...

www.jdih.kemenkeu.go.id

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

www.jdih.kemenkeu.go.id
MENTER!KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94/PMK.04/2016
TENTANG
PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a.
bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan barang kena
cukai yang selesai dibuat telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2008 tentang
Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 156/PMK.04/2012;
b.
bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi
dan
menyelaraskan
dengan
ketentuan
mengenai
pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat,
perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor
111/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Barang Kena
Cukai Yang Selesai Dibuat sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
156/PMK.04/2012;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-2c.
bahwa
berdasarkan
dimaksud
huruf
a
pertimbangan
dan
huruf
sebagaimana
b,
serta
untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat ( 7) Undang­
Undang
Nomor
11
sebagaimana telah
Tahun
diubah
1995
dengan
tentang
Cukai
Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Pemberitahuan Barang Kena
Cukai Yang Selesai Dibuat;
Mengingat
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4755);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN
MENTER!
KEUANGAN
TENTANG
PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI
DIBUAT.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Pengusaha Pabrik adalah orang pribadi atau badan
hukum yang mengusahakan pabrik.
2.
Etil Alkohol atau Etanol yang selanjutnya disebut Etil
Alkohol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna,
merupakan senyawa organik dengan rumus kimia
C2HsOH, yang diperoleh baik secara peragian dan/atau
penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
3.
Minuman
Yang
Mengandung
Etil
Alkohol
yang
selanjutnya disingkat MMEA adalah semua barang cair
yang lazim disebut minuman yang mengandung etil
alkohol
yang
dihasilkan
dengan
cara
peragian,
penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy,
anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-3 -
4.
Sigaret
adalah
hasil
tembakau
yang
dibuat
dari
tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan
cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan
bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan
dalam pembuatannya.
5.
Cerutu
adalah
hasil
tembakau
yang
dibuat
dari
lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak,
dengan cara digulung demikian rupa dengan daun
tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan
pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam
pembuatannya.
6.
Rokok Daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan
daun nipah, daun jagung ( klobot), atau sejenisnya,
dengan
cara
dilinting,
untuk
dipakai,
tanpa
mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu
yang digunakan dalam pembuatannya.
7.
Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari
daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa
mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu
yang digunakan dalam pembuatannya.
8.
Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya
disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari
daun tembakau selain Sigaret, Cerutu, Rokok Daun, dan
Tembakau Iris yang dibuat secara lain sesuai dengan
perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa
mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu
yang digunakan dalam pembuatannya.
9.
Dikemas untuk Penjualan Eceran adalah dikemas dalam
kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan
benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan
meningkatkan pemasarannya.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-4-
10. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi yang meliputi dan mempengaruhi keadaan
harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya yang secara
khusus menggambarkan jumlah harga perolehan dan
penyerahan
barang
atau
Jasa,
diikhtisarkan dalam laporan keuangan.
yang
kemudian
11. Pencatatan adalah proses pengumpulan dan penulisan
data secara teratur tentang:
a.
b.
pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang
kena cukai; dan
penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita
cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.
13. Kantor
Direktorat Jenderal
Bea
dan
Cukai
yang
selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan
Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
14. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu
untuk
melaksanakan
berdasarkan Undang-Undang Cukai.
tugas
tertentu
15. Hari Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah hari
yang dimulai dari hari Senin sampai dengah hari Jumat,
kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang
ditetapkan oleh pemerintah.
(1)
(2)
Pasal 2
Pengenaan cukai mulai berlaku untuk barang kena
cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat.
Barang kena cukai selesai dibuat yaitu saat proses
pembuatan barang dimaksud selesai dengan tujuan
untuk dipakai.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-5(3)
Saat proses pembuatan barang kena cukai selesai
dengan tujuan untuk dipakai sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), untuk barang kena cukai berupa:
a.
