarkan studi kasus-studi kasus yang dilakukan di
perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Sarawak, Sabah,
Filipina, Kamerun, Liberia dan Republik Demokratik Kongo
hak atas kbdd dan rspo
Hak atas KBDD dan RSPO
RSPO bertujuan untuk menjauhkan ekspansi kelapa sawit dari hutan primer dan
kawasan dengan nilai konservasi tinggi
dan RSPO melarang perampasan lahan,
mensyaratkan perusahaan-perusahaan
yang menjadi anggotanya untuk menghormati hak-hak adat dari komunitas
lokal dan masyarakat adat, termasuk hak
mereka untuk memberikan atau tidak
memberikan persetujuan atas pembelian
atau penyewaan lahan.1
Standar RSPO mensyaratkan perusahaan
untuk menghormati hak masyarakat adat
dan komunitas lokal untuk memainkan
peranan menentukan dalam pembukaan
kebun baru atau penanaman kembali
yang akan mempengaruhi lahan-lahan
mereka, wilayah mereka dan sumbersumber daya mereka yang secara turun
temurun mereka miliki, tempati atau gunakan.2 Free, Prior and Informed Consent
(FPIC) - Keputusan Bebas, Didahulukan
dan Diinformasikan (KBDD) yang tertanam dalam undang-undang HAM internasional,3 menempati posisi sentral dalam
Prinsip dan Kriteria RSPO.
Hak atas KBDD dalam Prinsip dan Kriteria
RSPO membentuk landasan bagi kesepakatan yang setara antara komunitas
lokal dan perusahaan (dan pemerintah)
dapat dibangun dengan cara yang menjamin bahwa baik hak hukum maupun
hak adat masyarakat adat dan pemegang
hak setempat lainnya dihormati. Hak ini
memungkinkan komunitas lokal melakukan negosiasi secara lebih adil untuk
memastikan bahwa mereka mendapatkan
manfaat nyata dari rencana pembangunan
kelapa sawit di tanah mereka. Penghormatan pada hak atas KBDD memandu
bagaimana perusahaan berhubungan
dengan komunitas lokal dan masyarakat
adat, termasuk menyediakan informasi,
melakukan kajian dampak, membebaskan
lahan, menyepakati pembayaran dan manfaat, menyelesaikan perbedaan, menyelesaikan sengketa dan membayarkan
kompensasi.4 Yang lebih penting, KBDD
adalah hak masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memberikan atau menahan
persetujuan mereka atas proyek apapun
yang mempengaruhi lahan, wilayah dan
sumber-sumber daya alam mereka.
KBDD dalam Prinsip dan Kriteria RSPO
Kriteria
1.1
Pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit
memberikan informasi yang diperlukan
kepada stakeholder lain menyangkut isu-isu
lingkungan, sosial dan hukum yang relevan
dengan kriteria RSPO, dalam bahasa dan
bentuk yang sesuai, untuk memungkinkan
adanya partisipasi efektif dalam pembuatan
kebijakan.
Kriteria
1.2
Dokumen manajemen tersedia untuk publik,
kecuali bila dicegah oleh aturan kerahasiaan
dagang atau ketika keterbukaan informasi
akan berdampak negatif pada lingkungan dan
sosial.
Kriteria
2.1
Terjadi kepatuhan pada semua undangundang dan regulasi di tingkat lokal,
dan nasional maupun undang-undang
internasional yang telah diratifikasi
Kriteria
2.2
Hak untuk menggunakan tanah dapat
dibuktikan dan tidak dituntut secara sah oleh
komunitas lokal yang memiliki hak-hak yang
dapat dibuktikan
Kriteria
2.3
Penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak
menghilangkan hak hukum maupun hak adat
para pengguna lain tanpa adanya persetujuan
bebas, didahulukan dan diinformasikan dari
mereka.
Kriteria
6.3
Terdapat sistem yang disepakati bersama
dan didokumentasikan untuk menangani
pengaduan-pengaduan dan keluhan-keluhan,
yang diimplementasikan dan diterima oleh
semua pihak.
Kriteria
6.4
Setiap perundingan menyangkut kompensasi
atas kehilangan hak hukum atau hak adat
dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang
memungkinkan masyarakat adat, komunitas
lokal dan stakeholder lain mengekspresikan
pandangan-pandangan mereka melalui
institusi perwakilan mereka sendiri.
Kriteria
7.5
Tidak ada penanaman baru dilakukan di
tanah masyarakat lokal tanpa persetujuan
bebas, didahulukan dan diinformasikan
(KBDD) dari mereka, yang dilakukan melalui
suatu sistem yang terdokumentasi sehingga
memungkinkan masyarakat adat dan
komunitas lokal serta para pihak lainnya bisa
mengekspresikan pandangan-pandangan
mereka melalui institusi perwakilan mereka
sendiri.
Kriteria
7.6
Masyarakat lokal diberikan kompensasi
untuk perolehan tanah dan pelepasan hak
yang sudah disetujui, dan tunduk pada
KBDD mereka dan kesepakatan yang telah
dinegosiasikan.
2
kbdd di lapangan
KBDD di lapangan
Di tahun 2012, bersamaan dengan Tinjauan
Prinsip dan Kriteria RSPO, sebuah konsorsium
NGO yang luas dipimpin oleh Sawit Watch
dan Forest Peoples Programme5 melakukan
serangkaian empat belas studi mengenai
KBDD di perkebunan kelapa sawit milik perusahaan anggota RSPO atau yang memiliki
sertifikat RSPO serta perkebunan sawit milik
perusahaan bukan anggota RSPO di Asia
Tenggara (Indonesia, Sabah, Sarawak, Filipina) dan Afrika (Kamerun, Liberia dan Republik
Demokratik Kongo).
Enam studi dilakukan di berbagai daerah di
Indonesia, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah dan Kalimantan Timur, serta Sumatra
Barat. Tujuan dari studi-studi ini adalah untuk
memberikan informasi lapangan yang detil
tentang bagaimana dan apakah hak atas KBDD
telah diterapkan dengan memadai oleh perusahaan, untuk menyingkap malpraktik perusahaan
minyak sawit dan untuk mendapatkan argument
untuk menguatkan prosedur dan standar RSPO
jika diperlukan. Lewat penelitian lapangan,
ketidakberesan didokumentasikan dan informasi
ini disebarkan kepada pihak-pihak terkait untuk
mendukung upaya perbaikan.
Dalam periode-periode kerja lapang 10-harian,
tim peneliti mewawancarai berbagai stakeholder, termasuk komunitas lokal, lembaga-
lembaga pemerintah, pekerja perkebunan dan
perusahaan.
Sejauh mungkin, pandangan kaum perempuan,
orang tua dan kaum muda telah disertakan,
termasuk juga pandangan wakil resmi desa seperti kepala desa dan pemuka adat. Pandangan
NGO dan institusi masyarakat sipil lain yang
aktif dalam bidang ini juga diambil. Kerja lapang
di tempat dilengkapi dengan analisis sumbersumber utama dan sekunder, misalnya publikasi
NGO, kajian dampak sosial dan lingkungan,
SOP, kontrak-kontrak, peta-peta studi penguasaan lahan, liputan media dan laporan tahunan
perusahaaan. Tim peneliti telah bekerja secara
independen, tidak bergantung pada perusahaan, namun laporan hasil studi dibagikan untuk
dikomentari sebelum dipublikasikan, sebagaimana diminta pihak perusahaan.
Briefing ini, yang diluncurkan pada acara RT10,
mengambil temuan-temuan kunci dari studistudi ini berdasarkan Prinsip dan Kriteria RSPO
dan Indikator dan Panduan terkait, dan membuat rekomendasi untuk reformasi cara perusahaan minyak sawit menghargai prinsip KBDD
dan menhormati hak-hak adat atas tanah. Studistudi ini juga digunakan sebagai masukan untuk
proses tinjauan Prinsip dan Kriteria RSPO lewat
Kelompok Kerja RSPO dan konsultasi publik
multistakeholder.6
Apa yang dimaksud dengan hak atas Keputusan Bebas, Didahulukan dan
Diinformasikan?
