...

pp 8/1952, pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara waktu

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

pp 8/1952, pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara waktu
PP 8/1952, PEMBERHENTIAN DARI PEKERJAAN UNTUK SEMENTARA WAKTU DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERI SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN LEBIH
LANJUT BAGI PEGWAI NEGERI SIPIL
Oleh:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor:8 TAHUN 1952 (8/1952)
Tanggal:20 FEBRUARI 1952 (JAKARTA)
Kembali ke Daftar Isi
Tentang:PEMBERHENTIAN DARI PEKERJAAN UNTUK SEMENTARA WAKTU DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN NEGERI SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN LEBIH
LANJUT BAGI PEGWAI NEGERI SIPIL
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang :
a.bahwa hingga dewasa ini masih berlaku peraturan-peraturan tentang pemberhentian untuk
sementara waktu yang termuat dalam:
1.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (dahulu) Nr 14 tahun 1950.
2.Bijblad No. 13405, 13664 dan 14429.
b.bahwa dianggap perlu untuk mengadakan satu peraturan mengenai hal itu yang berlaku untuk
semua Pegawai Negeri.
Mengingat: Pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Mendengar: Dewan Menteri pada rapatnya tanggal 15 Pebruari 1952;
Memutuskan:
Pertama : Mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (dahulu) Nr 14 tahun 1950 dan
peraturan-peraturan termuat dalam Bijblad No. 13405, 13664 dan 14429; Kedua : Dengan
membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini.
Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara
waktu dan pemberhentian dari jabatan Negeri sambil menunggu keputusan lebih lanjut bagi
Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 1.
Pegawai Negeri menurut peraturan ini, ialah mereka yang bekerja sebagai pegawai pada suatu
badan Pemerintahan, baik tetap maupun sementara.
Pasal 2. Untuk kepentingan jawatan dan/atau Negara, seorang Pegawai Negeri dapat dilarang
bekerja oleh Kepala Kantor yang bersangkutan; hal ini harus segera diberitahukan kepada
Pembesar yang berhak mengangkat atau memperhentikan pegawai disertai penjelasan
secukupnya. *11986 Pasal 3.
(1)Pegawai Negeri yang dilarang bekerja menurut pasal 2, dapat diperhentikan dari pekerjaannya
untuk sementara waktu atau diperhentikan dari jabatannya dengan atau tidak menunggu
ketentuan lebih lanjut, oleh Pembesar yang berhak mengangkat dan memperhentikan pegawai
termaksud pasal 2 Peraturan ini. (2) a.Pegawai Negeri dapat diperhentikan untuk sementara
waktu dari pekerjaannya, jika ia disangka (telah) melakukan perbuatan yang harus dicela,
berbuat suatu pelanggaran ataupun melalaikan suatu kewajibannya. yang bertententangan
dengan kepentingan jawatan dan/ atau Negara. b.Pegawai Negeri harus diperhentikan untuk
sementara waktu dari pekerjaannya, jika : 1.terdapat kepastian, bahwa ia (telah) berbuat atau
melalaikan sesuatu termaksud huruf a diatas, 2.ia disangka (telah) melakukan suatu kejahatan
dan berhubung dengan dakwaan itu dimasukkan dalam tahanan oleh yang berwajib. (3)Jika ada
kepastian, bahwa seorang Pegawai Negeri (telah) berbuat atau melalaikan sesuatu termaksud
ayat (2) pasal ini, sedemikian rupa sehingga ia menurut Pembesar termaksud pasal 2, tidak
dapat dipertahankan lebih lanjut dalam jabatannya, maka pegawai itu dapat diberhentikan dari
jabatan Negeri, jika ia pegawai tetap, atau diperhentikan dari pekerjaaannya dalam hal ia
pegawai sementara. (4)Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri tetap atau sementara termaksud
ayat (3) diatas, tidak disertai sebutan "dengan hormat", kecuali jika ada kemungkinankemungkinan bahwa hasil pemeriksaan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Jawatan atau oleh
Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan dapat memberi alasan-alasan untuk melakukan
pemberhentian itu "dengan hormat"; dalam hal ini, maka - menunggu hasil
pemeriksaan/penyelidikan tadi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri tetap atau sementara
dapat dilakukan dengan sebutan "menunggu ketentuan lebih lanjut".
