...

ANGGARAN DASAR KOPERASI AKU MANDIRI

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

ANGGARAN DASAR KOPERASI AKU MANDIRI
ANGGARAN DASAR
KOPERASI AKU MANDIRI
---------------------------- BAB I ---------------------------------------------------- PENDIRIAN ------------------------------------------------ Bagian Kesatu ---------------------------------------- Nama dan Tempat Kedudukan ------------------------------------------- Pasal 1 -------------------------(1) Koperasi ini adalah Koperasi Primer yang bernama KOPERASI
SERBA
USAHA
NASIONAL
AKU
MANDIRI
selanjutnya
dalam
Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan Koperasi.
(2) Koperasi ini berkedudukan di SME Tower (Gedung UKM SMESCO)
Lt. 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 94 RT 001/RW 03,
Kelurahan
Pancoran,
Kecamatan
Pancoran,
Kota
Jakarta
Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya
(3)
Daerah
Republik
kerja
Koperasi
Indonesia
dan
meliputi
dapat
seluruh
wilayah
mendirikan
serta
Negara
membuka
kantor cabang, kantor cabang pembantu dan atau perwakilan
di dalam negeri maupun di negara lain sesuai kebutuhan dan
kemampuan atas keputusan Rapat Anggota
----------------------------- BAB II ------------------------------------------- LANDASAN ASAS DAN PRINSIP ------------------------------------------- Pasal 2 ------------------------Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945
(seribu sembilan ratus empat puluh lima), serta berdasarkan
asas kekeluargaan.
---------------------------- Pasal 3 ------------------------(1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip
Koperasi yaitu;
a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil
dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masng-masing
anggota;
d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap
modal;
e. Kemandirian
f. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota;
g. Kerjasama antar Koperasi.
(2)
Koperasi
sebagai
kegiatannya
yang
pendayagunaan
sumber
badan
usaha
dalam
mengorganisir
daya
ekonomi
melaksanakan
pemanfaatan
para
dan
anggotanya
atas
dasar prinsip-prinsip koperasi seperti tersebut pada ayat
(1) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.
----------------------------- BAB III ------------------------------------------------ TUJUAN DAN USAHA ---------------------------------------------- Pasal 4 ------------------------Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk:
(1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya;
(2)
Menjadi
gerakan
ekonomi
rakyat
serta
ikut
membangun
tatanan perekonomian Nasional
--------------------------- Pasal 5 ------------------------(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
(empat),
yang
maka
berkaitan
Koperasi
dengan
menyelenggarakan
kegiatan
usaha
kegiatan
anggota
usaha
sebagai
berikut:
a. Mengadakan usaha simpan pinjam kepada anggota.
b.
Mengadakan
usaha
distribusi
Sembako,
gula, minyak goreng dan lain-lain.
seperti
beras,
c. Mengadakan usaha perkebunan, pertanian, dan peternakan.
d. Mengadakan usaha pertokoan/waserda
e. Mengadakan usaha salon dan jasa kecantikan
f. Mengadakan jasa dan bekerja sama antara BUMN (Badan
Usaha Milik Negara)/BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
dan
BUMS
(Badan
Usaha
Milik
Swasta)
yang
saling
menguntungkan.
g. Mengadakan usaha penyaluran BBM (Bahan Bakar Minyak)
h. Mengadakan usaha penjualan pupuk organik
i. Mengadakan usaha wartel, rekening telepon, isi ulang
pulsa dan rekening air
j. Mengadakan usaha leveransir dan kontrakor
k. Mengadakan usaha jasa transportasi dan biro perjalanan
l. Mengadakan usaha export/import
m. Mengadakan Jasa Promosi dan Pemasaran Produk
n. Mengadakan usaha penyaluran usaha Gas dan usaha usaha
lainnya yang menguntungkan, tidak bertentangan dengan
undang-undang Koperasi.
(2) Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada
anggota, Koperasi dapat membuka peluang usaha dengan non
Anggota.
(3) Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat
yang lain, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik
Indonesia,
pembukaan
cabang
atau
perwakilan
harus
mendapatkan persetujuan Rapat Anggota.
(4)
Dalam
melaksanakan
kegiatan
usaha
sebagaimana
dimaksud
dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3), Koperasi dapat
melakukan
lainnya,
kerjasama
baik
dengan
didalam
Koperasi
maupun
diluar
dan
Badan
wilayah
Usaha
Republik
Indonesia.
(5) Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang dan
Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana
Anggaran
pendapatan
dan
belanja
Koperasi,
dan
disahkan
oleh Rapat Anggota.
---------------------------- BAB IV -------------------------------------------------- KEANGGOTAAN -------------------------------------------------- Pasal 6 -------------------------Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Koperasi sebagai
berikut:
a. Warga Negara Indonesia
b. Merupakan pengusaha UKM (Usaha Kecil Menengah) sebagaimana
didefinisikan
oleh
Kementrian
Koperasi
dan
UKM
Republik
Indonesia atau memiliki keinginan menjadi pengusaha UKM
c. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
d.