Bebas: mengimplikasikan tidak adanya paksaan, intimidasi atau manipulasi
Didahulukan: mengimplikasikan bahwa persetujuan diambil secara cukup sebelum adanya pengesahan
atau awal aktifitas dan berkaitan dengan persyaratan waktu yang diperlukan untuk proses konsultasi/
consensus adat
Diinformasikan: mengimplikasikan bahwa informasi diberikan yang mencakup (setidaknya) aspek-aspek
berikut:
• Sifat, skala/ukuran, kecepatan implementasi, durasi, reversibilitas dan cakupan proyek yang
direncanakan
• Alasan atau tujuan proyek
• Lokasi daerah yang akan terkena dampak
• Sebuah kajian awal terhadap dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang mungkin dihasilkan,
termasuk potensi risiko dan manfaat
• Personil yang mungkin terlibat dalam implementasi proyek
• Prosedur yang mungkin diperlukan proyek
Persetujuan/Keputusan: konsultasi dan partisipasi adalah elemen-elemen kunci dari sebuah proses pengambilan persetujuan. Persetujuan haruslah dilakukan dengan niat baik. Para pihak yang terlibat harus membangun dialog yang memungkinkan mereka dapat mengidentifikasi solusi yang tepat dan dapat dikerjakan
dalam kondisi hormat-menghormati, dan partisipasi yang penuh dan setara, dengan waktu yang cukup untuk
mencapai keputusan. Proses ini mungkin mencakup opsi tidak memberikan persetujuan. Masyarakat adat
dan komunitas lokal harus mampu berpartisipasi lewat perwakilan dan institusi adat atau institusi lainnya yang
mereka pilih sendiri. Partisipasi perempuan, kau muda dan anak-anak lebih disukai jika memungkinkan.
Sumber: UNPFII 2005
3
temuan-temuan kunci
Temuan-Temuan Kunci
Tanda-tanda kemajuan
zz Ada suatu kesadaran akan relevansi dari
instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional dengan operasi dan kewajiban dari
sektor swasta dan Negara berkaitan dengan
masyarakat adat dan komunitas lokal, khususnya dalam hubungannya dengan hak atas
tanah.
zz Prinsip dan Kriteria RSPO telah mendorong
perusahaan untuk mulai memikirkan komunitas
lokal dan pembangunan kelapa sawit dalam hal
hak-hak (baik formal maupun informal) dan untuk
terlibat dalam dialog dengan masyarakat adat
dan komunitas lokal sebagai para pemegang hak
dalam pembangunan-pembangunan ini.
zz Pandangan bahwa lahan yang diserahkan
merupakan lahan kosong atau lahan tidur secara
perlahan mulai dihilangkan karena perusahaan
sudah semakin menyadari bahwa lahan yang
diserahkan kepada mereka dalam kenyataannya
telah dibebani hak adat dan dihuni oleh komunitas lokal yang tergantung pada lahan tersebut
untuk sumber penghidupan mereka.
zz Banyak perusahaan telah berkomitmen untuk melakukan dialog, negosiasi dan konsultasi
sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa
dengan komunitas lokal dan memberikan ganti
rugi kepada mereka yang selayaknya membuka
jalan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan, yang memuaskan seluruh pihak.
zz Kompensasi atas lahan dan sumber daya
yang hilang dari komunitas lokal akibat pembangunan kelapa sawit dibayarkan secara sistematis oleh sebagian perusahaan, dan peluang
lapangan kerja (kadang dalam bentuk skema
petani plasma) ditawarkan kepada komunitas
lokal sebagai salah satu cara agar mereka mendapatkan manfaat dari pembangunan ini.
zz Pemberian dukungan kesejahteraan sosial
seperti fasilitas pendidikan, air minum, kesehatan dan infrastruktur, kini merupakan bagian
dari sejumlah komitmen perusahaan terhadap
komunitas lokal, sebagai bagian dari komitmen
untuk meningkatkan kesejahteraan dan lingkungan mereka.
Kekurangan-kekurangan
zz Meskipun demikian, komunitas lokal diberi
informasi yang tidak memadai terkait dampak
sosial dan lingkungan dari pembangunan kelapa
sawit terhadap sumber penghidupan mereka
dan akses mereka di masa depan serta pemanfaatan tanah dan sumber-sumber daya yang
terkandung di atasnya. Ini mencakup kurangknya
informasi tentang sifat pembangunan, durasinya,
status hukum hak-hak perusahaan atas tanah,
bagaimana pembangunan akan mempengaruhi
hak-hak komunitas lokal, apa yang terjadi setelah
berakhirnya penyewaan tanah oleh perusahaan
terkait hak-hak atas tanah dan hak kelola, dan
rincian kompensasi dan manfaat yang ditawarkan
kepada komunitas lokal. Bila disediakan pun, informasi ini cenderung diberikan atas permintaan
masyarakat, bukan inisiatif perusahaan.
zz Dalam banyak kasus, komunitas lokal tidak
mendapat informasi bahwa mereka sebelumnya
memiliki hak atas informasi. Banyak masyarakat
tidak mendapat informasi bahwa dengan melepas tanah-tanah mereka untuk pembangunan
kelapa sawit, mereka akan melemahkan atau
kehilangan hak-hak atas tanah mereka di masa
depan. Masyarakat juga sering kali menjadi kelompok yang paling akhir mengetahui persyaratan-persyaratan kontrak antara pemerintah dan
perusahaan.
zz Komunitas lokal tidak mendapat informasi
hukum yang memadai tentang hak-hak mereka
menurut undang-undang provinsi, undang-undang nasional dan khususnya undang-undang
internasional. Ini khususnya adalah kasus terkait
hak-hak masyarakat adat atas tanah adat dan
sumber-sumber daya alam yang secara turun
temurun mereka miliki, tempati atau gunakan.
Informasi tentang sumber-sumber ganti rugi
menurut hukum dan sumber-sumber lainnya
zz Sebagian perusahaan kini telah mengembangkan mekanisme penyelesaian konflik dan
SOP dalam kaitannya dengan hak-hak atas
tanah adat, resolusi konflik, pembangunan
sosial dan berbagi informasi, untuk memandu
aktifitas-aktifitas dan interaksi mereka dengan
komunitas lokal.
4
tanda-tanda kemajuan
jarang sekali disampaikan kepada komunitas
lokal, begitu juga mereka tidak disediakan atau
tidak diijinkan untuk menyewa penasihat hukum
yang independen.
zz Ada sedikit kesadaran akan relevansi
instrumen-instrumen HAM internasional dengan operasi dan kewajiban sektor swasta dan
Negara terkait masyarakat adat dan komunitas
lokal, khususnya dalam hubungannya dengan
hak-hak atas tanah.
zz Partisipasi yang efektif dalam pengambilan
keputusan untuk komunitas lokal terhambat
kurangnya informasi yang memadai yang disampaikan sebelum (yaitu, ‘prior’) pembangunan
dilaksanakan di tanah mereka. Perusahaan dan
pemerintah, dalam beberapa studi, mengklaim
bahwa penghormatan terhadap hak atas KBDD
belum dapat dilaksanakan sebelum luas netto
lahan diidentifikasi dan kesepakatan konsesi
awal (dan kadang) akhir dicapai. Hal ini menempatkan komunitas lokal pada kerugian yang besar jika tanah-tanah mereka dilelang atau diberi
lisensi tanpa persetujuan mereka karena kekuatan mereka dalam negosiasi-negosiasi selanjutnya akan semakin lemah. Pemerintah sering kali
menyepakati alokasi lahan untuk perkebunan
tanpa berkonsultasi dulu dengan masyarakat.
zz Ketika merundingkan kontrak-kontrak
dengan pemerintah, persyaratan-persyaratan
kontrak-kontrak ini mungkin menempatkan kedua belah pihak ke dalam pelanggaran undangundang internasional dan Prinsip dan Kriteria
RSPO. Contohnya adalah persyaratan-persyaratan kontrack di mana pemerintah memberikan
jaminan untuk menyediakan sejumlah lahan
dalam luas bruto wilayah konsesi yang telah
ditentukan sebelumnya yang bebas dari hak,
atau di mana pemerintah berjanji untuk memindahkan masyarakat jika perusahaan berpendapat
bahwa ini adalah untuk kepentingan pengelolaan konsesi yang efisien.
zz Bahkan meskipun catatan permintaanpermintaan dari tanggapan masyarakat dan
perusahaan atau pemerintah disimpan oleh
perusahaan, informasi-informasi ini tidak
dibagikan secara rutin kepada komunitas lokal
yang terlibat. Saat dokumen pengelolaan dibuka
untuk umum, proses untuk mendapatkan atau
melihatnya mungkin panjang dan rumit, terutama bila komunitas lokal tidak diberi informasi
siapa dalam perusahaan yang harus menangani
permintaan mereka. Dalam beberapa kasus,
— kekurangan-kekurangan
staf perusahaan tampaknya secara sengaja
menahan informasi tersebut.
