...

www.jdih.kemenkeu.go.id

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

www.jdih.kemenkeu.go.id
MENTERJKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
233/PMK.03/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN
PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a.
bahwa ketentuan mengenai penilaian kembali aktiva
tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang
diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 telah diatur
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva
Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang
Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;
b.
bahwa dalam rangka lebih memberikan keseimbangan
hak
dan
kewajiban
Wajib
Pajak,
perlu
melakukan
penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
191/PMK. O10/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva
Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang
Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016;
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 2-
bahwa
c.
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015
tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan
Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun
2015 dan Tahun 2016;
Mengingat
Peraturan
tentang
Menteri
Penilaian
Keuangan
Kembali
Nomor
Aktiva
191/PMK.010/2015
Tetap
untuk
Tujuan
Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun
2015 dan Tahun 2016;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS
PERATURAN
MENTER!
KEUANGAN
NOMOR
191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA
TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN
YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016.
Pasall
Beberapa
ketentuan
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Keinbali Aktiva
Tetap
untuk
Tujuan
Perpajakan
bagi
Permohonan
yang
Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016, diubah sebagai
berikut:
1.
Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3
(1)
Penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan
terhadap
sebagian
atau
seluruh
aktiva
tetap
berwujud yang berada atau terletak di Indonesia,
dimiliki,
dan dipergunakan untuk mendapatkan,
I
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 3 -
menagih,
dan
memelihara
yang
penghasilan
merupakan Objek Pajak, yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
(2)
Aktiva tetap yang telah dilakukan penilaian kembali
berdasarkan
Peraturan
penilaian
dilakukan
Menteri
kembali
dapat
tidak
ini
untuk
tujuan
perpajakan sebelum lewat jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap
yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
2.
Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah dan di
antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni
ayat ( la), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
(1)
Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengalihan aktiva
tetap berupa:
a.
aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2
(dua),
yang
telah
memperoleh
keputusan
persetujuan penilaian kembali sebelum lewat
jangka waktu 3 (tiga) tahun;
b.
aktiva tetap kelompok 3 (tiga) dan kelompok
(empat) ,
yang
telah
mempe'roleh
4
keputusan
persetujuan penilaian kembali sebelum lewat
jangka waktu 5 (lima) tahun; atau
c.
tanah
dan/atau
bangunan
yang
telah
memperoleh keputusan persetujuan penilaian
kembali sebelum lewat jangka waktu 1 (satu)
tahun,
sejak dilakukannya penilaian kembali, atas selisih
lebih penilaian kembali aktiva tetap di atas nilai sisa
buku fiskal semula,
dikenakan tambahan Pajak
Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar
tarif tertinggi Pajak Penghasilan yang berlaku pada
saat penilaian kembali aktiva tetap dikurangi pajak
.
yang telah dibayarkan berdasarkan Peraturan
Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id
f
-4-
( la) Tarif
tertinggi
Pajak
Penghasilan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 36 Tahun 2008 bagi Wajib Pajak
badan dalam negeri atau BUT; atau
b.
tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat
(1)
huruf a Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana
telah
terakhir dengan
beberapa
kali
Undang-Undang
diubah
Nomor
36
Tahun 2008 bagi Wajib Pajak orang pribadi.
(2)
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilunasi paling lama 15 (lima be1as) hari
setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aktiva
tetap tersebut.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku bagi:
a.
pengalihan
aktiva
tetap
Wajib
Pajak
yang
bersifat force majeur berdasarkan keputusan
atau
kebijakan
pemerintah
atau
putusan
pengadilan;
b.
pengalihan aktiva tetap Wajib
rangka
penggabungan,
Pajak
dalam
peleburan,
atau
pemekaran usaha yang mendapat persetujuan
Direktur Jenderal Pajak; atau
c.
penarikan
aktiva
tetap
Wajib
Pajak
dari
penggunaan karena mengalami kerusakan berat
yang tidak dapat diperbaiki lagi dan/atau tidak
dapat berproduksi kembali.
(4)
Selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap Wajib
Pajak dengan nilai sisa buku fiskal pada saat
pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7
www.jdih.kemenkeu.go.id
-5 -
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3.
Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 9
(1)
Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap Wajib
Pajak di atas nilai sisa buku komersial semula
setelah
dikurangi
dengan
Pajak
Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 clan Pasal 6
harus dicatat dalam laporan keuangan Wajib Pajak.
(2)
Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan
nilai nominal saham tanpa penyetoran yang berasal
dari
kapitalisasi
selisih
lebih
penilaian
kembali
aktiva tetap Wajib Pajak, sampai dengan sebesar
selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap secara
fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan
Pasal 6, bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan
Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 36 Tahun 2008 jo. Pasal 2 huruf b
Peraturan
Pemerintah
Nomor
94
Tahun
2010
tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan
Pelunasan
Pajak
Penghasilan
Dalam
Tahun
Berjalan.
(3)
Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara
fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih
besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara
komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan
nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 6-
merupakan
Objek
Pajak sebagaimana
dimaksud
pada ayat (2), hanya sampai dengan sebesar selisih
penilaian kembali aktiva tetap secara komersial.
4.
Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9A
Dalam hal penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan
perpajakan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah, penetapan nilai aktiva
tetap hasil penilaian kembali dapat dilakukan oleh penilai
pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara.
5.
Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 1 lA sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1 lA
Ketentuan
Menteri
sebagaimana
m1
mulai
dimaksud
berlaku
dalam
sejak
Peraturan
diundangkannya
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015
ten.tang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan
Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun
2015 clan Tahun 2016.
Pasal II
Peraturan
Menteri
m1
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 7 -
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21
·
Desernber 2015
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Desernber 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
2015
NOMOR
1916
www.jdih.kemenkeu.go.id
Fly UP