Bersedia
(Seratus
membayar
simpanan
Ribu Rupiah)
dan
pokok
sebesar
Rp.100.000,00
wajib
Rp.500.000,00
simpanan
(Lima Ratus Ribu Rupiah).
e. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan
ketentuan yang berlaku dalam Koperasi.
f. Bertempat tinggalkedudukan dan berdomisili di dalam Wilayah
Republik Indonesia
---------------------------- Pasal 7 ------------------------(1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan
telah
dipenuhi,
simpanan
pokok
telah
dilunasi
dan
yang
bersangkutan terdaftar dan telah menandatangani Buku Daftar
Anggota Koperasi.
(2)
Pengertian
keanggotaan
sebagaimana
dimaksud
ayat
(1)
diatas termasuk para pendiri.
(3) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan
tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dengan cara
apapun.
(4)
Koperasi
secara
terbuka
sebagai anggota Luar biasa.
dapat
menerima
anggota
lain
(5) Anggota Luar Biasa adalah mereka yang berstatus sebagai
Warga Negara Asing (WNA) atau Warga Negara Indonesia (WNI)
bermaksud
menjadi
kebutuhan
dan
anggota
kegiatan
dan
ekonomi
memiliki
yang
kepentingan
diusahakan
oleh
Koperasi, namun tidak dapat memenuhi semua syarat sebagai
anggota.
(6) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat
(4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
---------------------------- Pasal 8 ------------------------Setiap anggota berhak:
(1) Memperoleh pelayanan dari Koperasi
(2) Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota
(3) Memiliki hak suara yang sama
(4) Memilih dan dipilih menjadi pengurus
(5) Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan
kemajuan koperasi
(6) Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha
(7) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi
---------------------------- Pasal 9 ------------------------Setiap anggota mempunyai kewajiban:
(1) Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan
dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat
Anggota.
(2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi
(3) Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,
Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku
dalam Koperasi.
(4) Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam
Koperasi
---------------------------- Pasal 10 -----------------------(1)
Bagi
anggota
yang
meskipun
telah
melunasi
pembayaran
simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya
melengkapi
persyaratan
administrasi,
antara
lain
belum
menandatangani Buku Daftar Anggota, belum membayar seluruh
simpanan
pokok
termasuk
simpanan
wajib
dan
lain-lain
sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, berstatus
sebagai calon anggota.
(2) Calon anggota memiliki hak-hak:
a. Memperoleh pelayanan Koperasi
b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota
c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kemajuan dan
kebaikan Koperasi
(3) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban:
a.
Membayar
simpanan
wajib
sesuai
ketentuan
yang
diputuskan Rapat Anggota
b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi
c.
Mentaati
ketentuan
Anggaran
Dasar,
Anggaran
Rumah
Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang
berlaku dalam Koperasi.
---------------------------- Pasal 11 -----------------------(1) Setiap anggota Luar Biasa memiliki hak:
a. Memperoleh pelayanan dari Koperasi
b. Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota
c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan
kemajuan Koperasi
(2) Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban:
a. Membayar simpanan pokok sesuai ketentuan dalam Anggaran
Dasar
dan
membayar
Simpanan
Wajib
sesuai
keputusan Rapat Anggota.
b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi.
c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
dengan
Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya
yang berlaku dalam Koperasi.
d.
Memelihara
dan
menjaga
nama
baik
Koperasi
dan
kebersamaan dalam Koperasi
(3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam
1(satu) tahun.
(4) Rapat anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui
perwakilan
yang
pengaturannya
ditentukan
dalam
Anggaran
Rencana
Anggaran
Rumah Tangga.
(5) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari:
a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)
b.
Rapat
Anggota
Rencana
Kerja
dan
Pendapatan dan Belanja(RARK dan RAPB);
c. Rapat Anggota Khusus;
d. Rapat Anggota Luar Biasa
----------------------------- Pasal 12 ----------------------(1) Keanggotaan berakhir bila:
a. Anggota tersebut meninggal dunia
b.
Koperasi
membubarkan
diri
atau
dibubarkan
oleh
Pemerintah
c. Berhenti atas permintaan sendiri, atau
d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi
persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan
Anggaran
Dasar
dan
atau
Anggaran
Rumah
Tangga
dan
ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.
(2) Anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat meminta
pertimbangan pada Rapat Anggota.,
(3)
Simpanan
pokok
dan
simpanan
wajib
anggota
yang
diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan
ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.
(4) Berakhirnya keanggotaan dibuktikan dengan catatan dalam
Buku Daftar Anggota.
-------------------------- BAB V -------------------------------------------------- RAPAT ANGGOTA ------------------------------------------------ Pasal 13 ---------------------------(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam
Koperasi
(2) Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan:
a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
b.
Kebijaksanaan
umum
dibidang
organisasi,
manajemen
usaha dan permodalan Koperasi.
c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan
Pengawas.
d. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas
dalam pelaksanaan tugasnya.
f. Pembagian Sisa Hasil Usaha.
g.
Penggabungan,
peleburan,
pembagian
dan
pembubaran
Koperasi.
(3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1
(satu) tahun
(4) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui
perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran
Rumah Tangga.
(5) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari:
a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)
b.
