...

siapa berhak atas proses sosial?

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

siapa berhak atas proses sosial?
SIAPA BERHAK ATAS PROSES SOSIAL?
Catatan atas Laporan
Traditional Arts: A Move Toward Protection in Indonesia
Hira Jhamtani
“Media giants such as Walt Disney routinely threaten nursery schools and daycare centers that decorate their walls with hand-painted versions of Mickey
Mouse and other cartoon character;.....”. (hal 72 draf laporan Traditional Arts: A
Move Toward Protection in Indonesia)
Ini adalah kutipan dari laporan studi Traditional Arts: A Move Toward
Protection in Indonesia. Dalam konteks ini, laporan tersebut menyebutkan
bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) konvensional adalah “mesin
untuk menciptakan kontroversi...” dan bahwa akan “menanamkan otoritas
negara ke dalam praktik kreativitas”. Jika Walt Disney melarang sekolah
memasang gambar-gambar karakter kartun, maka apakah mereka juga akan
melarang gambar Aladin di tanah Persia, padahal cerita tokoh Aladin berasal dari
sana?
Apakah Walt Disney bertanya kepada masyarakat Persia ketika akan membuat
film Aladin? Dan apakah kalau karakter Aladin diberikan perlindungan HKI,
masyarakat Persia akan melarang Walt Disney membuat film tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi tidak perlu jika sistem perlindungan HKI yang
ada sekarang tidak “kelewatan” dan tidak melenceng dari jalur-jalur
keseimbangan.
Sayangnya, HKI tetap dianggap sebagai salah satu instrumen penting untuk
melindungi karya seni, termasuk seni tradisional. Tetapi apakah konsep HKI
konvensional bisa melindungi kesenian tradisional dari penyalahgunaan dan
misapropriasi? Kalau saya tidak salah mengartikan, laporan tersebut
menyimpulkan bahwa perlindungan HKI konvensional bukanlah suatu perangkat
hukum yang akan melindungi dan mengembangkan kreativitas masyarakat;
justru perangkat perlindungan HKI konvensional bisa menjadi kontroversi, dan
mungkin bahkan memasung kreativitas masyarakat.
Laporan tersebut menjabarkan berbagai persoalan yang dihadapi kesenian
tradisional Indonesia, baik sebagai kelompok maupun perorangan, namun
dalam kerangka perdebatan tentang fungsi HKI konvensional dalam melindungi
dan mengembangkan kesenian tradisional. Perdebatan tersebut juga ada kaitan
dengan upaya pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
(DJHKI), Departemen Hukum dan HAM untuk merumuskan Undang-Undang
Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional, serta World Intellectual Property
Organization (WIPO) untuk membahas kaitan HKI dengan perlindungan Folklore
(ekspresi budaya).
Keduanya adalah upaya “mengarusutamakan” kesenian tradisional yang ada di
dalam ranah masyarakat, agar masuk sebagai “komoditi” untuk dibahas di
tingkat nasional dan internasional. Hal ini dilakukan tanpa terlebih dahulu
mengetahui apa masalah dan aspirasi para pelaku kesenian tradisional. Dalam
hal itulah, laporan ini amat berharga, karena menjabarkan berbagai persoalan
dan salah persepsi tentang pengembangan kesenian tradisional, berdasarkan
wawancara dengan pelaku seni tradisional.
Berikut ini catatan saya tentang laporan tersebut.
Proses pembangunan melupakan kesenian tradisional
Laporan ini menyebutkan bahwa pelaku kesenian tradisional dan pemimpin
masyarakat kekhawatiran utama mereka adalah bahwa institusi dan praktik
sosial yang menjadi akar kesenian mereka sulit dipertahankan (hal 11). Yang
utama adalah kesulitan mendapatkan para penikmat kesenian tradisional.
Misalnya, hasil tenun ikat yang asli tidak terjangkau oleh masyarakat tempat
tenun ikat itu dibuat. Lalu ada persoalan mempertahankan alih pengetahuan
kepada generasi berikutnya dan ketiadaan atau kekurangan pengakuan atas
karya mereka oleh masyarakat dan pemerintah.