Pasal 4.
(1)Kepada Pegawai Negeri yang diperhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya
menurut ketentuan dalam pasal 3, ayat (2) a dan b, peraturan ini, mulai bulan berikutnya ia
diperhentikan, diberikan bagian gaji sebesar 50% dari gaji pokok yang terakhir akan tetapi paling
rendah Rp. 45,-(empat puluh lima rupiah) dan paling tinggi Rp. 450,- (empat ratus lima puluh
rupiah sebulan. (2)Bagian gaji dihitung bulat, pecahan rupiah dibulatkan menjadi satu rupiah.
Pasal 5.
Pegawai Negeri yang menerima bagian gaji menurut pasal 4 mendapat tunjangan keluarga dan
tunjangan kemahalan menurut peraturan yang berlaku, dihitung atas dasar bagian gaji yang
diterimanya.
*11987 Pasal 6. Hal-hal yang menyebabkan Pegawai Negeri diperhentikan untuk sementara
waktu dari pekerjaannya menurut pasal 3, ayat (2) a dan b, peraturan ini, harus diselidiki dan
diperiksa selekas mungkin untuk dapat menetapkan tindakan yang perlu terhadap yang
bersangkutan, kecuali jika soalnya itu menjadi urusan Pengadilan negeri.
Pasal 7.
Jika dikemudian hari terdapat, bahwa Pegawai Negeri yang diperhentikan untuk sementara
waktu dari pekerjaannya menurut pasal 3, ayat (2), huruf a dan b peraturan ini :
a.ternyata tidak salah, maka ia segera dipekerjakan kembali dalam pekerjaannya semula. Dalam
hal ini ia berhak mendapat gaji penuh serta penghasilan-penghasilan lain yang berhubungan
dengan jabatannya, dikurangi dengan jumlah bagian gaji serta penghasilan-penghasilan lain
yang telah diterimanya selama pemberhentian untuk sementara waktu;
b.ternyata salah, maka terhadap pegawai yang bersangkutan harus diambil tindakan
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pelbagai peraturan kepegawaian yang
berlaku; bagian gaji yang telah dibayarkan tidak akan dipungut kembali.
Pasal 8.
Setelah pemeriksaan atau penyelidikan termaksud pasal 3, ayat (4)peraturan ini selesai dan
keputusannya diketahui, maka haruslah ditentukan apakah pemberhentian sebagai Pegawai
Negeri tetap atau sementara termaksud, dilakukan "dengan hormat" atau "tidak dengan hormat".
Pasal 9.
Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri tetap atau sementara menurut peraturan ini, dilakukan
mulai dari pemberhentian itu diputuskan.
Pasal 10.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat
mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini, dengan penempatan
dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Pebruari 1952. Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO.
Menteri Urusan Pegawai,
SOEROSO.
Diundangkan pada tanggal 22 Pebruari 1952 Menteri Kehakiman,
MOEHAMMAD NASROEN.
*11988 PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1952 TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI PEKERJAAN UNTUK SEMENTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN NEGERI SAMBIL MENUNGGU KEPUTUSAN LEBIH LANJUT BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL.
PENJELASAN UMUM.