Rapat
Anggota
Rencana
Kerja
dan
Rencana
Pendapatan dan Belanja (RARK dan RAPB);
c. Rapat Anggota Khusus;
d. Rapat Anggota Luar Biasa.
Anggaran
--------------------------- Pasal 14 ------------------------(1) Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2(satu
per dua) dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari anggota yang
hadir,
kecuali
apabila
ditentukan
lain
dalam
Anggaran
Dasar ini
(2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas
tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk
waktu paling lama 7(tujuh) hari, untuk rapat kedua dan
diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya
(3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat
(2) diatas quorum tetap belum tercapai, maka rapat Anggota
tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta
mengikat
bagi
semua
anggota
apabila
dihadiri
sekurang-
kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dan
keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
anggota yang hadir.
(4) Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
---------------------------- Pasal 15 -----------------------(1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah
untuk mencapai mufakat.
(2)
Dalam
hal
tidak
mencapai
mufakat,
maka
pengambilan
keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak
dari jumlah anggota yang hadir.
(3)
Dalam
hal
dilakukan
pemungutan
suara,
setiap
anggota
mempunyai hak satu suara.
(4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya
kepada anggota lain yang hadir pada Rapat Anggota tersebut,
kecuali Rapat Anggota menentukan lain.
(5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau
secara
tertutup,
secara tertutup.
kecuali
mengenai
diri
orang
dilakukan
(6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat
dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
(7) Anggota Koperasi dapat juga mengambil keputusan terhadap
sesuatu
hal
tanpa
mengadakan
Rapat
Anggota
dengan
ketentuan semua anggota harus diberitahu secara tertulis
dan
seluruh
anggota
Koperasi
memberikan
persetujuan
mengenai hal (usulan keputusan) tersebut secara tertulis
serta
menandatangani
persetujuan
tersebut,
tanpa
ada
tekanan dari pengurus dan atau pihak-pihak tertentu.
(8) Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
---------------------------- Pasal 16 -----------------------Tempat,
harus
acara,
sudah
tata
tertib
disampaikan
dan
bahan
terlebih
materi
dahulu
Rapat
Anggota
kepada
anggota
sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan
Rapat Anggota.
---------------------------- Pasal 17 -----------------------(1)
Rapat
Anggota
diselenggarakan
oleh
Pengurus
Koperasi
kecuali Anggaran Dasar menentukan lain
(2)
Rapat
Anggota
dapat
dipimpin
langsung
oleh
Pengurus
Koperasi dan atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris
Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut
(3) Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang yang dipimpin
oleh
Pengurus
Koperasi
dari
anggota
yang
hadir,
yang
tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola
atau karyawan Koperasi;
(4)
Setiap
Anggota
Rapat
yang
Anggota
harus
ditandatangani
dibuat
oleh
Berita
seluruh
Acara
Rapat
Pimpinan
dan
Sekretaris Rapat.
(5)
Berita
Acara
Keputusan
Rapat
Anggota
yang
telah
ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi
bukti yang sah terhadap semua Anggota Koperasi dan pihak
Ketiga,
(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
diperlukan, jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh
Notaris.
---------------------------- Pasal 18 -----------------------(1) Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6
(enam)
bulan
sesudah
tutup
tahun
buku,
kecuali
ada
pengaturan lain dalam Anggaran Dasar;
(2) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
a. Laporan pertanggung jawaban Pengurus atas pelaksanaan
tugasnya;
b. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
c. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha
d.
Pertanggungjawaban
pelaksanaan
tugas
Pengawas
dalam
satu tahun buku
(3)
Rapat
Anggota
Rencana
Kerja
dan
Rencana
Anggaran
Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana
Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi
juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 1
(satu) bulan sebelum tahun buku anggaran yang bersangkutan
dilaksanakan, yang diajukan Pengurus dan Pengawas.
(4) Apabila Rapat Anggota Anggaran Rencana Kerja dan Rapat
Anggota Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti
tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan
oleh Koperasi karena alasan yang objektif dan rasional
seperti efisiensi maka:
a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rapat Anggota Rencana
Angaran
Pendapatan
dan
Belanja
dapat
dilaksanakan
bersamaan dengan Rapat Anggota tahunan dengan acara
tersendiri,
harus
dengan
dilaksanakan
ketentuan
paling
setelah tutup tahun buku.
Rapat
lambat
Anggota
3
(tiga)
Tahunan
tahun
b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam
pelaksanaan tugasnya, Pengurus berpedoman pada Rencana
Kerja
dan
Rencana
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
tahun sebelum yang telah mendapat persetujuan.
c.
Pengaturan
selanjutnya
diatur
dalam
Anggaran
Rumah
Tangga atau Peraturan Khusus.
--------------------------- Pasal 19 ------------------------Rapat Anggota Khusus dilaksanakan untuk:
(1) Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dengan
ketentuan:
a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per
empat) dari jumlah anggota.
b. Keputusan sah apabila disetujui 2/3 (dua per tiga) dari
jumlah angota yang hadir;
(2)
Membubarkan,
penggabungan,
peleburan
dan
pemecahan
Koperasi dengan ketentuan:
a. Harus dihadiri oleh sekurang-kura 3/4 (tiga per empat)
dari jumlah anggota yang hadir;
(3)
Pemberhentian,
pemilihan
dan
pengangkatan
pengurus
dan
pengawas harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
dari jumlah anggota.