Laporan ini tidak menyimpulkan masalah-masalah tersebut dalam konteks
paradigma pembangunan. Apalagi, juga mengatakan bahwa di sekolahpun,
yang diajarkan adalah seni dengan konsep barat yang individualistis. Artinya
masyarakat tidak difasilitasi untuk apresiasi seni tradisional di dalam sekolah
modern yang menjadi bagian dari pembangunan pendidikan. Paradigma
pembangunan gaya barat seringkali menimbulkan persepsi “melecehkan” seni
tradisional. “There is a gap between concepts taught at school and the social
reality. ... We have complexity but we are not taught to appreciate it” (h. 24).
There is a gap between concepts taught at school and the social reality. ... We
have complexity but we are not taught to appreciate it” (h. 24).
Tapi, jika ada kesenian yang amat unik dan kemudian dikenal di dunia
internasional, melalui program pembangunan pula kesenian tersebut dijadikan
“komoditi” promosi pariwisata atau dagang, sekali lagi dengan mencabut akar
dari kelahiran ekspresi seni tersebut.
Paradigma pembangunan yang monolitik melahirkan apresiasi seni yang juga
monolitik. Penyeragaman di dunia pertanian ternyata dilakukan pula di dunia
kesenian. Jika disepakati bahwa ini adalah salah satu akar masalah, maka
penyelesaian masalah juga harus dalam ranah transformasi paradigma
pembangunan, seperti dalam gerakan lingkungan hidup.
Seni tradisional adalah proses dan produk sosial serta bagian dari
kehidupan spiritual
Hal ini berkali-kali ditekankan dalam laporan. Berbeda dengan seni di Barat yang
dianggap sebagai “tambahan” hidup, seni tradisional adalah bagian dari
kehidupan sosial dan spiritual suatu masyarakat di Indonesia. Seni tumbuh
sebagai bagian dari interaksi dengan alam, sesama masyarakat dan dengan para
guru atau leluhur. Karena itu seni bukan milik pribadi, walaupun inovasi pribadi
tetap diakui. Itu juga sebabnya mengapa etika berbagi lebih dominan daripada
kompetisi. Seni kadang dianggap sebagai warisan tradisional dan dipraktikkan
sebagai bagian dari kehidupan spiritual.
Perlindungan HKI konvensional tidak mengenal seni sebagai bagian dari proses
sosial dan spiritual. Yang dikenal adalah inovasi pribadi saja. Pertanyaannya
kemudian bagaimanakah peraturan HKI konvensional, yang dirumuskan dengan
nuansa perdagangan internasional dan hak pribadi, mampu melindungi sebuah
proses dan produk sosial serta spiritual? Bagaimana mungkin sebuah proses
spiritual dan sosial dilindungi dengan perangkat peraturan komersial dan pribadi?
Yang lebih diperlukan mungkin adalah pengembangan kebijakan dan penguatan
institusi lokal/adat untuk memperkuat proses sosial tersebut.
Bagaimana mengantisipasi perkembangan HKI yang tidak seimbang di
tingkat global?
Laporan ini membahas situasi di Indonesia dan kekhawatiran akan misapropriasi
seni tradisional oleh pihak asing. Dalam analisisnya, dikatakan bahwa peraturan
HKI yang kuat tidak selalu bisa mengatasi misapropriasi oleh pihak asing karena
hukum HKI bersifat teritorial. Jadi, peraturan HKI di Indonesia tidak bisa
melindungi seni tradisional jika bagian dari seni tersebut dimintakan
perlindungan HKI di negara lain.
Hal ini menimbulkan dilema karena proses globalisasi. Kasus pelaku seni
perhiasan Suarti menggambarkan hal itu. Perlindungan HKI atas desain dari Bali
dimintakan di AS, dan desainer aslinya tidak boleh lagi ekspor ke AS. Laporan ini
mengatakan bahwa klaim HKI di negara lain atas karya seni tradisional Indonesia
dapat dipatahkan dengan mengajukan bukti atau demonstrasi bahwa suatu
karya tersebut adalah derivatif dan bukan karya asli. Tapi disinilah masalahnya,
karena kemampuan untuk pembuktian tidak seimbang.