zz Dalam banyak kasus, penelitian ini mendapati bahwa komunitas lokal tidak mengetahui,
atau memiliki salinan, dokumen-dokumen penting seperti Kajian Dampak Sosial dan Lingkungan, Kajian Nilai Konservasi Tinggi, studi-studi
tentang penguasaan tanah, peta-peta konsesi,
SOP, mekanisme resolusi konflik dan kontrak
konsesi. Saat perwakilan desa memiliki salinan
dokumen-dokumen ini, mereka jarang sekali
membagikannya dengan atau menyampaikannya kepada masyarakat yang lebih luas dalam
bentuk dan bahasa yang dapat dipahami.
zz Komunitas lokal tidak mendapat informasi
yang memadai terkait RSPO itu sendiri sebagai
sebuah institusi, persyaratan-persyaratan Prinsip dan Kriteria RSPO dan kewajiban-kewajiban
perusahaan anggota. Khususnya, hak komunitas lokal dan masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan KBDD mereka dan
apa yang menyertainya jarang sekali dijelaskan
secara memadai agar mereka dapat menegakkan hak ini dalam praktiknya.
zz Dalam banyak kasus, hak atas KBDD dipahami perusahaan sama saja artinya dengan
‘sosialisasi’ atau konsultasi, yang sering kali
hanya sebatas pihak perusahaan memberitahukan masyarakat akan pembangunan yang akan
berlansung di atas tanah mereka dan bukannya
berupaya mendapatkan persetujuan mereka
atas pembangunan ini.
zz Karena masyarakat cenderung tidak mengetahui hak atas KBDD mereka, mereka enggan
dan/atau tidak mampu mempertahankan hak
mereka untuk tidak memberikan persetujuan.
Proyek tersebut sering kali ‘dijual’ kepada
masyarakat dalam keadaan terbaiknya – yaitu,
alih-alih menerapkan KBDD, konsultasi menjadi
sebuah proses pemasaran, atau masyarakat
diberikan gambaran akan pembangunan sebagai
keputusan yang tidak dapat dihindari – sebuah
fait accompli yang diputuskan pemerintah, di
mana mereka tidak berhak mempertanyakannya.
zz Dalam banyak kasus, informasi yang disampaikan kepada komunitas lokal hanya sebagian
dan bias, dengan janji-janji manfaat dan keuntungan yang mengesampingkan aspek-aspek
dan risiko-risiko negatif yang mungkin terjadi
bagi sumber penghidupan, lingkungan dan hakhak atas tanah komunitas lokal.
5
temuan-temuan kunci
zz Bila dilakukan pun, konsultasi cenderung
hanya dilakukan satu kali dan bukannya proses
dialog, diskusi dan negosiasi berulang, yang berarti bahwa masyarakat tidak diberi waktu yang
cukup untuk menerima, mempertimbangkan dan
membuat keputusan secara kolektif atas operasi
perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan sama sekali tidak melakukan konsultasi.
zz Masyarakat jarang diberi informasi tentang hak mereka untuk memilih perwakilan
yang mereka inginkan, dengan perusahaan
cenderung bekerja secara eksklusif lewat administrasi pemerintah lokal atau pemimpin yang
ditunjuk pemerintah. Akibatnya, pada akhirnya
perusahaan dapat berpihak pada ‘perwakilan’
masyarakat yang mereka lihat mendukung
kepentingan mereka.
zz Partisipasi individu-individu tertentu dalam
kegiatan konsultasi (misalnya kepala desa) sering kali ditafsirkan perusahaan dan pemerintah
sebagai persetujuan dari seluruh masyarakat.
Hal ini khususnya menjadi isu di mana korupsi
merajalela. Hal ini sering kali berujung pada
konflik dengan masyarakat mengenai keputusan
yang dibuat tanpa sepengetahuan mereka oleh
pejabat atau perwakilan setempat, yang mungkin dipilih oleh perusahaan tanpa konsultasi
internal dan berbagi informasi. Bujukan dapat
mengambil berbagai bentuk, termasuk upaya
perusahaan untuk mendapatkan hak atas tanah
bagi kelompok-kelompok atau individu-individu
yang bersedia menyetujui perkebunan.
zz Konsultasi dan komunikasi dengan komunitas lokal jarang dicatat, atau bila ada pencatatan, catatan ini jarang disampaikan kepada
komunitas lokal. Partisipasi masyarakat dalam
konsultasi kadang-kadang diperlakukan sebagai
bukti persetujuan masyarakat terhadap pembangunan dimaksud.
zz Bila ada beberapa kelompok masyarakat
dalam wilayah konsesi, kasus satu kelompok
sering kali digeneralisir untuk seluruh kelompok
yang ada di wilayah konsesi tersebut, tanpa memandang perbedaan dalam penguasaan tanah,
pemanfaatan tanah, suku dan sejarah hunian di
tanah tersebut.
zz SOP mengenai komunikasi dan konsultasi
serta mekanisme resolusi konflik jarang dikembangkan bersama-sama komunitas lokal atau
pihak yang terkena dampak lainnya, yang berarti
bahwa mereka tidak memiliki kredibilitas yang
memadai di mata stakeholder-stakeholder ini.
zz Perempuan terus mengalami merginalisasi
dalam konsultasi dan partisipasi mereka diabaikan, yang berarti bahwa mereka tidak dalam
posisi untuk turut berkontribusi pada pengambilan keputusan atau negosiasi tentang pemanfaatan lahan. Bila dipekerjakan, mereka cenderung
dibayar lebih rendah dari laki-laki, atau bekerja tanpa bayaran bersama suami mereka,
yang menerima gaji. Dalam beberapa kasus,
keluarga-keluarga miskin dari sebuah kelompok
masyarakat juga dikecualikan dari pengambilan
keputusan dan pembagian manfaat.
zz Beberapa komunitas lokal melaporkan telah
mengalami intimidasi dan tekanan dari perusahaan dan pihak berwajib yang disewa perusahaan serta dari lembaga pemerintah, untuk
menerima persyaratan-persyaratan perusahan,
dan mereka enggan menyuarakan pandangan
mreka karena takut akan pembalasan. Dalam
beberapa kasus, hal ini berujung pada penangkapan dan penahanan anggota masyarakat
secara illegal oleh pihak berwajib.
zz Selain itu, perusahaan kadang kala member
kuasa kepada staf sekuritinya untuk menangkap, menghentikan dan mencari serta menahan
komunitas lokal, tanpa pemeriksaan atau pengawasan atau monitoring yang memadai. Kuasa ini
seharusnya hanya dimiliki oleh kepolisian, bukan
staf sekuriti swasta. Risiko pelecehan terhadap
hak-hak sipil dalam kondisi tersebut amat serius.
Undang-Undang Nasional dan
Internasional
zz Undang-undang lokal dan nasional
cenderung dihormati oleh perusahaan, namun
undang-undang tanah sering kali tidak konsisten, dan perubahan pada undang-undang
ini mungkin sulit untuk dituruti dan diimplementasikan saat tidak ada sistem oleh perusahaan
untuk mengikuti perubahan-perubahan ini di
saat yang tepat.
zz Ketidakkonsistenan dalam dan antar
undang-undang lokal dan nasional, misalnya
terkait penguasaan tanah dan hak-hak guna
tanah di beberapa negara dimanfaatkan perusahaan untuk memilih mengimplementasikan
undang-undang yang hanya menguntungkan
kepentingan mereka.
zz Undang-undang dan regulasi nasional di
beberapa negara hanya mengijinkan izin bagi
6
kekurangan-kekurangan
pembangunan kelapa sawit di atas tanah yang
bebas dari hak-hak pemanfaatan dan hakhak milik. Dalam hal ini, perusahaan anggota
RSPO yang berniat mengembangkan suatu
daerah untuk kelapa sawit tidak mampu untuk
menghormati hak-hak masyarakat atas tanah
sekaligus mendapatkan ijin pengembangan
dari pemerintah kecuali masyarakat sepakat
untuk melepas seluruh hak atas tanah. Dalam
banyak kasus, perusahaan tidak memberitahu
masyarakat tentang fakta ini dan masyarakat
salah mengartikan bahwa tanah mereka akan
dikembalikan kepada mereka setelah period
sewa berakhir.