(4) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah
Tangga dan atau Ketentuan Khusus.
------------------------- Pasal 20 -----------------------(1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila
sangat diperlukan adanya keputusan, yang kewenangannya ada
pada
Rapat
Anggota
dan
tidak
dapat
menunggu
dilaksanakannya Rapat Anggota Biasa seperti yang diatur
dalam pasal 18 (delapan belas);
(2) Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatas diadakan apabila:
a. Ada permintaan paling sedikit 20% (dua puluh persen)
dari jumlah Anggota dan atau;
b.
Atas
keputusan
Rapat
Pengurus
atau
keputusan
Rapat
Pengurus dan Pengawas dan atau;
c.
Dalam
kedaan
yang
sangat
mendesak
untuk
segera
memperoleh keputusan Rapat Anggota;
d.
Negara
dalam
keadaan
bahaya
atau
perang,
tidak
dimungkinkan diadakan Rapat Anggota Biasa dan Rapat
Anggota Khusus;
(3)
Rapat
Anggota
Luar
Biasa
sah
dan
keputusan
mengikat
seluruh Anggota apabila:
a. Dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari
jumlah anggota dan keputusannya disetujui 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah anggota yang hadir;
b.
Untuk
maksud
pada
sekurang-kurangnya
ayat
1/5
(2)
(satu
diatas,
per
harus
lima)
dihadiri
dari
jumlah
anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
(4)
Ketentuan
dan
pengaturan
selanjutnya
diatur
di
dalam
Anggaran Rumah Tangga.
---------------------------- BAB VI --------------------------------------------------- PENGURUS --------------------------------------------------- Pasal 21 -------------------------(1)
Pengurus
Koperasi
dipilih
dari
dan
oleh
Anggota
dalam
Rapat Anggota;
(2)
Persyaratan
untuk
dapat
dipilih
pengurus
sebagai
berikut;
a. Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian,
kejujuran,
Koperasi;
loyal
dan
berdedikasi
terhadap
b. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta
semangat kewirausahaan;
c. Sudah menjadi Anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun;
d.
Belum
pernah
apapun,
tidak
terbuktikan
terlibat
melakukan
organisasi
tindak
terlarang
pidana
seperti
diatur didalam Anggaran Rumah Tangga;
e. Dicabut (dinyatakan tidak berlaku).
(3) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
(4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku
Daftar Pengurus
(5) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat
dipilih
kembali
untuk
masa
jabatan
berikutnya,
yang bersangkutan berprestasi dalam mengelola
(6)
Sebelum
melaksanakan
tugas
dan
apabila
Koperasi
kewajibannya
sebagai
pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau
janji di depan Rapat Anggota;
(7)
Tata
cara
pemilihan,
pengangkatan,
pemberhentian
dan
sumpah pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah
Tangga.
--------------------------- Pasal 22 ------------------------(1)
Jumlah
pengurus
sekurang-kurangnya
3
(tiga)
orang
dan
sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang;
(2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya
a. Seorang atau beberapa orang ketua
b. Seorang Sekertaris
c. Seorang Bendahara
(3)
Susunan
pengurus
Koperasi
diatur
lebih
lanjut
dalam
Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi
dan usaha Koperasi;
(4) Pengurus dapat mengangkat Direksi atau Manajer yang diberi
wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha Koperasi;
(5)
Apabila
koperasi
belum
mampu
mengangkat
Direksi
atau
Manajer maka, salah satu dari pengurus dapat bertindak
sebagai Direksi atau Manajer koperasi dan Pengurus yang
bersangkutan
harus
melepaskan
sementara
jabatannya
sebagai Pengurus;
(6)
Pengaturan
lebih
lanjut
tentang
susunan,
tugas
pokok,
wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan
Pengurus dan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga.
--------------------------- Pasal 23 ------------------------Tugas dan kewajiban Pengurus adalah:
(1) Menyelenggarakan dan mengendalikan Usaha Koperasi
(2) Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi
(3) Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan
(4) Mengajukan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja
Koperasi
(5) Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertangungjawabkan
tugas kepengurusannya.
(6)
Memutuskan
penerimaan
anggota
baru,
penolakan
anggota
serta pemberhentian anggota
(7)
Membantu
pelaksanaan
tugas
pengawas
dengan
memberikan
keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan
(8) Memberikan penjelasan dan keterangan pada anggota mengenai
jalannya organisasi
dan usaha Koperasi
(9) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala
hal yang menyebabkan perselisihan
(10)
Menanggung
kerugian
Koperasi
sebagai
akibat
karena
kelalaiannya dengan ketentuan
a.
Jika
kerugian
seseorang
yang
atau
bersangkutan;
timbul
beberapa
sebagai
anggota
akibat
kelalaian
pengurus
yang
b.