Dalam kasus paten atas nimba dan kunyit dari India, diperlukan waktu
bertahun-tahun dan biaya besar untuk membuktikan bahwa khasian nimba dan
kunyit sudah diketahui sejak dulu dan tidak lagi merupakan inovasi. Negara
berkembang seperti Indonesia akan selalu berada dalam posisi mempertahankan
diri dan reaktif dalam menghadapi klaim HKI pihak asing, karena kita tidak punya
dokumentasi yang lengkap dan tidak punya sumberdaya cukup, harus melawan
di negeri orang. Hal ini menimbulkan miskonsepsi di kalangan pemerintah bahwa
kita juga harus punya peraturan HKI yang sama.
Namun laporan ini tidak membahas bagaimana menghadapi persoalan itu, dan
hanya menyebutkan arti penting dokumentasi. Para pelaku seni tradisional
banyak yang tidak mengerti perkembangan HKI di tingkat global dan
dampaknya. Memang peraturan HKI konvensional atas seni tradisional tidak akan
melindunginya, tapi diperlukan sesuatu untuk melindungi dari perkembangan
HKI global. Laporan ini mengajukan beberapa hal mengenai dokumentasi,
persetujuan berdasarkan informasi dan pembagian keuntungan. Hal-hal yang
ditolak oleh banyak negara maju di dalam perundingan di WIPO dan arena
internasinal lain.1 Ketidak adilan global mungkin berada di luar jangkauan studi
ini, tetapi nuansanya penting diletakkan sebagai dasar menghadapi masalah HKI.
Dua isu yang disebutkan pertama dibahas dengan baik dan lengkap dalam
laporan ini. Isu kedua kedua, yaitu globalisasi dan ketidakadilan hubungan antar
negara dan kuasa korporasi tidak dibahas dalam laporan ini. Padahal hal itu
sama pentingnya.
HKI konvensional tidak bisa melindungi seni tradisonal
Laporan ini menganalisis dengan kritis banyak dimensi dari perlindungan HKI
yang ada saat ini, bahkan menyebutkan “pelencengan” yang terjadi seperti
kutipan di awal tulisan ini. Yang paling penting adalah analisis yang mematahkan
semua mitos tentang perlindungan HKI yang sedang dibahas di Indonesia saat
ini, termasuk bahwa perlindungan HKI akan meningkatkan kehidupan ekonomi.
Karena HKI konvensional saat ini diformulasikan untuk menguasai pengetahuan
dan pasar, dan berasal dari paradigma barat yang individualistis, maka
persyaratannya juga tidak mampu dijangkau oleh pelaku seni tradisional.
Ketidakseimbangan antara mereka yang terdidik di dunia modern dan mereka
yang tidak memahami peraturan modern, diajukan dengan sangat baik dalam
laporan ini.
Beberapa kritik
1
Bahkan untuk sesuatu yang berimplikasi pada kesehatan publik di tingkat global, yaitu berbagi virus flu burung,
negara maju tidak mau bertindak adil. Dalam World Health Assembly 60 yang membahas cara berbagi virus dan
berbagi manfaat, negara maju menolak konsep prior informed consent dan bahkan AS sempat mengatakan bahwa
berbagi manfaat adalah hal yang hipotetis dan belum tentu dapat diwujudkan. Mereka menuntut Indonesia tetap kirim
virus demi kesehatan publik, tapi tidak mau mengatakan apakah Indonesia akan dapat akses pada vaksin, diagnostik
dan produk kesehatan lain yang dibuat dari virus flu burung tersebut.
Secara keseluruhan laporan ini amat bernilai dan penting serta memberikan
wawasan dan pengertian mengenai seni tradisional. Beberapa kritik berikut ini
diharapkan bisa menjadi masukan untuk memperkuat laporan dalam mencapai
tujuannya.
a. Tujuan dan pesan utama dari laporan ini agak kurang jelas. Disebutkan
pada awalnya laporan ini berkaitan dengan implementasi dari pasal 10 UU
No.19/2002 tentang Hak Cipta, namun diperluas mengingat
perkembangan RUU mengenai Perlindungan Ekspresi Budaya yang sedang
digagas DJHKI. Pesan inti yang ingin disampaikan tidak jelas di tengah
banyaknya isu yang dibahas. Misalnya apakah RUU mengenai ekspresi
budaya bisa diterima, atau hanya pasal-pasal tertentu. Ataukah
menggunakan UU hak cipta yang sudah ada? Atau gabungan keduanya
dengan usulan tertentu? Laporan ini sangat penting untuk dibaca dan
dipahami para pembuat kebijakan karena itu pesannya perlu dibuat lebih
jelas dan lugas.