zz Selain itu, dalam kasus-kasus seperti itu,
masyarakat tidak diberitahu akan opsi bahwa
tanah dapat disewakan kepada perusahaan,
sebagai lawan dari pemindahan hak, dengan
pemerintah bertindak sebagai tuan tanah.
zz Fakta bahwa undang-undang lokal dan nasional di beberapa negara tidak mengakui atau
melindungi hak masyarakat adat dan komunitas
lokal untuk memiliki tanah dan sumber-sumber
daya di atasnya, dan untuk menggunakan hukum adat dalam pengelolaan tanah-tanah dan
sumber-sumber daya ini disalahgunakan oleh
perusahaan untuk mengabaikan hak ini, meskipun hak ini diakui dalam instrumen-instrumen
internasional yang telah ditandatangani dan
diratifikasi oleh negara bersangkutan, dan hak
ini diakui dalam Prinsip dan Kriteria RSPO.
zz Undang-undang dan regulasi internasional
secara rutin diperlakukan di bawah kepentingan
undang-undang nasional dan lokal, khususnya
— undang-undang nasional dan internasional
di mana kerangka hukum nasional tidak sesuai dengan kewajiban negara menurut hukum
internasional. Bila terjadi kontradiksi hukum,
prakarsa-prakarsa dari pihak perusahaan dan
pemerintah untuk mengidentifikasi dan memperbaikinya lewat reformasi hukum atau cara lain
sering kali tidak memadai.
zz Kurangnya kejelasan atas peran, yurisdiksi
dan tanggung jawab dari lembaga-lembaga
pemerintah (bidang lingkungan, pertanahan,
pertanian, perkebunan, kehutanan, dsb.) serta
dari perusahaan menghasilkan kebingungan
akan siapa yang harus bertanggung jawab
untuk mengawasi, memantau dan menindak
kegiatan perusahaan. Dalam beberapa kasus,
lembaga-lembaga pemerintah dan perusahaan
saling lempar bola pingpong terkait tanggung
jawab masing-masing. Perusahaan enggan
menghormati hak-hak masyarakat atas tanah
jika hal ini menantang kewenangan negara atas
penguasaan tanah.
zz Komunitas lokal tidak mendapat informasi
atau bahan yang memadai untuk mendapatkan konsultasi hukum dalam kasus konflik
atau sengketa tanah yang belum terselesaikan
dengan perusahaan. Kurangnya pengetahuan
akan hak-hak hukum mereka menurut undangundang nasional telah melemahkan posisi
mereka dalam prosedur peradilan formal, di
mana mereka mendapati diri mereka berada
pada posisi yang kurang menguntungkan.
Banyak kasus peradilan ini merupakan proses
yang berbelit-belit dan berlarut-larut, atau
hanya mengabulkan kompensasi dan bukan
restitusi tanah.
Bekas kuburan leluhur yang hancur akibat pembukaan lahan,
Tanah Putih, Kalimantan Tengah. Foto: Sophie Chao
7
temuan-temuan kunci
Pengetahuan akan RSPO
zz Batas-batas konsesi menurut hukum dan
batas-batas tanah adat tidak jelas tertera dalam
peta, tidak dikembangkan atau dipetakan
dengan partisipasi komunitas lokal itu sendiri,
atau tidak dijelaskan kepada masyarakat,
menyebabkan kebingungan atas luasan dan
tumpang tindih dari tanah-tanah ini serta hakhak di atasnya.
zz Yurisdiksi RSPO bersifat ambigu dalam
kasus konflik tanah dan sumber daya alam, dan
dalam hal hak-hak masyarakat untuk menerima
RSPO sebagai salah satu mekanisme resolusi
konflik.
zz Di mana perolehan tanah berlangsung
sebelum RSPO dibentuk, beberapa perusahaan
menggunakan fakta ini sebagai justifikasi
mengapa mereka masih belum menghormati
hak-hak masyarakat atas tanah. Meskipun
demikian, standar RSPO jelas menyatakan
bahwa bila terjadi sengketa, perusahaan
memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan
menerapkan mekanisme untuk menyelesaikan
konflik dan untuk menghormati hak-hak
masyarakat atas tanah dan atas KBDD.
zz Sering kali, masyarakat tidak mengetahui dengan jelas tentang konsesi mana yang
tumpang tindih dengan tanah mereka, khususnya bila ada beberapa konsesi di wilayah yang
sama (termasuk anak perusahaan dari perusahaan yang sama), dan karenanya merasa
bingung siapa yang harus mereka datangi untuk
mengadu atau menyampaikan keluhan.
zz Masih terdapat kurangnya pengetahuan
dan pemahaman akan RSPO dan persyaratanpersyaratannya di kalangan lembaga-lembaga
pemerintah yang terlibat dalam sektor
perkebunan kelapa sawit, khususnya fakta
bahwa KBDD menurut Prinsip dan Kriteria
RSPO adalah sesuatu yang berbeda dengan
konsultasi, yang menurut undang-undang
nasional tertentu merupakan tingkat persyaratan
tertinggi dari pihak perusahaan minyak sawit
kepada komunitas lokal yang mungkin terkena
dampak.
zz Bahkan di mana kebijakan perusahaan
dan staf senior sudah mengetahui dengan jelas
akan standar dan prosedur RSPO, perusahaan
masih belum menyesuaikan SOP mereka atau
melakukan pelatihan untuk menerapkannya.
zz Masih terus terjadi kurangnya penghormatan terhadap landasan komunal akan hak-hak
di antara banyak komunitas lokal, dan kecenderungan perusahaan dan pemerintah untuk
secara permanen mengindividualisasikan tanah,
dengan cara yang bertentangan dengan penguasaan adat dan yang mendorong ketegangan
antar individu.
zz Pemetaan partisipatif terhadap tanah-tanah
adat dan tanah-tanah sengketa sering kali
tidak memadai. Bila dilakukan pun, pemetaan
cenderung untuk melibatkan individu-individu
tertentu bukannya masyarakat secara luas, dan
tidak melibatkan seluruh desa di dalam wilayah
konsesi. Peta-peta umumnya disimpan perusahaan dan tidak dibagikan kepada masyarakat,
dan bahkan saat peta-peta ini dibuat secara
partisipatif pun, kepemilikan peta-peta ini oleh
masyarakat itu sendiri jarang sekali diakui.
zz Konflik tanah dalam berbagai tingkatan terjadi di seluruh daerah penelitian. Meskipun perusahaan-perusahaan tertentu telah
mengembangkan mekanisme-mekanisme untuk
menyelesaikan konflik-konflik ini, fokus mereka
yang lebih dititikberatkan pada pembentukan
proses resolusi konflik, dan bukan pada hasil
dari proses ini, sering kali ditanggapi dengan
kemarahan oleh komunitas lokal. Pengembangan SOP resolusi konflik di atas kertas oleh perusahaan dipandang oleh sebagian masyarakat
sebagai strategi untuk menghindari penanganan
permasalahan di lapangan.
Hak-Hak atas Tanah
zz Dokumentasi yang memadai dan
komprehensif mengenai sejarah dan praktik
kontemporer penguasaan tanah secara
tradisional secara umum masih kurang. Bila
adapun, komunitas lokal tidak cukup diajak
konsultasi atau hanya masyarakat tertentu
yang diajak konsultasi, yang menyebabkan
terjadinya pertentangan antar masyarakat atas
pemanfaatan dan kepemilikan tanah.
8
pengetahuan akan rspo
— hak-hak atas tanah — kompensasi
Anggota masyarakat menjelaskan prosedur kompensasi untuk tanah-tanah yang hilang diambil
perusahaan kelapa sawit, Mekar Jaya, Kalimantan Barat. Foto: Marcus Colchester
Kompensasi
zz Proses pemberian kompensasi atas hilangnya lahan cenderung berlarut-larut dan dilakukan
berdasarkan individu, bukan berdasarkan KBDD
dari masyarakat yang lebih luas, yang menimbulkan pertentangan antar masyarakat di mana
tanah dimiliki secara kolektif.
zz Kurangnya identifikasi sebelumnya atas
pemanfaatan tanah menimbulkan kasus-kasus
oportunisme dan manipulasi klaim tanah oleh
sebagian anggota masyarakat atau pihak
luar, menyebabkan kompensasi diberikan
kepada pihak yang salah. Dalam kasus-kasus
lainnya, kompensasi dibayarkan kepada
perwakilan desa yang kemudian tidak mampu
membagikannya kepada anggota masyarakat.
zz Di mana kompensasi dibayarkan, pembayaran adalah untuk lahan yang hilang namun
tidak termasuk tanaman dan/atau bangunan/
struktur yang ada di atasnya atau manfaat
ekonomi yang sebenarnya dapat diraih dari
tanaman dan bangunan/struktur yang hilang
tersebut. Selain itu, pengaturan kompensasi
jarang dinegosiasikan bersama masyarakat
sebelum investasi atau operasi dilakukan.