Jika
kerugian
kebijaksanaan
yang
timbul
yang
telah
akibat
sebagai
diputuskan
akibat
dalam
Rapat
Pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali
menanggung kerugian yang
diderita Koperasi.
(11) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung
jawab
anggota
Pengurus
serta
ketentuan
mengenai
pelayanan terhadap anggota
(12)
Meminta
jasa
audit
kepada
koperasi,
jasa
audit
dan
akuntan public yang biayanya ditanggung oleh Koperasi
dan
audit
tersebut
termasuk
dalam
Anggaran
Biaya
Koperasi.
(13) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuk berdasarkan
ketentuan yang berlaku, dapat melakukan tindakan hukum
yang bersifat pengurusan dan pemilikan.
Untuk melakukan perbuatan tertentu harus mendapat persetujuan
tertulis dan keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi
yaitu dalam hal-hal sebagai berikut :
(1) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan
jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga
dan Peraturan Khusus Koperasi
(2) Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau
melepaskan hak atas
barang bergerak milik Koperasi dengan
jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam
Anggaran Rumah Tangga
dan Peraturan Khusus Koperasi.
--------------------------- Pasal 24 ------------------------Pengurus mempunyai hak:
(1) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota
(2)
Mengangkat
dan
memberhentikan
Manager
dan
Karyawan
Koperasi
(3) Membuka cabang/perwakilan usaha baik di dalam maupun di
luar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota
(4)
Melakukan
upaya-upaya
dalam
rangka
mengembangkan
usaha
Koperasi
(5) Meminta laporan dari Direksi atau Manager secara berkala
dan sewaktu-waktu diperlukan.
--------------------------- Pasal 25 ------------------------(1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum
masa jabatannya berakhir apabila terbukti;
a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan
usaha dan keuangan dan nama baik koperasi;
b. Tidak mentaati ketentuan Undang Undang Perkoperasian
serta keputusan dan ketentuan pelaksanaanya, Anggaran
Dasar,
Anggaran
Rumah
Tangga
dan
Keputusan
Rapat
Anggota;
c.
Sikap
maupun
tindakannya
menimbulkan
akibat
yang
merugikan bagi koperasi khususnya dan Gerakan Koperasi
pada umumnya;
d.
Melakukan
keuangan
dan
dan
terlibat
tindak
dalam
pidana
bidang
lain
yang
ekonomi
telah
dan
diputus
oleh pengadilan.
(2)
Dalam
hal
setelah
seorang
anggota
pengurus
berhenti
sebelum masa jabatannya berakhir, Rapat pengurus dengan
dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya
(3) Pengangakatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana
diatur dalam ayat (2) harus mempertanggungjawabkan oleh
Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya
(4) Pengurus yang berhenti sebelum masa jabatannya berhenti,
kepada
yang
bersangkutan
dapat
dimintakan
pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota tentang pelaksanaan
tugasnya.
----------------------------- BAB VII --------------------------------------------------- PENGAWAS --------------------------------------------------- Pasal 26 -----------------------(1) Pengawas dipilih dari dan oleh angota dalam Rapat Anggota;
(2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang
memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan
dan
akuntansi,
jujur
dan
berdedikasi
terhadap
koperasi;
b. Memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan di
bidang Pengawasan
c. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
atau telah terdaftar dalam pendiri Koperasi
(3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
(4) Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
(5) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas,
harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di
depan Rapat Anggota;
(6)
Tata
cara
pemilihan,
pengangkatan
dan
pemberhentian
Pengawas dan sumpah Pengawas diatur dan ditetapkan dalam
Anggaran Rumah Tangga.
---------------------------- Pasal 27 -----------------------(1) Dalam hal koperasi telah mampu mengangkat Direksi atau
Manager
yang
professional,
maka
pengawasan
secara tetap atau diadakan secara
dapat
diadakan
tetap atau diadakan
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan dengan
keputusan Rapat Anggota;
(2) Dalam hal Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka
ditentukan:
a.
Pengangkatan
Manajer
tersebut
ditetapkan oleh Rapat Anggota
harus
langsung
b.
Pengurus
dan
tugas
tanggungjawab
pengawas
Pengurus,
dan
menjadi
Pengurus
tugas
tidak
dan
turut
campur tangan ke dalam pengelolaan kegiatan usaha,
keuangan yang dijalankan oleh Koperasi;
(3) Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan non
keuangan
oleh
Negara
yang
ahli
dibidang
tersebut
atas
permintaan Pengurus;
(4) Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
---------------------------- Pasal 28 -----------------------(1) Hak dan kewajiban Pengawas adalah:
a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan
dan pengelolaan Koperasi
b.
Meneliti
catatan
dan
pembukuan
yang
ada
pada
Koperasi
c. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan
d. Memberi koreksi, saran, teguran, dan peringatan kepada
Pengurus
e.
Merahasiakan
hasil
pengawasannya
terhadap
pihak
ketiga
f.