Peraturan ini bermaksud untuk mempersatukan peraturan-peraturan yang berlainan dan masih
berlaku hingga dewasa ini mengenai tindakan-tindakan administratif yang harus diambil, yaitu:
a.pemberhentian untuk sementara waktu dari pekerjaan (schorsing).
b.pemberhentian dari jabatan Negeri tetap atau sementara dengan sebutan "menunggu
ketentuan lebih lanjut".
c.pemberhentian dari jabatan Negeri tetap atau sementara "dengan hormat" atau "tidak dengan
hormat";
bilamana seorang pegawai telah berbuat sesuatu atau melalaikan tugas kewajibannya
sedemikian sehingga salah satu daripada tindakan-tindakan tersebut tadi harus diambil
terhadapnya, demikian mengingat kepentingan jawatan yang bersangkutan khususnya dan
kepentingan Negara pada umumnya.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1.
Dalam peraturan ini tidak termasuk pekerja-harian.
Pasal 2.
Larangan bekerja termaksud di sini berarti, bahwa pegawai yang bersangkutan dicabut
kekuasaan atau kewajibannya untuk melakukan pekerjaannya, tetapi ia tetap bertanggung jawab
atas cara-cara ia melakukan pekerjaannya sebelum larangan itu.
Pasal 3.
ayat (2) : di sini ditentukan, bahwa pegawai Negeri dapat diberhentikan untuk sementara waktu
dari pekerjaannya jika ia disangka telah berbuat suatu kejahatan atau sesuatu yang harus dicela
ataupun jika ia (telah) melalaikan sesuatu kewajiban baik di dalam maupun di luar dinas, yang
dalam hal sangkaan itu ternyata beralasan dapat menyebabkan pegawai itu harus diberhentikan
dari jabatan Negeri tetap ataupun sementara,"dengan hormat" ataupun "tidak dengan
hormat".Pegawai harus diberhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya, jika sangkaansangkaan termaksud tadi adalah sedemikian luas dan memberatkan, sehingga pegawai yang
bersangkutan untuk kepentingan dinas atau untuk kepentingan pemeriksaan yang akan
dilakukan, harus dijauhkan dari jabatannya ataupun dimasukkan dalam tahanan di dalam
maupun di luar penjara.
*11989 Dalam hubungan ini perlu ditegaskan di sini, bahwa jika seorang pegawai Negeri ditahan
oleh yang berwajib karena alasan-alasan yang tidak diketahui oleh Kepala Kantor c.q. Pembesar
termaksud pasal 2, karena tidak langsung bersangkutan dengan kedudukannya sebagai pegawai
Negeri semata-mata (umpama karena alasan-alasan politik dan sebagainya), maka pegawai itu
tidak diberhentikan untuk sementara waktu dari pekerjaannya; Kepala Kantor c.q. Pembesar
termaksud haruslah segera berusaha mendapatkan keterangan-keterangan seperlunya pada
yang berwajib yang memerintahkan tangkapan itu, agar didapatlah bahan-bahan untuk
mempertimbangkan apakah dalam hal ini pegawai yang bersangkutan harus diberhentikan untuk
sementara waktu ataupun tidak.
Jika diputuskan bahwa pegawai harus diberhentikan u.s.w. maka pada Menteri (atau Pembesar
lainnya) yang menyerahkan kekuasaannya untuk mengangkat dan memberhentikan pegawai,
hendaklah senantiasa diberikan salinan dari pada surat-keputusan, disertai penjelasanpenjelasan dan keterangan-keterangan selengkapnya tentang alasan-alasan yang menyebabkan
keputusan itu; demikian pula mengenai keputusan untuk mengakhiri suatu pemberhentian u.s.w.
dengan menempatkan kembali ataupun memberhentikan pegawai yang bersangkutan.
Pasal 4, 5 dan 6. Tidak memerlukan penjelasan.
Pasal 7.
Penetapan dalam huruf a pasal ini, menegaskan hak pegawai yang diberhentikan u.s.w. untuk
menerima pula segala kekurangan dalam penghasilan-penghasilannya selama waktu
pemberhentian itu, jika ia ternyata tidak salah dan ditempatkan kembali.
Pasal 8, 9 dan 10. Tidak memerlukan penjelasan.
-------------------------------CATATAN
DICETAK ULANG
Fly UP