9
temuan-temuan kunci
Sungai di kawasan konservasi, Sungai Butut, Kalimantan Timur. Foto: Sophie Chao
Lingkungan dan HCV (Nilai
Konservasi Tinggi)
pengeringan, pembendungan, pembuatan
selokan, dan sebagainya.
zz Polusi udara yang tinggi akibat buangan
pabrik pengolahan ditemukan pada beberapa
perkebunan, yang menimbulkan ancaman
pada sumber penghidupan dan kesehatan
masyarakat yang tergantung pada sungai untuk
kebutuhan air mereka. Dampak negatif telah
dilaporkan sebagai akibat buruknya tata cara
10
zz Komunitas lokal jarang diberitahu tentang apa
HCV itu dan apa tujuannya, yang menimbulkan
kebingungan dan keprihatinan atas bagaimana
jaminan akses mereka ke daerah-daerah ini, baik
selama dan setelah penyewaan tanah oleh perusahaan berakhir. Banyak komunitas lokal tidak
dilibatkan dalam pemetaan dan identifikasi HCV
oleh tim konsultan yang disewa perusahaan.
lingkungan dan hcv
zz Sangat sedikit masyarakat mengetahui
perbedaan antara kategori-kategori HCV, dan
cenderung memahami fungsi lingkungan mereka
(melestarikan keanekaragaman hayati dan
melindungi spesies yang terancam) tanpa mendapat informasi tentang dimensi sosial daerahdaerah tersebut (yaitu, HCV 4, 5 dan 6) dan relevansinya dengan sumber penghidupan mereka.
zz Ada daerah-daerah HCV 5 yang tidak
tercakup dalam dalam Kajian HCV, yang berarti bahwa daerah-daerah yang amat penting
bagi sumber penghidupan pokok komunitas
lokal tidak mendapatkan cukup pengamanan.
Definisi ‘kebutuhan pokok’ kadang dimanipulasi
oleh perusahaan untuk memberi alasan bahwa
daerah-daerah ini tidaklah penting bagi komunitas lokal, meskipun ada pernyataan (testimoni)
dari masyarakat yang mengatakan sebaliknya,
atau fakta kurangnya konsultasi dengan komunitas lokal tentang ‘kebutuhan pokok’ mereka
pada awalnya.
zz Di mana undang-undang nasional tidak
memuat ketentuan-ketentuan untuk melindungi
dan/atau mengamankan HCV atau hak-hak
masyarakat atas tanah, daerah-daerah yang
amat mendasar atau penting bagi sumber penghidupan lokal (HCV 5) dan penting bagi identitas budaya (HCV 6) dianggap sebagai tanah
masyarakat dan rentan terhadap realokasi oleh
pihak ketiga. HCV-HCV yang dikembalikan
kepada negara dan bukan ke masyarakat saat
sewa tanah berakhir juga tidak terjamin.
zz Meskipun tim audit sertifikasi RSPO menyediakan laporan-laporan detil dan mendalam
tentang kepatuhan perusahaan terhadap Prinsip
dan Kriteria RSPO, terdapat kurangnya konsistensi di antara mereka, beberapa laporan amat
singkat dan asal-asalan, hanya memberikan
sedikit bukti untuk mendukung kesimpulan yang
dibuat tentang tingkat proses KBDD.
zz Singkatnya durasi investigasi audit berarti
bahwa amatlah tidak mungkin bagi tim untuk
terlibat dalam konsultasi yang bermakna dengan seluruh masyarakat dalam wilayah konsesi.
Audit asal-asalan juga berarti bahwa masyarakat yang lebih terpencil dan sering kali lebih
berbeda secara budaya lebih kecil kemungkinannya untuk dicapai oleh tim audit.
— kesejahteraan masyarakat — proses audit sertifikasi
Kesejahteraan Masyarakat
zz Beberapa perusahaan didapati telah menanami seluruh wilayah konsesinya, tidak meninggalkan atau nyaris tidak meninggalkan lahan untuk digunakan komunitas lokal untuk subsistensi
mereka. Dalam beberapa kasus, jalan air dan
jalan ditutup tanpa persetujuan masyarakat, dan
membatasi akses dan mobilitas mereka.
zz Beberapa komunitas menghadapi ancaman
ketidakamanan pangan dan air akibat hilangnya akses ke lahan dan hilangnya lahan basah
akibat pengalihan, pemblokiran atau pembendungan sungai dan pengeringan rawa.
zz Manfaat dari kelapa sawit terkait pembangunan setempat (lapangan kerja, infrastruktur
sosial, pasokan air dan fasilitas pendidikan)
sering kali dijanjikan oleh perusahaan, namun
garis waktu dan periode implementasinya sering
kali tidak dijelaskan atau janji-janji tersebut tidak
dibuat dalam bentuk tertulis dan tidak ada struktur pemantauan independen untuk menjamin
implementasi yang layak dan tepat waktu.
zz Banyak komunitas merasa marah atas fakta
bahwa perusahaan, meskipun telah berjanji
untuk memberi lapangan kerja, tidak mendahulukan mereka dalam pelatihan dan/atau
perekrutan menjadi pegawai perkebunan; pihak
perusahaan lebih suka mendatangkan pekerja
dari luar desa, yang, menurut perusahaan, lebih
berkualitas dan berpengalaman.
Proses audit sertifikasi
zz Meskipun penghormatan terhadap hak-hak
atas tanah dan KBDD merupakan ‘hal utama’
dalam Prinsip dan Kriteria generic RSPO, di
mana ketidaksesuaian telah diidentifikasi dalam
audit RSPO, kadang kala dianggap cukup bagi
perusahaan untuk menjanjikan bahwa perusahaan akan mengambil tindakan di masa depan
untuk memperbaiki masalah-masalah agar
mereka bisa menerima sertifikasi. Lagi-lagi, fokus
pada proses dan bukan pada hasil nyata berarti
bahwa perusahaan dapat menghindar dengan
menyusun SOP dan kesepakatan-kesepakatan,
tanpa mempertimbangkan efisiensi atau penerapan mereka dalam sertifikasi mereka.
11
rekomendasi
Rekomendasi
zz Bukti untuk menunjukkan bahwa seluruh informasi dan dokumen terkait diterima oleh pihak
setempat dalam bahasa nasional atau bahasa
setempat yang dapat dipahami masyarakat
yang terkena dampak wajib ada untuk memastikan adanya transparansi dan komunikasi murni
dan berbagi informasi.
zz Operasi minyak sawit perlu menyediakan
bukti-bukti bahwa mereka mematuhi aturan hukum, perlakuan yang manusiawi dan mendukung lingkungan yang damai di daerah pembangunan agribisnis. Perusahaan wajib menunjukkan
upaya-upaya untuk melindungi masyarakat
yang terkena dampak oleh operasi mereka
dari kekerasan dan penangkapan sewenangwenang dan untuk tidak menggunakan prajurit
bayaran, polisi yang disewa secara pribadi dan
paramiliter.
zz Perusahaan perlu menyadari bahwa komunitas adat dan komunitas aslli, apakan mereka
memiliki hak legal tertulis atau tidak, memiliki
hak atas tanah dan sumber-sumber daya yang
secara turun temurun mereka miliki, tempati dan
gunakan atau peroleh, menurut undang-undang
HAM internasional.
zz Perusahaan perlu menyadari bahwa akses
ke sumber-sumber daya dan hak-hak atas
sumber-sumber daya mungkin lebih penting
bagi sebagian masyarakat daripada hak milik
atas tanah.
zz Bukti-bukti kesepakatan dengan penduduk
lokal yang menjamin akses ke air bersih dan
cukup untuk keperluan minum, memasak, mandi dan mencuci wajib ada untuk mengamankan
sumber penghidupan, kesehatan dan kebutuhan
pokok mereka.
mengisi lapangan pekerjaan daripada pekerja
yang didatangkan dari luar. Perempuan kepala
keluarga harus mendapatkan hak-hak yang
sama untuk menjadi petani plasma.
zz Komunitas lokal harus diberi ‘pekerjaan’ formal dengan seluruh persyaratan dan ketentuan
yang sesuai dan hak-hak pekerja yang patuh
pada praktik terbaik internasional, dan bukan
hanya menjadi pekerja harian/upahan dan kerja
kontrak tanpa jaminan.
zz Pekerja harian harus memiliki persyaratan
dan ketentuan tertulis yang jelas dan disepakati.