Membuat
laporan
tertulis
tentang
hasil
pelaksanaan
tugas pengawasan kepada Rapat Anggota
--------------------------- Pasal 29 ------------------------Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat
Anggota
--------------------------- Pasal 30 ------------------------(1) Pengawas dapat meminta jasa Audit kepada Akuntan Publik
yang biayanya ditanggung oleh Koperasi
(2)
Biaya
Audit
Koperasi.
tersebut
dimasukkan
dalam
Anggaran
Biaya
---------------------------- Pasal 31 -----------------------(1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum
masa jabatan berakhir apabila terbukti:
a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan
dan nama baik Koperasi
b. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian
beserta pengaturan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah
Tangga dengan Keputusan Rapat
Anggota
c.
Sikap
maupun
didalam
tindakannya
Koperasi
yang
menimbulkan
akibatnya
pertentangan
merugikan
Koperasi
khususmuan dan gerakan Koperasi pada umumnya
d. Melakukan dan terlibat dalam tindak Pidana yang telah
diputuskan oleh Pengadilan
(2) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebekum
masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh
Wakil
Pengurus
dapat
mengangkat
pengganti
dengan
cara:
a.
Jabatan
dan
tugas
tersebut
dirangkap
oleh
anggota
Pengawas yang lain
b.
Mengangkat
dari
kalangan
anggota
untuk
menduduki
jabatan Pengawas tersebut
(3) Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut dalam
ayat (2) diatas, dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat
Anggota
yang
terdekat
setelah
penggantian
yang
bersangkutan untuk diminta pengesahan dan atau memilih,
mengangkat Pengawas yang lain.
----------------------------- BAB VIII --------------------------------------------- PENGELOLAAN USAHA ----------------------------------------------- Pasal 32 -----------------------(1) Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Direksi
atau Manager dengan dibantu beberapa orang karyawan yang
diangkat
oleh
Pengurus
melalui
perjanjian
dan
kontrak
kerja yang dibuat secara tertulis.
(2)
Pengurus
dapat
secara
Langsung
melakukan
pengelolaan
kegiatan usaha koperasi atau mendirikan Strategic Business
Unit yang dikelola secara otonom dan professional.
(3) Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas
setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota.
(4)
Persyaratan
untuk
dapat
diangkat
menjadi
Direksi
atau
Manager adalah:
a.
Mempunyai
mengikuti
keahlian
pelatihan
dibidang
di
usaha
bidang
atau
usaha
pernah
koperasi
atau
magang dalam Usaha Koperasi;
b.
Mempunyai
pengetahuan
dan
melakukan
tindakan
wawasan
dibidang
usaha;
c.
Tidak
pernah
tercela
dibidang
keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan
tindak pidana dibidang keuangan
d. Memiliki akhlak dan moral yang baik
e. Dicabut (dinyatakan tidak berlaku)
f. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun
(5)
Dalam
melaksanakan
tugasnya
Direksi
atau
Manager
bertanggungjawab kepada Pengurus.
---------------------------- Pasal 33 -----------------------Tugas dan kewajiban Direksi atau Manajer adalah:
(1)
Melaksanakan
kebijaksanaan
pengurus
dalam
pengelolaan
usaha Koperasi;
(2)
Mengendalikan
dan
mengkoordinir
semua
kegiatan
Usaha
Koperasi yang dilaksanakan oleh para Karyawannya;
(3)
Melaksanakan
pembagian
tugas
secara
jelas
dan
tegas
mengenai bidang dan Pelaksanaannya;
(4) Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota,
kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada
koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya
(5) Menanggung kerugian usaha koperasi sebagai akibat dari
kelalaian
dan
atau
tindakan
yang
disengaja
atas
pelaksanaan tugas yang dilimpahkan
-------------------------- Pasal 34 -------------------------Hak dan Wewenang Direksi atau Manajer:
(1) Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang
terlah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus
dan direksi atau Manajer;
(2) Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan
tugas yang dibebankan
(3) Membela diri atas segala tuntut dan yang ditujukan kepada
dirinya
(4)
Bertindak
untuk
dan
atas
nama
Pengurus
dalam
rangka
menjalankan usaha;
---------------------------- Pasal 35 -----------------------(1) Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atas
Stadar
Operasional
Prosedur
yang
disahkan
oleh
Rapat
Anggota;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban
hak dan wewenang Direksi atau Manajer dan Karyawan diatur
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, ketentuan khusus
dan kontrak kerja;
----------------------------- BAB IX --------------------------------------------------- PENASEHAT --------------------------------------------------- Pasal 36 -----------------------(1) Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Penasehat
atas persetujuan Rapat Anggota,
(2) Penasehatan memberikan saran atau anjuran kepada Pengurus
untuk kemajuan organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta
maupun yang tidak diminta
(3) Penasehat berhak menerima penghasilan atau imbalan atau
jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
------------------------------ BAB X ----------------------------------------------- PEMBUKUAN KOPERASI ---------------------------------------------- Pasal 37 -----------------------(1) Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember pada tahun
yang sama, dana pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun
pembukaan Koperasi ditutup
(2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan
sesuai dengan prinsip Akuntansi yang berlaku di Indonesia
dan
Standar
Akuntansi
koperasi
pada
khususnya
serta
Standar Akuntansi Koperasi pada khususnya serta Standar
Akuntansi Indonesia pada umumnya;
(3) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan
Koperasi
ditutup,
menyampaikan
Pengawasan
yang
Laporan
sesuai
berlaku
Pengurus
maka
Tahunan
ketentuan
dan
untuk
Pengurus
wajib
yang
telah
peraturan
ditandatangani
disampaikan
menyusun
di
oleh
perundang-undangan
oleh
kepada
Audit
dan
semua
Rapat
anggota
Anggota
yang
disertai hasil Audit Pengawas
(4) Apabila diperlukan Laporan Tahunan Pengawas dapat diaudit
oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota, atau
dalam Koperasi tidak mengangkat Pengawas
tetap, maka
Laporan Tahunan Pengurus harus diaudit oleh Akuntan publik
sebelum
tersebut
diajukan
menjadi
ke
Rapat
perbandingan
Anggota
Laporan
dan
hasil
audit
Pertanggungjawaban
Pengurus;
(5) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk,
susunan
audit
Laporan
diatur
tertulis.