b. Laporan ini menyebutkan bahwa perlindungan terhadap seni yang
mempunyai nilai sakral dan perlu dirahasiakan tidak menjadi kepedulian
para pelaku seni karena ada proses adat yang melindunginya. Demikian
pula ada pembahasan bahwa institusi dan peraturan adat bisa membantu
mengembangkan dan melindungi seni tradisional. Nuansa pemikiran ini
amat benar, tapi kenyataannya adalah bahwa institusi adat itu sendiri
berada di bawah tekanan besar akibat proses pembangunan yang
monolitik, politik memaksakan agama yang juga monolitik, penetrasi pasar
dan krisis identitas adat. Walaupun masih banyak institusi adat yang
benar-benar menjalankan falsafah dan peraturan mereka, banyak pula
yang sudah kehilangan jati diri. Laporan ini tidak membahas bagaimana
mengatasi hal tersebut. Kadang ada kelompok masyarakat tidak merasa
terancam bahwa seni tradisional yang sakaral disalah gunakan karena nilai
sakral mungkin sudah tidak dianut lagi akibat penetrasi agama modern
dan pasar.
c. Gagasan tentang dokumentasi dan pangkalan data dengan menggunakan
teknologi wiki yang terbuka memberikan alternatif yang baik untuk
pengelolaan seni tradisional. Tetapi laporan ini juga mengakui bahwa
banyak artis dan komunitas artis tradisional akan sulit berpartisipasi
karena kesenjangan teknologi. Bagaimana mungkin seorang penenun ikat
di pedalaman NTT bisa punya akses pada internet, jika listrik saja tidak
ada? Laporan ini menyarankan agar partisipasi kelompok tersebut
difasilitasi oleh organisasi nonpemerintah dengan dukungan lembaga
internasional seperti WIPO dan Bank Dunia. Ini adalah saran yang tidak
baik, karena WIPO dan Bank Dunia adalah lembaga yang tidak sensitif
terhadap kebutuhan masyarakat tradisional dan justru merupakan bagian
dari masalah. Ini juga tidak menjawab kesenjangan teknologi dan
pengetahuan di kalangan artis dan komunitas artis di tempat terpencil.
Dokumentasi dan pangkalan data tetap merupakan solusi yang menarik
dan bisa jadi demokratis tapi harus diiringi dengan upaya menjawab
kesenjangan teknologi dan infrastruktur, dan berhati-hati dalam
melibatkan lembaga yang justru adalah sumber masalah.
Saran
Setelah menelaah laporan ini, maka disarankan:
1. Membekukan RUU tentang ekspresi budaya yang ada saat ini. Perlu
diambil langkah untuk menelaah rekomendasi yang dibuat laporan ini,
dalam rangka menyusun sebuah kerangka kebijakan dan institusional bagi
pengembangan dan perlindungan seni tradisional. Kerangka itu haruslah
holistik, tidak hanya bernuansa HKI tapi justru bernuansa
memberdayakan pelaku seni tradisional melalui penguatan proses sosial di
dalam masyarakat mereka sendiri. Pada saatnya hal-hal dalam RUU yang
sesuai dan relevan bisa diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan yang
baru.
2. Karena proses sosial berbeda dalam masyarakat yang berbeda, kerangka
peraturan negara harus meletakkan dasar-dasar universal dan
memberikan ruang bagi kelompok masyarakat untuk membentuk dan
mengimplementasikan peraturan lokal sesuai dengan adat dan konteks
lokal mereka. Dasar-dasar universal itu adalah: keragaman, hak atas
inovasi yang bersifat pribadi dan komunal, proses persetujuan atas dasar
informasi dini untuk pihak yang ingin menggunakan seni tradisional,
pemberdayaan proses sosial, penghargaan atas nilai spiritual, dan
pembagian manfaat yang adil.
3. Kelompok masyarakat pelaku seni tradisional perlu melakukan advokasi
dalam konteks paradigma pembangunan. Tanpa transformasi paradigma
pembangunan, seni tradisional dan para pelakunya tetap akan
terpinggirkan. Sinergi dengan kelompok masyarakat adat yang
mempertahankan hak atas sumberdaya alam, kelompok lingkungan dan
kelompok sosial lain menjadi penting.
Fly UP