Seluruh pekerja harian harus memiliki catatan
kerja harian yang turut ditandatangani oleh
mereka sendiri.
zz Mekanisme keluhan dan ganti rugi harus
dikembangkan oleh perusahaan dengan partisipasi dan masukan dari komunitas lokal, dan
mekanisme ini harus menjamin anonimitas
dan perlindungan pengadu jika dibutuhkan.
SOP tentang kesejahteraan sosial, lingkungan,
resolusi konflik, HCV dan lainnya, juga harus
dikembangkan bersama-sama oleh perusahaan
dan masyarakat terkait untuk menciptakan
rasa memiliki atas proses yang dilakukan bagi
masyarakat sebagai pemegang hak.
zz Kajian dan rencana pengelolaan HCV harus
menunjukkan bahwa langkah-langkah yang
kredibel telah diambil untuk menjamin adanya
cukup daerah-daerah bagi masyarakat yang
terkena dampak untuk memenuhi kebutuhan
pokok mereka (mis. keamanan pangan, kesehatan, HCV 5).
zz Ketentuan-ketentuan yang efektif harus
diadakan untuk menjamin anonimitas pengadu
dan pemberi informasi jika dibutuhkan dalam
kasus konflik, untuk menghindari pelecehan,
intimidasi atau tindakan kekerasan selanjutnya.
zz Ketentuan-ketentuan untuk keamanan
pangan komunitas lokal oleh perusahaan harus
mendapat sorotan dan bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa perusahaan mendukung dan
menjamin akses berkelanjutan masyarakat ke
pangan, entah lewat alokasi atau penyediaan
lahan untuk berkebun, ke dukungan material
atau sarana lainnya.
zz Perlu ada bukti-bukti bahwa pekerja perempuan dibayar setara dengan pekerja laki-laki
untuk kerja yang sama, dan bahwa perusahaan
memprioritaskan anggota komunitas lokal untuk
zz Perusahaan harus mendukung pejabat
pemerintah dan staf mereka dalam mengakses
informasi dan pelatihan untuk dapat mengakomodasikan pendekatan RSPO dengan lebih
12
rekomendasi
baik. Pelatihan ini harus mencakup tingkat
kementerian pusat, lewat pemerintah provinsi
dan kabupaten, sampai ke tingkat desa. Lembaga-lembaga perencanaan juga perlu panduan
tentang bagaimana menyertakan pembagian
kawasan (zoning) HCV dan pertimbangan hakhak masyarakat atas tanah ke dalam proses
perencanaan pemanfaatan tanah dan perencanaan ekonomi.
zz Bahasa yang lebih jelas harus disediakan
tentang bagaimana penghormatan terhadap hak
atas KBDD komunitas lokal hanya dapat dicapai
lewat sebuah proses konsultasi dan negosiasi
jangka panjang dan berulang, dan bukan lewat
pertemuan-pertemuan satu kali. Bukti-bukti
juga harus didapat dari komunitas lokal bahwa
mereka telah diberikan waktu yang cukup untuk
mencerna informasi yang didapat dan untuk
mengambil keputusan yang terinformasi di
antara mereka.
melekat yang dihadapi petani plasma sebelum
penanaman dilakukan. Setelah penanaman,
kelompok-kelompok tersebut harus menerima
pelatihan keuangan dan manajemen secara
berkala yang juga tunduk pada proses audit.
zz Di mana konflik tanah berlarut-larut dan
bersifat serius, sebuah moratorium harus dilakukan pada pengembangan operasi kelapa sawit
dalam konsesi bersangkutan sambil menunggu
tercapainya kesepakatan bersama akan mekanisme resolusi konflik yang dapat diterima.
zz Jalur-jalur dan prosedur-prosedur yang
langsung dan lebih efisien untuk komunikasi
antara perusahaan dan komunitas lokal harus
dijelaskan dan diumumkan pada public, untuk
memastikan bahwa masyarakat diberi informasi
yang cukup untuk memanfaatkan jalur-jalur ini
dan membawa mereka pada perwakilan yang
tepat ketika muncul kebutuhan.
zz Informasi yang dibagikan oleh perusahaan
kepada komunitas lokal harus tunduk pada pemantauan yang lebih ketat dan lebih teratur oleh
pihak ketiga yang independen, untuk menghindari informasi yang bersifat parsial dan bias
yang tidak mampu menjawab implikasi-implikasi
penguasaan (tenure) dan konsekuensi-konsekuensi negatif yang mungkin timbul lainnya
akibat pembangunan kelapa sawit terhadap
komunitas lokal.
zz Persyaratan-persyaratan yang lebih kuat
dibutuhkan dari pihak perusahaan untuk melatih
dan menyediakan informasi bagi komunitas
lokal tentang RSPO, Prinsip dan Kriteria, dan
kewajiban-kewajiban dan hak-hak mereka
menurut aturan-aturan tersebut. Perusahaan
juga harus mengambil inisiatif untuk menawarkan kepada komunitas lokal lokakarya pelatihan
dan pertemuan-pertemuan oleh pihak ketiga
mengenai hak mereka atas KBDD.
zz Bahasa yang lebih kuat harus ada untuk
menjamin bahwa berbagi informasi adalah
tanggung jawab perusahaan terhadap para
pemegang hak yang terlibat, dan bukan aksi
reaktif atas permintaan para pemegang hak. Seluruh dokumen penting, seperti Kajian Analisis
Dampak Sosial dan Lingkungan, Kajian HCV,
penelitian penguasaan tanah, peta-peta konsesi, SOP dan mekanisme resolusi konflik, harus
diterjemahkan ke dalam bahasa dan dialek
setempat dan disampaikan kepada komunitas
lokal atas inisiatif perusahaan.
zz Kontrak-kontrak konsesi harus patuh pada
Prinsip dan Kriteria RSPO dan hukum internasional. Kontrak-kontrak dengan pemerintah
tidak boleh memberikan kepada pihak perusahaan sebuah carte blanche untuk mendapatkan
tanah tanpa persyaratan dan ketentuan yang
patuh pada undang-undang dan standar-standar internasional ini, misalnya menghormati hak
atas KBDD.
zz Dalam hal Penanaman Baru, tahapan-tahapan awal dari proses penghormatan hak atas
KBDD komunitas lokal harus dimulai sebelum
proses identifikasi luas netto kawasan dan sebelum mendapatkan ijin akhir.
zz Di mana kebun dikembangkan lewat kelompok-kelompok petani plasma kecil, ketentuanketentuan harus disusun untuk penjelasan yang
memadai akan pengaturan pendanaan dan risiko
zz Bahasa yang lebih kuat dan lebih jelas
diperlukan akan sifat KBDD sebagai sebuah
hak masyarakat adat dan komunitas lokal, dan
bukannya suatu bentuk konsultasi atau ‘sosialisasi’, yang merupakan bagian dari, namun tidak
sama dengan, KBDD. Pelatihan HAM di tingkat
perusahaan, pemerintah dan komunitas lokal
dapat membantu tercapainya tujuan ini. Secara
khusus, perlu dijelaskan kepada anggota komunitas lokal peserta konsultasi bahwa partisipasi
mereka dalam kegiatan-kegiatan konsultasi
tidak sama dengan memberikan persetujuan
atas isu yang dibicarakan.
13
rekomendasi
zz Dalam kasus konflik, bukti-bukti harus
diadakan untuk menunjukkan bahwa seluruh
langkah penyelesaian yang mungkin telah dikenalkan kepada, dibahas dan diputuskan bersama dan oleh komunitas lokal bersangkutan.