Pertanggungjawaban
dalam
Anggaran
Pengurus
Rumah
Tangga
dan
dan
pelaksanaan
peraturan
----------------------------- BAB XI ------------------------------------------------- MODAL KOPERASI ------------------------------------------------ Pasal 38 -----------------------(1) Koperasi mempunyai modal terdiri dari:
a. Modal sendiri atau ekuitas
b. Modal luar atau pinjaman
(2)
Modal
dasar
yang
disetor
pada
saat
pendirian
Koperasi
ditetapkan sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh
Juta
Rupiah),
yang
berasal
dari
Simpanan
Pokok
dan
Simpanan Wajib dari para pendiri.anggota
(3) Modal sendiri berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan wajib,
cadangan dan bantuan
berbentuk sumbangan, hibah dan
lain-lain yang tidak mengikat
(4)
Untuk
memperbesar
usaha,
Koperasi
dapat
menerima
memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan Koperasi
berupa pinjaman dari:
a. Anggota
b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya
c. Bank atau lembaga keuangan lainnya
d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
e. Sumber lain yang sah dalam dan luar negeri
(5) Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari
modal penyertaan
---------------------------- Pasal 39 -----------------------(1) Setiap Anggota harus membayar simpanan pokok secara tunai
pada saat masuk menjadi Anggota
(2) Setiap anggota diwajibkan untuk menyimpan Simpanan Wajib
yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau
Peraturan Khusus;
(3) Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan modal Penyertaan yang
disetor kedalam modal dasar Koperasi tidak dapat diambil
selama seseorang masih menjadi anggota;
---------------------------- Pasal 40 -----------------------(1)
Untuk
meningkatkan
menginvestasikan
modal
pendapatan,
pada
Koperasi
koperasi
lain
dapat
dalam
bentuk
saham, obligasi, penyertaan dan harus mendapat persetujuan
Rapat Anggota
(2)
Ketentuan
dan
pengaturan
selanjutnya
ditetapkan
dalam
Anggaran Rumah Tangga;
----------------------------- BAB XII ----------------------------------------------- SISA HASIL USAHA ----------------------------------------------- Pasal 41 -----------------------(1)
Sisa
Hasil
Usaha
merupakan
pendapatan
Koperasi
yang
diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya
yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan dan kewajiban
lainnya termasuk pajak dan zakat yang harus dibayarkan
dalam tahun buku yang bersangkutan;
(2) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dibagikan untuk:
a. Cadangan;
b. Anggota sesuai transaksi dan simpanannya;
c. Pendidikan;
d. Insentif untuk Pengurus;
e. Insentif untuk Direksi/Manajer dan Karyawan;
(3) Pembagian Sisa Hasil Usaha dan pendapatan Koperasi terdiri
atas 3 (tiga) bagian:
a.
Pendapatan
yang
diperoleh
dari
usaha
yang
diselenggarakan untuk Anggota Koperasi, dan
b.
Pendapatan
yang
diperoleh
dari
usaha
yang
diselenggarakan untuk bukan anggota
c. Pendapatan yang diperoleh dari non operasional
(4) Bagian dari Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha
yang
diselenggarakan
untuk
anggota
dibagi
berikut :
a. 30% (tiga puluh persen) untuk dana cadangan;
sebagai
b.
40%
(empat
puluh
perbandingan
persen)
jasanya
untuk
dalam
Anggota
usaha
berdasarkan
Koperasi
untuk
memperoleh sisa pendapatan perusahaan;
c.
15%
(lima
belas
persen)
untuk
dana
Pengurus
dan
Pengawas;
d. 5% (lima persen) untuk kesejahteraan pegawai/karyawan
e. 5% (lima persen) untuk pendidikan Koperasi;
f. 5% (lima persen) untu dana pembangunan daerah kerja &
5% (lima persen) untuk dana sosial;
(5)
Sisa
hasil
usaha
yang
diperoleh
dari
usaha
yang
diselenggarakan untuk pihak bukan anggota dibagi sebagai
berikut:
a. 65% (enam puluh persen) untuk dana cadangan
b.
