...

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 Prp. TAHUN 1960 TENTANG

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 Prp. TAHUN 1960 TENTANG
UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 Prp. TAHUN 1960
TENTANG
PENGUASAAN BENDA BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN
WARGA NEGARA BELANDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dipandang perlu mengadakan ketentuan-ketentuan tentang
penguasaan benda-benda milik perseorangan warga-negara Belanda
yang ditinggalkan dan yang tidak terkena oleh Undang-undang No. 86
tahun 1958 tentang "Nasionalisasi Perusahaan Belanda" (LembaranNegara tahun 1958 No. 162);
b. bahwa karena keadaannya sangat mendesak maka ketentuan-ketentuan
tersebut perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang;
Mengingat
: a. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
b. Undang-undang No. 24 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No.
78);
Mendengar :
Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 12 Januari 1960;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG
"PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN
WARGA-NEGARA BELANDA".
Pasal 1
Semua benda tetap milik perseorangan warga-negara Belanda, yang tidak terkena oleh
Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang "Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan
Belanda" (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 162). yang pemiliknya telah meninggalkan
wilayah Republik Indonesia, sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang ini dikuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri (Muda) Agraria.
Pasal 2
(1) Untuk melaksanakan penguasaan termaksud dalam pasal 1 dan mengadakan
penyelesaian selanjutnya dari pada benda-benda yang dikuasai itu, didaerah-daerah
yang dipandang perlu, oleh Menteri (Muda) Agraria dibentuk suatu Panitia, yang terdiri
atas seorang pejabat dari Jawatan Agraria, sebagai Ketua merangkap anggota dan
seorang Pamongpraja yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Swatantra tingkat I
serta Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan masing-masing sebagai
anggota.
(2) Panitia tersebut pada ayat (1) pasal ini (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini
disebut: Panitia) bekerja atas dasar pedoman-pedoman yang diberikan oleh Menteri
(Muda) Agraria.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS
SJDI HUKUM
-2Pasal 3
(1) Barangsiapa, dalam hubungan yang bagaimanapun dengan pemiliknya menguasai
benda-benda tetap sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, didalam waktu 2 bulan sejak
mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini wajib
menyerahkan penguasaan tersebut kepada Panitia setempat dan melaporkan segala
sesuatu mengenai benda yang dikuasainya itu serta hubungannya dengan pemiliknya.
(2) Mereka yang tidak memenuhi kewajiban termaksud dalam ayat (1) pasal ini dianggap
tidak mempunyai hubungan yang syah dengan benda yang bersangkutan sejak mulai
berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
Pasal 4
(1) Barangsiapa ingin membeli benda-benda tetap yang dikuasai menurut ketentuan dalam
pasal 1 harus mengajukan permohonan kepada Menteri Muda Agraria dengan
perantaraan Panitia setempat yang bersangkutan, menurut cara yang ditentukan oleh
Menteri Muda Agraria.
(2) Yang diperkenankan membeli benda-benda termaksud dalam ayat (1) pasal ini hanyalah
warga-negara Indonesia, yang dengan pembelian yang baru itu tidak akan mempunyai
lebih dari 3 (tiga) bidang tanah.
Pasal 5
Didalam keputusan Menteri Muda Agraria yang memberi izin untuk melakukan jual-beli dan
melaksanakan pemindahan hak atas benda yang bersangkutan, dicantumkan pula ketentuan
mengenai cara pembayaran harga benda itu kepada pemiliknya dengan mengingat
peraturan-peraturan yang berlaku.
Pasal 6
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 1960
Presiden Republik Indonesia.
SOEKARNO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 1960
Menteri Muda Kehakiman,
SAHARDJO.
PUSAT HUKUM DAN HUMAS
SJDI HUKUM
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG
"PENGUASAAN BENDA-BENDA TETAP MILIK PERSEORANGAN WARGA-NEGARA
BELANDA"
(1) Kini sudah berlaku Undang-undang tentang "Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik
Belanda" (Undang-undang No. 86 tahun 1958) dan telah ditunjuk pula perusahaan mana
yang dikenakan nasionalisasi itu. Keadaan suasana sekarang inipun sudah demikian
rupa hingga telah memungkinkan diadakannya lagi pengawasan sebagaimana mestinya
menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Berhubung dengan itu maka larangan yang
dikeluarkan pada permulaan bulan Desember 1957 tersebut diatas kini sudah dapat
dicabut kembali. Adapun sepanjang yang mengenai benda-benda tetap yang tunduk
pada hukum Eropah pengawasannya dilakukan menurut Undang-undang No. 24 tahun
1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 78), yang mewajibkan adanya izin dari Menteri Muda
Agraria bagi setiap pemindahan hak dan serah-pakai yang lebih dari satu tahun.