Ini mencakup prosedur-prosedur hukum formal,
Resolusi Konflik Alternatif, RSPO, pengadilan
HAM internasional, dan lain-lain.
waktu atau informasi yang cukup untuk menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan mereka
atas mekanisme tersebut.
zz Bahasa yang lebih kuat dalam Prinsip dan
Kriteria amat penting mengenai pentingnya tidak
hanya proses untuk menyelesaikan konflik (mis.
mekanisme resolusi konflik yang disepakati bersama atau SOP), namun juga implementasi dan
hasil dari proses-proses ini dalam praktiknya,
terutama di mana SOP telah dikembangkan
tanpa partisipasi komunitas lokal, atau di mana
komunitas lokal merasa mereka tidak diberi
Konsultasi dengan anggota komunitas desa Weka,
Bas-Congo, DRC. Foto: Stéphanie Vig
14
zz Keragaman komunitas lokal, etnis, pemanfaatan tanah dan hak dalam satu daerah harus
dipahami dan dipertimbangkan dengan lebih
baik oleh perusahaan dalam interaksi mereka
dengan komunitas-komunitas ini, untuk menghindari homogenisasi kelompok-kelompok dan
kepentingan-kepentingan yang berbeda ini, dan
untuk menghindari tindakan menggeneralisasi
pandangan dan kebutuhan mereka. Ini juga
perlu direfleksikan dalam standar sehingga para
penilai memiliki panduan tentang bagaimana
meyakinkan bahwa perusahaan berupaya
menanggapi keragaman kelompok yang akan
terkena dampak operasi mereka.
rekomendasi
zz Perusahaan harus menyadari akan kegiatan para elit dan pejabat setempat yang memiliki kepentingan-kepentingan pribadi (vested
interests) dalam menjamin kelancaran konsesi.
Mereka mungkin bertindak dibalik layar dengan
cara yang akan merugikan dan melemahkan
proses pengamatan hak atas KBDD yang didasari niat baik dari pihak perusahaan.
zz Informasi yang lebih jelas dan lebih lengkap
harus disediakan bagi komunitas lokal mengenai tujuan HCV, terutama HCV 4, 5 dan 6.
Partisipasi mereka dalam kegiatan identifikasi
HCV dan pemetaan amatlah penting. Sama
halnya, jaminan akses komunitas lokal ke HCV
baik selama maupun setelah penyewaan tanah
oleh perusahaan harus dijelaskan, dan perubahan apapun pada akses mereka ke tanah ini
dijelaskan secara penuh sebelum identifikasi
daerah-daerah ini dilakukan.
zz Perusahaan harus memasukkan ke dalam
rencana kerja mereka pelatihan terstruktur dan
berulang mengenai Prinsip dan Kriteria RSPO
dan KBDD bagi para staf yang beroperasi di seluruh tingkatan, dari akar rumput ke atas, untuk
memastikan bahwa seluruh staf bertanggung
gugat dan bertanggung jawab atas, dan tunduk
pada standar-standar yang tercakup di dalam
prinsip-prinsip ini.
zz Dalam konsultasi dan selama proses
mendapatkan persetujuan, perusahan harus
mengembangkan bersama-sama komunitas
lokal sebuah skala waktu untuk proyeksi pembangunan dan bagaimana pembangunan ini
semua akan menimbulkan dampak pada mereka. Misalnya, jika sebuah komunitas dijanjikan
lapangan kerja, berapa banyak yang akan
diberikan kepada penduduk setempat? Kapan
pekerjaan ini diadakan? Berapa lama masyarakat perlu bertahan hidup tanpa lahan sebelum
mereka mendapatkan pekerjaan untuk menunjang hidup mereka? Dapatkah masyarakat
menghidupi diri mereka dalam periode tersebut?
zz Perekrutan angkatan bersenjata oleh
perusahaan untuk beroperasi dalam konsesi
kelapa sawit perlu dihindari sedapat mungkin
dan, jika memang benar-benar dibutuhkan,
harus tunduk pada pemantauan yang ketat dan
pengawasan pihak ketiga, untuk memastikan
bahwa perekrutan angkatan bersenjata ini
legal dan sepadan, dan bahwa aktifitas-aktifitas
mereka tidak melanggar HAM atau merugikan
kesejahteraan masyarakat secara umum.
zz Durasi audit sertifikasi RSPO haruslah
cukup untuk memungkinkan seluruh masyarakat
dalam wilayah konsesi berpartisipasi dalam audit tersebut secara konstruktif dan detil. Standar-standar yang lebih ketat untuk pelaporan
audit harus disusun untuk memastikan bahwa
audit berisi informasi-informasi dan bukti-bukti
yang memadai untuk mendukung kesesuaian
dan ketidaksesuaian yang teridentifikasi dengan
Prinsip dan Kriteria RSPO.
zz Persyaratan-persyaratan yang lebih jelas
harus disusun untuk keperluan audit dan
dibagikan kepada komunitas lokal sebelum
sertifikasi dimulai dalam bentuk dan bahasa
yang dimengerti oleh mereka, untuk mengcrosscheck informasi-informasi yang ada di
dalamnya.
zz Perusahaan harus bertanggung jawab
untuk menyimpan catatan-catatan yang lengkap dan rinci dari pengaduan-pengaduan dan
konflik-konflik di wilayah konsesi di masa lalu
dan di saat ini untuk membantu perusahaan dan
masyarakat mengidentifikasi apa yang sering
menyebabkan konflik dan menekan munculnya
konflik-konflik di masa datang.
zz Harus ada catatan tertulis akan pertemuanpertemuan dan kunjungan-kunjungan perusahaan dan pemerintah ke masyarakat dan disediakan untuk masyarakat dan pihak ketiga.
zz Jikalau mungkin, undang-undang nasional
dan lokal perlu diinterpretasikan agar sesuai
dengan hukum internasional, di mana pemerintah pusat dapat menangangi interpretasi ini.
Misalnya, beberapa undang-undang dapat
diinterpretasikan memberikan standar-standar
minimum sehingga tidak menjadikan perusahaan melanggar undang-undang nasional jika
perusahaan meningkatkan standar-standar
minimum tersebut dan dengan demikian memenuhi hukum internasional dan Prinsip dan
Kriteria RSPO.
zz RSPO harus melibatkan pemerintah-pemerintah nasional untuk merevisi undang-undang
dan regulasi sehingga anggota-anggota RSPO
dapat menghormati hak-hak masyarakat atas
tanah adat mereka dan atas KBDD.
15
kesimpulan
Kesimpulan
Meluasnya konflik atas tanah di banyak perkebunan kelapa sawit di seluruh dunia adalah wujud
nyata dan hasil dari pelanggaran hak-hak komunitas lokal.7 Ekspansi perkebunan kelapa sawit
di kawasan tropis hanya menguatkan kebutuhan
akan standar-standar yang lebih kuat dan pemantauan di tingkat lapang, untuk memastikan
bahwa hak-hak komunitas lokal dihormati dan
kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi.8
Banyak dari perusahaan-perusahaan yang diteliti
ini tidak dapat mengikuti prosedur-prosedur yang
ditetapkan RSPO dengan tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakui
hak-hak adat. Banyak perusahaan menjalankan
proses yang teramat singkat untuk mendapatkan
persetujuan, yang jauh dari ‘bebas’, ‘didahulukan’ dan ‘diinformasikan’. Lembaga-lembaga
sertifikasi mulai menerima prosedur-prosedur
dan situasi-situasi yang tidak menghormati hakhak atas KBDD dari masyarakat yang terkena
dampak. Meskipun demikian, ada tanda-tanda
kemajuan yang jelas terlihat. RSPO memainkan
peranan penting dalam mendorong perusahaan
untuk mengakui hak-hak komunitas lokal serta
mengakui pentingnya dialog, konsultasi dan
penghormatan terhadap KBDD sebagai dasar
pembangunan berkelanjutan.