0%
(nol persen) untuk anggota
c.
15%
(lima
belas
persen)
untuk
dana
Pengurus
dan
Pengawas
d.
5%
(lima
persen)
untuk
dana
kesejahteraan
Pegawai/Karyawan
e.
5%
(lima
persen)
untuk
dana
pendidikan
Koperasi
f.
5%
(lima
persen)
untuk
dana
pembangunan
daerah
kerja;
g.
5% (lima persen) untuk dana sosial;
(6) Bagian Pendapatan Koperasi yang diperoleh dari pendapatan
non operasional dipergunakan sebagai berikut:
a. Untuk cadangan
b. Untuk Anggota menurut perbandingan simpanannya
c. Untuk dana pendidikan Koperasi
d. Untuk dana Sosial
(7) Penggunaan dana-dana pendidikan dan Dana Sosial diatur
dalam
Anggaran
Rumah
Tangga
dan
atau
diputuskan
dalam
Rapat Anggota Tahunan;
(8)
Pembagian
dan
prosentase
sebagaimana
(enam) diputuskan oleh Rapat Anggota
dimaksud
ayat
6
---------------------------- Pasal 42 -----------------------Bagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota dapat diberikan secara
langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota
yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota
---------------------------- Pasal 43 -----------------------(1) Cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup
kegiatan sesuai
(2)
Bagian
dari
anggota
dengan Keputusan Rapat Anggota
Cadangan
Koperasi
dapat
bentuk
simpanan
khusus,
dalam
dibagikan
kepada
apabila
jumlah
cadangan telah mencapai lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh
cadangan untuk
(3)
perluasan Perusahaan Koperasi
Sekurang-kurangnya
(lima
puluh
1/2
persen)
(satu
dari
per
uang
dua
bagian)
cadangan
harus
atau
50%
disimpan
dalam bentuk Giro pada Bank yang ditunjuk oleh Pengurus
(4)
Anggota
Koperasi
yang
berhenti
dari
keanggotan
dari
koperasi secara sah dapat memperoleh bagian atas cadangan
Koperasi berdasarkan persentase jumlah simpanan pokok dan
simpanan
wajin
ketentuannya
yang
diatur
dimilikinya
lebih
lanjut
pada
Koperasi,
dalam
Anggaran
yang
Rumah
Tangga;
---------------------------- BAB XIII ------------------------------------------------- PEMBUBARAN --------------------------------------------------- Pasal 44 -----------------------(1) Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan:
a. Keputusan Rapat Anggota
b. Keputusan pemerintah
(2) Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada:
a. Atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat)
dari jumlah anggota;
b. Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usaha;
--------------------------- Pasal 45 ------------------------(1) Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan, maka Rapat Anggota
membentuk tim penyelesaian yang terdiri dari unsur Angota
Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina) dan
diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud;
(2) Penyelesaian mempunyai hak dan kewajiban:
(a) Melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi
dalam penyelesaian;
(b) Mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan
(c) Memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu
yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama;
(d) Memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan
dan arsip Koperasi;
(e) Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan
kewajiban Koperasi baik kepada anggota maupun pihak
ketiga
(f)
Memuat
berita
acara
penyelesaian
dan
menyampaikan
kepada Rapat Anggota
(3)
Pengurus
Koperasi
Koperasi
oleh
menyampaikan
Rapat
Anggota
keputusan
tersebut
pembubaran
kepada
Pejabat
Koperasi Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4)
Pembayaran
biaya
penyelesaian
didahulukan
dari
pada
pembayaran kewajiban lainnya
---------------------------- Pasal 46 -----------------------(1) Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada
saat pembubaran Koperasi;
(2) Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan
wajib yang sudah dibayar;
(3)
Anggota
yang
telah
keluar
sebelum
Koperasi
dibubarkan
wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi
selama
anggota
yang
bersangkutan
masih
menjadi
anggota
Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati
jangka waktu 6 (enam) bulan.
----------------------------- BAB XIV ---------------------------------------------------- SANKSI --------------------------------------------------- Pasal 47 ------------------------(1)
Apabila
Anggota
Dasar/Anggaran
Pengurus
Rumah
Tangga
melanggar
dan
ketentuan
peraturan
Anggaran
lainnya
yang
berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota
tersebut:
a) Peringatan lisan;
b) Peringatan tertulis;
c)
Dipecat
dari
keanggotaan
atau
jabatannya;
d)
Diberhentikan bukan atas kemauan sendiri
e) Diajukan pengadilan
(2)
Ketentuan
mengenai
sanksi
diatur
lebih
lanjut
dalam
Anggaran Rumah Tangga
----------------------------- BAB XV -------------------------------------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI ----------------------------------------- Pasal 48 -----------------------Koperasi didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas
----------------------------- BAB XVI -------------------------------- ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS ------------------------------------ Pasal 49 -----------------------Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan
Khusus
yang
ketentauan
memuat
Anggaran
peraturan
Dasar
dengan Anggaran Dasar ini.
Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 10 Oktober 2010
Koperasi
pelaksanaan
dan
tidak
berdasarkan
bertentangan
Fly UP