Etil Alkohol yaitu pada saat proses pengolahan
bahan
baku
dengan
cara
peragian
menghasilkan
barang
ca1r,
jernih,
dan/ atau
penyulingan maupun secara sintesa kimiawi telah
dan
tidak
berwarna, merupakan senyawa organik dengan
b.
rumus kimia C2HsOH;
MMEA yaitu pada saat proses pengolahan bahan
baku dengan cara peragian, penyulingan, atau cara
lainnya telah menghasilkan barang cair yang lazim
c.
disebut minuman mengandung etil alkohol;
hasil tembakau untuk jenis Sigaret yaitu pada saat
proses pengolahan tembakau rajangan telah selesai
dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, tanpa
mengindahkan
d.
bahan
pengganti
atau
bahan
pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
hasil tembakau untuk jenis Cerutu yaitu pada saat
proses
pengolahan
lembaran-lembaran
daun
tembakau diiris atau tidak, telah selesai digulung
demikian rupa dengan daun tembakau, tanpa
mengindahkan
e.
bahan
pengganti
atau
bahan
pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
hasil tembakau untuk jenis Rokok Daun yaitu pada
saat proses pengolahan tembakau yang dibuat
dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau
sejenisnya,
telah
mengindahkan
selesai
bahan
dilinting,
pengganti
atau
tanpa
bahan
pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
f.
dan
hasil tembakau untuk jenis Tembakau Iris yaitu
pada saat proses pengolahan daun tembakau telah
selesai
dirajang,
tanpa
mengindahkan
bahan
pengganti atau bahan pembantu yang digunakan
dalam pembuatannya.
www.jdih.kemenkeu.go.id
t �-
-6-
(4)
Saat proses pembuatan barang kena cukai selesai
dengan tujuan untuk dipakai sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), untuk barang kena cukai berupa hasil
tembakau jenis HPTL diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal.
Pasal 3
(1)
Pengusaha Pabrik wajib memberitahukan secara berkala
kepada Kepala Kantor tentang barang kena cukai yang
selesai dibuat.
2
( )
Barang kena cukai yang selesai dibuat yang wajib
diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),
berlaku ketentuan sebagai berikut:
a.
untuk barang kena cukai berupa Etil Alkohol, dalam
hal barang kena cukai dimaksud telah berada pada
tangki penampungan hasil produksi;
b.
untuk barang kena cukai berupa MMEA, dalam hal
barang kena cukai dimaksud telah dikemas untuk
penjualan eceran;
c.
untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau,
dalam hal barang kena cukai dimaksud telah
dikemas untuk penjualan eceran; dan
d.
untuk hasil tembakau berupa Tembakau Iris yang
digunakan sebagai bahan baku oleh Pengusaha
Pabrik lainnya dalam pembuatan barang hasil akhir
yang merupakan barang kena cukai, dalam hal hasil
tembakau berupa Tembakau Iris dimaksud telah
dikemas.
( 3)
Dalam hal proses pengemasan dan pelekatan pita cukai
merupakan satu proses kegiatan yang tidak terpisahkan,
pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat
yang wajib diberitahukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah barang kena cukai yang telah dikemas
untuk penjualan eceran dan telah dilekati pita cukai.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-7-
( 4)
Pengusaha Pabrik membuat pemberitahuan barang kena
cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 2) dan ayat ( 3) berdasarkan Pembukuan atau
Pencatatan yang diselenggarakan oleh Pengusaha Pabrik.
( 5)
Pengusaha Pabrik wajib membuat pemberitahuan nihil
dalam hal tidak terdapat barang kena cukai yang selesai
dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dan ayat ( 3).
Pasal 4
( 1)
Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disampaikan
dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk
data elektronik.
( 2)
Formulir yang digunakan sebagai pemberitahuan barang
kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) harus disediakan oleh Pengusaha Pabrik.
Pasal 5
( 1)
Pemberitahuan barang kena cukai berupa Etil Alkohol
yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 paling kurang memuat:
( 2)
a.
identitas pabrik;
b.
nomor dan tanggal dokumen produksi; dan
c.
jumlah produksi.
Pemberitahuan barang kena cukai berupa MMEA yang
selesai dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
paling kurang memuat:
a.
identitas pabrik;
b.
nomor dan tanggal dokumen produksi;
c.
merek, kadar, dan golongan MMEA; dan
d.
jenis kemasan, isi masing-masing kemasan, dan
jumlah kemasan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-8-
(3)
Pemberitahuan
barang
kena
cukai
berupa
hasil
tembakau yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 paling kurang memuat:
a.
identitas pabrik;
b.
nomor dan tanggal dokumen produksi;
c.
jenis hasil tembakau; dan
d.
merek hasil tembakau, harga jual eceran,
1s1
masing-masing kemasan, dan jumlah kemasan.
Pasal 6
(1)
Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat
berupa Etil Alkohol atau MMEA, wajib disampaikan oleh
Pengusaha Pabrik Etil Alkohol atau Pengusaha Pabrik
MMEA paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.
