...

Desa Punya Cara_, Negara Punya Aturan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Desa Punya Cara_, Negara Punya Aturan
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Pusat Dokumentasi dan .Jaringan Informasi Hukum Nasional
Jl.May.Jen. Sutoyo -Cililitan- Jakarta Timur
Sumber: 1<0MPA-S'
Subjek:
J
IV.EG/-ff<A -
Hari/Tgl: SE/VtN
/;6 .NOP
j)E{'A
c:QOI.r
Hlm/Kol : VII/'-1- f
Bidang:
2
Desa Punya Cara_,
Negara Punya Aturan
--
Oleh SUTORO EKO
H
ubungan antara
negara dan desa
tidak pernah cocok dan tuntas. Negara
mengalami kesulitan
membangun desa. Berbagai program pembangunan terus mengalir ke desa
sejak 1970-an, tetapi seakan selalu pudar seperti
"istana pasir".
Hari ini pelaksanaan UU Desa
mengalami kesulitan serius. Setahun !alu, kehadiran UU Desa
disambut dengan penuh antusias
oleh para pemangku desa, tetapi
kehadiran dana desa tahun ini
mereka sambut dengan keraguan
dan ketakutan.
Mengapa? Itu adalah misteri
desa. Clifford Geertz (1980) pernah berujar: "Negara-yang sewenang-wenang, kejam, hierarkis, kaku, tetapi pada dasarnya
berlebihan-menunggangi 'komunisme patriarkal' masyarakat
desa, memperoleh makan darinya, dan sekali-sekali merusaknya, tetapi tidak pernah benar-benar berhasil masuk ke dalamnya. Negara adalah impor dari luar dan merupakan gangguan
eksternal, selalu mencoba menyerap desa, tetapi tidak pernah
berhasi1 kecuali ketika menindas."
lntervensi "tata negara"
Desa bukan hamparan tanah
yang dihuni masyarakat, bukan
wilayah dan unit administrasi pemerintahan yang mudah diken-
dalikan oleh pemerintah. Desa negara membiarkan desa tumjuga bukan sekadar komunitas huh sendiri dengan swadaya lokal
lokal, pun bukan sebagai lahan atau membiarkan desa dirusak
kosongyang siap menerima hera- oleh tengkulak ataupun korporagam intervensi pembangunan, si. Desa bisa miskin, terbelakang,
atau bukan pula sebagai pasar dan menjadi penonton di rumahoutlet proyek pembangunan. De- nya sendiri karena negara tidak
sa merupakan identitas, institusi, hadir (isolasi).
dan entitas lokal seperti "negara
Negara hadir secara keliru dekecil" yang memiliki wilayah, ke- nganjalan memasukkan dan mekuasaan, sumber daya, pranata maksakan (imposition) "tata negara" ke dalam desa. Dengan niat
lokal, dan masyarakat.
Untuk memahami misteri de- memperbaiki, para aparatus nesa, saya tidak perlu mencari teo- gara memandang desa dari Jakarta, berupaya mengubah "cara
ri-teori impor. Saya mengingat
desa" menjadi "tata negara". Mekembali pepatah dan petuah
reka tidak mengakui, menghorJawa "desa mawa cara, nemati, memberdayakan dan megara mawa tata". Petuah
muliakan "cara desa", tetapi meini bukan hanya memmasukkan "tata negara!' dengan
berikan pesan tentang
modernisasi, korporatisasi, tekmultikuluralisme senokratisasi, dan birokratisasi.
perti halnya pepatah
Bahkan, aparatus negara mela"di mana bumi dipijak,
kukan mutilasi desa dengan cara
di situ langit dijunbeternak banyak kelompok majung", desamawa cara
syarakat, sebuah kerumunan
(desa dengan cara)
yang dilembagakan sebagai benmembuahkan frasa
"cara desa", yang bertuk kanalisasi proyek pembamakna desa memiliki cangunan.
ra, adat, kebiasaan, kearifan
lokal dan prakarsa lokal. Negara Rekognisi "cara desa"
mawa tata (negara dengan taIntervensi "tata negara" bukan
tanan) menghadirkan frase "tata hanya gaga! dari sisi kehendak
negara" bahwa negara memiliki untuk memperbaiki dan memperaturan, hukum, administrasi, bangun desa, tetapi juga menunbirokrasi, perencanaan, keuang- dukkan, melemahkan, dan mean, akuntansi, dan sebagainya.
rusak "cara desa". Dalam praktik,
"Cara desa" dan "tata negara" teknokratisasi-birokratisasi telah
merupakan dua paradigma yang menghadirkan tiga penyimpangmemiliki nalar dan kepentingan an.
berbeda. Benturan antara dua paPertama, siasat lokal biasa diradigma itu membuahkan dilema tempuh para pemangku desa
intervensi negara masuk desa. yang cerdik untuk menembus keKalau negara tidak hadir, salah, rumitan birokrasi, dengan spirit
tetapi kalau hadir, keliru. Negara "melakukan hal yang salah detidak hadir disebut isolasi, yakni ngan cara yang benar''.
~
J
·
r
I
Sambungan
[ Surnber:
Hari/Tgl:
Hlm/Kol:
Karena mengakui
Kedua, penumpang gelap ada- ~
-= 'dan memberi mandat,
lab para "konsultanjalanan'' yang
negara melakukan remembantu desa menyiapkan dodistribusi dana desa. Dakumen perencanaan dan pengna desa adalah hak dan kewajiban
anggaran desa guna memperoleh
desa (rezim desa), bukan rezim
kucuran dana desa
keuangan yang teknokratis-biroKetiga, para aparat daerah sikratis.
buk melakukan asistensi dan veMenjalankan rekognisi-subsirifikasi terhadap dokumen yang
diaritas memang tidak mudah,
disiapkan desa, tetapi semua ini
tetapi juga tidak sulit. Sisi perberujung pada pencarian rente.
tama adalah memotong kerumitUU Desa telah menyajikan rean rezim administrasi-keuangan
kognisi-subsidiaritas untuk me(penyaluran, pengelolaan, pengnembus dilema negara antara
isolasi dan imposisi. Negara gunaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan), seraya memmengakui desa dan memberikan
---buat instrumen dan prosedur
mandat kepada desa untuk
yang simpel. Desa bisa mengelola
mengatur dan mengurus kekeuangan secara sederhana, sepentingan masyarakat seperti yang dilakukan oleh pengtempat (pelayanan dasar,
urus RT atau takmir masjid.
infrastruktur, ekonomi
Sisi kedua adalah tindakan
~ lokal, sumber daya alam,
pemberdayaan, yakni edukasi,
~
lingkungan, ketenterakatalisasi dan fasilitasi terhadap
man, kerukunan, dan sedesa untuk menemukan, menyabagainya) dengan "cara
tukan, dan melembagakan kedesa" (adat istiadat, prakuatan lokal (pengetahuan, kekarsa, kearifan). Rekogarifan, kepentingan, prakarsa) se~
nisi ini merupakan jalan
cara partisipatoris, menjadi basis
yang lebih tepat untuk
tindakan kolektif para pemangku
menghadirkan Negara
kepentingan di desa. PemberdaKesatuan Republik Inyaan ini tentu jauh lebih berdonesia (NKRI) sekamakna ketimbang para pemangligus membuat desa
ku desa sibuk mengurus admimemiliki imajinasi dan
nistrasi keuangan.
kontribusi yang lebih
SUTORO EKO
baik kepada NKRI.
Guru Desa STPMD "APMD"
Yogyakarta dan
Perancang UU Desa
Fly UP