Merancang dan menerapkan sebuah proses penuh dan efektif untuk menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas KBDD dalam
hubungannya dengan perkebunan kelapa sawit
bukanlah tugas yang mudah. Untuk itu dibutuhkan komitmen-komitmen penting pada waktu,
materi dan sumber-sumber daya manusia, dan
sering kali jauh melampaui apa yang disyaratkan
oleh undang-undang nasional. Dibutuhkan partisipasi yang luas dan berulang dari seluruh stakeholder dan pemegang hak kunci. Dibutuhkan
pemikiran tentang apa yang dimaksud dengan
persetujuan, siapa yang memberikannya, siapa
yang mewakili kepentingan masyarakat tersebut,
dan bagaimana persetujuan bisa diverifikasi.9
Yang lebih penting lagi, dibutuhkan pengakuan
dari pihak perusahaan bahwa bahkan walaupun sebuah proses komprehensif telah dilakukan, sebelum penandatanganan kesepakatan,
masyarakat masih memiliki hak untuk mengatakan ‘tidak’ pada pembangunan perkebunan
kelapa sawit di atas tanah mereka. Pemantauan
16
independen dan verifikasi yang kuat oleh pihak
ketiga tetap penting untuk memastikan tingkat
penghormatan terhadap keputusan masyarakat
dalam kenyataannya.
Kegagalan untuk sepenuhnya menghormati
hak-hak komunitas lokal atas tanah mereka dan
atas KBDD adalah penyebab mendasar dari
konflik yang berkepanjangan dan kadang diwarnai kekerasan antara masyarakat dan di dalam
masyarakat sendiri, dengan perusahaan dan
dengan negara. Konflik-konflik tersebut membawa risiko-risiko yang serius tidak hanya kepada masyarakat, namun juga kepada perusahaan
perkebunan, investor dan RSPO sendiri.
Inisiatif untuk merevisi undang-undang nasional
yang bertentangan dengan standar-standar
HAM internasional dan hak atas KBDD juga
merupakan salah satu kepentingan utama
negara, yang menempatkan mereka dalam
posisi yang lebih baik untuk meraih manfaat dari
investasi, untuk menghindari citra buruk karena
didapati melanggar undang-undang HAM internasional, untuk menghindari konflik sipil dan
untuk menghindari investor yang memilih untuk
beralih menanamkan investasinya di negara lain
karena merasa investasinya lebih terjamin.
Bahkan meskipun perusahaan berupaya memperoleh tanah lewat cara-cara yang wajar,
undang-undang negara dan prosedur administrasi saat ini yang berkaitan dengan hak-hak
atas tanah, perolehan lahan, personalitas
dan representasi hukum, kadang menyulitkan
perusahaan atau bahkan membuat perusahaan tidak mungkin memenuhinya. Temuantemuan dari studi-studi ini menyingkapkan jurang
pemisah yang ada di antara undang-undang
dan standar RSPO. Untuk menghilangkan gap
ini, RSPO harus menekan kalangan pemerintah
untuk melakukan reformasi tenurial untuk kepentingan komunitas lokal.10
Kepatuhan yang luas dan efektif pada standar
RSPO tergantung pada penghormatan terhadap
HAM, tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, aturan hukum dan akses kepada keadilan.
Jika alokasi tanah dilakukan lewat cara yang
bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, pastilah
ada hambatan-hambatan yang serius terhadap
pendekatan RSPO.
referensi
— catatan akhir
Referensi
Carrere R 2010 Oil Palm in Africa: Past, Present
and Future Scenarios. World Rainforest Movement,
Montevideo, Uruguay. http://wrm.org.uy/countries/Africa/
Oil_Palm_in_Africa.pdf
Colchester M 2010 Free, Prior and Informed Consent:
Making FPIC work for forests and people. The Forests
Dialogue, School of Forestry and Environmental Studies,
Yale University. http://environment.yale.edu/tfd/uploads/
TFD_FPIC_ResearchPaper_Colchester_lo-res.pdf
Colchester M, P Anderson, A Y Firdaus, F Hasibuan &
S Chao 2011 Human Rights abuses and land conflicts
in the PT Asiatic Persada concession in Jambi: Report
of an independent investigation into land disputes and
forced evictions in a palm oil estate. FPP, HuMa and
Sawit Watch. www.forestpeoples.org/human-rightsabuses-and-land-conflicts-in-pt-asiatic-persada-palm-oilconcession-Jambi-Indonesia
Colchester M & S Chao (eds) 2011 Oil palm
expansion in Southeast Asia: trends and experiences
of local communities and indigenous peoples. FPP,
SawitWatch, Samdhana Institute, RRI & RECOFTC,
Bogor, Indonesia. www.forestpeoples.org/oil-palmexpansion-in-south-east-asia-trends-implications-localcommunities-indigenous-peoples
Forest Peoples Programme 2008 Free, Prior
and Informed Consent and the Roundtable on
Sustainable Palm Oil: a guide for companies. Forest
Peoples Programme, Moreton-in-Marsh. http://www.
forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2009/12/
fpicandrspocompaniesguideoct08eng.pdf
Forest Peoples Programme 2011 ‘Making Palm
Oil Accountable’ in FPP E-Newsletter, December
2011. http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/
publication/2011/12/fpp-december-2011-e-newsletterenglish-bw-final.pdf
Forest Peoples Programme 2012 ‘Liberia: AgriBusiness Threatens Forests and Local Communities’
Livelihoods’ in FPP E-Newsletter, April 2012. http://www.
forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/04/fppapril-2012-e-newsletter-english-bw-final.pdf
Kongsager R & A Reenberg 2012 Contemporary Land
Use Transitions: The Global Oil Palm Expansion.
Global Land Project Report No. 5. http://www.
globallandproject.org/Documents/Kongsager,_R_and_
Reenberg_A_%282012%29_Contemporary_land_use_
transitions_The_global_oil_palm.pdf
RSPO (nd) Detailed Process and Action Steps for
RSPO New Plantings Procedure. http://www.rspo.org/
files/project/NPWG/RSPO%20Detailed%20Process%20
Flow%20for%20New%20Plantings%20Procedures.pdf
RSPO 2007 RSPO Principles and Criteria for
Sustainable Palm Oil Production. http://www.rspo.org/
files/resource_centre/RSPO%20Principles%20&%20
Criteria%20Document.pdf
RSPO 2010 RSPO Procedures for New Oil Palm
Plantings: Guidance Document. http://www.rspo.
org/file/RSPO%20Procedures%20for%20New%20
Plantings%20-%20guidance%20document.pdf
Sohn J (ed) 2007 Development Without Conflict:
The Business Case for Community Consent. World
Resources Institute, Washington DC. http://pdf.wri.org/
development_without_conflict_fpic.pdf
UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII)
2005 Report of the International Workshop on
Methodologies Regarding Free, Prior and Informed
Consent and Indigenous Peoples. Document
E/C.19/2005/3.
Catatan Akhir
1
Forest Peoples Programme 2008.
4
2
Forest Peoples Programme 2008.
5
Penghormatan terhadap hak atas KBDD merupakan
salah satu kewajiban (atau tugas hukum) pemerintah
yang telah berkomitmen sebagai anggota lembagalembaga antar pemerintah lewat ratifikasi atau
pengesahan salah satu atau lebih instrumen berikut:
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous
Peoples (UNDRIP); International Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPR); International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR);
International Convention on the Elimination of all
Forms of Racial Discrimination (ICERD); Convention
concerning Indigenous and Tribal Peoples in
Independent Countries (ILO Convention: C169); African
Charter on Human and Peoples’ Rights (ACHPR)
dan keputusan-keputusan COP terkait implementasi
Convention on Biological Diversity (CBD).
3
Lihat Colchester M 2010.
SawitWatch, HuMa, Gemawan Institute, Walhi
Kalteng, Walhi Kaltim, Walhi Kalbar, Pusaka, Jaringan
Orang Asal SeMalaysia (JOAS), Green Advocates,
Centre pour l’Environnement et le Développement
(CED), Association OKANI and Actions pour les Droits,
l’Environnement et la Vie (ADEV).
Studi kasus-studi kasus akan dipublikasikan sebagai
sebuah jilid suntingan sepanjang tahun 2012 sebagai
Conflict or consent? The palm oil sector at a crossroads.
FPP & SawitWatch.
6
7
Lihat Colchester et al. 2011.
Lihat Colchester & Chao 2011; Carrere 2010;
Kongsager & Reenberg 2012.
8
9
Colchester M 2010.
10
17
Lihat FPP 2012.
Forest Peoples Programme
1c Fosseway Business Centre
Stratford Road, Moreton-in-Marsh
GL56 9NQ, England
www.forestpeoples.org
[email protected]
tel: +44 (0)1608 652893
Perkumpulan SawitWatch
Perumahan Bogor Baru, Blok C1 No 10
Bogor – West Java
Indonesia
www.sawitwatch.or.id
tel: + 62 251 352171
fax: + 62 251 352047
Fly UP