(2)
Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat
berupa
hasil
tembakau,
wajib
disampaikan
oleh
Pengusaha Pabrik hasil tembakau:
a.
paling lambat pada tanggal 3,
untuk periode
pembuatan dari tanggal 15 sampai dengan akhir
bulan pada bulan sebelumnya; dan
b.
paling lambat pada tanggal 17, untuk periode
pembuatan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 14
pada bulan yang sama.
(3)
Dalam hal tanggal 3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a atau tanggal 17 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b jatuh pada hari libur, pemberitahuan
barang
kena
cukai
yang
selesai
dibuat
wajib
disampaikan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau
paling lambat pada Hari Kerja berikutnya.
(4)
Waktu penyampaian pemberitahuan pada hari atau
tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
atau ayat (3) adalah:
a.
pada jam kerja
Kantor dalam hal pemberitahuan
yang dibuat dalam bentuk tulisan diatas formulir;
b.
paling lambat pada pukul 22.00 WIB dalam hal
pemberitahuan dalam bentuk data elektronik.
www.jdih.kemenkeu.go.id
f.
-9 Pasal 7
(1)
Pengusaha Pabrik dapat menyatakan hari libur pabrik
untuk waktu tertentu.
(2)
Pengusaha Pabrik yang menyatakan hari libur pabrik
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
harus
menyampaikan surat pernyataan kepada Kepala Kantor
sebelum hari libur pabrik dimaksud.
(3)
Dalam
hal
tanggal
penyampaian
pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(2) bertepatan dengan hari libur pabrik, Pengusaha
Pabrik wajib menyampaikan pemberitahuan barang kena
cukai yang selesai dibuat dalam bentuk tulisan di atas
formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
pada Hari Kerja berikutnya setelah hari libur pabrik.
Pasal 8
(1)
Dalam hal terdapat kendala sehingga Pengusaha Pabrik
tidak dapat menyampaikan pemberitahuan barang kena
cukai yang selesai dibuat dalam bentuk data elektronik
sampai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, Pengusaha Pabrik wajib
menyampaikan pemberitahuan barang kena cukai yang
selesai dibuat dalam bentuk tulisan di atas formulir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)
Pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat
dalam bentuk tulisan diatas formulir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada
Hari
Kerja
berikutnya
setelah
hari
atau
tanggal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)
Dalam
hal
Pengusaha
Pabrik
menyampaikan
pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Pabrik
harus menyertakan surat pernyataan yang menyatakan
alasannya.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 10 Pasal 9
Pengusaha
Pabrik
yang
menyampaikan
pemberitahuan
barang kena cukai yang selesai dibuat, mendapatkan tanda
terima.
Pasal 10
(1)
Pengusaha Pabrik dapat menyampaikan perbaikan data
pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat
yang telah disampaikan.
(2)
Dalam hal perbaikan data pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terkait dengan perbaikan data
jumlah produksi, berlaku ketentuan:
a.
untuk barang kena cukai berupa Etil Alkohol dan
MMEA,
disampaikan paling lambat pada saat
dilakukan pencacahan; dan
b.
untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau,
disampaikan paling lambat pada batas waktu
penyampa1an
pemberitahuan
untuk
periode
pembuatan berikutnya sebagaimana diatur dalam
Pasal 6.
(3)
Perbaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Kantor
dalam bentuk
tulisan dan disertai dengan penjelasannya.
Pasal 11
( 1)
Pengusaha
Pabrik
yang
tidak
menyampaikan
pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat
sesuai ketentuan Pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
(2)
Pengusaha pabrik yang menyampaikan pemberitahuan
barang kena cukai yang selesai dibuat melewati waktu
penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dalam
Pasal
7
atau
Pasal
8,
dimaksud.
dianggap
tidak
memberitahukan barang kena cukai yang selesai dibuat.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 11 -
(3) Pengusaha Pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang­
undangan di bidang cukai.
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. tata cara pemberitahuan barang kena cukai yang selesai
dibuat;
b. contoh format pemberitahuan barang kena cukai yang
selesai dibuat dalam bentuk tulisan di atas formulir;
c. format dan tipe data pemberitahuan barang kena cukai
yang selesai dibuat dalam bentuk data elektronik,
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 13
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
lll/PMK.04/2008
tentang
Pemberitahuan Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 156/PMK.04/2012, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 14
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh)
hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
f ·-
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 12 Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juni 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2016 NOMOR 896
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
www.jdih.kemenkeu.go.id
Fly UP