(2) Dalam pada itu dengan bepergiannya orang-orang Belanda pemilik benda-benda tetap
(berupa rumah dan tanah) secara tergesa-gesa didalam suasana sebagai yang diuraikan
diatas, maka penguasaan atas benda-benda yang mereka harus tinggalkan itu menjadi
tidak teratur. Ada yang dikuasai oleh orang-orang yang sudah mengadakan perjanjian
jual-beli dengan pemiliknya, tetapi berhubung dengan adanya larangan tersebut diatas
soal izin pemindahan haknya hingga kini belum dapat diberi keputusannya. Ada yang
dikuasai oleh seseorang yang ditunjuk sebagai kuasa oleh pemiliknya dan ada pula yang
ditinggalkan begitu saja tanpa ada penunjukan seseorang kuasa. Berhubung dengan itu
maka dianggap perlu untuk mengadakan ketentuan-ketentuan yang khusus yang
bertujuan agar pemindahan hak atas benda-benda yang dimaksudkan itu dapat
diselenggarakan secara tertib dan teratur dan agar dapat dicegah pula jatuhnya tanahtanah dan rumah-rumah itu didalam tangan dari golongan yang terbatas saja. Untuk itu
maka pertama-tama dipandang perlu untuk menertibkan kembali soal penguasaannya,
dengan menempatkan semua benda-benda tetap yang ditinggalkan itu, baik yang sudah
ada perjanjian jual-belinya, yang sudah ada kuasanya maupun yang ditinggalkan begitu
saja, dibawah penguasaan Pemerintah, dalam hal ini Menteri (Muda) Agraria (pasal l, 2
dan 3). Adapun penguasaan tersebut bukan berarti pengambilan-alih ataupun
nasionalisasi sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang "Nasionalisasi Perusahaanperusahaan Belanda" (Undang-undang No. 86 tahun 1958), dan oleh karenanya tidak
menghilangkan atau mengganggu-gugat hak milik dari pada pemiliknya. Penguasaan itu
berarti pengelolaan ("beheer") yang bermaksud memberi wewenang kepada Pemerintah
untuk secara aktip bercampur tangan didalam soal pemindahan haknya, khususnya
didalam memberi keputusan mengenai siapa yang akan diperkenankan mengoper hak
milik atas benda-benda tersebut (pasal 4) dan mengenai cara pembayaran harganya
kepada pemiliknya yang bersangkutan [pasal 5 ayat (1)]. Dalam pasal 4 ayat (2)
disebutkan syarat-syarat bagi pemilik yang baru itu, yaitu : warga-negara Indonesia, yang
belum mempunyai lebih dari 3 bidang tanah dan yang memerlukan tanah atau rumah
yang bersangkutan untuk dipakainya sendiri. Ini berarti, bahwa biarpun misalnya sudah
ada perjanjian jual-beli, tetapi kalau pembelinya itu menurut pendapat Menteri Muda
Agraria tidak memenuhi syarat yang disebut dalam pasal 4 ayat (2), dapat tanah atau
rumah yang bersangkutan diberikan kepada orang lain yang memenuhi syarat. Oleh
karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini
tidak mengganggu-gugat hak miliknya, maka harga tanah dan rumah yang bersangkutan
menjadi hak mereka sepenuhnya. Tetapi oleh karena mereka tidak lagi menjadi
penduduk Indonesia soal pembayaran harus dijalankan menurut peraturan-peraturan
yang berlaku, hal mana untuk tegasnya ditentukan pula dalam surat izin yang diberikan
oleh Menteri (Muda) Agraria (Pasal 1,2 dan 3).
PUSAT HUKUM DAN HUMAS
SJDI HUKUM
-2Adapun penguasaan tersebut bukan berarti pengambilan alih ataupun nasionalisasi
sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang ”Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan
Belanda” (Undang-undang No. 86 Tahun 1958) dan oleh karenanya tidak menghilangkan
atau mengganggu gugat hak milik dari pada pemiliknya. Penguasaan itu berarti
pengelolaan (”beheer) yang bermaksud memberi wewenang kepada Pemerintah untuk
secara aktif bercampur tangan di dalam soal pemindahan haknya, khususnya di dalam
memberi keputusan mengenai siapa yang akan diperkenankan mengoper hak milik atas
benda-benda tersebut (pasal 4) dan mengenai cara pembayaran harganya kepada
pemiliknya yang bersangkutan (Pasal 5 ayat (1). Dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan
syarat-syarat bagi pemilik yang baru itu, yaitu : warga negara Indonesia, yang belum
mempunyai lebih dari 3 bidang tanah dan yang memerlukan tanah atau rumah yang
bersangkutan untuk dipakainya sendiri.
Ini berarti, bahwa biarpun misalnya sudah ada perjanjian jual-beli tetapi kalau pembelinya
itu menurut pendapat Menteri Muda Agraria tidak memenuhi syarat yang disebut dalam
pasal 4 ayat (2), dapat taha atau rumah yang bersangkutan diberikan kepada orang yang
memenuhi syarat.
Oleh karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ini tidak mengganggu gugat hak miliknya, maka harga tanah dan rumah yang
bersangkutan menjadi hak merekan sepenuhnya. Tetapi oleh karena mereka tidak lagi
menjadi penduduk Indonesia soal pembayaran harus dijalankan menurut peraturanperaturan yang berlaku, hal mana untuk tegasnya ditentuka pula dalam surat izin yang
diberikan oleh Menteri (Muda) Agraria.
Termasuk Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1960
Diketahui:
Menteri Muda Kehakiman
SAHARDJO
PUSAT HUKUM DAN HUMAS
SJDI HUKUM
Fly UP